BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 1. Kompilasi Fatwa Ulama Tentang ‘iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi’iyyah Dan Madzhab Hanabilah) Skripsi ini ditulis oleh Hartono.1 Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan seorang wanita yang berzina kemudian hamil dan bagaimana tentang ‘iddah-nya, apakah tetap mengikuti
1
Hartono, Kompilasi Fatwa Ulama Tentang ‘iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi’iyyah Dan Madzhab Hanabilah), Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2012)
15
16
‘iddahwanita hamil sampai ia melahirkan atau tidak ada ‘iddah karena ia hamil akibat hubungan zina bukan dari hubungan pernikahan yang sah. Hasil sebuah kesimpulan bahwa ulama’ madzhab Syafi’iyyah mengatakan tidak ada ‘iddah bagi wanita hamil karena zina, karena mereka berpendapat bahwa piranti ‘iddah itu digunakan untuk mengetahui kekosongan rahim yang fungsinya adalah menjaga nasab dari anak yang dikandung, sedangkan wanita hamil dari perbuatan zina tidak ada kehormatan untuk sperma yang telah memancar dirahimnya, dan wanita tersebu
boleh
untuk
dinikahi
tanpa
harus
ber-’iddah.
AdapunmenurutulamaHanabilah, wanitahamildariperbuatanzinawajibuntukber’iddahsebagaimanawanitaham ildariberhubunganintimyagsah.
Hal
iniuntukmenjaganasab
yang
adadalamrahimwanitatersebut, sebagaimana yang terjadijugapadawati’ syubhat, danbolehdinikahisetalahwanitahamildariperbuatanzinatersebuttelahber’idd ahdanbertaubat. Dari pemaparan hasil penelitian di atas maka terjadi persamaan dan perbedaan dari penilitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, persamaan terdapat pada masalah‘iddah seorang wanita yang hamil bukan dengan
suaminya,
sedangkan
perbedaan
terletak
pada
konteks
permasalahan ‘iddah wanita hamil tersebut, jika penelitian saudara Hartono meniliti tentang ‘iddah wanita hamil yang dihasilkan karena zina dan di teliti menggunakan perbandingan studi komparatif Mazhab
17
Syafi’iyah dengan Mazhab Hanabilah, namun pada penelitian yang akan saya teliti ialah tentang janda hamil yang menurt pihak KUA masih dalam masa
‘iddahhamil
dengan
mantan
suaminya,
padahal
kenyataan
membuktikan bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain sehingga membuat pihak KUA mengerluarkan surat penolakan untuk menikahkan. Selain mengenai penolakan pihak KUA yang menganggap janda tersebut masih dalam keadaan ‘iddahhamil, peneliti akan meneliti tentang penetapan Pengadilan Agama tentang pencabutan surat penolakan pernikahan oleh pihak KUA ditinjau dari segi kemaslahatan pada khususnya. 2. Pandangan
Hakim
dalamMemberikan‘iddahBagiPerceraianNikahHamilQoblaDukhul (StudiKasus di Pengadilan AgamaKabupaten Malang) Skripsi ini ditulis oleh Hafid Anwar.2 Penelitian ini memfokuskan pada seorang wanita yang sebelum menikah ia telah hamil karena zina, kemudian dinikahi oleh seorang pria, dan kemudian diceraikan oleh pria tersebut, namun ia tidak pernah dicampuri oleh suaminya tersebut. Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkara Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa ‘iddah bagi perceraian nikah hamil qabla aldukhûl, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan 2
Hafid Anwar, Pandangan Hakim dalam Memberikan ‘iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2011).
18
pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa ‘iddah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa ‘iddah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya al-Qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah ‘iddah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa ‘iddah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama qabla al-dukhûl, yang di dasarkan pada ijtihad. Penelitian milik saudara Hafid Anwar dengan penelitian yang saya teliti ternyata memilik persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaan di sini ialah wanita dalam kasus ini memiliki masa ‘iddah hamil meskipun hamilnya akibat zina sebelum ia menikah, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada kasusnya, dimana skripsi milik saudara Hafid Anwar meneliti tentang penetapan hakim yang memberikan ‘iddah pada wanita hamil karena zina namun qobla dukhul, namun dalam penelitian yang akan saya teliti ialah mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pihak KUA menolak untuk menikahkan janda hamil yang disangkakan masih dalam masa ‘iddahhamil, padahal kenyataan hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain dan mengenai penetapan Pengadilan Agama yang mencabut penolakan KUA atas kehendak
19
pernikahan yang akan dilakukan oleh janda yang sedang hamil tersebut khususnya ditinjau dari segi kemaslahatan. 3. Praktik‘iddah
di
KalanganJandaMasyarakatPesisirDesaBoncongKecBancarKabTuban (StudiKasus di DesaBoncong). Skripsi ini di tulis oleh Niza Muzammil.3 Pada penelitian ini saudara Niza Muzammil memfokuskan pada pelaksaan ‘iddah dikalangan para wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati suaminya di Desa Boncong. Pada penelitian ini kebanyakan masyarakat di Desa Boncong masih belum mengerti tentang ‘iddah, jadi para janda tersebut tidak melaksanakan ‘iddah mereka. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahu seberapa jauh pemahaman masyarakat pesisir desa Boncong ini tentang ‘iddah, kemudian setelah diketahui tentang pemahaman mereka terhadap ‘iddah maka yang ingin peneliti ketahui adalah praktik ‘iddah apakah para janda di desa tersebut melaksanakan ‘iddah sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya. Dan untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para janda di Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban tidak pernah melaksanakan praktik ‘iddah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para janda 3
Niza Muzammil, Praktik ‘iddah di Kalangan Janda Masyarakat Pesisir Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban (Studi Kasus di Desa Boncong), Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2009).
20
sendiri dan tidak adanya sosialisasi ataupun anjuran dari tokoh masyarakat setempat
untuk
efektifitas
Selainituadanyabeberapafaktor antaranyaadalahfaktorlingkungan,
pelaksanaan
‘iddah.
yangmempengaruhinya
di
faktorpendidikandanfaktorekonomi.
Ketigafaktorinimerupakanfaktordasar
yang
menyebabkantidakterlaksananyaefektifitas‘iddahsebagaimanamestinya, akantetapiapabiladilihatdarisegi
yang
dimanaseorangperempuanharusmenahandiriselamatiga
lain kali
quru'makadalamhalinimerekatelahmelaksanakannyadimanaparajandainitid akmenikahkembalikecualisudahmelewatitiga kali quru'. Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah oleh saudara Niza Muzammil dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada substansi kasusnya, jika saudara Niza Muzammil meneliti tentang pelaksanaan‘iddah wanita-wanita di Desa Boncong yang tidak melaksanaan ‘iddah mereka baik karena dicerai atau ditinggal mati oleh suami mereka, sedangkan penelitian saya ialah membahas tentang penolakan pihak KUA untuk menikahkan karena persangkaan masih dalam keadaaam’iddah seorang janda hamil, padahal hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain. B. Kantor Urusasan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada
21
masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.4 Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA sebagai mana dimaksud di atas berkedudukan di wilayah kecamatan.5 Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas, KUA menyelenggarakan fungsi:6 a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; b) Penyesuaian statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA; c) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; e) Pelayanan bimbingan kemasjidan; f) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta g) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
1. Pemberitahuaan Kehendak Nikah
4
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia, (Tangerang: Orbit Publishing, 2013), h. 40. 5 Pasal 1 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama. 6 Pasal 2 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.
22
Menurut Peraturan Menteri Agama Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:7 a) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1; b) Kutipan akta kelahiran atau surat kena lahir, atau surat keterangan asal usul calon memperlai yang diberikan oleh kepala desa/lurah setingkat menurut model N-2; c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3; d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala sesa/pejabat setingkat menurut model N-4; e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5; f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan; g) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; h) Jika calon memplelai aggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya; i) Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
7
Pasal 5 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.
23
j) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainnya terjadi sebelum berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989; k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah; l) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.
2. Penolakan Kehendak Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 12. Dalam hal pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat
dilaksankan.
Pegawai
Pencatat
Nikah
memberitahukan
penolakannya kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolaknnya. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud
di atas kepada Pengadilan
setempat, apabila Pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka Pegawai Pencatat Nikah harus mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.8
8
Pasal 12 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.
24
3. Pencatatan Perkawinan Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.9 Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang mencantumkan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah [2]: 282: “Hai orang-orang yang beriman, apanila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...” Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan seperti sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami seketika setelah akad nikahnya diucapkan. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT.10
9
H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21. 10 H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial,..h. 22.
25
C. Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menangani permasalahan hukum keluarga. Dalam tatanan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama setara dengan tiga kekuasaan kehakiman lainnya, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi dan Tata Usaha Negara. Kedudukan PA secara yuridis berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar 45 beserta amandemennya, pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.11 Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Undangundang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan masalah keluarga muslim yang terkait
dengan kewarisan,
perkawinan/perceraian dan wakaf. Sebagai organisasi, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti registrasi perkara, pemberkasan, pembuatan dokumen, dan pengarsipan. Dalam beberapa hal, Pengadilan Agama juga harus melakukan kerjasama
dengan institusi
pelayanan masyarakat lainnya seperti pengiriman putusan cerai ke Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan yang telah diputuskan itu dicatatkan.12
11
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia, (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013),h. 29. 12 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia,..h. 30.
26
Terkait dengan wewenang Pengadilan Agama, kita bisa menemukan penegasanya dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warta; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah”. Dengan ketentuan ini, wewenang Pengadilan Agama menjadi jelas, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.13 1. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perkawinan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 huruf (a) menentukan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atu berdasarkan UU mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah, antara lain:14 a. Izin beristri lebih dari seorang; b. Dispensasi Kawin; c. Pencegahan Perkawinan, dan d. Penolakan Perkawinan oleh pegawai Pencatat nikah. 13
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia,..h. 37. Afdol, Legislasi hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 102. 14
27
2. Hakim Pengadilan Agama Hakim adalah jabatan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, seorang hakim harus mempunyai integritas yang tinggi, juga harus mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ilmu hukum, maka hakim dilarang merangkap jabatan dengan wali pengampu, penguasa, penasihat hukum dan pelaksana putusan Pengadilan, serta jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksanya.15 Di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pengangkatan Hakim Peradilan Agama. Syarat-syarat tersebut, yaitu:16 a. Warga negara Indonesia; b. Baragama Islam; c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. Lulus pendidikan hakim; g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewibaan; h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
15
Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradlan: Suatu Kajian Dalam Sisitem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 181. 16 Pasal 13 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tentang Peradilan Agama
28
j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab yang telah ditentukan, yaitu:17 a. Al-Bajuri, b. Fathul Mu’in dengan syarahnya, c. Syarqawi ‘ala at-Tahrir, d. Qalyubi/Muhalli e. Fathul Wahhab dan syarahnya, f. Tuhfah, g. Targhibul Musytaq, h. Qawaninusy-Sya’iyah li-sayyid Usman bin Yahya, i. Qawaninusy-Sya’iyah li-sayyid Shodaqoh Dahlan, j. Syamsul lil-Fara’idh, k. Bughyatul-Murtasyidin, l. Al-Fiqh ‘ala Madzhibil Arba’ah, m. Mughnil Muhtaj.
3. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama Wewenang (kompetensi) peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. a. Wewenang (Kompetensi) Relatif
17
Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 430.
29
Dalam rangka menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penentuan kompetensi ralatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau menurut Roihan dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.18 Menurut menimbulkan
M.
Yahya
pembatasan
Harahap,
kewenangan
bahwa relatif
faktor
yang
masing-masing
Pengadilan pada setiap lingkungan Pengadilan adalah faktor wilayah hukum. Mari kita lihat kompetensi relatif lingkungan peradilan agama. Menurut ketentuan pasal 4 UU No.3 Tahun 2006 “tempat kedudukan”
Pengadilan
Agama
berkedudukan
di
ibu
kota
Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Sekalipun secara materil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Pengadilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima
18
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (Malang: UINMalang Press, 2009), h. 202.
30
perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.19
b. Wewenang (kompetensi) Absolut Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasan peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung.20 Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari Hukum Perdata yang menjadi kewenangna absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.21 Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidangbidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman22.
19
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,..h. 203. Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (UIN-Malang Press, 2009), h. 204. 21 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104. 22 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (UIN-Malang Press, 2009), h. 203. 20
31
4. Pembuktian Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.23 Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut: alat bukti saurat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.24 a. Alat bukti surat (tulisan) Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.25 1) Akta autentik Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Syarat formal akta autentik: a) Pada prinsipnya bersifat partai. Maksudnya, akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak. Sifat
23
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 227. 24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,.h. 239. 25 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,.h. 240.
32
partai akta autentik terutama dalam bentuk hubungan hubungan hukum perjanjian seperti jual beli, sewamenyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. b) Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Notaris, Catatan Sipil, Panitera, Juru Sita, dan sebagainya). c) Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan. d) Ditandatangani oleh pejabat yang membuat. Syarat materiil akta autentik: a) Isi yang tercantum di dalam akta autentuk tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di Pengadilan. b) Isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. c) Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. 2) Alat bukti saksi Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami
33
sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.26 5. Produk Hukum Peradilan Agama a. Produk Hukum Putusan Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada’u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdictio cententiosa.27 b. Produk Hukum Penetapan Menurut Gemala Dewi penetapan ini ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.28 1) Macam-macam penetapan Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a) Penetapan dalam bentuk murni volantaria.
26
Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 135. 27 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (Malang: UINMalang Press, 2009), h. 266. 28 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,..h. 278.
34
Ini lah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:29 (1) Merupakan gugatan secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon; (2) Tidak
ditujukan
untuk
menyelesaikan
suatu
persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan sutau keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon; b) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak.30 D. Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:31 1. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan; 2. Perceraian disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
29
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,..h. 279. Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,..h. 280. 31 H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.78. 30
35
3. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Urgensi perceraian harus di depan sidang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami-istri secara adil dan bertimbal balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur’an dalam Surat al-Baqarah [2]: 229:32
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.33 Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”
32
H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial,..h.82. Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.
33
36
E. Mashlahahal-Syatibi Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada mashlahah. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan berarti:
ْﻣﺎﯾَﺮﺟِﻊُ اﻟﻰ ﻗِﯿﺎمِ ﺣَﯿﺎتِ اﻻِﻧْﺴﺎنِ وَﺗَﻤﺎمِ ﻋَﯿْﺸَﺘِﮫِ وَﻧَﺒْﻠِﮫِ ﻣَﺎﺗَﻘْﺘَﻀِﯿْﮫِ اَو ِﺻﺎﻓُﮫُ اﻟﺸﱠﮭْﻮَاﺗِﯿﱠﺔُ وَاﻟْﻌَﻘْﻠِﯿﱠﺔُ ﻋﻠﻰ اﻻِﻃْﻠَﺎق Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupam manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak. Dari segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. Untuk
menghasilkannya
Allah
berbuat.34Maslahahdanmaqashid
menuntut
manusia
al-Syari’ahdalampandangan
untuk al-
Syatibimerupakanduahalpentingdalampembinaandanpengembanganhuku m
Islam.Maslahahsecarasederhanadiartikansesuatu
baikdandapatditerimaolehakal
yang yang
sehat.Diterimaakal,mengandungmaknabahwaakaldapatmengetahuidengan jelaskemaslahatantersebut. Dalam bukunya al-i’thisham, al-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan mashlahah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar prtimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sini, mashlahah yang
34
Aamir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (jakarta: Kencana, 2014),h. 369.
37
sejalan tersebut dibagi menjadi tiga.35Pertamamashlahah yang dikandung tersebut
dapat
diterima
eksistensinya
karena
didasarkan
pada
kesejalanannya dengan petunjuk syara’. Para ulama membenarkan mashlahah seperti ini. Dengan kata lain, mashlahah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara’. Contoh untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. Kedua, mashlahah yang dikandung dalam masalah abru tersebut didasarkan pada pemikiran subyektif manusia tetapi ditolak oleh syara’. Ditolaknya mashlahah ini karena mashlahah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Mashlahah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pentetapan hukum. Ketiga, mashlahah yang ditemukan dalam suatu masalah batu tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Tujuansyariahmenurut
Imam
al-
Syatibiadalahkemaslahatanumatmanusia.Berkaitandenganhaltersebut, iamenyatakantidakadasatu
pun
hokum
tidakmempunyaitujuankarena
Allah
hokum
tidakmempunyaitujuansamadenganmembebankansesuatu
swt
yang yang yang
tidakdapatdilaksanakan.36Kemaslahatan, dalamhalinidiartilkansbagaisegalasesuatu menyangkutrezekimanusia, 35
yang
pemenuhanpenghidupanmanusia,
Al-Syatibi, al-Muwâfaqât fi Usuûl al-Ahkâm (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.), h. 16. Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), Jilid 2, h.374. 36
38
danperolehanapa-apa
yang
dituntutolehkualitas-
kualitasemosionaldanintelektual, dalampengertian yang mutlak. 37 Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).38 1. Al-Mashlahah Sebagai Pertimbangan Hukum a. Kehendak Tuhan dan Kepentingan Manusia Kata “Islam” bermakna “pasrah” atau “ketundukan tanpa syarat” kepada kemauan Allah. Di dalamnya terkandung makna kesediaan untuk mengetahui dengan pasti apa yang dikehendaki-Nya agar dilakukan hamba-Nya. Ketundukan demikian mesti tegak baik dalam dimensi pribadi maupun kolektif. Tanpa syarat artinya pengakuan yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan, kompromi maupun langakah surut ketika perintah-perintah ini bertubrukan dengan segala klaim atau tuntutan dari sumber lain manapun. Kehendak Allah itulah yang menentukan nilai dan tujuan tertinggi dari
37
Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah,.h.150. Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah,.h.25.
38
39
kehidupan manusia. Hukum adalah sistem ketuhanan dari perintahperintah Allah.39 Dalam tradisi pemikiran Hukum Islam, sebuah produk pemikiran merupakan rajutan dari dau komponen, wahyu dan akal. Keduanya adalah dua hakekat yang berbeda, namun sulit ditetapkan batas-batas wilayahnya secara tegas. Tak berbeda dengan syari’ah dan fiqh. Keduanya juga merupakan dua hakekat yag berbeda, namun sulit menarik garis pembeda yang tajam diantara keduanya, karena pada umunya kedua-nya bisa dipergunakan dengan cara yag dapat dipertukarkan satu sama lain. Istilah syari’ah Islam bisa menunjuk keseluruhan ajaran Islam, tetapi belakangan cenderung terbatas hanya untuk menunjuk bidang hukum. Istilah fiqh pada awal-awal lahirnya Islam juga menunjuk pengertian komperehensif yang mencakup bidang yang luas, yaitu bidang-bidang agama yang mana saja yang memerlukan pertimbangan pribadi dan kecerdasan, bahkan soal-soal tasawuf sekalipun. Namun akhir-akhir ini, istilah fiqh menyempit hanya meliputi bidang hukum saja sejalan dengan spesialisasi bidangbidang kajian Islam. Namun demikian dapat dipastikan bahwa kata syari’ah lebih kuat mengingatkan kepada wahyu, sedang fiqh lebih menonjolkan ciri
39
Abdul Mun’im Saleh, Mdhhab Syafi’i Kajian Konsep al-Maslahah, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), h. 39.
40
intelektualitas. Oleh karena itu, wahyu dan intelektualitas merupakan dua kata kunci dalam hukum Islam.40
F. ‘Iddah 1. Pengertian ‘iddah Dalam kamus disebutkan, ‘iddahwanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap saumi. Dalam istilah fuqaha’ ‘iddahadalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. ‘iddahdi antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa ‘iddahwanita yang dicerai.41 Masa ‘iddah(waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusa karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan Pengadilan. Masa ‘iddahtersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (qabla al-dukhûl), tidak mempunyai masa ‘iddah. Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat alAhzab (33) ayat 49 sebagai berikut:42
40
Abdul Mun’im Saleh, Mdhhab Syafi’i Kajian Konsep al-Maslahah,.h. 44. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 318. 42 Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 87. 41
41
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Makaberilahmerekamut'ah[43]danlepaskanlahmerekaitudengancara yang sebaik- baiknya”
2. Larangan Menikah Dengan Wanita Yang Dalam Masa ‘iddah Larangan menikahi wanita dalam masa ‘iddah juga di jelaskan dalam Kompialsi Hukum Islam (KHI), pasal 40 yang mengatakana bahwa:44 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaantertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatakan bahwa:45
43
Yang dimaksuddenganmut'ah di sinipemberianuntukmenyenangkanhatiisteri diceraikansebelumdicampuri. 44 Pasal 40, point a,b, dan c, Kompilasi Hukum Islam (KHI). 45 Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
yang
42
Bekas isteri selama dalam ‘iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikahdengan pria lain.
3. Macam-macam ‘iddah Sebelum membahas macam-macam ‘iddah, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian al-qar’u. Sebab, masa ‘iddah, khususnya bagi perempuan yang sudah dan masih haid, didasarkan pada alqar’u.46 Kata
al-qar’umerupakan
memilikimaknahaiddan
sui.
kata
musytarakyang
Dalammemahamimakna
kata
al-
qar’utersebutparaulamaberbedapendapat. UlamaHanafiyahdanHanabilahberpendapatbahwaalqar’ubermaknahaid, sementaraulamaMalikiyyahdanSyafi’iyahmemahaminyasebagaisuci. 47. a. ‘iddahbeberapa kali suci Yaitu ‘iddahsetiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haidh sebagaimana firman Allah Swt.
46
MuhamadIsnaWahyudi, Fiqh‘iddahKlasikdanKontemporer, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009. h. 87. 47 MuhamadIsnaWahyudi, Fiqh‘iddahKlasikdanKontemporer, h. 87
43
Wanita-wanita yang di talak hendaknya menahan diri (menuggu) tiga kali quru’. (QS. Al-Baqarah (2) : 228) Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, ‘iddahwanita tercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid Bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan golongan tabi’in. Alasan mereka adalah sebagai berikut.48 1) Al-Qur’u diambil dari perkataan:
ﻗَﺮَﯾْﺖُ اﻟْﻤَﺎءَ ﻓﻲ اﻟْﺤَﻮْض Aku himpun atau aku tahan air di dalam telaga; ketika engkau menghimpun dan menahan di tempat itu. Talak pada saat itu wanita bersuci yakni darah terhimpun dan tertahan pada rahim. 2) Adanya
“Ta”
pada lafal dalam bahasa Arab ma’dud (yang dihitung) mudzakkar, yaitu Ath-Thahr (bersuci).
3) ‘Iddahharus dihitung dari sejak talak seperti ‘iddahistri menopause dan anak kecil, tidak ada lain kecuali Al-Qur’u diartikan suci.
b. ‘Iddahsampai Kelahiran Kandungan
48
Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h.326.
44
Tidak ada perbedaan antara fuqaha’ bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau khulu’ atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, ‘iddah-nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah Swt.49
Dan
perempuan-perempuan
yang
hamil,
waktu‘iddahmerekaituialahsampaimerekamelahirkankandunganny a. (QS. Ath-Thalaq (65): 4). Tentunya ini berlaku dalam keadaan normal ketika istri hamilnya dari suaminya, dan bukan hamil karena berzina (li’an).50
49
Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat,..h. 323. MuhamadIsnaWahyudi, Fiqh‘iddahKlasikdanKontemporer, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), h. 93.
50
