MODEL BB.2 KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKILBUPATI/ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
A. Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir NIK Usia Alamat Tempat Tinggal
H. AMIN, SH. Ponorogo, 07 Agustus 1953 3502120708530001 61 Tahun Jl. R. Tosono RT/RW 02/03 Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
Email Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama NPWP Hobi Moto Hidup
[email protected] Laki-laki Kawin Islam 08.685.265.4-647.000 Tenis Meja Hidup Adalah Perbuatan
B. Riwayat Pendidikan **) Pendidikan Formal Institusi SD Semanding 1 Upers SMP di Surabaya Paket C setara SMU Unmer Ponorogo
Jenjang SD SMP SMA SARJANA
Tahun (masuk-Lulus) 1961-1967 1984-1987 1999-2002 2005-2009
C. Pengalaman Pekerjaan **) No 1
2
3
4
Jenis Pekerjaan KEPALA DESA
KEPALA DESA
WAKIL BUPATI
KETUA PMI CABANG PONOROGO
Keterangan a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal
: Tahun 1990 s/d 1998 : Ds Tosanan Kec Kauman Kab Ponorogo : : : :
141/181.12/1990 03 Agustus 1990 Tahun 1998 s/d 2006 Ds Tosanan Kec Kauman Kab Ponorogo
: : : :
141/04/417.12/1998 24 Agustus 1998 Tahun 2005 s/d 2010 Kabupaten Ponorogo
: : : :
132.35-621 28 Juli 2005 Tahun 2005 s/d 2010 Kabupaten Ponorogo
: 038.KEP/II.06.19/PENG/XII/2005 : 20 Desember 2005
5
6
7
8
KETUA KWARTIR CABANG PRAMUKA KABUPATEN PONOROGO KETUA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal
: Tahun 2006 s/d 2011 : Kabupaten Ponorogo
a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal
: Tahun 2006 s/d 2010 : Kabupaten Ponorogo
KETUA DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT BUPATI PONOROGO
a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal
: Tahun 2007 s/d 2010 : Kabupaten Ponorogo
a. Waktu b. Tempat c. SK Pengangkatan - Nomor - Tanggal
: Tahun 2010 s/d sekarang : Kabupaten Ponorogo
: 17 : 25 April 2006
: 1931 : 20 Desember 2006
: 1215 : 16 Juli 2007
: 131.35-458 : 06 Agustus 2010
D. Pengalaman Organisasi **) No
Nama Organisasi
Keterangan
1
GP ANSOR
2
KNPI
3
KUD BANTARANGIN
4
PAGUYUBAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERWAKILAN PUSKUD JAWA TIMUR WILAYAH PONOROGO DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAHPONOROGO
5
6
a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.
Kedudukan Lamanya Tempat Kedudukan Lamanya Tempat Kedudukan Lamanya Tempat Kedudukan Lamanya Tempat Kedudukan Lamanya Tempat Kedudukan Lamanya Tempat
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ketua Tahun 1975-1980 Kecamatan Kauman Ketua Tahun 1982-1987 Kecamatan Kauman Ketua Tahun 1990 s/d sekarang Kecamatan Kauman Ketua Tahun 2000-2005 Kabupaten Ponorogo Ketua Tahun 2004 s/d sekarang Surabaya Ketua Tahun 2004 s/d sekarang Kabupaten Ponorogo
E. Data Keluarga Hubungan Keluarga Istri Jumlah Anak Anak
Nama SULASTRI 2 ( dua ) 1. AGUNG BUDI SETIAWAN 2. RIFDATUL KHURIYAH
Pekerjaan SWASTA SWASTA MAHASISWI
F. Lain-lain: ........................................................................................................................... Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaiana
mestinya.
Ponorogo, 27 Juli 2015 Yang membuat pernyataan Calon Bupati Materai
H. AMIN, SH.
Mengetahui***) DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain *) / Gabungan DPD / DPC Partai Politik atau sebuatn lain *) Provinsi /Kabupaten / Kota*) PONOROGO Yang Mengajukan Pasangan Calon PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketua
Sekretaris
( Drs. H. IBNU MULTAZAM )
( DWI AGUS PRAYITNO, SH., M.Si.)
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Ketua
Sekretaris
( AGUS WIDODO, SE. M.Si.)
( H. AGUNG PRIYANTO, SE., MM.)
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dimulai dari tahun yang lebih awal ***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik
MODEL BB.2 KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKILBUPATI/ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
A. Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir NIK Usia Alamat Tempat Tinggal
AGUS WIDODO, SE., M.Si. Ponorogo, 29 Agustus 1970 3502022908700003 44 Tahun Dukuh Krajan RT/RW 01/01 Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Email Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama NPWP Hobi Moto Hidup
Laki-laki Kawin Islam 08.689.335.1-647.000 Bola Voly -
B. Riwayat Pendidikan **)
Jenjang SD SMP SMA SARJANA PASCA SARJANA
Pendidikan Formal Institusi SDN Mrayan 1 SMPN 2 Ponorogo SMU Muhammadiyah Ponorogo Universitas Jember Universitas Kadiri
Tahun (masuk - Lulus) 1977-1983 1983-1986 1986-1991 1991-1995 2008-2010
C. Pengalaman Pekerjaan **) Jenjang ANGGOTA DPRD KETUA DPRD ANGGOTA DPRD
Institusi DPRD KAB. PONOROGO DPRD KAB. PONOROGO DPRD KAB. PONOROGO
Tahun 2004-2009 2009-2014 2014-2019
D. Pengalaman Organisasi **) Jenjang Anggota Anggota Wakil Ketua
Institusi PMII PDIP PBVSI FPTI
Tahun 1990-1995 1998 s/d Sekarang 2011 s/d Sekarang 2012 s/d Sekarang
E. Data Keluarga Hubungan Keluarga Istri Jumlah Anak Anak
Nama
Pekerjaan
ENY PURWATI SWASTA 3 ( tiga ) 1. BAGAS AGUSTIAN DEWANDARU PELAJAR 2. AGNY ADELYA MAHARANI PELAJAR 3. SHELIN AURA MAHARANI
F. Lain-lain: ........................................................................................................................... Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaiana
mestinya.
Ponorogo, 27 Juli 2015 Yang membuat pernyataan Calon Wakil Bupati Materai
AGUS WIDODO, SE., M.Si
Mengetahui***) DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain *) / Gabungan DPD / DPC Partai Politik atau sebuatn lain *) Provinsi /Kabupaten / Kota*) PONOROGO Yang Mengajukan Pasangan Calon PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketua
Sekretaris
( Drs. H. IBNU MULTAZAM )
( DWI AGUS PRAYITNO, SH., M.Si.)
PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Ketua
Sekretaris
( AGUS WIDODO, SE. M.Si.)
( H. AGUNG PRIYANTO, SE., MM.)
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dimulai dari tahun yang lebih awal ***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik
H. AMIN, SH. MANUNGGALING CIPTO, ROSO, KARSO AGAWE RAHAYUNING BUMI REOG JILID II
DISAJIKAN : Sebagai VISI dan MISI
CALON BUPATI PONOROGO Masa Jabatan 2015 - 2020
H. AMIN, SH.
MANUNGGALING CIPTO, ROSO, KARSO AGAWE RAHAYUNING BUMI REOG JILID II
DISAJIKAN : Sebagai VISI dan MISI
CALON BUPATI PONOROGO Masa Jabatan 2015 - 2020
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN Semangat reformasi telahmewarnai pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahandan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga tercipta Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public good and sevices sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi Pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitan institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi pada masyarakat. Konsep “ Reinventing Goverment “mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih banyak “ menghasilkan “ dari pada “ membelanjakan “ untuk itu perlu memberdayakan potensi daerah seoptimal mungkin sehingga mampu memandang “Globalisasi” sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang dan bukan sebagai hambatan atau ancaman. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh tumbuhnya kesadaran bersama bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab semua fihak, baik masyarakat maupun Pemerintah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Gerak dinamika reformasi yang terus menggelora diseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya kita dukung. Serta dampak krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada krisis kepercayaan atas kebijaksanaan Pemerintah menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan ekonomi yang berakibat terganggunya produksi dan produktivitas dunia usaha, melemahnya daya beli masyarakat dan pada gilirannya berdampak pada meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. Oleh karena itu arah dan strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Ponorogo harus mengarah pada kegiatan yang mampu mendukung pada pemulihan ekonomi secara terpadu, dengan dukungan secara penuh Pemerintah Pusat, Provinsi dan warga masyarakat. Hal ini sangat diperlukan kondisi atau situasi yang tercipta dari kesadaran masing-masing pihak untuk mampu mengendalikan diri sehingga tercipta suasana yang kondusif yang memberikan nuansa kesejukan bagi kehidupan masyarakat lahir dan batin.
Hal ini sesuai dengan topik yang kami sajikan diatas yaitu “Manunggaling Cipto, Roso, Karso Agawe Rahayuning Bumi Reyog Jilid II”, adalah benar adanya. Mengingat misi utama Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Cita-cita yang luhur ini akan dapat terwujud apabila pembangunan Kabupaten Ponorogo betul-betul dapat mengangkat seluruh program yang terkait dengan ketahanan pangan, lapangan kerja yang produktif dengan sistem Padat Karya, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Sarana Umum dapat dilaksanaan oleh masyarakat dan Pemerintah secara mandiri. Dan hal tersebut menurut pemikiran kami akan segera dapat diwujudkan dengan saling mendukung dan mendorong seluruh infranstruktur masyarakat Ponorogo, yang akan dimulai setelah hari pelantikan kami menjabat menjadi Bupati Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Naskah paparan visi, misi dan rencana strategis ini disusun dengan menggunakan bahasa rakyat, dengan harapan dapat mudah dibaca, dimengerti isinya serta dipahami maksudnya oleh seluruh lapisan masyarakat, namun demikian tetap tidak keluar dari teori yang mempunyai hubungan dengan hal tersebut, kondisi yang sesuai dengan Kabupaten Ponorogo dan tetap berpedoman pada jiwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, jiwa masyarakat Ponorogo dan jiwa Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. PENGERTIAN Paparan visi, misi dan rencana strategis calon Bupati Pemerintah Kabupaten Ponorogo periode 2015 – 2020 dengan topik Membangun Ponorogo Menjadi Masyarakat Mandiri adalah salah satu dasar pegangan kami guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Ponorogo melalui, Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keunggulan komparatif sebagai daerah agraris dan industri, sesuai dengan kompetensi didunia global dan produk unggulan daerah terutama yang berbasis dibidang pertanian. (dalam arti luas : kehutanan, pertambangan, pariwisata, industri kecil, kerajinan rakyat serta lainnya ). C. MAKSUD DAN TUJUAN Paparan visi, misi dan rencana strategis calon Bupati Pemerintah Kabupaten Ponorogo periode 2015 – 2020 dengan topik Membangun Ponorogo Menjadi Masyarakat Mandiri, disusun dengan maksuduntuk memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan, guna diadakan analisa, pengujian dan dukungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berkeadilan dengan ditandai meningkatnya pendapatan / Income Perkapita Masyarakat Ponorogo, rasa aman dan sehat sejahtera secara berkelanjutan. Dengan slogan Ponorogo Mulia Sejahtera(Maju, Lestari. Aman, Selalu Jadi Harapan Terbaik bagi Rakyat)
D. SISTEMATIKA Paparan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Dewasa ini, Paradigma Baru dan Semangat Pemberdayaan Pembangunan Bab III Visi dan Misi Bab IV Tantangan, Kendala dan Peluang Bab V Tujuan, Sasaran dan Perspektif Pembangunan Bab VI Bab VII Bab VIII
Arah, Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Koordinasi dan Pengendalian Penutup
BAB II KONDISI DEWASA INI, PARADIGMA BARU DAN SEMANGAT PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN
A. KONDISI DEWASA INI Kabupaten Ponorogoterletak antara 111o 7’ _ 111o 52’ Bujur Timur dan 7o 49’ _ 8o 20’ Lintang Selatan dengan batas-batas : Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Magetan Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Secara administratif Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan, 307 Desa/Kelurahan, 1000Dusun, 2272 Rukun Warga dan 6.862 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo1. 371,78 km2terdiri daratan 88 %, Daerah Aliran Sungai ( DAS ) 2 % dan kawasan berbukit-bukit 10 %. Sebagai daerah agraris didukung dengan potensi hutan seluas 382,59 Ha dengan tanaman utama jati dan sawah seluas 348,00 Ha, setengah teknis 1.510 Ha, sederhana 1.726 Ha dan tegalan 2.115 Ha. Didukung potensi waduk / dam seluas 618,71 Ha. Adapun kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Demografi, Jumlah penduduk tahun 2013 adalah 863.900 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 431.40 jiwa dan wanita sebanyak 432.500 jiwa dengan tingkat kepadatan geografis 630 jiwa / Mm2. 2. Pekerjaan / Lapangan Usaha Penduduk. Sektor pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan (247.833), perdagangan (82.973), jasa (62.849), bangunan (39.740), angkutan, pergudangan dan komunikasi (8.385), pertambangan dan penggalian (235) dan industri (36.558). Pencari pekerjaan menurut tingkat pekerjaan didominasi tamatan SD (136.498), SLTP (97.637), tamatan SLTA (50.659), diploma (7.126), sarjana (29.254), belum pernah sekolah (42.681 dan yang belum tamat SD (79.276). 3. Agama dan Budaya. Penduduk Kabupaten Ponorogo yang memeluk agama islam sebesar (826.131), kristen/ protestan (2.532), Katolik (3.600), Hindu (411) dan Agama Budha (468). Dalam kehidupan sehari-hari mempunyai ciri agamis, rukun antar sesama serta berjiwa gotong royong yang berazaskan kekeluargaan. Pengaruh Budaya “Mataram Solo”, sehingga dapat menjadi modal dalam memperoleh semangat bela negara dan cinta tanah air. 4. Kesejahteraan. Jumlah keluarga di Kabupaten Ponorogo sebanyak 173.354 KK, yang termasuk kategori miskin sebesar 48.859 KK atau ( 28,18%). 5. Pendidikan, Kondisi sampai tahun 2013 tingkat Literasi cukup baik mencapai (40,11%). Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah lulusan TK (7.321), SD Negeri (11.112) SD Swasta (537), SMP Negeri (7.619), SMP Swasta (725), SMK Negeri (1.869), SMK Swasta (1.993) sedangkan tamatan sekolah kursus (536) dan perguruan tinggi (0.91%). 6. Kesehatan. Derajat kesehatan Kabupaten Ponorogo cukup baik. Kecenderungan menurun terjadi pada variabel Balita Garis Merah (BGM), angka kelahiran kasar, angka kesakitan DBD, angka kesakitan diare. Sedangkan kenaikan terdapat pada variabel angka kelahiran hidup, cakupan air bersih , cakupan pemakai jamban. Adapun umur harapan hidup relatif stabil bergerak antara kisaran 65 – 70 tahun.
Sedangkan kondisi perekonomian di Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Struktur Ekonomi Daerah. Struktur perekonomian di daerah didominasi oleh sektor pertanian (40%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (22%), sektor jasa (15%), sektor bangunan (9%), sedang sektor-sektor lainnya memberi kontribusi sebesar (23%). 2. Pertanian Pangan. Luas sawah pengairan teknis 30.091 Ha, setengah teknis 625 Ha, tegalan 2.334 Ha didukung potensi waduk/dam seluas 1.750 Ha disamping padi,tanaman yang produksinya menonjol adalah jagung, palawija, kacang-kacangan dan hortikultura potensial meliputi buah-buahan, petai dan empon-empon. 3. Perkebunan. Ditinjau luas lahan peruntukan perkebunan yang relatif kecil, yaitu (5,01%) mengindikasikan masih terbuka peluang mengembangkan produksi tanaman industri yang potensial dikembangkan adalah tebu, kelapa, tembakau, kopi dan jambu mente. 4. Perikanan. Sesuai dengan kondisi air tawar usaha perikanan yang potensial dikembangkan adalah perkolaman dan perikanan umum di sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Ponorogo serta perikanan di waduk. 5. Peternakan. Jenis ternak potensial sebagai usaha rakyat skala keluarga adalah sapi, kambing, ayam danunggas lainnya. 6. Kehutanan. Kawasan hutan meliputi (40%) dengan fungsi utamanya sebagai kawasan hutan lindung, sebagai hutan produksi dengan tanaman jati, sonokeling,pinus dan mahoni serta hutan rakyat dengan jenis tanaman sengon dan kayu-kayu lainnya. 7. Kepariwisataan. Di Kabupaten Ponorogo tedapat obyek wisata dalam klasifikasi jenis wisata alam, wisata buatan dan wisata sejarah. - Wisata alam antara lain Telaga Ngebel dan Air Terjun Pletuk. - Wisata buatan Antara Lain Taman Wisata Ngembag. - Wisata Sejarah antara lain Makam Bathoro Katong, Masjid Tegalsari dan situs-situs sejarah yang lain. 8. Pertambangan. Jenis bahan galian C antara lain batu, tanah urug dan pasir pada dasarnya belum dikelola secara optimal. Didalam pengembangan pemanfaatan harus senantiasa memperhatikan kelestariannya, utamanya di kawasan sungaiyang curam atau kemiringan tinggi dan pengamanan bangunan-bangunan tertentu. 9. Industri. Industri yang telah berkembang saat ini meliputi klasifikasi industri menengah dan industri kecil kerajinan. Jenis industri yang sudah banyak dikenal antara lain : - Industri makanan / minuman : Jenang, Sate Ayam, Dawet Jabung, Gethuk, aneka keripik dan sebagainya - Industri kayu : Meubel, kayu olahan - Industri kerajinan : Reog, Gamelan, batik tulis, wayang kulit - Aneka industri : sablon, bordir, anyaman 10. Komoditi Unggulan (Produk Andalan). Produk yang menjadi andalan daerah adalahReog Ponorogo dan Makanan Khas Ponorogo (Sate, Jenang dan Dawet Jabung). Sebagai daerah agraris masih dimungkinkan dikembangkan produk andalan yanglainsehingga diperlukan penetapan wilayah pengembangan komoditas unggulan yangmempunyai daya kompetitif baik dalam pasar lokal, regional, maupun pasar ekspor.
Obyek-obyek wisata diatas kecuali Telaga Ngebel Ponorogo, belum memberikan konstribusi PAD yang signifikan, meskipun masing-masing lokasi mempunyai potensi keunikan sendiri. Disamping itu di Kabupaten Ponorogo terdapat 15 buah hotel dan 28 penginapan yang memiliki 740 kamar dengan890 tempat tidur, berlokasi di Kecamatan Ponorogo, Babadan, dan Ngebel. Sedangkan kondisi politik kemanan di Kabupaten Ponorogo dengan adanya gerakan reformasi telah mendorong usaha ke arah penegakan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, serta pengurangan dominasi pemerintah dalam kehidupan politik. B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN Perkembangan perekonomian sektoral di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir (2011-2013), yang di ukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun konstan tahun 2013. Angka PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah masing-masing 8.404,94 milyar rupiah (2011), 9.486,20 milyar rupiah (2012) dan 10.692,39 milyar rupiah (2013). Komposisi perekonomian Kabupaten Ponorogo secara makro sektoral yang terbesar peranannya adalah sektor pertanian, jasa perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut ADHB tahun 2013, terbesar pada sektor pertanian 32,48 persen. Sedangkan perananterkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 1,22 persen. Dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, diketahui bahwa pertumbuhanekonomi Kabupaten Ponorogo selama tiga tahun terakhir masing-masing 6,21 persen (2011), 6,52 persen (2012), dan 5,67 persen (2013). PDRB atas dasar harga berlaku Perkapita selama tiga tahunterakhirmengalami peningkatan, masing-masing sebesar Rp. 9.781.153,41 di tahun 2011, naik menjadi Rp. 11.007.426,41 ditahun 2012 serta menjadi Rp. 12.376.886,39 di tahun 2013. C. FUNGSI SPESIALISASI PEREKONOMIAN Untuk mengetahui fungsi spesialisasi perekonomian Kabupaten Ponorogo dipergunakan 2 alat ukur/indikator yaitu dengan indikator Location Quotient (LQ) antara perekonomian sektoral Kabupaten Ponorogo terhadap Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2013 dan Wilkinson Index dari tahun 2010 s/d tahun 2013 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2013 dimana dengan alat ukur LQ akan diperoleh sektor basis/ sektor andalan ataupun sektor yang telah dapat memberikan kelebihan (telah dapat mengekspor) produksinya ke daerah lain dan sektor non basis(sektor yang masih lemah) dan belum dapat mengirimkan kelebihan produksinya ke daerah lain secara dominan, dengan indikator Wilkinson Index akan diperoleh fungsi spesialisasi kegiatan sektor perekonomian di Kabupaten Ponorogo khususnya untuk sektor-sektor yang telah dominan dalam peranan / kontribusi sektoral di Kabupaten Ponorogo baik dilihat dari pembentukan nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja dimasing-masing sektor dihitung berdasarkan produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dari kesembilan sektor perekonomian di Kabupaten Ponorogo telah terdapat 3 sektor andalan yaitu sektor pertanian, jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dimana dari ketiga sektor tersebut dari tahun 2010 s/d 2013 besarnya LQ masing-masing sektor telah lebih dari 1,00, sedangkan keenam sektor yang lain yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih,
industri serta sektor pertambangan dan galian koefisien LQ masing-masing sektornya masih kurang dari 1,00. Pengukuran LQ perekonomian sektoran Kabupaten Ponorogo berdasarkan pembentukan nilai tambah sektoran atas dasar harga konstan 2013 telah terdapat 3 sektor andalan/ sektor basis yaitu sektor pertanian; jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk lebih mempertegas / memperjelas fungsi spesialisasi kegiatan perekonomian sektoral di Kabupaten Ponorogo dengan pengukuran / penghitungan Wilkinson Index dari keempat sektor yang berperan besar baik berdasarkan pembentukan nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2013, yang termasuk dalam 4 sektor besar adalah sektor :Pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan perhitungan Wilkinson Index dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 sektor besar yang memenuhi fungsi spesialisasi yaitu : 1. Sektor pertanian dengan wilkinson index berada diantara 0,94 s/d 1,20 berdasarkan kontribusi nilai tambah atas dasar harga berlaku dan berada diantara 0,87 s/d 0,90 menurut kontribusi nilai tambah atas dasar harga konstan 2013. 2. Sektor Jasa-jasa dengan wilkinson index berada diantara 0,32 s/d 0,36 berdasarkan kontribusi nilai tambah atas dasar harga konstan 2013. D.PERKEMBANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT Perkembangan pendapatan masyarakat Kabupaten Ponorogo diukur berdasarkan Agregat PendapatanRegional dan pendapatan perkapita rata-rata penduduk / masyarakat Kabupaten Ponorogo dari 2011 sampai dengan tahun 2013. PDRB perkapita penduduk / masyarakat Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari Rp. 9.781.153,41 pada tahun 2011 menjadi Rp. 12.376.886,39 pada tahun 2013 atau rata-rata tiap tahun telah meningkat dengan 13,26 % atas dasar harga berlaku dan bila diukur berdasarkan harga konstan 2013 PDRB perkapita penduduk / masyarakat Kabupaten Ponorogojuga mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 berjumlah sebesar Rp. 4.117.151,29dan meningkat menjadi sebesar Rp. 4.609.538,26pada tahun 2013 atau rata-rata tiap tahunnaik sebesar 5,97 %.
E. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO Dalam sejarah pembangunan di Indonesia sebelum era otonomi daerah diberlakukan, prakarsa perencanaan pembangunan pada umumnya dimotori oleh aparat Pemerintah Pusat, yang kemudian berkembang sejalan dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat. Paradigma yang lebih mengutamakan pada pertumbuhan kuantitas pada masa lalu, telah mendorong tumbuhnya pembangunan yang diprakarsasi oleh Pemerintah (top down approach). Keadaan semacam ini membuat pembangunan tidak memiliki fundamental yang kokoh dalam pertumbuhannya, karena besarnya intervensi Pemerintah dalam pembangunan, sahingga banyak proyek-proyek yang menguras dana negara tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Adanya paradigma baru dalam pembangunan dan pergeseran nilai dalam masyarakat disertai disertai perubahan tuntutan masyarakat dalam meminta pelayanan, maka Pemerintah Daerah sudah seharusnya merespon positif seiring dengan era reformasi dan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pembangunan akan lebih bermanfaat dan mengenai
sasaran dimasyarakat, apabila tanpa ada campur tangan Pemerintah secara berlebihan, dikarenakan pembangunan atas dasar kemauan dan kesadaran penuh masyarakat itu sendiri. Dan hasil pembangunan juga akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat, sebagai sarana dan prasarana mengembangkan diri. Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan asset nasional pada sekelompok masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni dan oligopoly, telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya ketimpangan struktur penguasaan asset ekonomi akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial budaya, politik maupun aspek kemasyarakatan lainnya. Pembangunan sebagai pemutar roda ekonomi tentu tidak dapat melepaskan diri dari beberapa kecenderungan yang terjadi, terutama dalam wacana pembangunan ekonomi yang memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah koreksi dalam menetapkan kebujakan pembangunan, yang intinya tidak lainadalah untuk mewujudkan demokrasi dan persaingan yang sehat. Pada era otonomi daerah, pemberdayaan pembangunan telah memperoleh landasan konstitusional yang sangat kuat bahkan memperoleh prioritas utama dalam tatanan system Pemerintahan Pusat. Untuk itu pembangunan menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat yang dilakukan secara serentak, berkesinambungan dan saling melengkapi. Perubahan ini diharapkan dapat lebih memberdayakan pembangunan secara efektif dan akan lebih mampu memandirikan masyarakat dengan minuman intervensi dari pemerintah. Peran Pemerintah akan lebih terfokus pada upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Sehingga Pemerintah akan lebih mengarah sebagaiREGULATOR, FASILITATOR, STABILISATOR DAN DINAMISATOR serta STIMULATOR, bagi pemberdayaan pembangunan melalui masyarakat yang mandiri. F. SEMANGAT PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN Pemberdayaan pembangunan harus dilandasi dengan semangat kerakyatan, kemartabatan, kemandirian, otonomi daerah dan nilai-nilai moral. Kelima semangat ini diharapkan menjadi nilai dan prinsip dalam memberdayakan pembangunan Kabupaten Ponorogo. SEMANGAT KERAKYATAN. Berarti pembangunan harus benar-benar mendorong dan sekaligus menampung aspirasi dan untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kata lain, rakyat banyak menjadi pemilik, pengelola dan pengguna utama hasil-hasil pembangunan. SEMANGAT KEMARTABATAN. Berarti kedaulatan rakyat harus tetap dihormati dan tidak boleh dijadikan objek balas kasihan, namun harus benar-benar ditempatkan sebagai pelaku pembangunan yang unggul dan ditempatkan pada jalur utama. SEMANGAT KEMANDIRIAN. Berarti pembangunan Kabupaten Ponorogo harus bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya internal yang dikelola secara professional sehingga pembangunan Kabupaten Ponorogo tidak lagi tergantung pada kekuatan-kekuatan diluar sumber daya Kabupaten Ponorogo, namun akan dijadikan penunjang pembangunan. SEMANGAT OTONOMI DAERAH. Yang berarti, kebijakan pembangunan harus sedapat mungkin didesentralisasikan ke daerah. Pemerintah Daerah dan kedekatannya dengan permasalahan pelaku pembangunan di wilayahnya diharapkan
mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk pemberdayaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. SEMANGAT NILAI MORAL. Berarti pembangunan Kabupaten Ponorogo, harus mampu menciptakan masyarakat Kabupaten Ponorogo, sebagai pelaku pembangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, memiliki etika dan etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Dengan diberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja serta memperhatikan kepentingan sosial dan kualitas hidup masyarakat dengan mengacu pada hukum dan ketentuan yang berlaku.
BAB III VISI DAN MISI A. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yangdiinginkan oleh instansi Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Ponorogo. Visidimaksudkan adalah visi calon Bupati Ponorogo yang menggambarkan rencana besertaprogram dan proyek-proyek pembangunan yang riel, obyektif, konsisten, berkelanjutan dantuntas yang : 1. Dibutuhkan masyarakat Kabupaten Ponorogo 2. Menguntungkan masyarakat Kabupaten Ponorogo 3. Layak artinya dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo Jadi visi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati PONOROGO adalah gambaran yang menantang tentang masadepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo oleh calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo. Otonomi daerah yang disertai kebangkitan semangat demokratisasi dan transparasi menurun calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo untuk mampu menyeimbangkan peran dan tugasnya yang tidak semata-mata sebagai pelaksana kebijakan daerah dan rutinitas administrasi, tetapiharus juga mampu menampung dan mewujudkan segala tuntutan dan aspirasi yangsenantiasa berkembang dalam masyarakat.Dalam kapasitas dan peranan baru tersebut calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo dituntut untuk dapat merumuskan visinya dengan harapan mampu memelihara keseimbangan dan pengabdiannya, sekaligus mampu menjadi penggerak semangat reformasi dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dari logika pemikiran diatas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo perlu secara terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kualitasnya, baik dari aspek manajerial, organisasi, maupun dari segi layanan pada masyarakat, dengan demikian, dalam merumuskan visi daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo akan selalu berpijak pada : 1. Kondisi obyektif, masyarakat Kabupaten Ponorogo 2. Perkembangan situasi, kondisi dan tantangan di masa-masa mendatang Kabupaten Ponorogo 3. Potensi dasar dan komersial Kabupaten Ponorogo 4. Karakter dasar Kabupaten Ponorogo 5. Tuntutan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang selalu berubah Berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif diatas, ditetapkan visi Calon Bupati Ponorogo yaitu : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ponorogo yang Mandiri, Berkecukupan Pangan, Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan, Beriman dan Bertaqwa, melalui Pemberdayaan dan PemanfaatanPotensi Sumber Daya Manusia secara Bijaksana dan Berkelanjutan. B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo beserta pembantunya (komponen-komponennya) sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo dapat terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Calon Bupati dan Calon Bupati Ponorogo, maka disusunlah misi yang merupakan penjabaran dari visi yang ada, yang terdiri dari :
1. 2. 3. 4. 5.
Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana yang memadai Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Bahan Pangan dan Holtikultura Penyerasian Pertumbuhan Ekonomi yang merata Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang bijaksana dan berkelanjutan 6. Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bijaksana dan berkelanjutan 7. Penyediaan dan Pemberian Pelayanan Publik atas dasar Standard Pelayanan Minimum (SPM) 8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan Komposisi visi dan misi yang ditetapkan tersebut mengandung semangat : 1. Adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja yang mandiri di segala bidang sebagai modal dasar dan andalan masyarakat Kabupaten Ponorogo. 2. Adanya komitmen yang kuat yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan dalam arti kepentingan masyarakat secara keseluruhan ditempatkan pada posisi utama dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku aktif pembangunan. 3. Adanya komitmen yang kuat untuk swasembada pangan sekaligus sebagai bukti keinginan kuat untuk memberantas kemiskinan. 4. Adanya komitmen yang kuat untuk memanfaatkan dan memberdayakan semua potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia secara bijaksana dan berkelanjutan (Sustainable development). 5. Adanya komitmen yang kuat untuk memanfaatkan tata ruang secara bijaksana atas dasar pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan. 6. Adanya komitmen yang kuat untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana minimal wajib (standard prasarana minimum) yang dibutuhkan masyarakat. 7. Adanya komitmen yang kuat untuk member peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat utuk melakukan aktivitas ekonomi melalui kebijakan mendorong dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata serta menyerasikan pembangunan disetiap desa dan kecamatan. 8. Adanya komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan minimal wajib (standard pelayanan minimum) semua layanan yang diperlukan masyarakat secara cepat, adil, murah, mudah dan ramah. 9. Adanya komitmen yang kuat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan yang merupakan tujuan yang dicita-citakan masyarakat Kabupaten Ponorogo. 10. Adanya komitmen yang kuat untuk memiliki Ibukota sendiri, sebagai perwujudan identitas dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo.
BAB IV TANTANGAN, KENDALA DAN PELUANG PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO Adanya paket reformasi yang diwujudkan dengan berbagai kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi, dengan semakin terbukanya pasar, arus informasi dan investasi akan mendorong pembangunan Kabupaten Ponorogo semakin terbuka dari sebelumnya, serta upaya pemulihan ekonomi dari krisis yang berkelanjutan. Implikasi perubahan lingkungan strategik dibidang ekonomi akan semakin memperketat persaingan, hapusnya monopoli dan referensi khusus untuk berbagi komoditi. Berkaitan dengan itu, berbagai masalah baru diperkirakan akan dihadapi dalam pemberdayaan pembangunan dimasa mendatang. Oleh karena itu, perlu dikenali tantangan, kendala serta peluang yang agar dapat dirumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat untuk memacu kemampuan Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki menjadi keunggulan kompetitif. A. TANTANGAN Pada masa lalu, pembangunan Kabupaten Ponorogo telah tumbuh dan berkembang, tetapi laju pertumbuhan dan perkembangannya masih lebih lambat dari pada laju pembangunan Kabupaten lainnya. Sehingga pembangunan masih bisa lebih dipacu, oleh karena itu tantangan yang perlu dihadapidalam pembangunan Kabupaten Ponorogo adalah : a. Mempercepat upaya memperkukuh struktur dunia usaha yang berintikan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja. Melalui upaya penyelamatan, pemulihan, stabilisasi serta pengembangan usahanya yang berbasis sumber daya lokal. b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan prima Pemerintah, dengan adanya perubahan strategik dan kultural, terutama yang menyangkut kondisi perubahan masyarakat, teknologi, sistem sosial, regulasi, tuntutan good governance, institusi regional dan global. c. Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pembuatan kebijakan publik dengan cara melibatkan peran pimpinan informal secara transparan. d. Menyajikan transparasi kebijakan publik menyangkut masalah anggaran dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. e. Meningkatkan kerangka dan fungsi Legislatif (DPRD) dalam mengontrol eksekutif untuk mempertahankan konsistensi teras eksekutif dalam implementasinya sesuai dengan operasi didalam masyarakat. f. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dapat mengembangkan opini yang beragam.
B. KENDALA Pembangunan Kabupaten Ponorogo, masih akan menghadapi kendala-kendala yang nyata baik kendala yang telah terjadi dimasa lalu atauyang akan datang yang dimungkinkan akan muncul kelak kemudian hari. Kendala-kendala tersebut antara lain : a. Konflik vertikal maupun horizontal dan ancaman disintegrasi, apapun keadaan sekarang ini kita semua haruslah justru untuk merapatkan barisan, bekerja keras
b.
c.
d.
e. f.
untuk mewujutkan amanat kesejahteraan masyarakat. Maka sekarang inilah waktunya untuk membuktikan bahwa kita orang daerah mampu mengurus rumah tangga sendiri tanpa harus menunggu petunjuk dari atas atau pusat. Populasi masyarakat yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalahmasalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap praktekpraktek pelayanan publik yang tidak sehat dan atau diikuti denga tindakan korupsi. Semakin berkurangnya rasa tolong menolong, diantara anggota dan kelompok masyarakat dan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelengaraan Pemerintah. Pegawai dengan gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi keluarganya. Apalagi di tambah sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme mendorong pegawai untuk mencari uang penghasilan melaluai cara-cara yang tidak wajar bahkan sering kali merugikan pihak-pihak lain. Terjadinya pergeseran atau penurunan nilai-nilai di masyarakan yang cenderung dan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, untuk mencapai kehendaknya baik secara pribadi, kelompok maupun golongan. Menurunnya kualitas kesejahteraan serta penetrasi budaya asing yang cepat dan kuat dapat menimbulkan degradasi moral dan menurunyan disiplin sosial. Terjadinya instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian, dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat merasa ketakutan dan tidak menghiraukan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah.
C. PELUANG Sedangkan peluang-peluang yang terbuka lebar adalah sebagai berikut : a. Berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah dan Undang-undang nomor 25 / 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan pembangunan. Pemerintah Daerah dengan kedekatannya dengan permasalahan pelaku ekonomi diwilayahnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan pembangunan. b. Adanya pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi dan semakin terbukanya perekonomian dunia, serta semakin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) dan APEC juga akan menciptakan peluang baru bagi pembangunan Kabupaten Ponorogo sehingga akan meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manifaktur, kerajinan, agroindustri, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru. c. Potensi sumber daya manusia masyarakat Ponorogo yang enerjik dan mau berkembang dan ditunjang sumber daya alam yang sangat luas untuk dioptimalkan. d. Semakin berkembangnya teknologi, yang akan membantu Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada publik serta semakin baiknya sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi pada masyarakat. e. Posisi geografis sebagai kawasan terbuka dan potensi hutan belum secara optimal.
f.
Posisi strategis Kabupaten Ponorogo dapatmendorong kemajuan kawasan hinterland jika status kota diimbangi dengan sarana dan prasarana perkotaanyang memadai. g. Semangat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam proses legitimasi kebijakan daerah.
BAB V TUJUAN, SASARAN DAN PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO A. TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO Dengan memperhatikan tantangan, kendala dan peluang tersebut diatas, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan masa lalu. Maka pemberdayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan tingkat efektivitas serta efisiensi yang lebih dari pada sebelumnya. Pembangunan Kabupaten Ponorogo merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dimana periode 2015 – 2020 mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam gerak pembangunan b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha c. Meningkatkan akses sumber daya produktif, sarana dan prasarana secara optimal d. Meningkatkan citra KabupatenPonorogo, sebagai daerah industri , perdagangan dan budaya untuk menarik investor luar masuk ke Kabupaten Ponorogo e. Berkembangnya sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan yang berbasis pada sumber dayaalam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan B. SASARAN PEMBANGUNAN Upaya pembangunan perlu dilakukan secara serentak disegala bidang, baik yang terkait dengan sisi penawaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun sisi permintaan yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga ketimpangan dan kesenjangan kepentingan akan bisa dieliminir sekecil mungkin, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga hasil pembanguna tersebut betul-betul dapat mencakupsegala kepentingan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ponorogo. Indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat diukur dengan : 1. Peningkatan pangsa dan akses ekonomi dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, peningkatan mutu serta kualifikasi tenaga kerja secara profesional 3. Peningkatan produktifitas ditandai dengan naiknya income perkapita masyarakat Ponorogo 4. Peningkatan daya saing, peningkatan perdagangan lintas daerah, peningkatan nilai dan memenuhi kualifikasi dan standar mutu layanan Internasional 5. Berkembang dan berkesinambungan pembangunan yang dapat diukur dengan peningkatan jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Ponorogo 6. Berkembangnya teknologi dan informasi yang cepat dan terbuka dengan dibentengi ketahanan iman dan taqwa yang semakin kokoh dan kepedulian para ulama
membimbing masyarakat dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia yang qualifide. Secara kuantitatif. Sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo yang akan dicapai periode tahun 2015 – 2020 dapat dinyatakan sebagai berikut : a. Meningkatnya kontribusi dari masyarakat dalam penyumbangan Pendapatan Asli Daerah b. Meningkatnya produktivitas, pangsa dan akses pasar ekonomi masyarakat dalam perdagangan dalam / luar negeri c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja d. Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Ponorogo e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diukur dengan pendapatan income perkapita f. Meningkatnya jumlah koperasi, Usaha Kecil dan Menengah g. Meningkatnya lulusan pendidikan dasar 9 tahun, diukur dari usia penduduk wajib belajar h. Menurunnya kasus kriminal i. Menurunnya angka kematian bayi dan anak j. Menurunyan angka kelahiran k. Menurunnya kasus dilingkungan pegawai negeri l. Meningkatnya pendapatan asli daerah C. SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO SECARA SEKTORAL a. Disektor pertanian, Pembangunan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan pedesaan dalam rangka mempercepat proses industrialisasi pedesaan melalui penumbuhan sentra-sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan berskala ekonomi yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi dan berwawasan budaya industri. b. Disektor perdagangan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemantapan sistem perdagangan yang makin efisien, efektif, transparan dan modern. Kemudian usaha kecil dan menengah serta koperasi diberi peran seluas-luasnya dan yang menjadi pelaku utama dalam penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya. Untuk itu koperasi, usaha kecil dan menengah didorong dan dibantu melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. c. Disektor pariwisata, pembangunan pariwisata diarahkan pada upaya turut mewujudkan sektor pariwista nasional yang kuat dengan daya saing yang tinggi dapat diandalkan sebagai penghasil devisa, mengingat Kabupaten Ponorogo adalah kota transit jalur tengah pulau jawa. Sehingga pengenalan budaya dan obyek wisata yang belum digali masih banyak untuk dioptimalkan. d. Disektor kehutanan dan perkebunan, pembangunan dalam bidang kehutanan dan perkebunan terus ditingkatkan terutama melalui kemitraan usaha yang sepadan e. Disektor peternakan dan perikanan 1. Peternakan Mengembangkan usaha ternak rakyat sekala kecil yang mempunyai prospek kemandirian keluarga sehingga . Jenis ternak rakyat yang dikembangkan secara intensif adalah sapi, kambing dan unggas yang mempunyai peluang bagi pengembangan keterkaitan proses. 2. Perikanan Meningkatkan produksi protein ikan melalui pengembangan budidaya usaha perikanan.
f.
Perluasan budidaya perikanan diarahkan dilingkungan pedesaan yang potesial air sebagai suatu usaha ekonomi keluarga Pendayagunaan waduk-waduk dikembangkan untuk usaha perikanan disekitarnya didukung suatu koperasi. Sektor pertambangan dan energi 1. Pertambangan Pengambilan dan pemanfaatan galian C berdasar prinsip hemat dan proporsional dan mewajibkan reklamasi dokasi bekas penambangan. Pengolahan dan pengusahaan galian C dikembangkan pada pengelolaan mata pencaharian yang tangguh dan pengembangan industri batu merah, genting, didukung pembetukan sentra-sentra produksi. Pengawasan dan pengendalian operasional penambangan disertai pemberdayaan masyarakat penambang tentang pengetahuan geologi agar dapat mengantisipasi bencana dan kerusakan SDA yang berkelanjutan. Penelitian dan pengajian penelitian secara mendalam dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menggali potensi bagi peningkatan penerimaan daerah dan kesejahteraan rakyat. 2. Energi Mendorong kreatifitas inofatif masyarakat terhadap pendayagunaan teknologi untuk menghasilkan energi lokal / alternatif. Memasyarakatkan pemanfaatan energi lokal / alternatif yang berasal dari tenaga surya, tenanga angin dan tenaga air.
g. Disektor tenaga kerja 1. Peningkatan kemampuan SDM agar memiliki keterampilan spesifik yang selaras dengan kebutuhan bursa tenaga lokal, regional dan internasional 2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk melaksanakan pelatihan dan transfer teknolgi serta kerja sama dalam penyaluran tenaga kerja. 3. Penciptaan lapangan kerja dan pengedalian pengangguran melalui upaya : Perluasan usaha ekonomi produktif dipedesaan utamanya didesa rawan, tertinggal dan kawasan kantong kemiskinan. Penyelamatan dan perlindungan usaha kecil formal dan informal serta penyaluran kredit lunak. Pengiriman TKI dengan sasaran regional, dalam negeri dan luar negeri disertai pemberdayaan spesifikasi bahasa dan budaya. Pengembangan pola padat karya pada berbagai kebijaksanaan pembangunan. 4. Peningkatan kesejahteraan pekerja 5. Mendorong pelaksanaan kesejahteraan pekerja dengan berbagai pendekatan seperti jaminan asuransi, penyesuaian upah minimum regional, hak berserikat dan melaksanakan fungsi sosialnya. h. Disektor pendidikan 1. Sistem pendidikan nasional melalui jalur dalam sekolah maupun luar sekolah dilaksanakan selaras dengan perkembangan IPTEK serta terpadu dengan peningkatan pendidikan agama dan budi pekerti yang luhur. 2. Pembanguanan watak dan kepribadian bangsa yang luhur, dinamis, partisipasi dilaksanakan terpadu dalam sistem pendidikan yang berazas desentralisasi. 3. Pembangunan pendidikan di prioritaskan pada peningkatan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat ( nono formal ) yang selaras dengan perkembangan IPTEK sebagai bekal bekerja dan berusaha.
Mendorong peranan lembaga swasta dalam pengelolaan pendidikan non formal sesuai kebutuhan lapangan kerja. Meningkatkan perluasan pendidikan masyarakat di pedesaan dengan mengembangkan pola kelompok belajar. 4. Pendidikan dalam sekolah ( Formal ) diprioritaskan pada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, serta peningkatan “mutu” pendidik disemua jenjang dan jenis pendidik disemua jenjang dan jenis pendidikan. Memberikan perhatian secara khusus pada pendidikan kejuruan, baik perluasan daya tampung pada sekolah yang ada maupun pendirian baru. Peningkatan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien didukung tenaga pengelola dan pendidikan yang profesional. Mendorong peranan lembaga pendidikan swasta disemua jenjang pendidikan, melalui forum komunikasi antas sekolah Negeri dan Swasta. 5. Pemberian bantuan operasional pendidikan dilakukan secara selektif pada anak usia sekolah yang terlambat dan atau dari keluarga miskin. 6. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam “ Gerakan “ mencerdaskan bangsa, baik dari segi pembiayaan maupun sumbangan pikiran. i.
Disektor Pemukiman dan pengembangan wilayah 1. Di Perkotaan Pembangnan dan perluasan penyediaan perumahan mengutamakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). Adapun penyediaan rumah bagi keluarga menengah keatas disesuaikan secara proporsional. Pembangunan perumahan dilakukan diatas lahan siap pakai dengan mencegah penggunaan lahan produktif. Pembangunan dan perluasan pemukiman baru disertai perencanaan tata ruang lingkungan, ketersediaan fasilitas sosial untuk mewujudkan suasana hunian yang layak, sehat, aman, nyaman dan menumbuhkan suasana kerukunan lingkungan. Perbaikan dan pemugaran perumahan diprioritaskan dilingkungan yang kumuh dan masyarakat ekonomi lemah. Mendorong partisipasi swasta untuk melayani kebutuhan perumahan baik dalam bentuk kredit pemilikan maupun perbaikan rumah. 2. Di Pedesaan Pembinaan perumahan masyarakat pedesaan yang diarahkan pada rumah sehat tipe A, B, C. Pemugaran perumahan bagi keluarga miskin dilakukan secara selektif dengan mengembangkan pola gotong royong. Pembinaan intensif diutamakan di desa tertinggal dan kawasan kantong kemiskinan. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat utamanya kesadaran terhadap fungsi sanitasi. Drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga.
j.
Disektor perhubungan 1. Peningkatan struktur dan pola pengembangan jaringan jalan dengan memperhatikan aspek mobilitas perekonomian sebagai inti pembangkit arus lalu lintas. 2. Peningkatan sistem hubungan antar pusat pasar - pusat produksi - pusat pertumbuhan – pusat pemukiman.
3. Peningkatan sistem transportasi yang mendorong budidaya tertib lalu lintas, terhindar dari kemacetan dan gangguan
k. Disektor Kesehatan 1. Meningkatkan upaya promotif dan untuk meningkatkan drajat kesehatan seluruh anggota keluarga. Pembentukan lingkungan dan perilaku hidup sehat di intensipkan sebagai “gerakan” disetiap lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan usaha atau tempat kerja. Pengembangan pola kemandirian masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi institusi dilingkungan pedesaan serta mengintensipkan pelayanan JPKM. 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung profesionalitas tenaga kesehatan yag menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi, peningkatan sarana dan prasarana sesuai kemajuan IPTEK. 3. Perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin rawan sosial, ibu dan anak, usia lanjut dan masalah peningkatan gizi keluarga. l.
Disektor Pembangunan Desa Meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan didukung kemampuan lingkungan untuk menjadi pelaku inti dan penggerak pembangunan. 1. Transpormasi SDM Pemberdayaan SDM (petani) agar memiliki daya kreatifitas dan inovatif sehingga dapat mengelola sumber daya dan lingkungan secara optimal. Transfer teknologi yang mencakup penguasaan pengetahuan dasar, cara-cara produksi dan manajemen. Penguasaan aspek kesehatan dan imtaq sebagai inti ketahanan. 2. Transformasi kultural Perubahan perilaku proses produksi dari tradisional menuju modernisasi yang dinamis. Pendayagunaan teknologi diarahkan pada keterkaitan proses yang berdampak pada penciptaan usaha baru dan pengembangan produksi. Agribisnis, menekankan pada produktivitas dan keragaman produksi untuk pemenuhan penyediaan pangan dan bahan baku industri. Perubahan kultur berpijak pada prinsip pertanian primer yang tangguh berdaya industri. Agroindustri, menekankan pertumbuhan industri rumah tangga yang ditopang potensi bahan baku lokal. Perubahan kultur berpijak pada prinsip efisien dan keunggulan kualitas. Perdagangan, berkembangnya usaha-usaha skala kecil yang ditopang dengan penguatan jaringan pasar dan promosi. Perubahan kultur berpijak pada prinsip ekonomi dan ketahanan mental usaha. 3. Transformasi struktural Melengkapi prasarana dan sarana, ekonomi dan sosial yang mendorong peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan pemasaran. Prasarana sosial diutamakan untuk ketahanan sistem sosial di pedesaan, termasuk kesehatan, pendidikan, agama dan keamanan. Prasarana ekonomi diutamakan untuk ketahanan ekonomi keluarga dan penguatan perekonomian desa. 4. Transformasi Institusional Pengembangan kelembagaan sebagai wahana pemantapan fungsi otonomi desa, partisipasidan kemandirian masyarakat.
Pemberdayaan perangkat desa agar mampu melaksanakan tugas Pemerintahan desa dan mampu merespon aspirasi rakyat secara optimal Mendorong terciptakan iklim kemitraan yang harmonis antar perangkat dengan Badan Perwakilan Desa Membina dan mengembangkan fungsi kelembagaan sosial ekonomi. - Penyelenggaraan lembaga keuangan desa dan lumbung desa untuk mengantisipasi krisis yang berkepanjangan. - Meningkatkan fungsi kelompok-kelompok swadaya masyarakat - Mengembangkan budaya gotong royong sebagai modal dasar untuk mempercepat proses kemajuan desa disegala bidang. Penggerakan partisipasi sesuai kemampuan masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran, pendanaan, pengerahan tenaga dilakukan secara berencana berdasarkan pemufakatan dan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
m. Disektor Transmigrasi Guna meningkatkan pelaksanaan transmigrasi, selain melaksanakan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat potensial transmigran, koordinasi dengan Pemerintah propinsi dan Pemerintah pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) serta rintisan kerja sama dengan daerah penempatan di Luar Jawa. n. Disektor Keuangan Penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan prinsip ekomomi, mengutamakan aspek penghematan dan menimbulkan peningkatan penerimaan daerah dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, ekonomis. 1. Struktur APBD mencerminkan kinerja akuntabel jangka pendek disertai pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah sebagai data terbuka yang dapat diketahui masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Memperbesar kemampuan peningkatan PAD Optimalisasi sistim perpajakan dan retribusi Daerah didukung penyederhanaan proses, pengawasan dan pengendalian kebocoran. Peningkatan sumber yang berasal dari penerimaan dinas dan usaha daerah yang disertai kinerja yang mengutamakan kualitas pelayanan dan efisiensi. Penelitian dan pemberdayaan sumber-sumber ekonomi untuk menggali potensi penerimaan daerah, utamanya dari sektor-sektor yang dilimpahkan pada kewenangan ekonomi. 3. Efektivitas pengeluaran berdasarkan skala prioritas diutamakan pada program yang mempengaruhi karakteristik pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menimbulkan penerimaan daerah. 4. Pinjaman daerah dilakukan atas persetujuan DPRD dengan memperhatikan kapasitas kemampuan daerah dalam tanggung jawab pengembaliannya serta fleksibilitas anggaran selanjutnya. o. Disektor Investasi Meningkatkan investasi utamanya bagi pembangunan infra struktur sosial ekonomi untuk memperbesar kapasitas potensi daerah. 1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan peran investor lokal maupun luar daerah. Tersedianya pusat informasi terpadu untuk memudahkan kebutuhan informasi para pengusaha Penyederhanaan prosedur dan perlindungan hukum
2. Memperbesar kemampuan melaksanakan investasi dengan memperbesar surplus anggaran, pinjaman daerah atau kemitraan dengan swasta.
p. Disektor Hukum dan Peraturan 1. Menegakkan supremasi hukum dengan membangun integritas moral aparat penegak hukum, sehingga tercipta kepastian hukum untuk mencegah manipulasi hukum terhadap kepentingan ekonomi dan politik. Pemberdayaan hukum yang didukung peranan hukum daerah diberbagai aspek kehidupan Pembinaan kesadaran hukum yang didukung peneladaan normatif aparatur dan tokoh masyarakat Peningkatan fungsi kontrol disertai perlindungan hukum dengan menghargai HAM Peningkatan pelayanan dan bantuan konsultasi hukum 2. Mengendalikan proses penyelenggaraan Pemerintahan agar terhindar dari KKN, berdasarkan : Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan Pemerintahan di daerah Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas propesionalisme Asas akuntabilitas 3. Peneladaan normatif para aparatur disertai pelaksanaan pengawasan serta penegakkan disiplin sebagai budaya dan etos kerja dilingkungan kerjanya. Dalam melaksanakan tugas senantiasa dilandasi hukum Pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan menghindari keberpihakan q. Disektor Keamanan Mewujudkan ketahanan daerah yang bertumpu pada kekuatan rakyat dan didukung komponen Polri / TNI. Penyelenggaraan sistem keamanan rakyat semesta dengan satuan linmas sebagai inti penanggulangan awal gangguan / ancaman / bahaya / bencana disetiap jenjang wilayah dan lingkungan. Satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri berfungsi optimal didukung kepeloporan aparatur dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan disiplin nasional.
r. Disektor Sosial dan Budaya 1. Mengembangkan perilaku sikap kritis untuk mencapai nilai budaya yang kondusif dan serasi dengan tantangan masa depan. Mendorong kebebasan berkreasi dalam kesenian dengan tetap mengacu pada etika, estetia, moral dan agama Memberi perlindungan dan penghargaan kekaryaan pada pelaku seni budaya yang berprestasi dalam usahanya
2. Pemeliharaan dan pelestarian tradisi , peninggalan sejarah dan purbakala sebagai potensi pengembangan obyek wisata dalam rangka memasyarakatkan nilai-nilai luhur dan memperkuat ketahanan moralitas. s. Disektor Keagamaan Tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Pembinaan kehidupan agama dilingkungan pendidikan maupun di lingkungan sosial dan di lingkungan usaha. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana agama, pranata agama dan fungsi institusi agama Penerapan sistem pendidikan agama di semua jenjang pendidikan formal serta peningkatan kwalitas kemampuan siar agama Meningkatkan pengetahuan agama bagi para pemeluknya Pengembangan pendidikan pondok pesantren dengan memperhatikan keselarasan perkembangan IPTEK 2. Mengembangkan dan meningkatkan pengalaman agama sehingga terbentuk integritas moral berbasis Imtaq. Sikap peneladaan normatif para tokoh dan pimpinan masyarakat, aparatur Pemerintah Menciptakan suasana keterukuran hidup beragama yang saling menghormati Meningkatkan komunitas antar tokoh ulama dengan pelaku penyelenggara Pemerintahan, untuk mengakomodasikan aspirasi rakyat yang menjadi pertimbangan dalam enciptakan kebijakan daerah. D. PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN Perspektif pembangunan Kabupaten Ponorogo, dalam kerangka jiwa Undangundang Nomor 23 tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengacu pada : a. Mekanisme pasar yang berkeadilan, bagu usaha kecil, menengah dan koperasi b. Prinsip persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan struktur pasar yang distorsif c. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentinga sosial dan kualitas hidup d. Berbasis pada sumber daya alam dan suber daya manusia yang produktif e. Memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja f. Perlindungan hak-hak konsumen g. Perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat h. Berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompatitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai daerah industri dan agraris i. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan j. Prinsip transparasi, efisiensi, efektif, disiplin dan berkeadilan k. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
BAB VI ARAH, STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, pembangunan Kabupaten Ponorogo mengarah kepada tiga kebijakan pokok yaitu : 1. Arah kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan Pengembangan sistem ekonomi kerakatan yang bertumpu pada makanisme pasar yang berkeadilan, dilakukan melalui : a. Upaya pemulihan ekonomi dari krisis yang berkepanjangan dengan mengembangkan mekanisme pasar yang sehat b. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa c. Memberdayakan rakyat melalui demokratisasi yang berkelanjutan d. Mengoptimalkan peran pemerintahdalam menumbuhkan persaingan pasar yang sehat dan mengoreksi ketidak sempurnaan pasar 2. Arah kebijakan pengembangan Investasi Dalam kaitannya dengan strategi kebijakan investasi yang diarahkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di Kabupaten Ponorogo, dengan menerapkan kebijkan makro yang mampu memberikan stabilitas usaha, keamanan dan ekonomi secara berkesinambungan, menyederhanakan perijinan dan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat. 3. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya alam Arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya alam, harus diupayakanpada pemberdayaan masyarakat, sebagai motor penggerak roda perekonomian daerah melalui : 1. Penyederhanaan perijinan, layanan publik dan insentif 2. Pemberdayaan DPRD, LSM dan asosiasi intelektual untuk melaksanakan advokasi dan legislasi bagi masyarakat B. STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO Untuk menjembatani arah kebijakan dengan program-program yang akan dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam bentuk strategi kebijakan sebagai berikut : a. Pengembangan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari struktur pasar yang distorsif b. Mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan peraturan daerah c. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan produk unggulan, terutama yang berbasis pertanian dan kehutanan
d. Mengelola kebijakan makro dan mikro secara terkoordinasi dan sinergis e. Mengembangkan kebijakan keuangan dengan memperhatikan prinsip transparasi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektifitas untuk menambah pendapatan asli daerah sehingga kan tercipta APBD yang sehat f. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya anusia dan sumber daya alam yang telah tersedia g. Mengembangkan lembaga keuangan alternatif yang sehat, dan dimintai masyarakat h. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang produktif i. Mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetisi, kemandirian, perlindungan hukum dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja j. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan k. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air irigasi dan air bersih l. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan pengenalan dan penguasaan teknologi C. ANALISIS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN a. Sosialisasi tentang hukum di masyarakat secara terpadu b. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah c. Standarisasi pelayanan minimal d. Penyusunan APBD berbasis kinerja e. Memaksimalkan PAD tanpa membebani masyarakat f. Perlunya peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparat Pemerintah g. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan berat dan peralatan masih kurang h. Peningkatan fungsi dan kesejahteraan kelembagaan desa i. Optimalisasi mekanisme perencanaan pembangunan secara partisipastif j. Tersedianya database potensi daerah yang siap diakses investor k. Pembebasan biaya pembuatan akte kelahiran karena tidak sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2002 tentang hak-hak anak l. Privatisasi BIMD dan Perusda m. Memperpendek jalur birokrasi dalam hal pelayanan n. Pelimpahan wewenang ke desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa o. Penyempurnaan program dan peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Ponorogo.
BAB VII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Koordinasi dan pengendalian merupakan kunci keberhasilan program pembangunan, yang dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan antara instansi Pemerintah . swasta dan lembaga masyarakat. Adanya mekanisme dan tatanan koordinasi diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan, keselarasan, integrasi dan saling melengkapi sehingga tercipta program pemberdayaan pembangunan yang komprehensif, efisien dan efektif. A. STRUKTUR KOORDINASI Struktur koordinasi pemberdayaan pembangunan mencakup seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dengan Bupati Pemerintah Kabupaten sebagai koordinasi program pemberdayaan pembangunan. Adapun lembaga yang terkait dengan struktur koordinasi pemberdayaan pembangunan antara lain : a. Peran Usaha Kecil dan Menengah, akan menjadi pelaku utama dari upaya pembangunan ekonomi, untuk itu diharapkan usaha kecil dan menengah mampu berpartisipasi dan bahkan berprakarsa aktif dalam program-program pembangunan b. Peran lembaga Legislatif ( DPRD ), DPRD sebagai wadah tunggal untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa inspirasi rakyat yang memiliki peran yang sangat besar dalam fungsi pengendalian dan pengawasanterhadap proses pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif. c. Peran lembaga swadaya masyarakat, peran LSM dalam pembangunan adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta merumuskan dan menyampaikan program pembangunan tersebut kepada Pemerintah dan lembaga relevan. d. Peran organisasi profesi dan lembaga masyarakat lainnya, peran organisasi profesional dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalm pemberdayaan pembangunan, adalah sebagai advokasi untuk mendukung penumbukan iklim yang konduksif. e. Peran perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, peran perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian adalah mengembangkan teknologi tepat guna, paket teknologi untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi dan mengembangkan penelitian yang beraitan dengan pengembangan pembangunan. B. STRUKTUR PENGENDALIAN Prosedur pengendalian pembangunan akan lebih ditekankan pada sifat preventif dari pada perspektifnya, yaitu dengan menciptakan sistem pengendalian intern (internal control) yang sesuai dengan keadaan dan didukung dengan penciptaan praktek-praktek yang sehat, dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis prosedur yaitu sebagai berikut : a. Prosedur perencanaan program pembangunan Tata perencanaan program pembangunan, harus melibatkan semua unsur mulai unsur terkecil ditingkat pedesaan, kecamatan sampai pihak-pihak yang terkait (kompeten) ditingkat Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian segala lapisan masyarakat merasa dilibatkan untuk ikut berpartisipasi, maka akan terjadi saling kontrol yang sehat.
b. Prosedur pelaksanaan program pembangunan Tat pelaksanaan pemberdayaan pembangunan dilaksanakan oleh dinas teknis, instansi Pemerintah lainnya dan lembaga non Pemerintah yang berkompeten secara bertanggung jawab dengan memenuhi sasaran tepat waktu,tepat sasaran, tepat hitung dan tepat guna. c. Prosedur pemantauan dan evaluasi pembangunan Tata pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pembangunan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengadakan hal tersebut. Hasil pemantauan dan evaluasi dan evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dan sampai taraf penyelesaian masalah yang timbul, dan akan dipertanggungjawabankan oleh Bupati dalam laporan pertanggungjawaban Bupati didepan rapat anggota DPRD. d. Prosedur perumusan kebijakan pembangunan Tata perumusan kebijakan pembangunan, dilakukan dari hasil pembangunan perlu diadakan tindaklanjut, pengembangan dan perawatan demi pemanfaatan pembangunan tersebut, maka dinas teknis, lembaga masyarakat dan lembaga non Pemerintah yang terkait memberikan usulan konsep kebijakan pembangunan dan disampaikan kepada Pemerintah daerah sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan.
BAB VIII PENUTUP Paparan yang tersaji tersebut diatas adalah buah pikiran kami yang selama ini telah mendengar dan ikut merasakan sebagai anggota masyarakat Kabupaten Ponorogo yang alami mulai dari masa kanak-kanak sampai sekarang dan mencari nafkah juga di Kabupaten Ponorogo tercinta ini. Dengan mengacu dari pengalaman, pengetahuan dan teori yang seimbang dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Ponorogo paparan ini kami sampaikan untuk kebersamaan dalam “Manunggaling Cipto, Roso, Karso Agawe Rahayuning Bumi Reyog Jilid II“ Untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, syarat pertama adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedua harus mendapat dukungan rakyat dan ketiga sanggup menjadi pamong masyarakat Kabupaten Ponorogo. Maka tututan utama yang akan kami terapkan dalam melaksanakan amanat tersebut adalah menjadi pemimpin yang sensitif, responsive dan accountable serta transparan kepada bawahan maupun masyarakat. Meningkatkan kooordinasi dan mampu bernegoisasi untuk menyatukan pendapat dengan musyawarah mufakat, menjauhkan perbedaan-perbedaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bermuara akhir pada pada kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Besar harapan kami informasi-informasi, yang merupakan inti dari visi dan misi untuk urun rembuk membangun Kabupaten Ponorogo ini, tidak akan menyesatkatkan bagi yang berkepentingan, bahkan akan memberikan penjelasan yang sangat jelas. Sehingga apabila masih ada kelemahan dan kekurangannya akan lebuh mudah untuk diperbaiki, ditambah dan mungkin dirubah, dalam bentuk kritik dan saran perbaikan. Seputih kapas sebening embun pagi dengan memohon ridho Allah SWT. Mari kita putihkan dan beningkan hati serta pikiran kita, agar Kabupaten Ponorogo yang kita citai ini mendapatkan sosok Bupati dan Wakil Bupti yang ideal, yang mampu membawa arah pembangunan disegala bidang dan benar-benar bermanfaat, berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, memberikan peningkatan pembangunan, agar kemajuan tersebut dapat memacu berkembangnya ekonomi masyarakat, sehingga kelak dikemudian hari dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan daerah.
Motto : Janganlah berjanji kalau yakin tidak sanggup menepati Kemajuan hanya dapat dicapai dengan jalan yakni kerja keras Apapun yang kita jalankan tuhanlah yang menentukan
