2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120, 121/PHPU.D-IX/2011

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011

ACARA PEMBUKTIAN (III)

JAKARTA SENIN, 12 DESEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120, 121/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011

PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/2011: 1) Gusnar Ismail dan H. Tonny Uloli (Pasangan Nomor Urut 2)

PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/2011: 1) Mohammad Ramdhan Pomanto dan H. Sofyan Puhi TERMOHON KPU Provinsi Gorontalo ACARA Pembuktian (III) Senin, 12 Desember 2011, Pukul 15.26 – 16.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Achmad Sodiki 2) Maria Farida Indrati 3) Ahmad Fadlil Sumadi

Lutfi Widagdo Eddyono Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 1) Tonny Uloli B. Kuasa Hukum IX/2011): 1) 2) 3) 4) 5)

Pemohon

Perkara

Denny Kailimang Said Damanik Utomo A. Karim Jamaluddin Rustam La Ode Haris

Nomor

120/PHPU.D-

6) Yanti Nurdin 7) Tisye Yunus 8) Yandri Sudarso 9) A. Patra M. Zen 10) Mansur Munir

C. Saksi Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 120/PHPU.DIX/2011: 1) Mohamad Laica Marzuki 2) Philipus Hadjon D. Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.D-IX/2011: 1) Mohammad Ramdhan Pomanto 2) Sofyan Puhi E. Kuasa Hukum IX/2011:

Pemohon

Perkara

Nomor

121/PHPU.D-

1) Syahrir 2) Merlina 3) Muhammad Asrun F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.D-IX/2011: 1) Sayuti Asyathri G. Termohon: 1) 2) 3) 4) 5)

Salahudin Pakaya (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo) Veriyanto Majoa (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) Ahmad Abdul (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) M. Tuli (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) Djaridin Nento (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)

ii

H. Kuasa Hukum Termohon: 1) 2) 3) 4)

A H Wakil Kamal Iqbal T. Pasaribu F. Syakir Ahmad Taufik

I. Saksi Termohon 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Sophin Rahmola (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara) Selvi Katili (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo) Ulul Azmi Kadji (Ketua KPU Kabupaten Boalemo) H.Irzan Adam (Ketua KPU Kota Gorontalo) Yusuf Mbuinga (Ketua KPU Kabupaten Pohuwato) Kristina Udoki (Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango) Drajad H. Wibowo (Wakil Ketua Umum DPP PAN)

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1) Totok Prasetiyanto 2) Dorel Almir 3) Herson Abbas

4) Salahudin Pakaya 5) Vincentius Ratiholo 6) Misbahuddin Gasma

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.26 WIB 1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX dan 2010 ... 2011 dan 121/PHPU.D-IX/2011 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah. Sidang hari ini memberikan kesempatan nanti kepada Termohon, Terkait, dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan juga mungkin ada Ahli yang diajukan dari Pemohon, ya? Pemohon mengajukan Ahli. Baiklah. Pemohon hadir semua, ya? Baik.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: UTOMO A. KARIM Baik. Terima kasih, Pak Majelis. Ke ... ada tambahan kuasa, Saudara Arteria Dahlan.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, ya, ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: UTOMO A. KARIM Dan hari ini Prinsipal kami, Pak Tony Uloli, Wagub incumbent hadir bersama kita. Terima kasih.

5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, baik. Dari 121, silakan (...)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Dari 121, Yang Mulia. Kami hadir Kuasa hukum, saya Muhammad Asrun dan di sebelah kiri saya, Saudara Syahrir. Dan hadir juga calon Gubernur Mohammad Ramdhan Pomanto dan Calon Wakil Gubernur

1

Sofyan Puhi. Serta kami juga menghadirkan satu orang Ahli, yaitu Ir. Sayuti Asyathri. Demikian, Yang Mulia. 7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Dari Termohon hadir? Baik.

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Hadir, Yang Mulia. Dengan 7 saksi, Yang Mulia.

9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Pihak Terkait?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri, Dorel Almir. Sebelah kanan Misbahuddin Gasma. Sebelah kanan lagi, Totok Prasetiyanto. Sebelah kiri, Salahudin Pakaya. Di belakang, Saudara Vincent Rantius dan Herson Abbas. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Kita akan memberi kesempatan kepada Termohon dan Terkait, sehubungan dengan kesaksian-kesaksian yang akan dimintakan kesaksiannya dalam persidangan ini.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: PATRA M. ZEN Pak Ketua, izin, Bapak Ketua. Sebagaimana kami sampaikan di persidangan sebelumnya, Bapak Ketua. Dan kami sudah mohon izin, Bapak Ketua. Dalam sidang kali ini, kami sudah menyiapkan juga dua Ahli, Bapak Ketua. Prof. Laica Marzuki dan Prof. Philipus Hadjon, Bapak Ketua. Kami dengan rendah hati memohon dengan sangat, Bapak Ketua, sebelum pemeriksaan saksi dari Pihak Termohon dan Terkait, kami memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis untuk mendengarkan dua Saksi kami, Majelis. Terima kasih. Ahli kami, Majelis (...)

13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ahli (...)

2

14.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: PATRA M. ZEN Ya.

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Hari ini sesungguhnya menjadi hak Termohon dan Terkait, dalam persidangan ini. Tapi saya ingin menanyakan kepada Termohon dan Terkait, apakah Saudara dapat menerima itu?

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: A H WAKIL KAMAL Kami serahkan kepada kearifan Majelis.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Baiklah kalau begitu, saya ... Terkait, bagaimana Terkait?

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Kami serahkan kepada kebijaksanaan, Yang Mulia.

19.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Kalau demikian, Saudara Ahli, siapa saja yang menjadi Ahli?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Dua, Prof. Laica Marzuki dan Prof. Philipus Hadjon dan makalah atau catatannya sudah kami serahkan kepada Panitera, Bapak Majelis.

21.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah, kami mohon supaya Bapak Profesor (...)

22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Dan juga Yang Mulia, dari 121 ada Ahli. Ir. Sayuti Asyathri.

3

23.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Kalau demikian, mohon maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudara Ir. Sayuti Asyathri, Prof. Laica, dan Prof. Hadjon. Silakan, Bapak, ke muka lebih dahulu. Sayuti beragama Islam? Masih Islam ya? Silakan. Disumpah terlebih dahulu.

24.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk yang beragama Islam, dimohon mengikuti ucapan sumpahnya. Dimulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

25.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, disilakan.

26.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan Pak Hadjon, disumpah menurut agama ... oh, berjanji ya? Silakan, Ibu Maria.

27.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keteragan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

28.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

29.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan Prof. Laica untuk memberikan keterangan Ahlinya, barangkali pokok-pokok dari permohonan … eh, dari keterangan Ahlinya itu bisa disampaikan kepada Majelis. Dan nanti berkas, atau makalah, atau pendapat yang sudah ditulis bisa disampaikan kepada Majelis. Silakan Bapak.

4

30.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/2011: MOHAMAD LAICA MARZUKI Ya. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, perselisihan hasil pemilukada termasuk rezim pemilu, merupakan electoral disputes yang parameter hukumnya termaktub pada Pasal 22E ayat (1) UndangUndang Dasar 1945. Oleh karena itu, perselisihan hasil pemilukada merupakan perkara Konstitusi. Rujukannya adalah pada Konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Manakala sesuatu hasil pemilu in casu pemilukada didapatkan dari hasil penghitungan suara pemilukada yang tidak terlaksana secara langsung, tidak umum, tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur, tidak adil, atau salah satu, atau beberapa daripadanya, maka pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran Konstitusi tegen strenght met de constitution. Makna Konstitusi dari frasa hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil pemilihan umum in casu pemilukada in het werkelijkheid, bukan sekadar hasil penghitungan suara pemilihan umum atau pemilukada saja. Majelis Yang Mulia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan pemilu dan pemilukada. Manakala terjadi pelanggaran secara sistematis, struktural, dan masif pada suatu proses pelaksanaan pemilu dan pemilukada, maka pelanggaran dimaksud merupakan das faktum, jabaran pemilu atau pemilukada yang tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yakni menyimpangi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dalam Perkara Pemilukada Jawa Timur, memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalang dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 hari dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamengkasan dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan. Sebab kalau Termohon KPU Provinsi Jawa Timur hanya berpedoman pada hasil perhitungan suara formal yang dibuatkan Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil, tidak mewujudkan kebenaran materiil, sehingga akan sulit ditemukan keadilan. Keadilan pemilu in casu pemilukada tidak boleh dilepas dari prinsip keadilan substansial, yakni keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil ketimbang menyajikan hal-hal formal, prosedural yang mengandung penghitungan angka-angka suara yang tidak signifikan.

5

Majelis Yang Mulia, Steven A. Hoffner dalam bukunya Remedian Election Wrongs [Sic!], menyatakan bahwa penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) Fraud … fraud. Kecurangan hasil suara dapat disebabkan oleh para calon, para kandidat yang curang di kala mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya. 2) Mistake. Kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut, tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum pemilu atau melalui sebuah proses penghitungan ulang. Majelis Yang Mulia, beberapa saksi di bawah sumpah mengemukakan berbagai pelanggaran pemilukada dalam perkara ini. Beberapa saksi, pejabat camat mengaku dipaksa oleh atasannya agar masyarakat tidak memilih pasangan calon tertentu. Dan atas dasar paksaan dimaksud, meneruskan perintah itu kepada para saksi kepalakepala desa yang dibawahinya, berlanjut pada para pemilih di desa-desa dan kampung. Juga diungkapkan pada kesaksian lain di bawah sumpah, hal pemberian uang (money politics) disertai ancaman administratif kepada guru-guru dan aparat bawahan, manakala memilih pasangan calon tertentu. Audience yang amat terpelajar, fundamentum petendi dalam perkara ini adalah Penetapan Hasil Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dapat disimpulkan, konstitusi menetapkan bahwasanya suatu penyelenggaraan pemilu atau pemilukada oleh komisi pemilihan umum, seyogianya merupakan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran daripadanya mengandung cacat yuridis konstitusional, constitutionele

juridisch breken. Penetapan hasil pemilu … pemilukada oleh in casu KPU Provinsi Gorontalo merupakan publieke wilsverklaring, kehendak hukum di bidang publik yang tidak boleh bercacat hukum yang disebabkan oleh hal ihwal dualling (salah kira), dwang (paksaan), atau bedrog (tipuan). Dalam perkembangannya ketentuan Pasal-Pasal 1321 sampai 1328 BW Indonesia dimaksud, menjadi rujukan parameter guna menentukan bercacat tidaknya suatu pernyataan kehendak hukum suatu recht wish verklaring dari pejabat atau badan publik. Assalamualaikum wr. wb. Demikian pendapat ahli ini dibuat dengan sebenarnya.

6

31.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Terima kasih, Prof. Laica dan makalah sudah ada di Majelis. Berikutnya, kami persilakan Prof. Philipus Mandiri Hadjon. Saya persilakan, Pak.

32.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Mohon izin, Yang Mulia. Boleh ada pendalaman nanti, Yang Mulia?

33.

KETUA: ACHMAD SODIKI Nanti.

34.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Ya.

35.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/2011: PHILIPUS HADJON Majelis yang saya hormati, pendapat hukum saya didasarkan atas fakta hukum dan alasan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam tulisan, pendapat hukum itu saya cacat bahwa Pemohon mengajukan 16 butir fakta hukum sebagai alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan, tidak semua butir itu saya kutip. Tidak perlu mengulang apa yang telah disampaikan oleh Pemohon, saya hanya memberikan perhatian khusus kepada alasan butir 4, butir 5, butir 8, butir 10, 13, dan 16. Tidak berarti bahwa alasan yang lain tidak benar, saya hanya mengatakan yang lain ada kemiripannya, masuk genus yang sama. Berdasarkan fakta yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan hukum yang saya ajukan di sini adalah apa karakter yuridis pelanggaran sebagaimana yang dipaparkan dalam fakta hukum dan alasan permohonan tersebut? Saya mengklasifikasi ada tiga kategori pelanggaran dilihat dari karakter hukumnya. Yang pertama adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah melanggar asas pemilihan umum. Yang ketiga adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal yang pertama, melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Tidak perlu saya paparkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu rincian dari seorang ahli karena saya yakin Majelis Hakim sudah lebih menguasai itu daripada saya. Saya sekarang pada kategori yang kedua, yaitu melanggar asas pemilihan umum. Ya, kira-kira hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh Ahli yang pertama tadi, Prof. Dr. H. Laica Marzuki, S.H. Dalam paparan permohonan juga disampaikan bahwa asas yang

7

dilanggar yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari asas-asas tersebut, pendapat hukum saya difokuskan kepada asas adil. Berkaitan dengan asas adil, pertanyaan yang utama adalah bagaimana melungu … melang … apa … menguji pelanggaran terhadap asas tersebut? Bagaimana kita menguji bahwa telah terjadi ketidakadilan di dalam keputusan KPU yang bersangkutan? Sebagaimana kita ketahui, konsep adil dan keadilan tidak pernah bisa didefinisikan secara tepat, ya. Mereka yang kuliah di fakultas hukum selalu ditanya, apa itu adil? Selalu mengutip pendapat Aristoteles segala macam (suara tidak terdengar jelas) ditanya lebih lanjut lagi nanti ndak pernah ada devinisi yang final. Namun demikian, kita lihat dari perkembangan ilmu hukum, terutama dengan lahirnya apa yang kita kenal sebagai analytic jurisprudence, maka pemikiran yang terfokus pada pertanyaan tentang definisi apa itu keadilan sudah ditinggalkan. Salah satu langkah untuk menguji keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh (suara tidak terdengar jelas) yaitu dengan pendekatan yang disebut recognizing in justice yaitu mengenal … mengetahui telah terjadi ketidakadilan. Atas dasar itu, pertanyaan yang diajukan, siapa yang menderita karena ketidakadilan, berkaitan dengan keputusan KPU, siapa yang menderita karena ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU, maka, saya berasumsi andaikata fakta dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu benar dan itu persoalan fakta bukan bidang saya, kalau fakta membuktikan bahwa permohonan itu benar, itu berarti Pemohon adalah pihak yang menderita karena ketidakadilan. Karakteristik kedua adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Memang kita di dalam praktik asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikenal sebagai salah satu toetsingsgronden di bidang keadilan tata usaha negara. Ini forum Mahkamah Konsitusi mungkin ada yang mempersoalkan, apakah juga asas-asas ini diterapkan dalam konteks sengketa pemilukada yang berkaitan dengan keputusan KPUD. Kalau kita telaah undang-undang tetang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang 586 junctis 9/2004 dan 51/2009. Pasal 2 tetap dipertahankan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Hasil Pemilihan Umum tidak merupakan satu keputusan tatausaha negara. Itu berarti bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum tidak bisa diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Tidak berarti bahwa asas-asas umum pemerintahan lebih baik, tidak bisa dijadikan toetsingsgronden untuk menguji legalitas dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karena apa? Komisi Pemilihan Umum mempunyai wewenang publik, publiekrechtelijk (suara tidak terdengar jelas). Oleh karena itu, menguji legalitas Keputusan Komisi Pemilihan Umum pun harus juga menengok kepada asas-asas umum pemerintahan yang lebih baik. Jadi, asas-asas itu merupakan salah satu toetsingsgronden di samping asas Pemilihan Umum dan ketentuan

8

Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan fakta hukum dan alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka, saya mencatat bahwa di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik dilanggar adalah yang pertama asas larangan bertindak sewenang-wenang. Yang kedua adalah asas larangan menyalahgunakan wewenang dan yang ketiga adalah asas fairplay. Yang pertama asas tentang larangan bertindak sewenang-wenang. Apa parameter menguji suatu tindakan yang sewenang-wenang? Parameter yang hampir universal untuk menguji tindakan sewenang-wenang adalah rasionalitas. Kalau dalam hukum administrasi dan hukum pemerintahan Belanda yang dulu kita mengenal ada istilah willekeurig, maka istilah itu sudah tidak digunakan lagi. Karena apa? willekeurig yang diterjemahkan dengan semena-mena menjadi tidak terukur. Sekarang itu digunakan istilah kennelijk onredelijk ya? Nyata-nyata tidak beralasan. Jadi, parameternya adalah rasionalitas. Dalam konteks fakta dan alasan yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya intimidasi, pemaksaan, dan pemaka … penekanan, maka bentuk-bentuk perbuatan yang demikian itu merupakan maladministrasi dalam kategori tindakan sewenang-wenang. Yang kedua, asas larangan menyalahgunakan wewenang. Nah, kita lihat apa yang diartikan dengan penyalahgunaan wewenang. Istilah hukum kita, penyalahgunaan wewenang itu paralel dengan istilah hukum Perancis, detournement de pouvoir. Makna dari konsep itu ialah menggunakan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari apa yang diberikan kepada wewenang itu. Kalau dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi, penggunaan wewenang itu melanggar asas sosialitas, asas yang berkaitan dengan tujuan yang diberikan kepada wewenang itu. Dari paparan Pemohon, tindakan melibatkan camat, tindakan melibatkan PNS, itu termasuk kategori tindakan penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Melibatkan mereka untuk tujuan yang lain dari wewenang mereka sebagai camat dan wewenang sebagai PNS itu dilakukan secara sadar dan penyalahgunaan wewenang itu bukan culpa, tetapi selalu made of set atau dolus. Yang ketiga adalah asas fair play. Fair play merupakan derivasi dari asas keterbukaan. Asas ini secara positif mengharuskan kejujuran dan negatif melarang semua bentuk yang mencederai kerahasiaan. Dengan dasar konsep yang demikian, tindakan membuka surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, memanipulasi surat suara, dan bentuk-bentuk lainnya, merupakan pelanggaran terhadap asas fair play. Demikianlah, Majelis Yang Terhormat, pendapat hukum saya berkaitan dengan paparan fakta hukum dan alasan yang diajukan oleh Pemohon. Sekian dan terima kasih.

9

36.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, terima kasih, Prof. Hadjon. Kami persilakan selanjutnya, Ir. Sayuti Asyathri.

37.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/2011: SAYUTI ASYATHRI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

38.

KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam.

39.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/2011: SAYUTI ASYATHRI Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak dan Ibu Pimpinan Majelis Sidang pada hari ini. Dan juga para hadirin sekalian yang kami hormati. Merupakan satu kehormatan bagi kami pada hari ini, untuk kedua kalinya kami hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai orang yang memiliki tanggung jawab pengalaman dalam pembuatan undang-undang. Dalam hubungan dengan apa yang disidangkan pada hari ini, kami pernah sebagai Pimpinan Pansus, Panja, dan Tim Perumus UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan seingat kami, dalam kesempatan itu jugalah menurut catatan, kami yang mengusulkan agar karena kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, kiranya Mahkamah Konstitusilah yang mengadili sengketa pilkada di Indonesia. Ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk juga mengatakan kepada forum yang terhormat ini. Pengalaman-pengalaman ketika kita membuat undang-undang di DPR, hampir setiap pasal selalu kita uji dengan pertanyaan, “Bagaimana kalau pasal ini digugat nanti di Mahkamah Konstitusi?” Kesadaran itu sangat hidup dalam pembuatan undang-undang di DPR. Terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Karena kesadaran kami, apalagi sebagai anggota tim sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 di DPR, di MPR, selalu kami mengingatkan bahwa yang membedakan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amendemen dengan yang sebelumnya adalah betapa tingginya penghargaan, penghormatan kepada amanat luhur, cita-cita menghormati manusia, dan manusia, dan kemanusiaan.

10

Terlihat dari begitu banyaknya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita hasil amendemen, yang memuat ketentuan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka, prinsip-prinsip itu di dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemilukada, salah satu kita wujudkan dalam bentuk menghormati prinsip hak asasi manusia, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Itulah kenapa, sehingga dalam ketentuan undang-undang yang mengatur batas syarat dibolehkannya partai dan gabungan partai mencalonkan pasangan calon adalah 15% suara sah dalam pemilihan DPRD. Berdasarkan pada prinsip adalah bagaimana kita membuat sebanyak mungkin orang-orang terbaik, anak bangsa terbaik di sebuah daerah mendapatkan kesempatan untuk dipilih dalam pertandingan pemilukada. Tapi itu saja belum cukup. Dalam revisi perubahan kedua, kita tambahkan lagi ketentuan. Bukan hanya calon dari partai dan gabungan partai politik, tapi juga kita memberikan kesempatan kepada calon perseorangan. Bahkan dengan syarat lebih ringan, bukan 15%, sebagaimana yang disyaratkan kepada calon dari partai politik, tapi cukup untuk satu komunitas jumlah penduduk sampai 2.000.000 orang calon perseorangan cukup mendapatkan dukungan dengan dibuktikan KTP hanya 6,5%. Ini semua adalah prinsip-prinsip untuk menghormati hak-hak asasi manusia, hak manusia menghormati martabat masyarakat daerah yang merindukan pemimpin yang terbaik. Tapi Bapak dan Ibu Saudara … Bapak dan Ibu Pimpinan Majelis yang saya muliakan, kenyataan menunjukkan bahwa dalam banyak pilkada, banyak usaha dilakukan untuk memotong calon-calon dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara-cara yang menyepelekan pesan di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 yang sebelum direvisi Pasal 2 … Pasal 59 ayat (3) yang dengan jelas menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbagai ketentuan dalam undang-undang menekankan tentang wajibnya memberikan kesempatan ini. Dan kita berharap, Majelis Yang Terhormat yang mendapatkan amanat terhormat, yang diharapkan dibanggakan oleh anak-anak bangsa kita saat ini, tolonglah kawal semangat penghargaan kepada hak asasi manusia ini … hak manusia ini. Yang terjadi bahkan ada partai-partai yang rela menyerahkan suaranya kepada calon independent yang sebenarnya tidak disyaratkan dalam ketentuan apa pun, hanya untuk tidak memberikan kesempatan kepada calon yang di daerahnya partai tersebut mendukung calon tersebut. Kami kira inilah tempat yang paling pantas untuk orang-orang tertindas dan lemah mengharapkan keadilan. Kembalikan kepada Anggota Yang Terhormat, Pimpinan Majelis Yang Terhormat untuk merawat, mengawal harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak

11

masyarakat daerah memperoleh kesempatan memilih sebanyakbanyaknya dari anak bangsa yang terbaik di daerah tersebut. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb. 40.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Terima kasih, Saudara Ahli. Kami beri kesempatan kepada Pemohon satu-satu pertanyaan dari Nomor 120, Nomor 121 ada yang ingin tanya ndak?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: JAMALUDDIN RUSTAM Ya.

42.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON 120: JAMALUDDIN RUSTAM Nomor 120.

44.

KETUA: ACHMAD SODIKI Nomor 120, Nomor 121? Satu-satu pertanyaan ya? Dari Termohon ada satu?

45.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Dari PihakTerkait satu.

46.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terkait satu. Baik, kita mulai dari Nomor 120. Silakan Bapak.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: JAMALUDDIN RUSTAM Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Ahli, saya kaitkan dengan pendapat Ahli tadi yang menyatakan bahwa dalam sengketa PHPU sengketa pilkada, parameternya adalah Pasal 22E ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, yakni dikenal adanya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tatkala dalam suatu perkara PHPU menurut Ahli

12

ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis, itu berarti pelanggaran yang secara kualitatif. Kemudian KPU menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, sebagaimana parameternya adalah Pasal 22E. Saya melihat bahwa apabila pelanggaran-pelanggaran itu ternyata melanggar ketentuan itu, bagaimana hasil penetapan KPU secara kuantitatif ditinjau dari sudut Konstitusi? Terima kasih, Ahli. 48.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, langsung Nomor 121.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Kami tanya kepada Ahli Bapak Ir. Sayuti Asyathri. Mohon dijelaskan, Pak, terkait dengan syarat dukungan minimal 5% bagi suara partai politik dan kumpulan partai politik. Apakah kemudian menjadi satu hal yang benar, manakala partai politik mendukung calon independent? Jadi, bukan … bukan calon diusung oleh partai atau pun partai, tapi dia justru memilih calon independent-nya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua karena Bapak kami tahu (…)

50.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saya kira cukup itu, pertanyaan satu saja dulu. Silakan Saudara Termohon.

51.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Terima kasih. Pertanyaan saya kepada yang amat terpelajar Prof. Laica Marzuki. Tadi dinyatakan bahwa Mahkamah bukan hanya mengadili angka-angka, tapi juga kalau terjadi pelanggran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, juga dapat menyebabkan diulangnya sebuah pemilukada. Hanya saja tadi Prof. Laica Marzuki tidak titik sampai ada pelanggaran-pelanggran terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana kita ketahui di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga harus ada relevansinya dengan peringkat. Artinya mem ... mempengaruhi peringkat perolehan pasangan calon. Kemudian, apakah kalau kemudian … kan bagaimana pun pelanggran terstruktur, sistematis, dan masif itu harus didasarkan terhadap bukti-bukti yang amat kuat tanpa keraguan sedikit pun (beyond a reasonable doubt). Pertanyaannya, kalau sudah di … di formulir C-1 pasangan calon tidak ada yang keberatan, mereka tanda tangan di

13

formulir C-1, kemudian di tingkat kecamatan demikian juga DA, formulir DA juga tanda tangan pasangan calon (...) 52.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: PATRA M. ZEN Izin, Bapak Ketua. Izin, Bapak Ketua (...)

53.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Kemudian juga di tingkat KPU juga sudah tanda tangan, baik pasangan calon Pemohon, Pihak Terkait, dan semuanya sudah tanda tangan, apakah juga termasuk kualifikasi, kemudian muncul persoalan baru di Mahkamah Konstitusi, apakah alasan itu termasuk didasarkan pada ... kepada bukti yang tidak meragukan itu? Terima kasih.

54.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.DIX/2011: PATRA M. ZEN Bapak Ketua (...)

55.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terkait?

56.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Laica Marzuki Ahli, Ahli menyebutkan tadi menerangkan bahwa keadilan dalam pemilukada tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan substansial. Kita kenal juga di samping keadilan substansial, juga ada keadilan formil. Tanpa memperhatikan keadilan formil, tentu akan terjadi pradilan yang liar yang tentu pada akhirnya mencerai ... mencederai keadilan dan akan merusak keadilan substansial itu sendiri. Dan yang ingin kita ... kami konfirmasi dari Ahli adalah dikaitkan dengan keterangan Ahli juga bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, camat, atasan, dan semacamnya berupa intimidasi. Dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan hukum acara, pelanggran itu tentunya adalah pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap pihak dalam perkara, artinya Pihak Terkait atau Pihak Termohon. Bagaimana pendapat Ahli dalam hal yang dituduhkan adalah bukan pihak dalam perkara? Artinya dia bukan Pemohon, bukan Termohon, buakn Pihak Terkait, tetapi Pasangan Nomor Urut 3? Artinya pasangan … nomor urut dengan peringkat tiga, artinya yang dituduh adalah pasangan urut peringkat tiga perolehan suaranya, bukan peringkat pertama atau pemenang. Sementara kita tahu dalam hukum

14

acara sudah ditentukan secara rigid bahwa yang bisa dibatalkan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Jadi, kami ingin sampaikan ... apa ... penjelasan dari ... mohon penjelasan dari Ahli, bagaimana kalau dalam hal seperti yang kami sebutkan tadi? Oleh karena kami juga melihat MK telah menerapkan keadilan substantif dan formil dalam putusanputusannya. Kemudian untuk Ahli Pak Sayuti kami (...) 57.

KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup! Silakan (...)

58.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Tambahan, hanya satu, Yang Mulia.

59.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan. Tidak! Semua satu-satu. Silakan Prof. Laica.

60.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA MOHAMAD LAICA MARZUKI

120/PHPU.D-IX/2011:

Saya akan menjawabnya secara umum keseluruhan. Pertamatama, jangan kita lupa bahwa sengketa pemilu, sengketa pemilukada itu, itu adalah ... adalah sengketa berkenaan dengan konstitusi. Konstitusi is the house to wet, konstitusi is the house the het. Oleh karena merupakan perkara konstitusi, maka rujukannya, parameternya terdapat pada konstitusi, yaitu Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

pemilihan umum termasuk pemilukada dise ... diselengarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Inilah ... inilah dahulu yang kita harus sepakati sebagai suatu parameter. Jadi, guna mengukur apakah suatu pemilu/pemilukada, baik pelanggaran pemilu administrasi yang paling ringan, maupun pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, rujukannya adalah sejauh mana asas-asas yang dituntun dalam Pasal 22E ayat (1) itu bergoyah, mengoyah, tergoyah-tergoyah, inilah ukurannya. Nah, Saudara, menjawab pertanyaan dari Saudara tadi, Mahkamah Konstitusi sudah sejak ... sejak lama menegakkan apa yang dinamakan keadilan substansial. Keadilan substansial tidak hanya terpaku kepada keadilan-keadilan prosedural. Keadilan prosedural itu tidak dapat diabaikan. Tetapi tatkala dia menyimpang dari asas keadilan

15

substansial, misalnya apa? Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, Kewenangan MK yaitu perselisihan hasil pemilu. Bukan perselisihan tentang penghitungan hasil pemilu. Itu dalam konstitusi berbeda sekali. Berbeda halnya antara penghitungan hasil pemilu dan … berbeda sekali dengan peradilan terhadap hasil pemilu dan penghitungan hasil pemilu, itu berbeda. Kalau misalnya penghitungan hasil pemilu itu tidak benar, tidak bersesuai karena tidak luber, tidak langsung, umum, bebas, maka niscaya itu harus dikesampingkan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan Saudara tadi mengatakan, “Bagaimana halnya kalau misalnya kecurangan itu terdapat bukan dari pihak?” Itu tidak ada masalah karena konstitusi mengatakan perselisihan hasil pemilu. Sepanjang berpaut dengan perselisihan hasil pemilu, di dapil-dapil mana saja, itu bisa terjadi. Dapil itu bisa terjadi … keculasan itu bisa terjadi di suatu wilayah tertentu dan bukan menjadi para pihak, tetapi secara keseluruhan itu dirangkum sebagai hasil pemilihan umum. Tatkala terjadi di dapil lain dan tidak muncul sebagai para pihak dalam perkara itu, tetapi sepanjang berpaut dengan hasil pemilu, hasil pemilukada, maka itu adalah kewenangan MK. Terima kasih. 61.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Silakan, Prof. Laica. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Silakan, Prof ... Pak Ir. Asyathri Sayuti.

62.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/2011: SAYUTI ASYATHRI Terima kasih, Pimpinan Majelis Yang kami Muliakan. Pertanyaan kepada kami adalah berkaitan dengan apakah dibolehkan partai politik memberikan dukungan kepada calon perseorangan atau calon independent. Terus terang, Pak, dalam pengalaman kami dalam pembuatan undang-undang, tidak pernah terbayangkan bahwa sudah jelas yang namanya calon independent atau calon perseorangan itu dukungannya adalah orang, bukan partai atau gabungan partai politik. Jadi, kalau ada sampai tindakan dukungan seperti itu, menurut kami mungkin satu bentuk menghindari untuk mendukung ... memberikan dukungan kepada calon dari partai politik, karena itu adalah salah satu bentuk yang dalam pikiran kami pasti kemubaziran. Dan dalam agama dikatakan, Innalmubadzirinnakaanu ikhwana sayatin. Kemubaziran itu memang dekat dengan temannya syaitan. Tindakan seperti ini mestinya bisa dianggap sebagai salah satu bentuk dari melawan perintah di dalam undang-undang yang mengatakan, “Partai politik wajib memberikan kesempatan, dukungan sebesar-besarnya kepada calon di dalam pilkada.” Jadi, tidak boleh sama sekali suara itu dihanguskan, untuk memberikan kepada calon independent yang mestinya tidak ada.

16

Kami mendukung apa yang tadi dikatakan dan itu merupakan keyakinan kami yang dikatakan oleh Pak Laica Marzuki tadi yang mengatakan tentang prinsip perselisihan hasil pemilu. Membuat kami yakin bahwa sebenarnya keputusan-keputusan tentang perselisihan hasil pemilu ini meniscayakan ada akuntabilitas dalam proses-proses yang menyebabkan adanya hasil itu. Dan proses itu di dalamnya ada pencideraan terhadap saudara kami calon yang kami banggakan yaitu Saudara Dani Pamanto, yang tidak diberikan kesempatan untuk ikut sekadar dalam pilkada. Padahal jumlah calon yang ada di sana, kalau tidak salah, hanya sekitar 3 pasangan calon, masih jauh dari batasan 6 calon yang kita khawatirkan kalau lebih dari 6 itu terlalu banyak. Jadi, sebenarnya tindakan untuk menyingkirkan Saudara Dani bisa membuat kami yakin bahwa pilkada di Gorontalo itu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat Gorontalo untuk memberikan pilihan kepada calon mereka dan tentu saja hanya kepada Mahkamah Konstitusilah kita menggantungkan harapan kita di republik ini, atas pelecehan terhadap martabat, hak, kesempatan yang diberikan kepada Tuhan ... oleh Tuhan kepada manusia dan ke dan kemanusiaan. Saya kira itu saja yang bisa kami (…) 63.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, terima kasih. Saya sudah beri kesempatan. Ini mestinya kesempatan bagi Termohon dan Terkait, tapi kami sudah memberikan kebijakan untuk memberikan kesempatan pada Pe … Ahli. Ahli saya kira cukup dan terima kasih, tapi nanti kalau masih ingin (…)

64.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Satu lagi, Pak (…)

65.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ditanyakan, supaya nanti Ahli datang lagi. Jadi Ahli cukup, bisa meninggalkan tempat. Baik, saya ingin melanjutkan dengan pemeriksaan dari (…)

66.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Termohon.

67.

KETUA: ACHMAD SODIKI Termohon. Siapa saja?

17

68.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apakah semuanya petugas ya?

69.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Dari tujuh, enam Ketua KPU, kemudian satu Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Dr. Drajad (…)

70.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

71.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Sudah disumpah, Yang Mulia.

72.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Semuanya tidak disumpah. Lalu yang dari Terkait, semuanya orang luar ya?

73.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Semuanya orang luar, Yang Mulia Majelis.

74.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan maju ke depan untuk disumpah. Disilakan Saksi dari Terkait semuanya maju. Saudara Marzuki, Saudara Sofyan, Saudara Andi Frans, Halid Tuna, dan seterusnya. Mengelompok berdasarkan agama untuk kepentingan sumpahnya. Disilakan. Saya baca, belum menemukan yang beragama selain Islam. Semuanya Islam ya? Oke. Ya, semuanya Islam. Bisa dimulai dengan mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Dimulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Akan saya mulai pemeriksaan ini dari (…)

75.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Ya.

18

76.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

77.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Mohon karena Pak Profesor … Pak Dr. Drajad sudah dari tadi menunggu dan (…)

78.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

79.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Mungkin ada kesibukan, langsung mau meninggalkan tempat kata beliau.

80.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

81.

KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Mohon didahulukan.

82.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, kalau begitu kepada … ini kapasitasnya kan mewakili dari DPP PAN ya? Pak Drajad ya?

83.

SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H. WIBOWO Benar, Yang Mulia.

84.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Disilakan, bicara.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia.

19

86.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, ini penting, Pak.

88.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

89.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Apakah Saksi Pak Drajad ini didengar keterangannya di bawah sumpah atau tidak? Karena ini menjadi kekuatan pembuktian nanti. Kalau tidak di … tidak disumpah, artinya keterangannya diberikan tidak di bawah sumpah. Dan kemudian kedua, apakah memang yang bersangkutan diberikan mandat secara kolegial untuk menghadiri, memberikan keterangan di hadapan sidang ini? Karena ada konflik kepentingan dari Pak Drajad yang memberikan tanda tangan dukungan kepada calon independent dan kemudian dukungan dari DPW Gorontalo terhadap … terhadap Pemohon 121. Jadi harus tegas, Yang Mulia. Ini menyangkut (…)

90.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

91.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Konflik kepentingan.

92.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik, baik. Untuk yang pertama karena ini keterangan partai pengusung, bukan keterangan … apa namanya … bukan perorangannya Drajad, sehingga tidak disumpah. Yang kedua, bisa saya tanyakan apakah Pak Drajad membawa mandat dari DPP PAN?

20

93.

SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H. WIBOWO Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai Ketua Tim Pilkada ditugaskan untuk hadir pada saat ini (…)

94.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan untuk menyerahkan tugas (…)

95.

SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H. WIBOWO Dalam bentuk surat atau (…)

96.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Perintah tugasnya.

97.

SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H. WIBOWO Perintahnya dalam bentuk BBM, Yang Mulia. Apakah itu bisa (…)

98.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Keberatan.

99.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, keberatannya dicatat, tapi disilakan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Dan kami tidak ingin didengar ini, mana mungkin perintah itu berdasarkan BBM? 101. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Dan ini Saksi, punya konflik kepentingan terhadap perkara ini.

21

103. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. 104. KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Yang Mulia, saya kira didengarkan saja nanti (…) 105. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, cukup! 106. KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Bagi Pemohon nanti bisa (…) 107. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, cukup! 108. KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Mengomentari dalam kesimpulan. 109. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Enggak bisa dong! 111. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sebentar, sebentar! 112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Ini personal ethics ini. 113. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Kami akan bermusyawarah bertiga dulu. Kami sepakat untuk didengar dan disilakan, dimulai.

22

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia. 115. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Keberatan Saudara dicatat. 116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN

Ndak ini persoalan ada bukti dimana dia menandatangani surat dukungan bagi calon independent. 117. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nanti akan kami pelajari. 118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Jadi tolong dicatat bahwa dia ini punya konflik kepentingan terhadap perkara ini. 119. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, dicatat Saudara Panitera! Silakan, dimulai. 120. SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H. WIBOWO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menjelaskan prosedur yang ada di dalam Partai Amanat Nasional mengenai penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu yang pertama dasarnya adalah anggaran rumah tangga. Di dalam anggaran rumah tangga (…) 121. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nanti bisa ditinggalkan ya, anggaran rumah tangganya? 122. SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H.WIBOWO Bisa, bisa, yang Mulia.

23

123. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Silakan, lanjut! 124. SAKSI DARI TERMOHON: DRAJAD H.WIBOWO Di dalam anggaran rumah tangga kami, Pasal 71 ayat (2), “Penentuan calon gubernur/wakil gubernur ditetapkan dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat.” Jadi calon gubernur dan wakil gubernur itu SK-nya harus dari DPP, Yang Mulia. Ini berdasarkan anggaran rumah tangga Pasal 71 ayat (2), kemudian prosesnya itu diturunkan di dalam Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 2006. Nah, ini lebih merupakan prosedur dan proses rinciannya. Kemudian DPP PAN pada periode sekarang itu sudah mengeluarkan SK yang kami sebut SK 021, tapi lengkapnya adalah Surat Keputusan Nomor PAN/A/KPTS/KUSJ/021/VII/2010. Di dalam SK tersebut, Yang Mulia, itu ada beberapa pasal dan misalkan bisa saya bacakan Pasal 4, “DPW wajib mendaftarkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang ditetapkan dalam surat keputusan DPP kepada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.” Pasal 4 ayat (1) dari SK 021 tersebut, Yang Mulia. Kemudian Pasal 4 ayat (3) itu bunyinya, “Seluruh jajaran pengurus dan Kader PAN pada wilayah (provinsi) terkait dilarang melakukan upaya dalam bentuk apa pun yang dapat memberikan keuntungan politis dan nonpolitis kepada calon gubernur/wakil gubernur selain yang ditetapkan oleh DPP.” Kemudian di dalam Pasal … Pasal 5 itu adalah tentang Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati. Lalu Pasal 6 ayat (1), “Surat keputusan, surat rekomendasi, atau surat menyurat lainnya dari DPP terkait dengan pemilukada, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal.” Pasal 6 ayat (2), “Apabila karena satu dan lain hal ketentuan ayat (1) tidak bisa dipenuhi, surat tersebut dapat ditandatangani oleh wakil ketua umum sebagai ketua tim pilkada dan sekretaris jenderal sebagai sekretaris tim pilkada.” Kemudian di dalam Pasal 7, “Jajaran pengurus dan/atau Kader PAN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dari surat keputusan ini, dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.” Ditandatangani 15 Juli Tahun 2010 oleh Ketua Umum M. Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan.” Nah, kemudian terkait dengan yang … apa namanya … yang dibahas hari ini, Yang Mulia, itu DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/KPTS/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M, dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017, ditandatangani oleh saya sebagai Wakil Ketua Umum sesuai dengan tadi dan Taufik Kurniawan sebagai

24

Sekretaris Jenderal. Akan tetapi, di sini kami bawakan juga legalisasi sesuai aslinya yang ditandatangani oleh M. Hatta Rajasa Ketua Umum, dan Taufik Kurniawan Sekretaris Jenderal. Jadi prosedur organisasi sudah kita lakukan semuanya, lengkap sesuai peraturan organisasi. Kemudian mengenai kenapa kami memilih calon independent dan sebagainya? Itu tentu adalah hak dari partai politik yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya sejauh tidak melanggar undang-undang dan saya bukan ahli hukum, namun sepanjang yang kami ketahui, kami cek juga dengan berbagai kalangan, itu tidak ada larangan. Sehingga sepanjang tidak melanggar hukum, tentu pilihannya diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. 125. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih, Saudara Dradjad Wibowo. Dan dokumen yang bisa ditinggalkan supaya diambil dan dikopi untuk disampaikan kepada para pihak. 126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia. 127. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Satu pertanyaan kami mau tanya kepada Saksi, terkait dengan surat yang dikeluarkan ini dan ditandatangani adalah kami jadikan bukti juga dalam persidangan ini, Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU/SJ/025/IX/2011. Kami ingin konfirmasi, apakah surat ini ditandatangani betul oleh Pak Dradjad Wibowo? Ini boleh, Pak, dipersilakan untuk diperlihatkan. 129. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan kalau ingin melihat, bisa. 130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon petugas barangkali.

25

131. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Petugas, Saudara Petugas. Silakan. Hai, terbalik lu, sana. 132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Ke sana, Pak! 133. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Hei, ke sana! 134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Pak, ke sana, Pak! Betul itu, Pak, surat itu Bapak teken? 135. SAKSI DARI TERMOHON: DRADJAD H. WIBOWO Ya, surat ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari KPUD, ya. Dan ini dasarnya adalah surat keputusan yang kami bacakan tersebut. Dan melihat tanda tangannya, ini memang tanda tangan saya, Yang Mulia. Terima kasih. 136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Oke. Kemudian, Pak, apakah surat dukungan kepada calon perseorangan itu, apakah menurut Bapak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, misalnya (…) 137. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tadi sudah, ya. Tadi sudah dijawab. 138. KUASA HUKUM PEMOHON 121: MUHAMMAD ASRUN

Ndak, partai ini kan memberikan dukungan (…) 139. KUASA HUKUM TERMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Keberatan, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia.

26

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN

Ndak, ini kan partai dukungan (...) 141. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Coba (…) 142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Karena ada korelasinya, Yang Mulia. 143. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dengarkan! Tadi sudah diterangkan, jadi sudah cukup jelas bagi Hakim. 144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN

Ndak, ini ada kata pada surat itu wajib mendaftarkan. Itu yang kami mau pertanyakan, itu … apa ininya, urgensinya dimuat surat dengan kata … dalam tanda petik, Yang Mulia. Makanya kami berikan surat itu pada … kepada Saksi. 145. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya sudah tahu, wajib mendaftarkan yang di (…) 146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Diusung perseorangan (…) 147. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Putuskan oleh DPP. Sudah cukup? Dan (…)

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon suratnya dikembalikan lagi!

27

149. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Petugas! 150. SAKSI DARI TERMOHON: DRADJAD H. WIBOWO Enggak apa-apa, Yang Mulia, kami punya banyak kopinya, Yang Mulia. 151. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Terima kasih, Saudara Dradjad. Dan bisa meninggalkan (…) 152. SAKSI DARI TERMOHON: DRADJAD H. WIBOWO Terima kasih, Yang Mulia. Merupakan kehormatan untuk bisa hadir dan membantu tugas Yang Mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb. 153. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Waalaikumsalam wr. wb. Oke, dilanjutkan kepada Saudara Sophin Rahmola, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, silakan. Saya ingatkan, Saudara akan menerangkan proses rekapitulasi di Kabupaten Gorontalo Utara. Silakan. 154. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 155. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Waalaikumsalam. 156. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Untuk pelaksanaan rekapitulasi Pemilukada Provinsi Gorontalo di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, itu berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 November 2011. Itu dihadiri oleh saksi, mandat dari ketiga pasangan calon, yakni untuk Pasangan Nomor Urut 1, Iwan Koni dan Kon Idrus. Kemudian Pasangan Nomor Urut 2, Mochtar Darise dan Hidayat Mukfili. Serta pasangan Nomor Urut 3, Arianto Dankua. Pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, itu dibacakan hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan di kabupaten kami, ada enam kecamatan. Dan itu sudah menjadi hasil rekapitulasi yang dibacakan dari tingkat TPS. Dari pelaksanaan

28

rekapitulasi tersebut bahwa pada pelaksanaan tidak terjadi keberatan saksi yang menyangkut dengan apa yang diprotes atau pun yang diajukan keberatannya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (…) 157. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Perolehan bagaimana perolehan? Yang menang siapa? 158. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Untuk perolehan, Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 48.121, Pasangan Nomor Urut 2=10.624, Pasangan Nomor Urut 3=3.062, dengan total perolehan suara sah 61.807. 159. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. 160. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Kemudian yang berikut, Yang Mulia. Dari apa yang sudah terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut, memang kami pada formulir DB itu ditandatangani oleh pasangan ca … apa namanya … saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Dan pada pelaksanaannya, sesuai dengan permohonan Pemohon yang kami sudah bacakan, itu tidak sama sekali muncul pada saat rekapitulasi baik dari tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten. 161. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. Oke, saya kira sudah cukup, Saudara. Ata … ada yang penting yang ingin Saudara katakan lagi? 162. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Ya. Ada beberapa hal, Yang Mulia. 163. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa itu? 164. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Soal apa yang disampaikan pada permohonan Pemohon menyangkut pergantian KPPS. Karena PPS itu mengangkat KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Goronta … abupaten/kota, sehingga (…)

29

165. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa? Halnya apa? 166. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Halnya adalah di sini disebutkan dalam permohonan Pemohon, penggantian yang Lili Mamahit digantikan olehi Irfan Bakari. Sementara dalam SK penetapan PPS itu, tidak ada menyebut yang nama Lili Bakari. Jadi tidak terekrut dalam KPPS di TPS 1, Desa Motomingo, sehingga itu juga … apa namanya … pada bukti yang kami sudah sampaikan termasuk Berita Acara Pleno PPS di Desa Motomingo. Jadi (…) 167. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Artinya sudah dilakukan sesuai dengan (…) 168. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Sesuai dengan (…) 169. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Prosedur? 170. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Prosedur. 171. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dan dibikin Berita Acara, begitu? 172. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Ya. Dan diberitaacarakan (…) 173. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang penting dilampirkan saja. 174. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Dilampirkan, Yang Mulia.

30

175. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 176. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Dan nama … Lili Mamahit itu sama sekali memang tidak direkrut dalam KPPS. 177. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. 178. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Kemudian terkait dengan itu, Yang Mulia. 179. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He eh. 180. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Disebutkan juga nama Irfan Bakari adalah (…) 181. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He eh. 182. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA KPPS yang direkrut pada … KP … TPS 1 Desa Motomingo adalah penduduk dari luar Desa Motomingo. Kami sudah … apa namanya … konfirmasi kepada KPPS dan sudah ada pembuktian lewat KTP, ternyata Irfan Bakari itu adalah memang penduduk di Desa Motomingo itu (…) 183. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, yang penting dokumennya (…) 184. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Dokumennya kami sudah masukkan, Yang Mulia.

31

185. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik. 186. SAKSI DARI TERMOHON: SOPHIN RAHMOLA Terima kasih. 187. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sekarang, Saudara Selvi Katili, akan menerangkan sama soal rekapitulasi di Kabupaten Gorontalo. Kalau … begini, perhatian untuk Saudara Selvi, terangkan yang … yang tidak lazim saja, kalau dibuka pukul 10.00 dengan bismillahirrahmaanirrahiim, lalu dimulai dengan mengumumkan apa, ndak perlulah. 188. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. 189. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kalau yang menjadi sengketa lalu yang sangat fundamental untuk diterangkan, terangkan saja. 190. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. 191. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Jangan yang rutin-rutin saja. Silakan. 192. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

193. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Walaikumsalam wr. wb.

32

194. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Perlu saya sampaikan bahwa proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Gorontalo, dilaksanakan tanggal 21 November 2011, dihadiri oleh tiga pasangan calon (…) 195. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Hari Senin berarti ya? 196. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya, hari Senin. Jadi hari terakhir, Pak. 197. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 198. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. Jadi, dihadiri oleh tiga saksi pasangan calon, ada yang dari Nomor Urut 1, Irfan Isa, Nomor Urut 2 Syahrudin Hanasi, dan Nomor Urut 3 Muhammad Nunpango. 199. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 200. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Dalam proses rekapitulasi, baik dari tingkat kecamatan sampai dengan di tingkat kabupaten itu, Pak, tidak ada permasalahan yang sangat mendasar dan tidak ada keberatan saksi. 201. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Keberatan ndak ada? Demo-demo ada? 202. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Alhamdulillah, tidak ada, Pak. 203. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tidak ada, oke. Apa lagi yang perlu diterangkan?

33

204. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Jadi, dari ketiga pasangan saksi … ketiga pasangan calon yang sebagai saksi pada rekapitulasi, menandatangani hasil rekapitulasi di Kabupaten Gorontalo. 205. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Di form DB-KWK itu? 206. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. 207. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 208. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Jadi di permasalahan ataupun keberatan saksi nihil, Pak. 209. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nihil. 210. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Tidak ada permasalahan di Kabupaten Gorontalo. 211. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 212. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Untuk nom … hasil perolehan suara (...) 213. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 214. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Pasangan Nomor Urut 1=60.449 suara. Pasangan Nomor Urut 2=42.924 suara dan Pasangan Nomor Urut 3=105.148 suara.

34

215. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI 105.000? 216. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI 105.000. 217. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 218. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI 148 suara. Jadi, suara sah dan tidak sah adalah 210.347 suara. 219. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 220. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Yang menang di Kabupaten Gorontalo adalah Pasangan Nomor Urut 3, David Bobihoe Akib dan Nelson Pomalingo. Demikian, Pak. Terima kasih. 221. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, enggak ada yang menonjol berarti ya. Enggak ada yang menonjol, yang khusus, kejadian khusus. Tidak ada? 222. SAKSI DARI TERMOHON: SELVI KATILI Ya. Alhamdulillah tidak ada, Pak. 223. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. Sekarang, Ulul Azmi Kadji. Juga ini tadi pesan saya berlaku untuk Anda juga. Anda kan juga proses rekapitulasi, kan?

224. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Ya.

35

225. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan, Pak. 226. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 227. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Walaikumsalam. 228. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo untuk Kabupaten Boalemo, kami laksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2011 yang dihadiri oleh seluruh saksi. Saksi Nomor 1, Pak Jafar Latif Kilo, kemudian Nomor Urut 2 Sarbindu Kalang, Nomor Urut 3 Niko Habi, dan dihadiri juga oleh seluruh anggota panwas Kabupaten Boalemo dan seluruh ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Boalemo. Mengenai hasil perolehan suara, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara=35.923, kemudian Pasangan Nomor Urut 2=31.164, kemudian Pasangan Nomor Urut 3=9.356. Total perolehan suara sah=76.443 dan total perolehan suara tidak sah=2.721. Pada (…) 229. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada kejadian khusus di situ? 230. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Dalam proses rekapitulasi tersebut, ketika kami pada akhir kegiatan itu menanyakan kepada seluruh saksi pasangan calon, mereka menyatakan bahwa tidak keberatan dan menerima seluruh hasil proses rekapitulasi yang telah kami laksanakan. Dan setelah saya tutup 20 … 15 menit kemudian, ternyata ketika disodorkan Berita Acara untuk ditandatangani kepada saksi Nomor Urut 2, yang bersangkutan tidak mau menandatangani dengan alasan menolak penghitungan suara. Itu disampaikan setelah (…) 231. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Lima belas menit sesudahnya?

36

232. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Sesudah penutupan atau kami menutup Pleno rekapitulasi tersebut. 233. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 234. SAKSI DARI TERMOHON: ULUL AZMI KADJI Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 235. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, terima kasih. Jadi yang menolak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2? Saksi ya? Oke, yang keempat Saudara Rizan Adam, disilakan. 236. SAKSI DARI TERMOHON: RIZAN ADAM Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Kota Gorontalo sama dengan daerah sebelumnya, melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara pada hari Ahad, tanggal 20 November dan untuk seluruhnya baik dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan di Kota Gorontalo tidak ada masalah, berjalan lancar. Untuk Kota Gorontalo dihadiri oleh seluruh Muspida (…) 237. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saksi-saksi dari mana? 238. SAKSI DARI TERMOHON: RIZAN ADAM Saksi lengkap, panwas lengkap, dan seluruh penyelenggara tingkat kecamatan. Adapun hasil rekapitulasinya ditandatangani oleh ketiga saksi pasangan calon untuk Nomor Urut 1 Risman Taha, Nomor 2 Hasim Al Habsi, dan Nomor Urut 3 Niti Hasan. Adapun perolehan suaranya adalah Nomor Urut 1 mendapatkan 44.150, Nomor Urut 2 mendapatkan 41.730, Nomor Urut 3 mendapatkan 14.879. Total perolehan suara sah=100.759. Terima kasih.

239. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Jadi tidak ada keberatan tentang hasil, tidak ada protes, semuanya tanda tangan?

37

240. SAKSI DARI TERMOHON: RIZAN ADAM Semua tanda tangan, Pak. 241. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini mah normal, Om. Sekarang Yusuf Mbuinga, disilakan. 242. SAKSI DARI TERMOHON: YUSUF MBUINGA Ya terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan. Seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten lain. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Pohuwato tidak ada kejadian yang menonjol. Oleh hanya itu, kami akan membacakan perolehan suara pasangan calon. Nomor Urut 1=29.390, Nomor Urut 2=28.390, perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon … 3 pasangan calon=88.492. 243. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nomor 3-nya kan belum ada? 244. SAKSI DARI TERMOHON: YUSUF MBUINGA Ya, Nomor 3=10.712. Dalam pelaksanaan rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon PPK se-Kabupaten Pohuwato, kemudian Muspida dan kami tanyakan pada saat rekapitulasi itu pada saat diberi kesempatan untuk menyampaikan kalau ada keberatan-keberatan, mereka menyatakan tidak keberatan dan sudah menandatangani Berita Acara tidak keberatan (…) 245. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 246. SAKSI DARI TERMOHON: YUSUF MBUINGA Pada saat itu, Pak. Terima kasih, Pak. 247. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, terima kasih. Sekarang Kristina Udoki.

38

248. SAKSI DARI TERMOHON: KRISTINA UDOKI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 249. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Matikan itu, Pak Yusuf! 250. SAKSI DARI TERMOHON: KRISTINA UDOKI Ya, untuk proses pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bone Bolango tidak ada keberatan saksi dan untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bone Bolango dihadiri oleh tiga pasangan … tiga saksi pasangan calon. Masing-masing Pasangan Nomor Urut 1 (Iksan Adrias Male), Nomor Urut 2 (Tahir S. Badu), dan Nomor Urut 3 (Karim Pateda). Semua saksi bersedia menandatangani Berita Acara dan menyatakan tidak keberatan dengan hasil seluruh hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Kemudian untuk perolehan suara. Yang pertama adalah 45.978, Pasangan Nomor Urut 2=28.228, Pasangan Nomor Urut 3=10.095. Total perolehan suara sah=84.301, total perolehan suara tidak sah=1.025. Selain pasangan … selain saksi pasangan calon, Ketua Panwas bersama anggota dan seluruh unsur Muspida di tingkat Kabupaten Bone Bolango menghadiri proses rekapitulasi perhitungan suara. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 251. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Waalaikumsalam wr. wb. Normal juga ini ya? Oke, terima kasih kepada Saudara-Saudara Ketua KPU. Sekarang saya lanjutkan saksi dari Pihak Terkait, yang pertama Saudara Marzuki Tome akan menerangkan soal Dusun Hulawa. Ada apa itu, di situ? Silakan. 252. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARZUKI TOME Ya terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Dusun Hulawa ini oleh Saksi Arjon Palu ... Arjon Pulu disampaikan bahwasanya saya menarik bantuan berupa perahu ketinting. Hari ini saya akan sampaikan yang sebenarnya, Yang Mulia. Jangankan berniat untuk mengintimidasi dengan melakukan penarikan bantuan perahu ketinting, keberadaan bahwa adanya bantuan pun saya selaku Camat dengan Kepala Desa tidak mengetahui sama sekali kalau ada bantuan yang namanya ketinting. Karena bantuan itu keluar di 2008 pada saat saya belum menjabat Camat dan Pak Kades

39

sendiri belum menjabat sebagai kepala desa pada waktu itu. Sehingganya, jangankan untuk menarik bantuan untuk mengintimidasi masyarakat, mengetahui siapa yang menerima bantuan pun saya bersama Kepala Desa tidak mengetahuinya, Pak Yang Mulia. Terima kasih. 253. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, tapi jangan kencang-kencang gitu! 254. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARZUKI TOME Ya. 255. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini di Jakarta man. 256. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARZUKI TOME Ya siap, Yang Mulia, memang. 257. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 258. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARZUKI TOME Jadi kami menyampaikan karena ingin menyampaikan kebenaran. 259. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke, oke, oke. Sofyan Ajilahu. Silakan, Sofyan. Matikan itu, Pak Camat. 260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SOFYAN AJILAHU Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya selaku Kades nanti setelah di Jakarta, itu baru saya tahu bahwa pada tahun 2008 itu ada bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang termasuk di dalamnya tangan kelompok itu. Kelompok yang ada di Desa Molonggota, kelompok KUB 2 Molonggota dan sampai saat ini bantuan itu belum ditarik. Terima kasih.

40

261. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, jadi faktanya masih di sana, gitu ya? 262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SOFYAN AJILAHU Masih di sana. 263. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Sekarang Andi Frans, ini mau menerangkan soal perintah camat. Disilakan Saudara, silakan. 264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 265. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Waalaikumsalam wr. wb. 266. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Pada malam itu saya tidak memukul, hanya mendorong. 267. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Malam tanggal berapa? 268. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Malamnya hari H itu, Pak. 269. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ha? 270. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Malamnya hari H tanggal 16. 271. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, jadi besok coblosan, malam ini?

41

272. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 273. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada apa itu? Saudara di ... dituduh apa? 274. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Dituduh saya memukul. 275. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang dipukul siapa? 276. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Hut (...) 277. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang dipukul saja enggak ngerti ya (...) 278. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Utun Patilema. 279. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, Patilema ya? 280. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 281. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Faktanya bagaimana faktanya? Saudara bagaimana? Pukul apa enggak? 282. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Hanya mendorong saja, Pak.

42

283. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, mendorong. Mendorong itu diapakan? Di punggungnya, apa (...) 284. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Kena di tangan. 285. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, kena di tangan? 286. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 287. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Berhadap-hadapan, apa dari samping? 288. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Berhadapan, Pak. 289. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, berhadapan kok kena tangan? 290. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ditangkis (...) 291. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Berarti dia menangkis dong? 292. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ditangkis, Pak. 293. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, dia menangkis?

43

294. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 295. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kok sampai ditangkis, apa begitu hebatnya dorongan Saudara itu? Ya, kalau biasa saja kan enggak ditangkis-tangkis, gitu lho maksud saya. 296. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Maksudnya saya kan (...) 297. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Seperti apa coba Saudara terangkan. 298. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Pada malam itu, Pak, saya ada di ... apa ... di rumah hajatan. 299. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada kejadian apa di rumah hajatan itu? Kok lalu ada dorongdorongan itu? 300. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ada pesta, Pak. 301. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada pesta? 302. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 303. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ngapain Saudara di pesta itu? 304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ada ... saya sebagai Linmas, Pak.

44

305. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, Bapak sebagai Linmas? 306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 307. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus? 308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ada Linmas yang datang dia bilang, “Sana Uto katanya ada tabrak itu palang di durian.” 309. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, apa pula itu? Bahasa Indonesianya, Om, apa itu? 310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS Katanya, “Yanto menabrak portal.” 311. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, begitu? Ini siapa? Ngomongnya siapa ini? 312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS Penasehat Hukum incumbent. 313. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, gitu. Penerjemah ya? Oke. Terus, lalu bagaimana? 314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Linmas minta bantuan pakita kong kita bilang “Yo, nanti jo songo

pigi.” 315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS “Linmas minta bantuan saya.”

45

316. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, begitu. Terus? Silakan, terus, terus. 317. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Terus tanya Pak Uto, “Keapa ngana pigi lagi deng durian?” 318. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa? 319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS “Kenapa kau pergi lagi ke durian?” 320. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS “Sudah dua kali ... so dua kali ada togore itu.” 321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS “Sudah dua kali di tegur.” 322. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus? 323. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Terus dia bilang, “Itu dipe hak.” 324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERSON ABAS “Itu adalah haknya.” 325. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dia bilang begitu? 326. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya.

46

327. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Lalu sampai terjadinya dorongan itu kok belum sampai ini? 328. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Saya tampar, Pak. 329. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, mau Saudara tampar itu? 330. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 331. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus ditangkis dengan tangan itu? 332. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya, tangan kiri. 333. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, itu kan tidak mendorong itu, mau menampar. Tadi bilang dorong, sekarang menampar, ah! Oke, oke. Tapi sampai terjatuh enggak ketika ditangkis itu? 334. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Tidak, Pak. 335. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tidak ya? 336. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 337. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus dia meninggalkan Anda, gitu? Apa masih tetap di situ berhantam?

47

338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Masih tetap di situ, Pak. 339. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tetap di situ? 340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 341. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dilanjutkan enggak berhantamnya tadi? 342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Tidak. 343. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, tidak. Oke. Cukup begitu? 344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI FRANS Ya. 345. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih, Andi Frans. Sekarang Halid Tuna, silakan. Ini Halid Tuna ini soal penarikan bantuan ternak sapi ini katanya itu, disilakan. 346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 347. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Waalaikumsalam wr. wb.

48

348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Menurut tuntutan Pemohon, Kepala Desa Tanjung Karang, atas nama saya menarik bantuan sapi. Perlu saya sampaikan yang sebenarnya, saya tidak pernah melakukan penarikan sapi, tetapi (...) 349. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kalau memberi bantuan sapi pernah? 350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Tidak pernah. 351. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, tidak pernah. 352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Tidak pernah. 353. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Menarik juga enggak pernah? 354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA

Ndak pernah. 355. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, ya. 356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Sebab yang bersangkutan ... perlu kami jelaskan yang sebenarnya, kami kebetulan pada waktu itu atas nama Ahmad Tunghio adalah ketua kelompok penerima bantuan sapi.

357. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus?

49

358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Tiba saat pencarian dana, yang bersangkutan atas nama Ahmad Tunghio tidak berada di desa atau di tempat. Nah dari dinas terkait untuk memperce ... meng... menghubungi kami supaya memper ... mempercepat proses perlengkapan administratif untuk pencairan dana pembelian sapi ternak. Dimintakan untuk kepala desa supaya memberikan kebijakan atau mengganti atas nama Ahmad Tunghio yang selama tiga bulan ... sudah selama tiga bulan tidak berada di desa. Nah, kami bukan menarik, yang ditarik ini belum ada, Pak. Kalau namanya menarik yang sudah ada di tangan (...) 359. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yalah, ya, ya... 360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Kami hanya mengganti nama, artinya mengalihkan. Mengalihkan nama ke orang lain. 361. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tapi (…) 362. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Bukan mengganti (…) 363. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 364. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Atau menarik. 365. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang betul Saudara mengalihkan yang tadinya Ahmad Tunghio yang mau dapat (…) 366. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Ya.

50

367. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Diganti orang lain karena dia tidak di tempat. 368. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Ya, Yang Mulia. 369. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He eh. 370. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Yang (…) 371. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup? Apa lagi? 372. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Perlu kami tambahkan (…) 373. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa itu? 374. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Kepada … ada tuntutan juga dari Pemohon, dari Ahmad Tunghio (…) 375. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 376. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Bahwa yang bersangkutan saya usir dari Desa Tanjung Karang atau desa saya, itu tidak benar, Yang Mulia. Sampai saat sekarang masih berada di Desa Tanjung Karang. 377. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Memang rumahnya di situ?

51

378. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Ya, di situ, Pak. 379. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. 380. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HALID TUNA Terima kasih. 381. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, ya. Sekarang Saudara Suwarno S. Basirun. Silakan, Pak. 382. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 383. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Soal mutasi-mutasi ini? 384. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Ya. 385. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan. 386. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Jadi, berbicara mutasi, Yang Mulia, pendekatan yang selalu kami gunakan itu adalah kebutuhan pendidikan itu sendiri. Kalau … bila dikaitkaitkan dengan ada tuduhan tim sukses dan sebagainya, itu tidak pernah terjadi. 387. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa Bapak memang tim sukses?

52

388. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Saya kepala dinas, Yang Mulia. 389. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Bukan tim sukses, ya? 390. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Bukan, bukan, Yang Mulia. 391. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 392. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Karena tuntutan Pemohon -kalau tidak salah- Yang Mulia, di situ menyebutkan hanya karena akibat ada … apa namanya … saya baru tahu juga di sini gugatannya itu dikaitkan dengan anu. Tetapi yang perlu saya jelaskan di sini, Yang Mulia, bahwa kami itu punya hasil pemetaan kompetensi guru dan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, itu berkewajiban untuk menyiapkan guru, baik dari segi jumlahnya, kualitasnya, mutunya, dan penyebarannya secara merata. 393. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. 394. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUWARNO S. BASIRUN Nah, kebetulan di beberapa itu ada ini. Dan ini sudah berlangsung sebelum, bahkan berjalan terus, Yang Mulia. Apalagi di bulan Desember ini, kalendar pendidikan menghadapi pelaksanaan semester ganjil, sehingga memang kita sudah harus melaksanakan. Dan mutasi itu adalah kebutuhan, tidak ada hubungannya dengan seperti apa yang dituduhkan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 395. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, terima kasih. Saudara Emus Blongkod. Silakan, Saudara Emus?

53

396. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya ingin menjawab apa yang dituduhkan oleh pelapor Saudara Narti Imran yang mana saya mengintimidasi masyarakat, mendatangi rumah-rumah pen … pendukung GT maupun perorangan pendukung GT. Ini saya sampaikan bahwa semuanya tidak benar. 397. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. 398. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Karena saya sebagai kepala desa tidak tahu menahu siapa masyarakat saya mendukung GT maupun yang akan memilih GT, itu sat … saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah datang ke rumahnya Ibu Narti Imran (…) 399. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. 400. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Untuk mengintimidasi beliau. Dan juga perlu disampaikan kepada Yang Mulia (…) 401. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. 402. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Bahwa saya sebagai kepala desa tentunya datang ke masyarakat untuk silaturahmi karena saya sebagai kepala desa (…) 403. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, kalau … kalau tentunya itu bukan porsi saksi, itu kan rencana Anda kan? 404. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Ya.

54

405. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini kan fakta yang sudah terjadi saja. 406. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS H BLONGKOD Terima kasih, Yang Mulia. 407. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Jadi ini karena sudah pukul 17.00 dan pukul 17.00 kami ada acara yang lain lagi, maka saya kembalikan kepada Pak Ketua. Silakan dengarkan pengumumannya nanti apalagi. 408. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, ya. Ini sidang dilanjutkan besok pukul 11.00 WIB dengan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang belum dari Ter (…) 409. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terkait. 410. KETUA: ACHMAD SODIKI Terkait, ya. Dan nanti dilanjutkan dengan saksi-saksi Pemohon. Jadi, Selasa, 13 Desember, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian (…) 411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Pihak Terkait sudah menyediakan saksi proporsional sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon yang pertama. Nah, kami ingin tahu juga berapa saksi Pemohon ini mau tambahannya, Yang Mulia. Karena kami kan juga tentu harus mempersiapkan, Yang Mulia, secara proporsional. 412. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Jadi, sementara … sementara kita terima yang sudah diserahkan saja, ya. Jadi besok itu pukul 11.00 WIB kita lanjutkan, nanti kita akan teruskan persidangan ini sampai selesai. Baik, ya. 413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120 PHPU.DIX/2011: ARTERIA DAHLAN Izin, Yang Mulia, izin (…)

55

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121 PHPU.DIX/2011: MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.55 WIB

Jakarta, 12 Desember 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

56