1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pada umumnya tujuan utama perusahaan profit eriented adalah
menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat
untuk setiap
periode,
dimana
hal
ini dimaksudkan untuk
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai alternatif diantaranya dengan menekan atau menghemat biaya-biaya. Sesuai dengan kebijakan ekonomi di Indonesia saat
ini
yaitu
meningkatkan penghasilan atau pemasukan bagi negara dari sektor pajak, maka berbagai peraturan dan ketetapan baik itu perubahan dari peraturan yang lama maupun munculnya peraturan baru telah dikeluarkan untuk mamacu pendapatan dari sektor pajak bagi pemerintah. Salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan, karena selain pajak penghasilan merupakan pendapatan negara yang didapat secara rutin dan pajak penghasilan juga merupakan sumber pendapatan terbesar. Dalam perpajakan khususnya pajak penghasilan, laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dipotong pajak untuk disetor kepada pemerintah sebagai pemasukan bagi negara. Dampak kebijakan perpajakan
2
tersebut dalam dunia usaha, khususnya pajak penghasilan merupakan beban bagi perusahaan, karena semakin besar laba/penghasilan kena pajak (PKP), semakin besar pula pajak penghasilan terutang. Oleh karena itu agar tujuan perusahaan tercapai yakni memperoleh laba setinggi mungkin, maka perusahaan berupaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui perencanaan pajak (tax planning). Pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khususnya, dalam menyelenggarakan pembukuan menggunakan suatu alat yang disebut akuntansi. dan pencatatan secara akuntansi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (PSAK). Namun untuk perhitungan pajak yang akan disetorkan pada negara harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Adanya koreksi fiskal yang menimbulkan perbedaan pada penghasilan kena pajak membuat para wajib pajak untuk berupaya meminimalkan pajak. Dan itu merupakan hal yang logis bila para wajib pajak berusaha meminimalkan penghasilan dengan mempertahankan laba komersil. Untuk meminimalkan pajak
3
yang harus dibayar, ada kecenderungan para wajib pajak untuk melakukan tax planning atau perencanaan pajak yang salah satunya adalah berencana menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya dengan tujuan dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak penghasilan yang dibayar akan menjadi lebih kecil. Sistem yang digunakan pemberi kerja, perusahaan dan penyelenggara kegiatan dalam melakukan pembayaran penghasilan untuk pegawainya itu tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Apakah akan ditanggung pemberi kerja atau akan berupa tunjangan, yang tentunya akan disesuaikan dengan sarana manajemen pajak, yaitu penghematan dalam pajak penghasilan dimana pengaturan pada pajak penghasilan tersebut ditujukan pada komponen-komponen yang terdiri atas: penghasilan, biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan dan tarif pajak. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan pegawai berupa PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, maka jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayar perusahaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan tidak boleh untuk menguragi penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak badan. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan pegawai berupa pemberian tunjangan pajak, maka tunjangan tersebut akan menambah unsur biaya gaji dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP wajib pajak badan dan secara otomatis pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil. Kebijakan pajak penghasilan pegawai PPh pasal 21 berupan pemberian tunjangan pajak yang
4
besarnya sebagian maupun seluruhnya dari jumlah pajak terutang dalam penghitungannya dapat menerapkan metode gross up, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah pajak terutang Penerapan kebijakan pajak penghasilan pegawai baik berupa PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan maupun berupa pemberian tunjangan pajak akan mempengaruhi besarnya laba fiskal atau PKP wajib pajak badan, sehingga akan mempengaruhi pula jumlah PPh badan terutang. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 berupa tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. Penelitian sebelumnya mengenai tunjangan pajak dengan metode gross up pernah dilakukan oleh Leo Sanjaya Gunawan; Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra pada tahun 2004 dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Gross Up dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Suatu Cara Untuk Penghematan (Efisiensi) Pajak Penghasilan Pada PT XYZ di Surabaya”. Dari hasil penelitiannya yang dilakukan melalui analisis data, disimpulkan bahwa penerapan metode gross up dalam memberikan tunjangan pajak bagi pegawai tetap sebagai suatu cara untuk menurunkan jumlah PPh perusahaan dapat dinilai efisien jika dilihat dari sudut pandang jumlah PPh perusahaan setelah adanya penerapan metode gross up. Tetapi selain itu, penerapan metode gross up juga dapat dinilai tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai
5
tunjangan pajak bagi pegawai tetap dengan jumlah penurunan PPh perusahaan yang diperoleh. Alasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut antara lain: 1.
Penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis data mengenai penerapan metode gross up dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai suatu cara untuk penghematan (efisiensi) pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini selain akan melakukan analisis data juga akan dilakukan analisis statistik untuk menunjukkan signifikan atau tidak signifikan pengaruh tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up terhadap pajak penghasilan badan.
2.
Penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis data terhadap sampel selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2002 dari jumlah populasi 21 tahun (tahun 1983 sampai tahun 2004). Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel selama 3 (tiga) yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, sehingga diharapkan akan menunjukkan hasil penghematan pajak yang signifikan dan dapat mewakili sejumlah populasi. Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross Up Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan.”
6
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, identifikasi masalah dari
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana penghitungan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
2.
Bagaimana efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
3.
Seberapa besar pengaruh tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up terhadap efisiensi pajak penghasilan badan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui bagaimana penghitungan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
4.
Untuk mengetahui efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
2.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up terhadap efisiensi pajak penghasilan badan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
7
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan
kegunaan sebagai berikut : 1.4.1
Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan masalah dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: a.
Bagi Penulis Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai pengaruh tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up terhadap efisiensi pajak penghasilan badan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan serta dapat melengkapi bahan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
b. Bagi Perusahaan 1.
Dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak terutama dalam pelaksanaan pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up serta efisiensi pajak penghasilan badan.
8
2.
Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak, antara lain melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up untuk meminimalkan (efisiensi) pajak penghasilan badan.
c.
Umum Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up dan efisiensi pajak penghasilan badan.
1.4.2
Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan wawasan ilmu
pengetahuan dan melihat relevansi dari realitas empiris yang terjadi pada tunjangan pajak penghasilan dengan menggunakan metode gross up sebagai umpan balik efisiensi pajak penghasilan badan.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
yang berlokasi di Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur-Purwakarta, Telp. (0264) 201972. Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan selesai.
