41819.pdf

16/41819.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf


16/41819.pdf

47

BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 1.

Deskripsi Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau merupak:an salah satu kota setingkat kabupaten yang

letak:nya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Letak: astronomi Kota Lubuklinggau berada antara 102° 40' 00" - 103° 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3° 4' 10" - 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS). Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas pennukaan laut. Secara administratif Kota Lubuklinggau mempunyai batas-batas sebagai berikut: - 8ebelah Utara

berbatasan dengan

Kecamatan

BKL. Ulu Terawas,

Kabupaten Musi Rawas - Sebelah Timur

berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

- Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu

- Sebelah Barat

berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau, wilayah administrasi Kota Lubuklinggau meliputi empat kecamatan,

yaitu

Kecamatan Lubuklinggau

Barat,

Lubuklinggau

Timur,

Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan. Empat kecamatan tersebut


16/41819.pdf

membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 kelurahan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 telah ditetapkan Perda Lubuklinggau No. 180 dan Perda Lubuklinggau No. 181 Tahun 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan. Dimana jumlah kecamatan dari 4 menjadi 8 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 49 menjadi 72 kelurahan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kerangka itulah maka ditetapkan visi, misi dan program kerja Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Adapun visi Kota Lubuklinggau adalah "Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Yang Unggul Untuk Menjadi Role-Model Masyarakat Madani". Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Lubuklinggau tersebut ditempuh lima misi pembangunan, yaitu: 1.

Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas;

2.

Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial; 48


16/41819.pdf

3.

Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

4.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik; Agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lubuklinggau

terwujud maka diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Salah satunya adalah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diman untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain, sebagai berikut: 1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

2.

Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungrut bagi hasil dana perimbangan;

3.

Membentuk perusahaan daerah (BUMD) pelayanan masyarakat yang berorientasi pada keuntungan yang selain menjrunin kelangsungan dan pengembangan BUMD tersebut, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

4.

Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;

5.

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

6.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;

7.

Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 49


16/41819.pdf

8.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.

Deskripsi Objek Penelitian Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di

bidang pendapatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau maka untuk melaksanakan tugas pokok, dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pendapatlill;

b.

Penyusunan rancangan kerja di bidang pendapatan daerah;

c.

Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pendapatan daerah;

d.

Pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;

e.

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;

f.

Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g.

Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;

h.

Pengelolaan ketatausahaan dinas pendapatan daerah;

1.

Pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daeral1;

J.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan daerah;

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 50


16/41819.pdf

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari: a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan: 1. Sub bagian umum dan kepegawaian; 2. Sub bagian keuangan; dan 3. Sub bagian program, monitoring dan evaluasi.

c.

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan: 1. Seksi pendataan dan pengolahan data; 2. Seksi pemeriksaan dan penetapan; dan 3. Seksi pemantauan, pengembangan dan penyuluhan.

d.

Bidang Penagihan, Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan: 1. Seksi penagihan, monitoring dan evaluasi; 2. Seksi pertimbangan dan keberatan; dan 3. Seksi pembukuan, pelaporan dan verifikasi.

e.

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan: 1. Seksi bagi hasil pajak; 2. Seksi bagi hasil bukan pajak; dan 3. Seksi penerimaan lain-lain.

f.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan: 1. Seksi pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB; 2. Seksi pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB; dan 3. Seksi pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB.

g.

UPTD; dan 51


16/41819.pdf

h.

Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun penjabaran uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1.

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2.

Sekretariat

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyusunan

dan

pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a Penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok sub bagian dibawah sekretariat sebagai berikut: ( 1) Sub bagian umum dan kepegawaian dan perlengkapan, mempunyai tugas sebagai berikut: 52 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

a. Menyustm rencana program, kegiatan dan pettmjuk teknis urusan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; b. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; c. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas; d. Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub bagian keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis, administrasi urusan keuangan dinas; b. Melaksanakan

rencana,

program

dan

petunjuk

teknis

serta

administrasi keuangan dinas; c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran; d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dinas; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan

53 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

f.


(3) Sub bagian program, monitoring dan evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi; b. Melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi; c. Melaksana.kan Akuntabilitas

penghimpunan Kinerja

Instansi

bahan

penyusunan

Pemerintah

(LAKIP),

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan pelaksanaan tugas dinas lainnya. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan e. Melaksana.kan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengembangan, penyuluhan, pendataan dan pengolahan data, pemeriksaan dan penetapan terhadap subjek dan objek pajak. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; 54


16/41819.pdf

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah membawahi tiga seksi dengan tugas sebagai berikut: (l)Seksi pendataan dan pengolahan data, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun renca11a program keija da.."I kegiatan pengolahan data dan memantau pelaksanaannya serta menyusun petunjuk teknis di bidang pengolahan data; b. Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak

serta

melakukan

pemeriksaan

ke

lapangan/lokasi

dan

melaporkan hasilnya; c. Melakukan koordinasi dengan unit keija te1kait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (2)Seksi pemeriksaan dan penetapan, mempunyai tugas sebagai berikut:


55

16/41819.pdf

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan penetapan pajak dan retribusi daera.h; b. Melaksanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis penetapan pajak dan retribusi daerah; c. Melakukan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi/unit kerja lain sesuai dengan tugas fungsinya; d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penetapan; e. Menyusun dan menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas; dan f.


(3)Seksi pemantauan, pengembangan dan penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mcnyusun rencana program

keija dan kegiatan pemantauan,

penelitian, pengkajian pengembangan dan penyuluhan dan mem&""ttau pelaksanaanya; b. Melakukan kocrdinasi dengan unit keija terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan pajak dan retribusi; d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


56

16/41819.pdf

4.

Bidang penagihan dan pembukuan pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penagihan, monitoring, melakukan pertimbangan dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang

penagihan

dan

pembukuan

pajak

dan

retribusi

daerah

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang penagihan dan pembukuan pajak dan retribusi daerah membawahi tiga seksi dengan tugas sebagai berikut: (l)Seksi penagiahn, monitoring dan evaluasi, mempunyru tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana program keija dan kegiatan penagihan dan monitoring serta memantau pelaksanaannya; b. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;


57

16/41819.pdf

c. Melakukan koordinasi dengan unit ketja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan tugas; dan f.


(2)Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pertimbangan dan keberatan serta memantau pelaksanaannya; b. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah; c. Melakukan kocrdinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan f.


(3)Seksi pembukuan, pelaporan dan verifikasi mempunyru tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pembukuan dan pelaporan serta memantau pelaksanaannya;


58

16/41819.pdf

b. Melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak daerah; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan f.


5.

Bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasala dari bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain menyelenggarakan fimgsi sebagai berikut: a. Penyusunan

program

kegiatan dan

pengelolaan di

bidang dana

perimbangan dan penerimaan lain-lain; b. Penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan di bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain; c. Pelaksanaan kegiatan penggaiian potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain; d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana di bidang dana pcrimbangan dan penerimaan lainlain; dan


59

16/41819.pdf

e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain membawahi tiga seksi dengan tugas sebagai berikut: (l)Seksi bagi hasil pajak:, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanak:an program dan kegiatan petunjuk teknis urusan bagi hasil pajak:; b. Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil pajak:; c. Melak:sanak:an penagihan pajak: serta bantuan provinsi dan pusat; d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaan pelaksanaan tugas; e. Menyu.sun dan menyampaikan laporan pelak:sanm1 tugas; dan

f.

Melak:sanak:an tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2)Seksi bagi hasil bukan pajak, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanak:an program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan bagi basil bukan pajak:; b. Menghimpun data, pe<.loman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil bukan pajak:; c. Melaksanakan penagihan penerimaan bukan pajak dari provinsi maupun pusat; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK;


60

16/41819.pdf

e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaail tugas; dan

f.

Mela.ksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3)Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanakan program,

kegiatan

dan petunjuk teknis urusan

penerimaan lain-lain; b. Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan lain-lain; c. Menyiapkan surat permintaan pencairan dana di bidang penerimaan lain-lain; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan lain-lain; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; da.'l

f.


6.

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang PBB da.'l BPHT.B menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB; b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan dan pelayanan PBB dan BPHTB; c. Perhitungan besarnya PBB dan BPHTB serta menyusun data target penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan potensi yang ada;


61

16/41819.pdf

d. Penerbitan surat ketetapan PBB dan BPHTB (SKP PBB dan BPHTB), surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib p<>Jak PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak serta penerimaan dan pemrosesan usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak PBB dan BPHTB; f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB; g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan h. Pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 7.

UPTD

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

dinas

dan

melaksanakan urusan administrasi. 8.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi tiga seksi dengan tugas sebagai berikut: (1) Seksi pelayanan dan penagihan PBB dan BPTHB, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB; b. Melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;


62

16/41819.pdf

c. Melaksanakan penga\vasan dan pengendalian urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB dan melaporkan hasil penagihan PBB dan BPHTB; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (2) Seksi pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Metencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB; b. Melaksanakan program kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis penetapan PBB dan BPHTB; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja lain dalam uru3an pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Seksi pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB, mempunyai tugas

sebagai berikut:


63

16/41819.pdf

a. Merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB; b. Melaksanakan program, kegiatan dan tek.nis pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB; c. Mengkoordinir urusan pengolahan data dan perekaman objek PBB dan BPHTB; d. Melakukan koordinasi dengan unit keija terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB kepada kepala bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun jwnlah pegawai yang bekerja pada unit organisasi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan kedudukan jabatan terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 5. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Nama Jabatan

No 1 2 3 4

5 6

7 8

Jumlah

1

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian!Kepala Seksi Staff Tenaga Kerja Sukarela Kepala UPTD Fungsional

1 4

15 30 2

-

Jumlah

53

Sumber: Dispenda Kota Lubuklinggau


64

16/41819.pdf

Dalam menjalankan tugas pokok dan ftmgsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau maka disusunlah struktur organisasi yang terlihat pada bagan

berikut ini:


65

16/41819.pdf

66

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

r

Kepala Dinas

Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional

I I

Subbag. Progran1 dan Monev

Subbag. Urn urn

I Bidang Pendataan dan Penetapan P~jak dan Retribusi

--

---~ ~:ksi

Pem mlauan, Penge mbangan :ian P.:n !Uiuhan

T T Seksi Pcndataan dan Pegolahan Data

I

I

I

Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi

r

I Seksi Pemeriksaan dan Penetapan

Seksi Penagihan dan Monitoring

Bidang PBB dan BPHTB

I l

Seksi Pcrtimbangan dan Keberatan

I Sek:si Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBBdan I BPHTB

Sek:si Pembukuan dan Peldporan

I I Seksi Pelayanan dan Penagihan PBBdan BPHTB

UPTD

Sumber: Dispenda Kota Lubuklinggau

Bagan 3. Struktur Organisasi Dispenda Kota Lubuklinggau


Subbag. Keuangan

I

I

I Bidang Dana Perimbangan

.-C Seksi Pengolahan Data dan lnformasi PBBdan BPHTB

Seksi Bagi Hasil Pajak '------

1

I I Sek:si Bagi Hasil Bukan Pajak

I Seksi Penerimaan Lain-lain

16/41819.pdf

B. Hasil Dalam tahap persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah terdapat tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Lubuklinggau yang harus dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan pengalihan PBB-P2 secara mutlak pada tahun 2014, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan peraturan tersebut maka tahapan persiapan pengalihan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah dilaksanak:an ditinjau dari tiga dimensi, yaitu sebagai berikut: 1.

Organisasi

a.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setelah dialihkannya PBB-P2 pada tahun 2014 di Kota Lubuklinggau, bentuk

dan nomenklatur stuktur organisasi dan tata kerja yang menangani pengelolaan PBB-P2 berada di Bidang PBB dan BPHTB. Tugas pokok dan fungsi bidang ini merumuskan,

menyusun

kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan,

penetapan, penagihan PBB-P2 dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau. Sebagaimana diutarakan

oleh Pejabat Eselon III,

yakni

"lmplementasi

pemungutan PBB-P2 dilaksanakan oleh bidang PBB dan BPHTB". Susunan struktur organisasi yang melayani PBB-P2 mengadopsi pada struktur organisasi KPP Pratama yang memiliki enam fungsi pengelolaan PBB-P2 yang berada dibawah satu bidang dengan tiga seksi. Seperti yang disampaikan Pejabat Eselon IV yang menyatakan bahwa "Enamfungsi dari struktur organisasi KPP Pratama

diadopsi kedalam tiga seksi karena peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi memperbolehkan hanya ada tiga seksi untuk satu bidang".


67

16/41819.pdf

Meskipun hanya ada tiga seksi dalan1 melakukan kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kota Lubuklinggau pengelolaan PBB-P2 tetap beijalan dengan baik. Disatukannya pengelolaan PBB-P2 dengan pengelolaan BPHTB ke dalam satu bidang dilakukan karena setiap transaksi yang berkaitan dengan jual beli properti menggunakan data Nilai Jual Objek

P~ak

yang ada dalam SPPT PBB yang

menjadi patokan dalam menentukan nilai jual objek pajak atas properti yang diperjualbelikan. Bagan 4. Struktur Organisasi KPP Pratama

KPP Pratama

r \

{Kepala Kantor)

~

~

~.----+-------.

Seksi

Seksi Penagihan

Seksi Waskon 1

Subbagian Umum

Fungsional } '-...~

Pemeriksaan

Seksi Waskon II

I Seksi Pengolahar. Ir-~ Seksi Pelayanan I I Data dan lnformasi !

I

~

~

~

I

.__da_n--Ke'-"p-at_u_ha_n__; _ Internal

Seksi Wasko!' II I

I

Seksi Waskon IV

~

I 1

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

I

Sumber: www.pajak.go.id b.

Sumber Daya Manusia Dalam rangka pengelolaan PBB-P2 maka sumber daya manusia yang

dibutuhk:an dalam pengelolaan PBB-P2 dikelompokkan ke dalam enam fungsi, yaitu: pelayanan, penJataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, penagihan dan pengawasan. Keenam fungsi tersebut dibagi menjadi tiga seksi dimana fungsi pelayanan dan penagihan menjadi tugas Kasi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB, fungsi penerimaan, pendataan dan penilaian menjadi tugas Kasi


68

16/41819.pdf

Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPTHB, fungsi manajemen IT dan pengawasan menjadi tugas Kasi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB. Seperti yang dikemukakan oleh Pejabat Eselon III "Fungsi pengelolaan

PBB-P2 yang dijalankan oleh KPP Pratama diadopsi ke dalam stuktur organisasi Dispenda yaitu di Bidang PBB dan BPHTB dengan tiga seksi yang merljalankan tugas melaksanakan keenam fungsi pengelolaan PBB-P2". Dari jumlah personil yang ada di Bidang PBB dan BPHTB dinilai sudah memadai untuk melaksanakan tugas pengelolaan PBB-P2. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh satu orang kepala bidang dengan dibantu oleh tiga orang seksi dan sembilan orang sta£ Seperti yang disampaikan oleh salah seorang staf "Untuk pelaksanaan fungsi

pelayanan dan penagihan maka Kasi Pelayanan Pelayanan dan Penagihan dibantu oleh tiga orang staf yang bertanggung jawab memberikan pe/ayanan kepada wajib pajak yang datang ke Dispenda untuk melakukan pembayaran, perubahan data, pengajuan keberatan dan lain-lain. Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan dibantu oleh empat orang stafyang mempunyai tugas me/akukan pendataan dan penatausahaan hasil pendataan, melakukan penilaian terhadap nilai pasar properti serta melukukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak yang ada. Sedangkan Kasi Pengolahan Data dan /nformasi dibantu oleh dua orang staf yang melaksanakan tugas pengumpulan dan pengolahan data, perekaman data serta memberikan konsultasi teknis kepada wajib pajak". c.

Sarana dan Prasarana Setiap awal pelaksanaan kebijakan baru diperlukan sarana dan prasarana

yang memadai sehingga kebijakan baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat pemungutan PBB-P2 merupakan kebijakan yang terkait dengan


69

16/41819.pdf

pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan suatu fasilitas perkantoran yang memadai. Dispenda Kota Lubuklinggau telah memiliki ruang khusus pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas komputer yang terhubung dengan jaringan data perpajakan dan dengan jaringan perbankan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa untuk tempat pelayanan PBB-P2 dibagi menjadi tiga tempat yang dilengkapi dengan komputer, printer dan dilayani masing-masing tempat oleh satu orang personil. Tersedia juga ruang tunggu untuk wajib pajak yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan dan pembayaran pajak. Terdapat loket Bank Sumsel Babel yang disediakan untuk menerima setoran pajak dan dilayani oleh satu orang pegawai bank. Untuk tempat informasi PBB-P2 memang belum ada tempat khusus karena masih tergabung dengan tempat pelayanan PBB-P2, namun terdapat papan informasi mengenai tata cara pembayaran PBB-P2 pada ruangan pelayanan tersebut. "Untuk ketersediaan gedung kantor sementara ini masih

bergabung dengan SKPD lain karena Dispenda be/urn memiliki gedung kantor tersendiri namun sudah dilakukan usulan untuk dapat pindah ke gedung tersendiri agar pemberian pelayanan kepada wajib pajak dapat lebih maksimaf', seperti yang dikemukakan oleh Pejabat Eselon III. Teknologi lnformasi yang digunakan oleh Dispenda adalah software Sistem lnformasi Pengelolaan Pajak berupa SISMIOP Ditjen Pajak. Program ini sudah tersedia sejak tahun 20 i 3 dimana pada tahun tersebut tahapan pengadaan server, komputer, printer untuk cetak massal SPPT, jaringan serta software telah dilaksanakan. Untuk pemeliharaan jaringan dan software sejak diadakan sampai dengan penelitian ini dilakukan masih didampingi oleh pihak rekanan yang menyediakan jaringan dan program software terse but.


70

16/41819.pdf

Dari

seg1

anggaran/dana

untuk

mengoperasionalkan

kebijakan

pemungutan PBB-P2 belum mencukupi, seperti yang disampaikan Pejabat Eselon III dan IV "Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB-P2 dirasa

masih kurang mencukupi karena untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi diperlukan dana yang cukup besar. Kurangnya kendaraan dinas sebagai pendukung operasional dilapangan juga sedikit menghambat proses pendataan di lapangan, kendaraan dinas yang ada sekarang satu mobil dinas dan tiga motor dinas". Tabel 6. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan PBB Tahun 2013-2014

NO

KEGIATAN Bulan Bakti PBB Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan 3 Pendataan dan Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB 4 Persiapan Pengalihan PBB-P2 Ke Daerah Penyusunan Rancangan Perda Tentang 5 PBB-P2 Bulan Bakti PBB 6 7 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 8 Pendataan dan Penilaian Kembali Objek dan Subjek PBB-P2 Penyelenggaraan Launching PBB-P2 9 Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah 10 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) JUMLAH Sumber: Dispenda Kota Lubuklinggau 1 2


ANGGARAN Rp 78.751.000 Rp 1.576.274.618

TAHUN 2013 2013

Rp

184.167.800

2013

Rp

975.900.500

2013

Rp

118.386.100

2013

Rp 53.347.000 Rp 1.120.685.900

2014 2014

Rp

283.718.600

2014

Rp

134.031.165

2014

Rp

276.068.600

2014

Rp 4.801.331.283

J

71

16/41819.pdf

Gam bar 1. Ruang Pelayanan PBB

]f · .. ~·

·-. - -JANAN

. -~~ .~. UP'\N

BP

' "A LUBUKLING

Gambar. Ruang Pelayanan PBB


72

16/41819.pdf

Gambar 3. Ruang Entry Data

Gam bar 4. Ruang Server


16/41819.pdf

Gambar 5. Ruang Loket Pembayaran 2. a.

Interpretasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi landasan hukum dalam implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Lubuklinggau. Perda tersebut efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 maka mulai tahun pajak 2014 PBB-P2 telah menjadi pajak daerah sehingga kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 sc:penuhnya ada pada daerah. Seperti pemyataan Pejabat Eselon III yang menyatakan bahwa "Penyusunan regulasi tentang PBB-P2 telah dilaksanakan

pada tahun 2013, sebelum pemungutan PBB-P2 dialihkan secara penuh kepada Pemerintah Daerah".


74

16/41819.pdf

Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk mempersiapkan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah tidak hanya Peraturan Daerah saja namun juga telah diterbitkan juga pada Tahun 2013 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kedua jenis peraturan tersebut telah mengadopsi kebijakan Pemerintah Pusat yaitu UU 28/2009 dan juga ketentuan yang dikeluarkan Direkorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Pejabat Eselon III dan IV bahwa "Regu/asi tentang PBB-P2 disusun dengan mempertimbangkan

ketentuan Pemerintah Pusat dan peraturan pe/aksanaan pemungutan PBB-P2 yang selama ini berlalcu di Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan kondisi di Kota Lubuklinggau". Sampai dengan penelitian dilakukan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan Standard Operating Procedure {SOP) yang menguraikan hal terkait tata cara penyelesaian pelayanan PBB-P2 kepada wajib pajak dan pemungutan PBB-P2 yang dituangkan ke dalam proses bisnis belum diterbitkan oleh Dispenda Kota Lubuklinggau. Menurut Pejabat Eselon IV "SOP belum

diterbitkan karena di dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanan Perda PBB-P2 sudah tergambarkan tentang pelayanan dan pemungutan PBB-P2 meskipun tidak terla/u detail dalam bentuk hagan alur, namun untuk ketentuan waktu, formulir dan pihak yang terkait sudah diatur di dalam Perwako tersebut. SOP baru akan dibuat pada tahun 2015 dengan mengacu kepada SOP dari


75

16/41819.pdf

Kementrian Keuangan dan mempertimbangkan SOP daerah lain yang telah memiliki SOP".

b.

Sumber Daya Manusia Dari jwnlah sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan PBB-

P2 telah cukup memadai karena pada saat masih dikelola oleh KPP Pratama jumlah personil yang menangani PBB-P2 sama dengan jumlah yang ada sekarang yaitu sebanyak 12 orang. Yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi dari para personil karena dari 12 orang tersebut hanya empat orang yang sudah mendapatkan pendidikan pengelolaan PBB-P2 secara langsung dari KPP Pratama. Menurut Pejabat Eselon III "Akan dikirim sebanyak lima orang staf untuk

mengikuti pendidikan perpajakan selama satu bulan di STAN Jakarta dan kegiatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar karena untuk satu orang peserta dibutuhkan biaya kontribusi sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Be/as Juta Rupiah). Sebenarnya jumlah staf yang telah mengih.tti pe/atihan PBB-P2 berjumlah delapan orang namun hanya empat orang yang ditugaskan di Bidang PBB dan BPHTB karena dua orang ditugaskan di Bidang Dana Perimbangan dan dua orang /agi dimutasi ke SKPD lain". Selain dari segi kualitas kemampuan pegawai, hal lain yang perlu juga dipertimbangkan adalah motivasi dan komitmen pegawai yang menangani pengelolaan PBB-P2 tersebut. Untuk memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2 hal yang sangat mendasar supaya tingkat kebocoran atau celah penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh para implementor untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sekotr pajak adalah sikap atau etika yang baik, yaitu kejujuran dan komitmen. Karakteristik ini yang wajib harus ada ditanamkan pada jiwa para implementor


76

16/41819.pdf

yaitu diukur dari konsistensi pelaksana dengan pedoman yang telah ada. Seperti yang dinyatakan Staf "Dalam melakukan pemungutan PBB-P2 kami berpedoman

pada Keputusan

Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor:

KEP-

294/WPJ03/2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB Untuk Kota Lubuklinggau dan Buku Pedoman V-Tax Pemerintah PBB dan BPHTB i-SISMIOP (Sistem Manajemen lnformasi

O~jek

Pajak)".

Menurut Keban (2008:76) "implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku". c.

Keljasama dengan Pihak Terkait Untuk keljasama dengan KPP Pratama telah dilakukan sejak tahun

sebelum pengalihan. Kerjasama dilakukan dengan mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan di KPP Pratama dalam menginput data PBB-P2, penilaian objek pajak dan pengelolaan PBB-P2. Menurut Pejabat Eselon IV "Pada Tahun

2013 delapan orang telah diikutsertakan dalam pelatihan PBB-P2 di KPP Pratama dan kerjasama dengan KPP Pratama terus berlanjut sampai dengan sekarang yaitu memberikan bantuan khusus perihal hal-hal teknis yang berkaitan dengan PBB-P2 dan juga Dispenda tetap memberikan laporan realisasi PBB-P2 kepada KPP Pratama sebagai tembusan". Memang keljasama antara Dispenda dengan KPP Pratama tidak dituangkan dalam naskah khusus ketjasama namun seseuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri KPP Pratama mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah. Untuk penyerahan aplikasi, basis data


77

16/41819.pdf

PBB-P2 dan softcopy peta PBB-P2 telah diserahkan oleh KPP Pratama pada tanggal 2 Januari 2014 dan data piutang PBB-P2 serta aset sitaan pada tanggal 24 Januari 2014. Keijasama dengan pihak perbankan juga dilakukan oleh Dispenda dengan Bank Sumsel Babel sebagai bank yang menerima pembayaran PBB-P2, bentuk keijasama tersebut dituangkan ke dalam MoU. Salah satu bentuk keijasama tersebut yaitu dengan tersedianya loket perbankan yang berada di gedung kantor pelayanan PBB-P2. d.

Pembukaan Rekening Menurut Pejabat Eselon IV pembukaan rekening penampungan PBB-P2

pada bank yang sehat telah dilaksanakan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau. Bank Sumsel Babel ditunjuk sebagai bank yang menerima pembayaran PBB-P2 karena Bank Sumsel Babel juga merupakan ban.k pengelola kas daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selain itu juga Bank Sumsel Babel memberikan fasiltas pelayanan langsung di Dispenda dan juga dapat menerima pembayaran PBB-P2 melalui ATM dan internet banking sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

3.

Aplikasi

a.

Perda, Perkada, SOP Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menetapkan Perda, Perwako tentang

PBB-P2, namun belum pemah dilakukan sosialisasi sehingga informasi tentang Perda dan Perwako tersebut dinilai masih kurang. Seperti yang disampaikan oleh Camat Lubuklinggau Timur 1: "Setahu saya be/um ada Perda dan Perwako 78 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

khusus tentang PBB-P2, yang saya tahu bahwa mulai Tahun 2014 PBB-P2 telah dialihkan menjadi pcljak daerah di Kota Lubuklinggau. Hal tersebut Saya ketahui dari kegiatan acara launching PBB-P2 dan belum pernah sama sekali dilaksanakan sosialisasi tentang Perda dan Perwako PBB-P2". Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 memang tidak begitu mengalami kendala yang berarti, hal ini disebabkan karena PBB-P2 bukan merupakan subjek pajak baru hanya pengelolaannya saja yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Pada awal tahun telah dilakukan cetak massal SPPT PBBP2 kemudian diserahkan secara langsung pada suatu acara khusus penyerahan SPPT PBB-P2. Seperti yang diungkapkan oleh Pejabat Eselon IV: "SPPT PBB-P2

dicetak massal pada tanggal 05 Maret 2014 kemudian pada tanggal 02 April 2014 diserahkan secara langsung kepada Camat masing-masing wilayuh dan juga DHK.P yang kemudian untuk diserahkan kepada Lurah". Senada seperti yang disampaikan oleh Camat: "Setelah SPPT PBB-P2

diterima dari Dispenda kemudian SPPT PBB-P2 tersebut diserahkan kepada Lurah per masing-masing wilayah untuk dibagikan kepada masing-masing RT ataupun langsung diberikan kepada Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan maksimal satu minggu setelah SPPT PBB-P2 kami terima". b.

Sumber Daya Manusia Pemungutan PBB-P2 pada dasamya lebih menekankan kepada peranan

Lurah dan RT selaku pemegang unsur wilayah terkecil karena mereka yang lebih mengetahui mengenai keberadaan Wajib Pajak dan Objek Pajak yang terdata di SPPT PBB-P2. Dari basil wawancara diketahui terdapat beberapa SPPT PBB-P2 yang dikembalikan karena tidak diketahui Wajib Pajaknya. Contohnya untuk


79

16/41819.pdf

kepemilikan laban kosong Wajib Pajak tidak tinggal di wilayah kelurahan tersebut dan terkadang juga tidak berada di Kota Lubuklinggau sehingga Lurah dan RT kesulitan untuk

menyerahkan SPPT

PBB-P2 yang menyebabkan

tidak

teralisasinya pembayaran PBB-P2. Keberhasilan dalam pencapaian target PBB-P2 juga dijadikan tolak ukur dalam menilai prestasi dan kinerja dari Lurah sehingga Lurah bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan pemungutan secara optimal dengan melibatkan RT. c.

Keijasama dengan Pihak Terkait Koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung implementasi

pengaiihan PBB-P2 sudah berjalan cukup baik dan saling berkomunikasi dan konsultasi dengan cukup baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pejabat Eselon III, IV bahwa setiap sebulan sekali tim monitoring turun ke kelurahankelurahan

untuk

mengumpulkan

data-data

SPPT

PBB-P2

yang

sudah

direalisasikan dan belum direalisasikun untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas. Sedangkan untuk tingkat kecamatarr maka Camat melakukan rapat koordinasi dengan Lurah dan RT sctiap triwulan untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan menerima laporan realisas! PBB-P2 dari Lurah melalui Kasi Pemerintahan dalam jangka waktu satu bulan sekali.

C. Pembahasan Berikut akan dibahas mengenai implementasi kebijakan pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Lubuklinggau, pertanyaan kedua yaitu faktor-faktor


80

16/41819.pdf

apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut dan pertanyaan ketiga kebijakan apa yang perlu dijalankan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau agar dapat mengoptimalkan pemungutan PBB-P2. Implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dipengaruhi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kekurangberhasilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Jones yang mengemuk.akan tiga variabel atau aktivitas utama dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga variabel tersebut dalam penelitian ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomar 15/PMK.0?/2014 Nomor 10 Tahun Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan. Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Variabel-variabel tersebut diuraikan sesuai dengan indikator kebijakan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan bersama menteri, yaitu: 1.

Organisasi Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas

untuk membentuk badan-badan, unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisrusi merupakan kesatuan orang-orang yang melakuk.an peke:rjaan dalam ruang lingkup administrasi. Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi dan tata kerja yang menangani pengelolaan PBB-P2 berada di Bidang PBB dan BPHTB. Tugas pokok dan fungsi bidang ini


81

16/41819.pdf

merumuskan,

menyusun

kebijakan

teknis

dan

melaksanakan pendataan.

penetapan, penagihan PBB dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, mengatur bahwa pada Satuan Ke:rja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani

fungsi

pendapatan,

pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah

ditambahkan fungsi, yaitu fungsi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2; fungsi pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2; fungsi pengolahan data dan informasi PBB-P2; fungsi pelayanan PBB-P2; fungsi penagihan; fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB-P2; serta fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban tugas. Adapun tentang pena.mbahan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada dasarnya sebagian besar fungsi-fungsi ini telah tercakup dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau. Tahapan implementasi yang juga berperan penting dala.m menunjukkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan publik terletak pada sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kerjasama dan saling koordinasi dengan pihak terkait serta saling mengawasi dala.m pelaksanaan pemungutan PBB-P2 harus te:rjalin dengan baik dan mengikuti pedoman sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

telah

ditetapkan

sehingga

keberhasilan dalam pengelolaan pemungutan PBB-P2 dapat tercapai yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. 82 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

Menurut Simamora (2006), metode paling akurat untuk memperkirakan kepegawaian jangka pendek adalah dengai1 mengglmakan informasi muatan kerja sesungguhnya berdasarkan analisis pekeijaan terhadap kerja yang perlu diselesaikan. Teknik analisis beban keija memerlukan penggunaan rasio atau pedoman penyusunan staf standar dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Analisis beban keija mengidentifikasikan banyaknya karyawan maupun tipe karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk memperkirakan kebutuhan pegawai berkaitan dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan, Dispenda Kota Lubuklinggau belum melakukan analisis beban kerja. Perkiraan kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan masukan dari KPP Pratama Lubuklinggau mengenai jenis keahlian dan perkiraan jumlah yang dibutuhkan dengan memperhatikan jumlah dan kondisi pegawai yang telah ada. Sarana dan prasarana diperlukan dalam rangka pengalihan PBB-P2, dari hasil penelitian diketahui bahwa saran da.'l prasarana yang disiapkan oleh Dispenda Kota Lubuklinggau meliputi beberapa hal, yaitu: 1.

Penyediaan ruang pelayanan, ruang server, ruang pengolahan data dan informasi serta loket pembayaran PBB-P2. Ruang pelayanan berada di bagian depan gedung di lantai 1, ruangan ini untuk melayani wajib pajak PBB-P2

dan wajib pajak daerah lainnya. Ruang server berada di lantai 2 gedung kantor sedangkan ruang pengolahan data dan informasi menyatu dengan ruangan kerja berada di lantai 1 sedangkan bangunan gedung kantor masih bergabung dengan SKPD lain. 2.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah dianggarkan dalam APBD Kota Lubuklinggau dan masih terdapat kekurangan dalam hal penyediaan meubiler. 83


16/41819.pdf

3.

Pengadaan software dan hardware perpajakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dimana sistem aplikasi yang digunakan mempakan hibah dari KPP Pratama, yaitu SISMIOP beserta database.

4.

Pengadaaan barang cetakan seperti blangko SPPT, STTS, DHKP, SPOP, LSOP serta surat-surat pelayanan (surat pengajuan keberatan, surat pengajuan keringanan, surat pengajuan pembatan, surat penerbitan SPPT). Tanpa dukungan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran yang

mencukupi dalam perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak: daerah maka sangat sulit pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak: daerah, begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarak:at selaku wajib pajak. Sarana dan prasarana merupak:an fak:tor yang tidak: kalah penting dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yfu,g diterapkan. Seperti fasilitas jaringan yang terkadang mengalami masalah, diungkapkan oleh Staf "Jaringan seringkali

mengalami gangguan (time out) sehingga sedikit mengganggu proses layanan kepada wajib pajak, baik itu untuk melakukan entry data baru ataupun proses pembayaran PBB-P2. Perlu ;uga adanya sistem untuk mengatur antrian pelayanan karena terkadang pada saat kondisi ramai banyak wajib pajak yang datang tidak mau menunggu untuk mengantri talebih dahulu". Winarno (20 12) mengemukak:an bahwa fasilitas fisik bisa pula merupak:an sumber-sumber penting dalam implementasi dan seorang pelak:sana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilak:ukan dan mungki mempunyai wewenang untuk melak:ukan tugasnya tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk


84

16/41819.pdf

melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 2.

Interpretasi Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh

pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu hams diwujudkan atau direalisasikan. Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebiijakan maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut. Agar penafsiran kebijakan dapat sesuai dengan yang diharapkan maka perlu adanya komunikasi agar penyampaian pemberlakuan kebijakan dapat ter!;ampaikan kepada masyarakat dengan baik. Sarana komunikasi yang efektif dalam implementasi suatu kebijakan publik adalah melalui sosialisasi dan publikasi di berbagai media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan PBB-P2 belum dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dalam satu kesempatar. khusus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pejabat Eselon IV dan Staf "Semenjak Perda PBB-P2

diterbitkan belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus mengenai isi perda tersebut. Pada tangga/ 2 April 2014 telah di/akukan Launching PBB-P2 yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan dan juga seluruh Ketua RT se-Kota Lubuklinggau dimana pada acara tersebut Walikota Lubuklinggau telah 85 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

menyampaikan bahwa PBB-P2 sudah seratus persen dike/ala dan dikembalikan ke daerah. Publikasi juga sudah pernah dilakukan melalui media cetak. elektronik dan baliho-baliho di wilayah Kota Lubuklinggau". Disampaikan oleh Pejabat Eselon III "Sosialisasi secara khusus tentang Perda dan Perwako PBB-P2 baru

akan dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2015 dengan mengikutsertakan Camat, Lurah, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kota Lubuklinggau dengan pihak KPP Pratama selaku Narasumber". Tujuan agar dilakukan sosialisasi adalah mereduksi distorsi atas suatu perubahan kebijakan maupun implementasi suatu kebijakan yang baru. Sosialisasi akan menjadi wadah yang penting apabila secara intensif diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan implementasi kebijakan tersebut sehingga resiko terjadi penolakan atau penghindaran atas kebijakan yang dilaksanakan dapat ditekan seminim mungkin.

D~pat

disimpulkan bahwa sosialisasi, publikasi dan

informasi kepada masya.rakat yang berkaitan dengan dasar hukum regulasi pemungutan PBB-P2 maupun mekanismenya menurut peneliti belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Kota Lubuklinggau akan melakukan kerjasama dengan pihak terkait berkenaan dengan pengelolaan PBB-P2 diantaranya dengan KPP Pratama Lubuklinggau, Badan Pertanahanan Nasional, Notaris dan Bank Sumsel Babel. Namun dalam persiapan pengalihan PBB-P2 ini, PemerLlltah Kota Lubuklinggau baru memfokuskan pada kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan KPP Pratama Lubuklinggau. Sedangkan kerjasama dengan BPN dan Notaris masih belum ada bentuk dan format kerjasamanya.


16/41819.pdf

Dalam rangka pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, Pemerintah Kota harus membuka rekening PBB-P2 pada bank yang sehat. Rekening PBB-P2 ini digunakan sebagai rekening penampungan untuk menerima pembayaran PBB-P2 yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak PBB-P2. Adapun pembukaan rekening ini telah dilakukan berkenaan dengan pembentukan rekening kas daerah di Bank Sumsel Babel. 3.

Aplikasi Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-

peraturan dengan melak:ukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya ataupun secara khllsus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efesiensi dan objektivitas serta dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Kebijakan pemungutan PBB-P2 di dalam pelaksanaannya hams mengikuti mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan. Mekanisme dan prosedur yang benar inilah yang dituangkan dala.'Il Standm- Operasional Prosedur. Kota Lubuklinggau mulai melaksanakan pengalihan pemungutan PBB-P2 pada 1 Januari 2014. Pada pelaksananaan pengalihan pemungutan tahun pertama ini, Pemerintah Kota Lubuklinggau masih menggunakan basis data yang sama dengan yang digunakan oleh KPP Pratama Lubuklinggau pada tahun 2013 dalam penetapan SPPT PBB-P2. jika dilihat dari fakta ini seharusnya realisasi 87 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

penenmaan PBB-P2 tidak jauh berbeda dibandingkan tahtm sebelumnya. Meskipun terdapat perbaikan dan update pada beberapa data objek pajak dari hasil pendataan objek pajak yang dilakukan tahun 2013. Peranan aparat Pemerintah Daerah, khususnya Camat dan Lurah sangat penting dalam upaya mengoptimalkan dan menggerakkan wajib pajak untuk melunasi PBB-P2. Disamping itu peranan Camat diperlukan sekali untuk mengawasi alur penerimaan PBB-P2 dari wajib pajak karena tidak seluruhnya wajib pajak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua wajib pajak memiliki perekonomian yang baik dan juga masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bahwa membayar pajak itu penting bagi pembangunan daerah. Dalam pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengalihan PBB-P2. Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu: 1.

Faktor Pendukung a. Tersedianya anggaran dimana Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menyiapkan dana dengan mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2013 dan 2014 untuk membiayai seluruh proses pengalihan PBB-P2. b. Partisipasi SKPD terkait ya..'lg mendukung dan berpartisipasi seperti Bagian Hukum, Kecamatan dan lainnya agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. c. Kerjasama dengan KPP Prata.'lla Lubuklinggau yang siap berkoordinasi dan memberikan informasi, saran, masukan serta pertimbangan dalam proses pengalihan PBB-P2. Serta dukungan dari Bank Sumsel Babel yang 88


16/41819.pdf

membantu penyediaan fasilitas loket pembayaran dan fasilitas perbankan lainnya yang mempermudah wajib pajak melak1.tkan pembayaran. 2.

Faktor Penghambat a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mempersiapkan pengalihan PBB-P2, Pemerintah Kota Lubuklinggau tidak menyusun dokumen perencanaan baik itu rencana aksi maupun rencana penjadwalan kegiatan yang memuat rencana tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan, kapan pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas serta tanggung jawab dan lain-lain. Hal ini menyebabkan ada beberapa tahapan pengalihan yang belum dilaksanakan sampai pengalihan PBB-P2 telah dilaksanakan seperti belum disusunnya SOP pengelolaan PBB-P2, pengernbangan SDM dan pengadaan peralatan pemetaan. b. Dala'll persiapan pengalihan PBB-P2 tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau cukup banyak, diantaranya menyiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, peraturan daerah, peraturan kepula daerah dan SOP, keijasama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening PBBP2. Mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengalihan PBB-P2 pelaksanaan tugas-tugas tersebut terlalu berat untuk dikeijakan oleh satu orang. Sehingga perlu aria pembagian tugas diantara personel di Dispenda Kota Lubuklinggau. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam melaksanakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah pembagian tugas diantara tiga seksi yang ada di Bidang PBB dan BPHTB dilaksanakan dengan kurang merata dimana 89


16/41819.pdf

Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan yang agak banyak menerima tugas mempersiapkan pengalihan PBB-P2. c. Kurang akuratnya data PBB-P2 yang diperoleh dari KPP Pratama yang menyebabkan beberapa SPPT yang dikembalikan karena terdapat kesalahan data objek dan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor penghambat. Kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana pemungutan PBB-P2 di lapangan dalam hal ini Camat dan Lurah menyebabkan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 ini sedikit terhambat. Tabel 7. Matriks Hasil Pembahasan Dimensi

lndikator

Organisasi

- Stru.l(tur Organisasi & Tata Kerja - Sumber Daya Manusia - Sarana & Prasarana

Interpretasi Aplikasi

-

-

Temuan - Bidang Pbb & Bphtb

Dispenda

- Jumlah Personil Cukup - Sudah Ada Tempat Pelayanan & Pembayaran Namun Belum Gedung Sendiri, Sismiop, Belum Ada Alat Pemetaan, Anggaran Cukup - Perda No 6/2013, Perwal Perda, Perkada, SOP 53/2013, Belum Ada Sop Sumber Daya Manusia - Masih Kurang Kompeten Kerjasama De11gan - Kpp Pratama, Bank Sumsel Babel Pihak Terkait Pembukaan Rekening - Ditetapkan Dengan Keputusan Penampungan Walikota Perda, Perkada, Sop - Belum Dilakukan Sosialisasi Koordinasi SKPD Sumber Daya Manusia - Kurangnya Terkait Dengan Pelaksana Di Lapangan Dengan - Basis Data Dari KPP-Pratama Belum Kerjasama Akurat Pihak Terkait


No-

90

16/41819.pdf

91

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif diperoleh beberapa kesimpulan atas pengalihan PBB-P2 ke pajak daerah sebagai berikut: 1.

lmplementasi kebijakan pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dimana terdapat persiapan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta efektivitas pemungutan PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. SOP yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan pemungutan PBB-P2 dalam bentuk proses bisnis hagan alur belum ditetapkan dan baru akan disusun pada tahun 2015. Dari segi struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau telah membentuk organisasi yang mengelola pendapatan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dimana untuk pengelolaan PBB-P2 berada pada satu bidang dengan tiga seksi


16/41819.pdf

yang juga mengelola BPHTB. Sumber daya manusia yang mengelola PBB-P2 pada bidang tersebut ditinjau dari kualitas dan kuantitas dinilai cukup, namw1 masih perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan agar kompetensi sumber daya manusia pelaksana pengelola PBB-P2 semakin meningkat. Sarana dan prasarana W1tuk mendukW1g pemW1gutan PBB-P2 secara W11W11 telah memadai namW1 masih perlu dilakukan penambahan terutama gedW1g kamor yang masih bergabW1g dengan kantor lainnya sehingga W1tuk memberikan pelayanan dan informasi tentang PBB-P2 dirasakan agak sedikit kurang nyaman dan juga kurangnya kendaraan dinas W1tuk operasional pendataan di lapangan yang menyebabkan proses survey ke objek pajak agak sedikit terhambat. Peralatan pemetaan juga sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah Kota Lubuklinggau sehingga nanti akan mempermudah dalam menentukan zona nilai tanah dan pengukuran dari objek pajak. Ketjasama dengan KPP Pmtama dalam memberikan bantuan pengelolaan PBB-P2 terus berjalan dengan baik dengan adanya pendampingan dari KPP Pmtama ke Pemerintah Kota Lubuklinggau. Hal serupa jnga dilakukan dengan Bank Sumsel Babel sebagai satu-satunya Bank yang ditunjuk menjadi tempat pembayaran PBB-P2. 2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan ini

yaitu

tersedianya anggaran yang digW1akan untuk mendukung proses persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, adanya partisipasi dari SKPD terkait dalam proses pengalihan PBB-P2 serta kerjasama dengan pihak KPP Pratama dan Bank Sumsel Babel yang termasuk kedalam faktor-faktor yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan pengalihan PBB-P2.


92

16/41819.pdf

Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah tidak adanya dokumen perencanaan pengalihan PBB-P2, belum disusunnya SOP tentang pengelolaan PBB-P2 oleh Dispenda, kmang akmatnya data PBB-P2 yang diperoleh dari KPP Pratama, belmn dilaksanakannya sosialiasasi Perda dan Penval tentang PBB-P2, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana pemungutan PBB-P2 di lapangan.

B. Saran Penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau, saran yang dimaksud adalah: 1.

Perlu segera dilakukan sosialisasi mengenai PBB-P2 sebagai Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dapat meningkat.

2.

Pemerintah Kota Lubuklinggau harus segera menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan pajak daerah seperti SOP dan zona nilai tanah agar dapat meningk:atkan penerimaan PBB-P2. Perlu adanya penyesuaian NJOP dan perbaikan sistem informasi agar kontribusi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 dapat meningk:at.

3.

Keljasama dengan pihak BPN, Notaris dan PPAT agar segera dilakukan sehingga semua transaksi yang melibatkan objek dan subjek PBB-P2 dapat dengan mudah terdata sehingga basis data dapat terupdate.

4.

Kegiatan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan kegiatan seJerus untuk meningk:atkan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah perlu diperbanyak untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Aparatur yang telah memiliki


93

16/41819.pdf

kompetensi khusus di bidang perpajakan agar tidak dipindahkan ke bidang atau organisasi lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya.


94

16/41819.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Dunn, William. N. 2003. Ana/isis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo. Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media Ghony, M. Djunaidi & Almashur, Fauzan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. Jones, Charles 0. 1996. Pengantar Kebijakan Publik Edisi. 1 Cetakan. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada Keban, Y.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: PenerbitANDI Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Bussiness: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Terjemahan Buku 1 Ed 4. Jakarta: Salemba Empat Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ill. Yogyakarta: STIE YKPN Subarsono, A.G. 2011. Ana/isis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press. Winarno, Budi. 2005. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press Peraturan: Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014, Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Pengaiihan Pajak Bumi dan Bangunan P~rdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formu1asi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat Dan Daerah


95

16/41819.pdf

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Petunjuk p , 1 eKnlS YelaKsanaan eramran uaeran r~omor o 1 anun ..:::v 1 _1 1 emang raJaK Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. '"T'"'1

•

T'\11

~

1...._T_

/~_1

t"'\A1""'l'T'

...

T\

0

1

Jurnal: Cadith, Juliannes. Haris, Deden Muhammad dan Burhanuddin. 2013. Ana/isis

Peralihan Pajak PBB P2 Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Di Kota Serang. Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 1, No.2. Fitriariska, RR Regina. Hidayat, Zaenal dan Yuniningsih, Tri. 2013. Ana/isis Faktor-Faktor Dalam Jmplementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang). Journal Of Public Policy And Management Review, Vol. 3 No.1. Hammad dan Heriyanto, Meyzi. 2014. lmplementasi Pengalihan Kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Adminsitrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3, Juli 2014. Masfita, Suryono dan Nurpartiwi. 2012. Perencanaan Pemerintah Kabupaten

Kudus Dalam Nfempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Wacana-Vol. 15, No.3


96

16/41819.pdf

PEDOMAN WA \VANCARA PEJABA T ESELON III, IV dan ST AF

1.

Dibawah bidang apa implementasi pengelolaan PBB-P2 dijalankan?

2.

Berapa seksi yang menangani bidang tersebut?

3.

Apakah struktur organisasi pemungutan PBB-P2 berpedoman pada struktur organisasi KPP?

4.

Apakah para personil telah memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?

5.

Apakah ada tugas pokok dan fungsi antar kepala seksi yang tidak suling bersinergi?

6.

Berapa jumlah personil yang mendukung pemungutan PBB-P2?

7.

Apakah jumlah personil yang ada sudah mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan pemungutan PBB-P2?

8.

Apakah staf pelaksana di lapangan sudah mengetahui secara tekn.is pengelolaan PBB-P2?

9.

Apakah para personil telah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan berkomitmen tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya?

10. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam mempersiapkan pengalihan PBBP2? 11. Bagaimana proses persiapan pengadaan sarana dan prasarana? 12. Sarana dan prasarana apa saja yang telah ada dalam pengelolaan PBB-P2? 13. Apakah sarana dan prasarana sebagai penunjang pemungutan PBB-P2 sudah memadai?


97

16/41819.pdf

14. Apakah anggaran/dana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemungutan PBB-P2 telah mencukupi? 15. Apakah ruangan dan tempat untuk memberikan pelayanan sudah memadai? 16. Sarana dan prasarana apa saja yang masih dibutuhkan dalam mendukung pemungutan PBB-P2? 17. Apa saja produk regulasi tentang PBB-P2? 18. Bagaimana penyusunan regulasi tentang PBB-P2? 19. Apakah regulasi tentang PBB-P2 mengadopsi sepenuhnya dari peraturan pemerintah pusat? 20. Apakah regulasi PBB-P2 yang dibuat telah dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan? 21. Apakah SOP sudah ada pada saat pemungutan PBB-P2 mulai diberlakuk:an? 22. Sejauh mana keterlibatan KPP Pratama dalam proses pengalihan PBB-P2? 23. Siapa saja yang terlibat dalam mendukung kebijakan pemungutan PBB-P2? 24. Dalam bentuk apa naskah kerjasama dituangkan? 25. Bagaimana proses penyusunan kerjasama yang disiapkan dalam pemungutan PBB-P2? 26. Apakah penentuan Bank Persepsi melalui mekanisme yang benar? 27. Apakah ada pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengalihan PBB-P2? 28. Apakah personil yang dipilih untuk menjalankan kebijakan pemungutan PBB-P2 mempunyai kompetensi di bidangnya? 29. Apakah ada diklat khusus bagi personil dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah?


98

16/41819.pdf

30. Sejauh mana tanggung jawab personil terhadap kebijakan mL dari tahap persiapan pengalihan sampai pada pengalihan? 31. Apakah pelaksana kebijakan dari level bawah sampai atas mempunyai komitmen yang baik? 32. Komitmen dalam bentuk apa yang dilakukan oleh para implementor tersebut? 33. Apakah koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan para stakeholder lainnya berjalan dengan baik? 34. Apakah pelaksana pemungutan PBB-P2 mengerti dan paham terhadap isi regulasi PBB-P2? 35. Apakah pelaksana kebijakan mengetahui maksud, tujuan dan sasaran pemungutan PBB-P2 tersebut dikenakan? 36. Media dan sarana apa yang dipergunakan dalam mensukseskan tahapan pengalihan pemungutan PBB-P2? 37. Apakah ada dukungan dari kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2 dan dalam bentuk apa? 38. Apakah ada pihak lain yang juga mendukung terlaksananya kebijakan pemungutan PBB-P2? 39. Apakah bentuk pelayanan terhadap pemungutan PBB-P2 mengadopsi bentuk pelayanan KPP? 40. Apakah ada penolakan dari sasaran kebijakan terhadap pemungutan PBB-P2? 41. Hambatan apa yang tetjadi dalam implementasi program pemungutan PBBP2? 42. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut? 43. Apakah ada kendala dalam penerapan SOP?


99

16/41819.pdf

44. Apakah SOP yang diterapkan mengikuti SOP dari Pusat? 45. Sudah berapa kali dilaksanakan sosialisasi regulasi PBB-P2 setelah disahkan? 46. Dalam bentuk apa sosialisasi dilaksanakan dan siapa saja peserta sosialisasi terse but? 47. Kapan data dari KPP Pratama diserahkan? 48. Kapan SPPT PBB-P2 Tahun 2014 dicetak dan diserahkan kepada WP? 49. Apakah basis data yang diterima dari KPP Pratama sudah sesuai dengan kondisi di lapangan?


100

16/41819.pdf

PEDOMAN WAWANCARA CAMAT/LURAH 1.

Peraturan daerah nomor berapa yang menjadi dasar dalam pemungutan PBBP2 di Kota Lubuklinggau?

2.

Apakah Perda tersebut telah disosialisasikan atau dipublikasikan kepada pihak Saudara?

3.

Tahun berapa mulai efektif Perda tersebut diberlakukan dan diterapkan di Kota Lubuklinggau?

4.

Apakah Saudara membantu dalarn menginformasikan Perda tersebut?

5.

Apakah penunjukan bank persepsi sesuai harapan Saudara?

6.

Bagairnana fasilitas pemungutan PBB-P2 setelah dialihkan?

7.

Program apa yang digunakan dalam mengaplikasikan PBB-P2 tersebut?

8.

Apakah ada kendala dalam menjalankan Perda tersebut?

9.

Apakah ada pelatihan atau bimbingan teknis dalarn menjalankan kebijakan tersebut terhadap pegawai Saudara?

10. Berapa orang stafyang menangani PBB-P2? 11. Bagaimana keterlibatan pihak Saudara dalarn melakukan proses pemungutan PBB-P2? 12. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait, baik terhadap Wajib Pajak dan Dispenda? Dan apakah ada rekonsiliasi dalarn mengevaluasi penerimaan PBB-P2? 13. Harnbatan apa saja yang terjadi dalam melakukan kerjasarna dan koordinasi dengan instansi terkait?


101

16/41819.pdf

14. Format bagaimana yang menurut Saudara sesuai untuk diimplementasikan dalam melakukan kerjasama dengan pihak terkait? 15. Apakah struktur organisasi yang menangani PBB-P2 telah sesuai dengan tingkat pelayanan? 16. Bagaimana urutan ketja di organisasi Saudara dalam pelayanan PBB-P2? 17. Tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi pengalihan PBB-P2? 18. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut? 19. Menurut Saudara apakah struktur organisasi dan tata keija perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan? 20. Bagaimana SOP proses pemungutan PBB-P2 di tempat Saudara? 21. Apakah Perda tentang PBB-P2 telah diinformasikan dengan baik dan sesua.i dengan yang diharapkan? 22. Apakah proses pelayanan kepengurusan PBB-P2 sejak dikelola Dispenda sudah baik? 23. Apakah petugas-petugas yang melayani PBB-P2 sudah beketja sesuai tugas dan tanggung jawabnya? 24. Apakah mekanisme pengurusan PBB-P2 sekarang lebih sedcrhana? 25. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak? 26. Apakah masyarakat telah paham fungsi pajak? 27. Apakah SPPT yang diterima datanya telah sesuai dengan kondisi di lapangan? 28. Apakah tarifyang ditetapkan terlalu besar? 29. Apakah ada sanksi hukum apabila wajib pajak tidak membayar pajak? 30. Apakah sudah diterapkan sanksi tersebut?


102

16/41819.pdf

TRANSKRIP WA \V ANCARA

Organisasi 1.

Pejabat Eselon III: Implementasi Pemungutan PBB-P2 dilaksanakan oleh bidang PBB dan BPTB.

2.

Pejabat Eselon IV: Enam fungsi dari struktur organisasi KPP Pratama diadopsi kedalam tiga seksi karena peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi memperbolehkan hanya ada tiga seksi untuk satu bidang

3.

Pejabat Eselon III: Fungsi pengelolaan PBB-P2 yang dijalankan oleh KPP Pratama diadopsi ke dalam stuktur organisasi Dispenda yaitu di Bidang PBB dan BPHTB dengan tiga seksi yang menjalankan tugas melaksanakan keenam fungsi pengelolaan PBB-P2

4.

Pejabat Eselon IV dan Staf: Untuk pelaksanaan fungsi pelayanan dan penagihan maka Kasi Pelayanan Pelayanan dan Penagihan dibantu oleh tiga orang staf yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang datang ke Dispenda untuk melakukan pembayaran, perubahcm data, pengajuan keberatan dan lain-lain. Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan dibantu oleh empat orang staf yang mempunyai tugas melakuka.1 pendataan dan penatausahaan hasil pendataan, melakukan penilaian terhadap nilai pasar properti serta melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak yang ada. Sedangkan Kasi Pengolahan Data dan Informasi dibantu oleh dua orang staf yang melaksanakan tugas pengumpubm dan pengolahan data, perekaman data serta memberikan konsultasi teknis kepada wajib pajak


103

16/41819.pdf

5.

Pejabat Eselon III: Untuk ketersediaan gedung kantor sementara ini masih bergabung dengan SKPD lain karena Dispenda belum memiliki gedung kantor tersendiri namun sudah dilakukan usulan untuk dapat pindah ke gedung tersendiri agar pemberian pelayanan kepada wajib pajak dapat lebih maksimal

6.

Pejabat Eselon III dan IV: Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB-P2

dirasa masih kurang mencukupi karena untuk

melakukan pelatihan dan sosialisasi diperlukan dana yang cukup besar. Kurangnya kendaraan dinas sebagai pendukung operasional dilapangan juga sedikit menghambat proses pendataaTI di lapangan, kendaraan dinas yang ada sekarang satu mobil dinas dan tiga motor dinas 7.

Staf: Jaringan seringkali mengalami gangguan (time out) sehingga sedikit mengganggu proses layanan kepada wajib pajak, baik itu untuk melakukan entry data baru ataupun proses pembayaran PBB-P2. Perlu juga adanya sistem untuk mengatur antrian pelayanan karena terkadang pada saat kondisi ramai banyak wajib pajak yang datang tidak mau menunggu untuk mengantri terlebih dahulu

Interpretasi 1.

Pejabat Eselon III: Penyusunan regulasi tentang PBB-P2 telah dilaksanakan pada tahun 2013, sebelum pemungutan PBB-P2 dialihkan secara penuh kepada Pemerintah Daerah

2.

Pejabat Eselon III dan IV: Regulasi tentang PBB-P2 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan Pemerintah Pusat dan peraturan pelaksanaan


16/41819.pdf

pemungutan PBB-P2 yang selama ini berlaku di Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan kondisi di Kota Lubuklinggau 3.

Pejabat Eselon IV: SOP belum diterbitkan karena di dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanan Perda PBB-P2 sudah tergambarkan tentang pelayanan dan pemungutan PBB-P2 meskipun tidak terlalu detail dalam bentuk bagan alur, namun untuk ketentuan waktu, formulir dan pihak yang terkait sudah diatur di dalam Perwako tersebut. SOP baru akan dibuat pada tahun 2015 dengan mengacu kepada SOP dari Kementrian Keuangan dan mempertimbangkan SOP daerah lain yang telah memiliki SOP

4.

Pejabat Eselon III dan IV: Akan dikirim sebanyak lima orang staf untuk mengikuti pendidikan perpajakan selama satu bulan di STAN Jakarta dan kegiatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar karena untuk satu orang peserta dibutuhkan biaya kontribusi sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Sebenamya jumlah staf yang telah mengikuti pelatihan PBB-P2 berjumlah delapan orang namun hanya empat orang yang ditugaskan di Bidang PBB dan BPHTB karena dua orang ditugaskan di Bidang Dana Perimbangan dan dua orang lagi dimutasi ke SKPD lain

5.

Pejabat Eselon IV dan Staf: Dalam melakukan pemungutan PBB-P2 kami berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-294/WPJ.03/2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB Untuk Kota Lubuklinggau dan Buku Pedoman V-Tax Pemerintah PBB dan BPHTB i-SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)


105

16/41819.pdf

6.

Pejabat Eselon Ill: Pada Tahun 2013 delapan orang telah diikutsertakan dalam pelatihan PBB-P2 di KPP Pratama dan kerjasa.ma dengan KPP Pratama terns berlanjut sa.mpai dengan sekarang yaitu memberikan bantuan khusus perihal hal-hal teknis yang berkaitan dengan PBB-P2 dan juga Dispenda tetap memberikan laporan realisasi PBB-P2 kepada KPP Pratama sebagai tembusan

7.

Pejabat Eselon IV dan Staf "Semenjak Perda PBB-P2 diterbitkan belum pemah dilakukan sosialisasi secara khusus mengenai isi perda tersebut. Pada tanggal 2 April 2014 telah dilakukan Launching PBB-P2 yang dihadiri oleh Gubemur

Surnatera

Selatan dan juga seluruh

Ketua

RT

se-Kota

Lubuklinggau dimana pada acara tersebut W alikota Lubuklinggau telah menyampaikan bahwa

PBB-P2

sudah

seratus

persen

dikelola

dan

dikembalikan ke daerah. Publikasi juga sudah pemah dilakukan melalui media cetak, elektronik dan baliho-baliho di wilayah Kota Lubuklinggau 8.

Pejabat Eselon III "Sosialisasi secara khusus tentang Perda dan Perwako PBB-P2 barn akan dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2015 dengan mengikutsertakan Camat, Lurah, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kota Lubuklinggau dengan pihak KPP Pratama selaku Narasurnber"

Aplikasi 1.

Camat: Setahu saya belurn ada Perda dan Perwako khusus tentang PBB-P2, yang saya tahu bahwa mulai Tahun 2014 PBB-P2 telah dialihkan menjadi pajak daerah di Kota Lubuklinggau. Hal tersebut Saya ketahui dari kegiatan acara launching PBB-P2 dan belum pemah sama sekali dilaksanakan

.-

sosialisasi tentang Perda dan Perwako PBB-P2 106 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41819.pdf

2.

Pejabat Eselon IV: "SPPT PBB-P2 dicetak massal pada tanggal 05 rv1aret 2014 kemudian pad a tanggal 02 April 2014 diserahkan secara langsung kepada Camat masing-masing wilayah dan juga DHKP yang kemudian untuk diserahkan kepada Lurah Camat: "Setelah SPPT PBB-P2 diterima dari Dispenda kemudian SPPT PBBP2 tersebut diserahkan kepada Lurah per masing-masing wilayah untuk dibagikan kepada masing-masing RT ataupun langsung diberikan kepada Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan maksimal satu minggu setelah SPPT


107

41819.pdf

Recommend Documents