RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 18/PUU-X/2012 Tentang “Pembentukan Kabupaten Bengkayang”
I. PEMOHON Minhad Ryad, pegawai swasta. (tidak disebutkan kembali dalam Perbaikan Permohonan)
II. POKOK PERKARA Pengujian UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota
Singkawang
terhadap
Undang-Undang
Dasar
Republik Indonesia 1945.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Tidak dicantumkan dalam Perbaikan Permohonan
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Tidak dicantumkan dalam Perbaikan Permohonan
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI Yang diujikan, adalah : UU No. 10 Tahun 1999 1. Pasal 3 Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Sungai Raya; b. Kecamatan Samalantan; c. Kecamatan Bengkayang; d. Kecamatan Ledo; e. Kecamatan Sanggau Ledo; 1
f. Kecamatan Seluas; g. Kecamatan Jagoi Babang; h. Kecamatan Pasiran; i.
Kecamatan Roban;
j.
Kecamatan Tujuhbelas.
2. Pasal 5 ayat (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang mempunyai batas sebagai berikut : a. Sebelah
utara
Kecamatan
berbatasan
Tebas,
dengan
Kecamatan
Kecamatan Sambas,
Slakau,
Kecamatan
Sejangkung dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas; b. Sebelah timur berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Daerah Tingkat II Sangau; c. Sebelah selatan berbatasan denan Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Toho, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Menpawah Hulu,
Kecamatan
Meyuke
dan
Kecamatan
Air
Besar
Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak; d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. 3. Penjelasan Umum Alinea kelima. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tanggal 29 Maret 1997 Nomor 12 Tahun 1997 tcntang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tangga1 30 Desember 1998 Nomor : DPRD.6 Tahun 1998 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Mengenai Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas serta untuk lebih meningkatkan
daya
guna
dan
hasil
guna
penyelenggaraan 2
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pelayanan
kepada
masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, ditata menjadi 2 (dua) Daerah Tingkat II dengan membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan luas 5.901,30 Km2 yang wilayahnya meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Seluas, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas. UU No. 12 Tahun 2001 1. Pasal 3 Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang terdiri atas : a. Kecamatan Pasiran; b. Kecamatan Roban; dan c. Kecamatan Tujuhbelas. 2. Pasal 5 Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Kota Administratif Singkawang dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dihapus. 3. Pasal 6 ayat (1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah : a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas; b. Sebelah
timur
dengan
Kecamatan
Samalantan
Kabupaten
Bengkayang; c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang; d. Sebelah barat dengan Laut Natuna. 4. Penjelasan Umum Alinea Kesatu
3
Kota Administratif Singkawang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 50.400 ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, telah menunjukkan perkembangan yang pesat,
khususnya
di
bidang
pelaksanaan
pembangunan
dan
peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah 161.725 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 163.541 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,52 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan 5. Penjelasan Umum Alinea Kedua Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Singkawang Kabupaten
Bengkayang,
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang 6. Penjelasan Umum Alinea Keempat Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Singkawang yang meliputi Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu: - Pasal 28C ayat (3) Setiap orang berhak memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun
masyarakat, bangsa dan
negaranya - Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
4
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum - Pasal 28G ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan
derajat
martabat
manusia
dan
berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain - Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan - Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun - Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Penggabungan Kec. Sungai Raya ke Kab. BEngkayang menyebabkan kerugian bagi Pemohon karena justru tidak memberikan kemudahan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 2. Sejak Pemohon memperjuangkan aspirasi untuk bergabung ke Singkawang dan tidak ingin bergabung ke Bengkayang, Pemohon mendapatkan perlakuan intimidasi, arogansi dan diskriminasi dari beberapa pihak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Alasan
lain
diungkapkan
oleh
Pemohon
terdapat
dalam
Permohonan Awal.
5
VII. PETITUM Materiil 1. Menerima
dan
mengabulkan
permohonan
Pemohon
untuk
seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea kelima UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Daerah Tingkat II Bengkayang bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea kelima UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Daerah Tingkat II Bengkayang; 4. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Umum alinea kesatu, Penjelasan Umum alinea kedua dan Penjelasan Umum
alinea
keeempat
UU
No.
12
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Singkawang bertentangan dengan UUD 1945; 5. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Umum alinea kesatu, Penjelasan Umum alinea kedua dan Penjelasan Umum
alinea
keeempat
UU
No.
12
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Singkawang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan bahwa Kec. Sungai Raya dan Kec. Sungai Raya Kepulauan digabungkan ke dalam wilayah Kab. Singkawang Pontianak (Mempawah); 7. Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; 8. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.
Catatan: 1. Pada Perbaikan Permohonan hanya memuat pokok-pokok perubahan yang disarankan oleh Majelis Hakim pada sidang sebelumnya; 2. Petitum pada Perbaikan Permohonan tidak sama dengan Permohonan 6
awal karena mengalami perubahan total.
7
