BERITA DAERAH KOTA BOGOR

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KOTA BOGOR WALIKOTA BOGOR, Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara, dan untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsinya, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerbitan Izin Operasional Menara (IOM); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 1

2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 1687); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3817); 6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

4

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 32. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E); 5

33. Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E); 34. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E); 35. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan MenaraTelekomunikasi Seluler (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KOTA BOGOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kota Bogor.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Bogor.

6

4.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Menara (IOM).

5.

Menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukkannya.

6.

Menara bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.

7.

Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.

8.

Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara.

10.

Izin Operasional Menara yang selanjutnya dapat disebut IOM adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.

11.

Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.

12.

Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

13.

Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan, dan beroperasi di Indonesia.

7

14.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

15.

Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Centre (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (Backbone Transmission).

16.

Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi. BAB II UMUM Pasal 2

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. BAB III SUBYEK Pasal 3 (1)

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasionalkan menara wajib memiliki IOM.

(2)

Dikecualikan dari IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 8

(3)

IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, serta wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak dilarang memanfaatkan dan/atau mengoperasikan menara.

memiliki

IOM

BAB IV TATA CARA PERIZINAN Bagian Pertama Umum Pasal 5 (1)

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan menyelenggarakan atau mengoperasikan menara harus mengajukan permohonan IOM kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Permohonan IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen persyaratan.

(3)

Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Persyaratan IOM Pasal 6

Persyaratan untuk mengajukan IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari : a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis.

9

Pasal 7 (1)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari: a. identitas pemohon; b. IMB Menara; c. Sertifikat Laik Fungsi; d. surat pernyataan kepemilikan menara; e. bukti kerja sama penyelenggara menara dengan pengguna menara; f. kesediaan perusahaan (operator) menggunakan menara secara bersama; g. tanda bukti asuransi pertanggungan; h. Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO).

(2)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari: a. kesesuaian sarana pendukung yang meliputi: 1). pertanahan (grounding); 2). penangkal petir; 3). catu daya; 4). Lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); 5). Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking); 6). sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang; c. penguji atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat. Bagian Ketiga Persyaratan Perpanjangan IOM Pasal 8

Persyaratan untuk perpanjangan IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis. 10

Pasal 9 (1)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari: a. kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen kepemilikan menara berdasarkan pada perubahan kepemilikan; c. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen kepemilikan tanah berdasarkan pada perubahan kepemilikan; d. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen IMB menara berdasarkan pada perubahan kepemilikan.

(2)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen yang meliputi : 1). laporan hasil pemeriksaan berkala; 2). laporan pengujian struktur; 3). peralatan dan kelengkapan menara; 4). prasarana menara; 5). peralatan komunikasi yang terpasang; 6). laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian komponen struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan; 7). struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan; c. pengujian atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat. Pasal 10

Penilaian aspek persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

11

Pasal 11 Hasil penilaian pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis menara dituangkan dalam berita acara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagian Keempat Penerbitan IOM Pasal 12 (1)

Terhadap permohonan yang diterima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

(2)

Terhadap pemohon IOM yang ditolak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

(4)

Bentuk surat IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. Pasal 13

Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditolak apabila: a. persyaratan dan/atau keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar; b. keadaan bangunan menara tidak sesuai dengan IMB Menara; c. pengguna menara kurang dari 2 (dua) perusahaan (operator). Pasal 14 (1)

Terhadap pemegang IOM apabila tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan pembekuan IOM setelah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. 12

(2)

Terhadap pengguna IOM yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENGAWASAN Pasal 15

(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional menara dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

(2)

Pengawasan terhadap pembangunan menara diaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

(1)

Terhadap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah mengoperasionalkan menara tetapi belum memiliki IOM, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan harus menyesuaikan.

(2)

IOM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik yang baru maupun yang perpanjangan diberikan waktu sampai dengan tanggal 25 September 2010. Pasal 17

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberlakukan setelah tanggal 25 September 2010.

13

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 28 September 2009 WALIKOTA BOGOR, ttd DIANI BUDIARTO Diundangkan di Bogor pada tanggal 28 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S. BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI E

14

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL

: 28 SEPTEMBER 2009

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KOTA BOGOR.

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL MENARA Kepada Yth. Walikota Bogor di Bogor Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Pemohon a. Nama Pemohon b. Jabatan Pemohon

: .................................................... : ....................................................

Untuk dan atas nama 2. Pemilik a. Nama Pemilik/ Instansi atau Perusahaan : .................................................... b. Alamat Kantor : .................................................... Nomor Telepon : .................................................... Nomor Faksimil : .................................................... E-mail : .................................................... c. Penanggung Jawab Kegiatan : .................................................... Dengan ini mengajukan permohonan Izin Operasional Menara (IOM) untuk: 1. Menara: a. b. c. d. e.

Fungsi Utama Fungsi Tambahan Jenis Menara Nama Menara Nomor IMB Menara

: .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... 15

2. Lokasi Menara: a. Alamat Lokasi

b. c. d. e.

Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: .................................................... .................................................... .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

3. Lampiran Permohonan Penerbitan IOM/Perpanjangan IOM ini: a. Persyaratan Administrasi: 1). 2). 3). 4). 5).

Identitas Pemohon; IMB Menara; Sertifikat Laik Fungsi; Surat Pernyataan Kepemilikan Menara; Bukti Kerja Sama Penyelenggaraan Menara dengan Pengguna Menara; 6). Kesediaan Perusahaan (operator) menggunakan menara secara bersama; 7). Tanda Bukti Asuransi Pertanggungan; 8). Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO). b. Persyaratan Teknis: 1). Kesesuaian Sarana Pendukung meliputi: a). b). c). d). e). f).

Pertanahan (grounding); Penangkal Petir; Catu Daya; Lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2). Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang. 3). Pengujian atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara. 16

Demikian permohonan penerbitan IOM/Perpanjangan IOM kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bogor, ................................. Pemohon,

............................................ (jabatan pemohon)

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

17

ini

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL

: 28 SEPTEMBER 2009

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KOTA BOGOR.

BERITA ACARA PENILAIAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS MENARA Nomor Tanggal

: :

Pada hari ini, …………... tanggal …………... tahun………..., yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama b. Jabatan

bulan

……………

: .................................................... : ....................................................

Telah melaksanakan pemeriksaan teknis menara pada : 1. Menara a. Fungsi Utama b. Fungsi Tambahan c. Jenis Menara d. Nama Menara e. Nomor IMB Menara f. Kelaikan Fungsi Menara 2. Lokasi menara a. Alamat lokasi

b. c. d. e.

Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

: .................................................... .................................................... .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

18

3. Permohonan a. Penerbitan IOM : Nomor.................................................... tanggal ......................... b. Perpanjangan IOM : Nomor.................................................... tanggal ......................... f. Perpanjangan ke : .................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Persyaratan teknis sesuai dengan daftar hasil pemeriksaan teknis menara (terlampir). Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab. Bogor,.................................. Kepala,

........................................................... Keterangan: *)

Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara manual. Jika menggunakan perangkat lunak (software), yang tidak dipilih di hapus.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

19

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL

: 28 SEPTEMBER 2009

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KOTA BOGOR.

1. Bentuk Keputusan Izin Operasional Menara (IOM)

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) KEPADA ........................................... WALIKOTA BOGOR, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang agar penyelenggaraan menara dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, maka perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara; b. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari .......................... tanggal................, telah dilakukan penelitian aspek teknis maupun administrasi dan sesuai dengan Berita Acara Nomor ...................... tanggal.............., yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Menara (IOM); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota;

20

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-ndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 21

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

22

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

23

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi, dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Pemberian Izin Operasional Menara (IOM) kepada ......................, yang beralamat di ............................. dengan jenis menara ............... . 24

KEDUA

: Pemegang IOM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. mengoperasikan menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan; b. mengoperasikan menara sesuai peruntukannya; c. melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap menara dan perangkat menara secara berkala; d. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi.

KETIGA

: Jangka waktu IOM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinnya Keputusan ini dan dapat diperpanjang serta wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal ................. A.n. WALIKOTA BOGOR KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BOGOR,

................................................................. Tembusan: Inspektur Kota Bogor.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

25

2. Bentuk Sertifikat Izin Operasional Menara (IOM)

PEMERINTAH KOTA BOGOR SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) Nomor: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Kantor Perusahaan Kelurahan Kecamatan Kota Kode Pos Nomor Telepon Nomor Telex/Faksimili 3. Nama Pemilik Menara 4. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Penggunaan Menara 7. Berlaku sampai dengan 8. Ketinggian Menara 9. Struktur Menara 10. Rangka Struktur Menara 11. Fondasi Menara 12. Kekuatan Angin

: .................................................... : .................................................... .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

26

Izin Operasional Menara (IOM) ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor ............................................. tanggal ........................... tentang Pemberian Izin Operasional Menara (IOM) kepada ........................................ . Dikeluarkan di Bogor pada tanggal ................. A.n. WALIKOTA BOGOR, KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BOGOR,

...................................................................

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

27