BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang potensinya harus dibina dan dikembangkan terusmenerus agar dapat melakukan fungsinya secara profesional (Sahertian, 2008: 1). Guru merupakan profesi yang menjadi salah satu komponen sumber daya pendidikan. Profesi selalu tumbuh dan berkembang yang memerlukan pelayanan. Guru merupakan titik sentral yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Kualitas guru menentukan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru membutuhkan orang lain yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang lebih dari guru berkaitan dengan tugas pendidikan dan pengajaran. Guru membutuhkan bantuan dari sesama rekan guru yang memiliki kelebihan dan saling bertukar ilmu pengetahuan. Guru membutuhkan bantuan kepala sekolah/madrasah dan pengawas yang secara struktural dianggap memiliki kelebihan dari guru. Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas
2 proses pembelajaran secara sistematis, kontinyu, dan komprehensif (Mukhtar dan Iskandar, 2009: 50-51). Pengawas sekolah/madrasah merupakan jabatan fungsional yang diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sedangkan standar pengawas sekolah dirinci dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Sebelum era reformasi, ketentuan mengenai pengawas sekolah/madrasah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen. PAN) Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 091/KEP/MENPAN/10/2001. Pengawas juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsinal Pengawas dan Angka Kreditnya, yang kemudian disempurnakan dengan Kepmendikbud Nomor 097/U/2001 (Fathurrohman dan Suryana, 2011: 141). Keputusan Menteri PAN Nomor 118 Tahun 1996, menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah (pasal 1 ayat 1). pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah/madrasah
3 tertentu yang ditunjuk (Pasal 3 ayat 1). Pada peraturan Kepmen PAN tersebut, pengawas sekolah berasal dari PNS dan tidak ada kualifikasi atau latar belakang apakah dari guru atau kepala sekolah/madrasah. Definisi pengawas sekolah menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berbeda sedikit dengan Keputusan Menteri PAN Nomor 118 Tahun 1996. Menurut Permendiknas tersebut, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan adalah berstatus guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta telah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah pengawas pendidikan agama adalah guru agama berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah (Bab I pasal 1 ayat 9). Pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Agama, pengertiannya menurut Paraba (1999: 51-52) menjadi spesifik sebagai berikut: pengawas
4 pendidikan agama Islam adalah pengawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama, yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengawas Pendidikan Agama Islam sebelum melaksanakan tugas kepengawasan baik secara kelompok atau secara indiviual wajib menyusun rencana program pengawasan sesuai kondisi obyektif madrasah binaanya masingmasing. Program pengawasan terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan; (b) program pengawasan semester; (c) rencana kepengawasan akademik (RKA) dan rencana kepengawasan manajerial (RKM). Semua program pengawasan sekurangkurangnya memuat aspek/masalah tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (tehnik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan (Dirjen.Pendis, 2010: 4-6). Program pengawasan pada madrasah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas dalam kurun waktu (satu periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas harus mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Berdasarkan survei awal program kerja kepengawasan yang disusun oleh pengawas belum terarah dan tidak berkesinambungan dari tahun ke tahun atau
5 dari semester ke semester dan realita di lapangan pengawas belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan supervisi lebih terfokus pada supervisi administrasi yang harus dibuat guru maupun kepala madrasah. Supervisi yang diadakan oleh pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah belum menyentuh substansi kepengawasan dan pembinaan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sebagai upaya peningkatan potensi guru dan mutu pendidikan. Sering terdengar pengawas datang ke madrasah, duduk dan berbicara di ruang kepala, mengisi buku tamu atau laporan supervisi walaupun jarang bahkan tidak pernah ke kelas untuk melihat atau memonitor guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Padahal pengawas diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bisa meningkatkan motivasi atau semangat para guru agar tidak patah arang dalam mencoba menerapkan konsep, metode, gagasan, pengetahuan, dan keterampilan mereka di kelas. Seorang pengawas harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang utuh serta komperehensif, juga profesional dalam menjalankan perannya sebagai penjamin terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas di madrasah. Kinerja pengawas pendidikan agama Islam yang profesional akan tampak dari unjuk kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Prestasi kerja dan hasil kerja yang baik, akan berdampak pada peningkatan kualiatas guru dan prestasi/mutu madrasah binaannya. Kinerja pengawas juga akan nampak secara tidak langsung dalam mengupayakan bagaimana kepala madrasah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.
6 Mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasahnya melalui programprogram yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Pengawasan atas pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam di madrasah yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam adalah proses kagiatan pengamati, membandingkan, dan mengarahkan atau mempengaruhi serta menilai pelaksanaan tugas guru madrasah sesuai dengan volume dan frekuensi yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas masih bersifat memantau dan lebih cenderung menyalahkan guru tanpa ada solusi yang diberikan. Pembinaan lebih menekankan pada pengawasan administrasi dari pada subtansi pendidikan. Oleh karena itu, kedatangan seorang pengawas ke madrasah lebih banyak dirasakan oleh guru sebagai kedatangan seorang petugas yang ingin mencari kesalahan. Sehingga apabila ada seorang pengawas datang berkunjung ke madrasah/kelas, guru cenderung takut karena merasa akan dicari kesalahannya tanpa ada solusi yang diberikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam pada madarasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo cukup menarik untuk diteliti, karena mata pelajaran pendidikan agama Islam pada madrasah tidak sama sebagaimana di sekolah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam pada madarasah dibagi menjadi empat macam mata pelajaran agama terdiri dari al qur’an hadits, akidah akhlak, fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam (Depag.Prov.Jatim, 2009: 46). Masing-masing mata pelajaran tersebut membutuhkan satu orang guru bidang studi, maka pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah tidak hanya
7 membina dan mengawasi satu orang guru sebagaimana di sekolah tetapi harus membina empat orang guru agama sesuai mata pelajaran yang diampu. Berdasarkan pengamatan penulis diperoleh informasi bahwa masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah, antara lain: 1) program kerja yang ada belum sepenuhnya dijabarkan secara rinci sesuai dengan uraian tugas masing-masing, 2) terdapat pengawas yang berperilaku santai serta kurang proaktif sehingga hasil kerjanya kurang optimal, 3) banyak pengawas melaksanakan tugasnya dengan pola-pola lama tanpa memperhatikan kemajuan pendidikan, sehingga terkesan tidak
memberikan
bimbingan
kepada
guru
untuk
meningkatkan
mutu
pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Disadari sepenuhnya bahwa masalah-masalah ini sebagian berkaitan dengan
faktor
manusia
sebab
manusia
merupakan
unsur
kunci
dari
keberlangsungan suatu organisasi. Baik buruknya kinerja pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah ditentukan oleh sejauhmana prestasi kerja atau kinerja dari masing-masing pengawas pendidikan agama Islam yang bertugas di lapangan. Diharapkan dengan adanya perbaikan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah, maka tugas-tugas yang dibebankan oleh Pemerintah (pejabat yang berwenang) dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Selain itu pengawas datang ke madrasah sering tidak membawa konsep yang jelas tentang segi/sisi apa yang harus diawasi atau dibina baik pada guru maupun kepala madrasah dan tidak ada tindak lanjut dari temuan-temuan di lapangan. Kondisi atau keadaan di atas akan mempengaruhi kualitas guru dan
8 pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan akan berujung pada penurunan kualitas pendidikan di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo. Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai bahan perbaikan secara obyektif. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan supervisi, dengan mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Supervisi Oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Probolinggo”.
B. Rumusan Masalah Menghindari meluasnya ruang lingkup penelitian, diperlukan pembatasan permasalahan dengan mengacu pada uraian sebelumnya, antara lain latar belakang masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam terhadap kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo ? 2. Bagaimana implikasi pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam terhadap kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo ? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo ?
9 C. Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam pada kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo; 2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam terhadap kegiatan belajar mengajar di MI Kota Probolinggo; 3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam pada kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo. D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini diperoleh gambaran pelaksanaan supervisi oleh pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah umumnya dan MI Muhammadiyah Kota Probolinggo khususnya. 2. Kegunaan Praktis Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah: a. Bagi pengawas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menyiapkan perangkat kepengawasan dan penetapan model pembinaan serta layanan supervisi terhadap guru mata pelajaran agama Islam.
10 b. Bagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo atau Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengangkatan pengawas madrasah/sekolah dan mengevaluasi pelaksanaan supervisi oleh pengawas.
E. Definisi dan Batasan Istilah Guna menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memandang perlu mempertegas definisi terhadap beberapa istilah tertentu sebagai berikut: 1. Supervisi Supervisi adalah usaha-usaha pengawas dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan pembinaan terhadap guru sebagai perbaikan menuju peningkatan kualitas dan profesionalitas kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini membatasi kegiatan supervisi meliputi: manajerial dan akademik 2. Kegiatan belajar mengajar Kegiatan belajar mengajar adalah segala aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Penelitian ini membatasi kegiatan belajar mengajar (KBM) meliputi : persiapan KBM dan KBM di kelas. 3. Pengawas Pendidikan Agama Islam Pengawas pendidikan agama Islam adalah pengawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama
yang diberi tugas, tanggung jawab, dan
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
11 pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah (Paraba, 1999: 5). 4. Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah adalah satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar (SD) dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam (PMA No. 2 Tahun 2012, Bab I Pasal 1 ayat 1). Penelitian ini membatasi kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah Kota Probolinggo 5. Implikasi Implikasi
adalah
dampak
positif
pelaksanaan
supevisi
terhadap
peningkatan motivasi guru dan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini membatasi implikasi pada peningkatan peran supervisor dan peningkatan kesiapan madrasah dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
