BAB IV FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN A. Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah.1 DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Fungsi DPS: a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya b) Mengajukkan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN c) Melaporkan perkembangan produk dana operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
1
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.
45
46
d) DPS
merumuskan
permasalahan-permasalahan
yang
memerlukan
pembahasan-pembahasan DSN. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS. Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah, berkembang pula jumlah DPS yang berada pada masing-masing lembaga tersebut. Terkadang muncul fatwa yang berbeda antara DPS satu lembaga dengan yang lainnya, dan hal seperti ini dikhawatirkan akan membingungkan umat.2 Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain 2
http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawassyariah_06.html?m=1. Di akses tanggal 1 Mei 2015, jam 11.00 WIB.
47
seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.3 Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah”.4 Berikut Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Dewan Syari‟ah Nasional setelah Menimbang : a. Bahwa
keperluan
masyarakat
dalam
peningkatan
kesejahteraan dan dalam kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 3
Muhammad Syafi‟i Antonio, Op.cit, hlm. 32. http://edhysono.blogspot.com/2012/06/robiyah-tabungan-syariah.html?m=1. Di akses tanggal 2 Maret 2015, jam 11.20 WIB. 4
48
telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; b.
Bahwa
kegiatan
tabungan
tidak
semuanya
dapat
dibenarkan oleh hukum Islam (Syari‟ah); c.
Bahwa
oleh
karena
itu,
DSN
memandang
menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk
perlu
mu‟amalah
syar‟iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari‟ah. Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa‟ [4]: 29:
ٍَا أٍَُّهَا الَّ ِذٍنَ آ َمنُوا ال جَأْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ َْنَ ُك ْم بِ ْالبَا ِط ِل اا ِم ْن ُك ْم ِال أَ ْو جَ ُكووَ جِ َ ا َا ًة َْن جَ َ ٍض “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”. 2.
Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:
ْ ًَ ِ ْو أَ ِمنَ بَ ْ ُ ُك ْم بَ ْ ًةا َ ْلَُ َ ِّد الَّ ِذ ُ َّااجُ ِ نَ أَ َمااَحَ ُ َ ْلََحَّ ِ َّ َ َاب “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.
49
3.
Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 1:
ِ ٍَا أٍَُّهَا الَّ ِذٍنَ آ َمنُوا أَ ْ ُوا بِ ْال ُ ُو “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”. 4.
Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 2:
جَ ْ حَ ُد ا َ جَ َ ا َ اُوا َ لَي ْالبِ ِّد َ الحَّ ْ َوى “dan
tolong-menolonglah
dalam
(mengerjakan)
kebajikan....” 5.
Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:
ْ ََكاوَ َ ََّ ُدا اال َ بَّااُ ب ُْن َ ْب ِد ْال ُ َلَّ ِ ِ َ ا َ َ َ ْال َ ا َا َ َ َُم َ ا َابَةًةاِ ْشح ،ك بِ ِ بَحْ ًةا َ ُصا ِحبِ ِ أَ ْو الَ ٍَ ْسل َ ط َ لَي ْ ات َكبِ ٍضد َا َ َ ً بِ ِ َابَّةًة ،طبَ ٍضة َ ِ َ َ َالٍَ ْشح،َ َالٍَ ْن ِز َا بِ ِ َ ا ِ ًٍةا ِ
َبَلَ َغ َش ْ طُ ُ َا ُوْ َا، َض ِ ن َ َِ ِ ْو َ َ َل َ ل َ ك ُ ُ َ لَ َْ ِ َ آالِ ِ َ َ لَّ َم َأ َ َ ا َا
صلَّي َ
( )ا ا ال ب ا اٌ ي االٔ ط ن ابن باا “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar
50
tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratn yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 6.
Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
:ُ ث خ ٌ ِ َْ ِه َّن ْالبَ َ َكة:َا َا
ُ َ لَ َْ ِ َ آالِ ِ َ َ لَّ َم
صلَّي َ ٌ َّ ِأَ َّو النَّب
َ َ ْال ُ َا َا،اَ ْلبَ َْ ُ ِلَي أَ َ ٍضل ِ َْ َ َ َ ْلطُ ْالبُ َّ بِال َّش ِ َْ ِ لِ ْلب،ُضة ِ َْ َث َاللِ ْلب ( َن صه
(ا ا ابن ما
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟ “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 7.
Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
اَللُّ ْل ُ َ ا ِ ٌ ز بَ َْنَ ْال ُ ْسلِ ِ َْنَ ِالًةّ ص ُْلحًةا َح َّ َ َح َ ًةال أَ ْ أَ َح َّل َح َ اما ًة َ ْال ُ ْسلِ ُ ووَ َ لَي ُش ُ ِط ِه ْم ِالَّ َش ْ طًة َح َّ َ َح َ الًة ( بن وف
أَ ْ أَ َح َّل َح َ ا ًةما (ا ا الح مذً ن
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
51
dengan
syarat-syarat
mereka
kecuali
syarat
yang
menghalalkan yang halal atau menghalalkan yang haram: (HR. Tirmidzi dari „Amr bin „Auf). 8.
Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebaagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).
9.
Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:
ت ْا اِالبَا َحةُ ِالَّ أَ ْو ٍَ ُد َّا َ لِ َْ ٌ ل َ لٌَ جَحْ ِ ٍْ ِ هَا ِ َ اَالًٔةصْ ُل ٌِ ْال ُ َ ا َم “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.5
5
http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_2_tabungan.pdf. Di akses tanggal 1 Oktober 2014, jam 10.20 WIB.
52
Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN Pertama : Tabungan ada dua jenis: 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari‟ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
53
Ketiga : Ketentuan Umum berdasarkan Wadi‟ah: 1. Bersifat simpanan 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.6 B. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang Dari hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa produk tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, sehingga mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari mudharabah adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.7 Dengan demikian produk tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang digunakan untuk penerapan akad mudharabah tersebut. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad
6
Ibid. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet ke-1, hlm. 231. 7
54
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Pembagian keuntungan anatara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) berdasarkan kesepakatan awal (akad) antara shahibul mal dengan mudharib. Kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar karena pemilik modal dan pengelola modal saling berkepentingan dan saling membutuhkan. Inti dari pada sistem bagi hasil terletak pada kesepakatan dalam akad atau perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak baik bagi pemilik modal maupun pengelola modal. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Kospin jasa syariah capem Pemalang, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari modal yang diberikan oleh nasabah, hal ini menunujukkan bahwa keuntungan ditentukan denagan nilai nominal. Sedangkan dalam ketentuan syariah, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan yang akan di raih, dimana pemilik modal tidak boleh menentukan pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Disini membuktikan bahwa Kospin jasa syariah capem Pemalang kurang mentaati adanya ketentuan yang sudah dijelaskan terkait dengan nisbah keuntungan. Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan Allah dalam QS. anNisa‟4: 101:
55
َّ ل ُ ا ِمنَ ال ُ ْ َا َلَ َْ َ َ لَ َْ ُك ْم ُ نَا ٌ ا أَ ْو ج َ َ ِ َا ِ ل ِ ْض َ ْبحُ ْم ٌِ ااا “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat”. Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (shahibul mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya. Menurut Pasal 20 ayat (4) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.8 Menurut Zuhaili, sebagaimana dikutip Dimyauddin Djuwaini, jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.9
8 9
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195. Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hlm. 224.
56
Jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad mudharabah lagi dengan orang lain menggunakan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya. Karena itu, menurut Sayyid Sabiq, bahwa apabila akad mudharabah telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.10 Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Helmi Karim, mudharabah itu terjadi bila terdapat ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha atau kuasanya. Tidak ada suatu ketentuan tentang apa lafaz yang harus diucapkan dalam ijab kabul itu. Yang penting dalam pelaksanaan ijab kabul bukanlah “bentuk lafaz”, tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk mudharabah.11 Ketentuan-ketentuan
umum
keikutsertaan
tabungan
investasi
pendidikan (INTAN) meliputi:
10 11
hlm. 14.
Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet ke-1, hlm. 116. Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Ed-1 Cet-2,
57
1.
Prosedur pembukaan rekening a) Memberikan penjelasan kepada calon penabung tentang syaratsyarat umum tabungan (misalnya: setoran awal, saldo minimum dan lain sebagainya). b) Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening dan syarat-syarat umum tabungan. c) Meminta kartu pengenal atau identitas calon penabung yang sah dan masih belaku seperti KTP. d) Lakukan pembukaan nomor rekening tabungan pada komputer. e) Meminta anggota untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungan. f)
Menyerahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian teller untuk cetak transaksi.
g) Setelah selesai buku tabungan dapat diberikan kepada nasabah.12 2.
Pembayaran setoran bulanan tabungan dan premi a) Selama jangka waktu tabungan investasi pendidikan (INTAN), penabung berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap ke tabungan investasi pendidikan (INTAN). b) Pembayaran
setoran
bulanan
dilakukan
dengan
cara
pemindahbukuan secara otomatis dari rekening penabung yang terdapat pada Kospin Jasa Syariah (rekening asal) ke tabungan 12
Wawancara dengan Pimpinan Kospin Jasa Syariah capem Pemalang Bapak Jamaludin. (tanggal 23 Maret 2015 ).
58
investasi pendidikan (INTAN), dan sehubungan dengan hal tersebut, penabung dengan ini memberikan kuasa kepada Kospin Jasa Syariah untuk melakukan pendebetan langsung dari rekening asal pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebetan. c) Untuk pembayaran premi asuransi, Kospin Jasa Syariah akan melakukan pendebetan pada setiap bulannya dari rekening tabungan investasi pendidikan (INTAN) sebesar sesuai dengan pilihan jangka waktu tabungan investasi pendidikan (INTAN).13 Jangka Waktu Menabung
Besarnya Premi
0 - 5 tahun
2,50 %
6 - 10 tahun
3,75 %
11 - 15 tahun
5,00 %
16 – 20 tahun
6.50 %
Sumber: Brosur dari Kospin Jasa Syariah capem Pemalang. d) Apabila penabung menunggak setoran bulanan selama tiga bulan berturut-berturut, maka manfaat atas perlindungan asuransi otomatis gugur, dan setoran bulanan untuk bulan-bulan selanjutnya otomatis berakhir. 3.
Penarikan Tabungan a) Dalam kondisi tertentu dan atas persetujuan Kospin Jasa Syariah dana yang terdapat pada tabungan investasi pendidikan (INTAN)
13
Data diperoleh dari brosur Kospin JASA Syariah Capem Pemalang.
59
dapat ditarik sebelum jatuh tempo dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan. b) Penarikan dana dari tabungan investasi pendidikan (INTAN) tersebut harus memperhatikan ketentuan saldo tersedia minimal sebesar Rp 500.000,- atau jumlah tertentu yang disyaratkan Kospin Jasa Syariah yang tetap harus tersedia direkening tabungan investasi pendidikan (INTAN). c) Penarikan
tabungan
investasi
pendidikan
(INTAN)
disertai
dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Kospin Jasa Syariah. d) Dana hasil penarikan dari tabungan investasi pendidikan (INTAN) akan dikreditkan oleh Kospin Jasa Syariah dengan ketentuan sebagai berikut: i.
Jika penarikan dilakukan oleh penabung, maka dana tersebut akan dikreditkan ke rekening asal.
ii.
Jika penarikan dilakukan oleh penerima manfaat atau walinya yang sah (dalam kondisi penabung meninggal dunia), maka dana tersebut akan dikreditkan ke rekening penerima manfaat atau rekening wali yang sah.14
4.
Penutupan Rekening a) Dalam kondisi tertentu dan atas persetujuan Kospin Jasa Syariah, tabungan investasi pendidikan (INTAN) dapat ditutup sebelum jatuh
14
Data diperoleh dari brosur Kospin JASA Syariah Capem Pemalang.
60
tempo, dan atas penutupan tersebut, penabung dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,-. b) Penutupan tabungan investasi pendidikan (INTAN) wajib disertai dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Kospin Jasa Syariah. c) Tabungan investasi pendidikan (INTAN) akan ditutup oleh Kospin Jasa Syariah apabila: i.
Penabung mengajukan permohonan untuk menutup tabungan investasi pendidikan (INTAN) sebelum atau sesudah jatuh tempo.
ii.
Terjadi pembayaran manfaat perlindungan asuransi dari perusahaan dan penerima manfaat atau wali yang sah tidak menghendaki
untuk
meneruskan
tabungan
investasi
pendidikan (INTAN) sampai jatuh tempo. iii.
Tidak terdapat mutasi penyetoran kecuali mutasi bagi hasil dan biaya administrasi selama enam bulan berturut-berturut dengan saldo minimal Rp 50.000,-.
d) Dana hasil penutupan dari tabungan investasi pendidikan (INTAN) berikut bagi hasilnya (setelah dikurangi kewajiban jika ada) akan dibayarkan oleh Kospin Jasa Syariah ke rekening yang dituju sesuai permintaan penabung atau penerima manfaat.
61
5.
Perlindungan Asuransi Penabung tabungan investasi pendidikan (INTAN) berhak mendapat manfaat perlindungan asuransi dari perusahaan jasa asuransi yang bekerjasama dengan Kospin Jasa Syariah yaitu asuransi Takaful. Atas
perlindungan
asuransi
tersebut,
perusahaan
asuransi
akan
menerbitkan sertifikat bukti kepesertaan asuransi dan perlindungan asuransinya berlaku efektif pada tanggal pembukaan rekening tabungan investasi pendidikan (INTAN). Hal-hal yang menyangkut perlindungan asuransi tunduk pada syarat atau ketentuan yang diberlakukan oleh asuransi Takaful.15 Pembayaran manfaat perlindungan asuransi: a) Manfaat perlindungan asuransi akan dibayarkan oleh asuransi takaful kepada tertanggung atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada sertifikat asuransi yang yang dikeluarkan oleh asuransi takaful. b) Jika penabung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap dan tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam status aktif serta memenuhi
ketentuan
asuransi
akan
membayarkan
manfaat
perlindungan asuransi kepada penerima manfaat sebagai berikut: Meninggal Dunia
15
Manfaat
Tahun
Penyebab
Pertama
Kecelakaan
Perlindungan
Asuransi Manfaat takaful sebesar 50
Data diperoleh dari brosur Kospin JASA Syariah Capem Pemalang.
62
kali Pembayaran
sisa
setoran
bulanan untuk masa yang belum dijalani Sakit
Santunan meninggal sebesar 50 kali setoran bulanan. (setelah 3 bulan kesertaan dan
maksimal
Rp
50.000.000,-. Kedua
dan Kecelakaan
Seterusnya
Manfaat takaful sebesar 100 kali setoran bulanan Pemabayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.
Sakit
Manfaat takaful sebesar 100 kali setoran bulanan Pembayaran
sisa
setoran
bulanan untuk masa yang belum dijalani. Konversi Manfaat
Setoran diteruskan
bulanan asuransi
yang dapat
dikonversi menjadi lumpsum
63
dan di bayar didepan tanpa di-present
value-kan
dan
dikurangi biaya administrasi Rp 100.000,-. Sumber: Brosur dari Kospin Jasa Syariah capem Pemalang. c) Dalam melakukan klaim, penerima manfaat harus menyerahkan dokumen-dokumen kepada Kospin Jasa Syariah yaitu: sertifikat asuransi, surat keterangan meninggal dari instansi terkait, surat berita acara dari kepolisian apabila penabung meninggal dunia karena kecelakaan paling lambat tiga bulan setelah kematian penabung. d) Jika penabung meninggal dunia atau cacat tetap disebabkan karena mengalami kecelakaan atau meninggal dunia disebabkan karena sakit saat tabungan dalam status batal oleh karena alasan apapun, maka penerima manfaat tidak berhak atas manfaat perlindungan asuransi. e) Penabung memahami dan dengan ini menyetujui bahwa pembayaran manfaat perlindungan asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, karena Kospin Jasa Syariah dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, klaim, dan tuntutan ganti rugi apapun serta dari pihak manapun juga (termasuk dari penerima manfaat) berkaitan dengan pembayaran manfaat perlindungan asuransi tersebut.16
16
Data diperoleh dari brosur Kospin JASA Syariah Capem Pemalang.
64
C. Kesesuaian Penerapan Akad Mudaharabah Muthlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam Perspektif Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Dari hasil penelitian, penulis telah memberikan keterangan tentang konsep dasar akad mudharabah. Dilihat dari aspek yang ada, kesesuian penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang sudah sesuai dengan Fatwa
No.
02/DSN-MUI/IV/2000
yang
menyatakan
sebagai
akad
mudharabah sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis. Meskipun ada sedikit yang kurang mentaati ketentuan yang sudah dijelaskan terkait dengan nisbah keuntungan. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Kospin jasa syariah capem Pemalang, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari modal yang diberikan oleh nasabah, hal ini menunujukkan bahwa keuntungan ditentukan denagan nilai nominal. Sedangkan dalam ketentuan syariah, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan yang akan di raih, dimana pemilik modal tidak boleh menentukan pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Tabungan
investasi
pendidikan
(INTAN)
merupakan
tabungan
berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi putra putri di masa depan. Untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk terjadi, misalnya, meninggal karena kecelakaan, maka produk ini juga dilengkapi dengan asuransi jiwa.
65
Dalam tabungan investasi pendidikan (INTAN) akad yang digunakan yaitu mudharabah muthlaqah. Jenis mudharabah muthlaqah ini merupakan bentuk akad kerjasama dimana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.17 Artinya mudharib memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja.18 Landasan hukum dalam tabungan ini juga sama dengan teori yaitu AlQur‟an surat al-Muzammil ayat (20):
ِ َّ ا ٍَ ْبحَ ُ ووَ ِم ْن َ ْ ِل ِ َْ آ َ ُ وَ ٍَ ْ ِبُووَ ٌِ ااا “...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
17 18
Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hlm. 228. Ibid,. hlm. 231.
66
Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh: 1. Pendapatan bank syariah 2. Total investasi mudharabah muthlaqah 3. Total investasi produk tabungan mudharabah 4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah 5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian 6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan 7. Total pembiayaan bank syariah19 Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Perjanjian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.
19
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 89.
67
Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi, antara lain: a. Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah. b. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. c. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.20 Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah
yang dihasilkan. Keuntungan tersebut
harus dibagi
secara
proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Shahibul mal berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad mudharabah sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian mudharib.21 Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan lagi kepada kesepakatan yang sudah mereka buat
20 21
Ibid,. hlm. 95. Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hlm. 229.
68
sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.22 Dalam ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 untuk penerapan tabungan mudharabah yakni pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ini jelas bahwa menunjukkan kesesuaian antara penerapan akad mudharabah pada produk tabungan investasi pendidikan (INTAN). Begitu juga dengan ketentuan umum tabungan mudharabah lainnya yang dikeluarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi. Tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam menentukan bagi hasilnya sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam hal ini nasabah tabungan investasi pendidikan (INTAN) sebagai shahibul mal, dimana nasabah menginvestasikan dananya untuk perencanaan masa yang akan datang. Sedangkan Kospin Jasa Syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, yang bertugas mengelola dana nasabah untuk mendapatkan keuntungan.
22
Helmi Karim, Op.cit, hlm. 15.
69
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam hal ini pemilik modalnya adalah nasabah tabungan investasi pendidikan (INTAN). Modal disini dalam bentuk setoran awal minimal Rp 100.000,-.Setoran tetap bulannya minimal Rp 100.000,-. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Yang akan dijelaskan dalam bentuk akad yaitu akad mudharabah muthlaqah dalam setiap pembukaan rekening tabungan investasi pendidikan (INTAN). 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk penutupan biaya operasional Kospin Jasa Syariah menggunakan metode perhitungan profit and loss sharing (bagi hasil). 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal ini Kospin Jasa Syariah tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah karena sudah
70
perjanjian dari awal yang tidak boleh di langgar kecuali dari persetujuan nasabah tabungan investasi pendidikan (INTAN). Dengan demikian jelas konsep dasar mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil berdasarkan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
