DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2009 DAN 2014 DI KABUPATEN KUPANG
Oleh : Ir. Zet Malelak, MSi Jonathan E. Koehuan, ST.MP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG JULI 2015
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas karunia dan perlindungannya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan “Dinamika Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang”. Laporan hasil penelitian ini menyajikan seluruh informasi hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah dari kami team peneliti. Kami juga berterima kasih kepada berbagi pihak yang telah mendukung penelitian ini hingga selesai laporannya. Apabila dari hasil penelitian ini hasilnya belum sempurna dari yang diharapkan maka kritik dan saran sangat kami harapkan. Demikian laporan hasil penelitian ini . Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin
Kabupaten Kupang, Juli 2015
Team Peneliti
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..
Hal. i ii
BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………………….. A. Latar Belakang ……………………………………………………………………….. B. Rumusan Masalah ………………………………………………………………….. C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………………… D. Manfaat Penelitian ………………………………………………………………….
1 1 2 2 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………… A. Konsep Bernegara ……………………………………………………………………. B. Konsep Demokrasi …………………………………………………………………… C. Konsep Pemilihan Umum ……………………………………………………………. D. Konsep Partisipasi ……………………………………………………………………. E. Konsep Perilaku Pemilih ……………………………………………………………...
4 4 5 8 11 17
BAB III. METODE PENELITIAN …………………………………………………… Jenis Penelitian ………………………………………………………………………. Lokasi Penelitian ……………………………………………………………………... Populasi Dan Sample ………………………………………………………………… Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………………………
19 19 19 19 20
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………………... A. Gambaran Umum Kabupaten Kupang ……………………………………………….. B. Partisipasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden …………………………….. C. Dinamika Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ……………………………...
21 21 23 26
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………………. A. Kesimpulan …………………………………………………………………………... B. Saran …………………………………………………………………………………..
32 32 33
A. B. C. D.
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………. LAMPIRAN…………………………………………………………………………....
3
34 35
BAB I PENDAHULUAN B. Latar belakang Jhon Locke dan Rousseau dalam Adisusilo (2013), memberikan pemikiran tentang negara adalah kehendak rakyat yakni dari , oleh dan untuk rakyat dan salah satu konsistusi pemikiran mereka berdua tersebut adalah; adanya lembaga perwakilan rakyat serta pemilihan umum. Bangsa Indonesia mencoba mengadobsi kedua pemikiran tersebut, sehingga pada tahun 1955 hingga 2014, sudah 9 (sembilan) kali untuk melakukan pemilihan umum dalam rangka memilih perwakilan rakyat maupun president. Sebagai Alat kelengkapan negara dalam konsep trias politika maka perangkat ini harus dibentuk oleh rakyat agar nantinya mereka yang dibentuk tersebut dapat menjalakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Bagi negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat mencerminkan secara akurat aspirasi rakyat. Pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu pesta demokrasi per periodik lima tahunan untuk memilih baik wakil rakyat maupun president di negara kita . Perjalanan pemilihan umum sudah berlang kurang lebih 9 (Sembilan) kali yakni sejak tahun 1955 kingga 2014 selama negara ini merdeka . Dengan pola yang selalu berubah dari satu pemilu yang satu ke pemilu lainnya. Mengapa terjadi perubahan- perubahan tersebut , sebab dari dokumen, ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam setiap pemilihan umum yang dianggap merugikan sistem pemilu itu sendiri serta tidak demokrasi misalnya pola pemilihan umum pada saat orde lama ke orde baru dan era reformasi sehingga dibutuhkan perbaikan – perbaikan. Adapun hal – hal yang sering ditemukan dalam pemilihan umum yang menjadikannya tidak demokrasi dan inefisien, misalnya terjadi penipuan perhitungan suara, keterlambatan dalam pemilihan dikotak suara (TPS), pengelembungan suara, kesulitan dalam hal penceblosan , biaya (honor) ditingkat KPPS yang rendah dan persoalan lainnya,
yang
berakibat pada menurunya tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu yakni pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Akumulasi dari seluruh persoalan tersebut menyebabakan partisipasi masyarakat untuk ikut pesta demokrasi tersebut cenderung menurun, dan ini terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia.
4
Negara lewat UUD 1945 dan Kepres, membentuk Lembaga pemilihan umum yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemilihan umum baik pada pemilihan para legislator, president, dan kepala- kepala daerah. Dengan berbagai kekuatan KPU menjalankan tugas tersebut namun dari berbagai diskusi dan analisis
ternyata ada temuan yang cukup esensial yakni ada kecenderungan partisipasi
pemilih yang menurun baik pada pemilihan anggota
legislatif maupun president. Dari
fenomena dan berbagai analisis sementara mengatakan juga bahwa,
ada
gap antara
pemilihan legislative dengan pemilihan prisident. Dari berbagai fenomena sudah dapat ditarik beberapa kesimpulan mengapa terjadi demikian, namun perlu kajian mendalam secara ilmiah. Partisipasi merupakan bagian dari kesadaran suatu masyarakat untuk ikut
suatu
kegiatan tertentu tanpa paksaan tetapi dengan kesenagan yang timbul karena, dirasakan oleh masyarakat atau individu tertentu ada manfaat dari mengikuti kegiatan tersebut. Dari hipotesis yang di bangun di kangan mansyarakat bahwa ada indikasi bahwa partispasi dalam Pileg maupun Pilpres diberbagai tempat di seluruh Indonesia ada kecenderungan menurun. Oleh sebab itu dengan melihat fakta tersebut diatas maka perlu dilakukan sebuah penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tingkat pemilih atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum baik pada pemilihan legislatif maupun president pada tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggra Timur ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehadiran atau partsisiapasi pemilih untuk Pileg maupun Pilpres di Kabupaten Kupang ?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan anggoata legislatif maupun prisident tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang. 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat partisipasi menurun atau ada gap antara Pileg dan Pilpres pada tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang.
5
D. Manfaat Penelitian 1. Mendapatkan informasi baru dan pengetahuan yang baru secara akurat dan ilmiah tingkat partisipasi pemilu baik Pileg dan Pilpres tahun 2009 dan 2014 di Kab Kupang. 2. Mengetahui masalah apa saja yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilu di Kabupaten Kupang menurun. 3. Memberikan masukan atau solusi bagi penyelenggara pemilu (KPU) baik ditingkat kota, kabupaten , provinsi maupun pusat untuk menyusun strategi yang tepat dalam menjalankan pemilu dengan partisipasi yang tinggi. 4. Menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyiakan regulasi – regulai antisipatif dalam rangka penyelengaraan pemilu yang demokrasi dan efisien di masa yang akan datang.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam menelah sebuah fenomena atau perubahan – perubahan atau persoalan yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya maka, selalu dilakukan telah ilmiah agar dapat menghasilkan pendapat- pendapat baru yang nantinya dapat dipakai sebagai solusi. Namun untuk menelaah sesuatu secara ilmiah membutuhkan suatu metode yang ilmiah agar benarbenar telaah yang dihasilkan ini ada dasarnya . Dalam penelitian ini dengan judul Dinamika Tingkat Partisipasi Pemilihan Legislaatif Dan Presiden RI Tahun 2009 Dan 2014 Di Kabupaten Kupang membutuhkan juga dasar berpikir yang kuat agar alur berpikir ilmiah akan didapati sehingga dalam pengambilan kesimpulan serta saran dalam penelitian tersebut dasarnya jelas . Maka pada BAB II ini peneliti ingin mencatat juga teori- teori sebagai dasar berpikir dan jalan menuju kebenaran penelitian ini maka, perlu diketahui bahwa peneliti akan menulis beberapa cara pemikiran ilmiah dari berbagai pendapat para ahli baik dari buku, jurnal, akses internet, majalah maupun hasil- hasil penelitian yang berhubungan dengan peneltian tersebut. Adapun hal- hal teori yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah : a. Konsep Bernegara b. Konsep Demokrasi c. Konsep Pemilihan Umum d. Konsep Partisipasi e. Konsep Perilaku Pemilih
F. Konsep Bernegara Mac Iver terjemahan Moertono(1984)
bernegara : negara (state), Negara adalah
suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
7
1. Pengertian Negara Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut pandangan Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Mac Iver, sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Roger F. Soleau menyatakan, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Prof. Mr. Soenarko menyatakan bahwa, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam). Rousseau dalam Adisusilo (2013) mengemukakan bahwa, kehendak negara harus sesuai dengan kehendak rakyat atau sebaliknya , harus satu dan sama, dan kehendak rakyat itu dapat diketahui lewat pemilihan umum.
G. Konsep Demokrasi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pemakaian kata "demokrasi" untuk menyebut sistem yang melibatkan pemilu multipartai, pemerintahan perwakilan, dan kebebasan berbicara, lihat Demokrasi liberal. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 8
Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis dan Latin. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis. Beberapa ahli mengemukakan pendangannya tentang demokrasi seperti dibawah ini.
Abraham Lincoln ; Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 9
Charles Costello, Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. John L. Esposito, Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. C.F. Strong, Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakantindakannya pada mayoritas tersebut. Hannry B. Mayo, Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Merriem, Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Samuel Huntington, Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat 10
memberikan suara. Dengan berpatokan pada beberapa pandangan dari beberapa ahli abad pertengan tentang demokrasi dapat disimpulkan bahwa inti dari demokrasi adalah kekuasaan secara berdaulat ditangan rakyat dan diwakilkan ke lembaga baik lembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif dan semua lembaga itu harus berasal dan terbentuk dari hasil pemilihan umum (pemilu).
H. Konsep Pemilihan Umum 1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) Kurniawan (2014) menyatakan berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakilwakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hakhak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiliham Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu. Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya
dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil
Presidennya. 11
2. Tujuan Pemilihan Umum Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah : a. Langsung : Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. b. Umum : Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). c. Bebas : Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. d. Rahasia : Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan. e. Jujur : Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 12
f. Adil : Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
4. Sistem Pemilihan Umum Dalam ilmu politik dikenal bermacam-maca sistem pemilhan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya disebut Sistem Distrik dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Prorportional Representation atau sistem Perwakilan Berimbang)”.
a. Single-member constituency (Sistem Distrik) Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dwan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.
b. Multi-member constituency (sistem Perwakilan Berimbang) Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan prorportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan bebarapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan. Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah pemilih memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilih itu. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13
Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai saranan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2014 dilakukan dua kali putaran dimana pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) kemudian pemilu putaran ke dua yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakilinya daerahnya. Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.
I. Konsep Partisipasi Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Soerjono Soekanto (1993:355)
menyatakan bahwa merupakan setiap proses
identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Mifthah Thoha (1993:92) mengatakan dasar pokok yang amat penting atas keterlibatan seseorang dalam kehidupan berkelompok adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan pihak lainnya. Menurut Canter ( dalam Arimbi 1993: 1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information dengan defenisi ini partisipasi masyarakat sebagai
proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat
diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah 14
sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang dan diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Bank Dunia dalam Suhartanti, (2001) memberikan defenisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya. Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam suatu proses serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :
Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya
Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam partisipasi terdapat
unsur-unsur sebagai berikut : 1. Keterlibatan peserta dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu proses. 2. Kemauan peserta untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu proses.
15
Partisipasi dalam suatu proses sangat penting untuk menciptakan kondisi yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Tidak ada proses tanpa partisipasi dan keaktifan, hanya yang membedakannya adalah kadar/bobot keaktifan peserta
dalam proses. Ada keaktifan itu
dengan kategori rendah, sedang dan tinggi. Disini perlu kreatifitas regulator dalam mengelola proses agar peserta dapat berpartisipasi aktif dalam suatu proses. Penggunaan strategi dan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan kegiatan dan pencapaian tujuan. Metode yang bersifat partisipatoris akan mampu menciptakan situasi yang lebih kondusif karena peserta lebih berperan serta lebih terbuka dan sensitif dalam setiap kegiatan.
1. Bentuk - Bentuk Partisipasi Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.
Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.
2. Prinsip-prinsip partisipasi Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipati yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:
Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership): Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. 16
Transparansi : Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership) : Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility : Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
Pemberdayaan (Empowerment ) : Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
Kerjasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.
3. Tipe Partisipasi Tipe dan karakteristik partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Tipe dan Karakteristik Partisipasi Masyarakat Tipologi
Karakteristik
Partisipasi pasif / manipulatif
a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; b. Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; c. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
Partisipasi dengan cara memberikan informasi
a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaanpertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; b. Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan memengaruhi proses penyelesaian; c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
17
Tipologi a. b. Partisipasi melalui konsultasi c. d.
Karakteristik Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; Orang luar mendengarkan dan membangun pandanganpandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandanganpandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti.
Partisipasi untuk insentif materil
a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; c. Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
Partisipasi fungsional
a. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan tujuan; b. Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusankeputusan utama yang disepakati; c. Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya memiliki kemampuan sendiri.
Partisipasi inter aktif
a. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; b. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; c. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
Self mobilization
a. Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan; c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.
18
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: a. Usia : Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. b. Jenis kelamin : Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. c. Pendidikan :
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.
Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. d. Pekerjaan dan penghasilan : Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. e. Lamanya tinggal : Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tertentu.
19
5. Partisipasi Politik Menurut Rona Dasmara Putra (2014),
Partisipasi politik secara umum adalah :
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan, ada beberapa kegiatan dalam partisipasi politik dibedakan menjadi empat kategori, yaitu : a. Apatis, artinya orang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. b. Spektator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. c. Gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. d. Pengritik, yakni partisipasi dalam bentuk non konvensional.
J. Konsep Perilaku Pemilih Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama yakni; perilaku pemilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (not voting behavior). David Monn dalam Dama putra (2014), mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non voting yaitu pertama menekankan pada karakteristik sosial ekonomi dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu, ke dua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih, yang dimaksud dengan : a. Karakteristik Sosial Ekonomi : ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkolerasi dengan memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak mengunakan hakpilihnya. b. Pendekatan Pisikologis : pendekatan yang dikembangkan untuk
merespon
kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan sosiologi, terutama pada rangka analisis metodologi, c. Pendekatan Pilihan Rasional : pendekatan yang melihat kegiatan memilih sebagai produksi kalkulasi untung rugi, yang meliputi antara lain ongkos memilih, kemungkinan suarahnya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan dan perbedaan dari hasil alternatif berupa pilihan yang ada. 20
d. Pendekatan Struktural : pendekatan ini melihat perilaku memilih sebagai hasil dari bentuk sosial yang luas cakupannya, seperti jumlah partai kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, sistem kepartaian, program kerja atau visi maupun misi yang diusung oleh partai, yang semuanya ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya disebabkan adanya perbedaan basis sosial yang ada di masyarakat. e. Pendekatan Ekologis : pendekatan yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat adanya sebuah ciri khas dalam pemilih yang berdasarkan unit toritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan serta kabupaten dan juga kelompok masyarakat dengan tipe tertentu seperti penganut agama, profesi, suku dan bermukim disuatu daerah.
Dengan demikian konsep
Negara – Demokrasi- Pemilihan Umum – Partsipasi –
Partispasi Politik dan juga Perilaku Pemilih, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam subuah hubungan yang sangat linear dalam membentuk perjalanan sebuah negara yang stabil. Apabila terjadi tidak ada partispasi atau kurangnya atau macetnya partisipasi masyarakat untuk ikut pemilihan umum yang bersifat demokrasi maka perjalanan bernegara, negara tersebut akan lemah. Gambaran dasar- dasar teori yang telah dikemukakan di atas tersebut dan juga pemikiran –ahli, filsuf, sosiologi, antropolgi dan hukum tatanegara mengisayartkan bahwa pemilihan umum begitu penting dalam perjalanan sebuah negara karena dengan adanya pemilihan umum yang bermartabat maka akan menghasilkan pula pimpinan sebuah negara yang bermartabat serta rakyat menjadi satu-satunya alat kontrol kebijakan.
21
BAB III METODE PENELITIAN E. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif dan kuantatif yakni dengan mengsurvei berbagai informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam konteks Pileg maupun Pilpres dengan cara melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada umumnya
untuk mendapatkan berbabagi data tersebut dilakukan dengan teknik
wawancara, pengamatan, studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dan alat yang diapakai untuk wawancara adalah Questioner dan Focus Group Disscusion (FGD) (Singarimbun dan Efendi 2008).
F. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kupang sesuai dengan thema penelitian yakni; Dinamika partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu legislatif dan president tahun 2009 dan 2014.
G. Populasi Dan Sampel Pupulasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapat undangan untuk pemilihan umum baik Pileg maupun Pilpres pada tahun
2009 dan 2014. 8 (delapan) kecamatan diambil dari 24
kecamatan sebagai sampel berdasarkan jarak dari pusat pertumbuhan Kabupaten Kupang dan daerah kepulauan agar terwakilkan responden dengan berbagai latar belakang ekologi, sosial budaya , dan pendidikan. Kecamatan dan karakteristik sampling ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 2. Tabel Sebaran Dan Karakteristik Sampel No.
Kecamatan
1.
Semau
2.
Kupang Barat
Karakteristik Daerah kepulauan terpisah dari pulau Timor dan transpotasi menggunakan perahu Daerah selatan Kabupaten Kupang dan didiami oleh dua suku yakni Rote dan Timor
22
Alat Pengumpulan Data Questioner Questioner
No.
Kecamatan
3
Amarasi Barat
5
Amfoang Barat laut
6
Amfoang Utara
7
Kupang Timur
8
Kupang Tengah
Karakteristik Mewakili daerah tengah Kab.Kupang didominasi suku Timor Mewakili Daerah Selatan Kab.Kupang didominasi suku Timor Mewakili wilayah tengah Kab Kupang dan daerah pegunungan didominasi suku Timor Wewakili daerah pertumbuhan ekonomi Kab. Kupang dan pusat Kab. Kupang didominasi suku Rote dan sangat heterogen Mewakili darah berbatasan dengan Kota Kupang, masyarakat Heterogen
Alat Pengumpulan Data Questioner Questioner Questioner FGD
FGD
H. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan questioner wawancara , Fokus Group Disscusion, studi pustaka serta data- data sekunder hasil analisis KPU Kabupaten Kupang.
1. Data Primer Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam peneltian ini adalah ; data yang diperoleh langsung dari informan yang pernah mengikuti maupun tidak mengikuti Pileg dan Pilpres 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang.
2. Data Sekunder Adapun yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung ditempat penelitian antara lain : Data sekunder dari KPU, pustaka dan media elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian ini.
3. Teknik analisis data Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan dua teknik analsisi adapun teknik tersebut adalah teknik analisis data kualitatif dan data kuantitatif dalam bentuk grafik, rasio maupun presentasi.
23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Kupang 1. Letak Geografis, Iklim dan Luas Wilayah Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT dan berada di Pulau Timor. Dan bagian dari 21 kabupaten dan 1 kota. Dari segi geografis Kab Kupang diapit oleh 2 kabupaten 1 negara dan 1 kota yakni bagian utara sampai tengah diapit oleh kab Timor Tengah Selatan dan Distrik Oecusi Timor Leste, bagian barat dengan Kota Kupang, bagian selatan dengan Laut Timor dan bagian barat yang lain berbatasan dengan Laut sawu . Terdapat juga 2 (dua) pulau yang berpenghuni yakni Pulau Semau dan Pulau Kera. Dengan luas wilkayah daratan 515,250 Ha. Merupakan daerah yang masuk dalam wilayah zona beriklim kering tipe E,D (Oldeman) dengan curah hujan 3 – 4 bulan dan bulan kering 8 - 9 bulan. Rata- rata curah hujan 100-150 mm perbulan namun ada beberapa daerah yang curah hujan lebih dari rata-rata umum yakni Kecamatan Amfoang Tengah karena, dan Amarasi Barat sebab memiliki ketinggian tampat 500 dpl.
Topografi berbukit- hingga
bergunung dengan kemiringan 15 - 35 % mendominasi wilayah daratan.
2. Jumlah Penduduk. Penduduk kabupaten kupang susenas 2013 berjumlah 328,688.dengan perbandingan laki- laki 168,316 dan perempuan 160.372 orang mereka tersebar secara merata di 24 kecamatan namun kecamatan yang tertinggi penbduduknya di Kecamatan Kupang Timur dan yang terendah di kecamatan amfoang barat daya 4425 orang.
3. Suku dan agama Suku Timor (Dawan ) merupakan suku mayoritas , diikuti suku Rote, Sabu , Helong dan pendatang Suku Flores, Bugis Dan Jawa. Agama mayoritas Kristen Protestan ( 266.240 orang) selanjutnya Katolik (39.581 orang) muslim (6.239 Orang) dan Agama Hindu (376 Orang) serta Agama Budha.
24
4. Pendidikan Dari jumlah penduduk diKab Kupang yang tidak atau belum pernah sekolah, 29%, masih SD 9,96%, SMP 6,62%, SMA 5,67%, dan Perguruan Tingggi 4,74% yang tidak sekolah lagi 64,71%.
5. Infrastruktur Jalan beraspal 269.0 km, jalan kerikil 168,70 km, tanah 259,69 km , dari total panjang jalan 697,47 km . Dan yang unik dan membuat infrastruktur tidak bertahan lama serta sangat mempengaruhi akses transportasi di Kabupaten Kupang adalah jalannya sebagian besar berbukit sampai bergunung, dengan tanah yang labil (Struktur tanah Liat Bobonaro Clay) serta melewati ratusan anak sungai sehingga banyak infrastuktur jalan tidak terpakai secara ekonomi misalnya dari keseluruhan jalan bahwa jalan yang kondisinya baik hanya 108,31 Km, dengan demikian untuk jalan- jalan trans Kabupten Kupang biaya perawatannya lebih tinggi dibanding dengan jalan-jalan di Pulau Jawa.
6. Struktur Pekerjaan Sebagian besar pekerjaan penduduk di Kabupaten Kupang adalah petani dan peternak (68,22%) Nelayan, PNS, TNI - Polri (0,68%), Tenaga Profesional ( 5,12%) , Teknisi Dan Asisten Tenaga Profesional (0,48%) Tenaga Tata Usaha (2,28%) , Tenaga Usaha Jasa Dan Tenaga Penjual Di Tokoh Dan Pasar (8,10%) , Tenaga Pengolahan Dan Kerajinan (7,42%) , Operator Dan Perakit Mesin (4,68%).
7. Pendapatan perkapita Pendapatan perkapita di Kabupaten Kupang Rp 2.070.000.-
25
B. Partisipasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Pemilihan Umum merupakan salah satu kegiatan 5 tahunan yang dilaksanakan KPU Pusat, dengan bantuan dari KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten. Berdasarkan hal itu maka kegiatan tersebut seharusnya dapat dijalankan dengan baik, namun terkadang yang menjadi kendalanya adalah partisipasi masyarakat dalam memilih. Untuk mengamati kecenderungan pemilih dalam kegiatan Pemilu maka pada gambar dibawah ini ditampilkan jumlah pemilih dan Partisipasi pemilih dalam Pileg dan Pilpres Tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang.
Gambar 1. Jumlah Pemilih, Peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Peserta Pemilihan Presiden ( Pilpres) Tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang
1. Jumlah Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih Terdapat peningkatan jumlah pemilih pada Pemilihan legislatif
dan Pemilihan
Presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014. Jumlah pemilih Pilpres lebih tinggi dibanding jumlah pemilih Pileg pada tahun 2009 dan 2014. Pada tahun 2009, jumlah penggunaan hak pilih pada Pilpres lebih banyak dibanding Pileg. Pada tahun 2014, meskipun terjadi kenaikan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibanding tahun 2009, namun jumlah penggunaan hak pilih pada pilpres tahun 2014 lebih rendah dibanding pengunaan hak pilih pada Pileg tahun 2014. Jumlah pemilih dalam Pemilihan Legislatif 2009 tercatat 177,319 orang dan jumlah pemilih legislatif 2014 tercatat 198,319 orang, terjadi peningkatan jumlah pemilih. Jumlah pemilih presiden 2009 tercatat 179,704 orang meningkat pada tahun 2014 menjadi 204,150 26
orang. Peningkatan jumlah pemilih ini dikarenakan faktor usia pemilih yang bertambah khususnya pada usia dewasa dan juga faktor untuk memberi dukungan suara bagi calon legislatif yang berasal dari daerah pemilihan mereka serta untuk adanya keterwakilan dari daerah mereka sendiri.
a. Penggunan Hak Pilih Pada Pileg 2009 dan Pilpres 2009 Jumlah pemilih legislatif yang mengunakan hak pilih pada pemilihan legislatif 2009 sebanyak 144,911 orang dari jumlah hak pilih sebanyak 177,319 orang, sehingga jumlah pemilih yang tidak mengunakan hak pilih sebanyak 32,408 orang. Jumlah pemilih presiden tahun 2009 sebanyak 179,704 orang lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 yang sebanyak 177,319 orang. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Presiden sebanyak 146,167 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 sebanyak 144,911 orang.
b. Penggunaan Hak Pilih Pada Pileg 2014 dan Pilpres 2014 Partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penggunan hak pilih pada Pemilihan Presiden dibanding jumlah penggunaan hak pilih pada Pemilihan Legislatif. Dari jumlah pemilih dalam pemilihan legislatif 2014 sebanyak 198,319 orang, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158,709 orang. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 sebanyak 39,610 orang. Dari jumlah pemilih presiden 2014 sebanyak 204,150 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 151,729 orang. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 sebanyak 52,421 orang.
2. Rasio Pemilih Tahun 2009 dan Tahun 2014 Rasio pemilih tahun 2009 dan tahun 2014 dimaksudkan untuk mengamati perkembangan yang terjadi antara dua kegiatan pemilu ini. Rasio yang diamati adalah Rasio Pileg 2014 dan Pileg 2009, Rasio Pilpres 2014 dan Pilpres 2014, Rasio Golput Pilpres 2014
27
dan Pilpres 2009, Rasio Peserta Pileg dan Pilpres 2009 serta Rasio Peserta Pileg dan Pilpres 2014. Nilai rasio-rasio tersebut ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Rasio Pemilihan Legislatif dan Pemilian Presiden Tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang
Nilai Rasio jumlah pemilih Pileg 2014 dibandingkan jumlah pemilih Pileg 2009 menunjukan nilai lebih dari 1 sehingga dapat dikatakan jumlah pemilih pada Pileg 2014 meningkat 1,12 kali jumlah pemilih pada Pileg 2009. Nilai rasio mengindikasikan jumlah pemilih pada Pilpres 2014 meningkat 1,14 kali jumlah pemilih pada Pilpres 2009. Hal ini merupakan hal yang wajar sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk yang memiliki hak suara. Nilai rasio Golput pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mengindiaksikan terjadi kenaikan jumlah Golput sebanyak 1,22 kali pada Pileg tahun 2014 dibanding Pileg tahun 2009. Nilai Rasio Golput pada Pemilihan Presiden mengindikasikan terjadi peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Presiden tahun 2014 sebanyak 1,54 kali dibandingkan Golput pada Pilpres 2009.
Peningkatan Golput pada Pilpres 2014
dibandingkan Pilpres 2009 ini menjadi indikator yang harus dicermati agar dalam pelaksanaan Pelpres periode depan rasio ini tidak meningkat lagi. Peningkatan nilai indikator ini mengindikasikan terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam kegiatan Pilpres. Rasio pemilih yang menggunakan hak suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 dibanding penggunaan hak suara pada Pemilihan Presiden tahun 2009 mengindikasikan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Presiden tahun 2009 28
sedikit lebih banyak dibanding penggunaan hak pilih pada Pemilihan Legislatif tahun 2009. Indikator yang ideal adalah 1, dimana setidaknya jumlah penggunan hak pilih pada Pileg dan Pilpres sama banyaknya. Rasio penggunaan hak suara pada Pileg 2014 dibandingkan pada Pilpres 2014 mengindikasikan terjadi penurunan penggunaan hak suara pada kegiatan Pilpres 2014 sebanyak 1,05 kali disbanding penggunan hak suara pada Pileg 2014.
C. Dinamika Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Dinamika pemilihan Legislatif danPemilihan Presiden di Kabupaten Kupang pada tahun 2009 dan tahun 2014 ditampilkan menggunakan data yang dianalisis dari hasil questioner dan FGD. Dinamika ini dimaksudkan menampilkan dinamika yang lebih mikro dan lebih faktual yang terkait informasi kondisi dan presepsi pemilih.
1. Informasi umum responden Sebagian besar responden merupakan perempuan (53%) sedangkan 48% laki-laki. Rata-rata umur responden 43 tahun, dengan usia terndah 20 tahun dan tertinggi 79 tahun. Sebagian besar (58%) merupakan anggota keluarga, sisanya 43 % merupakan kepala keluarga. Pada umumnya responden merupakan tokoh masyarakat (50%), anggota masyarakat 43% , pengurus RT 5% dan anggota pemerintahan kabupaten 3%. Rata-rata pendidikan terakhir responden adalah tamatan SLTA (48%), tamatan SD (15%), tamatan Perguruan Tinggi (13%), tamatan SLTP (10%) dan sisanya 15% adalah tidak bersekolah atau tidak memberikan informasi pendidikannya. Pekerjaan utama responden adalah petani (25%), swasta (30%), PNS ( 5%) dan pekerjaan lainnya seperti pensiunan sebanyak 40%. Sebagian besar responden tidak memiliki pekerjaan tambahan (94%), bertani dan nelayan merupakan pekerjaan sebagian kecil responden masing-masing sebanyak 3%. Rata-rata pendapatan responden Rp. 1.121.053/ bulan dengan pendapatan terendah Rp.100.000/ bulan dan pendapatan tertinggi Rp. 3.300.000/ bulan.
2. Partisipasi Dalam Pileg dan Pilpres Tahun 2009 78% responden menyatakan berpartisipasi dalam Pileg 2009 namun hanya 48% yang menyatakan berpartisipasi dalam Pilpres 2009. Terdapat 23% responden yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2009 dan 53% responden yang tidak berpartisipasi dalam Pilpres 2009. 29
Dari responden yang terlibat dalam Pileg 2009 selain sebagai pemilih juga sebagai Panitia Pemilihan (PPS) sebanyak 44%, sebagai anggota tim sukses partai, sebagai saksi, sebagai anggota Panwaslu dan sebagai anggota keamanan masing-masing sebesar 11%. Sebagian besar responden yang mengikuti Pileg 2009 menyatakan karena kesadaran pribadi (33%), adanya sosialisasi dari KPU/ PPS (22%), ingin memilih dan mengenal caleg yang berasal dari keluarga (13%), kepribadian caleg yang baik (7%), dan kerena alasan lain (9%). Sedangkan keterlibatan dalam Pileg 2009 juga disebabkan oleh pertemanan, caleg berasal dari tokoh masyarakat/gereja, sosialisasi caleg, caleg merupakan anggota partai yang sesuai, peran pemerintah desa/ petugas keamanan dan peran tokoh masyarakat merupakan bagian yang kecil masing-masing sebesar 2%. Beberapa kesulitan yang ditemui selama mengikuti Pileg 2009 antara lain : 1. Parpol dan Caleg sangat banyak dan caleg tidak disertai foto sehingga menyulitkan pemilih dalam memilih caleg yang diharapkan. 2. Cara atau metode pemilihan dianggap masih menyulitkan pemilih. Meskipun sebagian besar (45%) responden tidak memberikan jawaban terhadap tingkat kepuasan dalam Pileg 2009, namun dari responden yang memberikan pendapat, sebagian besar 26% menyatakan Cukup Puas dengan pelaksanaan Pileg 2009, 13% responden masing-masing menyatakan sangat puas dan puas, hanya 1% responden yang menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan Pileg 2009. Dari seluruh responden yang ikut memilih dalam Pilpres 2009, sebagian besar responden (35%) menyatakan karena kesadaran pribadi sebagai warga Negara, 23% karena adanya sosialisasi dari KPU/PPS, 13% merupakan peran tokoh masyarakat/ gereja, 10% merupakan peran pemerintah desa/ pihak keamanan, 8% menyatakan karena tertarik dengan program Capres, 6% menyatakan peran Tim Sukses/ Partai dan karena bantuan Capres dan alasan lainnya masing-masing 2%. Sebagian besar peserta Pilpres 2009 menyatakan Puas (53%), 21% responden menyatakan Cukup Puas, 16% menyatakan Sangat Puas dan 11% tidak memberikan tanggapan. Pada umumnya responden tidak memberikan alasan ketidak hadiran dalam Pileg dan Pilpres 2014 ( 40% pada Pileg dan 71% pada Pilpres). Alasan pribadi seperti sakit, belum masuk dalam usia memilih, ada aktifitas lain seperti bertani dan berdagang di luar wilayah pemilihan) dikemukakan oleh 20% pada Pileg dan 24% pada Pilpres. 20% responden yang tidak ikut memilih dalam pileg dan 5% responden yang tidak ikut memilih dalam Pilpres 2009 menyatakan Tidak Tertarik untuk ikut dalam proses pemilihan.
30
Terkait keterlibatan pemilih dalam Pileg dan Pilpres tahun 2009 di Kabupaten Kupang, dapat digeneralisasi bahwa kesadaran pribadi dan sosialisasi KPU/PPS berperan besar dalam keterlibatan pemilih. Sifat kekeluargaan juga merupakan faktor pendorong, karena ada anggota keluarga yang menjadi caleg maka pemilih cenderung mengikuti Pileg. Keterlibatan pemilih dalam Pilpres ternyata juga didorong oleh peran tokoh-tokoh eksternal dan juga program Capres. Hal yang menarik adalah peran Tim Sukses/Partai tidak terlalu signifikan. Banyak responden tidak memberikan keterangan jelas terkait tidak turut memilih dalam Pileg maupun Pilpres, hal ini merupakan indicator yang harus diwaspadai agar tidak menimbulkan rasa apatis bagi pemilih untuk masa-masa yang akan datang. Alasan pribadi dan ketidak tertarikan tentunya menjadi perhatian agar ditemukan strategi bersama untuk meningkatkan kesadaran pribadi sehingga pada akhirnya meningkatkan minat pemilih dalam berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu.
3. Partisipasi Dalam Pileg dan Pilpres 2014 50% responden berpartisipasi dalam Pileg 2014 dan 53% responden berpartisipasi dalam Pilpres 2014. Terdapat 50% responden yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2014 dan 47% responden yang berpartisipasi dalam Pilpres 2014. Sebagian besar responden sebagai pemilih dalam Pileg 2014 (39%), hanya sebagian kecil sebagai pemilih sekaligus sebagai anggota Tim Sukses Caleg (3%) dan Sebagai Panitia Pemilu/PPS (8%). Sebagian besar responden yang ikut memilih dalam Pileg 2014 karena Kesadaran Pribadi sebagai warga Negara (37%). Karena ada sosialisasi dari KPU/ PPS sebanyak 20% dan Peran dati Tokoh Masyarakat/Gereja sebanyak 5%. Pemilihan Caleg sebagian besar karena Caleg merupakan Keluarga (15%), sosialisasi caleg dan kepribadian Caleg masing-masing 7%. Caleg dikenal baik/ sebagai teman, Program/Janji Kampanye Caleg, Tokoh Masyarkat dan Alasan Lain seperti ingin memilih Caleg yang mewakili wilayah tempat tinggal masing-masing sebesar 2%. Beberapa kesulitan yang dialami selama Pileg 2014 antara lain : 1. Jumlah Caleg terlalu banyak, tidak terdapat foto sehingga pemilih kesulitan memilih Caleg yang diinginkan. 2. Kertas suara terlalu besar sehingga pemilih kesulian dalam mencari Caleg, memilih Caleg dan melipat Kertas Suara.
31
Berdasarkan kesulitan diatas maka responden mengusulkan : 1. Mencantumkan Foto Caleg 2. Mengurangi jumlah partai peserta dan jumlah Caleg tiap partai misalnya hanya 5 (lima) partai peserta dengan jumlah Caleg 3 (tiga) orang tiap partai. 3. Perlu meningkatkan sosialisasi Pemilu sehngga semua kalangan dapat lebih memahami proses pemilu dan meminimalisasi dugaan pengaruh politik uang (money politic) dari para Caleg. Sebagian besar responden peserta menyatakan Cukup Puas terhadap proses Pileg 2014. Persepsi sangat puas dan puas meningkat dibandingkan pada Pileg 2009. Meskipun masih terdapat resonden yang Kurang Puas, Tidak Puas dan Tidak memberikan Jawaban masing-masing pada porsi yang lebih kecil. Namun perlu dicermati agar diupayakan perbaikan proses Pemilu agar tingkat kepusan pemilih dapat ditingkatkan. Sebaran persepsi pemilih dalam Pileg 2014, ditampilkan pada gambar berikut.
Gambar 3. Tingkat Kepuasan Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Kupang
Keteribatan responden sebagai pemilih dalam Pilpres 2014 selain sebagai pemilih juga sebagai Tim Sukses Capres, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Saksi, Pengurus Partai masing-masing sebanyak 5% dan sebagai Tim Sukses Partai sebanyak 3%. Keterlibatan dalam Pilpres 2014 sebagian besar karena Kesadaran Pribadi sebagai Warga Negara (31%) dan Adanya Sosialisasi dari KPU/PPS (24%), Peran Tokoh Masyarkat/ Gereja ( 14%), Peran Tim Sukses/ Partai dan Program Capres yang sesuai kebutuhan masing-masing sebanyak 10% serta alasan lainnya 8%. 32
Tingkat kepuasan Pilpres 2014 menurut responden adalah sebagian besar merasa Cukup Puas, Sangat Puas, Puas, Tidak memberikan Pendapat dan sebagian kecil yang menyatakan Tidak Puas. Tingkat kepuasan resonden terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 ditampilkan pada gambar berikut.
Gambar 4. Tingkat Kepuasan Pelaksanaan Pilpres 2014 di Kabupaten Kupang
Keterlibatan Pemilih dalam Pileg maupun Pilpres 2014 dipengaruhi oleh dua variabel yaitu kesadaran pribadi dan adanya sosialisasi dari KPU/ PPS. Pada Kegiatan Pileg, peran kedudukan caleg dalam struktur masyarakat baik sebagai keluarga, teman maupun kerabat memiliki pengaruh namun karena beberapa keterbatasan maka pemilih cukup sulit menentukan pilihannya karena banyaknya peserta pemilu dan kesulitan dalam mencari posisi caleg yang diinginkan dalam kertas suara. Peran eksternal seperti peran tokoh masyarakat/ gereja kurang berpengaruh dalam pemilihan legislatif tetapi memiliki pengaruh yang lebih kuat pada proses pemilihan presiden (Pilpres). Oleh sebab itu salah satu upaya meningkatkan minat pemilih dalam pemilihan presiden adalah dengan memberikan penguatan juga pada Tokoh Masyarakat/ Gereja. Adanya sebagian responden yang memilih karena tertarik degan Program Capres adalah hal yang menggembirakan karena hal ini mengindikasikan bahwa pemilih di Kabupaten Kupang mulai bergerak dari pemilih tradisional menuju pemilih yang lebih rasional. Hal ini mungkin akibat tingkat pendidikan, sosialisasi dan kemudahan mengakses informasi.
33
Terkait tidak ikut dalam Pileg maupun Pilpres 2014, sebagian besar responden tidak memberikan jawaban. Hanya sebagia kecil responden yang menyatakan Alasan Pribadi dan Tidak Tertarik sebagai alasan untuk tidak ikut Pileg, dan Tidak mengenal Calon Presiden sebagai alasan untuk tidak ikut Pilpres 2014. Sebagian kecil responden tidak ikut memilih karena melakukan aktifitas di luar daerah pemilihan, akibat belum mengetahui proses pengalihan lokasi pemilihan, hal ini mengindikasikan belum semua pemilih memahami penggunaan hak pilihnya. Banyaknya responden yang tidak memberikan alasan kenapa tidak ikut memilih tentunya menjadi perhatian agar hal ini tidak menimbulkan sikap apatis terhadap proses pemilihan umum.
34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Nilai hasil analsis rasio jumlah pemilih Pileg 2014 dan Pileg 2009 nilainya 1,12 (lebih besar dari 1) mengindikasikan ada peningkatan jumlah pemilih pada Pemilih Legislatif Tahun 2014 dibanding Pileg 2009. 2. Hasil analsis rasio Golput Pileg 2014 dan 2009 nilainya 1,22 ( lebih besar dari 1) mengindikasikan ada kecenderungan masyarakat mulai apatis dengan Pileg. 3. Nilai hasil analsis ratio Golput pada Pilpres 2014 dan 2009 1,54 (lebih besar dari 1) ada kecendurungan masyarakat mulai apatis dengan Pilpres. 4. Nilai hasil analsis
rasio Pileg dan Pilpres 2009 nilainya 0,99 ( kurang dari 1)
mengindikasikan partisipasi Pilpres tahun 2009 lebih tinggi disbanding Pileg 2009. 5. Nilai hasil analsisi rasio Pileg 2014 dan Pilpres 2014 nilainya 1.05 ( lebih dari 1) mengindikasikan ada kecenderungan masyarakat mulai apatis dengan Pilpres. 6. Kesadaran Pribadi dan Sosialisasi KPU/PPS memiliki peran yang berpengaruh pada pengunaan hak memilih pada Pileg maupun Pilpres. Peran Tokoh Masyarakat/ Gereja lebih berpengaruh pada Pilpres dibanding pada Pileg. 7. Adapun faktor penyebab peningkatan jumlah pemilih Pileg tahun 2014 dibanding tahun 2009 karena adanya penambahan usia yang sebelumya berumur dibawah 17 tahun, pada pemilu 2014 sudah berumur 17 atau lebih dan pendatang. 8. Adapun faktor penyebab penurunan jumlah penggunaan hak suara pada Pileg 2014 dibanding tahun 2009 sesuai dengan hasil wawancara, quisioner serta FGD, mengatakan bahwa masyarakat semakin rasional dalam memilih anggota legislatif misalnya tidak menepati janji- janji sesuai kampanye, tidak ada perubahan pembangunan selama periode lima tahunan, caleg terlalu banyak, kertas coblos terlalu besar serta menunggu waktu untuk pencoblosan terlalu lama di TPS . 9. Adapun faktor penyebab menurunya pemilihan president tahun 2014 dibanding tahun 2009 sesuai hasil analisis data sekunder, wawancara, quisioner dan FGD, penyebabnya ada indikasi tidak ditepatinya janji sesuai program yang dikampanyekan baik lewat tatap muka langsung maupun lewat media masa dan presiden periode 2009 - 2014 membuat begitu banyak hal yang mengecewakan rakyat dan dampaknya pada pemilihan presiden 35
2014 masyarakat menjadi apatis. Ini sesuai dengan teori pendekatan psikologis, struktural dan pendekatan rasional. 10. Adapun faktor penyebab mengapa Pileg dan Pilpres tahun 2009 tidak ada gap, sebab masyarakat masih dibayangi dengan model pemilu yang reformatif atau masyarakat masih menaruh harapan yang tinggi terhadap hasil Pemilu. 11. Adapun faktor penyebab mengapa tingkat partisipasi lebih tinggi pada saat Pileg 2014 dibanding Pilpres 2014 Sebab masyarakat merasa mengenal baik calon legislatif, pernah bertemu, kenal sebagai teman dan keluarga. Tetapi untuk Pilpres kurang berminat karena programnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Ada anggota DPR yang mengkampanyekan bahwa program yang sampai kemasyarakat adalah program dari anggota DPR tersebut, dengan alasan demikian tidak ada alasan bagi masyarakat untuk datang memilih presiden.
B. Saran 1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif oleh KPU bukan saja untuk Pemilihan Umum tetapi untuk Pendidikan Politik. 2. KPU harus melibatkan ketokohan masyarakat setempat sebagai corong KPU baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. 3. KPU perlu memperkuat KPPS sebagai tangan resmi KPU yang ada didesa yang selalau berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan demikian KPU harus bekerja setiap saat tidak saja menjelang Pemilihan Umum. 4.
KPU harus melibatkan lembaga lembaga desa baik yang berlatar budaya, agama sebagai corong untuk mengsosialisasikan program- program KPU menyangkut Pemilihan Umum yang baik.
36
DAFTAR PUSTAKA Adisusilo, Sutarjo JR. 2013. syarat pemerintahan barat dari yang klasik sampai yang modern. Penerbit PT. Raja Gratindo Persada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang. 2015. Kabupaten Kupang Dalam Angka 2014 Dinasthi, Juna. 2013. Pengertian Negara, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan. Http: // sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsurfungsi-tujuan.html. Dokumen KPU Kabupaten Kupang 2009-2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi https://id.wikipedia.org/wiki/Negara https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi Isrok dan Dhia Al Uyun. 2010. Ilmu Negara Berjalan Dalam Dunia Abstrak. Kurniawan. 2015. Penelitian Studi Terhadap Tingkat Kehadiran Pemilih Dilokasi TPS, Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemiluh Tahun 2004 di Kabupaten Lombok Tengah. Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. 1994. Pengantar Hukum Tata Negara. Penerbit Sinar Bakti. Jakarta Mac Iver. 1984. Negara Modern. Terjemahan Moertono. Penerbit Aksara Baru Jakarta.
Rahman, H.A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Penerbit Garaha Ilmu. Yogyakarta
Rona Desmara Putra. 2014. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Di TPS 5 RT/RW 1 Kelurahan Tuah Kerja Kecamatan Tampan Baru. Jurnal Penelitian Jurusan Fisip No.2 Oktober 2014. Syarbaini, S. Dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Penerbit Galia Indonesia. Jakarta, Singaribun, Masri dan Sofia Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Penerbit LP3ES,Edisi Revisi. Jakarta.
37
LAMPIRAN
38
Lampiran 1. Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Pemilih Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014 Di Kabupaten Kupang
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KECAMATAN
Amfoang Tengah Amarasi Timur Semau Selatan Amabi Oefeto Timur Amfoang Selatan Amarasi Fatuleu Tengah Amarasi Selatan Kupang Barat Amfoang Barat Daya Amarasi Barat Amfoang Utara Amabi Oefeto Taebenu Fatuleu Barat Amfoang Barat Laut Nekamese Kupang Timur Takari Sulamu Amfoang Timur Fatuleu Semau Kupang Tengah
TO TAL
Jumlah Pemilih Pileg
3,639 2,745 7,200 8,519 9,103 2,879 6,018 8,724 2,527 8,818 4,148 4,263 8,739 4,819 5,087 5,701 23,141 12,364 8,644 4,083 12,679 4,209 19,270
Jumlah Pemilih Pilpres
3669 2772 7262 8314 9300 2871 6117 8981 2502 9119 4148 4388 8858 4831 5061 5778 23726 12504 8775 4012 13110 4245 19361
177,319 179,704
Pileg 2009
Pilpres 2009
Golput Golput Jumlah Jumlah Pilpres Golput Pileg 2014 pileg Pilpres Pemilih Pileg pemilih 2014 Pileg 2009 2009 20143,390 Pilpres 3480 2,958 2,724 2014432
3,247 3,174 392 525 2,276 2,722 469 500 6,028 6,129 1,172 1,133 7,537 7,453 982 861 7,785 7,842 1,318 1,458 2,556 2,641 323 230 5,061 4,991 957 1,126 7,626 7,822 1,098 1,159 2,276 2,232 251 270 7,769 7,265 1,049 1,854 3,355 3,450 793 698 3,554 3,500 709 888 6,805 6,971 1,934 1,887 3,897 4,114 922 717 4,360 4,211 727 850 4,826 4,766 875 1,012 17,850 18,041 5,291 5,685 9,897 9,981 2,467 2,523 7,016 7,244 1,628 1,531 3,208 3,262 875 750 10,275 10,711 2,404 2,399 3,556 3,422 653 823 14,151 14,223 5,119 5,138 144,911 146,167 32,408 34,017
39
4,480 2,890 7,801 5,085 9,792 2,779 6,607 10,500 2,720 9,659 4,093 4,685 10,110 5,088 5,224 6,776 25,942 13,407 9,559 4,299 14,310 4,648 24,475
4548 2981 7915 5305 10082 3000 6865 10,794
2769 9981 4122 4904 10343 5107 5235 6919 26955 13738 9974 4380 14857 4610 25286
198,319 204,150
3,856 3,459 2,483 2,213 6,642 6,154 4,294 4,086 8,245 7,898 2,330 2,442 5,530 4,868 8,773 8,406 2,267 2,171 8,026 7,334 3,394 3,172 3,837 3,671 8,181 7,971 4,073 4,068 4,176 4,073 5,363 5,044 20,508 20,073 10,492 9,929 7,460 7,177 3,348 3,178 11,053 10,870 3,548 3,144 17,872 17,604 158,709 151,729
624 407 1,159 791 1,547 449 1,077 1,727 453 1,633 699 848 1,929 1,015 1,048 1,413 5,434 2,915 2,099 951 3,257 1,100 6,603 39,610
Golput Pilpres 2014756 1,089 768 1,761 1,219 2,184 558 1,997 2,388 598 2,647 950 1,233 2,372 1,039 1,162 1,875 6,882 3,809 2,797 1,202 3,987 1,466 7,682 52,421
Lampiran 2. Rasio Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Pemilih Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014 Di Kabupaten Kupang
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KECAMATAN
Amfoang Tengah Amarasi Timur Semau Selatan Amabi Oefeto Timur Amfoang Selatan Amarasi Fatuleu Tengah Amarasi Selatan Kupang Barat Amfoang Barat Daya Amarasi Barat Amfoang Utara Amabi Oefeto Taebenu Fatuleu Barat Amfoang Barat Laut Nekamese Kupang Timur Takari Sulamu Amfoang Timur Fatuleu Semau Kupang Tengah
TO TAL
Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Golput Pemilih pileg Pemilih Pilpres 2014/ Rasio Golput Pileg Pilpres 2014/jumlah pemilih jumlah pemilih 2014/pileg 2009 2014/pilpres pileg 2009 pilpres 2009 2009
1.231 1.053 1.083 0.597 1.076 0.965 1.098 1.204 1.076 1.095 0.987 1.099 1.157 1.056 1.027 1.189 1.121 1.084 1.106 1.053 1.129 1.104 1.270 1.118
1.240 1.075 1.090 0.638 1.084 1.045 1.122 1.202 1.107 1.095 0.994 1.118 1.168 1.057 1.034 1.197 1.136 1.099 1.137 1.092 1.133 1.086 1.306 1.136
1.592 0.868 0.989 0.805 1.174 1.390 1.125 1.573 1.805 1.557 0.881 1.196 0.997 1.101 1.442 1.615 1.027 1.182 1.289 1.087 1.355 1.685 1.290 1.222
40
2.074 1.536 1.554 1.416 1.498 2.426 1.774 2.060 2.215 1.428 1.361 1.389 1.257 1.449 1.367 1.853 1.211 1.510 1.827 1.603 1.662 1.781 1.495 1.541
Rasio Peserta Rasio Peserta Pileg Pileg dan Pilpres dan pilpres 2014 2009
1.023 0.836 0.984 1.011 0.993 0.968 1.014 0.975 1.020 1.069 0.972 1.015 0.976 0.947 1.035 1.013 0.989 0.992 0.969 0.983 0.959 1.039 0.995 0.991
1.086 1.115 1.122 1.079 1.051 1.044 0.954 1.136 1.044 1.044 1.094 1.070 1.045 1.026 1.001 1.025 1.063 1.022 1.057 1.039 1.053 1.017 1.128 1.015 1.046
Lampiran 3. Dokumentasi
41
