2011

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (VII)

JAKARTA KAMIS, 9 FEBRUARI 2012  

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) 2) Sundy Ingan 3) Andu

4) Luther Kombong 5) H. Awang Ferdian Hidayat 6) Muslihuddin Abdurrasyid 7) H. Bambang Susilo

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) Kamis, 9 Februari 2012, Pukul 11.04 – 12.21 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahufud MD Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Hamdan Zoelva Harjono M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati Muhammad Alim

Ina Zuchriyah Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i 

Pihak Yang Hadir: A. Pemohon: 1) Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) 2) Luther Kombong B. Kuasa Hukum Pemohon: 1) Muspani 2) AH. Wakil Kamal C. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Mualimim Abdi Agus Martowardojo Indra Surya Agus Martowardojo Marwanto Harjowiryono Heru Subiyantoro Yusrizal Ilyas Pramudjo

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Menteri Keuangan Republik Indonesia) (Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan) (Menteri Keuangan Republik Indonesia) (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) (Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

D. Ahli dari Pemerintah: 1) 2) 3) 4)

Machfud Sidik Robert A. Simanjuntak Arifin P. Soeria Atmadja Hefrizal Handra

E. Saksi dari Pemerintah: 1)

Herri Hudaya

2)

Hadi Prasetyo

3) 4) 5)

Ahmad Kanedi H. Ruzaidin Noor H. Nasrul Abit

(Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM Pemerintahan Provinsi Jawa Barat) (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur) (Walikota Bengkulu) (Walikota Banjar Baru) (Bupati Pesisir Selatan)

ii 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, baik dari Pemohon maupun dari Pemerintah dalam Perkara Judicial Review dengan Nomor Perkara 71/PUU-IX/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri dulu tim yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSPANI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb, selamat siang. Dari Pemohon hadir, kami Kuasanya Muspani dan Ahmad Wakil Kamal, dihadiri juga oleh Prinsipal 1 dari MRKTB, dan Prinsipal 4 Bapak Luther Kombong. Dan yang hadir di belakang ini adalah dari MRKTB Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr, wb.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr, wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir Yang Mulia, akan saya sebutkan saya sendiri Mualimim Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Indra Surya, beliau adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Yang sebelahnya lagi adalah Pak Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Pak Marwanto Harjowiryono, beliau adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Yang Mulia. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Prof. Dr. Heru Subiyantoro, beliau adalah Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Pak Yusrizal Ilyas adalah direktur … salah satu Direktur di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Pak Pramudjo, beliau adalah direktur dan perimbangan di Direktorat Perimbangan Keuangan, Yang Mulia. Kemudian di belakang Yang Mulia, ada rekan-rekan dari Kementerian keuangan dan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang Mulia, sebagaimana persidangan yang lalu bahwa ahli yang sudah disumpah itu ada 5 Yang Mulia, sudah hadir semua. Kemudian sebagaimana surat susulan yang pemerintah sudah sampaikan bahwa Pemerintah menghadirkan tambahan ahli Yang Mulia, jadi Prof. Dr. Eddy Suratman yang belum disumpah, kemudian 2 ahli yang suratnya sudah kami sampaikan Prof. Dr. Hermanto Siregar belum disumpah, Yang Mulia.

1 

Kemudian di hadapan Yang Mulia juga sudah hadir saksi tambahan Yang Mulia, yaitu Drs. Heri Hudaya, beliau adalah Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sudah ada di hadapan Yang Mulia. Kemudian Ir. Hadi Prasetyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Ahmad Kanedi, beliau adalah Walikota Bengkulu. Kemudian H. Ruzaidin Noor, Walikota Banjar Baru. Kemudian H. Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Yang Mulia, saya mohon izin apakah ahli semua akan dihadirkan atau menghabiskan saksi yang sudah hadir seperti halnya menyambung pada persidangan yang lalu. Saya serahkan ke Yang Mulia. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Ini dari saksi yang 5 orang hadir hari ini belum memberi kesaksian ya? Belum. Belum bersumpah juga? Belum. Baik. Jadi begini, karena kita juga diatur oleh jadwal sidang. Nanti sidang ini akan berakhir pada … paling lama jam 12.30, jadi 1¼ jam. Hari ini Pak Menteri keuangan hadir. Kalau perlu statement yang perlu diajukan karena kita tahu beliau sibuk, itu bisa didahulukan. Tapi kalau beliau hanya mau mendengar dan merespon, bisa tetap di sini. Saya undang saksi dulu, Pak Heri Hudaya. Maju Pak, maju Pak, untuk mengambil sumpah Pak. Hadi Prasetyo, Ahmad Kanedi, Ruzadin Noor, dan Nasrul Abit. Bapak agama … ada yang tidak beragama Islam? Islam semua? Bapak tidak Islam? Protestan. Oke, kalau begitu yang Islam dulu Pak Fadlil. Silakan, Pak Fadlil.

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang beragama Islam disilakan kata sumpahnya mengikuti saya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

7.

SAKSI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk yang beragama Islam selesai.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang Protestan Bu Maria.

2 

10.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan duduk, Bapak.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Bapak, silakan duduk.

12.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

13.

SAKSI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

14.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Berikutnya mohon maju sebagai ahli, Prof. Hermanto Siregar dan Prof. Edy Suratman. Ya, Bapak mau bersumpah dengan agama apa Bapak? Islam, Pak Hermanto ya … oh Bapak … Pak Edy. Pak Hermanto? Dengan Islam. Baik, silakan Pak Fadlil. Sekalian.

16.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan mengikuti kata sumpahnya dari saya, dimulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Cukup, disilakan duduk.

17.

AHLI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk. Saya tawarkan kepada Pemerintah terutama kepada Bapak Menteri Keuangan Pak Agus Martowardojo, apakah Bapak mau menyampaikan statement awal dari keseluruhan kasus ini atau hanya akan

3 

mendengarkan untuk menunggu pertanyaan dari Pemohon maupun dari Majelis Hakim? 19.

PEMERINTAH: AGUS MARTOWARDOJO (MENTERI KEUANGAN) Terima kasih, Bapak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim. Kami hadir untuk mendengarkan dan terima kasih untuk dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami kembalikan.

20.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, terima kasih. Baik, dimohon maju ke depan Bapak Herri Hudaya. Ke podium saja, Pak. Ke podium, Pak. Tidak terlalu lama, Pak ya, 5 menitlah. Silakan.

21.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Wakil Pemerintah, dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, Kuasa Hukum Para Pemohon yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan saya untuk mewakili Gubernur Jawa Barat menyampaikan tanggapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Perkara Nomor 71/PUUIX/2001 tentang Judicial Review Terhadap Pasal 14 Huruf E dan F UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004. Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom mempunyai luas 3.710 (…)

22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, langsung ke materinya saja, Pak, soal perimba … soal demografi, geografi enggak usah.

23.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Baik.

24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kira-kira sekarang ini … sekarang ini kan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah itu digugat karena itu merugikan daerahdaerah tertentu yang seharusnya maju dengan kekayaan di daerahnya. Nah menurut Bapak, pengalaman itu bagaimana? Apakah gugatan itu kira-kira adil bagi Pemerintah Jawa Barat?

25.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa Jawa Barat adalah daerah penghasil, sama dengan Kalimantan Timur dan juga potensinya tidak jauh berbeda, Yang Mulia. Akan tetapi juga Jawa barat dengan 4 

jumlah masyarakat yang 44 juta tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan potensi itu tentunya juga merupakan harapan Jawa Barat, tapi karena kami memahami bahwa ini adalah kepentingan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya kami berpendapat bahwa apa yang didapatkan dari Jawa Barat itu harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa otonomi daerah di Indonesia tidak berarti bahwa kita melepaskan diri daripada Pemerintah Indonesia. Artinya kita punya kepentingan tapi kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan dan Jawa Barat berharap bahwa kepentingan umumlah yang diutamakan oleh semua pihak juga oleh Kalimantan Timur. Oleh karena itu, akan adillah apabila kemudian semua hasil yang didapat dari sumber alam kita dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, bagus. Pak, saya tanya. Bapak di dalam kesaksian tertulis itu membawa data angka atau prediksi angka, seumpama angka perimbangan itu berubah kira-kira Jawa Barat itu dengan potensi tadi mengalami kerugian atau keuntungan?

27.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Ya karena di daerah kami juga ada daerah tertinggal dan tertinggal itu juga memberikan atau mengharapkan kontribusi daripada dana perimbangan yang tentunya akan merugi kalau kompensasi ini berubah. Demikian, Yang Mulia.

28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi, dengan potensi Jawa Barat sekarang … potensi kekayaan Jawa Barat sekarang, sebenarnya juga masih menerima dana perimbangan yang (suara tidak terdengar jelas) ke apa … bersumber dari daerah-daerah lain yang dianggap (suara tidak terdengar jelas) kaya juga?

29.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Betul, Yang Mulia.

30.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Berapa besar kira-kira?

31.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Angkanya belum … tidak ada saya bawa, Yang Mulia, tapi untuk daerah tertentu sangat besar. Terutama untuk dialokasi ke dalam dana DAU dan DAK. 5 

32.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Bisa enggak kalau perimbangan itu dirubah, Jawa Barat survive sendiri dengan … dengan sumber daya yang tersedia?

33.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Ya (…)

34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tanpa mengganggu tugas-tugas pemerintahan di bawah NKRI?

35.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Ya untuk sekarang berat, Yang Mulia.

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Berat ya?

37.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Ya.

38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, baik silakan duduk dulu. Nanti biar dianalisis oleh Ahli (…)

39.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HERRI HUDAYA Terima kasih.

40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tentang apa implikasi dari semua itu. Silakan, Pak. duduk, Pak. Bapak duduk dulu, mungkin nanti akan ditanya oleh Pemohon. Pak Hadi Prasetyo, silakan, Bapak langsung ke pokok masalah tentang itu tadi, sama.

41.

SAKSI DARI PEMERINTAH: HADI PRASETYO Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia Bapak Majelis Hakim, pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Jawa Timur kira-kira 15,77% penduduknya dari Indonesia, satu. Kedua, kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap Indonesia adalah pada posisi yang terakhir=15,64%; di bawah DKI=17,84%; Jawa Barat=14,50%; dan Jawa Tengah=8,2%. Dari angka itu, artinya kami berpendapat, yang pertama bahwa dana perimbangan … mohon maaf, ulangi … bahwa Jawa 6 

Timur telah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap ekonomi nasional, tapi juga menerima dana perimbangan keuangan daerah yang masih sedikit. Angkanya kurang lebih tidak sampai Rp30 triliun per tahun. Dibagi 38.000.000 jiwa kira-kira per kapita perimbangan keuangan daerah kita kurang lebih tidak lebih dari Rp800.000,00 per kapita, Pak, per tahun. Tapi kami menyumbang 7,2% pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi terakhir. Yang kedua, Bapak … Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, yang berikutnya adalah bahwa pemerintah provinsi bersikap tegas untuk tetap menjunjung tinggi NKRI dan menjadi bagian integral dari rakyat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan di dalam forum yang mulia ini bahwa saat ini, dengan posisi yang ada, Jawa Timur telah memberikan support terhadap transaksi ekonomi di seluruh Indonesia Timur, itu kurang lebih ada 18 provinsi dengan total transaksi perdagangan, dari data BPS terakhir, kurang lebih adalah Rp 422 triliun. Jadi artinya, perkembangan ekonomi di Jawa Timur ditimbal balik merupakan ekonomi yang berkaitan dengan mitra kita di seluruh Indonesia Timur, mulai dari Papua sampai dengan Kalimantan, sehingga perkembangan ekonomi Jawa Timur sangat berarti buat mitra, tapi perkembangan mitra juga sangat berarti dengan … untuk Jawa Timur. Yang berikutnya bahwa Jawa Timur dengan kondisi yang sekarang, penduduknya yang miskin masih cukup besar. Angka terakhir adalah 5 setengah juta jiwa itu masih miskin. Jadi, dengan kondisi perimbangan yang hanya kurang dari Rp 800.000,00 per kapita per tahun, saya kira kita masih kurang. Dan yang berikutnya adalah penerimaan negara sebetulnya yang terbesar adalah pajak, yang kedua adalah bagi hasil dari migas. Tapi dari pajak Jawa Timur menyumbang begitu besar … begitu besar sekali dan itu terutama cukai hampir Rp 50 triliun, tapi kita juga menerima hanya 2% dan kita menerima itu sebagai bagian daripada pemahaman toleransi integrasi. Kebetulan yang terakhir, Bapak Majelis Konstitusi Yang Kami Muliakan, kami ingin me-refer dua poin penting, yang pertama, menurut pendapat kami dari Jawa Timur, dalam Undang-Undang Dasar disampaikan bahwa pasal … Undang-Undang Dasar Pasal 4 bahwa … maaf, Pasal 18 bahwa NKRI terdiri dari atas provinsi dan provinsi terbagi kabupaten/kota dan selanjutnya. Kemudian di Pasal 4 ayat (1) … eh, maaf … di dalam tujuan negara bahwa negara memang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya, memang banyak tugas pendapat Jawa Timur. Tugasnya pemerintah itu menyejahterakan bangsa, tidak hanya untuk Jawa Timur tapi untuk daerah lain yang juga masih miskin. Kita punya persoalan sendiri masalah juta, tapi di sana juga punya per … misalnya rekan dari Bengkulu, dll. Dan yang terakhir sekali kami melaporkan bahwa kami tetap berpegang pada pemahaman yang sangat spesifik dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan negara itu di dalam posisi ini adalah NKRI yang kami maksud tadi, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk 38.000.000 rakyat Jawa Timur. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

7 

42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih. Tolong nanti ya, Pak Heri Hudaya dan Pak Hadi Prasetyo, tadi yang tertulis itu mohon diserahkan ke Kepaniteraan nanti agar juga menjadi bahan kami untuk melihat … apa namanya … fakta-fakta yang lebih konkret. Pak Ahmad Kanedi? Silakan, Pak. di situ boleh, Pak. Oh, mau kanan?

43.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD KANEDI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis dan Anggota Majelis Yang Kami Muliakan, Pemohon dan Termohon, hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya, Walikota Bengkulu untuk menyampaikan fakta, yang pertama tentunya berkaitan langsung terhadap permohonan dari Saudara kita, yaitu dari provinsi Kalimantan Timur. Kami dapat menyampaikan terhadap permohonan untuk peninjauan kembali, kami langsung mengatakan bahwa ini berpengaruh, kalau dikabulkan, berpengaruh Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu karena di APBD kami hampir 80% itu berasal dari pusat, dan kami menyelenggarakan pemerintahan tentunya berdasarkan dari perimbangan keuangan dari pusat itu sendiri. Dan ini kami akan sampaikan, nanti langsung mengenai kondisi ke kinian terhadap APBD kami, dan nanti bisa … bisa dipedomani untuk sebagai bahan pertimbangan. Maka kami langsung mengatakan bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan perimbangan ini dibesarkan kepada Kalimantan Timur ini akan berpengaruh kepada Kota Bengkulu, dan Kota Bengkulu akan … akan sulit, Pak. Dan Bengkulu kami menyampaikan kepada Majelis, mungkin kalau seandainya dikurangi kami hanya akan bisa hidup se … selama satu bulan itu 10 hari, Pak sedangkan ya 20 hari lagi kami mungkin ya menjadi pengemis, Pak. Atau kami tidak bisa memilih anggaran roda pemerintahan termasuk melayani masyarakat, ini yang kami lakukan dan kami mohon, Pak kiranya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Bengkulu sebagai negara … sebagai daerah yang menyumbang juga bagi daerah ini, ya kami mohon kita pertimbangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua yang disumbangkan, pertama menjahit bendera merah putih, Pak. Nah, kalau kita mau menguggat nanti, kita gugat pula nanti semua memakai bendera putih, nanti kami minta juga nanti sebagai pemasukan kami. Atau juga kami menyumbang monas, Pak sebagai spirit kita. Emas itu semuanya dari Bengkulu, Pak. Nanti ini juga kita … kami memohon untuk kiranya keadilan bagi kami dan bagi kehadiran bagi semua daerah di Indonesia ini. Dan selanjutnya tentunya, kami perlu menekankan kepada Majelis Hakim ya, kiranya untuk gugatan ini berpengaruh kepada kami, Pak kalau seandainya nanti dikabulkan ini akan secara langsung berpengaruh dengan kami karena pusat pasti tidak akan memberi sesuai apa yang surat ini kami terima, dan itu akan langsung mengurang kepada … kepada keuangan kami di daerah. Maka kami langsung melakukan pada hari ini yang menyampaikan gugatan intervensi juga, Pak dengan gugatan ini, Pemda Kota Bengkulu. Jadi, menggugat supaya gugatan ini tidak dikabulkan, Pak. Kalau dikabulkan, langsung berpengaruh dengan kami. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 8 

44.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk, Pak. Baik, jadi kita tidak mengenal gugatan intervensi, Pak tetapi kita mengenal Pihak Terkait, yang punya kepentingan langsung menjadi pihak juga. Tetapi, dalam kasus ini rupanya tidak perlu ada Pihak Terkait karena kepentingannya nampaknya sama dengan pemerintah. Sehingga ya bersatu saja ke situ, argumennya tidak usah menjadi pihak sendiri, toh argumennya sama juga. Ada hal menarik, ini nanti kami mungkin akan mendengar juga memanggil DPD (Dewan Perwakilan Daerah) karena DPD itu mewakili semua, ya sebagai institusi … karena DPD itu mewakili semua daerah yang ternyata kehendaknya berbeda ini, yang sama-sama punya wakil di DPD, tapi nanti kita dengarkan argumen-argumen mereka sehingga kami panggil pada persidangan berikutnya. Kemudian, Pak Ruzaidin Noor Walikota Banjarbaru.

45.

SAKSI DARI PEMERINTAH: RUZAIDIN NOOR Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua, beserta Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, yang saya hormati Saudara-Saudara kami Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, dan Ahli dari Pemohon. Yang saya hormati, yang mewakili Pemerintah dan Saudara kalian, yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan, izinkan kami mewakili daerahdaerah yang juga tidak memiliki sumber daya alam atau migas. Bahwasannya makna pemberian otonomi kepada daerah, salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami adalah bagian dari Saudara-Saudara kami di Provinsi Kalimantan Timur, yang asal-muasalnya merupakan satu wilayah provinsi dengan Ibukota Banjarmasin, kalaupun sekarang sumber daya alam berupa migas tidak lagi hasilnya kami nikmati secara langsung, alhamdulillah masih mendapatkan dana perimbangan walaupun jauh di bawah harapan. Karena kami menyadari, banyak pula saudara-saudara kami dari daerah lain yang tidak mempunyai sumber daya alam atau migas yang bukan hal yang sama. Empati, yaitu turut merasakan manakala saudara-saudara atau daerahdaerah yang kita tinggal memerlukan uluran tangan kita semua termasuk uluran tangan dari daerah-daerah penghasil migas. Oleh karena itu, kami juga ingin menyampaikan, mencermati komposisi penerimaan daerah bahwasannya dana yang kami terima melalui pemerintah pusat itu sebesar 76,84%, sangat besar, sangat ketergantungan, dan PAD kita hanya mencapai 7,71%. Kemudian juga bila ditinjau dari komposisi dana yang masuk dan yang keluar dari provinsi di Pulau Kalimantan kepada Pemerintah tahun … pembagian 2011 yang sudah dilaksanakan dapat dilihat bahwa total dana yang masuk ke wilayah Kalimantan berjumlah Rp 77,5 triliun. Sedangkan dari wilayah Kalimantan menyumbang dana sebesar Rp 57,8 triliun, artinya pemerintah pusat tetap harus menutupi selisih sebesar Rp 19,7 triliun untuk pembangunan wilayah Kalimantan. Selisih dana ini bila tidak dikompensasikan pada daerah surplus, maka yang terjadi adalah daerah yang tidak mempunyai 9 

sumber daya alam tidak dapat melayani masyarakat dengan baik dan tentunya sebagaimana harapan kami dari saksi-saksi yang lain tadi. Bilamana gugatan ini dikabulkan, tentunya kami pun sebagai Saudara yang berdekatan mempunyai hubungan emosional dengan Kalimantan Timur akan mendapatkan juga kekurangan dana untuk pembangunan masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. 46.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, berikutnya Pak Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan).

47.

SAKSI DARI PEMERINTAH: NASRUL ABIT Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Yang kami muliakan Bapak Majelis Hakim, Bapak-Bapak, dan ibu, para hadirin sekalian. Kami dari Bupati Pesisir Selatan, Pak. Daerah kami adalah salah satu daerah tertinggal dari 183 daerah tertinggal di Indonesia ini. Kami mempunyai sumber daya alam juga Pak, sampai hari ini tidak bisa diolah. Kami punya hutan itu 74%, hutan lindung, hutan suaka, hutan … dan lain-lain. Yang tinggal hanya 24%, itu dipakai untuk perumahan dan budidaya. Kami punya laut, sekarang distribusi tidak bisa diambil, dari hutan tidak bisa diambil. Harapan kami hanya bagi hasil dari daerah, daerah lain yang punya sumber daya alam. Pegawa kami sekarang 9.800, Pak. Untuk tahun 2012 ini, kami terima uang DAU itu Rp 609 miliar, Rp 577 miliar itu habis untuk biaya pegawai dan kantor, dan kegiatan lainnya. Apa yang kami bangun untuk masyarakat kami? Kami dari tahun 2006 sudah wajib belajar 9 tahun dari tahun 2006. Karena banyak yang tidak sekolah, mau sekolah pun di jemput supaya dia sekolah. Kemudian, kesehatan … juga gizi buruk, ada kaki gajah, dan lain-lain karena daerah pesisir itu Pak Majelis Hakim Yang terhormat. Nah … jadi, kami dari daerah tertinggal apabila dikabulkan uji materiil ini, daerah kami akan collaps. Termasuk 183 Kabupaten tertinggal di Indonesia, yang sampai saat ini tidak punya sumber daya apapun. Untuk itu Pak majelis hakim, (Saksi membaca ayat Al-Quran). “Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubahnya.” Hari ini kami berjuang untuk ini Pak, Pak Majelis Hakim. Termasuk kami memperjuangkan nasib kami agar berubah karena target kami tahun 2014 akan keluar dari daerah tertinggal, dari 9 kabupaten di Sumatera Barat. Tapi, kalau ini tetap uji materiil dikabulkan, kami tidak jadi keluar dari daerah tertinggal. Termasuk 183 kabupaten di Indonesia yang masih tertinggal sampai saat ini. Mohon pertimbangan majelis hakim. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum wr.wb.

48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, 5 Saksi yang semuanya Pejabat-Pejabat Teras di provinsi maupun di kabupaten dan kota sudah memberikan kesaksian.

10 

Jadi, kepada Pak Menteri, Pemerintah, ini dari sidang-sidang yang berjalan selama ini memang … ya, kalau kita mendengarkan dalil-dalil Pemohon, itu masuk akal. Mereka berasal dari daerah kaya tetapi miskin di dalam kekayaan. Tetapi dari saksi-saksi tadi, memang daerah-daerah yang minus, agak miskin, sehingga mungkin perlu dipikirkan satu kebijakan yang lebih holistic. Apakah masalahnya terletak di perimbangan keuangan itu atau bukan, keadaan ini atau di mana? Apapun keputusannya nanti, keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena ini ya sama-sama untuk kepentingan rakyat dan sama-sama rasional dalilnya. Sehingga kami nanti kami akan pelajari betul semua fakta-fakta yang dikemukakan tadi dengan rasionalitas, rasionalitas yang dibangun atau argumen yang dibangun oleh pemerintah pembuat undangundang yang hari ini akan diperkuat oleh beberapa Ahli. Nah, untuk itu kami … mau ditanya dulu ke saksi, mau ada yang tanya dulu ke saksi, langsung ke Ahli saja ya. Baik, dimohon saksi tetap di sini saja dulu, mungkin nanti ada yang Terkait mau ditanyakan. Kami undang Prof. Arifin P. Soeriaatmadja. 49.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Yang Mulia, izin Yang Mulia.

50.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa?

51.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Sebentar Prof, Prof Arifin. Sebentar Prof. Arifin.

52.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan duduk Prof.

53.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Sesuai dengan yang sudah kita rapatkan, gitu. Kalau diizinkan yang pertama Dr. Machfud Sidik dahulu, Yang Mulia.

54.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Bapak Dr. Machfud Sidik untuk pertama. Silakan, Pak. Mohon disampaikan kira-kira dalam 10 menit, begitu. Seperti tadi bahwa Pak Bupati dan … itu, bagus-bagus. Langsung ke pokok masalah tapi uraiannya sudah tertulis. Nanti kami mohon itu semua. Silakan, Pak Machfud.

11 

55.

AHLI DARI PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK Assalamualaikum wr, wb. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Ahli baik lisan maupun tertulis, terutama tertulis karena waktu yang sempit, yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling melengkapi berikut ini. Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya perlu dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu fenomena yang kompleks dengan berbagai dimensinya baik dari aspek administrasi, ketatanegaraan, fiskal dan sosial politik. Analisis yang sesama mengenai langkah yang harus diambil sangat dibutuhkan dengan harapan bahwa pada waktunya nanti akan muncul sebuah sistem hubungan pemerintahan dan hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Singkatnya, desentralisasi berarti membedakan fungsi fiskal, politik, dan adminitrasi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam wujud yang berbeda-beda antar negara, tergantung pada seberapa besar pemerintahan negara yang bersangkutran memberikan peranan yang lebih besar pada pemerintahan daerah yang bersangkutan di dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Banyak aspek mengenai desentralisasi, berbagai ahli mungkin saya kutip hanya 2 ahli. Yaitu (suara tidak terdengar jelas) dan Ronald. Yang mengidentifikasikan ada sebuah isu terkait dengan desensasi antara lain ada perbedaan kultural dan prinsip-prinsip mengenai distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya Richard Bird tahun 2002 mengidentifikasi bukanlah ada 9 tetapi ada 19 isu yang utama di dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan di dalam forum yang terhormat ini. Saya tidak bacakan semuanya, salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melakukan pemberantasan kemiskinan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, tetapi juga akuntabel terhadap steakholder. Satu hal penting yang harus dipahami adalah desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan tujuan. Desentralsasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah di dalam rangka mengelola pembangunan, mendorong pembangunan daerah maupun nasional untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik terhadap masyarakatnya. Untuk menjabarkan konsepsi pemikiran tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu menetapkan beberapa misi hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang harus dicapai. Yaitu pertama, mengebangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan … ini hanya sebagai hal yang sederhana, meminimumkan ketimpangan vertikal tetapi sekaligus mengkoreksi ketimpangan horizontal, yang tadi sudah dipersoalkan oleh kawan-kawan dari daerah. Dua, mengembangkan sumber pendapatan (suara tidak terdengar jelas) pembiayaan yang mendukung alokasi sumber-sumber daya nasional yang efisien. Ketiga, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar yang pelayanan minimum. Keempat, adanya harmonisasi

12 

belanja pusat dan daerah untuk menyelenggarakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Singkat cerita, Yang Mulia. Yang menjadi tumpuan daripada salah satu pilar daripada desentralisasi di berbagai negara, salah satunya adalah general allocation fund atau dikenal dengan dana alokasi umum untuk mengkoreksi ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang di sini untuk Indonesia, saya garis bawahi dengan berbagai upaya pemerintah belum mampu untuk memberikan kepuasan dengan … dalam rangka mengoreksi ketimpangan horizontal, ketimpangan antar daerah. Sebagai gambaran, sebagai gambaran ingin saya sampaikan bahwa daerah-daerah di Indonesia yang paling kaya dan paling miskin dari sisi aspek fiskal, saya bisa kemukakan di sini rata-ratanya untuk belanja per kepala kabupaten, itu sekitar 3 juta. Tetapi daerah yang paling tinggi menikmasti belanja per kepala yaitu salah satunya misalnya saja saya ambil contoh adalah Kabupaten Tanah Tidung. Itu dengan belanja perkepalanya Rp 43,000,000,00. Kemudian daerah yang paling imperial, paling rendah itu hanya 550.000, apa artinya? Daerah yang terkaya secara fiskal per kepala antara kabupaten yaitu 1 dibanding 78, ini sangat timpang. Kemudian untuk provinsi juga sama yang tertinggi dan yang terendah itu 1 banding 35. Ini yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mengoreksi ketimpangan antara daerah. Walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai aspek ini memang perlu ada koreksi dari waktu ke waktu. Sekaligus membasmi dana bagi hasil, pada dasarnya pendapatan negara dari sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi kurang tepat untuk dibagi hasilkan. Mengingat sumber pendapat tersebut hanya berasal dari beberapa daerah. Tahun 2010 penerimaan minyak berasal hanya dari 17 provinsi yaitu sekitar 50% dari provinsi, tetapi yang paling dominan adalah Kalimantan Timur dan Riau. Demikian pula gas dan … gas alam itu hanya berasal dari 13 provinsi. Namun demikian dalam perkembangan politik dan dampak negatif terhadap eksploitasi daripada pertambangan migas tersebut, pemerintah dengan berbagai argumentasinya tetap melakukan dana bagi hasil atas kedua sumber itu, yaitu sebesar 15,5% untuk minyak dan gas 30%. Saya mensitir Ahli internasional yang … yang dikenal … yang sangat terkenal yaitu Roy Bowl. Dia melakukan studi lebih dari 150 negara dari kurang lebih 200 negara. Beliau mengingatkan bahwa ada 12 prinsip yang harus dianut di dalam rangka … supaya melakukan desentralisasi itu secara aman. Yang satunya, saya tidak bacakan kesemuanya yaitu adalah fiscal decentralization should be viewed as a comprehensive system. Salah satunya secara ekstrim dia mengatakan one of piece milliary form, yaitu hanya secuil saja, parsial saja yang dilakukan. In compassing only one element of the system, for example, revenue serene is not …. to success tidak akan sukses kalau kita hanya mengoreksi dari segi bagi hasil saja. Ini dikatakan oleh Roy Bowl. Berbagai aspek yang juga dikatakan oleh Roy Bowl antara lain juga inter governance transfer have to be to dimension yaitu mengoreksi vertical in balance, tadi sudah kami sampaikan. Kemudian horizontal in balance. Dari pembicaraan Roy Bowl tersebut, memberikan petunjuk bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukanlah sekedar membagi duit, membagi dana berapa yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan berapa yang harus 13 

ditransfer ke daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang di empat masing-masing tingkat pemerintahan, tetapi jauh lebih penting adalah dimensi yang lebih penting adalah aspek politik, ketatanegaran, hubungan pemerintahan, tata pola pemerintahan yang baik, sosial politik, dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi hasil pajak dan bunga pajak termasuk sumber daya alam kalau itu dilakukan perombakan yang hanya melakukannya melalui bagi hasil sumber daya alam dapat diberikan, dapat diperkirakan akan justru mengakibatkan disparitas kemampuan fiskal antar daerah yang makin memburuk. Dari 33 provinsi, sekitar 17 provinsi memang menikmati atau lebih kondisinya lebih baik daripada keadaan sekarang kalau itu dilakukan bagi hasil, terutama untuk sumber daya … provinsi-provinsi yang menikmati sumber daya alam. Tetapi kalau kita lihat lagi untuk tingkat kabupaten dari hampir 500 kabupaten, maka yang mendapatkan, yang menikmati lebih besar daripada koreksi ini yaitu melakukan revisi dana bagi hasil, katakanlah dari 15% menjadi lebih tinggi lagi katakan 30%, maka akan terdapat lebih dari 400 kabupaten yang mengalami posisi keuangan lebih buruk. Mohon ini menjadikan perhatian kita semua di dalam rangka melakukan penyesuaian dana bagi hasil. Dalam tulisan kami, kami melakukan uji-uji yang sifatnya kuantitatif. Kami tidak sampaikan di sini, tetapi posisi koreksi dana alokasi umum yang sekarang ini untuk kabupaten itu 1 banding 74 … 78 dari yang paling miskin dengan yang paling tinggi akan menjadi lebih jelek lagi bisa 1 dibanding 120. Apa artinya? Ini akan menyebabkan daerah-daerah yang inferior akan menjadi lebih inferior lagi. Yang Mulia yang kami hormati, saya ulangi lagi bahwa saat ini memang pemerintah mempersiapkan revisi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33, keduanya mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan. Ini artinya, Pemerintah sudah secara sungguh-sungguh akan melakukan koreksi, dalam arti yang lebih baik, bukan yang lebih jelek. Salah satunya memang yaitu dari sisi perimbangan keuangan mengoreksi vertical imbalance dan horizontal imbalance, namun tetap memperhatikan stabilitas makro ekonomi sekaligus mengoreksi ketimpangan antardaerah. Dari pemikiran tersebut, kami berpendapat bahwa usulan tentang meningkatkan porsi dana hasil untuk sumber daya alam, khususnya migas, sangat sulit untuk diterima karena akan meningkatkan memang beberapa daerah tertentu yang bisa lebih baik posisi keuangan, tetapi justru akan memperburuk disparitas kemampuan antar daerah satu dengan daerah lain. Demikian kira-kira apa yang kami sampaikan di dalam rangka memberikan kesaksian Ahli mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bapak, makalah Bapak yang panjang sudah kami terima, nanti akan kami dalami sesuai dengan titik berattitik berat yang Bapak sampaikan tadi. Berikutnya siapa, Pak?

14 

57.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Yang kedua, Prof. Robert A. Simajuntak, setelah itu Prof. Arifin Surya Atmadja. Setelah itu, DR. Hefrizal Hendra, Yang Mulia. Terima kasih.

58.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Simanjuntak.

59.

AHLI DARI PEMERINTAH: ROBERT A. SIMANJUNTAK Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Mejelis Hakim Konstitusi Yang Saya Muliakan, izinkan kami untuk memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmu kami, Ekonomi Publik dan Keuangan Negara, dan izinkan juga kami untuk menggunakan hanya 8 slides karena waktunya memang tipis. Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tarik-menarik sumber keuangan negara antara pusat dengan daerah itu adalah hal yang wajar yang terjadi hampir di semua negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang yang sedang menjalankan proses desentralisasi. Nah, mungkin catatan yang saya bisa sampaikan di sini adalah jarang sekali yang tarikmenarik itu, yang sedrastis apa yang dilakukan di Indonesia. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk bagaimana keuangan daerah itu diperkuat. Itu yang pertama adalah dengan mengalihkan pajak; kedua, dengan meningkatkan bagi hasil; dan ketiga, dengan meningkatkan transfer. Konteks kita sekarang ini adalah meningkatkan bagi hasil … meningkatkan dana bagi hasil untuk daerah dan sayangnya secara teoritis, ini juga yang paling lemah, ya. Nanti kita … nanti akan saya sampaikan mengapa. Nah, cuma yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dalam distribusi keuangan negara, itu selalu yang sering dilupakan, yang sesungguhnya tidak boleh dilupakan, itu adalah sifatnya yang zero-sum game, ya. Artinya satu pihak ditingkatkan itu konsekuensi logisnya adalah pihak lain berkurang dengan jumlah yang sama. Itu yang terjadi. Jadi, untuk Indonesia yang memiliki 524 provinsi, kabupaten/kota, sementara tuntutan dana bagi hasil yang khusus migas itu kemungkinan besar hanya dinikmati tidak sampai 15% daerah di Indonesia. Itu sama artinya dengan mengatakan, meningkatkan jumlah untuk kurang dari 15% daerah, dari hasil migas … bagi hasil migas, dan mengurangi jumlah untuk lebih dari 85% daerah lainnya. Lalu, izinkan kami mengutip definisi keadilan dari berbagai literatur ekonomi dan keuangan negara, yaitu saya ringkaskan, ada dua. Yang pertama adalah keadilan itu adalah bagaimana setiap individu warga negara, di mana pun dia berada, di mana pun dia tinggal di wilayah negara tersebut, bisa memperoleh pelayanan publik dasar dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Lalu yang kedua, definisi keadilan dari kacamata ilmu ekonomi dan keuangan publik adalah bagaimana setiap pemerintah daerah bisa memiliki kemampuan yang sama di dalam rangka menyediakan pelayanan publik dasar. Jadi, setiap … ini kata kuncinya, bukan dilihat dari hanya sekelompok atau bahkan satu misalnya, entitas pemerintah daerah di negara tersebut. Dan 15 

ini sesungguhnya sudah coba diatasi dengan peraturan perundangan yang berlaku sekarang ini. Mengatasi ketimpangan vertikal, sekaligus mengatasi ketimpangan horizontal. Ketimpangan vertikal itu antara pusat dengan daerah, horizontal itu antar daerah. Yang dipermasalahkan di sini adalah lebih kepada ketimpangan vertikalnya karena hanya melihat dari sudut daerah tertentu atau sekelompok daerah tertentu, terhadap pusat. Tetapi sesungguhnya implikasi yang jauh lebih luas yang akan terjadi dan yang ingin saya angkat di sini itu adalah ketimpangan horizontal atau antar daerah sebagai konsekuensi logisnya. Nah, izinkan juga kami menyajikan beberapa data dan fakta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Tabel yang pertama ini adalah distribusi dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk migas di dalamnya tahun 2010, kami belum menyajikan tahun 2011 karena datanya masih sementara, sementara data yang 2010 ini data yang sudah realisasi. Ya, kolom terakhir Ibu dan Bapak bisa lihat, Majelis Hakim Yang Mulia dari total yang dibagikan sebanyak Rp35,49 triliun, distribusinya adalah seperti itu. Ya, ada 26 provinsi yang sengaja kami tidak buat karena terlalu kecil-kecil jumlahnya kami gabung menjadi satu itu hanya mendapatkan 14,02% itu yang nomor 6 itu. Tapi, distribusinya dana bagi hasil termasuk migas di dalamnya, migas adalah kurang lebih 70% Yang Mulia, dari … dari total dana yang dibagi hasilkan itu. Dan ini artinya konsekuensi logis dari ketidakmerataan lokasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kenapa dana bagi hasil saya katakan tadi di awal sangat lemah? Secara teoritis itu karena dana bagi hasil hanya melihat antara pusat dengan daerah yang bersangkutan, yang menghasilkan bagi hasil antara pusat dengan daerah yang menghasilkan termasuk dana bagi hasil pajak, bukan hanya dana bagi hasil sumber daya alam saja. Dan itu artinya, mereka yang tidak punya potensi atau yang potensinya sangat sedikit tidak mendapatkan. Ini terbukti dari dana… dari data tahun 2010 ini. Next, tabel berikut itu menyajikan penerimaan daerah… penerimaan daerah perkapita atau pe orang dan jumlah orang miskin tahun 2010. Saya ingin menyoroti dua kolom yang terakhir, yaitu penerimaan perkapita dan jumlah orang miskin. Ya, Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat betapa penerimaan per kapita di Indonesia untuk beberapa daerah saja, kami tidak mencantumkan 33 daerah yang ada … 33 provinsi yang ada, ini memang secara perkapita relatif jomplang, gitu ya. Dan, sementara jumlah orang miskin yang ada, yang harus ditangani itu juga sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, ya. Ibu dan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat sendiri di kolom yang terakhir itu. Ya, tadi Bapak dari Jawa Timur mengatakan, “Ya, memang 5,5 juta orang miskin itu ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah 5,2 juta, dan di Jawa Barat 4,7 juta, ya.” Digabung dengan DKI dan Yogjakarta itu memang di… di Jakarta … di Pulau Jawa ini ada sekitar 20 juta lebih orang miskin yang harus diangkat. Dan baris yang terakhir itu yang tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Mahfud, tapi ini untuk tahun yang berbeda. Bahwa penerimaan provinsi tertinggi dan terendah itu 34 : 1 provinsi. Ini data tahun 2010, tadi Pak Mahfud menyampaikan data tahun yang berbeda. Lalu, penerimaan kabupaten kota yang tertinggi dan terendah itu 43 : 1, dan ini kalau dilihat per kapita, terutama untuk kabupaten dan kota menjadi 16 

lebih serius, yaitu 67 : 1. Itu baris yang paling akhir di sebelah kanan. Dan, kalau ada perubahan bagi hasil sebagaimana yang … yang … yang dimintakan oleh kawan-kawan dari Kalimantan Timur, ini akan menjadi lebih serius, ya ketimpangan antar daerah ini. Ya, perbandingan antartertinggi dan terendah akan menjadi lebih serius. Lalu, saya juga ingin menyajikan, ya data dana pemerintah daerah, rupiah dan valuta asing di perbankan, ya termasuk BPR tahun 2011. Sayang sekali memang datanya hanya sampai November 2011, ya. Ya, ini bervariasi ya. Tapi, paling minimal itu Rp80 triliun lebih, ada di bank dana daerah, ya. Dan kalau kami detail kan, next … next … bulan November tahun 2011 itu, itu terdiri dari 33 provinsi termasuk kabupaten dan kota di dalam provinsi ini. Majelis Hakim Yang Mulia, bisa melihat daerah mana saja yang … yang… yang memiliki dana yang ada di perbankan begitu besar, dan kalau saya lihatper kapita … next, next. Inilah gambarannya, ya dana yang ada di perbankan. Kenapa kami menganggap penting me … menyampaikan ini? Ibu dan Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, prinsip atau keuangan negara mengenai uang publik adalah begitu dia berada di tangan pemerintah, harus sesegera mungkin kembali ke masyarakat. Itu teorinya karena itu … itu diambil dari pajak, misalnya untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk pelayanan publik, menyediakan fasilitas dasar, dan seterusnya. Jadi, prinsipnya tidak boleh lama di tangan pemerintah. Dana yang ada di perbankan ini, yang 25% di antaranya adalah deposito, dan deposito Majelis Hakim Yang Mulia tahu, paling cepat itu satu bulan. Itu mencerminkan bahwa ada masalah dalam manajemen keuangan daerah, ada masalah di dalam menjalankan atau menyediakan pelayanan publik, yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Next, terakhir. Nah, jadi yang kami ingin sampaikan di sini sebagai penutup adalah bahwa Indonesia sejak tahun 2001, ya dari kacamata ilmu Keuangan Negara dan Ekonomi Publik, sebenarnya menjalankan expenditure decentralization bukan revenue decentralization, maksudnya adalah kepada pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan penuh untuk membelanjakan sumber daya keuangan yang ada dimiliknya dalam rangka menyediakan pelayanan publik. Tidak diberikan atau bukan diberikan kewenangan penuh di dalam menghimpun sumber dana, ya. Karena sebagian besar memang kita lihat itu masih berasal dari pemerintah pusat, ya. Karena memang nature-nya begitu. hampir di manapun di negara di dunia ini, sumber daya yang potensial itu dikuasai oleh pemerintah pusat, ya. Sehingga mekanisme, transfer, dan bagi hasil ini menjadi sangat penting. Nah, jadi semestinya isu pokoknya di sini adalah bukan tarik-menarik mengenai dana bagi hasil atau transfer, tetapi bagaimana daerah bisa membelanjakan sumber daya … dana yang sudah ditransfer lewat mekanisme DAU, DAK, dan dana bagi hasil yang ada di Indonesia saat ini, itu dengan sebaik-baiknya, dengan efisien, efektif, dan tepat di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik itu tadi, ya. Bukan dengan cara … misalnya, menaruhnya di perbankan dan untuk mendapatkan bunga yang akan masuk ke PAD. Itu adalah prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu keuangan negara. Sebagai penutup, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami ingin mengutip di sini, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara jelas 17 

memang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa dikuasai oleh negara di sini mengandung pengertian bahwa negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia, kalau kita bicara konteks migas, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Persepsi tentang penguasaan dan pengusahaan ini sering ditafsirkan keliru dewasa ini. Penafsiran yang sering terjadi adalah bahwa bahan galian dan sumber daya alam yang terdapat di situ adalah semata milik masyarakat setempat. Padahal semestinya, bahan galian tersebut adalah milik seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama. Demikianlah Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, keterangan dari kami. Dan bersama ini juga kami sudah sampaikan keterangan tertulis yang tidak terpisah dengan apa yang saya sampaikan secara lisan ini. Terima kasih, selamat siang. 60.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih, Pak. Silakan, berikut.

61.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Silakan Prof. Arifin.

62.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIFIN P. SOERIA ATMADJA Bismillahirrahmanirrahim. Assalamaualaikum wr.wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Hakim Konstitusi yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pendapat saya sebagai Ahli, memberikan keterangan Ahli di bidang yang saya geluti adalah Hukum Keuangan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh para Pemohon, kemudian juga oleh Saksi Fakta Pemohon, maupun Ahli … keterangan Ahli dari Pemohon. Kami sampai pada suatu kesimpulan bahwa bahwa hari ini sebetulnya bukan merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan judicial review, tapi berkaitan dengan masalah legislative review. Adapun alasan kami menyampaikan itu adalah pertama adalah istilah, peristilahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A ayat (2). Itu disebutkan hubungan keuangan, hubungan keuangan. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu disebutkan perimbangan. Setelah kami teliti di dalam literatur, baik yang dikemukakan oleh Logemann dalam Het Staatsrecht van Indonesie maupun (suara tidak terdengar jelas) dalam Staatsrecht van Indonesie juga. Dan Prajudi Atmosudirdjo maupun Pak Sarundajang, ternyata bahwa pengertian itu sebenarnya bukan perimbangan, tapi hubungan. Beda roh dari frasa kata perhubungan dan perimbangan. Kalau dari letaratur yang saya baca, ternyata bahwa hubungan itu adalah ditujukan untuk menata tata cara keuangan, itu secara baik dan teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu adalah mencapai suatu pemerintahan yang baik. 18 

Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Baik itu pada zaman Hindia Belanda maupun pada saat sekarang ini. Namun, kalau kita menggunakan istilah perimbangan ini adalah satu istilah yang mempertentangkan antara adil-tidak adil, selaras atau tidak selaras, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah bukan merupakan suatu judicial review. Tapi, justru proses dari perundang-undangan itu yang tidak benar. Oleh karena itu, sebaiknya Pemohon mengajukan hal itu bukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi kepada pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau (Suara tidak terdengar jelas) legislatif, dan bukan pada Mahkamah Konstitusi. Itu alasan yuridis yang ingin saya sampaikan. Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Alasan kedua, saya juga berpendapat bahwa pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai judicial review, itu didasarkan pada suatu pemikiran bahwa yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya adalah manajemen dari keuangan, jadi kebijakan keuangan di daerah. Kalau kita lihat beberapa literatur maupun data yang kami ketahui. Bahwa pada saat sekarang ini pengelolaan keuangan di daerah, itu memang betul-betul merupakan pengelolaan yang dilakukan secara… tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Sebagai contoh umpanya, tadi juga disampaikan oleh rekan saya dari Pak Robert dan Pak Machfud Sidik, itu adalah bahwa uang yang di … dana yang di … dana bagi hasil yang disampaikan ke daerah, itu merupakan dana yang satu itu diputar (suara tidak terdengar jelas) dan menimbulkan efek … efek multiplayer agar pembangunan di daerah itu berjalan. Namun pada kenyataannya, uang itu tidak diputar, tapi dilaksanakan, tapi uang itu adalah disimpan, didepositokan. Menurut catatan kami sekitar Rp17 triliun dana yang disimpan sebagai deposito oleh Kabupaten Kalimantan Timur, dan Silpa yang ada, sekitar empat koma sekian triliun. Ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran di daerah itu tidak mencerminkan apa yang dikehendaki di dalam rangka melaksanakan akan otonomi daerah. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa hal ini bukan merupakan suatu hal yang harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi justru harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam kesaksi … keterangan ahli yang lalu, memang saya ada sependapat mengenai masalah tahun anggaran. Tahun anggaran yang berhimpitan antara pusat dan daerah, itu memang betul-betul menimbulkan masalah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau tahun anggaran ini dibedakan antara tahun anggaran pusat dan tahun anggaran daerah. Tahun anggaran pusat itu umpamanya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, sedangkan tahun anggaran daerah itu seumpamanya 1 April sampai 31 maret tahun berikutnya. Ini memberikan kesempatan pada daerah untuk melakukan … apa namanya … penyelesaian-penyelesaian kegiatan-kegiatan di daerah yang akan dilaksanakan. Dan kalau kita bicara mengenai masalah ini, kita berbicara mengenai masalah proses, bukan mengenai masalah konstitusi … kerugian konstitusional, bukan, tapi ini adalah proses. Ini proses di (suara tidak terdengar jelas) ke daerah, itu tidak dikelola secara baik, sehingga itu menimbulkan akibat bahwa tidak ada pertumbuhan perekonomian di daerah, sehingga tentunya itu akan (suara tidak terdengar jelas) juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 19 

Khususnya mengenai masalah keadilan dan sebagainya, saya akan mengutip Pasal 33 bahwa keadilan itu bukan untuk segolongan orang, tapi untuk segenap orang masyarakat Indonesia. Jadi yang disebutkan adil itu adalah bukan untuk daerah tertentu, tapi untuk seluruhnya. Oleh karena itu, perimbangan keuangan (suara tidak terdengar jelas) yang pada saat sekarang ini berlangsung, menurut saya sudah tepat dan ini merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan menurut saya. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi … Mahkamah Konstitusi adalah bahwa saya tidak sependapat kalau saran yang diajukan, baik oleh Pemohon … Para Pemohon maupun oleh saksi fakta, maupun oleh ahli untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, ini benar-benar merupakan suatu proses. Malah justru menurut saya, ini harusnya Para pemohon ini mengajukan itu pada Pemerintah supaya itu diubah istilah perimbangan menjadi perhubungan. Sehingga dengan demikian, ada keselarasan antara pemerintah pusat, dan daerah, dan maupun antara … keselarasan antara daerah-daerah. Dan di sini kita tidak berbicara mengenai adil atau tidak adil, tidak. Karena kalau kita berbicara masalah perimbangan, itu mungkin akan menurut konotasinya merupakan suatu pertentangan antara pusat dan daerah, maupun antara daerah-daerah lainnya. Jadi, sekali lagi kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya tetap berpendapat bahwa ini bukan merupakan suatu proses … bukan merupakan sutu kerugian konstitusional yang diderita oleh kabupaten … Provinsi Kalimantan Timur, tapi ini adalah oleh karena kebijakan anggaran yang tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, wassalamualaikum wr. wb. 63.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. 10 menit terakhir, Pak. Ya, satu orang lagi dulu.

64.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Silakan Dr. Hefrizal Handra. Terima kasih, Yang Mulia.

65.

AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, para hadirin-hadirat yang berbahagia. Izinkan saya mendasari argumentasi saya kepada beberapa alasan Konstitusi. Mungkin sudah disampaikan oleh temanteman tadi sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan. Daerah adalah bentukan pusat dengan undang-undang. Kekuasaan pusat dalam membentuk undang-undang Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menggabung dan memekarkan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Jadi, provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dapat dimekarkan, dapat digabungkan, dan seterusnya. Kekayaan adalah … kekayaan alam adalah milik negara, bukan milik daerah tertentu yang bisa digabungkan dan dimekarkan oleh negara. Apalagi milik masyarakat tertentu karena warga negara bisa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena bidang ilmu saya sama dengan Pak Prof. Robert 20 

Simanjuntak dan Pak Dr. Machfud Sidik, mungkin akan lebih baik saya memperlihatkan salah satu aspek dari ketimpangan antardaerah itu ketimpangan horizontal. Saya minta ditampilkan slide nomor 11, data nomor 11, slide nomor 11, ya ini. Ini kondisi, Yang Mulia, ini kondisi ketika dana bagi hasil itu belum dibagikan ya, migas itu belum dibagikan. Ada empat provinsi kita lihat posisinya, itu hampir sama ketika dana bagi hasil itu belum dibagihasilkan kepada daerah. Ini tahun anggaran tahun 1999-2000. Data ini saya olah dari seluruh kabupaten pendapatan APBD … realisasi APBD kabupaten dan kota seprovinsi. Kita lihat juga posisi indikator kesejahteraan masyarakat di keempat provinsi ini. Kalimantan Timur itu pada tahun 1999 itu berada pada posisi nomor 3, indeks pembangunan manusiannya di Indonesia. Luar biasa ya, dibandingkan dengan Kalimantan Barat pada posisi 23. Ini posisi awal sebelum desentralisasi. Mohon dilanjutkan ke slide nomor 13. Next. Nah, ini kita lihat perbandingannya setelah … ini saya olah data tahun 2009, penjumlahan seluruh pendapatan kabupaten dan kota dan provinsi … setiap provinsi. Kita lihat posisinya bahwa Kalimantan Timur sudah turun menjadi ranking kelima IPM Indonesia. Sementara Kalimantan Barat turun ya, dari posisi 23 ke posisi 28, tetapi kita lihat pendapatan total ketiga provinsi ini yang kebetulan saya olah tiga saja, bisa ditampilkan empat sebenarnya, itu Kalimantan Timur hampir 2,5 kali lipat pendapatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk yang relatif sama. Kalimantan tengah yang paling rendah. Kita juga bisa perbandingkan, mungkin di slide berikutnya dengan Aceh. Kita bisa perbandingkan dengan Aceh, Papua, dan Papua Barat, Yang Mulia. Meskipun Aceh itu mendapat 70% dana bagi hasil migas, posisi Aceh itu masih kalah dibanding dengan Kalimantan Timur. Demikian juga Papua, masih kalah dibanding dengan Kalimantan Timur. Dana bagi hasil yang diterima oleh Aceh yang mendapat 70% dana bagi hasil itu hanya Rp2,1 triliun, itu penjumlahan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Aceh. Ini saya gunakan, sekali lagi saya menggunakan data audit BPK. Data ini bisa diuji kesahihannya. Dan kita lihat juga posisi kesejahteraan masyarakat di keempat provinsi ini, perbandingan. Kalimantan Timur berada pada posisi kelima dari segi indeks pembangunan manusia, dari sisi persentase penduduk miskin hanya 7% … 7,6%. Papua 36,8% penduduk miskinnya. Aceh 20,9% penduduk miskinnya. Jumlah penduduk Aceh lebih banyak dari Kalimantan Timur. Kita juga bisa perbandingkan, kita bisa lihat perbandingan-perbandingan selanjutnya di slide berikutnya. Antara Kaltim dengan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang punya total pandapatan Rp8,8 triliun. Padahal penduduknya jauh lebih banyak dari Kalimantan Timur, dimana posisi ranking indeks pembangunan manusianya 31 dari 33 provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin 23%. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Kaltim itu berada pada posisi yang miskin di Indonesia ini, Yang Mulia. Ini kenyataaan data-data yang menunjukkan. Next, posisi penduduk miskin di tahun 2010, garis merah itu adalah garis rata-rata nasional, kita bisa melihat mana daerah-daerah yang berada di atas rata-rata nasional. Kemudian saya juga ingin … saya juga telah melakukan 21 

simulasi. Simulasi yang saya lakukan adalah kalau sekiranya Pemohon ini dipenuhi tuntutannya. Jadi, artinya saya simulasikan 70% migas untuk daerah, untuk seluruh daerah. Sama dengan seperti posisi Aceh dan Papua. Itu kita lihat dampaknya, Aceh tidak justru membaik karena dia sudah di posisi itu. Dia akan menurun jumlah dana alokasi umumnya karena dana tersedot ke daerahdaerah migas. Itu adalah Kaltim dan Riau, Sumsel, dan beberapa daerah lainnya. Jadi, kita lihat posisi, itu Aceh dan Papua justru semakin memburuk dengan … dari simulasi saya. Kita juga bisa perbandingkan dengan … next … next slide-nya, Kaltim dengan NTT, Jawa Barat. NTT justru semakin memburuk. Jawa Barat, sedikit, tetapi tidak sebesar pemburukan yang dialami oleh NTT. Kemudian, saya juga ingin memperlihatkan data terkait dengan belanja. Bagaimana daerah ini membelanjakan uangnya? Ini perbandingan … yang pertama saya mau memperlihatkan perbandingan sisa lebih anggaran. Mari kita lihat sisa lebih anggaran pada perbandingan lima provinsi ini. Itu Silpa provinsi Kalimantan Timur itu lebih besar dari total belanjanya Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memang punya Silpa juga, tapi Rp1 triliun. Tetapi Silpanya Kalimantan Timur itu Rp9,4 triliun. Jadi artinya, kelebihan dana yang tidak bisa terpakai dalam tahun anggaran 2009 itu melebihi belanja Nusa Tenggara Timur. Next slide. Ke mana uang daerah dibelanjakan? Daerah kaya cenderung menggunakan uang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat next slide. Berapa belanja per penduduk dari data belanja? Kaltim=Rp7.700.000,00. Papua=Rp9.100.000,00. Mari kita lihat belanja per PNS. Saya totalkan jumlah belanja pegawai kabupaten/kota provinsi, setiap provinsi itu saya bagi dengan total jumlah PNS di provinsi tersebut. Kalimantan Timur mendapat Rp120.000.000,00 per PNS. Itu artinya sekitar Rp10.000.000,00 per PNS per bulan. Lebih besar dari gaji saya, PNS golongan IV yang hanya Rp4.500.000,00, Yang Mulia. Dibandingkan dengan Papua, Kalimantan Timur masih jauh lebih baik. Next. Perbandingan berikutnya, bisa kita bandingkan juga dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kita bisa bandingkan juga dengan Jawa Barat yang hanya Rp51.000.000,00 per pegawai. Yogyakarta Rp44.000.000,00. Aceh Rp72.000.000,00. Jadi, ini yang ingin saya perlihatkan ke hadapan Yang Mulia, data-data yang sudah saya olah dari data-data yang sahih dan valid. Akhir kata saya ingin menyampaikan penutup, kesimpulan dari analisis saya terhadap data-data yang saya punya. Menaikkan bagian daerah penghasil BPH Migas berpotensi memperburuk ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah yang juga berarti meningkatkan rasa ketidakadilan bagi daerah yang lebih miskin. Menaikkan bagian daerah penghasil tanpa memaksa daerah untuk memperbaiki governence, berpotensi meningkatkan inefisiensi alokasi dana di daerah penghasil karena cenderung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur daripada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 66.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, terima kasih. Bapak, ini sudah pukul 12.30 WIB, kami ditunggu jadwal sidang berikut sesudah istirahat sebentar.

22 

Nah, untuk itu, sidang akan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 15 Februari Tahun 2012, pukul 14.00 WIB, di gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk melanjutkan mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah. Kepada Ahli tadi yang sudah hadir, terserah kepada Pemerintah mau dihadirkan lagi atau tidak, untuk mungkin memberi jawaban kalau pertanyaanpertanyaan nanti ada. Tetapi, seumpama pun tidak, data yang diserahkan ke kami yang tertulis, kami akan pelajari. Nah, untuk itu, lalu pada sidang-sidang yang akan datang, kami akan minta pandangan dari wakil rakyat seluruh Indonesia yang resmi mewakili daerah-daerah, yaitu dewan perwakilan daerah. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB

Jakarta, 9 Februari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23