2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA KAMIS, 17 NOVEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Tjetje Iskandar ACARA Mendengarkan Ket. Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) Kamis, 4 November 2011, Pukul 14.20 – 14.57 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Moh. Mahfud MD Ahmad Sodiki Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati Harjono Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti 1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) Albert Nadaek 2) Garry Pandiangan 3) Henry Apriando Nadaek B. Ahli dari Pemohon: 1) Andi Hamzah C. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Suwarsono Rolland Abdul Kadir Susdiarto Maria Raditya Aji

(Kejaksaan Agung) (Kejaksaan Agung) (Kejaksaan Agung) (Kementerian Hukum dan HAM)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan mendengar keterangan Ahli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 65/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis Yang Mulia, kami sebagai kuasa dari Pemohon, masingmasing pertama Albert Nadeak, S.H., yang kedua Garry Pandiangan, S.H., dan yang ketiga Henry Apriando Nadeak, S.H., dengan disertai saksi Pemohon. Kemudian sesuai dengan pemberitahuan panggilan, kami juga mengajak dan mengundang Saksi Ahli … Ahli Bapak Prof. Andi Hamzah. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara mendatangkan saksi selain ahli ya? Tidak? Hanya ahli kan hari ini?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ahli.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ahli.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Samping Pemohon.

3

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi Pemohon?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ya.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Saksi Pemohon apa Pemohon Prisinpal?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Pemohon Prinsipal.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Pemerintah.

12.

PEMERINTAH: SUWARSONO Terima kasih, Yang Mulia. Yang duduk sebelah paling kanan adalah Saudara Rolland dari Kejaksaan Agung. Kemudian sebelah kanan saya Saudara Abdul Kadir dari Kejaksaan Agung. Kemudian sebelah kiri saya Saudara Susdiyarto. Kemudian Ibu Maria dan yang paling di belakang ada Raditya Aji dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Pemohon menghadirkan Prof. Andi Hamzah untuk memberi keterangan sebagai Ahli. Untuk itu dimohon maju, Bapak, untuk mengambil sumpah. Bapak Andi Hamzah dimohon, Pak, maju. Pak Alim.

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Maju sedikit, Prof, ya. Baiklah ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4

15.

AHLI MENGUCAPKAN SUMPAH: ANDI HAMZAH Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak. Baik, silakan Pemerintah keterangan dulu sebelum kepada Ahli.

18.

untuk

memberikan

PEMERINTAH: SUWARSONO Assalamualaikum wr. wb. Opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan ketentuan pengujian ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Tjetje Iskandar bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah Blok B-3 Nomor 13 RT 02/05 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada Albert Nadeak, S.H., dkk. Kesemuanya advokat pada kantor hukum Albert Baginal Law Firm beralamat di Jalan R.S. Fatmawati Nomor 50 Blok A Nomor 11, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai dengan register perbaikan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat sebagai berikut. Pokok permohonan. Merujuk pada permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut. 1. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bersifat diskriminatif karena hanya memberi hak dan/atau wewenang kepada penyidik atau penuntut umum saja yang boleh dan/atau dapat mengajukan banding. Sementara dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP,

5

menurut Pemohon melanggar hak atau kewenangan Pemohon dan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 83 ayat (2) mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan banding, dihubungkan dengan Putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PIT/PARPAB/2011/PN Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan sah penghentian penyidikan atas perkara itu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum, Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya, atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, atau setidak-tidaknya Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak atas berlakunya pelaksanaan dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap anggapan alasan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa lembaga praperadilan KUHAP diberikan kewenangan, salah satunya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Ketentuan ini untuk menjamin pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa khusus dalam hal apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu atas tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan banding adalah sebagai kontrol terhadap mekanisme penegakan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum

6

3.

4.

5.

6.

terhadap penghentian penyidikan dan bukan untuk mencampuri urusan kesewenangan masing-masing kelembagaan. Maka oleh karenanya hak ini hanya secara limitatif diberikan kepada penyidik maupun penuntut umum saja, tidak diberikan kepada tersangka atau pihak ketiga. Sesungguhnya pemeradilan secara hukum dapat juga di pihak … saya ulangi … ketentuan… Ketentuan Pasal 38 ayat (1) pun tidak dimaksudkan untuk membatasi keinginan para pihak pencari keadilan, tetapi justru dimaksudkan untuk mewujudkan acara cepat dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, sebagaimana yang dasar praperadilan. Sebab dalam Pasal 83 ayat (2), proses banding pengadilan tinggi pun merupakan upaya terakhir, dan final, serta tidak dikenal upaya kasasi praperadilan ke Mahkamah Agung. Bahwa terhadap hak Pemohon untuk dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dihentikannya penyidikan, seperti tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tab/20-B UPL-VII/2001/Pidum, tanggal 4 Juli 2002, perihal penghentian penyidikan telah dijamin, terutama oleh Pasal 80 KUHAP yang memberi hak atau kewenangan kepada Pemohon untuk dapat meminta pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Tentu saja dengan catatan bila Pemohon dalam ini termasuk kategori pihak ketiga sebagai satu dari kriteria pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan praperadilan. Demikian juga penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menyatakan, “Pemeriksaan untuk memeriksa, sah tidaknya suatu penghentian penuntutan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum.” Pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 27/PIT/PRAP/2011/PN Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2011 yang timbul atas adanya permohonan peradilan dari Pemohon yang putusannya pada pokoknya menyatakan sah penghentian penyidikan atas perkara itu, sebenarnya telah sesuai prosedur dan dijamin oleh undang-undang seperti tertuang dalam Pasal 80 KUHAP dan sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa jika atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta a quo Pemohon merasa keberatan dan kemudian mengajukan upaya hukum banding melalui Akta Permohonan Banding Nomor 84/Akta.PIT/2011/PN Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2011 dengan memori banding yang telah disahkan pada tanggal 9 September 2011, maka Pemohon sendiri melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

7

Republik Indonesia Tahun 1945 karena implementasi hukum pidana laksana dua sisi (suara tidak terdengar jelas) yang mau merampas hak seseorang di pihak lain dan melindungi seseorang di bidang lain. 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan dianggap sah oleh PN Jakarta Selatan, itu pun terdapat kekeliruan dengan pertimbangan hukumnya, terutama dalam menghitung prialing atau kadaluarsa perkara tersebut. Dalam hal ini Pemerintah berpendapat hal tersebut merupakan masalah implementasi dari Pasal 78 KUHAP. 8. Bahwa terhadap pembuktian sah tidaknya penghentian perkara a quo oleh Majelis Hakim, perlu ditinjau terlebih dahulu alasan-alasan sah untuk penghentian penyelidikan, antara lain dapat disebutkan. Antara lain tidak terdapat cukup bukti. Dalam arti tidak dapat ditemukan alatalat bukti yang sah yang cukup. Artinya, alat-alat bukti tersebut yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi atau alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat ditemui, diketemukan, dan tidak tercapai. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana umum ... pidana, namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas perihal tersebut. Penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum karena berdasarkan undangundang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdapat sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa. Bahwa kemungkinan terdapat salah satu syarat dari beberapa alasan tersebut yang tidak ditemui oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan penghentian perkara tersebut dinyatakan sah. Sehingga dengan demikian, merupakan ranah dari implementasi pelaksanaan ketentuan suatu norma dan bukan merupakan permasalahan konsi … konstitusionalitas keberlakuan suatu norma. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Mejelis Hakim Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat memberikan putusan sebagai berikut. Menyatakan: 1) Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

8

2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian permohonan tidak dapat diterima. 3) Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan, menyatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 2 November 2011, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syarifuddin ... Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief. Terima kasih. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, terima kasih. Berikut ... ada yang mau didalami, Pak?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Sebenarnya sampai saat ini kalau nanti kami mendapatkan (...)

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, ya apa?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Naskah itu, baru kami dalami, Majelis Yang Mulia.

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kalau begitu kita dengarkan sekarang kesaksian atau keterangan dari Ahli Prof. Andi Hamzah. Silakan, Pak.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis Yang Mulia, interupsi sedikit. Sebelum Ahli mengajukan pendapatnya, kami ingin mengemukakan, menyerahkan (...)

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, boleh.

9

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Beliau.

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Menyerahkan kepada Majelis apa kepada Pak Andi?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Kepada Mejelis.

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, ya.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ini tentang pembaharuan KUHAP.

31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Yang sudah berlangsung 30 tahun, sampai dengan saat ini belum diperhatikan oleh Pemerintah, maka kami ingin mengajukan ini sebagai pendahuluan.

33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Karena begitu banyaknya pasal-pasal di KUHAP itu yang kontradiktif dan selalu melanggar hak konstitusi dan hak asasi, serta adanya diskriminasi. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Prof.

10

36.

AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH Yang Mulia Hakim, pertama-tama saya akan kemukakan bahwa keterangan saya hanya sesuai dengan keahlian saya yang selama ini saya mendalami hukum acara pidana sejak tahun 1971, mengajar hukum acara pidana di UNHAS sampai sekarang ini, dan telah menulis buku mengenai hukum acara pidana ini. Saya berpendapat mengenai hal yang diajukan Pemohon ini sebagai berikut. Satu. Bahwa kami telah menyusun rangcangan KUHAP yang baru untuk mengganti KUHAP yang sekarang ini, yang dianggap banyak kontradiksi di dalamnya. Kami setelah menyusun selama 10 tahun dan telah menyerahkan kepada Andi Mattalata pada tahun 2009, yang berjanji mengirim ke DPR, eh … apa … ke DPR melalui Sekneg. Dan telah dilakukan beliau, tapi sayang sekali Menteri Patrialis Akbar menarik kembali dari Sekneg dan menyimpan sampai sekarang, mengendap di Menteri Hukum dan HAM lebih dari 2 tahun. Andaikata itu sudah masuk ke DPR, maka sebenarnya tidak perlu lagi dipersoalkan seperti sekarang ini karena kami sudah mengubah semua yang kekurang (suara tidak terdengar jelas) yang terdapat di dalam KUHAP ini. Yang pertama, sesuai dengan ini … ya, saya akan kemukakan Pasal 80 KUHAP. Permintaan … ini untuk wewenang praperadilan. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan mereka ini kepada ketua pengadilan negeri yang menunjuk, dan menyebut alasannya. Ini praperadilan dimaksud ya. Ini Pasal 80 ini sebenarnya bertentangan dengan sistem. Karena sistem yang kita anut ada penuntut umum yang berhubungan dengan hakim. Bukan penyidik berhubungan dengan hakim, tapi selalu melalui penyidik, melalui penuntut umum, hakim. Dan juga ada dalam ketentuan KUHAP ini yang mengatakan bahwa sejak dimulainya penyidikan, diberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Jadi, kalau menghentikan ke penyidikan juga sebaliknya tentu bahwa harus diberitahukan kepada penuntut umum bahwa ini penyidikan akan dihentikan dan penuntut umum dapat memberitahukan bahwa penyidikkan diteruskan, ini terjadi di Belanda. Ini hanya terjadi di Indonesia, seperti ketentuan KUHAP ini. Jadi bertentangan dengan sistem. Lebih lanjut bersamaan dengan sistem Pasal 80 itu, penghentian penuntutan dapat juga (suara tidak terdengar jelas) praperadilan. Sedangkan Indonesia, baik KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan menganut sistem oportunitas. Jaksa agung berwenang menghentikan penuntutan, bagaimana bisa diajukan lagi ke praperadilan? Jadi, kontradiksi sebenarnya … hal-hal seperti demikian, kami sebenarnya sudah menghilangkan dalam rancangan KUHAP ini. Kemudian, inti

11

persoalan yang dikemukakan itu, yang ke … yang ke … yang ke … yang kedua adalah Pasal 83 ayat (2) terhadap ayat (1). Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81. Pasal 80 itu mengenai Penghentian Penyidikan. Tidak dapat dimintakan banding, dikecualikan dari ke … ayat (2) … kepentingan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Jadinya ini ditujukan kepada … yang bisa mengajukan banding adalah penyidik atau penuntut umum. Sedangkan pihak yang dirugikan, yaitu korban kejahatan, tidak bisa diajukan. Itu melalui penafsiran, a contrario. Karena Pasal ini tidak ada … Pasal 83 ini tidak ada menyebut secara langsung bahwa dalam hal diputus oleh praperadilan, penghentian penyidikan sah, tidak bisa diajukan banding, tidak ada. Cuma menyebut menetap … praperadilan yang menetapkan tidak sahnya (suara tidak terdengar jelas) tidak. Jadi a contrario mereka membuat bahwa kalau begitu … kalau sah, tidak bisa diajukan ke praperadilan. Begitu, Pak. Jadi, ini penafsiran yang dilakukan hakim dan yang lain itu adalah penafsiran a contrario, yang tidak dikenal dalam hukum pidana dan acara pidana, hanya dikenal dalam hukum perdata. Saya menyebut di sini, jenis-jenis interpretasi yang diketahui … yang dikenal dalam hukum pidana. Pada umumnya, semua penulis paling tinggi menyebut enam atau tujuh jenis interpretasi, hanya Prof. H. Suringkel Suriha ini guru besar di Belanda, yang buku ini dulu buku wajib di … wajib di Fakultas Hukum di Indonesia tahun 1950-an. Menyebut hanya 15 yang terlengkap memuat interpretasi 15 hanya H. Suringkel Suriha ini, yang lain hanya menyebut enam atau tujuh, tidak tersebut di sana a coontrario. Saya sebut satu per satu interpretasi antisiperendle interpretasi (interpretasi antisipasi), biasa orang sebut juga penafsiran interpretasi futuristik. Sesuatu undang-undang sudah dibahas DPR akan dicabut, tidak bisa dipakai lagi. Itu namanya penafsiran futuristik atau antisipea … antisipatif. Yang kedua, creative interpretasi (interpretasi kreatif), penciptaan. Ketiga, doctrinier interpretasi (interpretasi menurut doktrin ilmu hukum). Keempat, interpretasi dogmatism interpretasi (interpretasi secara dogmadogma). Kelima, interpretasi functionele interpretasi (interpretasi fungsional). Keenam, rechtmaticalle interpretasi (interpretasi gramatika), tata bahasa. Ketujuh, harmony serende interpretasi. Dan justru kalau harmony serende interpretasi dipakai untuk Pasal 83, justru harus ditafsirkan bahwa pihak korban … apa namanya … yang dirugikan juga bisa minta banding. Karena kalau penyidik bisa minta ban … banding, kenapa yang … yang satunya tidak bisa minta banding? Jadi tidak harmonis. Sesuai dengan penafsiran harmonisasi ini, sebenarnya seharusnya bisa juga minta banding pihak yang berkepentingan yang … yang dirugikan itu (suara tidak terdengar jelas).

12

Kemudian historische interpretasi (interpretasi sejarah undangundang). Berikutnya lagi rasionile interpretasi (interpretasi rasional), interpretasi sesuai dengan akal. Kemudian reshferele kende interpretasi (interpretasi perbandingan hukum). Oleh karenanya indone … acara pidana dan Hukum Pidana Indonesia berasal dari Balanda, sebenarnya bisa diadakannya interpretasi, membandingkan dengan hukum acara … hukum pidana dengan acara pidana di Belanda. Berikutnya sociologist interpretasi (interpretasi sosiologis). Baru, sistematis interpretasi, sis … penafsiran secara sistematis. Bahwa hukum, apalagi hukum pidana acara untuk merupakan suatu sistem yang tidak boleh bertentangan satu ketentuan dengan ketentuan yang lain berdasarkan sistem. Baru, theologist interpretasi (interpretasi menurut maksud undang-undang), tujuan undang-undang. Kemudian tradisionele … trasi … tradisionalisis … tradisionalistise interpretasi (interpretasi secara trasi … tradisi). Dan terakhir, wet hostorisen interpretasi (interpretasi sejarah undang-undang). Hanya itu, tidak ada disebut penafsiran a contrario. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh, ini bertentangan dengan ini. Ini ma … yang … yang masalah yang kedua ini. Yang lagi pula … yang diajukan oleh jaksa tadi bahwa ini sudah ada merupakan undang-undang dan tidak bisa di … ditafsirkan lain daripada penafsiran … apa tadi … penafsiran perdata a contrario tadi. Saya kemukakan sendiri, justru dalam hukum pidana tidak dianut penafsiran a contrario itu. Justru menurut saya, Pasal 83 harus ditafsirkan bahwa kedua belah pihak dapat mengajukan banding supaya harmonis ketentuan ini. Namun demikian supaya lebih tegas, saya kira dalam putusan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, dapat lebih ditegaskan agar terjadi keadilan dalam penerapan hukum acara pidana ini. Untuk sementara sekian. 37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Ada yang mau diperdalam, Pak? Cukup. Pemerintah? Cukup. Majelis, ada yang mau tanya? Cukup ya? Cukup. Baik. Kalau begitu, ada 10 alat bukti, dilengkapi dengan satu dokumen tulisan Prof. Andi Hamzah di Advokat News, jadi ada 11. P-1 sampai dengan P-7B ditambah satu lagi, diterima oleh Majelis untuk dipergunakan dalam pertimbangan nantinya. KETUK PALU 1X

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Maj (…)

13

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemud … ada lagi?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Kami ingin sedikit menambahkan. Sebenarnya ini sudah substansi daripada permohonan di praperadilan kemarin bahwa kami ingin sedikit menceritakan latar belakangnya.

41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Boleh.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Bisa, Majelis Yang Mulia?

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Bisa.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Bahwa perkara ini sebenarnya perkara yang dipra … kami praperadilankan ini dilaporkan pada tahun 1999. Kemudian di hasil lab crime Mabes Polri mengatakan terbukti tanda tangan palsu. Terbukti tanda tangan palsu pada tahun 2001, kemudian 2002 dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Hasil lab crime itu sendiri dikirim oleh lab crime ke Bareskrim yang menyatakan terbukti tanda tangan itu, tetapi dihentikan dengan menyebut bahwa tidak cukup bukti di dalam surat SK penghentian penyidikan. Oleh karena itu, kami mengajukan praperadilan. Kemudian di dalam pemeriksaan praperadilan, keputusan hakim praperadilan mengatakan terjadi ferriat di dalam pasal itu, padahal untuk Pasal 263 di … memakan waktu feriat 12 tahun, sementara antara pelaporan penyidikan sampai dengan putusan penghentian ada stooweeting, penghentian penyidikan, seyogianya itu dihentikan pada tahun 2002 sampai sekarang. Jadi masih memakan waktu 10 tahun. Jadi oleh hakim peradilan dikatakan apa? Sah penghentian itu. Itu makanya, atas dasar sahnya penghentian itu, maka kami melihat Pasal 83 berkenaan dengan penghentian, maka kami ajukan karena kami seolah-olah di … ditutup kemungkinan untuk banding. Itu makanya kami ajukan praperadilan berdasarkan untuk meninjau Pasal 83

14

ini, sekalipun tetap kami mengajukan banding, meningkat ... melihat bahwa tenggang waktu banding itu tidak habis. Lah itulah dasarnya kenapa kami mengatakan bahwa antara bukti, terbuktinya pemalsuan tanda tangan oleh lab crime, akan tetapi dihentikan oleh Bareskrim dengan mengatakan … dan kemudian masuk ke praperadilan dikatakan ferriat, di sini kami makanya. Masuk kami kepada hak untuk banding dihambat oleh Pasal 83 ayat (2). Atas dasar itulah kami mengajukan permohonan ini kepada Majelis Yang Mulia supaya hak konstitusional kami, hak asasi kami, dan perlakuan hukum itu tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Majelis Yang Mulia. 45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Baik, Pak, terima kasih penjelasannya. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan juga bagi Mahkamah. Sidang berikutnya tanggal 7 Desember, hari Rabu, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli kalau Pemerintah mau mengajukan, atau saksi. Pemohon mau mengajukan lagi?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis Yang Mulia, apakah saksi Pemohon yang menjadi … yang memberikan kuasa kepada kami tidak di … perlu dimintakan untuk keterangan?

47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu Prinsipal kan sudah, Pak.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ya.

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak sebagai saksi kan?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ya.

15

51.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sudah mengajukan secara lengkap Bapak (suara tidak

terdengar jelas). 52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Baik, terima kasih.

53.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, artinya yang Bapak tulis itu kan di dalam permohonan itu kan sudah dari Prinsipal kan?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ya.

55.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kalau begitu sidang berikutnya … Bapak mau mengajukan lagi ndak? ahli atau saksi lain?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Kami kira sudah cukup, Yang Mulia.

57.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah? Mau mengajukan? Tidak? Kalau tidak, berarti kita sidang berikutnya vonis. Oleh sebab itu, diberi waktu dua minggu dari sekarang. Ini tanggal 17, berarti tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember, hari Kamis, jam kerja. Di sini jam kerjanya sampai pukul 16.00 WIB, Pak, untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh jalannya persidangan ini.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis …

16

59.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemohon, Pemerintah, itu dipersilakan sampai tanggal 1 Desember, hari Kamis, jam kerja. Sesudah itu baru akan ditentukan jadwal sidangnya sesudah kesimpulan-kesimpulan itu masuk. Cukup?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis Yang Mulia, kalau boleh kami diizinkan lagi.

61.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada lagi, Pak?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Majelis Yang Mulia, berhubung karena saksi hanya kami ajukan saksi ahli, sementara alat bukti yang telah kami ajukan lebih dulu, apakah itu sudah kira-kira memenuhi ketentuan?

63.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah memenuhi?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Sudah.

65.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Formalnya sudah memenuhi?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Ya.

67.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tinggal kalau Bapak merasa kurang atau tidak?

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT NADEAK Baik, terima kasih. Cukup.

17

69.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kalau begitu, jadi sidang ini akan ditutup. Tanggal 1 Desember, hari Kamis, supaya menyampaikan kesimpulan. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 17 November 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18