*
KO"ISIPE"BEM"TASA" KORUPSl REFUBUKl"Do"ESL
Nomor
B- 12.44 11 On 5102/20,5
Shat
Biasa
Lampiran
2 (Dua) Berkas
Hal
Februari 2015
Kick Off Meetihg Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Kepada Yth. (Dafur Terlampir) diTempat Sesuai dengan Pasa16 huruf e dan Pasa1,4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentsng Komisi Pemberantasan findak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mein punyai
tugas untuk meIakukan monitor techadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Sebagai bagian dan pelaksanaan tugas monitor tersebut, KPK akan meIakukan kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi. Daiam rangka kegiatan tersebut, KPK mengundang Saudara untuk hadir dalam Kibk Off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang akan diselenggarakan pada: Han, Tanggal Seiasa, 17 Februari 2015 Waktu
Puku1 14.00 s. d I 7.00 WIB
Tempat
Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wariabhakti, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. JI Gatot Subroto, Jakarta
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesai Sektor Kehutanan
Agenda
dan Perkebunan of 24 Provinsi
Mengingat pentingnya acara tersebut, inohon kehadiran Bapak/Ibu tidak diwakilkan kepada pihak lain.
Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan, dapat menghubungi Saudara SUIistyanto, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dan dapat dihubungi meIalui HP, 0816-,, 0-6124 atau (021) 2557.8300 ex1.8220, Fax. (021) 5289-2448 dan email: SUIistvanto@kok_. go. id.
Atas perhatian dan keriasama Bapak/Ibu diucapkan tenma kasih.
<^^.$ $ ^ ' Bidang Pencegahan
8:5, a,
*
-
*/~
,,,,.,, ,'. ,, ^^!^;n Budj S. p. Ternbusan:
Yth. Pimpinan KPK
Ialan H. R. Rasuna Said Kav. C-I, Jakarta Selatan 12920
Telp. (62-21) 25578300, Fax. (62-21) 52892456, http://WWW. kpk. go. id
Lampiran 1 Nomor Tanggal
: B-1244/10-15/02/2015 : 10 Februari 2015
DAFTAR UNDANGAN I. Kementerian/Lembaga: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan d. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem e. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan g. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian a. Menteri Pertanian b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 3. Kementerian Hukum dan HAM a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Kementerian Dalam Negeri a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah d. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN a. Direktur Jenderal Tata Ruang b. Direktur Jenderal Penataan Agraria c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah d. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah 6. Kementerian Keuangan: a. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan b. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan c. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan 7. Kementerian Perdagangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan 8. Kementerian Perindustrian Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian 9. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 10. Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut 11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus 12. Kementerian BUMN Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis
13. Badan Informasi Geospasial a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik b. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar 14. Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal 15. Badan Pemeriksa Keuangan : Auditor IV 16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan a. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian b. Deputi Bidang Investigasi 17. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 18. Ketua Dewan Kehutanan Nasional 19. Ketua Ombudsman Republik Indonesia 20. Ketua Komisi Informasi Pusat
II. Pemerintah Daerah 1. Gubernur Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 5. Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 6. Gubernur Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 7. Gubernur Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 9. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 10. Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 11. Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 12. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 13. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 14. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 15. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 16. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 17. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 18. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 19. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 21. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 22. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 23. Gubernur Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
Lampiran 2 Nomor Tanggal
: B-1244/10-15/02/2015 : 10 Februari 2015
AGENDA KEGIATAN KICK OFF MEETING GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jakarta, 17 Februari 2015
Hari/Tanggal
Agenda Kegiatan
Tempat
Pembukaan oleh Pimpinan KPK Arahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pertanian
Selasa, 17 Februari 14.00 – 17.00 WIB
Pembahasan Kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh Tim SDA KPK Diskusi Penyerahan Renaksi GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan kepada Gubernur dan Penandatanganan Komitmen GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh 24 Gubernur disaksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan KPK Acara Selesai
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabhakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Kerangka ACUan Keria
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
I. LANDASAN BERFIKIR
Hutan sebagai kekayaan Indonesia merupakan kesatuan utuh dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, Di dalam hutan Yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyangga kehidupan tersebut, budaya dan peradaban Iahir menjadi cara pandang bangsa tentang bagaimana rahmat sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara adjl. Adjl bagi sesama, in aupun untuk masa Yang akan datang. Visi bangsa inilah yang dituangkan dalam konstitusi Pasa133 UUD 1945. Dalam cita Yang demikian, hutan seharusnya dipandang sebagai kekayaan negara terbesar. Kondisi Yang ada saat ini, menjelaskan bahwa praktik penguasaan hutan yang ada justru meIupakan bagaimana hutan seharusnya sebagai bagian dan me in bentuk sistem hidup bangsa Indonesia. Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalam tata kelola, dan ketidak pastian hukum berkelindan dengan salah satu musuh bangsa terbesar abad ini, yaitu korupsi. Berbagai permasalahan yang tenadi dan ternapar saat ini seolah memberikan hipotesis bahwa Pasa133 UUD 1945 initelah dikorupsi. Penguasaan ratusan juta hektar Iuas kawasan hutan, belum sepenuhnya inarifaat hutan dapat menjadi jalan kernakmuran bangsa dengan cara Yang adjl dan bermartabat, Dan total 41,69 juta hektar Iahan hutan Yang dikelola, hanya I persen yang diberikan kepada skala kedl dan masyarakat adat. Sementara itu kerusakan hutan, deforestasi terus tenadi dari dari tahun ketahun. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapijuga menjadi be ban langsung yang harus ditanggung o1eh 80juta masyarakat Yang hidup dan menggantungkan hidupnya dart hutan, Buruknya pengawasan menyebabkan negara did era kerugian negara hingga 35 trilyun rupiah per tohun akibat pembalakan liar. Dengan penilikan yang Iebih mendalam kajian KPK tahun 201.0 mengenai perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan daiam tata Iaksana pengawasan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan tenadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak
akibat pertainbangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saia) diremukan 1,052 usaha pertainbangan dalam kawasan hutan Yang tidak me Ialui prosedur pinjam pakai. Resiprokal dengan buruknya tata kelola tersebut, korupsi menjadi penyakit Yang turnbuh subur di dalamnya. Dalam kajian perizinan sumberdaya alam KPK tahun 201.3 meinbuktikan bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sangat rentan dengan korupsi. MeIalui metoda kajian Corruption Impoct Assessment (CIA), ternuan kajian mencatat bahwa dari 27 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, ". 3 regulasi diantaranya mudah disalahgunakan dan menjadi peluang bagi korupsi. Akibatnya, setiap bisnis proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan store capture. Ternuan dalam analisis porensi korupsi terhadap tatakelola sumber daya alam tersebut seolah menjadi mengklarifikasi up aya penindakan yang KPK Iakukan. Termasuk ketika praktik korupsi tersebut be chadapan dengan proses-proses politik of daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi meIalui kewenangan yang diatur o1eh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menginisiasi Nota Kesepakatan Bersama 1.2 Kernenterian dan Lembaga tentang
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Di dalamnya, berbagai e!emen kernenterian dan Iembaga bersepakat pada tanggal It Maret 201.3 untuk dengan prinsip berkeadilan dan anti korupsi, me in benahi regulasi dan kebijakan terkait sumberdaya alam, menyelaraskan proses perencanaan hutan, dan me mastikan penyelesaian konflik dilaksanakan.
Maksud utamanya sangat jelas, KPK menilai bahwa me Iindungi hutan sebagai ruang hidup seluruh bangsa of dunia, memberantas korupsi, dan mengembalikan hak dan martabat masyarakat harus dilakukan daiam satu he Iaan nafas.
01eh karenanya perlu keterlibatan semua elemen bangsa inulai dan K/L, CSO, dunia swasta, dan apgakum untuk mewujudkan cita-cita inulia berbangsa dan be megara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
11. DASAR KEGIATAN
I. Pasa1 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi me in punyai tugas antara lain:
a. Huruf b: 'supervisi terhodop instonsi yong berwenong melokukon pemberontoson tindok pidono korupsi. ' b. Huruf e: 'melokukon monitor techodop penyelenggoroon pemerintohon negoro. ' 2. Pasa! 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: 0010m meloksonokon tugos supervisi sebogoimono dimoksud dojom POS01 6 huruf b, KPK herwenorig melokukon pengowoson, penelition, otou peneloohon techodop instonsi yong menjolonkon tugos don we wenongnyo yong berkoiton dengon pemberontoson tindok pidono korupsi, don instons^ yong dojom meloksonokon peloyonon publik. ' 3. Pasa1 1.4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: 'Dojom meloksonokon tugos monitorsebogoimono dimoksud dojom POS016 huruje, KPKberwenong:
a. Me Iakukan penskajian terhadap sistem pengelo!aan administrasi di semua Iembaga negara dan pemerintah;
b. Memberikan saran kepada pimpinan Iembaga negara dan pemerintah untuk me Iakukan perubahan jika beadasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
c. Me laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai USUIan perubahan tersebut tidak diindahkan. ' 4. Undang-Undang No. 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
a. Pasal I angka ,. menyebutkan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara Yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang in aupun berupa barang yang dapat dijadikan inilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
b. Pasa1 2 menyebutkan: "Keuangan Negara sebagaimana pasal I. angka I me liputi pasa1 2 huruf (i): Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas Yang diberikan pemerintah".
5. Daiam UNCAC pasa1 1.2 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan: "Setiap Negara Peserta warib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum riasionalnya, untuk mencegah korupsi yang me libatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan
dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut'.
6. Rencana Strategis KPK tahun 201.1-201.5 menetapkan sektor Sumberdaya A1am (Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup), Infrastruktur, dan penerimaan negara sebagai be be rapa fokus area pemberantasan korupsi.
7. Deklarasi penyelamatan sumberdaya alam Yang ditandatangani o1eh Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang ditandatangani di Ternate pada tanggal 9 Juni 20.4. Deklarasi tersebut sebagai tekad dan ke-empat pimpinan Iembaga tersebut untuk (1) mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi, KOIusi, dan Nepotisme; (2) mendukung penyelamatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia; (3) me Iaksanakan penegakan hukum of sektor sumberdaya alam sesuai densan kewenangan masing-masing.
111. SIFAT KEGIATAN
Penyelamatan sumberdaya Kehutanan dan perkebunan merupakan tugas bersama semua elemen bangsa, Dalam hal ini, KPK menial an kan fungsi sebagai trigger mechonism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai dengan am anat UU No. 30 tahun 2002. Karenanya, KPK mendorong pelibatan banyak pihak da!am kegiatan serta mengakselerasi berbagai bentuk up aya yang dapat mein bantu penyelematan sumberdaya Kehutanan dan perkebunan Indonesia. KPK daiam hal ini juga menggunakan pendekatan pencegahan Yang Iebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi, Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini Yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak Ianjut at as hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam, IV. TUJUAN KEGIATAN
I. Mendorong perbaikan tata kelola sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk sebesar-besarnya kernakmuran rakyat, dengan me in perhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kerniteraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara. V. LOKUS DAN FOKUS AREA KEGIATAN A. Pusat
I) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif 21 Penataan pengelolaan hutan dan perlzinan kehutanan dan perkebunan 3) Perluasan wilayah kelola rakyat 4) Penyelesaian konflik kawasan hutan 5) Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi B. Provinsi
I) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi 21 Penataan Perizinan 3) Pelaksanaan kewajiban para pihak ,
4) Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat 51 Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi
C. Kabupaten/Kota I) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi 2) Penataan Perizinan
3) Pelaksanaan kewajiban para pihak 41 Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat 5) Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi
Vl.
SASARAN KEGIATAN
Sasaran kegiatan gerakan riasional penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan:
I. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara
5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi Vll.
INSTRUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk me Iaksanakan up aya perbaikan sesuai dengan fokus area kegiatan, disusun rencana aksi
kegiatan untuk setiap 10kus kegiatan. Bagi para pihak Yang terlibat, disusun format pelaksanaan kegiatan sebagai bagian untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi pada fokus dan 10kus yang telah diretapkan. A. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat.
Rencana aksi dalam hal jin berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkat
pemerintah pusat Yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, iangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.
B. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Provinsi.
Rencana aksi dalam hal jin berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkat pemerintah provinsi yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, langka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.
C. Rencana Aksi Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkat pemerintah kabupaten/kota Yang terdiri dari rindan rekomendasi, penanggun'g jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, iangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.
D. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Us aha.
Fokus area kegiatan pelaku us aha berupa pelaksanaan kewajiban sesuai dengan am anat peraturan perundang-undangan. Pelaku us aha diminta untuk meIakukan seff-o55essment terhadap pelaksanaan kewajibannya selama ini, dan kernudian disampaikan kepada pemerintah sebagai pemberi izin untuk dievaluasi.
E. Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO.
Peran CSO dititikberatkan sebagai kekuatan penyeimbang dari informasi yang disampaikan o1eh pelaksana rencana aksi. Dalam hal ini, CSO akan diposisikan sebagai salah satu sumber informasi realisasi pelaksanaan rencana aksi sekaligus sebagai initra penyampaian informasi kepada public terkait dengan rencana aksi Yang harus diselesaikan o1eh pemerintah. Peran CSO sangat dibutuhkan daiam me inaritau proses pelaksanaan renacana aksi dan kondisi riil Yang tenadi di lapangan.
F. Format pelaksanaan kegiatan untuk Aparat Penegak Hukum. POSisi aparat penegak hukum hadir untuk me mastikan bahwa setiap pihak me Iaksanakan rencana aksi/rencana kegiatan berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan meIaksanakan kegiatan Yang berkaitan
dengan tindak Ianjut atas hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi/rencana kegiatan Yang memerlukan penegakan hukum. Vlll.
I.
PERANAN PARA PIHAK DAN PIHAK YANG TERLIBAT Pemerintah Pusat:
I. Menyiapkan data dan informasi Yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Me Iaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Me Iakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi
4. MeIakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Me Iaksanakan tindak Ianjut at as hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku us aha sesuai dengan kewenangan pemberian izin Pihak yang terlibat sekurang-kurangnya: I. Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Meriteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
b. Irispekturienderal Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. Direktur lenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya A1am dan Ekosistem
d. Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur lenderal Perhutanan SOSia! dan Kernitraan Lingkungan
e. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kernenterian Pertanian a. Mentori Pertanian
b. Irispektur Jenderal Kernenterian Pertanian c. Direkturlenderal Perkebunan Kernenterian Pertanian 3. Kernenterian Hukum dan HAM
a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Kernenterian Dalam Negeri a. Direktur Jenderal Pemerintahan Urnum b. Direkturienderal Otonomi Daerah
c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah d. Direkturlenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN a. Direktur Jenderal Tata Ruang b. Direktur Jenderal Penataan Agraria
c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah d. Direktur lender al Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah 6. Kernenterian Keuangan : a. Direktur Jenderal Anggaran Kernenterian Keuangan b. Direkturienderal Pajak Kernenterian Keuangan c. Direkturienderal Be a Cukai Kernenterian Keuangan 7. Kernenterian Perdagangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kernenterian Perdagangan 8. Kernenterian Perlndustrian
Direkturlenderal Industri Agro Kernenterian Perindustrian 9. Kernenterian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Sumberdaya A1am dan Lingkungan Hidup 1.0. Kernenterian Perhubungan: Direktur Jenderal Perhubungan Laut 1.1. Kernenterian BUMN: Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis
1.2. Badan Informasi Geospasial a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Ternatik
b. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar 1.3. Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal ,. 4. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1.5. Ketua Dewan Kehutanan Nasional
11,
Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi:
I) MeIaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi
2) Me Iakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 3) MeIakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4) MeIakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota, 5) Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku us aha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Kabupaten/Kota I) MeIaksanakan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 2) MeIakukan pelaporan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 3) Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut at as hasil kewajiban pelaku us aha sesuai dengan kewenangan pemberian izin. Pihak Yang terlibat: 24 Provinsi dan 2 Kabupaten sampling di setiap provinsi. I. Gubernur Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan. 2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Perkebunan
3, Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 5. Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 6. Gubernur Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
7. Gubernur Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 9. Gubernur Provinsiiawa Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 10. Gubernur Provinsiiawa Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepa!a Dinas Perkebunan
11. Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 1.2. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan ,. 3. Gubernur Provinsi SUIawesi Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
14. Gubernur Provinsi SUIawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
15. Gubernur Provinsi SUIawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
16. Gubernur Provinsi SUIawesi Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 17. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
1.8. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
,
1.9. Gubernur Provinsi Kalimantan Seiatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas 20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
22. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
23, Gubernur Provinsilambi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
1/1 .
Pelaku Us aha
L) MeIakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi itin IV.
Civil Society Organization (CSO) I) Me Iakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak 2) MeIakukan pendampingan pelaksanaan Tencana aksi
3) Me laporkan kepada aparat penegak hukum Iika tenadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak v.
Aparat Penegak Hukum
I) Me Iakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan Yang melanggar hukum.
2) Me Iakukan up aya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang Iaut dan pengelolaan sumberdaya di daiamnya Vl.
KPK
I) Me Iakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan o1eh para pihak terkait.
2) Me Iakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3) Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada tombaga terkait.
4) Kampanye, SOSialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.
5) Deteksi dan proming terhadap actor dan faktor Yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
6) KOIaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7) Pengembangan SIStem pelaporan progress kegiatan be toasis teknologi informasi. IX.
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA KEGIATAN
I) Meinbangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan rencana aksi 2) Penguinpulan/pelengkapan data dan informasi 3) Pengembangan/penyempumaan instrumen dan rencana kegiatan 41 Kick of Meeting kegiatan 5) Implementssi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan 6) Pelaporan implement asi rencana aksi setiap semester o1eh K/L Pusat dan Pemerintah Daerah
7) Monitoring implementasi rencana aksi 8) Evaluasi implementasi rencana aksi
9) Tindak Lanjut at as hasil monitoring dan evaluasi ,ADWAL KEGIATAN
ladwal Kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan GN SoA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
LOKASI KEGIATAN
24 Prov @2 Kab of 7 koto I
MEDAN
I.
SUMUT
L
SUMBAR
I
JAKARTA
SEMARANG
GoRoiVrALO
MAKASAR
PONTIANAK
RIAU
4 Prov
26-Mar/Kamis 9:00 13:00
I
BENGKUt
3 Prov
L
LAMPUN
23-Apr/Itamis 9:00-13:00
I
BANTEN
L
IATENG
3 Prov
L
JABAR
2, .-May/Kamis
I
IATIM
9:00-13:00 3 Prov
I
GoRONTA
L
MALUT
,. I. ,un/Kamis
L
SULBAR
9:0013:00
L
SU usEL
3 Prov
I
SIILTRA
26-Aug/Rabu
I
SULTENG
9:00-13:00
I
inLBAR
I
KALTE"G
5 Prov
I
KALSEL
9-Sep/Rabu
KALTIM
9:00-13:00
I L
PANGKAL PINANG, BABEL
ACEH
ICALTAR
L
BABEL
3 Prov
I.
JAMBl
16-Sep/Rabu
I
SUMSEL
9:00-13:00
