BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.313, 2013
KEMENKES. Pakaian Dinas. Kantor Kesehatan. Pelabuhan. Perubahan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 743/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengaturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 perlu disesuaikan dengan ketentuan tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2267/Menkes/SK/XI/2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.313
Mengingat
2
Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/IV/2010 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
2014 No.313
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 743/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam termasuk atribut dan kelengkapannya yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melaksanakan tugas. 2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas seharihari. 3. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis, pada waktu boarding, dan tindakan penyehatan. 4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 5. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya. 6. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 7. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 8. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut Kepala KKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kantor Kesehatan Pelabuhan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.313
4
Pasal 3 Pakaian Dinas di lingkungan KKP terdiri atas: a. PDH; dan b. PDL. 3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. PDH lengan panjang; dan b. PDH lengan pendek. (2) PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan setiap hari Senin dan Kamis. (3) PDH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pasal 3B (1) Warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A sebagai berikut: a. Baju : Coklat Muda b. Celana/Rok : Hijau Tua (2) Warna PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah hijau tua. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas: a. sepatu pantovel warna hitam untuk kelengkapan PDH dan sepatu keselamatan kerja warna hitam untuk kelengkapan PDL; b. ikat pinggang nilon warna hitam dan kepala gesper kuning berlogo KKP; c. dasi warna hijau tua; d. lambang Q (kiu) lambang karantina warna kuning emas; dan e. pet dan topi lapangan berwarna hijau tua. 5. Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014 No.313
5
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id