BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Keberhasilan otonomi suatu daerah salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik kabupaten/kota terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu instansi yang mengelola penerimaan daerah yaitu retribusi pasar. Salah satu aspek yang perlu diatur oleh suatu instansi adalah kebijakan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) berupa sistem maupun prosedur penggajian yang baik dan teratur. Terdapat perbedaan sistem penggajian pada lembaga pemerintah dan perusahaan komersial.Perbedaan ini didasarkan pada faktor orientasi atau tujuan dari lembaga tersebut.Lembaga pemerintah merupakan organisasi sektor publik
yang
memberikan
pelayanan
jasa
tanpa
berorientasi
pada
laba.Sedangkan perusahaan komersial berorientasi pada pencapaian laba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 7 jo. UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 7, “Setiap Pegawai Negeri
berhak
memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.”
1
Sistem penggajian di Indonesia saat ini adalah pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya terus menerus. Terdapat dua skala dalam penetapan gaji pegawai negeri yaitu Skala Tunggal dimana gaji yang diberikan kepada setiap pegawai negeri yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. Skala Ganda yakni pemberian gaji kepada setiap pegawai negeri didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas. Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000, “Menetapkan penggajian berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda, yaitu ; pegawai yang berpangkat sama diberi gaji pokok yang sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga. UndangUndang tersebut menekankan pada pemenuhan prinsip adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi pemerintahan yang menerapkan sistem penggajian berdasarkan tingkat golongan dan masa jabatan masing-masing pegawai.Sistem penggajian tersebut belum memenuhi prinsip keadilan.Hal ini dikarenakan tingkat golongan/pangkat yang dimiliki tidak mencerminkan beban tugas serta tanggung jawab yang ditanggungnya.
2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo memiliki 2 macam tenaga kerja yakni pegawai tetap atau pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga harian lepas. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009, Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan Pegawai tidak tetap atau Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pegawai
yang hanya
menerima penghasilan apabila
pegawai yang
bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dari pengamatan penulis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu instansi yang masih memiliki kelemahan pada sistem penggajiannya, seperti tidak adanya keterkaitan antara kebijakan reward dan punishment dengan mekanisme gaji. Selain itu pengukuran kinerja tidak dijadikan tolak ukur dalam mekanisme pemberian gaji.Hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti adanya aduan dari pegawai atas tidak puasnya pemberian gaji yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
3
Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.Dari hal tersebut muncul adanya dugaan instansi hanya sekedar menghabiskan anggaran untuk belanja langsung maupun tidak langsung berupa gaji PNS dan THL tanpa memperhatikan tujuan yang seharusnya dicapai oleh instansi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “ EVALUASISISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO.” 1.2. Perumusan Masalah Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah hanya pada sistem penggajian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Permusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Kebijakan apa sajakah yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan reward dan punishment terhadap Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL)?
2.
Bagaimana evaluasi dan monitoring atas kinerja Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas di Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo?
4
3.
Bagaimana sistem dan prosedur penggajian terhadap Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumasan masalah tersebut, maka tujuan dari penilitian dan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 1.
Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan reward dan punishment terhadap Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).
2.
Untuk mengetahui cara evaluasi dan monitoring atas kinerja atas Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
3.
Untuk mengetahui sistem dan prosedur penggajian terhadap Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
5
1.4. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat bagi Penulis Memberi kesempatan kepada penulis untuk menambah, menerapkan dan membandingkan ilmu yang sudah diterima di bangku kuliah dengan dunia kerja nyata.
2.
Manfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam melakukan perbaikan pada sistem penggajian yang sudah ada.
3.
Manfaat bagi Pihak Lain a.
Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
b.
Diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk mempelajari dan mengkaji keadaan serta permasalahan yang ada kaitannya dengan sistem penggajian.
6
1.5. Kerangka Penulisan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
Pegawai Tetap
Tenaga Harian Lepas
(PNS)
(THL)
Analisis Kebijakan Reward dan Punishment
Cara Pengukuran Kinerja Pegawai Tetap dan THL
Evaluasi Sistem Penggajian
Gambar 1.1. Kerangka Penulisan Sumber : Penulis
7
