BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM WILAYAH 1. Geografi Secara Administratif Pembentukan Kabupaten Lahat ditetapkan dengan Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang ini luas wilayahnya sekitar 4.361,83 Km² atau 436.183 Ha, dengan jumlah penduduk 341.057 jiwa Terdiri dari 179.256 orang laki-laki dan 161.801 orang perempuan. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Lahat bekerja di sektor Primer (pertanian dan penggalian) berjumlah 72,8 %, selanjutnya di sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran) 13,03 % dan di sektor sekunder (bangunan) yaitu 14,23 %. Ibukota Kabupaten Lahat di Lahat berjarak 225 Km dari Palembang ditempuh melalui Jalan lintas Tengah Sumatera dengan waktu kurang lebih 5 Jam perjalanan dari Ibukota Provinsi dan juga dilewati jalur kereta api jurusan Palembang-Lubuk Linggau. Secara astronomis Kabupaten Lahat terletak pada posisi antara 3,250 sampai 4.50 Lintang Selatan dan 102,370 sampai dengan 103,450 Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas.
1
Sebelah Timur
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan
: berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Bengkulu Selatan
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Bengkulu
Kabupaten Lahat mempunyai Iklim tropis basah dengan suhu maksimum rata-rata 30,47ºC dan suhu minimum yaitu rata-rata 22,16ºC. Variasi curah hujan pertahun rata-rata 251,27 mm atau 425 mm per-bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 79 hari atau rata-rata 11 hari setiap bulannya. Kelembaban udara rata-rata sebesar 78,50 % dengan rata-rata kecepatan angin 4,66 Km/jam. Musim kemarau umumnya berkisar antara Bulan April sampai dengan Oktober setiap Tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara Bulan Oktober sampai dengan Bulan April. Penyimpangan musim biasanya berlangsung lima tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang dari musim penghujan dengan suhu udara bervariasi minimum 21,37 º celsius sampai dengan 32,39 º Celsius, bermuara ke arah timur.
2. Topografi Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lahat meliputi beberapa jenis yaitu tanah Alluvial, Tanah Adosol, Tanah Regosol dan jenis Komplek podsolik Litosol. Jenis tanah organosol tersebar sepanjang pantai dan dataran rendah,jenis tanah litosol tersebar di pinggiran pegunungan terjal, Kota Agung dengan patahan di sepanjang Bukit Barisan, jenis tanah Alluvial tersebar di sepajang sungai lematang, Sungai Kikim, Sungai Manak, Sungai Musi dan 2
Sungai Lintang. Serta jenis tanah Hidrorf tersebar di dataran rendah Kecamatan Merapi, Kikim dan Kota Lahat jenis tanah terbesar adalah A. Podsolok Coklat dan Litosol sekitar 21.31 persen dari luas lahan, jenis podsolok Coklat Kekuningan sekitar 12,27 persen dari luas lahan jenis A. Podsolik jenis CK dan Hidromorf sekitar 11,72 persen jenis A. Podsolik kuning dan podsolik merah sekitar 11,06 persen dari jenis lahan. Kedalaman efektif tanah berhubungan erat dengan perkembangan akar tanaman yang diatasnya. Kedalaman efekfif tanah di Kabupaten Lahat dapat di kelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu : kedalaman 30 s/d 60 cm dengan luas 6.731,26 Ha (1,02 persen), kedalaman 60 s/d 90 cm seluas 277.258,58 (15,18) dan kedalaman yang lebih dari 90 cm atau luas sekitar 83,80 persen dari luas wilayah seluruhnya dan tersebar di seluruh kecamatan. Hubungan antara jenis tanah, tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah merupakan kombinasi yang harus di pertimbangkan dalam pola-pola pengembangan produksi pertanian. Dari ketiga kombinasi tersebut saat ini Kabupaten Lahat telah mengembangkan pola rencana tata ruang bagi kawasan budidaya yang diperuntukan untuk lahan basah, lahan kering dan lahan pemukiman. Implikasi dari perbedaan karakteristik lahat tersebut perlu dilakukan berbagai penyesuaian untuk pengembangan budidaya di kawasan tersebut. Bentuk permukaan Tanah di Kabupaten Lahat sangat bervariasi dari datar, berbukit, sampai bergunung pada alur bukit barisan dan gugusannya menyebabkan kawasan ini rata-rata pada ketinggian 400 - 1000 Meter Dpl.
3
Ketinggian tempat menentukan potensi sumber daya alam apa saja yang bisa dikembangkan secara spesifik di suatu daerah. Bentuk permukaan seperti umumnya yang ada di Kabupaten Lahat sangat cocok untuk daerah perkebunan, pertanian dan pariwisata. Seperti halnya ketinggian tempat, untuk kemiringan lereng ini pun bervariasi, diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu, kemiringan lahan 0-3%, 3-12% terluas di Kecamatan Kikim barat,Kikim Timur dan Kikim Selatan, kemiringan lahan 12-40% dan 40% keatas terluas di Kecamatan Kikim Timur. Berdasarkan derajat kemiringan tanah di Kabupaten Lahat dataran rendah sampai dengan 100 meter dpl seluas 17,28%, lebih dari 100 meter dpl seluas 28,77%, dataran tinggi > 500 Meter seluas 37,20% dan dataran tinggi > dari 1000 meter dpl seluas 16,74%. Daerah yang mempunyai permukaan bergunung adalah Kecamatan Tanjung Sakti, Kota Agung dan Jarai.
3. Jenis Tanah Jenis Tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuknya, faktor-faktor tersebut adalah batuan induk, Tofografi, umur, iklim dan vegetasi/biologi. Akibat pengaruh tersebut tanah terus berproses sehingga terbentuk jenis tanah. Adapun macam dan jenis tanah yang ada di Kabupaten Lahat terdiri dari 5 jenis tanah utama meliputi Aluvial, Regosol, Podsolik, Latosol, asosiasi litosol dan latosol serta Kompleks Podsolik dan Litosol. Tanah aluvial terdapat di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Kikim dan Sungai Endikat (terdiri dari tiga seri tanah). Jenis tanah yang memiliki sebaran terluas adalah podsolik merah kuning yang hampir dijumpai diseluruh wilayah Kecamatan.
4
4. Penggunaan Lahan Dari seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lahat dapat diklasifikasikan atas lahan basah dan lahan kering. Dari seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lahat, sebahagian besar pola penggunaan lahan merupakan lahan kering yaitu sekitar 96.62 persen,selebihnya (3.38 persen) merupakan lahan basah yang diperuntukan untuk tanaman padi sawah. Sementara lahan kering dimanfaatkan merupakan lahan tegalan, Pekarangan, Padang pengembalaan, kolam, perkebunan, hutan rakyat dan hutan negara serta penggunan lainnya. Jika dilihat pola penggunaan dalam lima tahun terakhir menunjukan potensi penggunaan lahan semakin berkurang. Hai ini selain disebabkan dari adanya pemekaran Kabupaten Empat Lawang, juga semakin meningkatnya areal lahan produktif yang tidak diusahakan, yaitu sekitar 13,2% dari luas areal penggunaan lahan di Kabupaten Lahat. Pola penggunaaan lahan juga dapat dilihat dari peruntukannya untuk komoditi utama dan hasil-hasil yang memberi kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Lahat. Terlihat bahwa tahun 2009 produksi tanaman bahan makanan padi sawah di Kabupaten Lahat mencapai 165,630,35 ton, sedangkan komoditas perkebunan besar di Kabupaten Lahat adalah komoditas kelapa sawit dan karet. Penggunaan lahan untuk hutan lindung dan konservasi sumber daya alam juga memberikan kontribusi yang cukup besar.
5
B. WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Secara Administratif Pembentukan Kabupaten Lahat ditetapkan dengan Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1821).
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kabupaten pemisahan dari Kabupaten Lahat, maka luas wilayah Kabupaten Lahat menjadi berkurang, yang semulanya 6.618,27 Km² atau 661.827 Ha, menjadi sekitar 4.361,83 Km² atau 436.183 Ha. Ibukota Kabupaten Lahat di Lahat berjarak 225 Km dari Palembang ditempuh melalui Jalan lintas Tengah Sumatera dengan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dari Ibukota Provinsi dan juga dilewati jalur kereta api jurusan Palembang-Lubuk Linggau. Pembagian wilayah di Kabupaten Lahat terdiri dari 21 Kecamatan, 357 Desa definitif dan 17 Kelurahan. Sejak Tahun 2006 Pembagian wilayah di Kabupaten Lahat telah dibentuk Kecamatan pemekaran Baru yaitu Kecamatan Lahat dengan ibu kota Kecamatan Lahat dengan Luas wilayah, 217,23 Km², Kecamatan PSEKSU ibukota Lubuk mabar dengan luas wilayah 265,63 Km², selanjutnya Kecamatan Gumay Talang Luas wilayahnya adalah 274.51 Km², ibukotanya Batay, Merapi Timur ibukotanya Lebuay Bandung dan Merapi Barat, ibukota Merapi. Kecamatan Pulau Pinang Luas wilayahnya adalah 200 Km², ibukotanya Jati Kecamatan Pagar gunung ibukota Karang agung seluas 150 Km²,
dan 6
terakhir adalah pemekaran dari Kecamatan Tanjung sakti yaitu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu beribukota Simpang Tiga Pumu dengan luas wilayah 229,59 Km² dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi beribukota Pajar Bulan seluas 271 Km². Secara rinci pembagian daerah administratif, banyaknya desa/kelurahan menurut klasifikasinya disajikan pada tabel 1-17 berikut ini Tabel 1 Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Lahat Kecamatan 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Tj. Sakti Pumi Tj. Sakti Pumu Kota Agung Mulak Ulu Tanjung Tebat Pulau Pinang Pagar Gunung Gumay Ulu Jarai Pajar Bulan Muara Payang Kikim Barat Kikim Timur Kikim Selatan Kikim Tengah Lahat Gumay Talang Pseksu Merapi Barat Merapi Timur Merapi Selatan
Ibu Kota
Pajar Bulan SimpangTiga Pumu Kota Agung Muara Tiga Tanjung Tebat Jati Karang Agung Tinggi Hari Jarai Sumur Lawang Agung Saung Naga Bunga Mas Pagar Jati Tanjung Aur Lahat Batay Lubuk Mabar Merapi Lebuay Bandung Perangai Sukamerindu Sukamerindu Jumlah/Total …………………..
Jumlah Sesuai SK Desa 18 14 22 26 14 14 20 9 21 30 7 19 32 17 9 19 15 11 19 13 9 10 367
Kelurahan 16 1 17
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lahat
Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi luasnya jangkauan wilayah pembangunan dan adanya pembentukan Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Empat Lawang yang ibukota Kabupatennya bertempat di Tebing Tinggi, yang telah dilaksanakan pada Tahun 2007. Wilayahnya meliputi Kecamatan Muara Pinang,
7
Lintang kanan, Pendopo, Talang Padang, Ulumusi dan Pasemah Air Keruh, yang dulunya merupakan wilayah Kabupaten Lahat. C. STRUKTUR ORGANISASI Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Lahat telah melakukan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat yang ditandai dengan telah diterbitkannnya Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
jo.
Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah, selanjutnya yang terbaru Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang organisasi perangkat Daerah. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut mulai 21 Mei Tahun 2008, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lahat mengalami perubahan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2)
penyelenggaraan
dan
pengendalian
administrasi
pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara Rinci Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai berikut : 1. Sekretariat Dewan 8
2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Asisten, 12 Bagian. 3. Dinas Daerah, terdiri dari 18 Dinas Daerah. 4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 10 Badan, 1 Inspektorat dan 6 Kantor. 5. 21 Kecamatan 6. 17 Kelurahan. 7. 359 Desa Asisten terdiri dari : ¾ Asisten bidang ketataprajaan (Asisten I) ¾ Asisten bidang ekonomi keuangan dan pembangunan (Asisten II) ¾ Asisten bidang umum dan kesejahteraan rakyat (Asisten III) serta ¾ Asisten Bidang Administrasi (Asisten IV). Bagian terdiri dari 12 Bagian sebagai berikut : ¾ Bagian Tata Pemerintahan ¾ Bagian Bagian Hukum ¾ Bagian Pertanahan ¾ Bagian Perekonomian ¾ Bag. Keuangan ¾ Bag. Administrasi pembangunan ¾ Bag. Umum ¾ Bagian Organisasi dan Tatalaksana ¾ Bagian Kesejahteraan ¾ Bagian Perlengkapan ¾ Bagian Humas dan Protokol dan ¾ Bagian Aset daerah.
9
b. Dinas Daerah di Kabupaten Lahat Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah di Kab. Lahat sebanyak 18 Dinas adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Peternakan dan Perikanan 9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Dinas Koperasi dan UKM 12. Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan Pertamanan dan Keindahan Kota 13. Dinas Pertambangan dan Energi 14. Dinas Pemuda dan Olahraga 15. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18. Dinas Kesejahteraan Sosial
c. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa Badan/Kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-
bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala kantor berada dibawah dan 10
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sampai dengan tahun 2009, Lembaga Teknis terdiri dari 10 Badan dan 6 Kantor. Lembaga Teknis berupa Badan adalah sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Badan Ketahanan Pangan 6. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga. 8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Badan Penanggulan Bencana Daerah Sedangkan berupa Kantor adalah sebagai berikut : 1. Kantor Inspektorat Wilayah 2. Kantor PDE, Arsip dan Sandi Daerah 3. Kantor Perpustakaan Daerah 4. Kantor Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Lahat 5. Kantor Pemberdayaan Perempuan 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja d. Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sampai Dengan Tahun 2008, sejak berdirinya kabupaten Empat lawang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 dan bersamaan dengan penerapan PP. 41 Tahun 2007, Jumlah Kecamatan yang ada pada Tahun 2009 terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan. Nama-nama Kecamatan yang ada tersebut yaitu :
11
1. Kecamatan Lahat
12. Kecamatan Kikim Selatan
2. Kecamatan PSEKSU
13. Kecamatan Kikim Barat
3. Kecamatan Gumay Talang
14. Kecamatan Kota Agung
4. Kecamatan Merapi Timur
15. Kecamatan Mulak Ulu
5. Kecamatan Merapi Barat
16. Kecamatan Jarai
6. Kecamatan Pulau Pinang
17. Kecamatan Pajar Bulan
7. Kecamatan Pagar Gunung
18. Kecamatan Merapi Selatan
8. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU
19. Kecamatan Gumay Ulu
9. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
20. Kecamatan Tanjung Tebat
10. Kecamatan Kikim Timur
21. Kecamatan Muara Payang
11. Kecamatan Kikim Tengah
D. Jumlah Aparatur Pendukung Kinerja Jumlah Aparatur
sesuai golongan dan ruang untuk menunjang kinerja
pembangunan pada unit kerja pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :
Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Pada Pemerintahan di Kabupaten Lahat Golongan N0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Unit Kerja Dinas Pendidikan SLTP/SMU Se Kab. Lahat SD Se Kab. Lahat Kantor perpustakaan daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kantor Pemberdayaan Perempuan
I
II
III
IV
Jumlah
2 9 4 8 3
83 118 737 9 337 119 39
182 919 1.525 8 317 100 69
100 229 481 2 7 5 3
365 1.268 2.752 19 665 232 114
-
19
43
3
65
1
22
35
4
62
3
49
44
4
100
1 -
11 7 7
17 31 7
3 3 2
31 42 16
12
Badan KB dan PK Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi & UKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 20. Dinas Pemuda dan Olah Raga 21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 23. KDH dan WKDH 24. Sekretariat Daerah 25. Bagian Pertanahan 26. Sekretariat DPRD 27. Dinas PPKD 28. Inspektorat Kabupaten 29. Kecamatan Lahat 30. Kecamatan Pseksu 31. Kecamatan Gumay Talang 32. Kecamatan Merapi Timur 33. Kecamatan Merapi Barat. 34. Kecamatan Kikim Timur 35. Kecamatan Kikim Barat 36. Kecamatan Kikim Tengah 37. Kecamatan Kikim Selatan 38. Kecamatan Pulau Pinang 39. Kecamatan Pagar Gunung 40. Kecamatan Kota Agung 41. Kecamatan Mulak Ulu 42. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI 43. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU 44. Kecamatan Jarai 45. Kecamatan Pajar Bulan 46 Kecamatan Gumay ULu 47. Kecamatan Merapi Selatan 48. Kecamatan Tanjung Tebat 49. Kecamatan Muara Payang 50. BKD dan Diklat 51. BPM dan Pemerintahan Desa 52. Kantor PDE, Arsip dan Sandi Daerah 53. Dinas TPH 54. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 55. Dinas Peternakan dan Perikanan 56. Badan Ketahanan Pangan 57. Badan P4K 58. Dinas Pertambangan dan Energi 59. Dinas P2KP dan Keindahan Kota 60. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 61. Sekretaris Desa 62. CPNS Honor Formasi 2008 63. CPNS Umum Formasi 2008 Jumlah Sumber: BKD Kab. Lahat 14. 15. 16. 17. 18.
2 1 0 1
12 6 16 13
80 25 43 26
6 3 6 3
100 35 65 43
1 4 1 3 2 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 1 45 7 130
11 11 7 9 46 117 8 1 72 9 63 2 2 9 5 1 1 5 4 4 6 7 3 5 3 1 3 1 43 12 8 17 50 11 7 27 3 58 9 84 137 113 2.399
16 21 19 17 7 92 6 46 72 23 128 8 10 14 7 12 8 6 4 9 8 8 9 7 9 10 10 10 8 7 8 79 22 7 56 64 34 17 80 24 26 18 33 202 4.510
5 3 5 5 2 15 1 5 6 6 0 1 1 12 1 1 1 1 6 3 1 5 5 3 4 7 4 5 968
33 39 32 31 58 2 234 15 57 151 38 192 8 13 17 19 23 13 8 5 14 12 13 16 15 13 16 13 12 11 7 9 128 37 16 78 119 51 27 111 35 100 33 129 177 315 8.499
13
Selain pegawai pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat juga terdapat pegawai instansi vertikal yang diperbantukan di daerah ini. Untuk mengetahui Jumlah Pegawai vertikal baik laki-laki maupun Perempuan berdasarkan Klasifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-Laki Menurut Klasifikasi Pendidikan pada Instansi di Kabupaten Lahat N0.
Unit Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Badan pusat Stastistik Departemen Agama BPN Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Kantor Pelayanan PBB Perum Bulog Lahat Kantor Pengadaian Cabang Perumtel Polres Lahat Pos dan Giro KPPN Kejaksaan Negeri KPKN Lelang Lahat FERUM Kereta Api PT. PLN
Jumlah
Pendidikan S3/S2 1 2 2 1 1 2 -
S1 4 92 4 14 14 14 4 2 1 10 16 1 12
SMP 18 1 2 10 2 12 2
D1/D2 18 2 13 3 1 3 -
SMA 6 2 11 6 2 10 5 3 2 12 4 3 2 23 39
SMP 1 2 1 11 3 15 3
SD 4 1 1 7 1 -
JML 10 132 26 25 18 48 9 5 3 31 21 20 20 40 56
9
175
33
37
66
15
13
348
Sumber : Dari masing-masing dinas/instansi
14
Tabel 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menurut Klasifikasi Pendidikan pada Instansi di Kabupaten Lahat Pendidikan D1/D2 SMA
N0
Unit Kerja
S3/S 2
S1
SMP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
Badan pusat Stastistik Departemen Agama Badan Pertahanan Nasional Pengadilan Negeri Pengadilan agama Kantor Pelayanan PBB Perum Bulog Lahat Kantor Pengadaian Cabang Perumtel Polres Lahat Pos dan Giro KPPN Kejaksaan Negeri KPKN Lelang Lahat FERUM Kereta Api PT. PLN
2 1 1 -
54 3 6 8 2 1 8 2
31 1 2 4
18 3 6
8 2 1 5 2 1 5 6 2 1 4
38
27
37
Jumlah 4 84 Sumber : Dari masing-masing dinas/instansi
SM P
S D
JML
-
-
10 103 5 9 14 4 1 7 7 2 11 1 16
-
-
190
Sumber Daya Manusia (Human Resources) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia dan kualitas, merupakan sumber daya manusia aparatur (PNS) yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan pangkat dan golongan / ruang.
E.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2012 Sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Lahat Tahun 2012 adalah sebagai berikut : BAB 1.
PENDAHULUAN Bab ini
menguraikan
tentang Profil Kabupaten Lahat, Gambaran
Umum Organisasi, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat, dan Sistematika Penyusunan LAKIP 2012.
15
BAB 2.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini diuraikan tentang Pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Lahat, Tujuan, Sasaran Stratejik Program, dan Rencana Kinerja Tahun 2012, Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2012, serta Penetapan Kinerja Tahun 2012.
BAB 3.
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010 Bab ini menguraikan tentang Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2012, Analisis
Atas
Pencapaian Sasaran Stratejik,
serta
Analisis Pencapaian Keuangan dan Kegiatan Tahun 2012.
BAB 4.
PENUTUP Lampiran-lampiran : - Formulir Rencana Kinerja Tahunan - Formulir Pengukuran Kinerja
16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAHAT 2009-2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Ketiga Kabupaten Lahat yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan disinkronkan dengan visi dan misi Bupati terpilih, telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009, disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2009-2013, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut.
Rencana Stratejik
ini
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat akan memberikan arah dan prioritas pada pembangunan untuk kurun waktu 2009-2013. RPJMD tidak terikat pada kuantitas dan kualitas kelembagaan atau organisasi pemerintah yang ada, tetapi lebih melihat pada urgensitas masalah yang harus segera ditangani secara sistematis terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan PP. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bab VII tentang ketentuan peralihan, pada point pertama yang menyebutkan, “Bagi daerah yang belum menyusun RPJMD dapat berpedoman pada dokumen rencana Pembangunan Daerah sebelumnya” dan point kedua adalah dokumen rencana pembangunan yang telah disusun dan masih berlaku tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. 17
Untuk program kegiatan masih berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan RPJMD
yang sudah diperdakan. Pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 20092013 telah ditetapkan 7 Tujuan, 7 Sasaran, dan 109 Program. Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat 2009-2013, adalah sebagai berikut : 1. Pernyataan Visi dan Misi Sebagai Konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan
tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong
Pemerintah Kabupaten Lahat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat menigkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan Visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Lahat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Kabupaten Lahat yang disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan Visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang. Sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Lahat dari tahun 2005 sampai 2025 adalah “LAHAT EMAS (Ekonomi, Mandiri, Agribisnis, dan Sejahtera), yang berarti:
Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis Menuju Masyarakat Sejahtera.
18
untuk mempertahankan konsistensi dan kesinambungan pembangunan maka VISI dan MISI RPJMD 2009-2013 difokuskan pada penguatan pelayanan dan pengembangan teknologi, maka Visi dinyatakan : Visi Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut : “Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui pengembangan IPTEK”. Penjelasan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui ; 2) pengembangan IPTEK”, dapat diartikan sebagai berikut : Visi Kabupaten Lahat tahun 2009-2013, memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan daerah juga mengarah pada upaya pencapaian Visi Propinsi Sumatera Selatan dan Nasional dalam kerangka NKRI, sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia sejalan dengan makna yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna keinginan dan komitmen terhadap ” Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui pengembangan IPTEK” dengan mempertimbangkan : Makna keinginan dan komitmen terhadap ” Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis
agribisnis
melalui
pengembangan
IPTEK”
dengan
mempertimbangkan : a. Struktur perekonomian Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 10 tahun masih didominasi oleh sektor primer yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional. Perkembangan sektor ini masih kalah cepat dengan 19
pertumbuhan daerah-daerah lainnya. Disamping itu pengelolaan sektor primer belum banyak melibatkan perangkat-perangkat teknologi untuk percepatan pertumbuhan. b. Penguatan ekonomi rakyat adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah di sektor primer melalui seperangkat teknologi baik secara phisik maupun intelektual dengan cara-cara berpikir
inovatif dan kreatif.
Penciptaan nilai tambah di sektor primer dapat ditingkatkan melalui pengembangan teknologi atau transfer pengetahuan dengan cara-cara yang lebih efisien dan produktif. c. Penguatan ekonomi rakyat juga dilakukan melalui kemudahan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah secara adil sehingga setiap pelaku ekonomi mendapatkan hak yang sama dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. d. Penguatan ekonomi rakyat juga dengan memperhatikan sektor-sektor prioritas sebagai penyanggah utama pertumbuhan ekonomi daerah dan keberpihakan pada masyarakat. e. Sejalan dengan isu pembangunan nasional bahwa ditengah persaingan persaingan global bangsa Indonesia, harus mempunyai suatu jati diri yang ditandai dengan kemandirian bangsa, termasuk di dalamnya kemandirian ekonomi. Hal ini dapat terwujud jika dimulai dari tingkat masyarakat yang paling bawah. f. Potensi sumber daya yang ada dengan kondisi geografis, topografi, potensi lahan, potensi sumber daya air, potensi tambang dan jumlah penduduk sebagai modal dasar untuk membangun ekonomi kerakyatan, perlu didayagunakan seoptimal mungkin.
20
g. Nilai-nilai sosio ekonomi masyarakat yang dijiwai nilai kebersamaan, semangat gotong royong, etos kerja keras sebagai faktor pendukung untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis. h. Pencanangan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi
sebagai
motivasi
Kabupaten
Lahat
untuk
memfokuskan
pembangunan pada pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya. i.
Mandiri, diartikan dalam arti luas, kemandirian bukanlah menghilangkan saling ketergantungan, keterisolasian, dan menutup diri dari hubungan interaksi pihak luar akan tetapi konsep yang dinamis. Pembangunan ekonomi yang mandiri di Kabupaten Lahat diartikan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi khususnya sektor agribisnis yang mengarah pada upaya-upaya peningkatan kompetensi, daya saing dalam menghadapi tingkat kompleksitas dan heterogenitas yang semakin besar. Dukungan terhadap terwujudnya ekonomi yang mandiri haruslah dibekali oleh tersedianya infrastruktur dasar, kualitas sumberdaya manusia, teknologi, dan sumberdaya alam.
j. Agribisnis diartikan sebagai produksi kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, pengolahan hasil produksi (industri), dan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. k. IPTEK memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap perkembangan IPTEK harus diakomodasi oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan IPTEK ke dalam bahan ajar yang didasari nilai – nilai
21
IMTAQ. Pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistomologis dan aksiologis secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut ilmu atau ilmu pengetahuan (science). Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan : penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi ethnispolitis-religius. Dengan demikian, pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu (ilmu sosial/social sciences dan ilmu alam/natural sciences), humaniora (seni, filsafat, bahasa, dsb). Oleh karena itu, istilah ilmu atau pengetahuan itu dapat bermakna kumpulan informasi, memperoleh informasi serta manfaat dari informasi itu. l. Sejahtera diartikan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat dari tahun ke tahun dalam hal peningkatan kualitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas sosial dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat) serta kebutuhan sosial lainnya. Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil
dengan baik sehinga mampu mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Lahat ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
melalui Peningkatan
Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
secara berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan strategis daerah 22
4. Membangun
pondasi
Ekonomi
Kerakyatan
yang
Mandiri
Berbasis
Agribisnis
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Ada 11 (sebelas)
rumusan tujuan stratejik
pembangunan Kabupaten Lahat yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun kedepan.Tujuan Stratejik tersebut dijabarkan dari misi pertama sampai dengan misi keempat sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran Strategis Misi Pertama : Misi
1
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ
Tujuan
1.1 Terbukanya akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat yang berkualitas didasari nilai - nilai IPTEK dan IMTAQ 1.2 Terpenuhinya hak dasar masyarakat (khususnya kelompok miskin) atas layanan kesehatan yang bermutu 1.3 Terwujudnya pemenuhan hak - hak dasar masyarakat dalam kehidupan sosial
Sasaran 1.1 Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan yang Strategis berkualitas 1.2 Terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 1.3
Meningkatnya jumlah kesempatan kerja
23
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi Kedua : Misi
2
Penguatan
kapasitas
Kelembagaan
Aparatur
dan
masyarakat Tujuan
:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan layanan terhadap masyarak Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan layanan terhadap masyarakat.
Sasaran : Strategis
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi Ketiga : Misi
3
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan strategis daerah
Tujuan
:
Optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan eksploitasi SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan
Sasaran : Strategis
Meningkatnya sumber pendapatan daerah dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi daya dukung lingkungan
Tujuan dan Sasaran Strategis Misi Keempat : Misi
4
Membangun pondasi Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis dengan tujuan sebagai berikut
Tujuan
4.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi. 4.2 Meningkatkan penyediaan Fasilitas Pembangunan untuk mewujudkan wilayah strategis dan menunjang Infrastruktur
24
Sasaran 4.1 Strategis 4.2
Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Industri Kecil, Pariwisata dan Perdagangan) Terwujudnya akselerasi pembangunan wilayah pedesaan dalam rangka pemerataan akses pembangunan.
3. Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lahat Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak -pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintahan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat 2009-2013 yang telah disepakati bersama ada berapa urusan pemerintahan yang menjadi prioritas utama yang urgen sifatnya dilaksanakan di Kab. Lahat pada tahun 2009 yaitu urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, Pekerjaan Umum pembangunan prasarana dasar meliputi
lingkungan
permukiman,
transportasi
dan
pelayanan
pada
masyarakat. Selanjutnya pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat, arah kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas utama pembangunan Kabupaten Lahat 2009-2013 dirumuskan sebagai berikut :
25
a. Kebijakan Umum Misi Pertama Penjabaran Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ dijabarkan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ yang wajib seperti : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemuda dan Olahraga dan Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dibagi lagi menjadi urusan pemerintah Sebagai berikut : Urusan
Pendidikan,
Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan,
Ketenagakerjaan, Kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik daerah. Kebijakannya adalah : 1. Memfasilitasi
penyelenggaraan
perayaan
keagamaan
dan
kelompok keagamaan yang kondusif 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasrana ibadah 3. Memfasilitasi untuk pemenuhan standar kualitas PAUD dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada anak usia dini untuk mengikuti PAUD secara berkualitas 4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dasar sesuai kebutuhan 5. Memberikan subsidi pendidikan terhadap prestasi siswa dan penduduk kurang mampu 6. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 26
7. Memfasilitasi peningkatan mutu kelulusan dan akreditasi sekolah serta daya saing memasuki jenjang pendidikan tinggi 8. Memberi subsidi pendidikan dan penghargaan terhadap prestasi siswa dan penduduk kurang mampu 9. Memfasilitasi
dan
memberi
kesempatan
seluas-luas
bagi
masyarakat untuk mengembangkan pendidikan non formal dan balai latihan kerja serta model kemitraan dengan dunia usaha secara berkualitas 10. Memfasilitasi masyarakat dan memberi kesempatan seluas luasnya untuk mengikuti pendidikan luar biasa 11. Memfasilitasi sertifikasi guru dan akreditasi sekolah 12. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas manajerial tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 13. Memfasilitasi lingkungan yang kondusif agar tercipta budaya baca peserta didik dan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat
dalam upaya memotivasi budaya baca Programnya adalah sebagai berikut : 1. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan 2. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama 3. Program pengembangan dan peningkatan lembaga-lembaga sosial keagamaan 4. Program peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ibadah 5. Program Penendidikan Anak Usia Dini 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 7. Program pendidikan menengah 8. Program pendidikan non formal 9. Program pendidikan luar biasa 10. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 27
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 12. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 13. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 14. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 15. Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja 16. Program pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja
Urusan Kesehatan, Olah raga dan Kependudukan Kebijakannya adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberi subsidi pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan melakukan penanggulangan serta pencegahan terhadap penyakit menular 3. Membangun, meningkatkan dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi dan balita 5. Memfasilitasi dan sosialisasi informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 6. Memfasilitasi dan membantu penyediaan alat kontrasepsi, obat esensial dan perbekalan kesehatan yang bermutu 7. Memfasilitasi dan mengembangkan penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin 8. Mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai keragaman dan kekayaan budaya daerah 28
9. Membangun fasilitas sarana dan prasarana serta memberi intensif dan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga Programnya adalah sebagai berikut : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 5. Program standarisasi pelayanan kesehatan 6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 7. Program kemitraan pelayanan kesehatan 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 11. Program Lingkungan Sehat 12. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 13. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan pustu dan jaringan 14. Program pengadaan sarana prasarana rumah sakit 15. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 17. Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 18. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 19. Program perbaikan gizi masyarakat 20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 21. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 29
22. Program Keluarga Bencana 23. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 24. Program pengawasan obat serta pengadaan alat kontrasepsi dan perbekalan kesehatan 25. Program Pelayanan Kontrasepsi 26. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 27. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 28. Program Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 29. Program pengembangan perumahan 30. Program pengembangan lingkungan sehat perumahan 31. Program pemberdayaan komunitas perumahan 32. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam 33. Program pengembangan nilai budaya 34. Program pengelolaan kekayaan budaya 35. Program pengelolaan keragaman budaya 36. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 37. Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda 38. Program peningkatan peran serta kepemudaan 39. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 40. Program pencegahan upaya penyalahgunaan narkoba 41. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 42. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 43. Program peningkatan sarana & prasarana Olahraga.
30
b. Kebijakan Umum Misi Kedua Penguatan kapasitas Kelembagaan Aparatur dan masyarakat. Kebijakan urusan
pilihan
seperti
Pertanian,
Peternakan
Perikanan,
Kehutanan,
Perkebunan, Industri Perdagangan, Koperasi, PU, Perhubungan Sesuai dengan penjabaran Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan layanan terhadap masyarakat . Kebijakan Umum dari urusan diatas adalah sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan pendidikan dan pengembangan aparatur serta jenjang karir sesuai dengan tupoksinya 2. Membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi dan terkordinasi diantara fungsi-fungsi kelembagaan terkait dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah 3. Memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan prima
dan penegakan hak dan kewajiban
masyarakat 4. Membangun dan memfasilitasi terselenggaranya sistem pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efisien 5. Meningkatkan kualitas informasi melalui peningkatan
akurasi dan
kecepatan tersedianya data/informasi 6. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain atau daerah sekitarnya untuk pembangunan daerah 7. Menyusun dan mendokumentasikan perencanaan dan pembangunan daerah 8. Meningkatkan kualitas perencanaan di bidang pembangunan ekonomi 9. Meningkatkan kualitas perencanaan di bidang perencanaan sosial budaya
31
10. Meningkatkan
Sosialisasi
dan
pemberdayaan
masyarakat
untuk
meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan 11. Meningkatkan
sosialisasi
dari
pemberdayaan
masyarakat
dalam
meningkatkan tata hukum peraturan daerah 12. Memfasilitasi kajian dan kegiatan kemitraan berwawasan kebangsaan 13. Meningkatkan
sosialisasi
dari
pemberdayaan
masyarakat
dalam
penanggulangan ancaman keamanan 14. Meningkatkan sistem pendidikan politik bagi masyarakat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kelembagaan Meliputi : 1. Program Peningkatan disiplin aparatur 2. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS; 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 4. Program pendidikan kedinasan; 5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 6. Program peningkatan kapasitas aparatur desa; 7. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang infokom; 8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja aparatur; 11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 12. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 13. Program peningkatan kerjasama antar PEMDA; 14. Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah; 16. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi; 17. Program penataan adm. Kependudukan; 32
18. Program perbaikan sistem adm. Kearsipan; 19. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah; 20. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan; 21. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; 22. Program pengkajian bidang informasi dan komunikasi; 23. Program fasilitasi pengembangan infokom; 24. Program Peningkatan Pelayanan Informasi 25. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 26. Program Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan 27. Program Pendataan, Pemantauan, Pengawasan Pupuk Bersubsidi, HET, Rskin, Situ & Sembako 28. Program penataan peraturan per – UU an; 29. Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan; 30. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 31. Program peningkatan pelayanan angkutan; 32. Program pengendalian dan keamanan lalu lintas; 33. Program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor; 34. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana LLAJ; 35. Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan. 36. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 37. Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 38. Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 39. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
& Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 40. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan 41. Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 42. Program Pengembangan Data / Informasi 43. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Barang Daerah 44. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 45. Program Kerjasama Pembangunan 46. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 47. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 33
48. Program Perencanaan Sosial Budaya 49. Program Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan 50. Program pemeliharaan kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal 51. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 52. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam 53. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 54. Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 55. Program Pendidikan Politik Masyarakat 56. Program Pendidikan dan Peningkatan Partai Politik, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan dan LSM c. Kebijakan Umum Misi Ketiga ¾ Kebijakan
pada
Pembangunan
misi
ketiga
merupakan
urusan
pilihan
seperti
Perencanaan SDA, Pembangunan Pemanfaatan &
Optimalisasi SDM, Pengendalian SDA, Sesuai dengan penjabaran Misi Ketiga : Optimalisasi sumber daya alam. Kebijakan Umum adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan mensosialisasikan penataan ruang pada kepentingan
pembangunan
dalam
mengoptimalkan
pemangku
pertumbuhan
&
perkembangan kota 2. Meningkatkan Eksploitasi SDA dengan memperhatikan fungsi daya dukung lingkungan dan kepentingan strategis daerah 3. Meningkatkan Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan 4. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui penegakan hukum secara konsisten Program Sebagai Berikut: 1) a. Pembangunan perencanaan SDA Program Untuk Perencanaan SDA meliputi: 1. Program perencanaan tata ruang; 2. Program perencanaan dan pengembangan hutan; 3. Program perencanaan wilayah strategis cepat tumbuh; 34
4. Program perencanaan prasarana wilayah & SDA; 5. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 6. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 7. Program perencanaan teknis pembanguna jaringan irigasi; 8. Program Perencanaan pengembangan kota - kota menengah & besar 9. Program Perencanaan Pertambangan dan Energi.
1) b. Pembangunan Pemanfaatan dan Optimalisasi SDM Program Peningkatan Pemanfaatan dan Optimalisasi SDA meliputi: 1. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA & LH; 2. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 3. Program pemanfaatan ruang; 4. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 5. Program pemanfaatan kawasan hutan industri; 6. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah; 7. Program pengembangan sistem informasi pertanahan; 8. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan – kawasan konservasi laut dan hutan; 9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 12. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 13. Program pengembangan energi dan sumber daya mineral; 14. Program pengembangan wilayah perbatasan; 15. Program pengelolaan areal pemakaman; 16. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya; 17. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 18. Program Pengembangan Pertambangan Terpadu dan Migas 19. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 20. Program pembangunan turab/talud/bronjong; 21. Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong; 22. Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan. 35
1) c. Pembangunan
Eksploitasi
Sumberdaya
Energi
dengan
Memperhatikan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Program Eksploitasi SDA yang Berkelanjutan meliputi: 1. Program pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Program penyelesaian konflik – konflik pertanahan; 3. Program pengendalian banjir; 4. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 5. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA; 6. Program peningkatan pengendalian polusi; 7. Program pengendalian kebakaran hutan; 8. Program rehabilitasi hutan dan lahan; 9. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 10. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 11. Program peningkatan mitigasi bencana alam. 12. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
d. Kebijakan Umum Misi Keempat : Membangun pondasi Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis diarahkan pada: 1. Memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan ekonomi masyarakat dalam
pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat (koperasi & UKM masyarakat dan kelompok agribisnis) 2. Memfasilitasi dan menyediakan iklim kondusif pengembangan UKM berbasis kemitraan antar instansi/pemerintah dengan lembaga swasta 3. Memfasilitasi, mensosialisasikan serta membangun faktor penunjang penerapan IPTEK di sektor ekonomi agribisnis berbasis kemitraan 4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah 5. Peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan produksi dan konsumsi masyarakat melalui pengembangan teknologi, dan pengembangan wisata agro 6. Meningkatkan areal perikanan air tawar tiap tahun 36
7. Peningkatan kualitas petani untuk meningkatkan pendapatan 8. Mensinergikan potensi agro sebagai kawasan wisata. 9. Pengawasan dan regulasi yang kondusif dan memfasilitasi promosi produk unggulan daerah 10. Memfasilitasi pengembangan industri berbasis kemitraan dan bantuan modal usaha mikro 11. Membangun dan memelihara jaringan irigasi 12. Meningkatkan wilayah strategis desa dan membangun infrastruktur pedesaan 13. Peningkatan pelayanan lalu lintas dan sarana/prasarana perhubungan 14. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan berbasis pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat pedesaan
Misi 4 : Membangun pondasi Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis a. Pembangunan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat meliputi : 1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (di berbagai sektor); 2. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif (sektor ekonomi rakyat, agribisnis & industri kecil); 3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 4. Program pembangunan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 5. Program pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah transmigrasi 6. Program pengembangan sarana produksi dan distribusi di pedesaan dan wilayah transmigrasi 7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
b. Pembangunan Pengembangan SDM dan IPTEK dalam Ekonomi Masyarakat Program Pengembangan SDM dan IPTEK meliputi: 1. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan; 3. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi; 4. Program pelatihan SDM berwawasan IPTEK pada sistem produksi; 37
5. Program peningkatan kemampuan teknologi industri; 6. Program pengembangan sistem penyuluhan sub sektor perikanan; 7. Program pemberdayaan penyuluhan peternakan / pertanian / perkebunan lapangan. c.
Pembangunan Iklim Investasi Masyarakat Program Iklim Investasi Masyarakat meliputi: 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 2. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah; 3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
d. Pembangunan Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Masyarakat Program Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Masyarakat meliputi: 1. Program
peningkatan
ketahanan
pangan
(Tanaman
Pangan
dan
Perkebunan); 2. Program Peningkatan Produksi Peternakan 3. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan; 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; 5. Program peningkatan produksi hasil peternakan; 6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9. Program pengembangan perikanan tangkap; 10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar 11. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 12. Program peningkatan kesejahteraan petani; 13. Program pengembangan pemasaran pariwisata; 14. Program pengembangan destinasi pariwisata; 15. Program pengembangan kemitraan; 16. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 17. Program Pengembangan Pasar & Distribusi Barang/Produk 18. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 19. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 20. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 38
21. Program pengembangan Industri Kecil Menengah; 22. Program penataan struktur industri; 23. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Program Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat meliputi: 1. Program rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi; 2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3. Program pembangunan infrastruktur pedesaan; 4. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; 5. Program rehabilitasi dan pemeliharaan talud / bronjong; 6. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan; 7. Program tanggap darurat jalan dan jembatan; 8. Program pembangunan jalan dan jembatan; 9. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 11. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 Rencana Kinerja tahun 2012
menjabarkan target kinerja yang harus
dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lahat pada Tahun 2012 yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Kegiatan yang diukur adalah kegiatan belanja langsung yang programnya sesuai permendagri No. 13 Tahun 2006, yang sudah disinkronkan dengan program yang ada di RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2009-2013 yang dinilai bahwa semakin tinggi realisasi kemajuan fisik menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Rencana Kinerja Tahun 2012 ini merupakan komitmen 39
seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian, secara umum seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sepenuhnya dapat mempedomani Rencana Kinerja Tahun 2012 ini.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian
tujuan
dan
sasaran
organisasi,
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Lahat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Pemerintah Lahat Tahun 2012 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2012 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2012. Penetapan Kinerja Tahun 2012 selengkapnya yaitu sebagai berikut :
40
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Kabupaten : Lahat Tahun Anggaran : 2012
No 1
2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Tahun 2012
1
2
3
Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan yang berkualitas
1
Angka Partisipasi Sekolah
Terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
1
- 7 - 12 Thn - 13 - 15 Thn - 16 - 18 Thn Angka Harapan Hidup
2 3 4 5
3
4
Meningkatnya jumlah kesempatan kerja Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Industri kecil, Pariwisata dan Perdagangan)
1 2 1
2
3
Status Gizi Buruk Angka Kematian bayi / seribu kelahiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Keluhan Kesehatan Tingkat Pengangguran
99,00 98,00 66,00 69,00
% % % tahun
0 % 27 % 71,5 % 24,00 % 3,00 %
Tingkat Pengangguran 6,00 % Terbuka Pendapatan Regional Perkapita - Dengan Migas Rp.14.890.729 - Tanpa Migas Pertumbuhan (PDRB)
Rp.13.161.854 Ekonomi
- Dengan Migas
Rp. 5.724.880
- Tanpa Migas
Rp. 5.041.065
Tingkat Inflasi
5,3 %
41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat
beberapa
sasaran
strategis
yang
tidak
berhasil diwujudkan pada tahun 2012 ini.
B. Analisis Capaian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Lahat telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, namun tingkat keberhasilanya belum dapat diwujudkan secara optimal. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
TUJUAN 1 DARI MISI PERTAMA
Terwujudnya akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat yang berkualitas didasari nilai – nilai IPTEK dan IMTAQ
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan yang berkualitas
42
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Satuan 1
Angka Partisipasi Sekolah - 7-12 Thn - 13-15 Thn - 16 – 18 Thn
Capaian Tahun 2012 Target Realisasi
%
% % %
99,50 98,00 66,00
96,9 91,4 66,4
97,39 93,27 100,61
Angka partisipasi sekolah pada tahun 2012 berdasarkan kelompok usia sekolah cukup mencapai target yang di tetapkan. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun atau usia SD di Kabupaten Lahat telah mencapai di atas 96%. Angka partisipasi penduduk usia SD yang yang cukup tinggi bila dibanding dengan kelompok usia sekolah lainnya dan bebas kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ini tercapai bersamaan dengan adanya komitmen dan kemauan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya intervensi, melalui program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984, yang kemudian diperluas menjadi program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Dari tabel di atas ini diketahui bahwa semakin tinggi kelompok umur penduduk menurut jenjang sekolahnya, angka partisipasi sekolah penduduk semakin menurun. Fenomena ini sudah terjadi bertahun-tahun dan belum bisa diatasi sampai sekarang. Penelitian yang dilakukan BPS (BPS, 2000) menunjukkan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi sekolah masyarakat. Biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini pada akhirnya
43
mempengaruhi pola APS secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi.
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 dengan capaian indikator kinerja tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Indikator Kinerja
1
Satuan
1 Angka Partisipasi Sekolah - 7-12 Thn - 13-15 Thn - 16 – 18 Thn
Capaian 2012 (%)
Capaian 2011 (%)
Capaian 2010 (%)
Capaian 2009 (%)
% rata-rata capaian
3
4
5
6
101,56 100,75 138,22
97,13 92,98 93,83
100,51 99,24 123,50
99,65 96,56 114,04
2 % % %
99,39 93,27 100,61
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 dengan capaian indikator kinerja tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Capaian Indikator Kinerja 1
Satuan
Angka Partisipasi Sekolah - 7-12 Thn - 13-15 Thn - 16 – 18 Thn
% % %
Realisasi 2009
2010
2011
98,5 92,30 70,40
98,5 92,30 70,40
95,67 88,33 56,30
2012
96,9 91,4 66,4
Naik (Turun)
1,23 3,07 10,1
Ket
Naik Naik Naik
Angka partisipasi sekolah pada tahun 2012 meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam program pendidikan gratis. Fenomena lain yang ditunjukkan oleh tabel diatas adalah bahwa secara umum pada semua kelompok umur APS untuk perempuan cenderung lebih tinggi dari APS laki-laki. Terutama pada kelompok SLTP dan SLTA perbedaannya cukup signifikan. Namun bila diperhatikan lebih seksama belum terlihat adanya penurunan angka partisipasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu satu tahun terakhir, angka APS cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja 1
Angka Partisipasi Sekolah - 7-12 Thn
2011
2012
Realisasi sd 2012
95,67
96,9
96,9
Realisasi Satuan
%
2009
98,5
2010
98,5
Target 2013
Capaian %
100,00
96,9
44
Capaian Indikator Kinerja - 13-15 Thn - 16 – 18 Thn
Realisasi Satuan
2012
Realisasi sd 2012
Target 2013
Capaian %
2009
2010
2011
%
92,30
92,30
88,33
91,4
91.4
99,00
92,32
%
70,40
70,40
56,30
66,4
66,4
70,00
94,86
Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 terhadap target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Angka partisipasi sekolah sampai dengan tahun 2012 telah tercapai rata-rata di atas 90%. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya mencapai target pada tahun 2013 melalui dukungan program pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Lahat.
TUJUAN 2 DARI MISI PERTAMA
Terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang bermutu
45
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
Terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2012 Satuan
1 2 3 4 5
Angka Harapan Hidup Status Gizi Buruk Angka Kematian bayi per seribu kelahiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Keluhan Kesehatan
Target
Realisasi
69,00 0,25
68,57 0,19
99,38 124
%
27
31,18
84,52
%
71,50
71,83
100,46
%
24,00
18,2
124,17
tahun %
%
Adapun capaian indikator kinerja di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Angka harapan hidup pada tahun 2012 mencapai 68,57 tahun. Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. Dengan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk maka biasanya berdampak pada semakin panjangnya angka harapan hidup penduduk. Hal ini terbukti di negara-negara maju, seperti di Jepang, yang penduduknya rata-rata berumur panjang.
2. Status gizi buruk pada tahun 2012 mencapai 0,19% telah melebihi target yang di tetapkan sebesar 0,25%. Kondisi gizi seseorang sangat menentukan status
kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Sebagai indikator gizi masyarakat biasanya dapat dilihat dari status gizi penduduk usia dibawah lima tahun (balita) karena mereka tergolong rawan gizi. Disebut begitu karena konsumsi makanan balita 46
sangat tergantung kepada orang dewasa di sekitarnya dan mereka sangat rentan terhadap penyakit. 3. Angka kematian bayi per seribu kelahiran pada tahun 2012 mencapai
31,18% telah melebihi target yang di tetapkan sebesar 27%. Angka kematian bayi atau IMR (Infant Mortality Rate) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi dari setiap 1.000 kelahiran dalam satu tahun. Secara implisit indikator ini dapat menunjukkan derajat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan penduduk, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Terdapat korelasi negatif antara derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan terhadap angka kematian bayi. Yaitu bila derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk baik, maka angka kematian bayi cenderung rendah. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 mencapai 71,83 telah melebihi target yang di tetapkan sebesar 71,50. Pembangunan manusia (Human Development Report) adalah merupakan upaya untuk memberikan gambaran seberapa besar pencapaian pembangunan yang diraih oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 5. Tingkat keluhan masyarakat pada tahun 2012 mencapai 18,20% telah melebihi di bawah target yang ditetapkan. Tingkat keluhan masyarakat ini merupakan alat ukur untuk tingkat kesehatan masyarakat sehingga akan di ketahui angka kesehatan atau morbiditas di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2012 ini , bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hampir pada setiap tahun tidak terjadi kesenjangan yang berarti antara
angka
keluhan
kesehatan
penduduk
perempuan
dengan
laki-laki.
Sementara itu, angka keluhan kesehatan penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Fenomena ini terjadi karena biasanya laki-laki sebagai kepala rumah tangga lebih banyak bekerja diluar rumah sehingga lebih rentan terhadap penyakit.
47
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2011, 2010 dan 2009 dengan capaian indikator kinerja tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5
1 Angka Harapan Hidup Status Gizi Buruk Angka Kematian bayi per seribu kelahiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Keluhan Kesehatan
Satuan
Capaian 2012 (%)
Capaian 2011 (%)
Capaian 2010 (%)
Capaian 2009 (%)
3
4
5
% rata-rata capaian 6
2 tahun
99,38
105,96
101,83
102,88
103,56
%
124,00
162,00
162,00
99,00
137,60
84,52
134,33
84,27
106,65
85,83
100,46
100,42
100,76
101,43
100,87
124,17
133,70
59,67
51,71
59,23
% % %
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2012 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, dapat diuraikan sebagai berikut:
Capaian Indikator Kinerja 1 2 3 4 5
Angka Harapan Hidup Status Gizi Buruk Angka kematian bayi per seribu kelahiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Keluhan Kesehatan
Satuan
Realisasi 2009
2010
Naik (Turun)
Ket
2011
2012
tahun
67,90
68,23
68,23
68,57
0,34
Naik
%
0,99
0,99
0,99
0,19
0,80
Turun
%
42,66
31,18
31,18
31,18
0
Tetap
%
69,99
70,53
71,30
71,83
0,53
Naik
%
18,1
17,9
17,9
18,20
0,3
Naik
Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut :
1. Angka harapan hidup di Kabupaten Lahat pada tahun 2012 sebesar 68,57 tahun, artinya seorang bayi yang lahir di Kabupaten Lahat berpeluang hidup sekitar 67-68 tahun. Angka ini meningkat menjadi 68,23 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 68,57. Peningkatan angka harapan hidup ini tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program pembangunan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan, penyedian
48
tenaga kesehatan dan melengkapi sarana prasarana kesehatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah.
2. Status gizi buruk di harapkan akan terus mengalami penurunan. Status gizi buruk mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2011 yang lalu jumlah balita gizi buruk sebanyak 158 orang sedangkan pada tahun 2012 menjadi 24 balita gizi buruk. Berdasarkan jenis kelamin di
tahun 2012 balita laki-laki lebih banyak menderita gizi buruk dan kurang dibandingkan balita perempuan sedangkan pada tahun 2011 yang lalu jumlah balita perempuan lebih banyak menderita gizi buruk dan kurang dibandingkan balita laki-laki. 3. Angka kematian bayi per seribu kelahiran (IMR) pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 angka IMR bayi laki-laki di Kabupaten Lahat lebih tinggi daripada angka IMR bayi perempuan. Ini berarti kemampuan untuk bertahan hidup bayi perempuan lebih baik daripada bayi laki-laki. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 meningkat sebesar
0,53 bila dibanding dengan tahun 2011. Peningkatan IPM ini di pengaruhi oleh meningkatnya indeks angka harapan hidup, indeks pengetahuan meliputi indeks melek huruf & indeks lama sekolah serta indeks standar hidup layak di Kabupaten Lahat. 5. Tingkat keluhan masyarakat telah mencapai sebesar 18,20% dan mengalami
peningkatan bila di bandingkan tahun 2011. Fluktuasi angka keluhan kesehatan masyarakat selama dua tahun terakhir menunjukkan belum adanya perubahan yang berarti tentang derajat kesehatan masyarakat di
49
Kabupaten Lahat secara umum, hal ini memerlukan langka nyata agar program lahat sehat dapat tercapai. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2010 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja 1 2 3 4 5
Angka Harapan Hidup Status Gizi Buruk Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Keluhan Kesehatan
Satuan
sd 2012
Realisasi 2009
2010
2011
2012
Target 2013
Capaian
%
tahun
67,90
67,90
68,23
68,57
68,57
70,00
97,96
%
0,99
0,99
0,99
0,19
0,19
0,00
99,81
42,66
31,18
31,18
31,18
31,18
25,00
75,28
69,99
70,53
71,30
71,83
71,83
72,00
99,76
18,1
17,9
17,9
18,2
18,2
20,00
91,00
% % %
Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 terhadap target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Angka harapan hidup sampai dengan tahun 2012 mencapai 68,57 tahun dan target tahun 2013 sebesar 70,00 tahun. Pemerintah Kabupaten Lahat akan meningkatkan angka harapan hidup melalui program pembangunan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan, penyedian tenaga kesehatan dan melengkapi sarana prasarana kesehatan 2. Status gizi buruk sampai dengan tahun 2012 mencapai 0,19% dan target tahun 2013 di harapkan mencapai 0%. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. 3. Angka kematian bayi per seribu kelahiran sampai dengan tahun 2012 mencapai 31,18% dan target yang di tetapkan pada tahun 2013 sebesar 25%. Angka kematian bayi per seribu kelahiaran akan terus di tekan melalui peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk yang baik.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai dengan tahun 2012 mencapai 71,83 dan target tahun 2013 di harapkan mencapai 72,00. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya meningkatkan IPM melalui peningkatan program di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.
50
5. Tingkat keluhan masyarakat sampai dengan tahun 2012 mencapai 18,2% dan telah mencapai di bawah target yang di tetapkan pada tahun 2013 sebesar 20%. Pemerintah Kabupaten Lahat akan tetap berupaya meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi sehingga dapat tetap menekan tingkat keluhan masyarakat.
51
TUJUAN 3 DARI MISI PERTAMA
Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan sosial
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
Meningkatnya jumlah kesempatan kerja Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja 1. 2.
Tahun 2012
Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan
Target
Realisasi
%
%
3,00
17,50
(383,33)
%
6,00
4,67
122,17
Adapun capaian indikator kinerja di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Tingkat pengangguran pada tahun 2012 mencapai 17,50% dan melebihi di atas target sebesar 3%. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 2. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012 mencapai 4,67% dan telah tercapai
melebihi
di
bawah
target
sebesar
6%.
Besar
kecilnya
tingkat
pengangguran sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Di bidang sosial pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas, di bidang politik lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, sedangkan di bidang ekonomi menitik beratkan pada pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat.
52
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 dengan capaian indikator kinerja tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Indikator Kinerja
1. 2.
1 Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan
Capaian 2012 (%)
Capaian 2011 (%)
Capaian 2010 (%)
Capaian 2009 (%)
2
3
4
5
6
% rata-rata capaian 7
%
383,33
136
148,80
166,83
150,54
%
122,17
164,29
60,89
75,00
100,06
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2012 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, dapat diuraikan sebagai berikut:
Capaian Indikator Kinerja 1 2
Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan
2009
Realisasi 2010 2011
Naik (Turun)
Ket
2012
%
1,99
2,56
2,56
17,50
14,94
Naik
%
4,44
4,18
2,50
4,67
2,17
Naik
Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Tingkat pengangguran di upayakan untuk menurun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 2. Tingkat pengangguran terbuka sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,17%. Peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka ini meningkat di sebabkan oleh naiknya angka tingkat pengangguran penduduk laki-laki dan perempuan.
Jika dilihat
berdasarkan
jenis
kelamin tingkat
pengangguran
perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok
53
pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.
Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja 1 2
Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan
s.d 2012
Target 2013
Realisasi
Realisasi
Capaian
%
2009
2010
2011
2012
%
1,99
2,56
2,56
17,5
17,50
2,00
(675)
%
4,44
4,18
2,50
4,67
4,67
5,00
106,60
Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 terhadap target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Tingkat pengangguran sampai dengan tahun 2012 mencapai 17,50% dan pada tahun 2013 di targetkan mencapai 2%. Pemerintah Kabupaten Lahat akan berusaha melakukan pertambahan lapangan kerja yang lebih tinggi daripada pertambahan pencari kerja. 2. Tingkat pengangguran terbuka sampai dengan tahun 2012 mencapai 4,67% dan telah melebihi di bawah target pada tahun 2013 sebesar 5%. Tingkat pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah Kabupaten Lahat dalam pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan selain angka kemiskinan.
54
TUJUAN 1 DARI MISI KEEMPAT
Meningkatkan Pendapatan melalui Sektor-sektor Ekonomi
Masyarakat
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi keempat telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Industri kecil, Pariwisata dan Perdagangan) Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja 1
2
3
Pendapatan Regional Perkapita - Dengan Migas - Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) - Dengan Migas - Tanpa Migas Tingkat Inflasi
Tahun 2012 Satuan
Target
Realisasi
%
Rp Rp
14.890.729 13.161.854
16.713.272 14.821.054
112,24 112,61
Rp Rp %
5.724.880 5.041.065 5,3
6.590.697 5.825.490 7,05
115,12 115,56 66,98
Adapun capaian indikator kinerja di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2012 telah melebihi target yang di tetapkan. 2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 telah melebihi target yang di tetapkan. Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi
55
menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. 3. Tingkat inflasi pada tahun 2012 ini melebihi target yang di tetapkan. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 dengan capaian indikator kinerja tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian 2012 (%)
Capaian 2011 (%)
Capaian 2010 (%)
Capaian 2009 (%)
1
2
3
4
5
6
% rata-rata capaian 7
Pendapatan Regional Perkapita - Dengan Migas - Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) - Dengan Migas - Tanpa Migas Tingkat Inflasi
1
2
3
Rp Rp
112,24 112,61
104,16 103,98
100,00 100,00
100,00 100,00
104,10 104,15
Rp Rp %
115,12 115,56 66,98
111,52 111,36 88,39
100,00 100,00 92,24
100,00 100,00 152,33
106,66 106,73 99,99
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2012 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2011, tahun 2010 dan tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja 1
2
3
Pendapatan Regional Perkapita - Dengan Migas - Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) - Dengan Migas - Tanpa Migas Tingkat Inflasi
Capaian Satuan
Realisasi
Naik (Turun)
Ket
2009
2010
2011
2012
Rp Rp
12.340.570 10.818.186
12.876.565 11.266.922
13.412.560 11.715.658
16.713.272 14.821.054
3.300.712 3.105.396
Naik Naik
Rp Rp %
4.981.440 4.366.909 2,86
5.630.267 4.926.452 6,25
6.279.094 5.485.995 6,25
6.590.697 5.825.490 7,07
311.603 339.495 0,82
Naik Naik Naik
Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut :
56
1. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2012 meningkat bila dibandingkan tahun 2011. 2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 meningkat bila dibandingkan tahun 2011. 3. Tingkat inflasi pada tahun yang akan akan terus di upayakan untuk menurun.
Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja 1
2
3
Pendapatan Regional Perkapita - Dengan Migas - Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) - Dengan Migas - Tanpa Migas Tingkat Inflasi
Satuan
Realisasi
Realisasi
s.d 2012
Target 2013
Capaian %
2009
2010
2011
2012
Rp Rp
12.340.570
13.412.560
13.412.560
16.713.272
16.713.272
16.434.640
98,33
10.818.186
11.715.658
11.715.658
14.821.054
14.821.054
11.739.220
79,21
Rp Rp %
4.981.440
6.279.094
6.279.094
6.590.697
6.590.697
6.279.094
95,27
4.366.909
5.485.995
5.485.995
5.825.490
5.825.490
5.485.995
94,17
2,86
6,25
6,25
7,07
7,07
5
70,72
Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 terhadap target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan dan Pemerintah Kabupaten Lahat optimis untuk mencapai target pada tahun 2013. 2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 ini telah melebihi target pada tahun 2013. 3. Tingkat inflasi akan di upayakan mengalami penurunan dan Pemerintah Kabupaten Lahat akan berupaya menekan tingkat inflasi.
57
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2012 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan
No
SASARAN
PROGRAM
1
2
3
1.
Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan yang berkualitas
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program pendidikan menengah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah
2.
Terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
ANGGARAN (Rp) 4
REALISASI (Rp) 5
CAPAIAN
(%)
6
61.584.724.000,-
60.833.418.242,-
98,78
5.693.840.000,-
5.678.867.000,-
99,74
399.860.000,-
397.845.610,-
99,50
67.678.424.000
66.910.130.852,-
98,86
Program pengawasan obat dan makanan
162.036.600,-
154.650.000,-
95,44
Program perbaikan gizi masyarakat
128.265.000,-
128.105.000,-
99,88
Program pengembangan lingkungan sehat
235.000.000,-
234.823.000,-
99,92
1.278.125.000,-
1.252.575.250,-
98,00
45.000.000,-
42.299.500,-
94,00
9.656.144.041,-
6.049.287.066,-
62,65
Program peningkatan pelayanan kesehatan dan anak balita
70.000.000,-
69.000.000,-
98,57
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
55.000.000,-
48.000.000,-
87,27
235.000.000,-
234.823.000,-
99,92
8.000.000,-
6.168.000,-
77,10
585.000.000,-
373.033.780,-
63,77
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
58
3.
Meningkatnya jumlah kesempatan kerja
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS mata
15.256.102.400,-
13.956.143.243,-
Jumlah
27.713.673.041,-
22.548.907.839,-
81,36
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
170.000.000,-
169.175.000,-
99,51
Program peningkatan kesempatan kerja
317.000.000,-
316.100.000,-
99,72
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
148.000.000,-
142.022.000,-
95,96
Jumlah 4.
Program pengembangan data/informasi
Pembangunan Sektor – sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Industri Kecil, Pariwisata dan Perdagangan)
91,48
635.000.000,-
627.297.000,-
98,79
2.133.850.000,-
2.126.797.700,-
99,67 98,39
Program perencanaan tata ruang
735.000.000,-
723.137.400,-
Program pemanfaatan ruang
110.000.000,-
108.470.000,-
98,61
Program kerjasama pembangunan
605.385.000,-
603.895.750,-
99,75
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.860.200.000,-
1.858.245.000,-
99,89
Program peningkatan ketahanan pangan
5.933.828.000,-
5.374.357.150,-
90,57
11.378.263.000,-
10.794.903.000,-
94,87
Jumlah
Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan programprogram yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran. Adapun sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan yang berkualitas. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 97,09% dengan realisasi dana yang di butuhkan
untuk
mencapai
sasaran
tersebut
pada
tahun
2012
Rp. 66.910.130.852,- atau sebesar 98,86% dari anggaran sebesar
sebesar Rp.
67.678.424.000,-. 2. Terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 106,506% dengan realisasi dana yang di butuhkan
untuk
mencapai
sasaran
tersebut
pada
tahun
2012
Rp.22.548.907.839,- atau sebesar 81,36% dari anggaran sebesar
sebesar Rp.
27.713.673.041,-. 3. Meningkatnya jumlah kesempatan kerja. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai (130,58)% dengan realisasi dana yang di butuhkan
untuk
mencapai
sasaran
tersebut
pada
tahun
2012
sebesar
59
Rp. 627.297.000,- atau sebesar 98,79% dari anggaran sebesar
Rp.
635.000.000,4. Pembangunan Sektor – sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Industri Kecil, Pariwisata dan Perdagangan). Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 104,50% dengan realisasi dana yang di butuhkan Rp.
untuk
mencapai
10.794.903.000,-
atau
sasaran sebesar
tersebut
pada
94,87%
tahun dari
2012
sebesar
anggaran
sebesar
Rp. 11.378.263.000,-
60
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 7 tujuan dari 7 sasaran dengan 15 indikator pencapaian kinerja sasaran dan 128 program adalah sebagai berikut: 1) Keberhasilan di atas 100% sebanyak 9 indikator atau 60,00% dari jumlah indikator kinerja sasaran. 2) Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 4 indikator atau 26,67% dari jumlah indikator kinerja sasaran. 3) Capaian kinerja 51% sampai dengan 75% sebanyak 1 indikator atau 6,67% dari jumlah indikator kinerja sasaran. 4) Sejumlah 1 indikator capaian belum terealisasi atau 6,67% dari jumlah indikator kinerja sasaran, karena belum di dukung oleh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lahat Tahun 2012 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2012, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.
Lahat,
Maret 2013
BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA’I, SE
61
