IKH
LA S BERAMAL
Edisi XLI, Juli 2016/Syawal1437
Bimas Islam Deklarasikan Anti Narkoba dan Radikalisme
Selama Ramadhan, BAZNAS Sebar Pasukan Umar bin Khattab Pemerintah Pastikan Tak Ada Perda Bernuansa Syariah Dihapus Verifikasi Peserta MTQ Dimulai, Mari Berpartisipasi Bappenas: Tahun 2017, Penyuluh Agama Diintegrasikan di KUA
Drs. H. Mohammad Tambrin, M.Pd Di kalangan pegawai Bimas Islam, tokoh kita kali ini dikenal sebagai kyai. Saat sedang memimpin do'a, kalimatnya fasih dan maknanya mendalam. Tentu saja, tokoh yang menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada 3 Juni lalu ini memang sudah dari kecil akrab dengan dunia pesantren dan dakwah. Agama, sudah menjadi jiwa dan nafas baginya. Tokoh kita ini bernama Mohammad Tambrin. Sebelum diamanahi sebagai salah satu direktur di Bimas Islam Pusat, pria yang mengaku tak punya hobi spesik ini adalah kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat tangga karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ayah dari dua putra dan tiga putri itu memang expert di bidang Urusan Agama Islam. Sebelum menjabat Kepala Kanwil, ia pernah menjadi leader di sejumlah KUA, seperti KUA Pelaihari, KUA Tambang Ulang, KUA Kintap, dan KUA Panyipatan. Kemudian ia dipercaya untuk memegang amanah sebagai Kepala Sesi Urusan Agama Islam menyusul berikutnya sebagai Kepala Kankemenag Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Karirnya mengalir dari bawah, dari daerah. Dalam menapaki karir itu, ada satu kunci yang tumbuh sebagai karakternya: Disiplin. Hal ini lantaran ia dibesarkan dari orangtua yang berprofesi sebagai tentara. Harap mafhum, dimana-mana keluarga tentara memang dikenal disiplin. Ihwal sebutan kyai itu, Pak Tambrin, demikian ia akrab disapa, memang mengenyam pendidikan agama sedari kecil. Di masa kanak-kanak, ia mondok di Pesantren al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain itu, masa kecil pria yang kini berdomisili di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur ini juga sempat menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah hingga tingkat Aliyah,plus melanjutkan kuliah di IAIN Antasari Kalimantan Selatan dan Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung. Seluruh jenjang pendidikan yang ia tempuh itu, semuanya bernafaskan agama. Sebab itu pula, dunia pesantren dan majelis taklim menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya sehari-hari. Berkat Backround pendidikan agama itulah watak hidup sederhana dan selalu berupaya akrab dengan siapa saja ia terapkan hingga kini. “Dengan siapa pun saya mudah akrab, dengan cleaning service di ruang kerja saya ini pun, saya akrab-akrab saja,” ujar Pak Tambrin saat bimasislam menyambangi ruang kerjanya di Lantai 7 Gedung Kementerian Agama, Jalan MH.Thamrin No.6, Jakarta Pusat. Sebagai pejabat, Pak Tambrin punya prinsip agar para pegawai dapat merasakan kehadirannya bersama mereka. “Para pegawai perlu merasakan bahwa saya ada bersama mereka, ada di tengahtengah mereka dan berdiri bersama mereka.” Dari situ, ia punya keinginan supaya para pegawai dapat enjoy bekerja, tidak hanya hadir secara sik tapi juga secara hati. Bekerja dengan hati akan memunculkan rasa memiliki atau sense of belonging dalam diri pegawai, dari situlah kemudian akan lahir kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan.
Terkait kehati-hatian itu pula, Pak Tambrin mengaku seringkali meminta advice baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaan anggaran di direktoratnya dapat berjalan sebaik-baiknya, tak melenceng dari ketentuan. Prioritas URAIS Binsyar Kepada bimasislam, Pak Tambrin menyebut bahwa saat ini ia menaruh concern khusus pada pengadaan buku nikah dan bantuan masjid. Dua hal tersebut menjadi perhatiannya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perbaikan layanan pada sektor Kantor Urusan Agama (KUA) mendapatkan porsi sebagai bagian dari prioritas. Perbaikan layanan KUA itu, katanya, tidak hanya dari sisi tugas pokok dan fungsi tapi juga mencakup sarana prasarana gedung yang menjadi balai nikah bagi umat Islam di Indonesia itu. Sebagai mantan kepala KUA di berbagai kecamatan, ia sudah khatam terkait permasalahan KUA di daerah. Demi melakukan perbaikan pada layanan KUA, ia membuka diri pada siapapun untuk memberikan informasi terkait pelayanan KUA di seluruh Indonesia, baik dari segi tusi maupun infrastuktur. “Pembangunan infrastuktur KUA itu meliputi pembebasan tanah, pembangunan gedung, sekaligus mebeleur.” Tahun 2016 ini, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah cukup terbantu dengan pembangunan 181 unit KUA melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Angka ini meningkat hampir 700 persen dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 26 lokasi. Untuk proyek pembangunan KUA berbasis Sukuk itu, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 181,9 Milyar sesuai dengan hasil pertemuan trilateral meeting yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas tahun lalu. Belum lagi, pada tahun 2017 pembangunan gedung pelayanan umat di tingkat kecamatan itu akan meningkat lagi menjadi 256 lokasi. Tentu saja, hal ini sangat membantu akselerasi pembangunan KUA yang jika hanya mengandalkan anggaran dari rupiah murni hanya cukup untuk membangun sekitar 20 unit KUA pertahun. Mohammad Tambrin dilantik sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam pada Jum'at, 3 Juni 2016. Ia bersama 9 pejabat tinggi lainnya dilantik langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Operation Room Kemenag. Pak Tambrin menggantikan Direktur sebelumnya, Dr. Mukhtar Ali, setelah sempat diselingi oleh Pelaksana Tugas, Prof. Muhammadiyah Amin yang juga merupakan Sekretaris Ditjen Bimas Islam. Di pundak Pak Tambrinlah kini harapan umat terkait pelayanan di bidang Nikah, Kemasjidan, Produk Halal, Hisab Rukyat, dan sebagainya dipikulkan.
Idul Fitri Momen Berbagi Bukan Pamer Kemewahan Husni Kamil Rektor Institut PTIQ Jakarta ini mengajak umat Islam untuk selalu bersyukur sebagai warga bangsa yang hari ini bisa bernapas lega sambil merayakan hari kemenangan yang telah m e n a k l u k k a n h a w a n a f s u selama sebulan penuh.
Jakarta, bimasislam—Umat Islam diseluruh penjuru dunia tengah bergembira menyambut kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H. Indonesia sebagai Negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia pun memiliki perhatian khusus terhadapnya. Melalui mimbar, Imam Besar Masjid Istiqlal mengajak umat Islam u n t u k m e r a y a k a n h a r i kemenangan dengan berbagi dengan mereka yang masih hidup di tengah keterbatasan dan kesulitan hidup. “ K e b a h a g i a a n a k a n l e b i h sempurna jika ikut membahagiakan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan pertolongan. Mungkin sedikit artinya bagi kita tetapi besar artinya buat mereka”, demikian pesan Khatib Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar, Jakarta, Rabu (6/7). Diperkiraan 250 ribu umat Islam bersama-sama melaksanakan jamaah shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Turut hadir, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Tampak hadir pula, beberapa menteri kabinet kerja, para duta besar Negara sahabat, pimpinan dan anggota DPR-MPR, serta tokoh agama. Shalat Idul Fitri dimulai tepat pukul 06.45 wib, dengan imam Ust.
“ S e m o ga te m p a a n s e b u l a n p e n u h b u l a n R a m a d h a n m e l a p a n g k a n d a d a u n t u k berempati kepada mereka dan meringankan tangan kita untuk b e r b a g i d e n g a n m e r e k a . Bukannya mendemonstrasikan kemewahan dan kelebihan di tengah keprihatinan mereka”, harap Nasaruddin. Mantan Wakil Menteri Agama ini juga menegaskan bahwa dengan selesainya menunaikan ibadah formal seperti puasa dan berbagai amaliah lain di dalamnya, tidak otomatis segala urusan agama selesai.Ukuran keberhasilan keberagamaan ternyata diukur dengan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. “Orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual tanpa melahirkan makna dan efek sosial ternyata tidak ada artinya. Segalanya baru berarti setelah diuji di dalam realitas kehidupan”, ungkapnya. (syamsuddin/bimasislam)
Muhammadiyah Amin Paparkan Cara Bimas Islam Lawan Konten Radikal di Media Sosial
Jakarta, bimasislam— Merespon maraknya penyebaran pesan berantai di media sosial yang memuat unsur radikalisme Agama, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama akan memberikan perlawanan dengan menyebarkan pesan keagamaan yang positif melalui sejumlah perangkat sosial media. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin saat menyampaikan materi pada kegiatan Koordinasi Nasional Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme Ditjen Bimas Islam di Hotel Mercure Ancol, Selasa (15/6). Dikatakan Amin, Ditjen Bimas Islam telah membentuk tim cyber yang bertugas menyebarkan pesan keagamaan yang positif untuk mengimbangi konten radikal tersebut.
“Tim ini terdiri dibuat berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah.” Katanya. Metode penyebaran pesan keagamaan yang positif itu dibuat dalam grup whatsapp di tingkat pusat, provinsi, daerah, hingga tingkat penyuluh. “Messages itu akan dirumuskan tim pusat yang beranggotakan perwakilan semua provinsi, kemudian pesan tersebut akan diteruskan ke grup-grup tingkat p r o v i n s i y a n g b e r a n g g o t a k a n t i m t i n g k a t kabupaten/kota, demikian berjenjang hingga ke grupgrup binaan para penyuluh di tingkat kecamatan,” demikian amin. Mekanisme ini akan mempermudah penyebaran pesan secara cepat. “Begitu Pesan Disetujui oleh Dirjen, maka pesan dapat segera disebarkan dengan cepat hingga ke level bawah, sesuai koordinasi di grup whatsapp” katanya. Terkait kepastian penyebaran pesan di tingkat daerah, Amin menugaskan para Kabid Penerangan Agama Islam di tingkat provinsi untuk memastikan bahwa pesan tersebut diteruskan hingga ke level bawah. “Para Kabid akan dimasukan ke dalam grup cyber tingkat provinsiuntuk mengawasi dan memastikan penyebaran pesan berjalan optimal” terang Amin. Ke depan, selain melalui grup whatsapp, cakupan kerja tim ini akan meluas ke perangkat sosial media lainnya seperti facebook, twitter dan instagram. Selain penyebaran pesan keagamaan yang positif, tim ini juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba. (sigit/bimasislam)
Jadwal Imsak Dikritik, Ini Penjelasan Direktur Urusan Agama Islam Bulan Ramadhan ini, muncul kritik yang mempertanyakan keabsahan “Jadwal Imsakiyah” yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Kritik tersebut mempertanyakan “urgensi waktu imsak” saat memulai aktivitas ibadah puasa. Merespon kritik tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mengucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat, sekaligus memberikan penjelasan terkait penetapan waktu Imsak. Berikut bimasislam mengutipnya untuk Anda. Secara umum, kata imsak dari segi bahasa bersubstansikan makna “menahan” atau “mencegah”. Imsak bermakna pula “waktu harian yang membatasi permulaan puasa pada bulan Ramadan.' Arti bahasa yang disebut terakhir ini relevan dengan imsak, yakni batas waktu untuk memulai puasa. Dari sudut penghampiran doktrin syariat jelas (tidak diperselisihkan) bahwa batas waktu memulai puasa ialah tepat pada moment terbitnya fajar shadiq (subuh). Batas waktu imsak ini ditetapkan dalam al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis Nabi SAW berikut: ... dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah: 187) “Fajar itu ada dua. Fajar yang seperti ekor serigala tidak menghalalkan salat dan tidak mengharamkan makan. Adapun fajar yang memanjang di ufuk, maka fajar itulah yang menghalalkan salat dan mengharamkan makan.” (HR.Hakim dan Baihaqi) Fikih Imsakiyah berangkat dari pandangan 1. Ihtiyathi (kehati-hatian) 2. Mahzhuri (siaga) Imam Ibnu `Arabi ulama Fikih Maliki murid Imam Turtusy Kibar Maliki dan Imam Ghazali menjelaskan masalah imsak di dalam kitab Tafsirnya al-Jaami` Li Ahkaami al-Qur`an Juz 1:173 pada pembahasan surat al-Baqarah ayat 187 pada masalah ke 11 yaitu ta`jiilu al- ithri wa taqdiimu al-imsaak menyegerakan berbuka dan mendahulukan imsak jika fajar sudah dekat sebagai upaya menyelisihi ahli kitab. Beliau mengatakan : bila waktu shubuh sudah dekat maka tidak halal lagi bagimu makan, karena waktunya sudah masuk wilayah cegahan, meskipun demikian beliau juga mengatakan ada juga ulama yang membolehkan makan di waktu syak saat fajar sampai waktu terang. Untuk implementasinya, pada akhir ayat 187 surat al-Baqarah
Allah menegaskan sinyalemendengan kalimat: “tilka hudû dullâ h, fa lâ taqrabû ha” “Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kalian mendekatinya”. Sinyalemen fa lâ taqrabûha” (Janganlah kalian mendekatinya) ini penting sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri —meski menganjurkan untuk mengakhirkan makan sahur— tidak mentradisikan praktik makan sahur pada waktu yang sangat mepet sembari berupaya mengepas-ngepaskan saat rampungnya makan sahur itu dengan moment terbitnya fajar sadiq. Imam al-Bukhari mentakhrij sebuah hadis yang menggambarkan sebagian dari praktik santap sahur Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Dari Qatadah, dari Anas bahwa nabiyullah SAW dan Zaid bin Tsabit bersantap sahur. Setelah rampung dari santap sahur mereka, Nabi SAW berdiri untuk salat, kemudian beliau salat. Kami bertanya kepada Anas, ”berapa lama antara rampungnya mereka dari santap sahur dan masuknya mereka ke dalam salat?” Ia berkata: ”Kira-kira sepanjang seseorang membaca 50 ayat.' Atas dasar ini maka menghentikan santap sahur (memulai imsak) beberapa saat sebelum jatuhnya moment terbit fajar merupakan pilihan tindakan yang afdhal karena bukan hanya berselaras dengan praktik santap sahur Nabi Muhammad SAW (sunnah), namun sekaligus aman dari peluang melanggar batas keharaman. Dalam implementasinya di Indonesia, deskripsi kualitatif yang diberikan sahabat Anas tentang jarak waktu antara selesainya santap sahur Nabi Muhammad SAW hingga beliau masuk salat subuh, yakni ”sepanjang lama bacaan 50 ayat”, dibakukan secara kuantitatif menjadi 10 menit yang kemudian populer dengan sebutan Waktu Imsak. Dengan penjelasan di atas, waktu imsak di Indonesia tentu tidak d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g u b a h wa k t u p u a s a d e n g a n memajukannya dari batas yang telah didoktrinkan syariat, melainkan semata-mata dimaksudkan sebagai ikhtiar melestarikan sunnah sekaligus sebagai katup pengaman (tindakan hati-hati) agar kaum muslimin tidak terperosok ke dalam batas larangan. (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI) (sigit/bimasislam)
Selama Ramadhan, BAZNAS Sebar Pasukan Umar bin Khattab
Jakarta, bimasislam— Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Ramadhan 1437 H - 2016 meluncurkan kreasi baru program layanan pendistribusian yang dilaksanakan oleh tim khusus yang diberi nama “Pasukan Umar bin Khattab”. Tim disebar berkelilingi mendatangi mustahik untuk menyalurkan zakat serta bantuan lain
seperti makanan dan pengobatan di seputar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari selama Ramadhan “Pasukan Umar bin Khattab” mensurvei dan menyalurkan bantuan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan mobil khusus. Mereka memveri ikasi mustahik melalui kerjasama dengan RT/RW setempat. Jika survei dilakukan pagi hari, sore hari bantuan sudah bisa disalurkan. Dalam satu hari “Pasukan Umar bin khattab” dapat mendatangi hingga lima lokasi mustahik. Program BAZNAS menggunakan icon “Pasukan Umar bin Khattab” diterilhami oleh tindakan mulia amirul mukminin Umar bin Khattab yang sewaktu memimpin pemerintahan Islam selalu rajin berkeliling dan mendatangi rumah orang-orang miskin. Khalifah bahkan memanggul sendiri karung-karung gandum dari Baitul Maal (perbendaharaan negara) untuk dibagi-bagikan sebagai bantuan jaminan hidup bagi rakyat yang membutuhkan. Salah satu aktivis zakat di pemerintahan, M. Fuad Nasar kepada BimasIslam menyampaikan, “Layanan bantuan langsung BAZNAS dengan mendatangi tempat tinggal warga miskin merupakan
(LAZ) juga menebar kepedulian terhadap lapisan masyarakat yang langkah yang sejak lama kami inginkan dan baru sekarang dapat Sekjen: Tingkatkan Kesejahteraan, Jadikan Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Umat! diwujudkan. Patut diapresiasi! Namun diharapkan hal itu tidak hanya selama bulan Ramadhan, tapi sepanjang waktu selama masih banyak orang miskin yang membutuhkan pertolongan dan bantuan.” Menurut Fuad yang menjabat Wakil Sekretaris BAZNAS periode 2008 – 2015, intensi gerakan zakat di tanah air sampai saat ini belum sebanding dengan meningkatnya akses warga miskin terhadap dana zakat. Dengan kata lain, akses fakir miskin terhadap dana zakat yang dihimpun oleh berbagai lembaga belum maksimal. Mengakhiri keterangan pers-nya, pemerhati ilantropi Islam itu mengemukakan, “Program BAZNAS pusat selama ini banyak menginspirasi dan diadopsi menjadi model bagi BAZNAS di sejumlah daerah. Selama Ramadhan, Lembaga-lembaga Amil Zakat
hidup di bawah garis kemiskinan. Program yang lebih mendekatkan lembaga zakat kepada mustahik harus sustainable, tidak musiman, jangan hanya ramainya di bulan Ramadhan saja. Selain bingkisan Ramadhan, bantuan lain sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi untuk bisa bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Untuk itu amil zakat harus aktif menemukan mustahik yang berhak menerima zakat, tidak hanya menunggu permohonan dengan segala prosedurnya. Para amil zakat harus siap bekerja di dalam senyap. Belakangan ini yang terjadi tidak hanya darurat narkoba, tapi juga darurat kemiskinan melanda sebagian penduduk.” pungkasnya. (mfns/bimasislam)
Di Kota Blitar, Biaya Nikah Warganya Ditanggung Pemkot B l i t a r, b i m a s i s l a m — P e r a t u r a n Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang PNBP Nikah dan rujuk telah mengatur tarif biaya nikah dengan jelas. Jika nikah dilaksanakan di luar kantor KUA calon pengantin dikenakan tarif Rp 600 ribu dengan menyetorkan langsung ke bank. Sedangkan jika nikah dilaksanakan di k a n t o r ( K UA ) c a l o n p e n g a n t i n dikenakan biaya Rp 0,- atau gratis. Namun, di kota Blitar, calon pengantin tidak perlu mengeluarkan uang sepeser p u n k a re n a t e l a h d i b i aya i o l e h Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Demikian dikatakan Kasubag TU K e m e n a g K o t a B l i t a r , D i d i k Suharmanto, saat ditemui bimasislam di kantor Kemenag Kota Blitar (17/6). “Di kota Blitar, biaya nikah warga dibiayai oleh APBD. Kota Blitar hanya punya 3 KUA dan peristiwa nikahnya juga tidak banyak. Peristiwa nikah dari 3 kecamatan di Kota Blitar mungkin tidak lebih banyak dari peristiwa N di 1 kecamatan Kabupaten Blitar. Jadi Pemkot pengen agar warga yang ingin menikah dibiayai oleh APBD. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, kemudian PNBP Nikah Rujuk
dibayarkan melalaui bank,” tegasnya. Lebih lanjut Didik mengatakan, selain itu, Pemkot juga memberikan gaji khusus bagi P3N (Pembantu Pegawai P e n c a t a t N i k a h ) , a t a u m o d i n . Berdasarkan regulasi tebaru, posisi P3N di Kementerian Agama sudah tidak diakomodir lagi dan otomatis kesejahteraannya terputus. Namun dengan kebijakan Pemkot Blitar, maka kesejahteraan mereka dapat dicover, karena peran mereka bukan hanya mengurusi soal pernikahan saja, tetapi juga hal-hal lain. “ K a l a u d i s i n i , m o d i n a t a u P 3 N diberikan gaji oleh Pemkot. Sehingga mereka nasibnya lebih pasti karena mereka mengurus bukan hanya soal nikah saja, tapi juga hal-hal lain,” imbuhnya. Ditanya soal pelaksanaan administrasi pernikahan berbasis aplikasi SIMKAH, Didik menegaskan bahwa 3 KUA di Kota Blitar sudah seluruhnya menggunakannya. Hanya saja aplikasi SIMKAH ke depan harus dikembangkan agar lebih kompatibel dengan perkembangan zaman. (thobib/bimasislam)
Di Depan Peserta Rakornas, Dirjen Tegaskan Program Bimas Islam Harus Sentuh Kebutuhan Masyarakat Jakarta, bimasislam-- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Machasin menghimbau ke p a d a s e l u r u h p e re n c a n a program di seluruh Indonesia agar memperhatikan kebutuhan masyarakat secara seksama. “ P r o g r a m k i t a h a r u s b i s a memberikan respon yang cukup t e r h a d a p i s u - i s u y a n g berkembang di masyarakat, p ro g ra m h a r u s m e nye n t u h masyarakat”, kata Machasin, Rabu (22/6) saat memberikan a r a h a n p a d a a c a r a R a p a t Koordinasi Nasional Ditjen Bimas Islam, di Jakarta. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini juga menegaskan, bahwa setiap program yang dibuat Ditjen Bimas Islam harus memberikan
pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. “Ingat, setiap program yang kita buat tidak hanya memberikan output yang jelas tetapi outcome atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat juga harus jelas”, tegas Machasin. Untuk mewujudkan program yang berkualitas seperti yang diinginkannya, Machasin menyebut perencanaan pogram Ditjen Bimas Islam harus sesuai dengan program prioritas. “Wujud perencanaan adalah money follow program”, ujarnya. Hadir saat pembukaan Rakornas, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Muhammad Tambrin serta Kepala Bagian Perencanaan, Alatief. Rakornas ini berlangsung selama tiga hari, 22-24 Juni 2016. Diikuti oleh 188 peserta yang terdiri dari para Kepala Bidang dan Kasubag Perencanaan dari seluruh Indonesia. Selain itu, para pejabat eselon 3 dan 4 Kementerian Agama Pusat juga turut dilibatkan. (syam/bimasislam)
Pemerintah Pastikan Tak Ada Perda Bernuansa Syariah Dihapus Jakarta, bimasislam— Dua hari terakhir, berkembang informasi melalui pesan berantai bahwa Pemerintah mencabut 3.143 peraturan daerah (perda), termasuk di dalamnya perda miras dan semua yang mengandung unsur keislaman. Dalam pesan itu bahkan disebut beberapa contoh yang dicabut, antara lain terkait: imbauan berbusana muslim kepada kepala dinas pendidikan dan tenaga kerja, wajib baca Al Quran bagi siswa dan calon pengantin, kewajiban memakai jilbab di Cianjur dan lainnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan sumber informasi yang mengatakan Pemerintah mencabut perda bernuansa syariah. Lukman mengaku sudah mengkon irmasi kepada Mendagri dan memastikan bahwa perda yang dicabut Pemerintah adalah yang menghambat investasi. “Apa dasarnya sebagian kalangan yang menyatakan perda-perda yang dinilai bernuansa syariah itu dihapus? Saya telah menanyakan langsung ke Mendagri, keseluruhan Perda yang dicabut itu adalah yang menghambat investasi, serta yang memperpanjang jalur perizinan dan menimbulkan retribusi yang tidak perlu,” jelas Menag Lukman saat dimintai tanggapan terkait beredarnya isu pencabutan perda syariah, Kamis (16/06). Sehubungan itu, Menag mengimbau umat muslim untuk tidak perlu resah dan bereaksi secara berlebihan dengan adanya informasi, pernyataan, atau tuduhan tak berdasar itu. “Mari kita semua tetap menjaga kekhidmatan dan kesucian Bulan Ramadan ini,” pesannya. Hal sama juga ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia membenarkan bahwa Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan deregulasi terhadap 3.143 peraturan daerah (perda). Namun demikian, Pemerintah memastikan kalau tidak ada peraturan daerah (Perda) bernuansa syariat Islam yang masuk dalam kebijakan deregulasi itu. Semua peraturan yang dibatalkan hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan. “Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus,” demikian penegasan
Mendagri Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (15/06) sebagaimana dikutip dari laman kemendagri.go.id. Menurut Mendagri, bila harus mendalami perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, pihaknya tentu akan mengundang organisasi keagamaan. Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi untuk daerah otonomi khusus. “Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa,” ujarnya. Tjahjo menambahkan, selama ini pemerintah mengikuti pertimbangan dan fatwa dari organisasi keagamaan seperti MUI. Mendagri berjanji akan mempublikasikan ribuan perda tersebut. “Ini semua soal investasi. Kita ga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ungkap Tjahjo. (mkd/kemenag)
Regulasi Produk Halal Tingkatkan Nilai Ekonomi dan Bisnis
Jakarta, bimasislam--Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. "Para pelaku bisnis produk halal mempunyai acuan dalam menumbuhkembangkan industri produk halal", papar Sukoso, guru besar Universitas Brawijaya Malang dalam Temu Wicara Produk Halal pada 2 Juni 2016 di Jakarta. "Sebagaimana langkah yang dilakukan Malang yang semakin berbenah diri menjadi destinsi wisata halal Indonesia", tambah Sukoso. Universitas Brawijaya yang memiliki Halal Thayyib Center menjadi sarana pendukung bagi Malang untuk menjadi kota halal. Apalagi Universitas Brawijaya telah memiliki 147 kantin halal.
D i m a n a m e r e k a m a m p u m e m b e r i k a n pendampingan kepada kantin-kantin lainnya di M a l a n g . D i t a m b a h l a g i ku a t nya d u ku n ga n masyarakat untuk menyukseskan program tersebut. Ketua Halal Thayyib Center ini juga intensif melakukan bimbingan dan pembinaan produk halal kepada pelaku usaha di bidang produk halal. Diantaranya pelaku usaha hotel dan restoran. "Regulasi produk halal tingkatkan nilai ekonomi bisnis produk halal" tegas lelaki yang mengenyam pendidikan di Jepang ini. Sukoso menyampaikan bahwa regulasi produk halal menjadi salah satu strategi yang mengatur tatanan bisnis produk halal Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memahami dengan baik regulasi yang berlaku. "Namun upaya Kementerian Agama menyerap aspirasi pelaku usaha dan pihak terkait untuk penyempurnaan regulasi yang disusun perlu diapresiasi" sambung Sukoso. Profesor yang giat mengkampanyekan gerakan masyarakat sadar halal ini, menutup paparannya dengan mengajak peserta untuk fokus pada implementasi UU JPH. (lady/bimasislam)
Bappenas: Tahun 2017, Penyuluh Agama Diintegrasikan di KUA Jakarta, bimasislam—Saat ini Penyuluh Agama sedang mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah karena tugasnya yang strategis dalam pembangunan bangsa. Peran penyuluh harus dimaksimalkan untuk mengawal program utama Jokowi-JK dalam rangka revolusi mental sesuai dengan konsep Nawa Cita. Demikian dikatakan oleh Ahdiat, Direktur Pendidikan dan Agama, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) saat memberikan materi di hadapan peserta Rakornas Bimbingan Masyarakat Islam 2016 di hotel Lumire, Jakarta (23/6). Lebih lanjut Ahdiat menyatakan, setidaknya ada empat hal yang sedang dan akan dilakukan untuk menata ulang penyuluh agama, bukan hanya Islam, yaitu: rasionalisasi jumlah penyuluh, integrasi penyuluh agama di KUA, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kompetensi penyuluh. Untuk rasionalisasi jumlah, bahwa penyuluh agama harus benarbenar terdata dengan baik. Nama-nama penyuluh non PNS yang diajukan harus real, berdasarkan by name dan by address, yang dapat ditunjukkan dengan identitas jelas. Keberadaan data yang akurat akan menjadi acuan kebijakan Bappenas, sehingga antara uang yang dianggarkan dengan peran yang diberikan seimbang. “Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, banyak penyuluh agama yang ada dan tidanya tidak berpengaruh apa-apa. Artinya banyak komptensi penyuluh agama, khususnya Non PNS, tidak memiliki kemampuan yang memadai. Pada saat yang sama, banyak problem umat yang harus diselesaikan”, ungkapnya. Terkait dengan rencana integrasi penyuluh agama di KUA juga perlu mendapat perhatian serius. Selama ini, penyuluh menginduk ke Kemenag Kabupaten/Kota, sementara masalah-masalah yang dihadapi merupakan problem nyata di kecamatan dimana mereka bertugas. Karena itu, penyuluh harus memperkuat tugas dan fungsi KUA, sehingga keberadaannya harus diintegrasikan. “Tahun 2017, keberadaan penyuluh harus diintegrasikan di KUA,
sehingga dapat memperkuat tugas dan fungsi KUA. Selama ini penyuluh membuat laporan di Kemenag Kabupaten/Kota, dan ini mrnjadi problem yang harus diatasi agar peran strategis penyuluh dapat dimaksimalkan melalui KUA”, tegasnya. Sementara itu terkait posisi penyuluh selama ini belum diatur dalam regulasi yang kuat, setingkat Undang-undang. Jika penyuluh lain, seperti penyuluh pertanian, penyuluh KB, sudah diatur oleh UU, penyuluh agama belum. “Posisi penyuluh harus dipikirkan diantur dalam regulasi yang kuat. Selama ini baru diatur dalam Keputusan Kemenkowaspan yang tidak kuat. Aturan ini harus ditingkatkan dan diperbaharui. Belakangan ini kami bersama dengan Kemenag, dari jajaran Bimas Islam, telah menyusun Perpres soal penyuluh agama. Semoga bisa dapat kita selesaikan untuk mengatasi masalah ini”, imbuhnya. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh harus ada upaya bersama, khususnya terkait dengan pola rekruitmen dan diklat sesuai dengan kebutuhan lapangan. “Untuk keperluan diklat Bappenas menetapkan harus dipusatkan di Pusdiklat agar dapat dikontrol dengan baik. Bahwa anggaran untuk pembinaan dan honorarium penyuluh merupakan keprihatinan bersama dari fungsi pendidikan”, tutupnya. (thobib/bimasislam)
Menag: Al-Quran Mengeluarkan Manusia dari Kegelapan Menuju Cahaya Jakarta, bimasislam— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Al-Qur`an merupakan kitab suci yang telah memberikan pengaruh begitu luas dan mendalam dalam jiwa dan tindakan manusia. “Al-Qur`an mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang”, ujar Menag mengutip Quran Surah14:1saat memberikan sambutan pada acara peringatan Nuzulul Qur'an 1437 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/6). Dikatakan Menag, sejak awal Al-Qur`an memperkenalkan dirinya sebagai Kitab Suci yang berfungsi melakukan perubahan positifdalam segala lini kehidupan manusia. “Al-Qur'an memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, masyarakat yang bergama Islam hendaknya menghayati serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada dalam Al Quran”, terang Menag. Perubahan positif, lanjut Menag baru dapat terlaksana bila memenuhi dua syarat pokok. Dua syarat pokokitu adalah pertama: nilai atau ide yang dihayati, dan kedua: iradah (kehendak) manusia untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. “Perpaduan keduanya menciptakan kekuatan pendorong guna melakukan sesuatuyang dicita-citakan. Seluhur apa pun sebuah nilai, bila tidak meresap dalam kepribadian seseorang dan
mendorongnya untuk bertindak, tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali slogankosong yang diucapkan dengan menakjubkan”, tegas Menag. Ditambahkan Menag, perubahan memerlukansumber daya m a n u s i a ya n g t a n g g u h d a l a m i l m u p e n g e t a h u a n d a n teknologi.“Sumber daya manusia manusia yang berkualitas dalam pandangan Al-Qur`an adalah individu yang mampu mencapai derajat Ulul albab, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan”, pungkas Menag. Di tempat yang sama, Dr. H. Yusnar Yusuf Rangkuti, M.Si, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Washliyah, ditunjuk memberikan uraian hikmah peringatan Nuzulul Qur`an dengan tema Al-Qur`an dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.Dalam paparannya Yusnar Yusufmenegaskan bahwa keimanan dan ketaqwaan yang dibangun melalui Al-Qur'an dipercaya akan dapat menjiwai, menggerakkan dan mengendalikan segala usaha membangun tatanan akhlak generasi bangsa. Hadir dalam acara ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga tinggi Negara, Menteri Kabinet Kerja, para Duta Besasr Negara sahabat, pimpinan partai politik, pimpinan ormas Islam dan Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu AlQur'an (PTIQ) Jakarta. (syam/bimasislam)
Arman Depari (BNN): Tidak Ada Daerah yang Bebas Narkoba, Mari Kita Perangi! Jakarta, bimasislam—Dalam paparannya di hadapan 99 peserta Koordinasi Nasional Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme, Arman Depari, Deputi Penindakan BNN, mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada kota atau wilayah yang bebas dari peredaran Narkoba. Semua wilayah telah menjadi sasaran peredaran dan semua kalangan telah menjadi obyek pengguna. “Siapa yang berani menjamin bahwa daerahnya bebas dari peredaran N a rko b a ? D i I n d o n e s i a s u d a h m e n g a l a m i w i l a y a h d a r u r a t Narkoba. Oleh karena itu, semua pihak harus ikut berperan agar Narkoba dapat ditanggulangi, secara bersama-sama dan paralel. Bahkan semua kalangan telah menjadi korban penyalahgunaan Narkoba, mulai dari artis, politisi, pejabat, hingga masyarakat biasa”, tegasnya. Lebih lanjut Arman menyebutkan bahwa terdapat wilayah-wilayah peredaran yang dapat dilihat dari tingginya kasus. Menurutnya ada tiga besar kota sebagai tempat peredaran Narkoba tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Sumata Utara. “Ada tiga kota besar yang memiliki kasus penyalahgunaan Narkoba, yaitu DKI Jakarta hingga kini masih menempati kasus tertinggi, kemudian Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Juga terdapat daerah lain sebagaimana data yang dimiliki oleh BNN”, imbuhnya. Ditanya peserta pada sesi tanya jawab terkait penindakan para
pengguna dan pengedar Narkoba yang terindikasi ada motiv politik, paman Sonya Depari yang pernah heboh di dunia maya karena aksinya pasca kelulusan sekolah, menandaskan bahwa tidak ada motiv politik. Selama kasus t e r d a p a t b u k t i - b u k t i , m a k a pelakuknya pasti ditindak dan diajukan ke pangadilan. “Kami bekerja profesional. Tidak ada motiv politik terhadap pelaku pelanggaran Narkotika. Kami tidak pandang bulu. Selama ada bukti konkrit kami akan tangkap dan ajukan ke pengadilan. Apalagi setelah Kepala BNN dijabat oleh pak B u d i Wa s e s o , s i a p a p u n y a n g m e l a n g g a r h u k u m d e n g a n menyalahgunakan Narkoba akan ditindak tegas. Tidak ada pat gulipat. Sekarang sudah tidak zamannya lagi”, ungkapnya. Terkait pertanyaan dari peserta wakil dari Bimas Islam, Zamroni, yang berhubungan dengan barang bukti Narkoba yang disita oleh BNN disebutkan bahwa prosesur itu telah diatur oleh undang-undang. "Barang bukti Narkoba yang disita oleh BNN telah diatur oleh Undang-undang. Kami mengikuti perintah Undang-undang. Bagi petugas yang berhasil menangkap sindikat atau pelaku penyalahgunaan Narkoba juga harus diberikan apresiasi agar mereka tidak menyalahgunakan”, tutupnya. (Thobib AlAsyhar/bimasislam)
Mukhtar Ali: Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Radikalisme Perlu Peran Nyata Penyuluh Jakarta, bimasislam—Indonesia saat ini telah menjadi wilayah tujuan peredaran Narkoba dan ancaman radikalisme paham keagamaan. Karena itu perlu peran semua pihak agar masalah tersebut dapat diatasi. Polanya dapat diwujudkan dengan menggunakan bahasa agama dari jajaran Kementerian Agama dan tokoh agama. Lalu apa dan bagaimana peran penyuluh agama? “Penyuluh bisa sebagai komunikator, yakni harus memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap persepsi masyarakat dalam pencegahan narkoba,” kata Direktur Penerangan Agama Islam Bimas Islam Kemenag Dr.Muchtar Ali,M.Hum, Rabu (15/6) pagi di Jakarta. Hal itu ia sampaikan di hadapan peserta Koordinasi Nasional Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme Kementerian Agama Tahun 2016. Di samping sebagai komunikator, lanjut Muchtar, penyuluh juga wajib berperan sebagai konsultan dan motivator. “Penyuluh diwajibkan harus memikiki dorongan untuk memberikan konsultasi dan motivasi kepada masyarakat,” tegasnya. Selain ketiga fungsi tadi, menurut Muchtar, penyuluh juga mesti mampu tampil sebagai fasilitator. "Penyuluh mesti menyediakan waktu khusus untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang hal ini," urainya. Muchtar juga menyoroti perlu adanya pelatihan khusus untuk penguatan kapasitas penyuluh. "Saatnya kita menjadikan internet sebagai media dakwah yang merupakan pilihan tepat di era
globalisasi," sambungnya. Di akhir penyampaian materi, ia menyodorkan re leksi Presiden AS Barrack Obama terkait stigma negatif Islam di dunia barat. "Bagaimana saudara akan menuduh pemeluk Islam itu radikal kalau tiap bertemu mereka ucapkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh?" pungkas Muchtar menyitir Obama. (thobib/bap/bimasislam)
Ditandai Pelepasan Balon, Bimas Islam Deklarasikan Anti Narkoba dan Radikalisme Jakarta, bimasislam—Untuk pertama kalinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme secara resmi. Pembentukan tim dan tekad penanggulangan bahaya Narkoba dan radikalisme ditandai pelepasan balon dan slayer Tim sebagai bentuk tekad gerakan nasional. Kegiatan dilaksanakan di depan hotel Mercure, Ancol, Jakarta (15/6) yang diikuti oleh seluruh peserta Rakornas Tim, dipimpin oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag RI, Muchtar Ali. Dalam kesempatan tersebut Muchtar Ali membacakan deklarasi yang diikuti oleh seluruh peserta secara bersama dan bersemangat. Isi deklarasi tersebut adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Kami Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme Bimas Islam bertekad untuk menanggulangi bahaya Narkoba dan radikalisme untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, damai, maju, dan sejahtera! Hal menarik dari kegiatan tersebut adalah jumlah balon yang dilepaskan sebanyak 99 balon. Menurut ketua panitia, Alatief, jumlah tersebut merupakan simbol dariasmaul husna (nama-nama Allah yang mulia) sebagai spirit kerja Tim ke depan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bimas, Muhammadiyah Amin, menekankan agar Tim benar-benar bekerja nyata dengan memaksimalkan counter narasi untuk edukasi tentang bahaya Narkoba dan radikalisme. Menurutnya, di dunia maya saat ini begitu banyak informasi melalui ratusan ribu akun-
akun media sosial yang bernuansa radikal. Sehingga, diharapkan Tim dapat memberikan warna dunia maya agar lebih ramah, bernuansa Islam rahmatan lil-alamin dan penuh dedikasi. “Saya berharap Tim Cyber ini benar-benar bekerja dengan baik. Jangan hanya semangat di awal-awal tetapi loyo kemudian. Tantangan kita sangat berat, sekian ratus akun-akun radikal yang perlu dinetralkan dengan narasi-narasi positif. Demikian juga Tim juga harus bisa mengemas informasi yang mengedukasi tentang bahaya Narkoba,” jelasnya. (Thobib/bimasislam)
Direktur Urais Ajak Pengusaha Sosialisasikan UU JPH
Jakarta, bimasislam—Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Muhammad Thambrin menghimbau para pengusaha, khususnya pengusaha dibidang kosmetika untuk dapat ikut menyosialisasikan UU Jaminan Produk Halal (JPH) pada Temu Wicara Halal Bidang Kosmetika 28 Juni 2016 di hotel Peninsulla, Jakarta. Temu Wicara Halal Bidang Kosmetika merupakan acara yang diselenggrakan oleh Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) yang diikuti oleh para pengusaha kosmetika se-Indonesia. “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi acuan dalam penyelenggaran jaminan produk halal, untuk itu masyarakat harus paham tentang UU ini” demikian Direktur menyampaikan. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikankenyamanan,keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagimasyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produkdan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. “Memahami regulasi yang berlaku sangat penting disini, karena pelaku usahalah yang menjadi subyek dalam memajukan bisnis
produk halal Indonesia”, tegas Thambrin. Lebih lanjut laki-laki yang gemar berdakwah ini mengajak peserta untuk melanjutkan sosialisasi UU JPH dilingkungannya masing-masing dan pada kegiatan-kegiatan lainnya. Pemerintah sangat mengapresiasi pihak yang membantu menyosialisasikan UU JPH. Pada kesempatan tersebut, Thambrin ikut mengulas perjalanan RUU JPH hingga disahkan menjadi UU. Sesuai dengan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.09/Pres/01/2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas R a n c a n g a n U n d a n g - U n d a n g J P H , P r e s i d e n menugaskan Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi tim Panja Pemerintah dalam pembahasan UU JPH. Dalam perkembangannya pada tahun 2012 tim Panja Pemerintah diperkuat oleh tim Kementerian Kesehatan sampai dengan Rancangan Undang-Undang JPH di paripurnakan. Mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan ini juga memaparkan tentang pelaksanaan serti ikasi halal sebelum terbentuknya BPJPH. Dimana pengajuan permohonan atau perpanjangan serti ikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperolehserti ikat halal yang berlaku sebelum Undang-Undang JPHdiundangkan.SedangkanMUI tetap menjalankan tugasnya di bidang serti ikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Begitu juga dengan LPPOM MUI tetap melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau pengujian produk sampai terbentuknya LPH berdasarkan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang JPH dan produk yang telah diserti ikasi halal MUI tetap berlaku serti ikatnya sampai habis masa waktunya. (lady/bimasislam)
Verifikasi Peserta MTQ Dimulai, Mari Berpartisipasi Jakarta, bimasislam—Tahapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Nasional XXVI Tahun 2016 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah memasuki tahap veri ikasi peserta. Sejak dibuka pendaftaran tanggal 6 s.d 25 Juni 2016, tercatat sebanyak 1314 peserta telah mendaftar dari 34 Provinsi. Kini, sejak 26 s.d 30 Tim Veri ikasi akan bekerja menyeleksi data peserta berdasarkan dokumen yang dilampirkan. Seluruh proses pendaftaran dan veri ikasi dilakukan melalui aplikasi e-MTQ. Dalam penelusuran bimasislam, aplikasi e-MTQ telah didesain untuk dapat menyeleksi NIK sebagai identitas primer. Sebagai contoh, bagi NIK yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka sistem akan langsung mendeteksi dan melakukan pemblokiran. Sistem dengan sendirinya akan mempublikasikan hasil pendeteksian NIK dalam dua format, yaitu PDF dan MS excel.
Bukan hanya sistem deteksi NIK, e-MTQ juga dapat diakses oleh publik secara luas. Seperti disampaikan Menteri Agama dalam Rakornas MTQN XXVI, Selasa (31/5) lalu, e-MTQ lahir untuk memfasilitasi publik agar dapat mengakses seluruh proses persiapan dan pelaksanaan MTQN secara transparan dan akuntabel. B a g i m a sya ra ka t ya n g i n g i n m e l i h a t d a n b e r p a r t i s i p a s i , c u k u p m e n g a k s e s a l a m a t : simpenais.kemenag.go.id/mtq dan pilihlah nama provinsi yang dituju. Sistem akan menyajikan data peserta mencakup Nama, NIK, Usia, Cabang Perlombaan dan Foto. Jika ditemukan data peserta yang tidak valid atau terindikasi adanya pemalsuan, dapat mengirimkan datanya melalui emal:
[email protected]. Seluruh aduan harus dilengkapi dengan data pendukung yang otentik. (tim/foto;ilustrasi MTQ)
Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, Tempat Kota Pontianak Bermula m i m b a r t e r d a p a t p a p a n bertuliskan huruf arab yang menyatakan kapan masjid ini dibangun. Hampir sebagian besar konstruksi bangunan masjid terbuat dari kayu belian. Atap yang awalnya dari rumbia, sekarang menggunakan sirap. Hal yang tidak kalah menarik perhatian adalah bagian atas bangunan masjid. Diatas kubah terdapat mahkota kesultanan Tradisi Masyarakat Jawa Tengah Sambut Ramadhan yang bentuk kubah atapnya makin ke atas semakin kecil. Ini menjadi ciri khas kerajaan Pontianak, bimasislam— Di Indonesia, sejarah telah mencatat Sultan Syarif Abdurrahman Al Kadrie. bahwa banyak kota yang terbentuk dari pendirian sebuah masjid. Yang tidak kalah menarik perhatian, sebuah beduk besar yang Hal ini tidak terkecuali dengan kota Pontianak. Masjid Sultan Syarif ditopang kokoh oleh empat tiang kayu belian yang terletak di Abdurrahman, demikian nama masjid yang menjadi cikal kota serambi masjid. Begitu juga dengan tiang-tiang pinggir yang Pontianak. berfungsi sebagai penyangga atap, kusen pintu, jendela, dan Bermula dari perjalanan dakwah Sultan Syarif Abdurrahman serambi. Termasuk pesona kaca-kaca kristal bewarna merah, biru, Alkadrie, seorang putra ulama keturunan ArabHadramautdari hijau dan merah muda pada bagian atas jendela dan serambi yang Kerajaan Mempawah pada tahun 1771 mendirikan balai dan semakin memperindah masjid jami' ini. rumah tinggal. Dengan membuka hutan di pinggiran sungai Masjid yang mampu menampung 1500 jamaah ini digunakan Kapuas, Sultan mendirikan Masjid Jami Pontianakyang sekarang masyarakat untuk berbagai akti itas. Dari ibadah rutin sehari-hari, bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Kawasan sungai kegiatan Ramadhan, majelis taklim, taman pendidikan al quran Kapuas yang terletak di timur Pontianak merupakan detak jantung hingga perayaan hari besar agama Islam. Tercatat beberapa ulama kota Pontianak. Disinilah sejarah kota Pontianak ditorehkan oleh terkenal yang pernah mengajarkan agama Islam di masjid ini, seorang sultan yang menyebarkan syiar Islam dengan menyusuri diantaranya; Ismail Jabbar, Muhammad al-Kadri, Syekh Madani, sungai Kapuas. Syekh Zawawi, Ismail Kelantan dan Habib Abdullah Zawawi. Pertumbuhan komunitas muslim semakin pesat di wilayah itu. Hal Masjid Sultan Syarif Abdurrahmantelah mengalami beberapa kali ini mendorong terbentuknya Kesultanan Pontianak dan Syarif pemugaraan oleh sultan-sultan yang berkuasa dan juga oleh Abdurrahman dikukuhkan sebagai Sultan Pontianak pada tahun pemerintah. Namun masjid ini tidak mengalami perubahan terlalu 1778. Dalam hal ini masjid jami' Pontianak berfungsi sebagai pusat banyak, tetap mempertahankan bentuk aslinya. Bahkan ada pemerintahan. Tidak jauh dari masjid juga dibangun Istana beberapa bagian yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Kadriyah. Masjid Sultan Syarif Abdurrahmanyang menjadi awal dimulainya Masjid yang terlihat sangat indah dan kokoh dari seberang sungai sejarah kota Pontianak, hari awal pembangunannya setiap tahun Kapuas ini, memiliki enam tiang penyangga utama dari kayu belian. d i p e r i n g a t i s e b a g a i h a r i l a h i r n y a k o t a P o n t i a n a k . Enam tiang ini melambangkan enam rukun iman. Sedangkan pada (lady/bimasislam)
PIDATO MENTERI AGAMA RI MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437H Assalamu'alaikum Wr .Wb Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengadakan sidang itsbat yang diiku oleh para alim ulama, pimpinan ormas Islam, anggota Badan Hisab Rukyat, dan para ahli astronomi. Forum tersebut telah menyepaka dan memutuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437H jatuh pada hari Rabu tanggal 6Juli 2016. Marilah kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan syukur dan pengakuan atas keagungan Allah SWT. KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT YANG BERBAHAGIA Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadhan. Setelah sebulan kita berpuasa, kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan merayakan Idul Fitri, hari besar yang membawa kita kepada kesucian diri. Bulan Ramadhan yang telah kita lalui memiliki misi utama mengembalikan ja diri kemanusiaan kita melalui ak vitas ibadah puasa, qiyamullail dan ibadahibadah lainnya. Seluruh ak vitas ibadah tersebut disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci jiwakita. Zakat fitrah merupakan aktualisasi sikap ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian dalam upaya memenuhi kebutuhanorang yang kurang beruntung (mampu). Kewajiban menunaikan amalan zakat, baik fitrah maupun mal (harta kekayaan), merupakan bentuk kepedulian Islam untuk membangun keserasian sosial agar sesama manusia bisa saling berbagi, saling mengasihi, dan saling mengisi dalam hidup, sebagai wujud dari misi agama yang hanif. Pada posisiinilah ibadah puasa dengan jelas menanamkan sikap kepedulian sosial yang perlu kita aktualisasikan terus menerus guna mengatasi problem ke mpangan sosial. Ibadah Zakat, Infaq,dan Shadaqah (ZIS) adalah instrumen yang tepatuntuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. ZIS juga merupakan solusi dalam memenuhi 3 ( ga) kebutuhan kaum dhuafa,yaitu kebutuhan materi, kebutuhan aqidah, dan kebutuhan keilmuan. Se ap orang yang diberikan keluasan rezeki harus memiliki kesadaran mengeluarkan zakat untuk didistribusikan dan mengalir kepada para dhuafa agar terpenuhi 3 ( ga) kebutuhan tersebut. Demikian pula kepada seluruh Badan Amil Zakat hendaklah benar-benar memantapkan pemanfaatan potensi harta ZIS untuk menguatkan kebutuhan ekonomi, aqidah dan ilmu pengetahuan kepada ap- ap keluarga dhuafa. Zakat memiliki misi menciptakan keluarga yang kekurangan menjadi berkecukupan, dan keluarga dak berdaya menjadi berkemampuan. KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT YANG BERBAHAGIA Ibadah puasa meni pkan pesan yang luas tanpa batas yang menyentuh seluruh elemen dan dimensi kehidupan manusia. Puasa mendidik para hamba Allah SWT menajamkan nilai-nilai keseimbangan antara kesenangan dan kepedulian, antara kerja keras dan ibadah berkualitas, antara kesenangan lahir dan kesenangan ba n, serta antara kepen ngan individual dan kepen ngan sosial. Pola hidup seimbang inilah yang diinginkan Allah SWT yang menciptakan jagad raya ini dengan keseimbangan. Lawan dari keseimbangan adalah ke mpangan, dan ke mpangan adalah bentuk kezhaliman. Ke ka manusia bekerja keras
namun melupakan ibadah, berar dia berlaku zhalim terhadap dirinya sendiri. Ke ka orang kaya dak berbagi untuk kaum dhuafa berar dia berlaku zhalim terhadap dirinya dan orang lain, dan dikategorikan sebagai orang yang mendustakan ajaran agama. Firman Allah SWT: Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT YANG BERBAHAGIA Puasa juga mendorong umat Islam untuk melakukan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara rasa takut dan harapan,serta keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Hasil akhir dari ibadah puasa adalah membentuk manusia yang bertaqwa, dan ketaqwaan merupakan manifestasi dari nilai-nilai keseimbangan kekuatan hubungan secara ver kal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada manusia dan alam semesta. Kita harus menciptakan suasana penuh keakraban berlandaskan nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Kita semua harus menguatkan sikap kepedulian sosial, saling berbagi, agar ap- ap individu dapat mengaktualisasikan ja diri kemanusiaannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Dengan berbekal spiritualitas Ramadhan yang baru saja kita lewa , mari kita jadikan hari raya Idul Fitri ini untuk menguatkan tekad saling melebur dosa di antara kita dengan saling memaa an,menguatkan niat untuk menebar kasih sayang dengan saling mengunjungi dan saling bersilaturrahim. Dengan demikian menjadi sempurnalah kesucian diri kita,bersih dari dosa kepada Allah SWT, dan bersih pula dari dosa kepada sesama. KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT YANG BERBAHAGIA Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengusaha dan pengelola media cetak maupun elektronik yang telah menghadirkan program-program religi, baik berupa talkshow, siaran dakwah, sinetron religi, dan lain sebagainya yang sangat membantu kaum muslimin dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa. Demikian juga, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi posi f selama pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan. Akhirnya, atas nama Pemerintah maupun pribadi, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437H kepada seluruh umat Islam Indonesia di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali kepada ja diri kemanusiaan kita, dan tergolong orang-orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsu. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dan kualitas kehidupan kita terus semakin membaik. Wassalamualaikum wr.wb
Jakarta, 1 Syawal 1437H Menteri Agama RI
Lukman Hakim Saifuddin
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN Dipersembahkan oleh
Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
Tugas Kita Pasca Ramadhan Oleh: Ahmad Syamsuddin Umat Islam baru saja selesai melaksanakan tugas yang berat yaitu ibadah puasa Ramadhan. Tugas berat itu bukan karena kita tidak makan, minum danmelakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi karena kita telah menahan hawa nafsu baik pikiran maupun yang bersemayam di hati. Bersyukurlah karena kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik selama satu bulan penuhdankita sekarang telah kembali menjadi trah. Pasca Ramadhan bukan berarti kita bebas dari pengendalian hawa nafsu, justeru kita diuji sejauh mana kualitas kita di mata Tuhan. Setelah melalui ujian sebulan penuh di bulan penuh berkah, kita setidaknya memiliki beberapa “tugas” yang telah menanti. Pertama, kita harus menjaga serta meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Dalam surat AI-Baqaroh ayat 21 Allah berrman “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu, dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”. Ayat ini bisa kita jadikan semacam alarm, pengingat bahwa kita ada di dunia ini ada yang menciptakan, melindungi dan suatu saat kita akan kembali kepada-Nya. Kedua, kita harus memelihara persaudaraan (ukhuwwah). Setelah kita saling maaf memaafkan (melakukan halal bi halal) kita harus pelihara ukuwah.Ada tiga ukhuwah yang harus kita jaga, yaitu ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa-sesama orang Indonesia), dan ukhuwah basyariyah/insaniyah (persaudaraan sesama umat manusia). Jika tiga ukhuwah ini sudah membekas di dalam diri seorang pasca ramadhan, maka kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, tidak saling menganiaya, tidak saling mengecewakan, tidak saling menghina, tidak saling meneror dan tidak saling membunuh. Ketiga, tugas yang ketiga pasca Ramadhan adalah meningkatkan ibadah dan amal shaleh.Ibadah dan amal saleh harus dilakukan secara terus menerus (langgeng) dilakukan secara Mudawamah.Penjabaran dari Ibadah dan amal saleh tentu sanga luas dan beragam. Ibadah kepada Sang Pencipta tentu banyak cara dan bentuknya, dari mulai Shalat, haji dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan amal saleh. Nabi Muhammad SAW, telah memberi contoh kepada kita bahwa amal saleh bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Untuk bramal saleh tidak musti dengan biaya mahal, tidak musti dengan kerja keras, juga tidak musti dengan waktu khusus. Di era modern dan keterbukaan informasi ini, amal saleh sangat diperlukan dan bisa dilakukan dengan mudah, asal kita mau! Contohnya, selalulah menyampaikan ucapan yang baik, baik itu ucapan secara langsung yang keluar dari mulut maupun ucapan
Pengarah M. Machasin
dalam bentuk tulisan. Kadangkala ucapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (semisal status media sosial) lebih luas dampaknya karena bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang. Oleh karena itu, selalunya berucap yang baik. Guru kita, ustadz, kyai atau orang tua kita sering mencontohkan, salah satu implementasi amal saleh adalah mau menyingkirkan kerikil/batu atau apapun yang merintangi jalan. Ini adalah contoh yang maknanya sangat luas. Bisa jadi memang untuk anak kecil, pesan itu bisa dimaknai secara harah. Namun bagi manusia dewasa tentu maknanya tidak sebatas memindahkan batu dari tengah jalan ke pinggiran. Rintangan di jalan bagi seorang polisi bisa dimaknai sebagai kemacetan dan tugas amal salehnya adalah melancarkan jalan raya. Bagi seorang guru, dosen atau ustadz, rintangan bisa dimaknai kebodohan seseorang sehingga tugasnya adalah membagi ilmunya agar seseorang tercerahkan serta terhalang dari rintangan itu. Bagi seorang karyawan atau pegawai, rintangan bisa dimaknai pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan seorang diri, oleh karena itu yang lainnya bisa membantu “menyingkirkan rintangan” itu dengan mengulurkan tangan untuk memberi bantuan atau kerjasama. Amal saleh selanjutnya yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah tersenyum kepada sesama, kepada teman, atasan, bawahan, rekan kerja atau bahkan kepada tamu yang belum kita kenal siapa dia. Dalam Islam, hubungan sesama manusia sangat diperhatikan. Seseorang bisa disebut mulia jika bersikap baik terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu senyum nilainya sama dengan bersadaqah. Sudah tidak diragukan lagi, banyak riwayat yang menceritakan bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa tersenyum, berbudi pekerti lagi rendah hati. Sang pemberi Syafaat itu bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, termasuk tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Bahkan dalam suatu riwayat at-Tirmidzi disebutkan “siapa saja yang mengharapkan Nabi Muhammad pasti tidak akan kecewa dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas”. Sudahkah kita bersikap demikian? Begitulah sedikit makna amal saleh, tentu masih banyak makna yang bisa kita lekatkan kepadanya. Sekali lagi ramadhan telah berlalu, apakah atsar ramadhan membekas di keseharian kita, itu tergantung dengan kita sendiri. Apakah puasa kita diterima Allah SWT? mari kita berdoa serta membuktikan diri bahwa kita pantas disebut manusia yang benar-benar kembali tri dan puasa kita telah menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. wallahu a'lam bishawab Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Penulis adalah Anggota Team Ciyber anti Narkoba dan Radikalisme