DEPARTEMENPERHUBUNGAN JL IlEDAN 10110 MERDEKA &ARAl NO .8 JAKARTA
I
I
TELP.:(021)3811308,3505006 TLX : 46116Menhub IA FAX. (021)3451657 emall' da SMSe:em.r : +62.813-111111-05 horn'• page pus.• www.c:lephub.go.ld
[email protected]
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR:
KM 56 TAHUN 2009
URAIAN KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORA T JENDERAL PERHUBUNGAN DARA T
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA MENTER! PERHUBUNGAN, bahwa dalam rangka pelaksanaan uraian kegiatan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka perlu diatur uraian jenis kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap nomenklatur jabatan. b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2.008;
2.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun2008;
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG URAIAN KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BABI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat; pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
d. e.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Uraian kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, sebagai berikut: a.
b.
c.
d. e.
menyiapkan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan dibidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat; melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat; melaksanakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat; melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; melaksanakan penyiapan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan; Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANDARAT
Sekretariat Direktorat lenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat lenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Direktorat lenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan dan keselarnatan transportasi darat; pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Ienderal Perhubungan Darat; pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris miliklkekayaan negara di lingkungan Direktorat lenderal Perhubungan Darat; penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan transportasi darat, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sarna luar negeri; penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.
Uraian kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal6, sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
e.
mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi darat; mengelola urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksam, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi darat, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri; menelaah, mengevaluasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari : Bagian Bagian Bagian Bagian
Perencanaan; Keuangan; Hukum; Kepegawaian dan Umum.
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal9, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
d.
e.
penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan pemaduan jaringan transportasi darat; penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Uraian kegiatan Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 dan PasalIO, sebagai berikut: mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderat Perhubungan Darat;
c.
d.
e.
f.
g.
h. 1.
J.
k.
a. b. c.
mengkoordinir penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanakan kegiatan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat; melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pembangunan transportasi darat; melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang peningkatan dan pembangunan transportasi darat; mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pemaduan jaringan transportasi darat; menyiapkan bahan penyusunan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat; melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat; memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi.
Subbagian Rencana dan Program; Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.
Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan reneana regional dan lokal di bidang transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi : a. b.
c.
d.
penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ; penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat; penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.
Uraian kegiatan Subbagian Rencana dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dan Pasa114, sebagai berikut: mengkoordinir penyiapan penyusunan kebijakan di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; membantu pelaksanaan kegiatan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan koordinasi pengusulan program dan kegiatan dengan intansi eksternal terkait, seperti : BAPPENAS, DPR-RI, Departemen Keuangan, Menko Perekonomian; menyiapkan bahan usulan rencana program baik dari instansi internal seperti Dinas Perhubungan Propinsi, ataupun dari instansi eksternal seperti: DPR-RI, masyarakat, dsb; menyiapkan bahan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengusulan rencana dan program; menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan.
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemaduan jaringan transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. b.
c. d.
penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan pemberian bimbingan pemaduan jaringan transportasi darat; penyiapan evaluasi serta pelaporan.
Uraian kegiatan Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, sebagai berikut : menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, program, kegiatan dan anggaran di bidang peningkatan dan pembangunan transportasi darat; membantu penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pemaduan jaringan transportasi darat; melaksanakan penyusunan bahan laporan tahunan dan laporan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyusunan bahan laporan hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan peninjauan dan pemeriksaan administrasi serta teknis terhadap hasil akhir pelaksanaan pekerjaan atas programlk.egiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Subbagian Sistem Infonnasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Sistem Infonnasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. b. c.
penyiapan bahan penyusunan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat; pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20, sebagai berikut: membantu pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat; menyiapkan bahan pengelolaan sistem dan teknologi infonnasi di bidang transportasi darat; mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan penyiapan data sarana dan prasarana di bidang Transportasi Darat; menyiapkan bahan usulan PinjamanlHibah Luar Negeri (PHLN); menyiapkan bahan sosialisasi umum, kebijakan pembinaan teknis dan pelaporan di bidang Perhubungan Darat; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. b.
c.
pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Uraian kegiatan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, sebagai berikut : a. b. c. d.
e.
f.
menyiapkan bahan finalisasi bahan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); menyiapkan bahan finalisasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan penyusunan finalisasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-El Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan finalisasi atas usulan revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan Penyuluhan dan Pembinaan dalam rangka Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran / Laporan Keuangan (SAI); menyiapkan bahan monitor dalam rangka kegiatan perbendaharaan dan tata usaha keuangan yang mencakup Sistem Pelaporan Keuangan pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
g.
h.
1.
j. k. 1. m.
n.
menyiapkan bahan Penyuluhan dan Pembinaan dalam rangka Penyusunan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN); menyiapkan bahan finalisasi atas usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan Finalisasi atas Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dari Instansi / Badan Pemeriksa ( BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal ); menyiapkan bahan finalisasi atas Laporan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Administrasi proses serah terima hasil kegiatan dan serah terima asset dalam bentuk hibah atau PMN; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penghapusan BMN; menyiapkan bahan koordinasi dalam proses penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara; menyiapkan bahan pencatatan asset yang menjadi obyek penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Catatan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan pengelolaan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan anggaran; pengkoordinasi dan Penyiapan bahan perevisian anggaran;
c.
d.
penyampaian dan pembahasan bahan revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, sebagai berikut: a. b.
c.
d. e.
f. g. h. 1.
menyiapkan bahan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerianl Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Keuangan dan melakukan Evaluasi serta Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan dan memproses usulan revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan Bahan Penyuluhan dan Pelatihan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Anggaranl Laporan Keuangan (SAI); menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Anggaran; menyiapkan Bahan Laporan Pelaksanaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK); menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penyiapan bahan urusan perbendaharaan Barang Milik Negara (BMN); pengurusan bahan ketatausahaan keuangan Barang Milik Negara (BMN) ; pengelolaan Barang Milik (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sebagai berikut : a. b.
c. d. e.
f.
menyiapkan bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melakukan pembinaan, pengelolaan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara di Lingkungan Sub Sektor Transportasi Darat; menyiapkan bahan Sosialisasi Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN); menyiapkan bahan proses serah terima hasil kegiatan dan serah terima asset dalam bentuk hibah atau PMN; menyiapkan bahan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. b. c.
pengkoordinasi bahan penyiapan verifikasi anggaran; pengurusan bahan ketata usahaan verifikasi anggaran; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Verifikasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
menyiapkan bahan Penelitian Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;. menyiapkan bahan pengajuan usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan verifikasi dan pembinaan terhadap Laporan Kesiapan Kegiatan Satker / UPT, Kontrak, Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK); menyiapkan bahan tindak lanjut Laporan HasH Audit (LHA) dari Instansi / Badan Pemeriksa ( BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal); menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan Pengaduan Pelaksanan Anggaran dan Tuntutan Perbendaharaan serta Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); menyiapkan bahan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Anggaran.
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta ketia .sama luar negeri di bidang transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a. b.
c.
penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat; pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat; pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.
Uraian kegiatan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal35, sebagai berikut : a.
b.
c. d. e. f.
g.
h. l.
menyiapkan penelaahan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan Darat; menyiapkan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan merevisi peraturan perundang-undangan; menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum lainnya; memverifikasi Raperda dan Perda; memproses kasus-kasus Hukum yang timbul di bidang Transpotasi Darat; mewakili persidangan dan bertindak sebagai kuasa hukum dalam sidang peradilan yang berkaitan dengan sub sektor darat; mengumpulkan dan mendokumentasikan peraturanperaturan perundangan yang terkait dengan bidang transpotasi perhubungan darat; menyelenggarakan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan di bidang transpotasi darat; menyiapkan perencanaan kegiatan publikasi dan komunikasi serta memasarkan gagasan dan program Transportasi Darat kepada masyarakat;
j.
k. l.
m. n. o. p.
q.
r.
a. b. c.
melakukan koordinasi proses administrasi wakil delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KSLN) Departemen Perhubungan; melakukan persiapan dan pembahasan perjanjian kerjasama luar negeri bidang transportasi darat, baik bilateral, regional maupun multilateral; mempersiapkan proses ratifIkasi Perjanjian dan atau Konvensi Intemasional terkait bidang transportasi darat; menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (SK Pokja) pembahasan ratifIkasi Perjanjian dan atau Konvensi Intemasional; menyusun Dokumen Kerja sama Luar Negeri; berkoordinasi dengan lembaga resmi departemen terkait untuk pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri; menyelenggarakan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka pertemuan kerjasama luar negeri dengan mengundang pihak-pihak intem dan ekstem terkait; menyusun persiapan anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama luar negeri dan keikutsertaan wakil delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai Delegasi RI; menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Subbagian Peraturan Perundang-undangan; Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum; Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.
Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Subbagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c. d.
membantu koordinasi penyiapan pelaksanaan penyusunan rancangan di bidang transportasi darat dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat; penyiapan bahan penyusunan rancangan di bidang transportasi darat; penyiapan bahan penelaahan peraturan perundangundangan di bidang transportasi darat; Penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 dan Pasal39, sebagai berikut: a. b.
c. d. e.
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan peraturan; menyiapkan bahan penelaahan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi Darat; mengharmonisasikan rancangan peraturan perundangundangan dengan peraturan yang terkait; menyiapkan bahan verifikasi Raperda dan Perda; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang transportasi darat;
b.
penyiapan bahan hubungan antar lembaga di bidang transportasi darat;
c.
penyiapan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat;.
d.
penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 dan Pasal45, sebagai berikut : a.
b.
c.
d. e.
f.
g. h.
melakukan pemantauan opini publik (masyarakat) melalui media massa cetak maupun elektronik, seminar dan pertemuan lainnya; menyiapkan bahan kegiatan publikasi dan komunikasi serta memasarkan gagasan dan program Transportasi Darat kepada masyarakat; menyiapkan bahan pameran-pameran yang melibatkan Departemen Perhubungan khususnya sub sektor Perhubungan Darat; menyiapkan bahan kegiatan press tour dan Liputan Pers; menyiapkan bahan dokumentasi program acara maupun peristiwa lain dalam Iingkup kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi wakil delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Perhubungan; menyiapkan bahan pertemuan kerjasama luar negeri terkait sektor transportasi darat; melakukan persiapan pembahasan perjanjian kerjasama luar negeri bidang transportasi darat, baik bilateral, regional maupun multilateral;
1.
J.
menyiapkan bahan ratifikasi Perjanjian dan atau Konvensi Intemasional terkait bidang transportasi darat; menyiapkan bahan penyusun anggaran kegiatan kerjasama luar negeri dan keikutsertaan wakil delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai Delegasi RI (Delri).
Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a.
penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
b.
pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.
pengelolaan urusan. rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Uraian kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, sebagai berikut: menyiapkan penyusunan rencana formasi pegawai; menyiapkan konsep penerimaan pegawai; menyiapkan pengangkatan dan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
menganalisa konsep pengembangan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (perencanaan kepegawaian, pengembangan pegawai, dan pemeliharaan pegawai); menyiapkan konsep pengembangan karir pegawai; melaksanaan Program Pembinaan SDM sub sektor Transportasi Darat; menyusun kebutuhan diklat teknisl substantif Sub Sektor Transportasi Darat; memproses pemberhentian dan pensiun pegawai; melakukan analisis dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; mengevaluasi kinerja jabatan-jabatan Fungsional dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; mengelola arsip-arsip dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanaan kegiatan Konservasi Arsip dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanaan urusan surat-menyurat dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melaksanaan penyusunan kebutuhan operasional dan barang inventaris dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;. melakukan penerimaan, pendistribusian dan penyimpanan kebutuhan operasional dan barang inventaris kantor ; mengkoordinir proses inventarisir dan pemeliharaan barang inventaris kantor dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; melakukan pengawasan pemeliharaan dan perawatan gedung; memonitor ketertiban dan pengamanan kantor; mengkoordinir dan mengawasi kelancaran angkutan antar jemput pegawai dan pemeliharaan kendaraan operasional dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; mengkordinir pemberian pelayanan kesehatan bagi PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; mengkoordinir pengadaan obat-obatan dan peralatan medis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;. menyiapkan penggunaan ruangan sidang berikut peralatan yang diperlukan.
a. b. c.
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; Subbagian Tata Usaha; Subbagian Rumah Tangga.
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi : pembantu pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat; penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan organisasi dan tata laksana; penyiapan bahan pengurusan mutasi dan pensiun pegawai; penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana; penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Kepegawaian clan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 clanPasal 52, sebagai berikut: a. b. c. d.
e. f.
g. h. 1.
J.
k. 1.
menyiapkan bahan penyusunan formasi kebutuhan pegawai; menyiapkan bahan penerimaan pegawai untuk kualifikasi pendidikan Diploma III (D-III) ke bawah; menyiapkan bahan pengangkatan clan kepangkatan pegawai; menyiapkan bahan penyusun konsep pengembangan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (perencanaan kepegawaian, pengembangan pegawai, clanpemeliharaan pegawai); menyiapkan bahan pengembangan pegawai; menyiapkan bahan analisis kebutuhan diklat teknisl substantif sesuai tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan kajian kebutuhan diktat teknisl substantif sub sektor Perhubungan Darat; menyiapkan bahan usulan pensiun pegawai; menyiapkan bahan analisis dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan penyiapan konsep rancangan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;. menyiapkan bahan penyusunan jabatan Fungsional; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa154, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.
urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan; penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; penyiapan bahan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal54 dan Pasal55, sebagai berikut : a.
b. c.
d. e. f. g. h.
menyiapkan bahan pembayaran gaji pegawai, uang makan/uang lembur, rape1 gaji dan tunjangan pegawai; menyiapkan bahan pengelolaan Database Kepegawaian; menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Kepegawaian (KGB/KP RegulerlPilihan, Pensiun, Karpeg, KarsuIKaris, Taspen ) dan Surat Keputusan Lainnya; mengelola surat-menyuratlkegiatan Adminstratif Perkantoran; menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan kearsipan; menyiapkan bahan koordinasi penggandaan bahanbahan kerja; mengkoordinasi kegiatan ekspedisi surat dan dokumen; menyiapkan bahan koordinasi acara, agenda kerja pimpinan dan jamuan tamu kedinasan.
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Subbagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
pembantu koordinasi pelaksanaan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai; penyiapan bahan urusan dalam, urusan umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai; penyusunan bahan laporan dan,evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, sebagai berikut : menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan operasional seperti ATK, cetakan, computer supplies, obat-obatan dan barang inventaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama satu tahun anggaran; menyiapkan bahan Pengadaan Kebutuhan Operasional; menyiapkan bahan pendistribusian kebutuhan operasional kantor; melakukan Inventarisir dan pemeliharaan barang inventaris kantor; menyiapkan data pengadaan pakaian dinas harian pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatan gedung; mengelola proses pengadaan barang atau jasa kebutuhan pemeliharaan dan pemasangan sarana dan prasarana elektrika; memberi petunjuk dan arahan proses penjagaan ketertiban dan pengamanan kantor; mengelola dan mengawasi kelancaran angkutan antar jemput pegawai dan pemeliharaan kendaraan; menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan; pelaksanaan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis; menyiapkan ruangan pertemuan dan peralatan yang diperlllkan.
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Direktorat Lalu Lintas clan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi clan pelaporan di biclang lalu lintas clanangkutan jalan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutanjalan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas clan angkutan jalan; penyiapan perumusan clan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, clan pengendalian operasional lalu lintas clan angkutan jalan; penyiapan pelaksanaan kebijakan di biclang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darnt; pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) biclang lalu lintas clan angkutan jalan serta penyusunan clan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di biclang lalu lintas clan angkutan jalan;
f.
g. h.
penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional, regional, dan intemasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Uraian kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, sebagai berikut: menetapkan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; merumuskan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan kebijakan dibidang Jarmgan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; menyusun kualifikasi teknis sumber daya manusia dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan urusan kerumahtanggaan Direktorat.
a. b. c. d. e. f.
Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan; Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan; Subdirektorat Lalu Lintas Jalan; Subdirektorat Angkutan Jalan; Subdirektorat Pengendalian Operasional; Subbagian Tata Usaha.
Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal Tipe A dan pemberian kualiftkasi teknis petugas terminal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas serta penentuan lokasi terminal dan penetapan kelas jalan; pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder, jaringan trayek antar kota dalam propinsi, jaringan trayek pedesaan, penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang dan penetapan kelas jalan di jaringan jalan sekunder;
c.
d.
e. f.
penyiapan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan jalan; penyiapan penyusunan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas di jaringan jalan primer; penyiapan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal64 dan Pasa165, sebagai berikut: memimpin, mengelola pembagian tugas, memberi bimbingan dan petunjuk, melakukan koordinasi pelaksanaan survei, serta mengelola konsep-konsep surat keputusan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan dan kelas jalan di jaringan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas di jaringan jalan primer serta pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal Tipe A sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan penyusunan bahan-bahan rapat, seminar, diskusi, evaluasi hasil kerja, kegiatan proyek-proyek pembangunan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lain-lain yang sejenis dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; mengkoordinasikan, memeriksa dan memaraf konsepkonsep surat keluar yang akan ditandatangani Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
mengelola dan memberikan penilaian serta menandatangani DP3 bawahan; mengelola laporan basil pelaksanaan tugas Subdit Jaringan Transportasi Jalan sebagai bahan infonnasi dan evaluasi pimpinan; mengelola program kerja dan evaluasi terhadap program kerja yang belurn dapat dilaksanakan; mengkoordinasikan pelaksanaan kajian data tenninal untuk mengusulkan kebijakan terhadap penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan penyelenggaraan; mengkoordinasikan penyusunan konsep jaringan lintas; mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan konsep bukujalan; mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kelas Jalan Di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hingga sosialisasi ke masyarakat; mengkoordinasikan pengumpulan data dari daerah dan telah dibuat konsep jaringan lintas di Pulau Jawa untuk penyusunan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas Pulau Jawa; mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Jaringan Trayek Antar Kota, telah dilakukan Evaluasi Jaringan Trayek Antar Kota Antar Propinsi dengan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Damt tentang Evaluasi Jaringan Trayek Antar Kota Antar Propinsi; mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi terminal Tipe A untuk penyusunan Sistem Infonnasi Manejemen Transportasi; mengkoordinasikan penyusunan RUJTJ Propinsi agar terjadi keterpaduan dan keselarasan antara penyusunan RUJTJ di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
a. b.
Seksi Jaringan Prasarana clanPelayanan; Seksi Pengembangan Transportasi Jalan.
Seksi Jaringan Prasarana clan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi clan pelaporan di biclang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan serta penyiapan bimbingan teknis penyusunan jarlngan transportasi jalan sekunder clan penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama dan penetapan kelas jalan primer serta pemberian kualifIkasi teknis petugas terminal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur di biclang jaringan prasarana transportasi jalan clan jaringan pelayanan angkutan jalan; penyiapan bahan bimbingan teknis di biclangjaringan prasarana transportasi jalan clan jaringan pelayanan angkutan jalan; penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder; penyiapan bahan penentuan lokasi terminal tipe B clan terminal Tipe C serta terminal barang;
e.
f.
g. h.
penyiapan bahan penetaPan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi clanjaringan lintas pada jaringan jalan primer; penyiapan bahan penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama clan penetapan kelas jalan primer; penyiapan bahan pemberian kualiftkasi teknis petugas terminal; penyusunan bahan laporan clanevaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Jaringan Prasarana clan Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 68 clan Pasal 69, sebagai berikut: mengelola penyusunan rencana kerja dan kegiatan dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualiftkasi teknis petugas terminal untuk pedoman pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan urutan prioritas dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B clan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi clan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama,
penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifikasi teknis petugas terminal agar semua pekerjaan terselesaikan dan tidak terjadi tumpang tindih; memimpin dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan melalui potensi pegawai dalam hal perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifIkasi teknis petugas terminal untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan proseduf serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan !intas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifIkasi teknis petugas terminal untuk mendapatkan masukan-masukan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan baik langsung maupun tidak langsung melalui pemeriksaan laporan dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B dan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek !intas batas negara, jaringan trayek
antar kota antar propinsi clan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifikasi teknis petugas terminal untuk mengetahui apakah pelaksanan tugas di lapangan sesuai dengan rencana; mengkoordinasikan pengawasan dalam rangka perumusan standar, norma, pedoman, kriteria clan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi clan pelaporan di biclang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder clan penentuan lokasi terminal Tipe B clan terminal Tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi clanjaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifikasi teknis petugas terminal apakah tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengkoordinasikan bahan-bahan untuk pembinaan teknis jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas di jalan primer, serta pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal Tipe A agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar; mengkoordinasikan analisa clan evaluasi atas penetapan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan lintas, serta penetapan lokasi pembangunan terminal Tipe B atau C yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, agar apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Fusat; mengkoordinasikan hasil kerja bawahan dalam penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria clanprosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di biclang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal Tipe B clan terminal Tipe C serta terminal baran&. penetapan jaringan trayek lintas
batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi clan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal Tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama, penetapan kelas jalan primer, pemberian kualifikasi teknis petugas terminal untuk mengetahui apakah hasH kerja bawahan sesuai dengan ketentuan atau araban pimpinan; mengelola bahan-bahan konsep/konsep yang diajukan bawahan tentang penetapan jaringan trayek antar kota antra propinsi clanjaringan lintas dijalan primer, serta pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal Tipe A agar apa yang akan disampaikan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengkoordinasikan pelaksanaan survei-survei yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan clan kelas jalan di jalan primer, jaringan trayek antar kota antar propinsi clan jaringan lintas di jalan primer, serta pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal Tipe A, agar data-data yang diperoleh akurat; mengelola penyusunan bahan-bahan rapat, seminar, diskusi, evaluasi hasH kerja, kegiatan proyek-proyek pembangunan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan lain-lain yang sejenis dari Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, agar bahan-bahan yang dihimpun dari setiap Subdit itu dapat tersusun tepat pada waktunya; mengelola laporan hasH pelaksanaan tugas Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan sebagai bahan informasi dan evaluasi pimpinan; mengelola program kerja clan evaluasi terhadap program kerja yang belum dapat dHaksanakan sehingga dapat diketahui kinerja Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan; mengkoordinasikan pelaksanaan kajian data terminal untuk mengusulkan kebijakan terhadap penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan penyelenggaraan; mengkoordinasikan penyusunan konsep jaringan lintas agar dalam penetapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan konsep buku jalan agar dalam penetapannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
r.
s.
t.
mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang kelas jalan di P.Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hingga sosialisasi ke masyarakat; mengkoordinasikan pengumpulan data dari daerah dan telah dibuat konsep jaringan lintas di Pulau Jawa untuk penyusunan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas Pulau Jawa; mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Jaringan Trayek Antar Kota, telah dilakukan Evaluasi Jaringan Trayek Antar Kota Antar Propinsi dengan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Evaluasi Jaringan Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
Seksi Pengembangan Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan Sistim Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan transportasi jalan; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang pengembangan transportasi jalan; penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer; penyiapan bahan perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan; penyiapan bahan pengembangan Sistim Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan jalan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
e. f.
penyiapan bahan pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan 8eksi Pengembangan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, sebagai berikut: a. mengelola penyusunan rencana kerja dan kegiatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan untuk pedoman pelaksanaan tugas; b. mengkoordinasikan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan urutan prioritas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan agar semua pekerjaan terselesaikan dan tidak terjadi tumpang tindih; c. memimpin dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan melalui potensi pegawai dalam hal penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan masukan-masukan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan baik langsung maupun tidak langsung melalui pemeriksaan laporan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu Hntas dan angkutan jalan untuk mengetahui apakah pelaksanan tugas di lapangan apakah sesuai dengan rencana; mengkoordinasikan pengawasan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan 8istim Informasi Manajemen (81M) lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengetahui apakah tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengelola bahan-bahan untuk pembinan teknis dan penyusunan kebijakan rencana umum jaringan transportasi jalan dan kelas jalan di jalan primer agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar;
h.
1.
J.
k.
1.
m.
mengelola analisa dan evaluasi atas rencana pengembangan transportasi jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, agar apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat; mengkoordinasikan hasil kerja bawahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan Sistim Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan untuk mengetahui apakah hasil kerja bawahan sesuai .dengan ketentuan atau arahan pimpinan; mengelola bahan-bahan konsep/konsep yang diajukan bawahan tentang penetapan jaringan transportasi jalan dan kelas jalan di jalan primer agar apa yang akan disampaikan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan survei-survei yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dan kelas jalan di jalan primer, agar data-data yang diperoleh akurat; mengelola penyusunan bahan-bahan rapat, seminar, diskusi, evaluasi hasil kerja, kegiatan proyek-proyek pembangunan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan lain-lain yang sejenis dari Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, agar bahan-bahan yang dihimpun dari setiap Subdit itu dapat tersusun tepat pada waktunya; mengelola laporan hasil pelaksanaan tugas Subdit Jaringan Transportasi Jalan sebagai bahan informasi dan evaluasi pimpinan;
n.
o.
p.
mengelola program kerja dan evaluasi terhadap program kerja yang belum dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui kinerja Seksi Pengembangan Transportasi Jalan; mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi terminal Tipe A untuk penyusunan Sistem Infonnasi Manejemen Transportasi; mengkoordinasikan penyusunan RUJTJ Propinsi agar terjadi keterpaduan dan keselarasan antara penyusunan RUJTJ di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Untuk mempermudah up date data dan kinerja jaringan jalan, sedang dilakukan pengumpulan data dari konsultan yang mengerjakan studi terkait.
Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertiflkasi uji tipe kendaraan bennotor, sertiflkasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertiflkasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sma pengujian kendaraan bermotor; pemberian bimbingan teknis di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor;
c.
penyiapan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor serta pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.
d.
Uraian kegiatan Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, sebagai berikut: a.
penyiapan perumusan kebijaksanaan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; pemberian bimbingan teknis di bidang dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta Pengujian kendaraan bermotor; penyiapan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji type kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, sertifikasai tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksananan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor serta pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana angkutan jalan.
b. c.
d.
a. b.
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor.
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertiftkasi tenaga penguji kendaraan bermotor dan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi : a.
b. c. d. e. f.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengujian kendaraan bermotor; penyiapan bahan bimbingan teknis, pengujian kendaraan bermotor ; penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor; penyiapan bahan sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor; penyiapan bahan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, sebagai berikut: a.
menyusun rencana dan program kerja dibidang persyaratan teknis kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor, berdasarkan program kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun kebijakan pimpinan lainnya sebagai acuan pelaksanaan tugas;
b.
c.
d.
e.
f.
melakukan pembinaan dan bimbingan dan pengawasan teknis pabrikan kendaraan bermotor, pabrikan karoseri kendaraan bermotor agar seluruh pabrikan dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; membagi tugas kepada para Kepala Seksi melalui disposisi surat-surat atau perintah-perintah langsung agar seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dengan penuh tanggung jawab serta tidak terjadi tumpang tindih; menyelia pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa konsep-konsep surat Isurat keputusanlgambar yang diajukan, untuk mengetahui kebenarannya; melakukan koordinasi Sub Direktorat lain dengan cara melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membahas suatu permasalahan yang perlu tindak Ianjut dan pemecahan bersama; menyiapkan bahan-bahan rapat, pertemuan, rapat kerja, simposium dan sejenisnya untuk bahan rapat plmpman.
Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor, serta penyiapan bahan sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penetapan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan; pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan; penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal85, sebagai berikut: penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor; pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor; penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Subdirektorat Angkutan Jalan, terdiri dari : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Perlengkapan Jalan.
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : a.
b. c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90, sebagai berikut : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;
b.
c.
melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalulintas dan penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, termasuk jalan tol di seluruh Indonesia; menyusun penerbitan dasar hukum penetapan rambu perintah dan larangan di jalan nasional dan jalan tol.
Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan jalan dan penimbangan. kendaraan bermotor di jalan, serta penyiapan bahan akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Seksi Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi: a. b.
c. d. e.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan; penyiapan bahan penyiapan bahan akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor; penyiapan bahan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, sebagai berikut : a.
b. c. d. e. f.
g.
menyusun bahan kebijakan perlengkapan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), paku marka, fasilitas pendukung (delineator, pagar pengaman jalan,cennin tikungan, pembatas tinggi dan lebar serta pembatas kecepatan kendaraan) dan alat pengawasan dan pengamanan jalan, yang menyangkut spesifikasi teknis bahan, bentuk, ukuran dan tata cara pemasangan; menyusun rencana kerja bimbingan teknis di bidang perlengkapan jalan bagi pejabat Dinas Perhubungan Provinsi, KabupatenIKota seluruh Indonesia; melakukan akreditiasi unit penimbangan kendaraan bermotor seluruh Indonesia; menyusun data base jembatan timbang seluruh Indonesia; menganalisa dan menginventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Nasional; melakukan analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan unit penimbangan kendaraan bermotor di jalan; memberikan sertifikasi kepada perusahaan perlengkapan jalan terhadap produk perlengkapan jalan (rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, paku marka, APILL, dan alat pengendali dan pengaman jalan).
Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, nonna, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, pemberian izin angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta perhitungan tarif angkutan umum di jalan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan orang dan angkutan barang serta tarif angkutan umum; pemberian bimbingan teknis di bidang angkutan orang dan angkutan barang serta tarif angkutan umum; penyiapan pemberian izin trayek angkutan orang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan orang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang angkutan orang dan angkutan barang serta tarip angkutan umum; pemberian bimbingan teknis dibidang angkutan orang dan angkutan barang serta tarip angkutan umum; penyiapan pemberian bimbingan izin trayek angkutan orang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarip angkutan orang kelas ekonomi serta pengendalian angkutan barang khusus; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.
a. b.
Seksi Angkutan Penumpang; Seksi Angkutan Barang.
Seksi Angkutan Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan tarif angkutan orang serta penyiapan bahan pemberian izin trayek dan izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota antar propinsi serta penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Seksi Angkutan Penumpang menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur angkutan orang dan tarif angkutan orang; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang angkutan orang dan tarif angkutan orang; penyiapan bahan penyiapan bahan pemberian izin trayek dan izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota antar propinsi serta penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan dalam Pasal 99, sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. 1.
J.
k.
1. m. n.
menyusun bahan perumusan kebijakan angkutan penumpang Lintas Batas Negara (LBN); menyusun bahan perumusan kebijakan angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP); menyusun bahan perumusan kebijakan angkutan pariwisata; menyusun bahan perumusan kebijakan Angkutan Antar Jemput Antar Propinsi (AJAP); menyusun bahan perumusan kebijakan angkutan taksi Bandara Soekarno - Hatta; pemberian izin trayek angkutan penumpang Lintas Batas Negara (LBN); pemberian izin trayek angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP); pemberian izin operasi angkutan Pariwisata; mengevaluasi permohonan izin angkutan Antar Jemput Antar Propinsi (AJAP); mengevaluasi permohonan izin operasi taksi Bandara Soekarno-Hatta; menyusun bahan kebijakan tarif dasar angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Ekonomi; pelaksana teknis survey jarak trayek angkutan penumpang; memroses data angkutan penumpang; mengevaluasi pelanggaran administrasi dan operasional angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Pariwisata, Antar Jemput Antar Propinsi (AJAP) dan Taksi Bandara Soekarno-Hatta;
Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang dan tarif angkutan barang serta penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian angkutan barang tertentu, pembinaan angkutan barang.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Seksi Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur angkutan barang dan tarif angkutan barang; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang angkutan barang dan tarif angkutan barang; penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian angkutan barang tertentu, pembinaan angkutan barang; penyusunan bahan laporan dan evaluasi
Uraian kegiatan Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102, sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. 1.
J.
k. 1. m.
menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Barang Lintas Batas Negara (LBN); menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Barang Umum; menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Barang Khusus; menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Peti Kemas; menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3); menyusun Bahan Perumusan Kebijakan Angkutan Alat Berat (AB); pemberian Persetujuan Pengangkutan Barang Lintas Batas Negara (LBN); pemberian Persetujuan Pengangkutan Barang Umum. pemberian Persetujuan Pengangkutan Barang Khusus; pemberian Persetujuan Pengangkutan Peti Kemas. pemberian Persetujuan Pengangutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3); pemberian persetujuan pengangutan Alat Berat (AB). pelaksana teknis survei pengaruh tarif angkutan terhadap harga barang (sembako);
n. o. p. q.
melakukan survei Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); melakukan survei Angkutan Alat Berat (AB); memroses data angkutan barang; evaluasi pelanggaran administrasi dan operasional angkutan barang Lintas Batas Negara, Barang Umum, Barang Khusus, Peti Kemas, Bahan Berbahaya dan Angkutan Alat Berat.
Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, nomla, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutanjalan; pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; penyiapan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatanlpemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 104 dan Pasal 105, sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
a. b.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu Hntasdan angkutarijalan; pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutanjalan; penyiapan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu Hntas dan angkutan jalan dan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu Hntasdan angkutan jalan; pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api dan pelayanan angkutan.
Seksi Monitoring Operasional; Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Seksi Monitoring Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta penyiapan bahan pelaksanaan penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Seksi Monitoring Operasional menyelenggarakan fungsi: a. b. c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengendalian operasional lalu lintas dan angkutanjalan; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; penyiapan bahan pelaksanaan penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Monitoring Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, sebagai berikut : a.
b.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; penyiapan bahan pelaksanaan penertiban dan pemberian sanksi admini.stratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutanjalan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi : a. b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyidikan pelanggaran la1ulintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); penyiapan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112, sebagai berikut : a.
b.
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; melaksanakan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian;
b. c. d.
penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; penyiapan bahan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasall15, sebagai berikut : a.
b. c.
d. e. f. g. h.
menyiapkan bahan pembayaran gaji pegawai, uang makan / uang lembur, rapel gaji dan tunjangan pegawai; menyiapkan bahan pengelolaan Database Kepegawaian; menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Kepegawaian (KGBIKP Reguler/Pilihan, Pensiun, Karpeg, Karsu/Karis, Taspen ), dan Surat Keputusan Lainnya; mengelola surat-menyuratlkegiatan Adminstratif Perkantoran; menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan kearsipan; menyiapkan bahan koordinasi penggandaan bahanbahan kerja; mengkoordinasi kegiatan ekspedisi surat dan dokumen; menyiapkan bahan koordinasi acara, agenda kerja pimpinan dan jamuan tamu kedinasan.
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasal 117, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Uraian kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118, sebagai berikut : a.
merumuskan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
b.
menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
c.
merumuskan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
d.
melaksanakan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
e.
melaksanakan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
f.
menyusun kualifikasi teknis sumber daya manusia dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
g.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
h.
melaksanakan urusan kerumahtanggaan Direktorat.
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari : a. b.
c. d. e. f.
Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau Penyeberangan; Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan; Pelabuhan Subdirektorat Sungai, Danau Penyeberangan; Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau Penyeberangan; Angkutan Subdirektorat Sungai, Danau Penyeberangan; Subbagian Tata Usaha.
dan dan dan dan dan
Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupatenlkota; penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
d.
e.
penyusunan Jarmgan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal121 dan Pasa1122, sebagai berikut : menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan; menyiapkan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara; menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; memberikan bimbingan teknis penetapan lintas penyeberangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari: a. b.
Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan; Seksi Pengembangan Jaringan.
Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, analisis serta infonnasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur analisa dan evaluasi jaringan; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang pendataan, analisis serta infonnasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126, sebagai berikut : mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; menyusun informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan untuk bahan pembinaan; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di beberapa provinsi; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; menyusun Penetapan Kinerja, LAKIP, Laporan Waskat dan Laporan Tahunan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan melalui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep rumusan; menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan; memberi araban kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik; membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin; mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaannya sesuai dengan berlaku;
bawahan ketentuan
agar yang
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum, pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Seksi Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum pengembangan Jaringan; penyiapan bahan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Pengembangan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1128 dan Pasa1129, sebagai berikut : mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,pedoman, kriteria dan prosedur di bidangjaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota; mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
mengeioia kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang Ialu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di beberapa provinsi; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; membagi tugas kepada bawaban sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan meialui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep rumusan; menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan; memberi araban kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik; membina bawaban untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin; mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawaban untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; menilai prestasi kerja bawaban dalam rangka pembinaan karir; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan; pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau; pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.
Uraian kegiatan Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 132, sebagai berikut : a.
b.
c.
d. e.
f.
menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penetapan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan rencana kebutuhan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberikan. bimbingan dan bantuan teknis pembangunan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberikan bimbingan teknis perawatan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan penyusunan rencana pengembangan dan penerapan teknologi dalam pembangunan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
Subdirektorat Sarana Angkutan Penyeberangan, terdiri dari : a. b.
Sungai,
Danau
dan
Seksi Rancang Bangun Sarana; Seksi Bimbingan Perawatan Sarana.
Seksi Rancang Bangun Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1135, Seksi Rancang Bangun Sarana menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Rancang Bangun Sarana; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Rancang Bangun Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136, sebagai berikut : mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Rancang Bangun transportasi sungai, danau dan penyeberangan; mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi pengembangan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; mengelola kegiatan rancang bangun sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan di beberapa provinsi; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi di bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan melalui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unut kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep rumusan;
J.
k. l. m. n.
o. p. q.
menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan; memberi arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik; membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin; mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Seksi Bimbingan Perawatan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan dan pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana menyelenggarakan fungsi : a. b.
c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang perawatan dan pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Bimbingan Perawatan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139, sebagai berikut : mengelola kegiatan penYlapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bimbingan dan perawatan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum bimbingan dan perawatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota; mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum bimbingan dan perawatan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; mengelola kegiatan Penyusunan bimbingan dan perawatan sarana transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaanaan perawatan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi di bidang bimbingan teknis sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan melalui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep rumusan; menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan; memberi araban kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawaban agar terjalin kerjasama yang baik; membina bawaban untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin;
o.
p. q. r.
mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan intemasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
d. e.
pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan intemasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasall42, sebagai berikut : menyusun rencana kerja kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan untuk pedoman pelaksanaan tugas; merumuskan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait dalam penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan pengawasan teknis pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; merumuskan konsep standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perencanaan dan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
f.
g.
h.
1.
J.
k. l. m.
merumuskan konsep penyusunan persyaratan teknis dan kriteria lokasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; merumuskan standar teknis rancang bangun, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; merumuskan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan intemasional; melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; merumuskan konsep perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan surat-surat keluar yang akan ditanda tangani Direktur, untuk menjamin ketelitian; memberikan penilaian dan menandatangani DP3 bawahan; menyusun laporan dan evaluasi.
Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari: a. b.
Seksi Rancang Bangun Pelabuhan; Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan.
Seksi Rancang Bangun Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan intemasional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan pemberian sertifJ.kasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Rancang Bangun Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan untuk pedoman pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan' pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapakan bahan pengawasan teknis pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan konsep standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan konsep penyusunan persyaratan teknis dan kriteria lokasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
g.
h.
1.
J.
menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional; menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan konsep perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis perencanaan, rancang bangun dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyusun laporan dan evaluasi.
Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pengelolaan Pelabuhan; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
menyiapkan buku perundangan dan peraturan serta dokumen atau buku lain yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan; menyusun rancangan konsep substansi perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan; menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan laporan dan evaluasi.
Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, aIur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang laIu lintas dan angkutan sungai dan danau; pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlaIu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang laIu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam peIabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, .danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan aIur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dandanau.
Uraian kegiatan Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasa1152, sebagai berikut :
b. c.
d. e. f.
g.
angkutan penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional serta perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; mengkoordinir pemberian persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional; mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan kapal penyeberangan yang melayani Hntas antar provinsi setelah melaksanakan docking agar memenuhi standar pelayanan minimal; melakukan evaluasi kinerja operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan; mengkoordinir penyusunan konsep pedoman teknis kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan; memberikan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan laporan dan evaluasi.
Subdirektorat Lalu Lintas Penyeberangan, terdiri dari : a. b.
Sungai,
Danau
dan
Seksi Manajemen Lalu Lintas; Seksi Alur dan Perambuan.
Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu Hntas, tata cara berlalu Hntas di sungai, danau dan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu Hntasdan angkutan sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Seksi Manajemen"Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi: a. b. c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Manajemen Lalu Lintas; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang manajemen lalu Hntas; penyiapan bahan tata cara berlalu Hntas di sungai, danau dan penyeberangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu Hntas dan angkutan sungai dandanau. penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dan Pasal 156, sebagai berikut : mengelola data dan informasi bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis keselamatan lalu Hntas Sungai Danau dan Penyeberangan; mengkoordinir kegiatan penyusunan data dan informasi Kinerja Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan penyelenggaraan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
h.
1.
J.
k.
memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan melalui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep perumusan; melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan atasan.
Seksi Alur dan Perambuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan, penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Seksi Alur dan Perambuan menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d. e.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Alur dan Perambuan; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau; penyiapan bahan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Alur dan Perambuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal158 dan Pasa1159, sebagai berikut : mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan, penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau; mengkoordinir kegiatan penyusunan data dan informasi kinerja pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau; menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danaudan Penyeberangan dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau; membagi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya masing-masing berdasarkan urutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; memberikan bimbingan, petunjuk dan menyelia bawahan melalui kemampuan potensial pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan konsep perumusan; melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan atasan.
Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di Hntas nasional dan intemasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan Pasal 162, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
memimpin kegiatan perumusan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; memimpin kegiatan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; memimpin kegiatan penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; memimpin kegiatan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; memimpin kegiatan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; memimpin kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, perumusan kebijakan teknis dan operasional pembinaan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan mutu dan standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan serta lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; membagi tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
h. i. J.
k.
l. m. n. o. p. q.
memberi araban kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik; membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin; mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir; mengkoordinasi bawahan lansung agar terjalin kerjasama yang baik; menjalin dan membina kerjasama dengan instansi/lembaga badan swasta dan masyarakat; memimpin kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari: a. b.
Seksi Bimbingan Usaha Angkutan; Seksi Tarif dan Keperintisan.
Seks! Bimbingan Usaha Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan intemasional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Bimbingan Usaha Angkutan; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan intemasional; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dan Pasal 166, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan angkutan penyeberangan; membuat standar pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan norma penyelenggaraan angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman mengenai peraturan berkenaan dengan penyelenggaraan angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan penyelenggaraan angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap operator kapal; menyiapkan data produksi dan mengevaluasi angkutan penyeberangan dan penyeberangan komersial; menyiapkan bahan mengevaluasi demand dan supply angkutan penyeberangan pada suatu lintas penyeberangan; menyiapkan bahan pemeriksaan standar pelayanan angkutan penyeberangan;
j. k. l.
menyiapkan bahan survei kondisi Hntas penyeberangan dan angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan permohonan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan; menyiapkan bahan monitor angkutan penyeberangan pada saat angkutan lebaran ataupun pada saat peak season.
Seksi Tarif dan Keperintisan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Seksi Tarif dan Keperintisan menyelenggarakan fungsi: a. b.
c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan bahan penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Tarif dan Keperintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169, sebagai berikut : menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan /pedoman teknis angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta pelayaran keperintisan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman tarif angkutan dan jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
c.
d. e. f.
menyiapkan bahan evaluasi, perhitungan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan; menyiapkan bahan penetapan lintasan keperintisan; menyiapkan bahan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapan bahan laporan dan evaluasi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; penyiapan bahan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan. penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172, sebagai berikut : menyiapkan bahan pembayaran gaji pegawai, uang makan/ uang lembur, rapel gaji dan tunjangan pegawai; menyiapkan bahan pengelolaan Database Kepegawaian; menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Kepegawaian (KGB/KP RegulerlPilihan, Pensiun, Karpeg, Karsu/Karis, Taspen ), dan Surat Keputusan Lainnya; mengelola surat-menyurat/kegiatan Adminstratif Perkantoran menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan kearsipan;
f.
g. h.
menyiapkan bahan koordinasi penggandaan bahanbahan kerja; mengkoordinasi kegiatan ekspedisi surat dan dokumen menyiapkan bahan koordinasi acara, agenda kerja pimpinan dan jamuan tamu kedinasan;
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
d.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sistem transportasi perkotaan;
f.
pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.
di bidang
Uraian kegiatan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 175, sebagai berikut : mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkota.an, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; menetapkan kebijakan bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; menetapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; menetapkan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; menetapkan pelaksanaan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
h.
memberikan arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat kepada Kasubag TU;
1.
menetapkan pelaksanaan urusan tata kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat;
J.
menetapkan evaluasi dan pelaporan.
usaha,
a.
Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan;
b.
Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan;
c.
Subdirektorat Angkutan Perkotaan;
d.
Subdirektorat Perkotaan;
e.
Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan;
f.
Subbagian Tata Usaha.
Pemaduan
Moda
Transportasi
Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei dan perairan daratan;
b.
pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI dan perairan daratan;
c.
penyusunan 8istem Informasi transportasi perkotaan;
d.
penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang meIebihi satu wilayah administrasi propinsi;
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang meIebihi satu wilayah administrasi propinsi.
Uraian kegiatan 8ubdirektorat Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 179, sebagai berikut :
Manajemen
(81M)
Jaringan Transportasi dalam Pasal 178 dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI dan perairan daratan ; mengkoordinasikan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI, dan perairan daratan; mengkoordinasikan pembahasan penyusunan 8istem Informasi Manajemen (81M) transportasi perkotaan dengan pihak terkait; mengkoordinasikan pembahasan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang meIebihi satu wilayah administrasi propinsi; mengusulkan rencana umum transportasi perkotaan melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI dan perairan daratan ; merumuskan konsep kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jaIan, jalan reI, dan perairan daratan;
g.
melaksanakan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI, dan perairan daratan;
h.
melaksanakan rencana penyusunan 8istem Informasi Manajemen (81M) transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
1.
menyusun rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei dan perairan daratan serta yang implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
J.
merumuskan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI dan perairan daratan serta yang implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
k.
menyampaikan laporan dan evaluasi di bidang sistem transportasi perkotaan.
a.
8eksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I;
b.
8eksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II.
8eksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
penyusunan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I; penyusunan bahan bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei dan perairan daratan; penyusunan bahan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi; penyusunan bahan penyusunan Sistem Infonnasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
menyiapkan bahan/data perumusan kebijakan, standar,nonna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang JTP untuk wilayah I; menyiapkan bahan/data bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rei, dan perairan daratan untuk wit I; menyiapkan bahan penyusunan Sistem Infonnasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dengan pihak terkait untuk wilayah I; menyiapkan bahan/data pembahasan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I;
e.
menyiapkan bahan/data evaluasi penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI dan perairan daratan serta yang implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I;
f.
menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan Sistem In formasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Transportasi Perkotaan Wilayah II;
standar, Jaringan
penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI dan perairan daratan; penyiapan bahan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
d.
e.
penyiapan bahan penyusunan 8istem Informasi Manajemen (81M) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan 8eksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan Pasal 186, sebagai berikut : menyiapkan bahan/data perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang JTP untuk wilayah II; menyiapkan bahan/data bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI, dan perairan daratan untuk wilayah II; menyiapkan bahan penyusunan 8istem Informasi Manajemen (81M) transportasi perkotaan dengan pihak terkait untuk wilayah II; menyiapkan bahan/data pembahasan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah II; menyiapkan bahan/data evaluasi penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan reI dan perairan daratan serta yang implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah II; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi: a.
b. c. d. e.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyiapan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 188 dan Pasal 189, sebagai berikut: mengkoordinasikan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. d.
e.
f.
g.
h.
a. b.
mengkoordinasikan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; mengkoordinasikan rencana kegiatan MRLL di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dengan pihak terkait; menyiapkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan Mengkoordinasikan pembahasan materi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan MRLLP; menyiapkan konsep kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan MRLLP; menyiapkan pelaksanaan rencana kegiatan MRLL di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dengan pihak terkait; menyiapkan evaluasi dan pelaporan.
Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II.
Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 dan Pasal 193, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan MRLL untuk wilayah I; menyiapkan rencana pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan MRLL untuk wilayah I; menyiapkan bahan pembahasan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara' Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan;
c.
d. e. f.
g.
menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan MRLL untuk wilayah I; menyiapkan rencana pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan MRLL untuk wilayah I; menyiapkan bahan pembahasan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan, penyusunan rencana jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
d.
e.
penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
Uraian kegiatan Subdirektorat Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 198 dan Pasal 199, sebagai berikut: mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi; mengkoordinasikan penYlapan pelaksanaan penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi Menetapkan bahan I materi dari perundang-undangan yang telah ada, literatur teknis, opini media massa, data penelitian lapangan dan usulan daerah yang telah dikumpulkan oleh petugas surveyor dan sudah diteliti oleh Kepala Seksi Angkutan Perkotaan; menyiapkan pelaksanaan pembahasan materi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
g.
h.
1.
a. b.
menyiapkan pelaksanaan penetapan rencana penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; menyiapkan pelaksanaan rencana alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; menyiapkan laporan dan evaluasi di bidang sistem transportasi perkotaan.
Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II.
Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Angkutan Perkotaan Wilayah I; penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan;
c.
d.
penyiapan bahan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dan Pasal 203, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Angkutan Perkotaan Wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan; menyiapkan bahan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Angkutan Perkotaan untuk wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek untuk wilayah I; menyiapkan rencana kegiatan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek untuk wilayah I; menyampaikan konsep penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Angkutan Perkotaan Wilayah II; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan; penyiapan bahan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dan Pasal 206, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Angkutan Perkotaan Wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan;
c.
d.
e.
f.
g.
h.
menyiapkan bahan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Angkutan Perkotaan untuk wilayah I; menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek untuk wilayah I; menyiapkan rencana kegiatan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek untuk wilayah I; menyampaikan konsep penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
b.
c.
d.
e.
pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang; penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi; penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi.
Uraian kegiatan Subdirektorat Pemaduan Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal208 dan Pasa1209, sebagai berikut :
Moda dalam
mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan· pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dahnn trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
d.
e.
f.
g.
h.
1.
J.
mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; menyiapkan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang; menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang; menyiapkan pelaksanaan reneana alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; menyiapkan konsep usulan reneana alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi; menyiapkan pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propmSl; menyiapkan evaluasi dan laporan hasil evaluasi di bidang sistem transportasi perkotaan.
Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan, terdiri dari: a. b.
Seksi Pemaduan Moda Transportasi Wilayah I; Seksi Pemaduan Moda Transportasi Wilayah II.
Perkotaan Perkotaan
Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang danlatau barang; penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal212 dan PasaI213, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I; mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang danlatau barang; mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I; menyiapkan rencana pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I;
g.
h.
1.
J.
menyiapkan bahan pelaksanaan pembahasan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, dengan pihak terkait untuk wilayah I; menyiapkan rencana pelaksanaan sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang danlatau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II;
b.
e.
d.
penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang; penyiapan bahan penyusunan reneana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 dan Pasal 216, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I; mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang; mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan penyusunan reneana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
d.
e.
f.
g.
h.
1.
J.
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I; menyiapkan reneana pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan umum dan / barang untuk wilayah I; menyiapkan bahan pelaksanaan pembahasan reneana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, dengan pihak terkait untuk wilayah I; menyiapkan reneana pelaksanaan sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungakan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi untuk wilayah I; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan.
Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi serta melaksanakan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d. e.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; penyiapan penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan; pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu liotas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma,' pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
c.
d.
e.
f.
g.
h. 1.
a. b.
mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan; mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; menyiapkan pelaksanaan pembahasan materi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, dan penanganan dampak transportasi dengan pihak terkait; menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan Iingkungan, dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; menyiapkan pelaksanaan pembahasan materi master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan dengan pihak terkait; menyiapkan pelaksanaan rencana kegiatan Analisis Dampak Lalulintas di kawasan perkotaan; menyiapkan evaluasi dan pelaporan.
Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I; Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II.
Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I ; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; penyiapan bahan penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; penyiapan bahan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 223, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
d.
mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I meliputi Pu!au Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
e.
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dampak transportasi perkotaan untuk wilayah I;
f.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bimbingan teknis di bidang damPak transportasi perkotaan;
g.
menyiapkan
bahan pelaksanaan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
master plan
Penyusunan transportasi
h.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kriteria dan pedoman teknis Analisis Dampak Lalu Lintas;
1.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegiatan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
J.
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1225, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; penyiapan bahan penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; penyiapan bahan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; penyusunan bahan laporan dan evaluasi
Uraian kegiatan Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dan Pasal 226, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
d.
mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
e.
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar,norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dampak transportasi perkotaan untuk wilayah II;
f.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bimbingan teknis di bidang dampak transportasi perkotaan;
g.
menyiapkan
h.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kriteria dan pedoman teknis Analiasis Dampak Lalu Lintas;
1.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegiatan analisis dampak lalu lint as di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
J.
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
bahan pelaksanaan master plan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
Penyusunan transportasi
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; penyiapan bahan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal228 dan Pasa1229, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan menyelenggarakan semua urusan surat menyurat Direktorat; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan Direktorat; mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan usulan kebutuhan anggaran rutin Direktorat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan mengevaluasi bukti-bukti pengeluaran keuangan rutin Direktorat untuk bahan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana penunjang administrasi perkantoran di Direktorat BSTP untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; menyusun rencana kebutuhan peralatan/barang keperluan kantor di Direktorat BSTP untuk kelancaran tugas kedinasan; menyusun sistem kearsipan data inventaris kantor Direktorat untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengatur distribusi barang/perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas; memantau kegiatan penerimaan barang inventaris, distribusi, pemeliharaan dan penyimpan barang / peralatan kantor; menyelenggarakan inventarisasi peralatan, barang tidak habis pakai untuk tertib administrasi barang inventaris kantor; melakukan kegiatan pencatatan mutasi barang inventaris kantor di Direktorat BSTP;
n.
o.
p.
q. r.
menyiapkan usulan pengadaan barang-barang inventaris kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, karis/karsu, karpeg dan data calon pensiun pegawai dengan berdasarkan ketentuan kepegawaian agar proses administrasi kepegawaian tepat waktunya; menghimpun DP3 pegawai diIingkungan Direktorat BSTP dengan mengelompokkan tiap unit kerja (Subdit) untuk mempermudah pendataan personiI; menyiapkan konsep surat kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan Direktorat BSTP; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
DIREKTORAT KESELAMATANTRANSPORTASIDARAT
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria. dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat; pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat; penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
d. e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat; pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Uraian kegiatan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 232 sebagai berikut : t
a.
menetapkan perumusan kebijakan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi audit keselamatan transportasi darat menetapkan program keselamatan transportasi jalan sungai danau dan penyeberangan; memberikan bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan transportasi jalan sungai, danau, dan penyeberangan; menetapkan pendataan dan analisis kecelakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; menetapkan pengembangan keselamatan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) keselamatan lalu !intas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan menetapkan hasil evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; mengklasifikasi dan mengidentifikasi terhadap data Kecelakaan yang terjadi; memberikan bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan, sungai danau, dan penyeberangan; melaksanakan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyelenggarakan penyuluhan / sosialisasi keselamatan transportasi jalan, sungat, danau, dan penyeberangan; t
t
t
t
t
b.
t
t
c.
d.
e.
f. g.
t
h.
1.
J.
q. r.
merumuskan bentuk dan pola kemitraan di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; mengkaji penawaran kerja sama kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; memberikan bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifIkasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; memberikan sertifikat pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; merumuskan standardisasi dan akreditasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyusun persyaratan teknis profesi instruktur lembaga pendidikan pengemudi bagi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; melaksanakan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan urusan kerumahtanggaan Direktorat; merumuskan pelaporan dan evaluasi.
a. b. c.
Subdirektorat Manajemen Keselamatan; Subdirektorat Promosi dan Kemitraan; Subdirektorat Akreditasi dan SertifIkasi;
d. e.
Subdirektorat Audit Keselamatan; Subbagian Tata Usaha.
k.
1.
m. n.
o.
p.
Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan analisis keselamatan serta pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungal danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 235, 8ubdirektorat Manajemen Keselarnatan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
d.
e.
penyiapan perurnusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan; penyiapan pelaksanaan pemberian birnbingan teknis di bidang manajemen keselamatan; penyiapan pelaksanaan pendataan dan analisis kecelakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; penyiapan pengembangan keselarnatan dan 8istem Informasi Manajemen (81M) keselarnatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan program keselarnatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan.
Uraian kegiatan 8ubdirektorat Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236, sebagai berikut : mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselarnatan menyiapkan birnbingan teknis di bidang manajemen keselarnatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan pelaksanakan pendataan dan analisis kecelakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan pengembangan keselarnatan dan 8istem Informasi Manajemen (81M) keselarnatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; menyusun program keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan klasiftkasi dan identifIkasi terhadap data Kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
f.
g. h.
a. b.
menyiapkan penyusunan Pedoman, bimbingan dan Pengembangan Keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; melakukan pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
Seksi Analisis Data Kecelakaan; Seksi Pengembangan Keselamatan.
Seksi Analisis Data Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data kecelakaan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Seksi Analisis Data Kecelakaan menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Analisis Data Kecelakaan ; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang analisis data kecelakaan ; penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Analisis Data Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan PasaI 240, sebagai berikut : penyiapan bahan penyusunan format data kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan menurut kemiripan kejadian perkara; menyiapkan bahan perumusan prosedur pengolahan data Kecelakaan transportasi jaIan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan perumusan bagan aIur pelaporan dan diagram arus data kecelakan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan inventarisasi data dan penyusunan statistik kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan sistem informasi manaJemen keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pedoman tata cara analisis data kecelakaan transportasi jaIan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pemantauan dan mengevaluasi hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pembuatan tabulasi data statistik Kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan perumusan hasil tabulasi untuk proses analisis data Kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ulang efisiensi dan efektivitas proses analisis data kecelakaan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi.
Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Seksi Pengembangan Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pengembangan Keselamatan; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan; penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Pengembangan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 dan Pasal 243, sebagai berikut : a.
b. c.
d.
menyiapkan bahan penyusunan pedoman keselamatan yang ada yang berkaitan dengan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman pengembangan Keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan dan menghimpun materilbahan pemberian bimbingan pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
e.
f.
g.
h.
1.
J.
k.
menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; membantu pelaksanaan koordinasi dan program pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan program pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan menginventarisasi metode pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian terhadap program-program pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan yang telah dilakukan; menyiapkan bahan revisil penyempurnaan program pengembangan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan ..
Subdirektorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
c.
d.
penyiapan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Promosi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan Pasal 246, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
menyiapkan bentuk promosi dan pola kemitraan di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; mengkaji penawaran kerja sama kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau.•dan penyeberangan; menyiapkan penyelenggaraan penyuluhan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan pelaksanaan sosialisasi pedoman keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; memberikan bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu Hntas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.
Seksi Advokasi dan Deseminasi; Seksi Kemitraan.
Seksi Advokasi dan Deseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Seksi Advokasi dan Deseminasi menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Advokasi dan Deseminasi; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan; penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Advokasi dan Deseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Advokasi dan Deseminasi; menyiapkan bahan inventarisasi pedoman Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan dan data dukung pelaksanaan Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) pedoman keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
e.
f.
g.
h.
1.
J.
menyusun program penyelenggaraan Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan petunjuk pelaksanaan Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pelaksanaan program Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pemeberian bimbingan teknis pelaksanaan Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) (penyuluhan,sosialisasi) transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan program Advokasi dan Deseminasi (penyuluhan,sosialisasi) keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal226, Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi : menyiapkan konsep bentuk dan pola kemitraan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; mengkaji penawaran kerja sama kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan.
Uraian kegiatan Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 dan Pasal 253, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h. 1.
J. k.
menyiapkan bahan perumusan konsep bentuk dan pola kemitraan di bidang keselamatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan inventarisasi dan penggalian data berkaitan konsep bentuk dan pola kemitraan bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan perumusan kebutuhanl urgenitas penyelenggaraan kemitraan di bidang lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pola dan bentuk ideal kemitraan di bidang keselamatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kemitraan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan pelaksanakan program kemitraan di bidang keselamatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan monitoring dan penilaian terhadap pelaksanaan kemitraan di bidang keselamatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan revisi dan penyempumaan konsep ataupun pola kemitraan yang telah dilakukan; menyiapkan bahan penawaran kemitraan antar lembaga maupun masyarakat di bidang keselamatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan yang masuk; mengklasifikasi penawaran kemitraan yang masuk sesuai jenis dan sifatnya; menyiapkan bahan penetapan penawaran kemitraan antar lembaga ataupun masyarakat;
1.
m.
n.
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan ataupun Mou antar lembaga atau masyarakat dalam realisasi kemitraan~ menyiapkan bahan revisi dan penyempumaan konsep kerja sarna kemitraan antar lembaga atau masyarakat di bidang keselarnatan lalu Hntas angkutan jalan dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan~ menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d.
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau~ pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau~ penyiapan pemberian sertifikat pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau~ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi.
Uraian kegiatan Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal 256, sebagai berikut : menyiapkan pertimbangan dan persyaratan teknis untuk pemberian sertifikasi bagi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau~
b.
c.
d.
e.
f.
g. h.
a. b.
menyiapkan standardisasi dan akreditasi pedoman persyaratan kemampuan dan keterampilan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan persyaratan Teknis, standardisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyusun persyaratan teknis profesi instruktur lembaga pendidikan mengemudi bagi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; penyiapan pemberian sertifikat pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi.
Seksi Standardisasi dan Akreditasi; Seksi Sertifikasi Pengemudi.
Seksi Standardisasi dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan akreditasi serta sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai, dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Seksi Standardisasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi : a.
b. c. d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur standardisasi dan akreditasi; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan akreditasi; penyiapan bahan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai, dan danau; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Standardisasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 dan Pasal 260, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Standardisasi dan Akreditasi inventarisasi ketentuan yang berkaitan dengan pembinaan dan persyaratan kemempuan dan keterampilan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan penyusunan standardisasi dan akreditasi persyaratan kemampuan dan keterampilan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan telaahan tingkat kemampuan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan standardisasi dan akreditasi kemampuan dan keterampilan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan penyempumaan konsep standardisasi dan akreditasi kemampuan dan keterampilan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau sesuai perkembangan yang ada; menyiapkan bahan penyusunan persyaratan teknis mendirikan lembaga pendidikan bagi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau;
g.
h. 1.
J.
k. l.
m. n.
o.
menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan akreditasi berikut sertifikasi lembaga pendidikan mengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan kurikulum untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan mengemudi; menyiapkan bahan penyusunan pedoman kriteria dan klasifikasi lembaga pendidikan bagi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan evaluasi terhadap persyaratan teknis, standardisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan inventarisasi persyaratan teknis profesi instruktur lembaga pendidikan mengemudi; menyusun pedoman tentang klasifikasi dan persyaratan teknis profesi instruktur lembaga pendidikan mengemudi; menyiapkan bahan pengesahan sebagai instruktur lembaga pendidikan mengemudi; menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kemampuan teknis instruktur lembaga pendidikan mengemudi; menyiapkan bahan evaluasi pedoman dan pelaksanaan pembinaan persyaratan teknis instruktur sekolah mengemudi bagi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau.
Seksi Sertifikasi Pengemudi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau, dan penyiapan bahan pemberian Sertitikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) dan awak kapal sungai, dan danau.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Seksi Sertifikasi Pengemudi menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Sertifikasi Pengemudi; penyiapan bahan bimbingan teknis, di bidang sertifikasi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; . penyiapan bahan pemberian Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) dan awak kapal sungai, dan danau; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Sertifikasi Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1262 dan Pasa1263, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Sertifikasi Pengemudi; menyiapkan bahan inventarisasi data dan persyaratan sertifikasi bagi Pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan persyaratan pemberian sertifikat bagi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan analisis tentang standarisasi kompetensi dan persyaratan - persyaratan pendukung lainnya untuk penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; menyiapkan bahan rancangan bukul sertifikat bagi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
f.
menyiapkan bahan evaluasi terhadap standarisasi kompetensi maupun kecakapan untuk penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
g.
menyiapkan bahan pemantauan terhadap penerbitan sertifikat kecakapan pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.
Subdirektorat Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Audit Keselamatan menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan; pemberian bimbingan teknis di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan; penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan Hntas dan angkutan jalan, sungai, danau penyeberangan;
lalu dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan.
Uraian kegiatan Subdirektorat Audit Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dan Pasal 266, sebagai berikut : a.
menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan; menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan; penyiapan bahan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit Keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku Transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan.
b.
c.
d.
a. b.
Seksi Audit Faktor Keselamatan; Seksi Investigasi Kecelakaan.
Seksi Audit Faktor Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, 8eksi Audit Faktor Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Audit Faktor Keselamatan;
b.
penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan;
c.
penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungal, danau dan penyeberangan;
d.
penyusunan bahan laporan dan evaluasi
Uraian kegiatan 8eksi Audit Faktor Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 dan Pasal 270, sebagai berikut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Audit Faktor Keselamatan; penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Audit Faktor Keselamatan inventarisasi data kriteria dan prosedur baku tentang audit faktor keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; penyiapan bahan kajian standar, kriteria dan prosedur audit faktor keselamatan sarana, prasarana, 80M, dan pelaku transportasi jalan dan Angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria dan prosedur audit faktor keselamatan sarana, prasarana, 80M dan pelaku transportasi jalan dan Angkutan sungai, danau,dan penyeberangan;
e.
f.
g.
h.
1.
menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Standar, Kriteria dan Prosedur Audit Faktor Keselamatan Sarana, Prasarana, SDM dan Pelaku Transportasi Jalan dan Angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan monitoring! penilaian terhadap hasil pelaksanaan standar, kriteria dan prosedur audit faktor keselamatan yang telah ditetapkan; menyiapkan bahan evaluasi dan mengidentifikasi kelemahan konsep standar, kriteria dan prosedur audit faktor keselamatan yang telah ditetapkan/dilaksanakan; menyiapkan bahan revisi/penyempumaan konsep standar, kriteria dan prosedur audit faktor keselamatan sarana, prasarana, SDM dan pelaku transportasi jalan dan ngkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.
Seksi Investigasi Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi kecelakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Seksi Investigasi Kecelakaan menyelenggarakan fungsi : a.
b. c.
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Investigasi Kecelakaan; penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi kecelakaan; penyiapan bahan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Seksi Investigasi Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dan Pasal 273, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Investigasi Kecelakaan; menyiapkan bahan inventarisasi data standar, kriteria dan prosedur baku di bidang investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan kajian konsep standar, kriteria dan prosedur di bidang investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria dan prosedur di bidang investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Standar, Kriteria dan Prosedur Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan monitoring! penilaian terhadap hasH pelaksanaan standar, kriteria dan prosedur di bidang . investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan mengidentifikasi kelemahan konsep standar, kriteria dan prosedur investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan revisi/penyempurnaan konsep standar, kriteria dan prosedur di bidang investigasi kecelakaan lalu Hntas dan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan
Subbagian Tata Us aha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1276, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; penyiapan bahan pelaksanaan data base kepegawaian; penyiapan bahan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan. penyusunan bahan laporan dan evaluasi.
Uraian kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 275 dan Pasa1276, sebagai berikut : a. b.
c.
d. e.
f.
g.
menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketata usahaan kepegawaian; mencatat surat-surat masuk/keluar, mengagendakan, memberi identitas, mendistribusikan sesuai disposisi, melayani pengetikan surat keluar; menyimpan arsip dinamis, menyiapkan berkas suratsurat yang sudah diproses ke rak, menyusun berkasberkas berdasarkan klasifikasi agar mudah dicari, melayani pencarian arsip yang diperlukan; menggandakan surat atau dokumen dilingkungan Direktorat, foto copy, penjilidan dan lain-lain; menghimpun data dan standar biaya peralatan untuk menyusun DIPA Direktorat, menghimpun prakiraan kebutuhan pembiayaan rutin dari subdit-subdit setiap tabun; mengajukan permintaan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan menyiapkan pertanggung jawabannya, membuat rencana kebutuhan anggaran kepada Subdirektorat Jenderal Perhubungan Darat melalui bagian keuangan; menyusun rencana kebutuhan pegawai dan mengajukan usul pengangkatan PNS, kenaikan Pangkat, pension dilingkungan Direktorat;
menyusun dan mengusulkan rencana kenaikan gaji berkala, meneliti data pegawai yang telah memenuhi persyaratan; menyiapkan formulir untuk pembuatan DP3 setiap akhir tahun; membuat dafatar urnt kepangkatan disetiap akhir tahun, meneliti data-data kepegawaian Direktorat; menyiapkan daftar hadir kepegawaian, mengawasi pelaksanaan pengisian, mengevaluasi setiap akhir bulan, membuat laporan; membantu menyiapkan daftar gaji serta pembayarannya; mendistribusikan KP4 beserta petunjuk cara pengisian; mengurus pemutasian pembayaran gaji pegawai ke atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya Direktorat; mempersiapkan dan melayani keperluan rapat, membuat daftar hadir, mengecek peralatan dan ruang rapat; menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor; menjaga agar instalasi listrik, air dan telepon tetap berfungsi; menginventarisir barang-barang yang memerlukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; menyiapkan usulan kebutuhan alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor ke Subdirektorat Jenderal Perhubungan Darat, menghimpun kebutuhan dari subdit-subdit, membuat pertanggung jawaban, mengusulkan; melayani dan menyelesaikan permohonan cuti pegawai, menyediakan / menyiapkan formulir cuti, mengusulkan Kepada pejabat yang berwenang; mengusulkan ujian dinas, penyesuaian ijazah dan diklat untuk Pengembangan pegawai, meneliti data pegawai yang memenuhi syarat, membuat daftar usulan; menyiapkan surat-surat perintah tugas bagi pegawai;
w. x.
y.
z.
membuat laporan mutasi keluarga, meneliti laporan kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian; membantu pembuatan ASKES, Karpeg, karis/karsu dan kartu pengenal lainnya, menyiapkan data untuk persyaratannya; mengusulkan pegawai untuk memperoleh tanda penghargaan, pelantikan, penyumpahan, membuat surat persyaratan menduduki jabatan dan surat pernyatan pelaksanan tugas untuk eselon N ke bawah, meneliti dan menyiapkan bahan dan persyaratannya; menyiapkan bahan perencanaan Diklat bidang KID bagi pegawai. Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal 24 Agustus 2009 A.n MENTER! PERHUBUNGAN Sekretaris Jenderal ttd
MOH.IKSANTATANG Pembina Utama (IV/e) NIP. 19520505 197803 1 002 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Menteri Keuangan; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf AhU Menteri Perhubungan; Para Kepala Biro, para Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan. SALINAN resmi sesuai dengan aslinya Kepala Biro n KSLN
UMAR , SH, MM, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001
