DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : KEP- 35/BC/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4. 5.
6.
bahwa dengan adanya peningkatan volume barang yang diangkut dengan menggunakan pesawat udara dengan tujuan untuk diangkut lanjut ke dalam maupun ke luar Daerah Pabean dituntut pelayanan yang cepat dari pihak pengangkut terhadap barang-barang tersebut, dengan tidak mengabaikan pengamanan hak-hak keuangan negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengangkutan Lanjut Kargo Udara Melalui Bandar Udara Internasional. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/1998; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP83/BC/1999; Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
1
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Gudang Kargo Pengangkutan Lanjut (GKPL) adalah bagian dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang berada di dalam Kawasan Pabean dan berhubungan dengan sisi udara (Airside), yang khusus digunakan untuk penimbunan sementara barang impor yang datang dari luar Daerah Pabean untuk diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean.
2.
Unit Load Devices (ULDs) adalah alat kemas berupa kontainer, igloo, atau pallet yang sesuai dengan ketentuan pengangkutan barang secara internasional (IATA) digunakan untuk pengangkutan barang.
3.
Pegawai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.
Inward Manifest adalah daftar muatan kargo yang diangkut oleh pesawat udara dari bandar udara asal/transit ke dalam Daerah Pabean.
5.
Outward Manifest adalah daftar muatan kargo yang diangkut oleh pesawat udara dari bandar udara asal/transit ke luar Daerah Pabean.
6.
Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri.
7.
Pengangkutan Lanjut adalah pengangkutan barang dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
8.
Staging Area adalah lokasi penempatan sementara barang di tempat tertentu pada sisi udara (Airside)/apron sebelum ditimbun di TPS/GKPL atau dimuat ke sarana pengangkut.
9.
Barang Overcarried adalah barang dari luar Daerah Pabean yang terangkut oleh pengangkut tanpa dilindungi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest. Pasal 2
(1) Sebelum memuat barang impor yang berasal dari luar Daerah Pabean yang akan diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan barang yang akan diangkut lanjut dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean berupa outward manifest. (2) Sebelum memuat barang impor yang berasal dari luar Daerah Pabean yang akan diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut dengan menggunakan formulir BC 1.2. (3) Sebelum memuat barang ekspor yang akan di angkut lanjut ke luar Daerah Pabean melalui pelabuhan terakhir di dalam Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan barang ekspor yang diangkut lanjut. 2
Pasal 3 (1) Tatacara pengangkutan lanjut barang impor dari luar Daerah Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, diatur dalam Lampiran I Keputusan ini. (2) Tatacara pengangkutan lanjut barang impor dari luar Daerah Pabean dengan tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean, diatur dalam Lampiran II Keputusan ini. (3) Tatacara pengangkutan lanjut barang ekspor ke luar Daerah Pabean melalui pelabuhan terakhir dalam Daerah Pabean, diatur dalam Lampiran III Keputusan ini.
Pasal 4 Ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya berlaku di bandar udara internasional. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atas Keputusan ini sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; Sekretaris Direktorat Jenderal; Para Direktur / Kepala Pusat; Para Kepala Kantor Wilayah; Para Kepala Kantor Pelayanan. 4 s.d. 7 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2000 DIREKTUR JENDERAL,
R.B. Permana Agung D. NIP 060044475
KP.:BC\BC.32;Kep-A L
3
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 35/BC/2000 Tanggal : 5 Juni 2000
TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR DARI LUAR DAERAH PABEAN DENGAN TUJUAN KE LUAR DAERAH PABEAN
Pengangkutan lanjut barang impor dari luar Daerah Pabean dengan tujuan luar Daerah Pabean dilaksanakan sebagai berikut : A.
1.
2.
B.
PADA SAAT KEDATANGAN DAERAH PABEAN
SARANA
PENGANGKUT
DARI
LUAR
Pengangkut melakukan kegiatan : 1.1.
Menyerahkan inward manifest khusus untuk barang yang diangkut lanjut dalam satu rangkap kepada Pegawai yang bertugas di GKPL;
1.2.
Melakukan pembongkaran menimbunnya di dalam GKPL;
1.3.
Dalam hal pembongkaran dan pemuatan barang yang akan di angkut lanjut kurang dari 6 jam, maka penimbunan dapat dilakukan di staging area.
barang
yang
diangkut
lanjut
dan
Pegawai yang bertugas di GKPL melakukan kegiatan : 2.1.
Menerima inward manifest khusus barang yang diangkut lanjut dalam satu rangkap;
2.2.
Mengawasi pembongkaran dan penimbunan pengangkut ke GKPL atau staging area.
barang
dari
sarana
PADA SAAT KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT KE LUAR DAERAH PABEAN 1. Pengangkut melakukan kegiatan : 1.1.
Sebelum barang yang bersangkutan dimuat ke sarana pengangkut, menyerahkan outward manifest dalam rangkap tiga kepada Pegawai yang bertugas di GKPL dan menerima bukti penyerahan;
1.2.
Melakukan pengeluaran barang dari GKPL dan atau staging area untuk dimuat ke sarana pengangkut.
2. Pegawai yang bertugas di GKPL melakukan kegiatan : 2.1.
Menerima outward manifest untuk barang yang akan diangkut lanjut dari pengangkut sebelum barang yang bersangkutan dimuat ke sarana pengangkut dan memberikan bukti penerimaan;
2.2.
Meneliti/mencocokkan inward manifest khusus angkut lanjut dengan outward manifest, dan memberikan catatan apabila terjadi perbedaan; 4
C.
2.3.
Memberikan persetujuan muat pada outward manifest dan menyerahkan kepada pegawai yang melakukan pengawasan pemuatan;
2.4.
Melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut dan memberikan catatan tentang pemuatan;
2.5.
Menutup pos-pos inward manifest khusus angkut lanjut dengan outward manifest;
2.6.
Setiap akhir jam kantor menyerahkan inward manifest khusus angkut lanjut dan outward manifest kepada Kepala Seksi Manifes dan Informasi.
LAIN-LAIN
Terhadap barang overcarried dilakukan penanganan sebagai berikut : 1.
Pengangkut wajib menyampaikan permohonan penambahan pos inward manifest (BC 1.1) kepada Pejabat yang mengelola manifest;
2.
Setelah ketentuan pada butir 1 diselesaikan, pengangkut dapat memindahkan barang tersebut ke GKPL dan melaporkan kepada Pegawai yang bertugas;
3.
Prosedur pengeluaran barang untuk dimuat ke sarana pengangkut dilakukan sesuai ketentuan pada huruf B.
DIREKTUR JENDERAL,
R. B. Permana Agung D. NIP 060044475
5
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-35/BC/2000 Tanggal : 5 Juni 2000
TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR DARI LUAR DAERAH PABEAN DENGAN TUJUAN TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
Pengangkutan lanjut barang impor dari luar Daerah Pabean dengan tuj uan dalam Daerah Pabean dilaksanakan sebagai berikut :
A.
DI PELABUHAN PEMUATAN 1. Pengangkut/Importir/PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1.
Menyerahkan BC 1.2 dalam rangkap tiga beserta dokumen pelengkap pabean yang telah diisi dengan benar kepada pejabat yang mengelola manifest;
1.2.
Menerima kembali lembar kesatu BC 1.2 beserta dokumen pelengkap pabean yang telah mendapat persetujuan dari Bea dan Cukai;
1.3. 1.4.
Memuat barang yang akan diangkut lanjut ke sarana pengangkut; Dalam hal pengurusan BC 1.2 dilakukan oleh importir/PPJK, wajib dipertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
2. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1.
Menerima BC 1.2 dalam rangkap tiga beserta dokumen pelengkap pabean dari pengangkut/importir/PPJK; 2.2. Meneliti kebenaran pengisian BC 1.2 dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean; 2.3. Membukukan BC 1.2 ke dalam BCP-BC 1.2 tujuan dalam Daerah Pabean dan memberikan nomor pendaftaran; 2.4. Meneliti pemenuhan kewajiban mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal BC 1.2 diajukan oleh importir/PPJK; 2.5. Menyerahkan BC 1.2 dalam rangkap tiga kepada pegawai yang bertugas mengawasi pemuatan barang guna mencocokkan identitas dan jumlah kemasan atau ULDs; 2.6. Menerima kembali BC 1.2 dalam rangkap tiga yang telah diberi catatan hasil pemeriksaan dan melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.6.1. Mengisi jangka waktu kapan barang harus sampai dan dibongkar di tempat tujuan; 2.6.2. Memberikan persetujuan pemuatan untuk diangkut lanjut dengan menandatangani BC 1.2; 2.6.3. Mendistribusikan BC 1.2 : 6
a. b. c.
Lembar kesatu kepada pengangkut/importir/PPJK. Lembar kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan sebagai alat kontrol. Lembar ketiga disimpan sebagai arsip.
2.7. Menutup pos BC 1.1. dengan cara : 2.7.1. Mencoret nomor pos BC 1.1 dengan dua garis merah. 2.7.2. Mencatat nomor dan tanggal BC 1.2 pada kolom keterangan. 2.8. Menutup pos BC 1.2. pada BCP-BC 1.2 dengan cara : 2.8.1. Dalam hal BC 1.2 lembar kedua telah diterima kembali dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan : a. Mencoret pos BC 1.2 pada BCP-BC 1.2 dengan dua garis merah. b. Mencatat nomor dan tanggal surat pengantar pada kolom keterangan. 2.8.2. Dalam hal BC 1.2 lembar kedua tidak diterima kembali dalam jangka waktu 14 hari setelah waktu yang ditetapkan : a. Mengirimkan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan untuk mendapatkan konfirmasi tentang penyelesaian pembongkaran barang dimaksud. b. Apabila diperoleh jawaban bahwa barang maupun BC 1.2 tidak diterima, membuat pemberitahuan kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan dengan SPKPBM kepada pengangkut/importir/PPJK. c. Menutup pos BCP-BC 1.2 dengan nomor dan tanggal SPKPBM. 2.9. Menyimpan BC 1.2 lembar kedua dan ketiga sebagai arsip.
B.
DI PELABUHAN TUJUAN 1. Pengangkut/Importir/PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1
Menyerahkan lembar kesatu BC 1.2 beserta dokumen pelengkap pabean kepada Pegawai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan dan menerima bukti penyerahan dari petugas Bea dan Cukai;
1.2
Membongkar barang yang diangkut lanjut untuk diselesaikan kewajiban pabeannya.
2. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1. Menerima BC 1.2 lembar kesatu beserta dokumen pelengkap pabean dari pengangkut/importir/PPJK; 2.2. Menerima BC 1.2 lembar kedua dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal barang; 2.3. Membukukan BC 1.2 pada BCP-BC 1.2;
7
2.4. Mengirimkan BC 1.2. lembar kesatu kepada pegawai yang bertugas memantau pembongkaran/penimbunan barang untuk pencocokan identitas kemasan atau peti kemas; 2.5. Menerima kembali BC 1.2. lembar kesatu yang telah diberi catatan hasil pemeriksaan; 2.6. Mencatat hasil pemeriksaan yang terdapat pada BC 1.2 lembar kesatu ke dalam BC 1.2 lembar kedua; 2.7. Mencocokkan BC 1.2 lembar kesatu dengan lembar kedua yang diterima dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal; 2.8. Mengirim BC 1.2 lembar kedua dengan surat pengantar ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal, sebagai pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar/ditimbun; 2.9. Menutup pos BC 1.2 pada BCP-BC 1.2 dengan cara : 2.9.1. Mencoret nomor urut BCP-BC 1.2 dengan dua garis merah. 2.9.2. Mencatat nomor dan tanggal dokumen penyelesaian pada kolom keterangan BCPBC 1.2. 2.10. Menyimpan BC 1.2 lembar kesatu sebagai arsip.
C.
LAIN-LAIN 1. Terhadap barang overcarried dilakukan penanganan sebagai berikut : 1.1. Pengangkut menyampaikan permohonan penambahan pos inward manifest (BC 1.1) kepada Pejabat yang mengelola manifest; 1.2. Pengangkut wajib melaporkan kepada Pegawai yang bertugas di TPS pada saat melakukan penimbunan di TPS; 1.3. Prosedur pengeluaran barang untuk dimuat ke sarana pengangkut dilakukan sesuai ketentuan pada huruf A.
DIREKTUR JENDERAL,
R. B. Permana Agung D. NIP 060044475
8
Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-35/BC/2000 Tanggal : 5 Juni 2000
TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT BARANG EKSPOR DARI TEMPAT-TEMPAT LAIN DI INDONESIA DENGAN TUJUAN LUAR DAERAH PABEAN Pengangkutan lanjut barang ekspor dari dalam Daerah Pabean dengan tujuan luar Daerah Pabean dilaksanakan sebagai berikut A.
DI PELABUHAN MUAT 1. Untuk barang ekspor yang akan diangkut lanjut, eksportir/PPJK menyerahkan satu lembar copy PEB tambahan dengan tanda tangan asli; 2. Pemuatan barang ekspor yang akan diangkut lanjut ke sarana pengangkut dilampiri dengan copy PEB sebagaimana yang dimaksud pada butir 1, yang ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal barang ekspor yang dimuat tersebut terdiri dari beberapa PEB, maka harus dilengkapi dengan daftar rekapitulasi;
B.
DI PELABUHAN TRANSIT TERAKHIR 1.
Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut :
1.1.
Menyerahkan copy PEB/daftar rekapitulasi dan copy AWB atau dokumen angkutan lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di tempat penimbunan sementara (TPS) di Kantor Pabean tempat transit terakhir;
1.2.
Menerima bukti penerimaan dokumen pada butir 1.1 dari Pejabat Bea dan Cukai.
2.
Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di TPS ekspor melakukan kegiatan sebagai berikut :
2.1.
Menerima copy PEB/daftar rekapitulasi dan copy AWB atau dokumen angkutan lainnya dari pengangkut;
2.2.
Membukukan copy PEB sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 ke dalam buku bantu untuk penerimaan copy PEB dan membubuhkan nomor buku bantu tersebut pada bukti penerimaan copy PEB;
2.3.
Menyerahkan bukti penerimaan copy PEB kepada pengangkut;
2.4.
Mengirimkan copy PEB dan outward manifest kepada Pejabat yang me ngelola manifest.
3.
Dalam hal ada permintaan dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal, Pejabat yang mengelola manifest mengirimkan copy PEB beserta copy outward manifest yang telah ditandasahkan melalui faksimili atau sarana tercepat lainnya. DIREKTUR JENDERAL,
R. B. Permana Agung D. NIP 060044475
9
