Al-Buhuts ISSN E ISSN X Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman

Al-Buhuts ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 134-150 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab

PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Mahfiza Mahfiza81@ gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Prosedur Operasi Standar BLU, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencapaian Efektivitas Penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo. Pnegumpulan data melalui daftar pertanyaan yang di uji melalui dua tahap yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk setiap item pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Sistem Pengelolaan Keuangan (X) yangmeliputi : Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalosebesar90,7% dan selebihnya9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya pengawasan keuangan dan evaluasi kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo. Sistim Pengelolaan Keuangansecara parsial yang meliputi : a. Perencanaan dan Penganggaran (X1),secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 17,5%. b. Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 20,1%. c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 76,1%. Kata kunci : Sistem Pengelolaan Keuangan, Efektivitas Pengganggaran. 1.1 Latar Belakang Masalah

134

Mahfiza

Sistem pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi menjadi hal yang sangat penting, karena akan memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi atau lembaga yang ada. Khususnya di lembaga pemerintah, yang sepenuhnya mengelola uang Negara atau uang rakyat, maka otomatis sistem pengelolaannyapunharus optimal dan berdampak pada tujuan lembaga dimaksud. Badan Layanan Umum (BLU) adalah salah satu sistem baru dalam pengelolaan keuangan bagi lembaga pemerintah, mulai dari unit – unit kerja pemerintah daerah seperti Rumah Sakit, lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga – lembaga lain yang memberikan pelayanan kepada publik, dengan demikian harapannya adalah kualitas pelayanan yang optimal. Bila mencermati undang-undang bidang keuangan negara (UU No. 17 2003, UU No I 2004 dan UU No 15 2004) merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan.Enterprising the government adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik menuju profesionalisme yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dalam penganggaran di lingkungan pemerintah.Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam segala aktivitasnya. Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi satuan – satuankerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Perguruan Tinggi adalah bagian dari lembaga pelayanan publik, yang dalam pengelolaan keuangan tetap mengacu pada ketentuan UU Perbendaharaan Negara.Wacana tentang pengelolaan perguruan tinggi yang mengarah ke BHP (Badan Hukum Perguruan Tinggi) kini ditiadakan, dan mengarah pada pengelolaan keuangan yang berorientasi layanan umum atau biasa dikenal dengan Badan Layanan Umum.Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di perguruan tinggi, tentunya memiliki implikasi penting bagi sistem akuntansi dan keuangan organisasi. Termasuk pula dalam proses penganggaran sebagai salah satu elemen dalam pengelolaan keuangan.Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diusung sebagai prinsip penting yang harus dikedepankan, menuntut lembaga publik dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mereformasi sistem dan redesigning pola-pola keuangan lembaga dengan dukungan infrastruktur dan

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab

135

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Teknologi Informasi (TI), sebagai senjata ampuh dalam menciptakan informasi termasuk informasi akuntansi dan keuangan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan trust dari masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan, sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), konsekunsinya pola-pola lama dalam penganggaran dalam organisasi harus dirubah dengan pola penganggaran baru yang lebih detil dan akurat. Mengingat sistem pengelolaan keuangan BLU ini lebih mengedepankan kinerja yang efektif, transparasi dan akuntabel. Orientasi dari BLU ini adalah merubah paradigma penganggaran dan mempersiapkan infrastruktur yang dapat mendukung terciptanya informasi anggaran yang terpercaya serta bagaimana mengaitkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai acuannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) hal sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayananpublik, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifikmengenai unit lembaga yang melakukan pelayanan kepada masyarakatyang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disiniantara lain lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, rumah sakitdanlain – lain. Salah satu target dari Perguruan Tinggi Negeri saat ini adalah kualitas pelayanan yang baik. Ini menjadi salah satu indikator untuk menilai bahwa perguruan tinggi tersebut masuk dalam perguruan tinggi yang baik. Sejauh ini, dibeberapa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sebagian besar telah menggunakan BLU sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan kinerja perguruan tinggi memenuhi tuntutan tersebut di atas. Universitas Negeri Gorontalo telah mendapat persetujuan untuk menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari Menteri Keuangan dengan SK Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009.Penerapan BLU di Satker Universitas Negeri Gorontalo menuntut perubahan yang baik dalam pengelolaan keuangan antara lain adalah bagaimana mengoptimalkan dan mengefisiensi pelaksanaan anggaran untuk menunjang operasional dan kegiatan akademik Perguruan Tinggi. 1.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahi pengaruh Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi

136 Jurnal Al- Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X

Mahfiza

Standar BLU (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian Efektivitas anggaran (Y) Universitas Negeri Gorontalo. 2. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar BLU(X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian Efektivitas anggaran (Y) Universitas Negeri Gorontalo. 1.3 Kajian Pustaka A. Pengertian Efektivitas Anggaran Djumhana (2007 : 53) antara lain menjelaskan bahwa Efektivitas yaitumenggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.Demikian pula Haryanto (2007 : 91) antara lain mengemukakan bahwa Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Mardiasmo (2009:132) memberikan konsep bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakanhubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dalam konsep value of money, efektivitas merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan atau sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. (Abdul Halim, 2004 : 74) B. Definisi Anggaran Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secarakuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yangmencakup jangka waktu satu tahun Mulyadi (dalam Halim, 2001:65).Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenaiestimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yangdinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses ataumetode untuk mempersiapkan suatu anggaran.


137

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Sedangkan Anggaran menurutSupriyono (dalam Oktavia, 2009) merupakan suatu rencana terinci yangdinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimanasumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentuumumnya satu tahun. C. Pengelolaan Anggaran Reformasi di bidang Keuangan Negara, dengan terbitnya UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menawarkan suatu konsep baru dalam pengelolaan anggaran suatu instansi yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan publik, yang dinamakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Nomor 1/2004 adalah sebagai berikut : “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Selanjutnya pasal 68 menjelaskan : 1. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. 3. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. 4. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Apabila dikelompokkan Badan Layanan Umum (BLU) terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:


Mahfiza

1. Badan Layanan Umum (BLU) yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran dan lain-lain. 2. Badan Layanan Umum (BLU) yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet). 3. Badan Layanan Umum (BLU) yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai. Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah PP Nomor 23 Tahun 2005 yang mengatur lebih rinci tentang : Ketentuan Umum; Tujuan dan Asas; Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan; Standar dan Tarif Layanan; Pengelolaan Keuangan; Tata Kelola; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Halhal menarik yang terdapat dalam PP tersebut, beberapa diantaranya mungkin merupakan hal baru dalam pengelolaan suatu instansi pemerintah, yang sekaligus juga mencerminkan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)adalah : 1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. 2. Badan Layanan Umum menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). 3. Badan Layanan Umum menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis tersebut. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN. 4. Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya. 5. Standar pelayanan minimum dimaksud dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU. 6. Standar pelayanan minimum dimaksud harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 7. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.


139

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo 8. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana 9. Tarif layanan dimaksud diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya. 10. Usul tarif layanan dan menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya. 11. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN diberlakukan sebagai pendapatan BLU. (tambahan sumber pembiayaan dari APBN tetap dimungkinkan). 12. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. 13. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. 14. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. 15. Pendapatan dimaksud dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran BLU. 16. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada Menteri Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya 17. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. 18. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari pegawai negeri sipil dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 19. Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. 20. Remunerasi dimaksud ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/pimpinan lembaga, sesuai dengan kewenangannya. D. Pengelolaan Keuangan BLU Dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diperlukan Perencanaan yang matang, sehingga dari perencanaan tersebut pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum dan


Mahfiza

menghasilkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang transparan dan akuntabel.

1. Perencanaan dan Penganggaran Sebagaimana instansi pemerintah yang lain, Badan Layanan Umum juga diwajibkan menyusun perencanaan strategis lima tahunan danrencana kerja dan anggaran tahunan yang disebut dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Dalam menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan, Badan Layanan Umum mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra KL). Sedangkan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, Badan Layanan Umum mengacu kepada rencanastrategis bisnis. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, perkiraan harga,anggaran, serta prognosa laporan keuangan. Rencana Bisnis Anggaran juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana bisnis anggaran tersebut disusun dengan menganut polaanggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.Rencana Bisnis Anggaran merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA-BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuanpendapatan yang diperkirakan akanditerima masyarakat, badan laindan APBN. Dalam hal BLU pemerintah daerah atau dalam hal ini Perguruan Tinggi ditunjuk sebagaipelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, prosespengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkanketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Badan Layanan Umum(BLU) mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada menteri/pimpinanlembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL,rencana kerja dan anggaran lembaga, atau rancangan anggaran belanja disertaidengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaranyang akan dihasilkan. RBA-BLU yang telah disetujui olehmenteri/pimpinan lembaga diajukan kepada MenteriKeuangan, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran. 2. Prosedur Operasi Standar RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling sedikit mencakup: a. seluruh pendapatan dan belanja,


141

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo b. proyeksi arus kas, c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan olehBLU. Dalam pengelolaan anggaran BLU setiap Fakultas dan Unit diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran dengan acuan RKAKL yang telah diterbitkan untuk dikelola.Semuanya tercakup pada Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (BLU) dimana semua bendahara Fakultas dan Unit berperan penting dalam pengelolaan anggaran tersebut. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, menjadidasar bagi BLU untuk menarik dana yang bersumber dariAPBN. BLU berhak menarik dana secara berkala sebesar selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran setiap Bendahara Fakultas dan Unit bertanggung jawab untuk melaporkan semua pengeluaran yang telah digunakan untuk selanjutnya diverifikasi untuk selanjutnya diproses dalam penerbitan Surat SP2D. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementeriannegara/lembaga/SKPD/ pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan pertanggung jawaban, BLU menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia. Sesuai ketentuan yang berlaku, kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan pemerintah pusat maka Laporan keuangan yang disajikan harus dikonsilidasi sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara. Karena laporan keuangan Kementerian Negara disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah maka laporan keuangan BLU harus di konversi ke dalam akun-akun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. E Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dimaksudkan adalah untuk mengetahui alur dalam penelitian ini..Oleh karena itu penulis menuangkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :


Mahfiza UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

(X)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (X1)

PROSEDUR OPERASI STANDAR BLU (X2)

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

(X3)

EFEKTIVITAS AGGARAN (Y)

Gambar 2.3 : Kerangka Berpikir 1.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan A Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan path analysis (analisis jalur). Adapun hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Adalah sebagai berikut : Tabel 4.10 Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan Besarnya Pengaruh variabel X terhadap Y Pengaruh Variabel X Terhadap Y X1,X2,X3ÆY X1 Æ Y X2 Æ Y X3 Æ Y

Besarnya Nilai Pengaruh 0,907 0,175 0,201 0,761

Nilai Sig 0,000 0,018 0,019 0,000

Crombact Alpha 0,05 0,05 0,05 0,05

Hasil Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan

Kesimpulan Diterima Diterima Diterima Diterima

Sumber : Hasil Olahan Data Tahun 2015 dengan SPSS 20 For Windows


143

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Berdasarkan tabel yang tunjukkan di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien pengaruh Sitem Pengelolaan Keuangan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar BLU (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas Penganggaran (Y) di Universitas Negeri Gorontalo sebesar 0,907 (90,7%) pada taraf uji signifikansi 5% dimana nilai sig. < nilai Alpha (α) = 0.000 < 0.05. Secara parsial pengaruh sub variabel Perencanaan dan Penganggaran (X1) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran di Universitas Negeri Gorontalo sebesar 0,175 (17,5%) pada taraf uji signifikansi 5% dimana nilai sig. < nilai Alpha (α) = 0.018 < 0.05. Begitupula pengaruh sub variabel Prosedur Operasi Standar BLU (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) di Universitas Negeri Gorontalo sebesar 0,201 atau (20,1%,) pada taraf uji signifikansi 5% dimana nilai sig. < nilai Alpha (α) = 0.019 < 0.05. Adapun sub variabel Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) di Universitas Negeri Gorontalo sebesar 0,761 atau (76,1%) dimana nilai sig. < nilai Alpha (α) = 0.000 < 0.05. Dengan demikian dari hasil pengujian statistik secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini terbukti dapat diterima. Berdasarkan olahan data dan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.12 di atas, maka koefisien jalur dari variabel X1, X2 dan X3 serta variabel luar terhadap variabel Y dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : ε X1 0,175

0,093

0,499

X2

0,209

0,201

Y

0,538

0,761

X3


Mahfiza

Gambar 4.1 Koefisien Jalur variabel X1,X2,X3, dan variabel lain terhadap variabel Y Dari gambar di atas, dapat dibuatkan persamaan structural jalur sebagai berikut : Y = -0,185 + 0,175 X1 + 0,201 X2 + 0,761 X3+0,093e R square = 0,907 Dari persamaan struktural jalur diatas, maka secara sistematis pengaruh variabel Sistim Pengelolaan Keuangan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar BLU (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) baik secara Simultan maupun secara parsial terhadap Efektivitas Penganggaran dapat dijabarkan pada tabel 4.13 berikut : Tabel 4.11

Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur Pengaruh Lansung, Tidak Lansung dan Pengaruh Total Variabel X Terhadap Y Pengaruh Kausal Total Pengaruh Tidak Lansung Variabel Lansung X1 terhadap Y 0,175 0,175 atau 17,5,% X2 terhadap Y 0,201 _ 0,201 atau 20,1% X3 terhadap Y 0,761 _ 0,761 atau 76,1% X1,X2,X3 terhadap Y 0,907 atau 90,7% Pengaruh Variabel Lain/Variabel Luar 0,093 atau 9,3% yang tidak diteliti Sumber : Olahan data dengan SPSS 20 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil data statistik dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan di atas, maka dapat dijelaskan masing-masing hipotesis sebagai berikut : a. Hipotesis 1 : Sistem Pengelolaan Keuangan (X), Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Efektivitas Penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo. Besarnya pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan berkonstribusi terhadap Efektivitas Penganggaran adalah sebesar 90,7% , hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran pada BLU Uiversitas Negeri Gorontalo berjalan dengan baik karena telah dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang sesuai dengan prosedur operasi standar Badan Layanan umum yang telah diatur oleh kementerian keuangan. Dari hasil


145

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo pengelolaan anggaran bendahara fakultas dan unit, dilaporkanlah seluruh pengeluaran yang telah digunakan dalam sebuah laporan keuangan kepada kementerian negara dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimana dalam penyusunan anggaran wajib mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan yang mampu memberikan pencitraan publik yang baik. Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan secara penuh aktivitas Universitas termasuk unit-unit didalamnya dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh para penyumbang, kreditur, donator dan pihak lain serta untuk mempertannggungjawabkannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun variabel lain yang tidak diteliti secara mendalam dan ikut mempengaruhi penelitian ini sebesar 9,3 % adalah Pengelolaan keuangan pada BLU yang juga merupakan kewenangannya yakni pengawasan keuangan dan evaluasi kinerja b. Hipotesis 2 : Perencanaan dan Penganggaran (X1) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Berdasarkan hasil olahan data, kosntribusi yang diberikan atas pengaruh perencanaan dan penganggaran (X1) terhadap Efektivitas Penganggaran(Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 0,175 atau 17,5% dengan probabilitas nilai sig = 0,018 < 0,05. Hasil tersebut menggambarkan bahwa perencanaan strategis yang disusun oleh Badan Layana Umum telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra KL) dan Rencana Strategi Bisnis dengan muatan asumsi makro dan mikro yang terukur sehingga sangat menunjang efektivitas penganggaran di Universitas Negeri Gorontalo Laila S.Nasution (2012;20) Pengelolaan dana perguruan tinggi memerlukan model pengelolaan yang lebih tepat, akurat dan informatif agar dapat mengelola dana yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efektif dan efisien serta senantiasa mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan.


Mahfiza

c. Hipotesis 3 : Prosedur Operasi Standar BLU (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum memberikan konstribusi sebesar 20,1% dengan probabiltas(sig) 0,019 < 0.05 tehadap Efektivitas Penganggaran . konstribusi tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Universitas Negeri Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantm dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan berhak mengelola dana sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, sehingga secara otomatis dapat diefektifkan anggaran yang dikeluarkan. Menurut buku pedoman Pola Tata Kelola Universitas Negeri Gorontalo tahun 2008, Standar Operasional prosedur dimaksudkan sebagai panduan seragam bagi pihak pengelola keuangan, bertujuan untuk memahami alur proses kegiatan operasional, pencatatan, bahan evaluasi suatu proses, meningkatkan tata kelola keuangan yang baik secara efisien, efektif transparan danakuntabel serta mengembangkan sistem pengendalian Intern bidang keuangan secara berkesinambungan . Hipotesis 4 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo d. Berdasarkan hasil olahan data, kosntrbusi yang diberikan atas pengaruh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan(X3) terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo adalah sebesar 76,1%. dengan probabilitas nilai sig. < nilai Alpha (α) = 0.000 < 0.05. konstribusi variabel X3 ini memberikan pengaruh yang dominan karena laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban perguruan tinggi dan merupakan acuan untuk mengetahui kemajuan suatu perguruan tinggi. kekayaan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo adalah merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan pemerintah pusat./kementerian negara. Salah satu bentuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum, menurut Laila S.Nasution (2012;24) adalah laporan belanja BLU yang terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan sumber struktur biaya yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran yang pengelolaanya bersifat fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran sesuai


147

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo dengan praktek bisnis yang sehat. Pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA sehingga kalau belanja melampauhi ambang batas RBA, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk BLU, dan jika terjadi kekurangan anggaran, dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan lembaga/Rektor.

1.5 . Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistim Pengelolaan Keuangan (X) yang meliputi : Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo . Sebesar 90,7%. dan selebihnya 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya pengawasan keuangan dan evaluasi kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo 2. Sistim Pengelolaan Keuangan (X) yang meliputi : d. Perencanaan dan Penganggaran (X1),secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 17,5% e. Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 20,1% f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 76,1%


Mahfiza

DAFTAR PUSTAKA Ami Oktaviana, 2010, Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) Dalam Menunjang Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat), Bandung Depkeu., 2006. Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.Departemen Keuangan Republik Indonesia.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006. Jakarta. Depkeu., 2006. Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 10/PMK.02/2006. Jakarta Depkeu., 2006. Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.Peraturan Meteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006. Jakarta Halim, Abdul. 2004, Akuntansi Keuangan Daerah; Penerbit Salemba Empat, Jakarta. _____________, 2004.Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat,Jakarta. IAI. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta Joko Supriyanto dan Suparjo, “Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat”, disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laila S.Nasution, 2012, Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Sebelum dan Sesudah Terbitnya PP No.66 Tahun 2010, Medan Mardiasmo,2004.,Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI _________., 2002.Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah; Edisi Dua Penerbit Andi Ofset, Yogyakarta _________., 2003.Akuntansi Sektor Publik; Yogyakarta:PenerbitAndi Ofset __________., 2009. Akuntansi Sektor Publik.Andi.Yogyakarta.


149

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo Pemerintah RI., 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Ridwan.2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.Bandung: Alfabeta Supriyanto, Djoko dan Suparjo, “Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas UnitPelayanan Masyarakat”, disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo SK No. 289/UN47.A2/KU/2011


Al-Buhuts ISSN E ISSN X Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman

Recommend Documents