9/22/2017
STRUKTUR SUBDIT A KEWASPAD AAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
SUBDIT C FASILITASI HUB ANTAR LEMBAGA PEMERINTA H
REGULASI
1. Permendagri 12/2006 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2. Permendagri 11/2006 Jo Permendagri 16/2011 Tentang Kominda
SUBDIT B KEWASPAD AAN PERBATASA N ANTAR NEGARA
SUBDIT D Permendagri No. 39 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Forum Persaudaraan Melanesia Indonesia
SUBDIT E PENGAWAS AN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING
PENANG ANAN KONFLIK
Undanfg-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 2. PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 3. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
1. Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Orang Asing Dan Ormas Asing 2. Permendgari No 50 Th 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing 3. Permendagri No 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Ormas dari dan kepada Pihak Asing
1
9/22/2017
NO
PENGUATAN REGULASI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL PENGUATAN FORUM DAN TIM TERPADU PKS
KEWASPADAAN NASIONAL
PENINGKATAN KAPASITAS CEGAH DINI DAN DETEKSI DINI APARATUR PEMDA ANTISIPASI DAN PEMETAAAN KERAWANAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL PENINGKATAN PEMANTAUAN OA – LA & TKA SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 11/2006 Jo 16/2011 SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 49 DAN 50/2010 SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO 64/2011 REVISI PERMENDAGRI NO.42/2015
• PENGUATAN FKDM • PENGUATAN FORUM MELANESIA • PENGUATAN TIMDU PKS KAB/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS KEMAMPUAN INTELIJEN APARATUR KESBANGPOL MELALUI PELATIHAN INTELIJEN • • • •
• •
PETA RAWAN KONFLIK ISU-ISU AKTUAL EVALUASI REN AKSI TIMDU PKS PEMETAAN PERMASALAHAN DI WIL PERBATASAN
PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN PELAYANAN ADM ORANGASING
1.
SKALA PRIORITAS 2017
AMANAT
Penguatan forum-forum o bidang kewaspadaan yaitu FKDM, dan Kominda. o
o
Undang-Undang Tahun 2014
RENCANA TINDAK Nomor
23 o Sinkronisasi pengaturan antara FKDM dengan Kominda melalui revisi Permendagri 12/2006 Tentang Permendagri 11/2006 Forum Kewaspadaan Dini dan Permendagri Masyarakat. 12/2006 dengan penguatan kemampuan Permendagri 11/2006 Jo deteksi dini aparatur Permendagri 16/2011 Tentang pemerintah daerah Kominda. o Fasilitasi Kemendagri dalam Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 untuk dasar percepatan implementasi penguatan forum-forum bidang politik dan pemerintahan umum.
2
9/22/2017
Lanjutan... NO
SKALA PRIORITAS 2017
AMANAT
RENCANA TINDAK
2.
Percepatan pembentukan Tim o Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta sistem pelaporan Rencana Aksi Penanganan o Konfik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia o
Undang-Undang Nomor 7 Tahun o 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. o Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
Penerapan sistem aplikasi dalam pelaporan penanganan konflik sosial melalui SI PKS Ditjen Polpum. Evaluasi Rencana Aksi dari daerah. (B.04, B.08, dan B.12)
3.
Penguatan kemampuan o deteksi dini bagi aparat kesbangpol pusat dan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri o Nomor 11 Tahun 2006 Jo. Permendagri 16 Tahun 2011
Melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan deteksi dini bagi aparat kesbangpol bekerjasama dengan Intelijen Negara. (BIN dan BAIS TNI)
4.
Pembentukan Persaudaraan Indonesia
Forum o Melanesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri o Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia
Forum Dialog Persaudaranaan Masyarakat Melanesia Indonesia. ( di 5 Prov: Papua, Papua Barat, Maluku, Malukau Utara, dan NTT)
PENGUATAN REGULASI (PERMENDAGRI 16 THN 2011 TTG KOMINDA)
PENGUATAN PERAN KESBANGPOL DALAM MEWASPADAI ATHG
MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI INTELIJEN
MENINGKATKAN SDM APARAT KESBANGPOL DALAM KEMAMPUAN INTELIJEN
3
9/22/2017
REKAPITULASI PESERTA DIKLAT INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH NO 1
2
3
4
TAHUN 2007
2008
2009
2010
JENIS DIKLAT
JUMLAH
KET
Dasar
42
BIN
Lanjutan
28
Dasar
33
Lanjutan
61
Dasar
201
Lanjutan
92
Dasar
131
Lanjutan
41
BIN
BIN
BIN
5
2011
Dasar
87
BIN
6
2012
Dasar
94
BIN
Lanjutan
51
7
2013
Dasar
117
BIN
8
2014
Dasar
103
INTELSTRAT BAIS TNI
9
2015
10
2016
Dasar
72
Dasar
112
INTELSTRAT BAIS TNI
Lanjutan
49
BIN
Dasar
109
INTELSTRAT BAIS TNI
Pemantapan
116
JUMLAH
PENGUATAN REGULASI (PERMENDAGRI 64 THN 2011 TTG REKOMENDASI PENELITIAN)
MEMEPERMUDAH PELAYNAN DGN MEMANGKAS PROSES TAHAPAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
MENERAPKAN SISTEM ONLINE DALAM PELAYANAN
MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM AKTIVITAS PENELITIAN DI LAPANGAN
1539
4
9/22/2017
JUMLAH DATA PENELITIAN ORANG ASING DI DAERAH PER TANGGAL 18 SEPTEMBER TAHUN 2017 NO
BULAN/TAHUN
JUMLAH SPP
01
Januari
17 Peneliti
02
Februari
20 Peneliti
03
Maret
21 Peneliti
04
April
9 Peneliti
05
Mei
53 Peneliti
06
Juni
18 Peneliti
07
Juli
38 Peneliti
08
Agustus
46 Peneliti
09
September
30 Peneliti
JUMLAH
252 Peneliti
DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROVINSI
TINGKAT KAB/KOTA
TERCIPTA KETERPADUAN DAN SINERGISITAS DALAM MELAKUKAN LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK
5
9/22/2017
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKS KOORD PENANGANAN KONFLIK
LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL UU NO.7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PKS)
MENKO POLHUKAM PD TGL 28 NOV 2014 MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015 KPD BPK PRESIDEN RI & MENYUSUN RANCANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015 & MENGAJUKAN DRAFT INPRES THN 2015 KPD SESKAB
(PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015) DIBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NASIONAL
A. B. C. D. E. F.
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DLM PKS
PP TTG PELAKS PKS
THN 2013 – 2014 PP BLM TERBIT
LAHIR INPRES 2/2013 DAN INPRES 1/2014 TTG PGKDN
INPRES 1/2014 BERAKHIR THN 2014
PD TGL 19 DESEMBER 2014, SESKAB MELALUI SURAT NO: B.591/SESKAB/XII/2014 TGL 19 DESEMBER 2014, PERIHAL PEMBERITAHUAN TDK DIPERLUKANNYA LAGI INPRES TTG PGKDN PD THN 2015, KRN TELAH DIAJUKANNYA RPP TTG PERATURAN PELAKS UU NO. 7 THN 2012 TTG PKS
BERDASARKAN HSL RAPAT EVALUASI K/L TTG TINJUT INPRES 1/2014 DI KEMENKO POLHUKAM TGL 15, 23, 27 JANUARI 2015, SERTA RAPAT EVALUASI PELAKS RENCANA AKSI PGKDN THN 2014 TINGKAT NASIONAL & TINGKAT PROV PERIODE B.12 TGL 29 JAN 2015 DI PROV. BALI, BHW DIBUTUHKAN REGULASI BARU YG MENGATUR TTG KEBERLANJUTAN TIMDU & RENCANA AKSI THN 2015 TERBIT PP NO.2 THN 2015 TTG PERATURAN PELAKS UU NO. 7 / 2012 TTG PKS
PERLU KOORDINATOR PELAKS PKS
PERMENDAGRI NO.42/2015 TTG PELAKS KOORD PKS
PENGARAH
KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA
I II III IV V
WK KETUA VI WK KETUA VII WK KETUA VIII WK KETUA IX SEKRETARIS WKL SEKRE I WK SEKRE II WK SEKRE III WK SEKRE IV WK SEKRE WK SEKRE WK SEKRE WK SEKRE ANGGOTA
V VI VII VIII
: 1. MENKO POLHUKAM 2. MENKO PMK 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO KEMARITIMAN : MENTERI DALAM NEGERI : KAPOLRI : PANGLIMA TNI : JAKSA AGUNG : MENTERI SOSIAL : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : MENTERI KESEHATAN : MENTERI KEUANGAN : MENTERI PPN/BAPPENAS : KEPALA BIN : DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM : KABAHARKAM POLRI : KASUM TNI : JAM INTEL KEJAKSAAN RI : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMSOS : DIRJEN PD KEMENDIKBUD : DIRJEN PD KEMENKES : DEPUTI BAPPENAS : DEPUTI II BIN : UNSUR PEJABAT K/L TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN.
MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI; MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK; MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.
TINGKAT PROV KETUA WK KETUA I PROVINSI WK KETUA II WK KETUA III
TINGKAT KAB/KOTA
TINGKAT KEC
KETUA : BUP/WAL WK KETUA I : SEKDA WK KETUA II : KAPOLRES WK KETUA III: DANDIM WK KETUA IV: KAJARI SEKRETARIS: KABAN KESBANGPOL WKL SEKRE I : KABAG OPS POLRES WKL SEKRE II : KASI OPS KODIM WKL SEKRE III : KASI INTEL KEJARI ANGGOTA : PJBT TKAIT
KETUA : CAMAT WK KETUA I : KAPOLSEK WK KETUA II : DANRAMIL SEKRETARIS : SEKCAM ANGGOTA : BABINSA BABINKANTIBMAS KASI TRANTIB KEC
; GUBERNUR :SEKDA : KAPOLDA : PANGDAM/
DANREM/KEPALA SATUAN TNI WIL WK KETUA IV : WK KETUA V : SEKRETARIS : KESBANGPOL WKL SEKRE I : POLDA WKL SEKRE II : KODAM/ WK SEKRE III : KEJATI ANGGOTA : LAIN KEBUTUHAN
SETEMPAT. KAJATI KABINDA KABAN PROV KARO OPS ASOPS KASREM ASINTEL PEJABAT SESUAI
6
9/22/2017
BERDASARKAN DATA YG MSK KE SEKRETARIAT NASIONAL TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PD BULAN JULI 2017 MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI
1.
MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM, DAMAI, DAN SEJAHTERA;
2.
MEMELIHARA KONDISI DAMAI DAN HARMONIS DALAM HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN;
3.
MENINGKATKAN TENGGANG RASA DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA;
4.
MEMELIHARA KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN;
MEREDAM POTENSI KONFLIK
MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI
MERESPON, MENYELESAIKAN PERMASALAHAN, DAN TINDAKAN PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERPADU
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK
TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN
BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI
MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN PASCAKONFLIK SECARA TUNTAS, KOMPRENSIF DAN PERMANEN
REHABILITASI REKONSTRUKSI
SISANYA SEBANYAK 154 KAB/KOTA BELUM MEMBENTUK (MELAPORKAN) TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
LANGKAHS
FUNGSI
5.
MELINDUNGI JIWA, HARTA BENDA, SERTA SARANA DAN PRASARANA UMUM;
6.
MEMBERIKAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN; DAN
7.
MEMULIHKAN KONDISI FISIK DAN MENTAL MASYARAKAT SERTA SARANA DAN PRASARANA UMUM.
REKONSILIASI
YG SDH BENTUK TIMDU PKS SEBANYAK 34 PROV DAN 360 KAB/KOTA, DR JMLH 514 KAB/KOTA SE-INDONESIA
KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI AGAR TERUS MENDORONG KABUPATEN/KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DAERAH
AGENDA/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PEMERINTAHAN
KEMENDAGRI TA 2018 MENYIAPKAN PROGRAM: “DISEMINASI PEMBENTUKAN TIMDU PKS KAB/KOTA DI SELURUH INDONESIA”
7
9/22/2017
REKAP PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur D.I Yogyakarta Bali NTT NTB Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
Jumlah Kab/Kota 23 33 19 12 7 11 10 17 7 15 8 6 27 35 38 5 9 22 10 14 13 14 10 5 13 15 24 6 6 17 10 10 29 13 514
SK Pembentukan Prov Kab Kota √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34
15 20 9 6 2 9 9 9 6 12 1 7 14 26 4 7 21 5 9 9 13 5 2 4 4 4 1 5 15 6 6 4 3 274
1 3 5 2 1 2 1 4 1 2 1 5 3 2 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 61
CATATAN: Jumlah Daerah yg sdh bentuk Timdu PKS tahun 2016 sebanyak : 34 Provinsi 274 Kabupaten; dan 61 Kota Sisanya sebanyak 154 daerah belum bentuk Timdu PKS : Provinsi yg wilayah kab/kotanya blm bentuk Timdu PKS SUMBER : SEKRETARIAT TIMDU NASIONAL
ATENSI : KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI AGAR TERUS MENDORONG KABUPATEN /KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK)
DATA PERISTIWA KONFLIK (PUSKOMIN KEMENDAGRI)
• • • • • • • •
2010 : 93 Peristiwa 2011 : 77 Peristiwa 2012 : 128 Peristiwa 2013 : 92 Peristiwa 2014 : 83 Peristiwa 2015 : 58 Peristiwa 2016 : 68 Peristiwa 2017 : 49 Peristiwa (Jan – Juli)
BENTUK PERISTIWA •Konflik Bernuansa Sara. •Bentrokan Warga, Ormas, dll •Kekerasan dalam Unras (Anarkis) •Bentrokan dlm Pemilukada •Sengketa Lahan Pertanahan/SDA
KEPALA DAERAH
8
9/22/2017
PROGRAM PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN
PENGUATAN FORUM CLEARING HOUSE (CH) INTER K/L DAN FASILITASI PENERIMA HIBAH DARI LUAR NEGERI NO 1
GIAT Rapat
fasilitasi
JUMLAH GIAT clearing
6x
KET •
house (ch) Inter K/L
Anggota rapat terdiri dari 17 K/L terkait
•
Membahas rencana kunjungan dan
peliputan
jurnalis
asing,
berita
oleh
penempatan
jurnalis asing •
Membahas rencana kunjungan diplomat asing ke daerah – daerah hot-spot
2
Rapat penerima negeri
fasilitasi hibah
calon dari
6x
•
luar
Anggota
rapat
Membahas penerimaan negeri
oleh
3. PENYELENGGARAAN PUSKOMIN
5. FORUM DIALOG PERSAUDARANAAN MASYARAKAT MELANESIA 6. DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT MASUKNYA ORANG ASING/SINDIKAT INTERNASIONAL KE WILIYAH INDONESIA
K/L
7. FORUM DIALOG DALAM RNAGKA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN AKTIFITAS ORANG ASING DI DAERAH
permohonan
8. PENYUSUNAN PEMETAAN PERMASALAHAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN MONITORING EVALUASI DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
dari
17
terkait •
2. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH
4. PENGEMBANGAN KAPASITAS INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH
Membahas rencana syuting film asing
•
1. PENINGKATAN KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
hibah
dari
luar
LSM/LNL/Ormas
9. PENYELENGGARAAN KOMSOS DAN PEMBAHASAN ISU-ISU STRATEGIS BIDANG KEASPADAAN NASIONAL
lokal
9
9/22/2017
PROGRAM PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PENGGABUNGAN PERMENDAGRI 12/2006 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PERMENDAGRI 11/2006 JO PERMENDAGRI 16/2011 TENTANG KOMINDA PENGGABUNGAN PERMENDGARI NO 49 TH 2010 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORMAS ASING DAN PERMENDGARI NO 50 TH 2010 TENTANG PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING
PERUBAHAN PERMENDGARI NO 64 TH 2011 TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN
PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
10
