LEGITIMASI RAHASIA PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.03/2015 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Starta I Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Oleh: DIKI AGUNG PRANNOTO NIM : C.100.150.266
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017
i
HALAMAN PERSETUJUAN
LEGITIMASI RAHASIA PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.25/POJK.O3/201
5
TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAII ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI NIITRA
PIJBLIKAST ILMTATI
Yang ditulis oleh:
DIKI AGUNG PRANNOTO c.I00.150.266
Telah
Dosen Pembirnbr ng
(Wardah Yuspin,,lS.H.. 1VI.Kn., Ph.D.)
HALAMAN PENGESAHAN
LEGITIMASI RAHASIA PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25IPOJK.O3/20I5 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPA.IAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA Yang ditulis oleh:
DIKI AGUNG PRANNOTO c.100.150.266
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada tanggal 8 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji Ketua
: Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.
Sekretaris
: Dr.
Kelik Wardiono. S.H., M.H.
...'..........,.......)
("" " "" "" ---fz9t'*
/\
Anggota
: Inayah, S.H.,
'-,."
" ""
fr("/
(...................
M.H.
tr.=1-..... Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum itas Muhanrmadiyah Surakarta
0lr1
.
Khudzaif'ah Dimyati, S.H., M.Hum.) ii
')
..
..
t
PERNYATAAN
Dengan
ini
saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi
ini
tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelaf kesa{anaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pemyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungiawabkan sepenuhnya.
Surakarta,0T Juni 2017
Penulis
DIKI AGUNG PRANNOTO NrM C.100.1s0.266
t
LEGITIMASI RAHASIA PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.03/2015 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA
ABSTRAK Indonesia akan melaksanakan AEOI atau petukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan pada tahun 2018. Sebagai bentuk sinkronisasi hukum, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015. Kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan OJK tersebut yaitu harus dibukanya rahasia bank dalam rangka untuk melaksanakan AEOI. Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Legitimasi rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 adalah tetap legitimate dan masih relevan untuk diberlakukan dengan ada pengaturan lebih lanjut. Mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk pelaksanaan AEOI, yaitu dengan adanya Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB). Upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kata Kunci: Legitimasi, Rahasia Perbankan, Peraturan OJK ABSTRACT Indonesia will implement AEOI or automatic exchange of tax information in 2018. As a legal synchronization, Indonesian Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation Number 25/POJK.03/2015. The problem encountered in implementation of this OJK Regulation is disclosure of banking secrecy in order to implement AEOI. This research method is based on qualitative research conducted through the empirical juridical approach. The legitimacy of banking secrecy after issued of OJK Regulation No.25/POJK.03/2015 is still legitimate and relevant to be applied with further regulation. The mechanism of disclosure banking secrecy is by application of Banking Secrecy Proposal (AKASIA) And Banking Secrecy Open Application (AKRAB). OJK's efforts in providing legal protection against banking secrecy in principle still refers to the prevailing regulations to the limits is prescribed by law, as in this case OJK shall not act outside the authority granted by the Act. Keywords: Legitimacy, Banking Secrecy, OJK Regulation. 1
1. PENDAHULUAN Pada tahun 2017 dan 2018 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) akan memasuki era AEOI (Automatic Exchange of Information) atau perjanjian pertukaran data dan informasi perbankan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Kerjasama internasional di bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu inisiatif global yang tidak terlepas dari rangkaian upaya mengatasi krisis keuangan dunia. Perannya menjadi sangat penting, terutama dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak yang menjadi penyebab utama tergerusnya basis perpajakan di yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak relatif tinggi, serta perpindahan laba usaha ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak rendah. Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Competent Authority dari Australia, Kanada, Chili, Kosta Rika, dan Selandia Baru telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat OECD di Paris, Perancis pada tanggal 3 Juni 2015. MCAA adalah instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan AEOI.1 Penandatanganan MCAA tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan akses data pihak ketiga, khususnya data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Kementerian Keuangan RI mendukung keterbukaan informasi perbankan dalam kerangka pertukaran informasi perpajakan. Dengan diterapkannya pertukaran informasi keuangan nasabah secara otomatis, maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat dengan mudah mengidentifikasi penduduk Indonesia yang selama ini menyembunyikan harta atau aset finansialnya di luar negeri untuk tujuan menghindari dan menggelapkan pajak.2
1
Lihat Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement, Siaran Pers Nomor: 53/KLI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 2 Ibid.
2
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information). PMK ini kemudian diubah dengan PMK No. 125/PMK.010/2015.3 Dalam upaya untuk sinkronisasi terhadap PMK tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan
kepada
Negara
Mitra
atau
Yurisdiksi
Mitra.
Dengan
dikeluarkannya Peraturan OJK tersebut tentunya akan membawa dampak secara hukum terhadap rahasia perbankan yang konon sifatnya sangat rahasia. Penerobosan
terhadap
rahasia
bank
untuk
kepentingan
perpajakan
menimbulkan opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Di salah satu sisi pembukaan rahasia bank tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penghindaran dan pengelakan pajak, namun di sisi lain OJK harus tetap melindungi kerahasiaan data nasabah karena merupakan bagian dari hak nasabah itu sendiri. 2. METODE PENELITIAN Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan: (1) Bagaimanakah legitimasi rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015?; (2) Bagaimanakah upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan OJK No.25/POJK.03/2015 ?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui legitimasi rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015; (2) Untuk mengetahui upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan OJK No.25/POJK.03/2015?. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perbankan. Metode penelitian ini mendasarkan pada 3
Andre Jayaprana, http://www.kompasiana.com/andre.jayaprana/jelang-aeoi-buru-burutax-amnesty_56a45b9ef17a612707a1eec5, diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 14.00
3
penelitian hukum yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengolahan data primer yang dianalisis secara yuridis guna menemukan analogi titik temu dari masalah yang dikaji. 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Legitimasi Rahasia Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra merupakan wujud sinkronisasi hukum dalam mewadahi dilaksanakannya Automatic Exchange of Information (AEOI). AEOI merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) oleh Meneteri Keuangan Republik Indonesia yang mana merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan akses data pihak ketiga, khususnya data perbankan untuk kepentingan perpajakan.4 Indonesia akan mulai melaksanakan AEOI pada tahun 2018 sebagaimana data OECD yang termuat dalam AEOI Status of Commitments. Menteri Keuangan RI mengungkapkan bahwa Indonesia sendiri dikabarkan batal menjadi bagian dari early adopers, yang menurut rencana akan mulai implementasi pada September 2017. Karena masih membutuhkan beberapa persiapan, maka Indonesia masuk list tahun 2018. Dengan ditandatanganinya MCAA tersebut, Pemerintah Indonesia telah memiliki
akses yang sangat luas untuk mendapatkan informasi
keuangan nasabah Wajib Pajak Indonesia yang memiliki rekening keuangan di luar negeri melalui mekanisme pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI).5 4
Lihat Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement, Siaran Pers Nomor: 53/KLI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 5 Lucky Alfirman, http://www.CNNIndonesia.com, diakses pada 27 April 2017 pukul 19.00 WIB.
4
Sebagai bentuk sinkronisasi hukum, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 tersebut tentunya akan membawa dampak secara hukum terhadap rahasia perbankan yang konon sifatnya sangat rahasia. Penerobosan terhadap rahasia bank untuk kepentingan perpajakan melalui
payung
hukum
berlakunya
Peraturan
OJK
Nomor
25/POJK.03/2015 menimbulkan opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak legitimate lagi keberadaannya. Di dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra disebutkan bahwa informasi nasabah yang dipertukarkan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi keuangan nasabah. Dari rumusan Pasal tersebut telah mengacu dan memenuhi rumusan pengertian rahasia bank yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan beserta penafsiran resminya sebagaimana
termuat dalam Surat Edaran Bank
Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Ibu Rizki Vina Yurinta selaku Staf Bagian Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo menjelaskan bahwa adanya kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa membuka rekeningnya maka pasal kerahasian bank menjadi tidak berlaku. Demikian pula ketakutan adanya pelarian dana ke luar negeri tidak relevan lagi karena negara tujuan pelarian dana tersebut sebagian besar juga telah berkomitmen untuk saling memberikan informasi perbankan secara otomatis. Berkaitan dengan penerobosan rahasia bank sebagai dampak 5
AEOI, bahwa penerapan AEOI memang akan memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan.6 Pemerintah terus mendesak percepatan revisi Undang-Undang Perbankan yang proses pembahasannya masih alot di DPR. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman mengatakan bahwa urgensi pembahasan revisi tersebut dilatarbelakangi oleh rencana penghapusan Pasal kerahasiaan data perbankan yang selama ini tertuang di UU Perbankan. Penghapusan Pasal tersebut dibutuhkan sebagai konsekuensi telah disepakatinya perjanjian pertukaran data dan informasi perbankan secara otomatis (AEOI) yang mulai berlaku 2018 mendatang. Pasal kerahasiaan bank akan dihapuskan demi kepentingan perpajakan.7 Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan AEOI dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor adalah terkait pengaturan rahasia bank. Dalam hal ini apakah ketentuan rahasia bank tersebut harus dihapuskan sehingga tidak legitimate atau tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, ataukah ketentuan mengenai rahasia bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang mengaturnya sehingga pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) akan benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang jelas. Legitimasi hukum merupakan pengakuan hukum di mata masyarakat serta merupakan bagian dari suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku dan juga perundang-undangan yang sah, di mana hal ini mencakup peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri dan diakui secara sah, sehingga legitimasi dianggap sangat penting di dalam 6
Rizki Vina Yurinta, Staf Bagian Divisi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Wawancara Langsung, Surakarta, Selasa 25 April 2017, Pukul 08.30 WIB. 7 Lucky Alfirman, http://www.CNNIndonesia.com, diakses pada 27 April 2017 pukul 19.00 WIB.
6
kehidupan masyarakat luas. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia merupakan salah satu contoh yang melatarbelakangi pergeseran dari legitimasi.8 Dalam rangka mengatasi kendala legitimasi hukum rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 untuk melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI), OJK melakukan langkah progresif untuk mengatasi kendala hukum tersebut. OJK menyiapkan sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan AEOI yang akan mulai diimplementasikan pada September 2018. Salah satu wujud dari dukungan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan
bagi
lembaga jasa
keuangan agar
dapat
menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Terkait dengan ketentuan dalam UU Perbankan yang mengatur kerahasiaan bank, OJK berniat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan revisi atas ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang saat ini sudah masuk dalam salah satu program legislasi di DPR.9 OJK dan Dirjen Pajak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang ruang lingkupnya meliputi Penerapan Pembukaan Rahasia Nasabah Bank. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, diresmikan peluncuran bersama sistem izin pembukaan rahasia nasabah
8
C.K. Lindblom, 1994, The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure, Presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, hal. 13-16 9 Lihat Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, OJK Keluarkan Aturan Dukung Implementasi Automatic Exchange of Tax Information (AEOI), Siaran Pers Nomor: 16/DKNS/OJK/2017, Tanggal 3 Maret 2017.
7
penyimpan untuk tujuan perpajakan. Sistem ini terdiri dari dua aplikasi yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi
internal
Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK. Untuk proses penerbitan surat perintah pembukaan rahasia bank tetap mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.10 3.2 Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap
Rahasia
Perbankan
Pasca Dikeluarkannya
Peraturan OJK No.25/POJK.03/2015 Pasca berlakunya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketentuan rahasia bank masih legitimate namun ada pengaturan lebih lanjut yang telah disediakan baik oleh OJK maupun Kementerian Keuangan dalam membuka rahasia bank untuk kepentingan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI). Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.11 Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Ibu Rizki Vina Yurinta selaku Staf Bagian Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo menjelaskan bahwa nasabah bank sebagai 10
Lihat Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan , Tingkatkan Kerjasama dan Koordinasi, OJK dan Ditjen Pajak Tandatangani Nota Kesepahaman, Siaran Nomor: 22/DKNS/OJK/2017, Tanggal 13 Mare 2017. 11 Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8
konsumen pengguna jasa perbankan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah.12 Selanjutnya Ibu Rizki Vina Yurinta mengemukakan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan sangat melindungi hak-hak setiap nasabah setiap lembaga jasa keuangan. Sebenarnya perlindungan OJK terhadap kerahasiaan bank sudah dilaksanakan sebelum Indonesia meratifikasi MCAA untuk melaksanakan AEOI. Jika AEOI pada tahun 2018 nanti mulai diterapkan, maka OJK menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pembukaan rahasia bank melalui Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.13 Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan bank tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin mempercayakan dana serta urusan keuangan mereka pada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas tertentu.14
12
Rizki Vina Yurinta, Staf Bagian Divisi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Wawancara Langsung, Surakarta, Selasa 25 April 2017, Pukul 08.30 WIB. 13 Rizki Vina Yurinta, Staf Bagian Divisi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Wawancara Langsung, Surakarta, Selasa 25 April 2017, Pukul 08.30 WIB. 14 OECD, Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, (Paris: OECD Publications Servuce, 2000), hal.19.
9
Rahasia bank atau bank secrecy dilaksanakan dimanapun di dunia ini, hal ini berarti setiap lembaga keuangan bank mempunyai rahasia bank. Rahasia bank merupakan prinsip etis yang umum dan hampir semua negara mempunyai peraturan hukum yang mengatur rahasia bank. Relasi antara nasabah dan bank merupakan relasi kepercayaan. Bank tentu tidak berlaku etis bila memberitahu kepada pihak lain tentang kekayaan seseorang atau badan hukum yang dititipkan kepadanya. Kewajiban menjaga rahasia bank
tersebut tentunya mengenal batas,
karena kepentingan banyak nasabah yang harus diperhatikan.15 Kerahasiaan
bank
dapat
berpotensi
menimbulkan
kegiatan
menyembunyikan penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Untuk menanggulanginya, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk mnganalisis catatan transaksi keuangan wajib pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.16 Sebelum Indonesia meratifikasi MCAA untuk melaksanakan AEOI, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rahasia bank, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen. 17 Menurut Hartono Hadi Suprapto perihal sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK melindungi ketentuan rahasia bank sampai pada batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan Undang-Undang. OJK tetap menjaga komitmennya sebagai lembaga 15
Kees Bertens, 2006, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, hal. 15. Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, Op.Cit., hal. 2. 17 Rizki Vina Yurinta, Staf Bagian Divisi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Wawancara Langsung, Surakarta, Selasa 25 April 2017, Pukul 08.30 WIB. 16
10
pengawas sektor jasa keuangan yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi namun tetap pada batas kewenangannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang.18 4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Pertama, legitimasi rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 adalah bahwa ketentuan rahasia bank tetap legitimate dan masih relevan untuk diberlakukan dengan ada pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme harus diterobosnya rahasia bank yaitu dengan sistem izin pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan, yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK. Kedua,
upaya
Otoritas
Jasa
Keuangan
dalam
memberikan
perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal sampai batas mana
OJK
melindungi
rahasia
bank,
bahwa
OJK
memberikan
perlindungan terhadap rahasia bank sampai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan Undang-Undang. 4.2 Saran Pertama, dalam hal ini Pemerintah yang mencakup OJK dan Kementerian Keuangan sudah sigap dan cepat tanggap dalam merespon kendala hukum penerobosan rahasia bank, namun untuk ke depannya untuk lebih dibenahi kembali dalam hal pembuatan suatu regulasi agar mempunyai legitimasi hukum yang kuat sehingga menjamin kepastian hukum serta tetap melindungi kepentingan umum. 18
Hartono Hadi Suprapto, Pakar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Wawancara Langsung, Yogyakarta, Jum’at 2 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB.
11
Kedua, sebaiknya harus dipertegas kembali komitmen OJK sejauh mana melindungi hak data pribadi nasabah yang termuat dalam rahasia bank walaupun sudah diatur kewenangan OJK dalam Undang-Undang, karena OJK sebagai tumpuan harapan bagi para nasabah saat rahasia bank harus dibuka untuk melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI) pada tahun 2018 nanti.
DAFTAR PUSTAKA Bertens, Kees. 2006. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius. OECD. 2000. Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, Paris: OECD Publications Service. Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, 2014, “Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak-Studi Komparasi,” DDTC Working Paper , Nomor 0514 (Februari, 2014). C.K. Lindblom. 1994. The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. Presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference. New York. Rizki Vina Yurinta, Staf Bagian Divisi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Solo, Wawancara Langsung, Surakarta, Selasa 25 April 2017, Pukul 08.30 WIB. Hartono Hadi Suprapto, Pakar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Wawancara Langsung, Yogyakarta, Jum’at 2 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 12
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.“Penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement”. Siaran Pers Nomor: 53/KLI/2015, Tanggal 12 Juni 2015. Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Keluarkan Aturan Dukung Implementasi Automatic Exchange of Tax Information (AEOI)”. Siaran Pers Nomor: 16/DKNS/OJK/2017, Tanggal 3 Maret 2017. Otoritas Jasa Keuangan. “Tingkatkan Kerjasama dan Koordinasi, OJK dan Ditjen Pajak Tandatangani Nota Kesepahaman”. Siaran Nomor: 22/DKNS/OJK/2017. Tanggal 13 Maret 2017. Andre Jayaprana. http://www.kompasiana.com/andre.jayaprana/jelang-aeoi-buruburu-tax-amnesty_56a45b9ef17a612707a1eec5. diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB. Lucky Alfirman. http://www.CNNIndonesia.com. diakses pada 27 April 2017 pukul 19.00 WIB.
13
