DLHKP KABUPATEN GARUT

RENCANA STRATEGIS DLHKP KABUPATEN GARUT

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014 – 2019 Versi 1 September 2009

DLHKP KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 – 2019 Versi 1 September 2009

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN GARUT DINAS LINGKUNGAN DAN Jl. PramukaHIDUP,KEBERSIHAN No. 28 Garut PERTAMANAN DLHKP KABUPATEN GARUT

Versi 1 September 2009

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN GARUT Jl. Pramuka No. 28 Garut

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

3

1.3. Maksud dan Tujuan

5

1.4. Sistematika Penulisan

6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHKP TAHUN LALU

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHKP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHKP

BAB III

BAB IV

:

:

.

8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLHKP

43

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHKP

44

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Masyarakat

45

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan

45

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

46

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

46

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DLHKP

47

3.2. Program dan Kegiatan

48

PENUTUP Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

67

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Rencana Kerja DLHKP Kabupaten Garut merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun Anggaran sebagai penjelasan dari Rencana Stategis Dinas Lingkunga Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut. Diharapkan RENJA ini dapat mendorong instansi pemerintah khususnya DLHKP untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) dan mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efesien, efektif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut. Selain itu kami menerima kritik, pendapat, saran dan masukan untuk penyempurnaan RENJA ini. Akhirul kalam semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik serta Hidayah-Nya kepada kita sekalian Amin ya Robal Alamin . Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Garut ,

2014

KEPALA, DLHKP KABUPATEN GARUT

Drs. H.Aji Sukarmaji, M.Si NIP. 196603151986091001

Pemerintah Kabupaten Garut

Bab 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut (DLHKP) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi

eksisting

Dinas

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan

dan

1

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Tahun 2015


Pertamanan Kabupaten Garut, evaluasi pelaksanaan Renja DLHKP tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DLHKP.

Renja merupakan dasar pedoman untuk penyusunan rancangan anggaran DLHKP, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan

harus

benar-benar

terukur

dan

dapat

dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Visi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan memformulasikan visinya sebagai berikut:“ Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Guna

Menunjang

Pembangunan

yang

Berkelanjutan

serta

Berwawasan Lingkungan”.

Agar dapat mewujudkan visi tersebut dan dapat mendorong seluruh potensi Sub unit kerja maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai.Selain sebagai penjabaran visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun rumusan misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

2.

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

3.

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

serta

pelayanan

dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4.

Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dari sektor pertamanan dan pemakaman.

2



1.2.

Landasan Hukum

Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut tahun anggaran 2015 disusun dengan berpedoman kepada: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 3



Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32

Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang–Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 4



Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kebupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 s/d 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Maksud rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksana kegiatan.

1.3.2. Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut (DLHKP) adalah sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan umum 5



anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut (DLHKP) Tahun 2015, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHKP TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHKP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHKP. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLHKP 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHKP 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III

:

Tujuan Sasaran dan Program Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja DLHKP 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

:

PENUTUP 6



Bab

4 PENUTUP Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015 merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014 – 2019, dan menjadi acuan bagii Dinas maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk melaksanakan efektifitas pelayanan program perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang dilaksanakan

hendaknya

menggunakan

prinsip-prinsip

efisien,

epektif,

tranparan,akuntabel dan partisipasif dalam melaksanakan kegiatannya.

Akhir kata semoga Alalh SWT meridhoi dan memberikan kekuatan pada kita untuk dapat melaksanakan Rencana Kerja ini. Amin

67


DLHKP KABUPATEN GARUT

Recommend Documents