DISSOS

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG

\

ANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1 PROVINSI DKI JAKARTA KE DAERAH ASAL DI PROVINSI JAWA BARAT

N O M O R : 1840/-072.31 N O M O R : 460 / 2493 / DISSOS Pada had ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua betas •05-2012), Rami yang bertanda tangan di bawah i n i :

1IFANKELANA

JPtl IRIANI, SH, MM

: Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta, Jalan Gunung Sahari II Nomor 6 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 / -1.846.6 tanggal 5 Oktober 2012 sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Cimahi, Jalan Jend. H. Amir Machmud Nomor 331 Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 119/31/OTDAKSM Tanggal 27 Juni 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

ERTAMA dan PIHAK KEDUA- secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal jrikut: Venyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS !!5j8h seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu nbatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, ingga tidak dapat te'rpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) i memadai dan wajar.

Iwa PMKS sebagaimana butir 1 dapat menimbulkan kerawanan sosial dan gganggu ketertiban umum, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan di flnsi Jawa Barat. va terhadap PMKS sebagaimana butir 2, dilakukan penjangkauan dan Sftiban yang kemudian dilakukan serangkaian pembinaan di Panti Sosial milik srintah Provinsi DKI Jakarta. va PMKS yang berada di DKI Jakarta tidak hanya berasal dari masyarakat srta, namun juga berasal dari daerah lain diantaranya dari daerah di Provinsi i Barat. H|tuk penangananan PMKS khususnya yang berada di jalanan tidak dapat igani sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memerlukan kerjasama sektoral dan/atau lintas provinsi secara terpadu. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang mgan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Provinsi DKI ke Daerah Asal di Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 DEFINISI tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka beberapa istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini harus ditafsirkan sebagai Jalanan adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang melakukan as sehari-hari di Jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. rah asal PMKS. Jalanan dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan Kabupaten / sasaran pemuTangan PMKS Jalanan dari Provinsi Jawa Barat. Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD / Balai adalah unsur ksana teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. !

ai Rehabilitasi Sosial Bina Karya yang selanjutnya disebut BRSBK Cisarua dung Barat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas idang Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar, Korban icking, Korban tindak kekerasan dan anak jalanan. Unit adalah sub unit, pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan tugas teknis operasional UPTD/Balai. Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA jBrranjian Kerjasama ini adaiah Pemulangan Penyandang Masalah iteraan Sosial (PMKS) Jalanan Provinsi DKI Jakarta ke Daerah Asal di Provinsi

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan upaya bersama dalam siganan PMKS antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat. in Perjanjian Kerjasama ini adalah terlaksananya pemulangan PMKS Jalanan laerah asal dan pembinaan lanjut di daerah asal.

Pasal 4 RUANG LINGKUP Ingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: "jlangan PMKS Jalanan ke daerah asal; ^Hnaan dan Pembinaan PMKS Jalanan di daerah asal; angan PMKS Jalanan ke daerah (kampung halaman) masing-masing; nasi, fasilitasi, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian. Pasal 5 PELAKSANAAN 1AK PERTAMA menunjuk Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial as Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi perjanjian ini.

KEDUA menunjuk Kepala BRSBK Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada Sosial Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan isi perjanjian ini. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA ;!AK PERTAMA mempunyai hak : i Vendapatkan pelayanan atas PMKS Jalanan yang akan dipulangkan untuk diierima oleh PIHAK KEDUA; ;»*Mendapatkan laporan hasil pembinaan di Panti Sosial dan pemulangan PMKS Jalanan ke kampung halaman oleh PIHAK KEDUA; .IHAK PERTAMA mempunyai kewajiban : Melakukan penjangkauan terhadap PMKS Jalanan di Provinsi DKI Jakarta dan menerima hasil penertiban dari instansi terkait; ItMelaksanakan pembinaan awal di Panti Sosial terhadap PMKS Jalanan yang | akan dipulangkan; | t Melaksanakan proses pemulangan PMKS Jalanan yang berasal dari H Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat ke tempat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;

4 hyediakan anggaran untuk biaya penjangkauan, pembinaan awal, emulangan, pembinaan di panti daerah asal dan pemulangan ke kampung halaman, dengan rincian seoagai berikut : 1. Bantuan biaya makan PMKS Jalanan di Panti daerah asal selama 7 (tujuh) hari setiap pengiriman PMKS Jalanan yang besarnya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; 2. Bantuan biaya santunan sosial / transportasi pemulangan ke kampung ••halaman yang besarnya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian dan evaluasi setiap tahun tas kegiatan pemulangan PMKS Jalanan Provinsi DKI Jakarta ke daerah asal di "rovinsi Jawa Barat atas biaya masing-masing. Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA HAK KEDUA mempunyai hak : 1

Menerima bantuan uang makan / konsumsi dalam rangka pembinaan dan rehabilitasi sosial dari PIHAK PERTAMA selama penampungan sementara; . Menerima bantuan / santunan uang transportasi pemulangan bagi PMKS Jalanan ke kampung halaman dari PIHAK PERTAMA; Menerima data dan informasi PMKS Jalanan yang akan dipulangkan dari PIHAK PERTAMA; ak KEDUA mempunyai kewajiban : Menerima PMKS Jalanan hasil penjangkauan, penertiban dan pembinaan yang berasal dari PIHAK PERTAMA; Melakukan pembinaan terhadap PMKS Jalanan atas biaya PIHAK PERTAMA; Melakukan pemulangan PMKS Jalanan hasil pembinaan dan rehabilitasi sosial ri PIHAK KEDUA ke kampung halaman atas biaya dari PIHAK PERTAMA;. .Memberikan data dan informasi PMKS Jalanan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan pembinaan dan pemulangan ke kampung halaman; Menyediakan konsumsi selama pembinaan dan rehabilitasi di Panti Sosial yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK PERTAMA; Memberikan laporan hasil pembinaan di Panti Sosial dan pemulangan PMKS alanan ke kampung halaman oleh PIHAK KEDUA; lelaksanakan pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemulangan PMKS Jalanan Provinsi DKI Jakarta ke daerah asal di Provinsi Jawa Barat bersamasama dengan Pihak KEDUA atas biaya masing-masing. Pasal 8 PEMBIAYAAN ffllyang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini menjadi ^ m a s i n g - m a s i n g pihak sesuai dengan hak dan kewajiban;

:i sebagaimana dimaksud oada aval n\ tompuan anggaran masing-masing pihak

i.

, °'

. e h

teteraedl

^"

dan

Pasal 9 JANGKA WAKTU 1 Kerjasama

ini

tan PARA P^HAK

berlaku K

e

r

j

untuk a

S

8

m

a

jangka i n i

d

a

n

waktu d

a

p

a

t

5

(lima)

tahun

<*Perpanjang

sejak

sesuai

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA "ARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tidak batal karena keadaan "emaksa. adaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan-keadaan agai berikut: Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain diluar kemampuan manusia; dan . Hum hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; pabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa, maka pihak yang terkena .adaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya kejadian memaksa mengenai tetidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat ng berwenang di tempat terjadinya kejadian memaksa, sehingga berdasarkan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama tserlangsungnya keadaan memaksa. Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila : a.teiahsampai pada batas akhir Perjanjian Kerjasama; dan b. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini. Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri alas kehendak salah satu Pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan. Pa.sal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN a di kemudran hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ferjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah ufakat.

upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak nbawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian selisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final imengikat PARA PIHAK.

Pasal 13 LAIN-LAIN

»

Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian idi lingkungan PARA PIHAK. Pasal 14 PENUTUP tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ium (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ama ini. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, idan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam I (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

JP.TATI IRIANI, SH, MM Pembina Utama Muda K'19590422 198503 2 005

H. KIAN KELANA Pembina Utama Muda NIP 19581114 198208 1 001

B31528685