BAB V PENUTUP
A. Simpulan 1. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang harta bersama. a. Harta
bersama
menurut
pendapat
ulama
Muhammadiyah
kota
Banjarmasin. -
Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut (Informan 1 dan 2). Harta bersama adalah harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing (Informan 3).
-
Dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama adalah QS. An Nisaa’ ayat 32 (Informan 1 dan 2) Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Informan 3).
-
Terbentuknya harta bersama dikarenakan adanya perkawinan (Informan 1, 2 dan 3).
-
Apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, harta bersama dibagi dua (Informan 1, 2 dan 3).
-
Apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, harta bersama dibagi dua terlebih dahulu, setelah itu bagian yang meninggal dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris (Informan 1, 2 dan 3).
-
Apabila suami melakukan poligami, harta bersama dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1, 2 dan 3).
b. Harta bersama menurut pendapat ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin. -
Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja
(Informan
1).
Harta
bersama
dikumpulkan pasangan suami istri
adalah
harta
yang
yang sama-sama bekerja
selama dalam masa perkawinan (Informan 2). Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan (Informan 3). -
Dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama adalah kaidah ushul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat dijadikan patokan hukum (Informan 1), perkataan dan perbuatan
sahabat Rasulullah SAW (Informan 2), qiyas kepada masalah syirkah (Informan 3). -
Terbentuknya harta bersama dikarenakan istri yang turut juga bekerja sebagaimana suami (Informan 1, 2 dan 3).
-
Apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, harta bersama dibagi menjadi dua (Informan 1), dibagi secara s}uluh atau perdamaian (Informan 2 dan 3).
-
Apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, harta bersama dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan
sebagai warisan
kepada ahli waris yang berhak
(Informan 1), dibagi secara s}uluh atau perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak (Informan 2 dan 3). -
Apabila suami melakukan poligami, harta bersama dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1), dilakukan secara s}uluh atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 2 dan 3).
2. Dari
hasil
penelitian
yang
penulis
lakukan
terhadap
para
ulama
Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang
harta bersama, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam hal definisi, dasar hukum, terbentuknya dan pembagian harta bersama. B. Saran-Saran 1. Alangkah baiknya masalah tentang harta bersama dalam pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) ini agar bisa dikembangkan, bukan hanya di kota Banjarmasin, tetapi juga di kota dan daerah lain, karena tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin dengan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota dan daerah lain. 2. Dalam menerima suatu pendapat hendaklah kita terlebih dahulu harus teliti dan jeli dalam memahaminya. 3. Penelitian dalam bidang syari’at yang berkaitan dengan harta bersama hendaklah
semakin
ditingkatkan
demi kemaslahatan
manusia
dalam
menjalani kehidupan berumah tangga agar dapat menciptakan kehidupan perkawinan yang sa>kinah, mawaddah war rah}mah.
DAFTAR PUSTAKA Al Amruzi, Fahmi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata, Cet. 2, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Juz 12, Beirut: Dar al Fikr, 1994. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ENSIKLOPEDIA HADITS 2; Shahih A-Bukhari 2, terj. Msyhar, MA dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2012. Al-Kurdi, Muhammad Amin, Tanwir al-Qulub, Jakarta: Dar al-Ihya, 1983. Anshary, H. M., Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Dar al Fikr, 1994.
Asy’ats, Sunan Abu Dawud Juz 2, Beirut:
As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, ENSIKLOPEDIA HADITS 5; Sunan Abu Dawud, terj. Muhammad Ghazali, Jakarta: Almahira, 2012. Asmuni, H. M. Yusran, Aliran Modern Dalam Islam, Surabaya: Al Ikhlas, 1982. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011. Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2009. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya, Cet. 6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Horikoshi, Hiroko, Kyai dan Perubahan Social, terjemahan Umar Basallim dan Andy Muarlysunrawa, Jakarta: P3M (Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987. Manan, H. Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2012. Manan, Abdul dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2012. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Sabiq, Sayyid, Fiqhu al-Sunnah, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012. Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991. Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Soermiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1999. Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992. Tamrin, Dahlan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah), Cet. 1, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974. Yunani, Elti, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009 [Pdf]. http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html akses pada tanggal 4 Mei 2015, pada pukul 12.28 wita. https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah, Desember2015, pada pukul 13.26 wita.
di
akses
pada
, tanggal
http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama , di akses pada tanggal 4 Mei 2015, pada pukul 12.36 wita.
di 5
