MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.398/MENHUT-II/2005 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. INTRADO JAYA INTIGA AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 51.040 (LIMA PULUH SATU RIBU EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KAlIMANTAN TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. Mountrado Djaja Nomor 015/MJ.UM/JKT/IV/1990 tanggal 7 Mei 1990 dan Nomor 025/MJ.UM/JKT/VI/1993 tanggal 9 Mei 1993 tentang permohonan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (d/h Hak Pengusahaan Hutan) di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Akta Nomor 16 tanggal 10 Desember 1997 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Intrado Jaya Intiga yang dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH. Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Nomor C2-28847.HT.01.01.TH.98 tanggal 23 Desember 1998.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut huruf a, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/Um/3/1972 tanggal 17 Maret 1972 jo Nomor 242/Kpts/Um/1974 tanggal 21 Mei 1974 kepada CV. Mountrado diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan alam seluas ± 75.000 (tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah; c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 247/Menhut-IV? 1994 tanggal 24 Pebruari 1994 PT. Mountrado Jaya telah diberikan persetujuan prinsip perpanjangan HPH/IUPHHK pada Hutan Alam untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 17 maret 2012 dengan luas ± 58.800 (lima puluh delapan ribu delapan ratus) hektar; d. bahwa berdasarkan surat Nomor 1437/Menhut-II/1996 tanggal 0 Oktober 1996, Menteri Kehutanan telah menyetujui pembentukan perusahaan patungan antara PT. Inhutani III dengan PT. Mountrado Jaya; e. bahwa berdasarkan surat Nomor S-211/MK.016/1997 tanggal 17 April 1997, Menteri Keuangan telah menyetujui pembentukan perusahaan HPH/IUPHHK patungan dengan komposisi saham PT. Inhutani II 49%, PT. Mountrado Jaya 51% dan Koperasi 2% yang berasal dari saham PT. Mountrado Jaya; f.
bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 10 Desember 1997 yang dibutan di hadapan Sinta Susikto, SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor C2-28847 HT.01.01.TH.98 tanggal 23 Desember 1998, telah dibentuk perusahaan patungan dengan nama PT. Intrado Jaya Intiga; g. bahwa…
2 g. bahwa berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan melalui Lembaga Penilai Independen (LPI) areal tersebut pada huruf c, sesuai nota dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor ND.126/VI-BRPHP/Rhs/2004 tanggal 21 Mei 2004, telah memenuhi syarat untuk dikelola sebagai unit manajemen pemanfaatan hutan secara lestari; h. bahwa berdasarkan telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat nomor S.138/VII-SET/Rhs/2005 tanggal 22 Agustus 2005, areal tersebut butir c, yang layak diusahakan adalah seluas ± 51.040 (lima puluh satu ribu empat puluh) hektar; i.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Intrado Jaya Intiga atas areal Hutan Produksi seluas ± 51.040 ( lima puluh satu ribu empat puluh) Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah ;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 8. Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 1998 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas, Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan ; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan , dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 22. Keputusan…
3 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari; 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 dan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi; 35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/ Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.11/2475/ Proda Tanggal 18 Desember 1992.
MEMUTUSKAN…
4 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
1. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT. Intrado Jaya Intiga atas areal hutan Produksi seluas ± 51.040 ( Lima Puluh Satu Ribu Empat Puluh) Hektar, terdiri dari hutan produksi terbatas seluas ± 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) hektar, hutan produksi seluas ± 43.090 (empat puluh tiga ribu sembilan puluh) hektar, dan hutan produksi konversi seluas ± 6.760 (enam ribu tujuh ratus enam puluh) hektar, terletak di kelompok hutan sungai Arut-Sungai Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terlukis pada peta terlampir; 2. Areal kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas ± 39.683 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar dan sisanya merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dieksploitasi, namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan. 3. Kawasan perlindungan setempat(sempadan sungai, mata air, pelestarian plasma nutfah, pengungsian satwa liar, dan lain-lain) harus dikelola sebagai kawasan konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan.
KETIGA
:
PT. Intrado Jaya Intiga sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan : a. Etat luas maksimum b. Etat volume maksimum (JPT) c. Etat Batang
KEEMPAT
:
: 1.130 hektar/tahun : 29.129 m3/tahun : 9.641 batang/tahun
PT. Intrado Jaya Intiga sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RK-UPHHK disahkan, c. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32).
usahanya
sesuai
standar
5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, 6. Melakukan…
5 6. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikan izin ini; 7. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 8. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam, 10. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan IUPHHK pada hutan alam dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya; 12. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, 13. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; 13. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan, 14. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 15. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, 16. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya, 17. Memperlancar penelitian,
petugas
yang
mengadakan
bimbingan,
pengawasan
dan
18. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
1.
IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dilarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM
:
1. IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. 2. Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
KETUJUH
:
1. Apabila di dalam areal IUPHHK pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada hutan alam.
2. Apabila…
6 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Intrado Jaya Intiga dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. KEDELAPAN
:
1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun IUPHHK pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN
:
PT. Intrado Jaya Intiga harus melunasi sisa kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) yang belum terbayarkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini diterbitkan.
KESEPULUH
:
Dalam hal PT. Intrado Jaya Intiga tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud pada AMAR KESEMBILAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Keputusan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ditarik kembali
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUABELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 1992 kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 23 Nopember 2005
Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN
Ttd.
Ttd.
Suparno, SH. NIP. 080035380
H.M.S. KABAN, SE.,M.Si.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pertambangan dan Enaergi; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kepala Badan Pertanahan Negara; Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Kalimantan Tengah; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I; Bupati Kotawaringin Barat; Bupati Seruyan; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat; Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan; Direktur Utama PT. Intrado Jaya Intiga. Lampiran
