BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 4.1

Pendekatan Aspek Fungsional Aspek fungsional berkaitan dengan pelaku aktivitas, kapasitas dan besaran ruang serta besaran spesifik ruang yang digunakan untuk perencanaan dan perancangan Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara.

4.1.1. Pendekatan Pelaku Pelaku kegiatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan arsitektur. Pelaku kegiatan pada Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara Terdiri dari : a. Kelompok Kegiatan Dinas Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara Bentuk kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas,badan dan Bagian pada Kantor Bersama, seperti : o

Dinas, Badan dan Bagian terkait

o

Staff

o

Karyawan

o

Pengunjung terbagi menjadi 3 kelompok yaitu : a) Masyarakat umum yang berkepentingan dengan Dinas Terkait b) Pegawai instansi pemerintah lain yang berkepentingan melakukan koordinasi penyelenggaraan dinas terkait c) Wartawan/reporter, kelompok orang yang meliput kegiatan di Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara pada saat tertentu.

b. Kelompok Kegiatan Penunjang Kelompok kegiatan penunjang ini timbul karena adanya aktifitas dari masing-masing penghuni Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang, antara lain : o

Kegiatan makan minum (kantin)

o

Kegiatan transaksi (Bank)

o

Kegiatan pertemuan

o

Kegiatan ibadah

c. Kelompok Kegiatan Pelayanan Kelompok kegiatan pelayanan ini sebagai fasilitas layanan serta perawatan Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara, seperti : o

Kegiatan layanan parkir KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

36

o

Kegiatan pengamanan gedung

o

Kegiatan perawatan gedung

o

Kegiatan pelayanan lavatory

o

Kegiatan pelayanan teknis bangunan

4.1.2. Pendekatan Kapasitas Pengguna Jumlah pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran ruang. Data jumlah pegawai yang akan menempati Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara : Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas terkait

NO

DINAS TEKNIS

JUMLAH KARYAWAN 4 6 3 6 3

JUMLAH PNS

1 Badan Kepegawaian Daerah 2 DISPERINDAG 3 BAPERMADES 4 SATPOL PP 5 SANTEL Jumlah

46 32 23 47 10 186

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 2012 A. Badan Kepegawaian Daerah TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

46

2010

46

0

0%

2011

47

1

1,07 %

2012

48

1

1,05 %

2013

50

1

1,02 %

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara X = 0% + 1,07% + 1,05% + 1,02% 4 = 0,78% Jumlah kenaikan per tahun = 0,78% x 50 = 0,39 Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :

Pt = Po +( r x t) Keterangan : Pt = Jumlah pegawai tahun perencanaan Po = Jumlah pegawai tahun terakhir r = Angka kenaikan rata-rata t = Selisih tahun perencanaan dengan tahun terakhir Jumlah Unit tahun 2013 adalah : KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

37

Pt

= Po + r x t

P2023 = 50 + (0,39 x 10) P2023 = 50 + 4(pembulatan) P2023 = 54 B. Disperindag TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

34

2010

35

1

1,45 %

2011

37

2

2,78 %

2012

37

0

0%

2013

38

1

1,34 %

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara X = 1,45% + 2,78% + 0% + 1,34% 4 = 1,39% Jumlah kenaikan per tahun = 1,39% x 38 = 0,52 Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :

Pt = Po + r x t Keterangan : Pt = Jumlah pegawai tahun perencanaan Po = Jumlah pegawai tahun terakhir r = Angka kenaikan rata-rata t = Selisih tahun perencanaan dengan tahun terakhir Jumlah Unit tahun 2013 adalah : Pt

= Po + r x t

P2023 = 38 + (0,52 x 10) P2023 = 38 + 5 P2023 = 43 C. Bapermades TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

23

2010

24

1

2,13 %

2011

25

1

2,04 %

2012

25

0

0%

2013

26

1

1,96 %

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

38

X = 2,13% + 2,04% + 0% + 1,96% 4 = 1,53% Jumlah kenaikan per tahun = 1,53% x 26= 0,4 Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :


= Po + r x t

P2023 = 26 + (0,4 x 10) P2023 = 26 + 4 P2023 = 30 D. SATPOL PP TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

51

2010

52

1

0,97 %

2011

52

0

0 %

2012

53

1

0,95 %

2013

53

0

0%

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara X = 0,97% + 0% + 0,95% + 0% 4 = 0,48% Jumlah kenaikan per tahun = 0,48% x 53= 0,25 Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :

Pt = Po + r x t Keterangan : Pt = Jumlah pegawai tahun perencanaan Po = Jumlah pegawai tahun terakhir r = Angka kenaikan rata-rata t = Selisih tahun perencanaan dengan tahun terakhir Jumlah Unit tahun 2013 adalah : KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

39

Pt

= Po + r x t

P2023 = 53 + (0,25 x 10) P2023 = 53 + 3 P2023 = 56 E. SANTEL TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

6

2010

6

0

0%

2011

6

0

0 %

2012

7

1

7,69 %

2013

7

0

0%

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara X = 0% + 0% + 7,69% + 0% 4 = 1,92% Jumlah kenaikan per tahun = 1,92% x 7= 0,13 Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :


= Po + r x t

P2023 = 7 + (0,13 x 10) P2023 = 7 + 1 P2023 = 8 4.1.3. Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006, tentang standarisasi sarana dan prasaran kerja Pemerintah Daerah, ruang-ruang dalam kantor terdiri dari beberapa bagian. Berikut adalah pendekatan ruang di dalam Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang yang didasarkan pada aktifitas pengguna. Pendekatan aktifitas dan kebutuhan ruang yang terjadi di dalam Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara dapat dijabarkan seperti dalam tabel 4.2

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

40

a. Pegawai Tabel 4.2 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pegawai Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

No 1

Pelaku Kepala Dinas

2

Kepala Bidang

3

Kepala Seksi

4

Sekretaris

5

Staff

Aktifitas Utama Aktifitas Bekerja, istirahat

Kebutuhan Ruang Ruang kerja

Menerima tamu

Ruang tamu

Berkumpul atau pertemuan

Ruang rapat

Koordinasi Kerja Penyimpanan dan Fotokopi Arsip Berisitirahat Aktivitas lavatory Bekerja, istirahat Menerima Tamu Koordinasi Kerja Penyimpanan Arsip Beristirahat Aktivitas lavatory Bekerja, menerima tamu, istirahat Koordinasi Kerja Aktivitas lavatory Bekerja, menerima tamu, istirahat Bekerja, menerima tamu, istirahat Aktivitas lavatory

Ruang staff Ruang arsip dan penyimpanan Ruang istirahat Lavatory Ruang kerja Ruang tamu Ruang kerja Ruang arsip Ruang istirahat Lavatory Ruang kerja Ruang kerja Lavatory Ruang kerja, ruang istirahat Ruang kerja, ruang istirahat Lavatory

b. Karyawan Tabel 4.3 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Karyawan Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

No

1

Pelaku

Karyawan

Aktifitas Pelayanan Aktifitas Memberikan informasi kepada pengunjung, memantau kegiatan di sekitar area resepsionis Koordinasi informasi kepada pengunjung, menerima tamu sementara, menerima titipan pesan/barang bagi pegawai Memantau kegiatan yang berlangsung di dalam gedung Aktifitas Lavatory Aktifitas Ibadah

Kebutuhan Ruang Ruang resepsionis

Ruang informasi

Ruang monitor Lavatory Musholla


41

Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan besar Melakukan transaksi keuangan Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rutin Makan, minum, istirahat Pengadaan barang kebutuhan Penjagaan keamanan gedung Memarkir kendaraan Penyimpanan perlengkapan kantor Aktifitas operasional teknis c.

Dapur Bank Pantry Kantin Koperasi Pos Jaga Area Parkir Gudang Ruang Mekanikal

Pengunjung

Tabel 4.4 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengunjung Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

No 1

Pelaku Pengunjung

Aktifitas Utama Aktifitas Mencari informasi Dinas Terkait Mendapatkan informasi

2

Instansi Lain

Menunggu dan pertemuan

3

Wartawan/Report er

Menunggu dan pertemuan

Kebutuhan Ruang Ruang resepsionis Ruang Tunggu Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Ruang Serbaguna Ruang Konferensi Pers/ Ruang Serbaguna

4.1.4. Pendekatan Hubungan Kelompok Ruang Ruang-ruang di dalam Kantor Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kegiatan yang diwadahi, hal ini ditujukan agar penataan ruang di dalam Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Maka diperlukan pendekatan hubungan antar kelompok ruang yangdapat dilihat pada skema berikut ini. Kelompok Kegiatan Dinas

Kelompok Kegiatan Pelayanan (Servis)

Keterangan :

Kelompok Kegiatan Pengunjung

Gambar 4.1 : Hubungan Kelompok Ruang Sumber : Analisa penyusun

: Hubungan yang erat : Hubungan yang tidak erat KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

42

4.1.5. Pendekatan Sirkulasi Sirkulasi yang terjadi di Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut : R. Kepala Dinas -R. Sekretariat -

Pegawai

-R. Arsip -R. Staff -R. Rapat -Kantin

R. Kerja Dapur R. Petugas Kebersihan Koperasi Lavatory Kantin Mushola

Karyawan

Instansi Lain

R. Kepala Bidang R. Kasie Lavatory Mushola gudang

ME

Hall Utama

Resepsionist

Hall/Lobby

R. Kerja R. Tunggu R. Rapat R. Serbaguna

Masyarakat

R. Dinas Yang Dituju R. Tunggu R. Serbaguna

Wartawan

R. Kerja R. serbaguna Gambar 4.2 Sirlkulasi Kantor Bersama Kab. Jepara Sumber : Studi Banding, 2013

4.1.6. Pendekatan Kapasitas dan Besaran Ruang Ruang merupakan wadah aktifitas pelaku. Oleh karena itu, rencana besaran ruang harus mempertimbangkan kapasitas, perabot yang dipakai dan area sirkulasi agar terciptanya kenyamanan saat beraktifitas. Adapun sumber-sumber yang digunakan untuk mencari standar besaran ruang adalah sebagai berikut : Kode DA HD PM SB A

Sumber Neufert, Ernst, terjemahan Sunarto Tjahjadi dan Ferryanto Chaidir, Data Arsitek, JIlid 2 Edisi:33, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1995 Human Dimension & Interior Space, Billboard Publication, Inc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Studi Banding Asumsi KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

43

Berikut adalah rincian mengenai dasar penentuan prosentase sirkulasi. Tabel 4.5Penentuan Prosentase Sirkulasi

Prosentase Sirkulasi 5-10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70-100%

Keterangan Standar Minimum Kebebasan atau keleluasan sirkulasi Tuntutan kenyamanan fisik Tuntutan kenyamanan psikis Tuntutan spesifik kegiatan Keterkaitan dengan banyak kegiatan Sumber : Data Arsitek Jilid 2, 1995

1. Kelompok Kegiatan Utama Tabel 4.6 Besaran Ruang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan NO

INSTANSI

BAGIAN

1 Kepala Dinas

KEBUTUHAN RUANG Ruang Kerja Ruang Tamu Toilet

STANDAR

25 m² 12 m² 4 m²

SUMBER

KAPASIT AS

PM PM PM

LUAS

LUAS TOTAL

25 m²

41 m² 2 Sekretaris

Ruang Kerja Ruang Tamu

12 m² 10 m²

PM PM 22 m²

Ruang Sekretariat

3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Ruang Kasubbag Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Staff C Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM PM SB DA

3 4 4 3 5

27 m² 16 m² 16 m² 12 m² 9 m² 6 m² 86 m²

Ruang Kepala Bidang

4 Bidang Perindustri an

Ruang Kabid Ruang Tamu

12 m² 10 m²

PM PM

2 2

24 20 68m²

Ruang Kasi Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 4 3 5

18 m² 16 m² 12 m² 9 m² 6 m² 61 m²

5

Ruang Kasi Ruang Staff A Bidang Perdaganga Ruang Staff B n Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 3 3 5

18 m² 12 m² 12 m² 9 m² 6 m²


44

57 m² 6

Ruang Kepala Ruang Kasubbag Ruang Staff

UPT JTTC REGGING

9 m² 9 m² 4 m²

PM PM PM

9 m² 9 m² 4 m² 22 m²

8

Gudang

9 m²

SB

2

18 m² 18 m²

9

80 m²

R.Rapat

1 UNIT

80 m² 80 m²

Prediksi 10 tahun kedepan

10

A

Staff

4 m²

A

5

20 m² 20 m²

Jumlah Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang dibulatan

444,2 m² 133,26 m² 577,46 m² 578 m²

Tabel 4.7 Besaran Ruang Badan Kepegawaian Daerah

NO

INSTANSI

BAGIAN

1 Kepala BKD


STANDAR

SUMBER

25 m² 12 m² 4 m²

PM PM PM

KAPASIT AS

LUAS

LUAS TOTAL

25 m² 12 m² 4 m² 41 m²

2 Sekretaris


12 m² 10 m²

PM PM

12 m² 10 m² 22 m²

Badan Kepegawaian Daerah

Ruang Sekretariat


9 m² 4 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM PM SB DA

3 5 4 5 5

27 m² 20 m² 16 m² 20m² 9 m² 6 m² 98 m²

3

Ruang Kepala Bidang

4 Bidang Perencanaan dan Pengemban gan Pegawai

Ruang Kabid Ruang Rapat Ruang Tamu

12 m² 12 m² 10 m²

PM PM PM

3 3 3

36 m² 36 m² 30 m² 102 m²

Ruang Kasubbid Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 3 3 5

18 m² 12 m² 12 m² 9 m² 6 m² 57 m²


45

5

Bidang Mutasi Pegawai


9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 3 3 5

18 m² 12 m² 12 m² 9 m² 6 m² 57 m²

6

Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data


9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 3 3 5

18 m² 12 m² 12 m² 9 m² 6 m² 57 m²

7 UPT

Ruang Kepala Ruang Kasubbag Ruang Staff

9 m² 9 m² 4 m²

PM PM PM

2

9 m² 9 m² 8 m² 26 m²

9

Gudang

9 m²

SB

2

18 m² 18 m²

11

50 m²

R.Rapat

A

1 UNIT

50 m² 50 m² 527,2 m² 158,16 m² 685,36 m² 690 m²

Jumlah Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang dibulatkan Tabel 4.8 Besaran Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO

INSTANSI

BAGIAN

1 Kepala BAPERMADES


STANDAR

SUMBER

25 m² 12 m² 4 m²

PM PM PM

KAPASIT AS

LUAS

LUAS TOTAL

25 m² 12 m² 4 m² 41 m²

2 Sekretaris Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa


12 m² 10 m²

PM PM

12 m² 10 m² 22 m²

Ruang Sekretariat


9 m² 4 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM PM SB DA

3 2 2 2 5

27 m² 8 m² 8 m² 8m² 9 m² 6 m² 66 m²

3

Ruang

Ruang Kabid

12 m²

PM

3

36 m²


46

Kepala Bidang 4 Bidang Pemberdaya an Ekonomi dan Masyarakat

Ruang Tamu

10 m²

PM

3

30 m² 102 m²


9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 1 1 5

18 m² 4 m² 4 m² 9 m² 6 m² 41 m²

5

Bidang Pengemba ngan Desa


9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 1 1 5

18 m² 4 m² 4 m² 9 m² 6 m² 41m²

6

Bidang Penanggula ngan Kemiskinan


9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 1 1 5

18 m² 4 m² 4 m² 9 m² 6 m² 41m²

8

Gudang

9 m²

SB

2

18 m² 18 m²

10

50 m²

R.Rapat

A

1 UNIT

50 m² 50 m² 421,2 m² 126,36m² 547,56 m² 548 m²

Jumlah Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang dibulatkan Tabel 4.9 Besaran Ruang Satuan Polisi Pamong Praja

NO

INSTANSI

BAGIAN

1 Kepala Satpol PP


STANDAR

SUMBER

25 m² 12 m² 4 m²

PM PM PM

KAPASIT AS

LUAS

LUAS TOTAL

25 m² 12 m² 4 m² 41 m²

2 Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris


12 m² 10 m²

PM PM

12 m² 10 m² 22 m²

Ruang Sekretariat

Ruang Kasubbag Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Staff C Ruang Arsip

9 m² 4 m² 4 m² 4 m² 9 m²

PM PM PM PM SB

3 2 2 2

27 m² 8 m² 8 m² 8m² 9 m²


47

Ruang Tamu

1.2 m²

DA

5

6 m² 66 m²

3

Ruang Kepala Bidang

4 Bidang Penegakan dan Ketertiban

Ruang Kabid Ruang Tamu

12 m² 10 m²

PM PM

2 2

24 m² 20 m² 68 m²

Ruang Kasie Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 25 5 5

18 m² 100 m² 20 m² 9 m² 6 m² 153 m²

5

Bidang Perlindung an Masyarakat

Ruang Kasie Ruang Staff A Ruang Staff B Ruang Arsip Ruang Tamu

9 m² 4 m² 4 m² 9 m² 1.2 m²

PM PM PM SB DA

2 3 3 5

18 m² 12 m² 12 m² 9 m² 6 m² 57 m²

7

Gudang

9 m²

SB

4

36 m² 36 m²

9

80 m²

R. Rapat

1

80 m² 80 m² 492,2 m² 147,66 m² 639,86 m² 640 m²

Jumlah Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang dibulatkan Tabel 4.10 Besaran Ruang Bagian Sandi dan Telekomunikasi

NO

INSTANSI

BAGIAN

1 Ruang Kepala Bidang

KEBUTUHAN RUANG Ruang Kabid Ruang Tamu Ruang Staff

STANDAR

SUMBER

12 m² 10 m² 4 m²

PM PM PM

KAPASIT AS

1 6

LUAS

LUAS TOTAL

12 m² 10 m² 24 m² 46 m²

R. Sandi

3

SANTEL

7 9

R. Telekomunikasi

Gudang R.Rapat

9 m²

SB

1

9 m² 9 m²

9 m²

SB

1

9 m² 9 m²

9 m²

SB

1

9 m² 9 m²

30 m²

A

1 UNIT

30 m² 30 m² 92,2 m² 27,66 m²

Jumlah Sirkulasi 30 % KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

48

Total Kebutuhan Ruang dibulatkan 2. Kelompok Kegiatan Penunjang

119,86 m² 120 m²

Tabel 4.11 Besaran Ruang Kegiatan Penunjang

NO

FASILITAS

1.

Kafetaria

KEBUTUHAN RUANG Ruang Makan Dapur

Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang 2 Koperasi Ruang Pengelola Ruang Kepala Ruang Administrasi Ruang Tamu Ruang Fotocopy Ruang pegawai Mesin Fotocopy Ruang Penjualan Etalase Penjualan Lemari Pendingin Kasir Gudang Penyimpanan Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang 3 Musholla Ruang Solat Tempat Wudlu Rak Sepatu

STANDA R 5.324 m² 30% Ruang Makan

SUMBE R DA DA

KAPASITA S 100 Meja

LUAS

LUAS TOTAL

532.4 m² 159.72 m²

692.12 m² 207.64 m² 899.76 m² 9 m² 4.46 m² 1.2 m²

PM DA DA

1 5 5

9 m² 22.3 m² 6 m²

37,3 m²

4 m² 0,75

PM DA

1 1

4 m² 0,75 m²

4,75 m²

3.6875 m² 0.81 m² 2.64 m² 9²

DA

1

29.5 m²

DA DA SB

5 5 1

2.43 m² 2.64 m² 9 m²

43,56 m² 85,61 m² 25,68 m² 111,29 m²

0.96 m² 15 m² 0.875 m²

DA SB DA

100 3

96 m² 15 m² 3.63 m² 114.63 m² 34.39 m² 149.02 m² 1153,9 m²

Sirkulasi 30 % Total Kebutuhan Ruang Luas kebutuhan Ruang 3. Kelompok Kegiatan Pelayanan (Servis) Teknis Tabel 4.12 Besaran Ruang Kegiatan Pelayanan (Servis)

NO 1 2

KEBUTUHAN RUANG House Power Ruang Travo

STANDA R 63 m² 25 m²

SUMBE R PLN SB

KAPASITA S 1 Unit 1 Unit

LUAS 63 m² 25 m²


49

3 Ruang Pompa Jumlah Sirkulasi 30 % Luas Kebutuhan Ruang

20 m²

SB

1 Unit

20 m² 108 m² 52 m² 160 m²

4. Kelompok Kegiatan Parkir  Besaran Ruang Kegiatan Parkir - Jumlah Pengunjung = ± 100 orang =20 mobil / 50 motor - Pengunjung Pemerintah Kota Lain (Diasumsikan 30 % dari jumlah pengunjung Dinas) = 35 orang, jika asumsi 1 mobil untuk 3-5 orang maka ada 7-10 mobil - Pengunjung wartawan (diasumsikan 20 % dari jumlah pengunjung Dinas) = 20 orang = 4-5 mobil / 10-20 motor - Jumlah pegawai yang akan menempati Kantor Bersama = 186 orang - Jumlah pegawai yang menggunakan Mobil dinas (Eselon II dan III) = 19 orang - Jumlah pegawai yang menggunakan Motor dinas (Eselon IV dan v) = 167 orang Tabel 4.13 Besaran Ruang Kegiatan Parkir

NO 1

STANDAR Jenis Kendaraan Mobil - Mobil PNS 12.5 m² - Mobil 12.5 m² Pengunjung Jumlah 2 Motor - Motor PNS 1.5 m² - Motor 1.5 m² Pengunjung Jumlah Luas Kebutuhan Ruang Parkir

SUMBER

KAPASITAS

DA DA

19 35

LUAS 237,5 m² 437,5 m² 675 m²

DA DA

167 70

250,5 m² 105 m² 355,5 m² 1030,5 m²

Sumber : analisa penyusun Tabel 4.14 Total Luas Bangunan NO 1

KELOMPOK KEGIATAN Kelompok Kegiatan Utama

2

Kelompok Kegiatan Penunjang Indoor

3

Kelompok Kegiatan ME

4

Kelompok Kegiatan Parkir

Jumlah Total

RUANG DISPERINDAG BKD BAPERMADES SATPOL PP SANTEL Kafetaria Koperasi Musholla House Power Ruang Travo Ruang Pompa Mobil Motor

LUAS (m²) 605 m² 690 m² 563 m² 671 m² 315 m² 899.76 m² 105.12 m² 149.02 m² 63 m² 25 m² 20 m² 675 m² 355,5 m² 5136,4 m²


50

4.2 Pendekatan Aspek Kontekstual Pemilihan lokasi untuk tapak sudah ditentukan di Kecamatan Jepara sesuai dalam RTRW Kab. Jepara 2011-2031 menyebutkan bahwa : Daerah Perkantoran, Perkantoran pemerintah berpusat di sekitar BWK 1 yaitu pusat kota, kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara dan masih dalam Kawasan Kantor Pemerintah Kab. Jepara. Perkantoran lainnya tersebar di berbagai tempat di sekitar jalan utama. Untuk bangunan Kantor Bersama ini sudah ditentukan lokasi tapaknya yaitu sebagai berikut :

Lokasi Tapak Gambar 4.3. Rencana Lokasi Tapak di BWK I Sumber : wikimapia.org

Batas-batas : Utara : JL. Brigadir Jenderal Katamso Timur : Pemukiman Penduduk Selatan : Pemukiman Penduduk Barat : Jl. RA Kartini, Alun-alun Jepara  Data Tapak - Lokasi : Kecamatan Jepara, Kab. Jepara - Luas Lahan : ± 106 m x 65 m = 6890 m² - BWK : BWK I (pusat kota di wilayah kawasan kantor kabupaten jepara)  Perda terhadap tapak - GSB, KDB, KLB : 10 m, 80%, 3 - Batas – batas Kawasan perkantoran Kabupaten Jepara : Utara : JL. Brigadir Jenderal Katamso Timur : Pemukiman Penduduk Selatan : Pemukiman Penduduk Barat : Jl. RA Kartini, Alun-alun Jepara - Batas – batas Tapak Terpilih : Utara : Kantor Setda Lama Timur : Pemukiman Penduduk Selatan : Pemukiman Penduduk Barat : Pemukiman penduduk/pertokoan KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

51

-

4.3.

Potensi tapak : BWK I fungsinya sebagai pusat : 1. Permukiman 2. Perdagangan dan Jasa 3. Perumahan, Perdagangan dan Jasa (Campuran) 4. Perkantoran 5. Pelayanan Umum 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Peribadatan 9. Terminal 10. Jaringan Jalan dan Utilitas 11. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya Pendekatan Aspek Kinerja Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tentunya mengatur utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan. 4.3.1.Penghawaan dan Pengkondisian Udara a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan b. Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem penghawaan atau ventilasi alami, dapat menggunakan sistem penghawaan buatan dan/atau pengkondisian udara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energy c. Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi bangunan, dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud bangunan 4.3.2.Pendekatan Sistem Pencahayaan Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan mengikuti standar dan pedoman teknis yang berlaku. 4.3.3. Sistem Telekomunikasi Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan ekstern. Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan. 4.3.4. Jaringan Listrik Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik. Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat Kementerian/Lembaga, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 40 % daya terpasang. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

52

harus memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, knalpot diberi sillencer dan dinding rumah genset diberi peredam bunyi. 4.3.5. Jaringan Air Bersih a. Negara harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 lt/orang/hari b. Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang bukan dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air minum untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan SNI yang dipersyaratkan, reservoir minimum menyediakan air untuk kebutuhan 45 menit operasi pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan c. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan 4.3.6. Jaringan Air Kotor a. Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota b. Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup dan/atau terbuka sesuai dengan persyaratan yang berlaku c. Dalam hal jika ketentuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena belum terjangkau oleh saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi teknis yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan/atau peresapan d. Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalam septictank yang mengikuti standar yang berlaku 4.3.7. Pembuangan Air Limbah a. Setiap bangunan gedung negara yang dalam pemanfaatannya mengeluarkan limbah domestik cair atau padat harus dilengkapi dengan tempat penampungan dan pengolahan limbah, sesuai dengan ketentuan b. Tempat penampungan dan pengolahan limbah dibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang dipersyaratkan 4.3.8. Sarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam : - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan - Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung - Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; beserta standar-standar teknis yang terkait. 4.3.9. Penangkal Petir Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem penangkal/proteksi petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan perhitungan yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan kewajaran kebutuhan.


53

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

Recommend Documents