BAB III KELEMBAGAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
1. Kebakaran Hutan dan Lahan berdampak pada dimensi Pembangunan Berkelanjutan, yaitu dimensi : Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Karhutla telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara (termasuk biaya pemadamannya sangat besar). Disamping itu, Karhutla menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial, kesehatan,
pendidikan,
ekonomi dan perdagangan,
transportasi
dan
keselamatan, hubungan antar negara dikawasan ASEAN dan kerusakan lingkungan serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan demikian penanganan Karhutla sangat kompleks dan multidimensional. Sehubungan dengan hal tersebut, pencegahannya harus dilakukan secara lintas sektoral pada tingkat nasional dan daerah dengan memasukan aspek : Politik, Hukum dan Keamanan, Ekonomi dan Kesejahteraan rakyat. Dengan pertimbangan tersebut, maka peran dari ketiga Menko, yaitu : Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Menko Kesra menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Dalam Inpres No 16 Tahun 2011 telah menetapkan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam upaya peningkatan pengendalian Karhutla, namun belum memasukan semua Kementerian/Lembaga yang relevan dan kompeten dalam upaya pencegahan Karhutla, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, BIN, BIG, BPPT dan BMKG. Dengan demikian dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan Karhutla maka perlu memasukan peran Kementerian/Lembaga yang relevan dan kompeten.
2. Struktur organisasi pencegahan Karhutla nasional terdapat pada BAB IV tentang Strategi dan Konsep Operasi Pencegahan Karhutla. Kementerian/ Kelembagaan yang terlibat sebagai berikut : a. Kemenko Kesra b. Kemenko Polhukam c. Kemenko Perekonomian d. Kementerian Dalam Negeri
e. Kementerian Luar Negeri f. Kementerian Keuangan g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Kehutanan i. Kementerian Pertanian j. Kementerian Lingkungan Hidup k. Kementerian Riset dan Teknologi l. Kejaksaan Agung Republik Indonesia m. Tentara Nasional Indonesia n. Kepolisian Negara Republik Indonesia o. Badan Intelijen Negara p. Badan Nasional Penanggulangan Bencana q. Badan Informasi Geospasial r. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika s. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi t. Badan Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional v. Pemerintah Provinsi w. Pemerintah Kabupaten/Kota x. Kecamatan y. Desa/kelurahan
3. Tugas-tugas kelembagaan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sebagai berikut : a. Tugas Menko Kesra 1) Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
22
2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3) Melaporkan
kepada
Presiden
atas
pelaksanaan
pencegahan
kebakaran hutan dan lahan secara periodik setiap tiga bulan, dan setiap saat pada kasus-kasus yang mendesak. 4) Dalam menjalankan tugasnya, Menko Kesra berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Menko Perekonomian.
b. Tugas Menko Polhukam 1) Mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait bidang politik, hukum dan
keamanan
serta
hubungan
antar negara
dalam
rangka
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3) Dalam menjalankan tugasnya, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menko Kesra dan Menko Perekonomian.
c. Tugas Menko Perekonomian 1) Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di bidang perekonomian dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3) Dalam menjalankan tugasnya, Menko Perekonomian berkoordinasi dengan Menko Kesra dan Menko Polhukam.
d. Tugas Menteri Dalam Negeri 1) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan pengendalian
23
kebakaran hutan dan lahan dengan melalui penguatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan implementasi Inpres Nomor 16 Tahun 2011 dengan kegiatan Sosialisasi Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang benkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2) Sosialisasi dan simulasi/contingency SOP pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada jajaran instansi vertikal dan SKPD ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3) Memberikan arah kebijakan umum dalam pembangunan daerah yang diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RAPBD terhadap program pencegahan kebakaran lahan dan hutan untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. 4) Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui diklat, sarpras, dan penguatan regulasi. 5) Menetapkan permendagri sebagai tindaklanjut PP tentang POS Nasional Pencegahan Kebakaran Lahan. 6) Peningkatan kapasitas BPBD dan atau SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang membidangi pencegahankebakaran hutan dan lahan. 7) Monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota dalam Implementasi Inpres nomor 16 Tahun 2011. 8) Melakukan evaluasi kinerja terhadap Pemerintah Daerah dalam pencegahan Karhutla. 9) Mendorong
Gubernur/Bupati/Walikota
untuk
membarikan
sanksi
kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban memiliki sarpras dan melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
24
e. Tugas Menteri Luar Negeri 1) Menyampaikan program (rencana aksi) dan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada dunia internasional 2) Bersama-sama
dengan
Kementerian/lembaga
terkait
mengikuti
pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. 3) Bersama-sama
dengan
Provinsi/Kabupaten/Kota
Kementerian/lembaga mengklarifikasi
dan
bilamana
Pemerintah
ada
keluhan
negara tetangga terkait dengan kabut asap 4) Memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
f. Tugas Menteri Keuangan 1) Mengalokasikan anggaran biaya operasional pengedalian kebakaran dalam jumlah yang memadai dan proporsional. 2) Menetapkan
kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun
sebelumnya serta upaya-upaya pencegahan yang dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 3) Memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
g. Tugas
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional 1) Menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai kebijakan prioritas pemerintah 2) Bersama-sama
dengan
Provinsi/kabupaten/Kota
Kementerian/lembaga menyusun
rencana
dan aksi
Pemerintah pengendalian
kebakaran
25
3) Memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
h. Tugas Menteri Kehutanan 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengendali kebakaran hutan (Manggala Agni). 3) Mewajibkan kepada pemegang ijin usaha di bidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan. 4) Memberikan sanksi kepada pemegang ijin usaha dibidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. 5) Meningkatkan
kinerja
Pejabat
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
Kehutanan dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang kebakaran hutan. 6) Memfasilitasi penerapan teknologi pembukaan dan penyiapan lahan yang dapat meningkatkan upaya pencegahan kebakaran lahan pertanian 7) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 8) Melakukan
penyuluhan
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pencegahan Karhutla. 9) Menetapkan program pencegahan (pengendalian) Karhutla tingkat nasional.
26
i. Tugas Menteri Pertanian 1) Menyusun pedoman yang terkait dengan pencegahan kebakaran lahan pertanian. 2) Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang kebakaran lahan pertanian. 3) Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia dalam
pencegahan kebakaran lahan pertanian. 4) Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pencegahan kebakaran lahan pertanian. 5) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 6) Melakukan
penyuluhan
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pencegahan Karhutla. 7) Menetapkan program pencegahan (pengendalian) Karhutla tingkat nasional.
j. Tugas Menteri Lingkungan Hidup 1) Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerjasama regional dan internasional yang berkaitan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan atau lahan. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 3) Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. 4) Meningkatkan
kinerja
Pejabat
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
Lingkungan Hidup (PPNS LH) dalam rangka penegakan hukum dalam pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
27
5) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 6) Melakukan
penyuluhan
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pencegahan Karhutla. 7) Menetapkan program pencegahan (pengendalian) Karhutla tingkat nasional.
k. Tugas Menteri Riset dan Teknologi 1) Melakukan
koordinasi
dalam
pemberian
bantuan
penanganan
pencegahan dan rekomendasi bantuan teknologi pembukaan dan penggunaan lahan tanpa bakar. 2) Melakukan pengembangan teknologi pembukaan dan penyiapan lahan tanpa bakar yang murah dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. l. Tugas Jaksa Agung Republik Indonesia 1) Meningkatkan
koordinasi
antar
aparat
penegak
hukum
dan
mengoptimalisasikan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. 2) Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. 3) Menyelengarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. 4) Melakukan bimbingan dalam pemberkasan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 5) Menyiapkan jaksa pengacara Negara bilamana Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diperkarakan oleh pihak ketiga yang melakukan perlawanan hukum atas perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan 28
m. Tugas Panglima TNI Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk mendukung Pemda dalam tugas-tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
n. Tugas Kapolri 1) Meningkatkan langkah-langkah pre-emtif dan preventif dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 2) Meningkatkan
koordinasi
dalam
proses
penyidikan
perkara
pembakaran hutan dan lahan yang ditangani Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 3) Melakukan bimbingan dalam pemberkasan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. o. Tugas Kepala Badan Intelijen Negara 1) Mengadakan penyelidikan dini dan deteksi informasi awal tentang adanya rencana pembakaran hutan atau lahan. 2) Melaporkan kepada Kepala Pusdalopsnas/Prov/Kab/Kota adanya kemungkinan pembakaran hutan dan lahan berdasarkan deteksi informasi awal.
p. Tugas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. 2) Menyebarluaskan data hotspot dan peringkat bahaya kebakaran kepada semua stakeholder. 3) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
29
q. Tugas Badan Informasi Geospasial (BIG) 1) Menyiapkan
peta
dasar
(Peta
Rupa
Bumi
Indonesia)
yang
dipergunakan sebagai dasar pembuatan peta rawan kebakaran. 2) Menyiapkan peta-peta tematik yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
r. Tugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 1) Memberikan informasi prakiraan awal musim kemarau pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan wilayah Indonesia. 2) Memberikan informasi prakiraan curah hujan dan sifat hujan bulanan atau dasarian, prakiraan cuaca harian pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan wilayah Indonesia. 3) Menyiapkan data dan atau informasi hotspot satelit Aqua Terra dan Aqua Modis. 4) Menyiapkan data dan atau informasi Fire Danger Rating System (FDRS).
s. Tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Melakukan pendekatan teknologi dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan, melalui aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/Hujan Buatan.
t. Tugas Kepala Badan Pengelola REDD+ 1) Menginisiasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam kaitannya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. 2) Merencanakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam kaitannya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. 3) Mengukur dan melaporkan pengurangan emisi karbon secara akurat dan dapat diverifikasi.
30
4) Melakukan analisa dan memverifikasi data yang digunakan dalam penentuan kebijakan terkait pengurangan emisi gas rumah kaca yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 5) Melakukan pemantauan, pengawasan serta pengendalian berjalannya program REDD+ di Indonesia dalam kaitannya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
u. Tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 1) Menyiapkan data-data terkini terkait hotspot dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. 2) Menyiapkan data-data citra satelit. 3) Mengkaji jenis satelit yang tepat untuk memantau hotspot dengan tingkat kepercayaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tinggi (mengingat ada banyak jenis satelit diantaranya NOOA, Modis dsb). 4) Mengkaji hotspot yang kemungkinan terjadinya kebakaran cukup besar (dalam rangka menghindari hasil groundcheck hotspot yang hasilnya berupa atap seng, danau dsb). 5) Mengkaji jarak rata-rata antara koordinat hotspot berdasarkan satelit dengan koordinat di lapangan.
v. Tugas Gubernur 1) Menyusun
Peraturan
Gubernur
tentang
sistem
pengendalian
kebakaran hutan dan lahan. 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3) Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBD provinsi.
31
4) Menfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi. 5) Melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Presiden c.q. Pusdalops Nasional 6) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 7) Wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
w. Tugas Bupati/Walikota 1) Menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3) Untuk
Kabupaten/Kota
yang
belum
memiliki
BPBD
agar
mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 4) Melaksanakan
pengendalian
kebakaran
hutan
dan
lahan
di
Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya. 5) Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBD Kabupaten/Kota. 6) Melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Gubernur c.q. Pusdalops Provinsi 8) Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 7) Wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
32
8) Melakukan evaluasi lokasi rawan pada tingkat Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali.
x. Tugas Camat 1) Wajib memiliki peta rawan kebakaran di cakupan wilayahnya. 2) Memberikan sosialisasi bersama Muspika kepada Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha menghadapi musim kemarau dan antisipasi kebakaran. 3) Memantau hotspots dan menginformasikan data hotspots dan wilayah rawan kebakaran ke tingkat desa. 4) Memobilisasi patroli pencegahan kebakaran. 5) Memiliki data komunitas peduli api. 6) Memetakan data sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di wilayah kerjanya. 7) Mengetahui lokasi sumber air. 8) Penguatan POSWIL manajemen wilayah kebakaran diantaranya Karhutla termasuk personil dan sarana prasarananya. 9) Dalam melaksanakan tugasnya berkordinasi dengan Kepolisian dan TNI. 10) Melaporkan ke Bupati c.q. Pusdalops Kab/Kota
y. Tugas Kepala Desa/Lurah 1) Mengumpulkan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) atau Masyarakat Peduli Api (MPA) atau Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (Balakar) dan pejabat Kecamatan dalam musyawarah desa untuk menyusun rencana pencegahan kebakaran di cakupan wilayahnya. Meliputi pemantauan, pemadaman dini dan pelaporan ke desa tetangga, pemegang ijin konsesi atau POSWIL bila kebakaran terjadi di luar wilayahnya. 2) Membuat Peraturan Desa untuk pencegahan kebakaran.
33
3) Dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan antara lain Guru, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Aparat Desa. 4) Melaporkan secara berkala tentang status upaya pencegahan dan penanganan dini ke Dal Ops Kecamatan.
34
