DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. P E N G U M U M A N : Nomor : PM. 11 Tahun 2008 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN : Nomor : PM. 11 Tahun 2008 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT SARJANA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2008 Departemen Perhubungan Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan D.IV, S-1, dan S-2 atau yang disetarakan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Perhubungan Tingkat Sarjana Formasi Tahun Anggaran 2008. I.

PERSYARATAN UMUM 1. Warga Negara Indonesia; 2. Berijazah D.IV, S-1, S-2 atau yang disetarakan, baik dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), apabila berstatus diakui maupun terdaftar harus berijazah ujian negara / terakreditasi; 3. Diutamakan yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat / TOEFL dan dapat mengoperasikan Program Komputer Ms. Office; 4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta; 6. Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri / TNI / POLRI; 7. Berkelakuan Baik; 8. Sehat Jasmani dan Rohani; 9. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

II.

PERSYARATAN KHUSUS 1. Untuk formasi D.IV. Nautika + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT)III atau Strata B Nautika diwajibkan memiliki sertifikat AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT )II sedangkan untuk formasi D.IV Teknika + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) III atau Strata B Teknika diwajibkan memiliki sertifikat AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) II; 2. Untuk formasi Sarjana Hukum Internasional, diwajibkan memiliki TOEFL sekurang-kurangnya 500 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang; 3. Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2008; 4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)

1

Catatan :

Panitia akan memberlakukan sistem ranking berdasarkan nilai IPK tertinggi dan kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk menentukan jumlah peserta ujian apabila jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan melebihi jumlah peserta ujian yang ditentukan. 5. Khusus Persyaratan Jabatan Dosen (kecuali S-1 Psikologi dan S-1 Pendidikan Olah Raga) : a. Diutamakan memiliki TOEFL sekurang-kurangnya 400; b. Bagi Pelaut memiliki pengalaman berlayar 2 (dua) tahun pada kapal General Cargo; c. Untuk S-1 Pendidikan Olah Raga lebih diutamakan pria. III. FORMASI YANG TERSEDIA PADA PENERIMAAN CPNS DEPHUB TINGKAT SARJANA

NO

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN

NAMA JABATAN

KODE JABATAN

UNIT KERJA

KODE UNIT KERJA

JUMLAH FORMASI

360 I

INSPEKTORAT JENDERAL

10

1

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

201

AUDITOR

01

INSPEKTORAT I

01

1

2

S-1 TEKNIK PERKAPALAN

202

AUDITOR

01

INSPEKTORAT II

01

1

3

S-1 TEKNIK MESIN

205

AUDITOR

01

INSPEKTORAT II

01

1

4

S-1 TEKNIK SIPIL

208

AUDITOR

01

INSPEKTORAT III

01

1

5

S-1 EKONOMI AKUNTANSI

214

AUDITOR

01

INSPEKTORAT III

01

1

6

S-1 HUKUM PIDANA

220

AUDITOR

01

INSPEKTORAT III

01

1

7

S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL

218

AUDITOR

01

INSPEKTORAT IV

01

1

8

S-1 BAHASA INGGRIS

225

AUDITOR

01

INSPEKTORAT IV

01

1

9

S-1 ADMINISTRASI NEGARA

228

AUDITOR

01

01

1

10

S-1 HUKUM PERDATA

221

AUDITOR

01

01

1

II

SEKRETARIAT JENDERAL

43

BIRO PERENCANAAN

4

1

S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN

103

PERENCANA TRANSPORTASI

02

2

S-1 TEKNIK PERKAPALAN

202


02

3

S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN

216


02

215

PENYUSUN ANALISA DAN EVALUASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

4

S-1 EKONOMI MANAJEMEN

03

INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT KHUSUS

BAG. RENCANA BIRO PERENCANAAN BAG.PROGRAM BIRO PERENCANAAN BAG.PROGRAM BIRO PERENCANAAN BAG. ANALISA DAN EVALUASI BIRO PERENCANAAN

02

1

02

1

02

1

02

1

2

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 1

S-1 BAHASA INGGRIS

1 225

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

BAG. PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

03

BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1 8

1


214

PENATA LAPORAN KEUANGAN

2


214


05

05

SUBBAG ANGGARAN TRANS. UDARA DAN PENUNJANG SUBBAG VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANS.DARAT DAN

04

1

04

1

04

1

04

1

04

1

04

1

04

1

04

1

PERKERETAAPIAN

3


214


05

4


214


05

5


214


05

SUBBAG

PERBENDAHARAAN

TRANS.DARAT SUBBAG VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANS LAUT SUBBAG PERLENGKAPAN TRANS DARAT DAN PERKERETAAPIAN

6


214


05

7


214


05

8


201

PRANATA KOMPUTER

06

SUBBAG PERLENGKAPAN TRANS.LAUT SUBBAG

PERBENDAHARAAN

TRANS UDARA SUBBAG ANGGARAN TRANS. LAUT

BIRO HUKUM DAN KSLN

3

1

S-1 HUKUM INTERNASIONAL

219

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

07

2

S-1 HUKUM PIDANA

220


07

3

S-1 HUKUM PERDATA

221


07

BAG. PERAT. TRANS. LAUT DAN UDARA BIRO HUKUM DAN KSLN SUBBAG BANTUAN HUKUM BIRO HUKUM DAN KSLN BAG. PERJANJIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

05

1

05

1

05

1

BIRO UMUM 1

S-1 KOMUNIKASI

7 224

AJUDAN / PROTOKOL

08

2


214

PENGEVALUASI DOKUMEN KONTRAK

09

3


214


05

BAG. TU PIMPINAN DAN

KEPROTOKOLAN

BIRO UMUM BAG. RUMAH TANGGA BIRO UMUM BAG. PEMBIAYAAN PERJALANAN BIRO UMUM

06

1

06

1

06

1

3

4

S-1 TEKNIK PENERBANGAN

206

INVESTIGATOR KESELAMATAN UDARA

10

5

S-1 STATISTIK

230

INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI

11

6


219

INVESTIGATOR KESELAMATAN UDARA BIDANG HUKUM

12

7

S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA

231

PRANATA KOMPUTER

06

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT)

06

1

06

1

06

1

06

1

PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

6

1

S-1 TRANSPORTASI DARAT

232

PENGKAJI TRANSPORTASI DARAT

2

S-1 TEKNIK MESIN

205

PENGKAJI TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

14

3

S-1 KETATALAKSANAAN/KEPELABUHA NAN

233

PENGKAJI TRANSPORTASI LAUT

15

4

S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA

234

PENGKAJI TRANSPORTASI UDARA

16

5


215

PENGKAJI KEMITRAAN TRANSPORTASI

17

6

S-1 TRANSPORTASI LAUT

235

PENGKAJI KEMITRAAN TRANSPORTASI

17

13

BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. DARAT DAN PERKERETAAPIAN BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. DARAT DAN PERKERETAAPIAN BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. LAUT BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. UDARA BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. UDARA BID. KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANS. LAUT

07

1

07

1

07

1

07

1

07

1

07

1

PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN) 1

S-1 KOMPUTER - SISTEM INFORMATIKA

5 226

PRANATA KOMPUTER

06

2

S-1 SASTRA - BAHASA INGGRIS

262

PENERJEMAH

18

3

S-1 HUKUM PERDATA

221

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

4


215


05

5

S-1 STATISTIK

230

STATISTISI

19

BID. PENGEMBANGAN SIS. INFORMASI PUSDATIN

BID. PELAYANAN INFORMASI PUSDATIN BAG. TU PUSDATIN BAG. TU PUSDATIN BAG. TU PUSDATIN

08

1

08

1

08

1

08

1

08

1 4

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

8

1


215


05

2


214


05

3

S-1 KOMUNIKASI

224

PRANATA HUMAS

20

4

S-1 KOMUNIKASI

224

PRANATA HUMAS

20

5

S-1 KOMUNIKASI

224

PRANATA HUMAS

20

6

S-1 BAHASA INGGRIS

225

PRANATA HUMAS

20

7

S-1 BAHASA INGGRIS

225

PRANATA HUMAS

20 20

8

S-1 DESIGN GRAFIS

236

PRANATA HUMAS

SUBBAG KEUANGAN SUBBAG RENPRO DAN EVALUASI SUB BIDANG PUBLIKASI SUB BIDANG MEDIA MASSA SUB BIDANG ANALISIS BERITA DAN PENGELOLAAN OPINI SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

09

1

09

1

09

1

09

1

09

1

09

1

SUB BIDANG PUBLIKASI

09

1

SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

09

1

MAHKAMAH PELAYARAN 1

S-1 HUKUM PERDATA

III

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1

KEDOKTERAN UMUM

2 221

PENYUSUN BAHAN PERSIDANGAN

21

MAHKAMAH PELAYARAN

10

2

12

102

DOKTER UMUM

22

BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM (POLIKLINIK) DITJEN PHB DARAT

BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB DARAT BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB DARAT BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB DARAT BAG. KEUANGAN DITJEN PHB DARAT

11

1

11

1

11

1

11

1

11

1

2


215

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

3

S-1 ILMU HUKUM

223

ANALIS KELEMBAGAAN

23

4


201

PRANATA KOMPUTER

06

5


214


05

6

S-1 TEKNIK SIPIL

208

PENYUSUN JARINGAN TRANSPORTASI SDP

24

DIT LLASDP

11

1

7

S-1 TEKNIK SIPIL

208

PENYUSUN RANCANGAN BANGUN PELABUHAN SDP

25

DIT LLASDP

11

1 5

PENYUSUN PEDOMAN INVESTIGASI KECELAKAAN LALIN JALAN PENGEVALUSI TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR PERENCANA LALU LINTAS JALAN PENGKAJI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN PERKOTAAN PENYUSUN STANDARISASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

26

DIT KTD

11

1

27

DIT LLAJ

11

1

28

DIT LLAJ

11

1

29

DIT BSTP

11

1

30

BPLJSKB BEKASI

11

1

8

S-1 TEKNIK SIPIL JALAN RAYA

203

9

S-1 TEKNIK MESIN OTOMOTIF

204

10

D.IV TRANSPORTASI DARAT

261

11


261

12


204

IV

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1


214


05

2


214


05

249

PENILIK NAUTIS

31

250

PENILIK TEKNIS

214

3 4 5 6 7

M.MAR / AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I M.MAR.E / AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) I S-1 EKONOMI AKUNTANSI M. MAR / AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I M.MAR.E / AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) I

25 BAG. KEUANGAN DITJEN PHB LAUT BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB LAUT

12

1

12

1

DIT. KAPPEL

12

1

32

DIT. KAPPEL

12

1


05

DIT. KAPPEL

12

1

249

PENILIK NAUTIS

31

DIT. NAVIGASI

12

1

250

PENILIK TEKNIS

32

DIT. NAVIGASI

12

1

8


214


05

DIT. NAVIGASI

12

1

9

M.MAR / AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I

249

PENILIK NAUTIS

31

DIT. KPLP

12

1

10


214

05

DIT. KPLP

12

1

11


214

05

DIT. LALA

12

1

12

D.IV NAUTIKA/STRATA B + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) II

244

NAHKODA KAPAL

33

12

1

13

D.IV TEKNIKA/STRATA B + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) II

245

KEPALA KAMAR MESIN (KKM)

34

12

2

245

MASINIS

35

12

1

14


PENATA LAPORAN KEUANGAN PENATA LAPORAN KEUANGAN

ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK

6

15


244

MUALIM

36

ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK

12

2

16

S-1 ILMU HUKUM

223

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

ADPEL SURABAYA

12

1

17


244

NAHKODA KAPAL

33

PANGKALAN PLP TANJUNG PRIOK

12

2

18


245

KEPALA KAMAR MESIN (KKM)

34

12

1

19


245

MASINIS

35

12

2

20


244

MUALIM

36

12

1

V

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PANGKALAN PLP TANJUNG PRIOK PANGKALAN PLP TANJUNG PRIOK PANGKALAN PLP TANJUNG PRIOK

91

1

S-1 HUKUM PERDATA

221

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

2

S-1 HUKUM PIDANA

220

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

3

S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL

218

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

4

S-1 PSIKOLOGI

257

ANALIS KEPEGAWAIAN

04

5


214


05

6


215


05

07

7


219

PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

8

S-1 HUKUM PERDATA

221

PEMBERI KONSULTASI BANTUAN HUKUM

37

9

S-1 HUKUM PIDANA

220

PEMBERI KONSULTASI BANTUAN HUKUM

37

BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB UDARA BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB UDARA BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB UDARA BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM DITJEN PHB UDARA BAG. KEUANGAN DITJEN PHB UDARA BAG. HUKUM DITJEN PHB UDARA BAG. HUKUM DITJEN PHB UDARA BAG. HUKUM DITJEN PHB UDARA BAG. HUKUM DITJEN PHB UDARA

13

1

13

1

13

2

13

1

13

3

13

2

13

2

13

1

13

1 7

10

S-1 TEKNIK SIPIL

208

PERENCANA

38

11

S-1 TEKNIK SIPIL

208

PENGANALISA DAN PERENCANA FASILITAS BANDARA

39

12

D.IV AIR TRAFFIC CONTROL (ATC)

251

PENGELOLA UMUM AKUNTANSI KEUANGAN

40

13

S-1 TEKNIK MESIN

205

PENGENDALI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN UDARA

41

14

S-1 TEKNIK ELEKTRO

207

PERANCANG STRUKTUR TEKNIK FASILITAS SISI DARAT

42

15


201

PRANATA KOMPUTER

06

16


214


05

17


219

18

S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI

252

19

S-1 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS

227

PENERJEMAH

18

20


214


05

21

S-1 KOMPUTER

253

PRANATA KOMPUTER

06

22

S-1 BAHASA INGGRIS

225

PENERJEMAH

18

PERANCANG PERATURAN KEUANGAN PERENCANA TRANSPORTASI ANGKUTAN UDARA

PENGAMANAN DAN PEMERIKSA BARANGBARANG BERBAHAYA

43 44

45

23

S-1 TEKNIK KIMIA

209

24

S-1 TEKNIK ELEKTRO

207

PENYUSUN PERENCANA NAVIGASI

46

25

S-1 TEKNIK GEODESI

210


46

26

D.IV AHLI LALU LINTAS UDARA (ALLU)

237


46

BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB UDARA BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB UDARA BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB UDARA BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB UDARA BAG. PERENCANAAN DITJEN PHB UDARA DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN

13

1

13

2

13

1

13

1

13

1

13

4

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1 8

PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN TEKNIS PERENCANA PEDOMAN TEKNIS PENGOPERASIONAL PEMELIHARAAN PERALATAN FASILITAS SISI UDARA PENYUSUN DAN PEMROGRAM ANGGARAN PERENCANAAN PENGANALISIS SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN

27


237

28

S-1 TEKNIK MESIN

205

29

S-1 TEKNIK SIPIL

208

30


215

31

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

211

32

S-1EKONOMI AKUNTANSI

214

PERENCANA SISTEM AKUNTANSI

52

33

S-1 TEKNIK GEODESI

210

SURVEYOR PEMETAAN

53

34

S-1 ARSITEKTUR

256

PERENCANA FASILITAS BANGUNAN BANDARA

54

35


201

PERENCANAAN PENGANALISIS SISTEM INFORMASI

55

36

D.IV AHLI TEKNIK NAVIGASI UDARA (ATNU)

238

PERENCANA ENGINERING NAVIGASI PENERBANGAN

56

37

S-1 TEKNIK LISTRIK

258

38

S-1 TEKNIK ELEKTRO

207

39

S-1 TEKNIK AERONAUTIKA

212

40 41 42

D.IV AHLI TEKNIK PESAWAT UDARA (ATPU) S-2 TEKNIK MESIN PENERBANGAN S-1 TEKNIK MESIN PENERBANGAN

239 104 213

PERENCANA ENGINERING NAVIGASI PENERBANGAN PERENCANA ENGINERING NAVIGASI PENERBANGAN PENYUSUNAN DAN PEMROGRAMAN TEKNIS OPERASIONAL PENERBANGAN INSPEKTUR KELAIKAN UDARA INSPEKTUR KELAIKAN UDARA INSPEKTUR KELAIKAN UDARA

47 48 49 50

51

56

56

57 58 58 58

43

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

44


201

VERIFIKATOR KEUANGAN

60

45


214

VERIFIKATOR KEUANGAN

60

DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA DIREKTORAT FASILITAS LISTRIK PENERBANGAN DIREKTORAT FASILITAS LISTRIK PENERBANGAN

DIREKTORAT FASILITAS LISTRIK PENERBANGAN DIREKTORAT FASILITAS LISTRIK PENERBANGAN DIREKTORAT SERLAIKUD DIREKTORAT SERLAIKUD DIREKTORAT SERLAIKUD DIREKTORAT SERLAIKUD BALAI KESEHATAN PENERBANGAN BALAI KESEHATAN PENERBANGAN BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

13

2

13

2

13

2

13

1

13

1

13

1

13

2

13

1

13

1

13

2

13

1

13

2

13

1

13

5

13

4

13

3

13

3

13

1

13

1 9

PERENCANAAN DAN PENGANALISIS NAVIGASI UDARA PERENCANA DAN PENGANALISIS LALU LINTAS UDARA

46

D.IV AHLI TEKNIK LISTRIK BANDARA (ATLB)

240

47


237

48

S-1 TEKNIK PENERBANGAN

206

PENGAWAS ANGKUTAN UDARA

63

49


201

PERENCANA DAN PENGANALISIS DATA FAS. BANDARA

64

50

S-1 TEKNIK MESIN PENERBANGAN

213


63

51

D.IV AHLI TEKNIK PESAWAT UDARA (ATPU)

239


63

52

S-1 TEKNIK MESIN PENERBANGAN

213

PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN LALU LINTAS UDARA

65

53


237

PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN LALU LINTAS UDARA

65

VI

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1


201

2

S-1 TEKNIK SIPIL

208

3

S-1 TEKNIK SIPIL

208

4

S-1 TEKNIK SIPIL

208

5

S-1 TEKNIK SIPIL

208

6

S-1 TEKNIK MESIN

205

7

S-1 TEKNIK MESIN

205

VII

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

1

KEDOKTERAN GIGI

61

BALAI ELEKTRONIKA

13

2

62

ADBANDARA SOETTA

13

2

13

2

13

2

13

1

13

1

ADBANDARA JUANDA SURABAYA

13

5

ADBANDARA JUANDA SURABAYA

13

5

ADBANDARA POLONIA MEDAN ADBANDARA POLONIA MEDAN ADBANDARA HASANUDDIN MAKASSAR ADBANDARA HASANUDDIN MAKASSAR

7 PERENCANA JARINGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI PEMBIMBING TEKNIS PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN PENYUSUN STANDAR DAN PEDOMAN BIAYA PEMELIHARAAN PENGUJI JEMBATAN DAN BANGUNAN PERENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN BANGUNAN PEMERIKSA KELAIKAN SARANA PENGGERAK PENGUJI KELAIKAN KERETA/GERBONG

66

BAG. PERENCANA SETDITJEN PERKERETAAPIAN

14

1

67

DIT.LLAKA

14

1

68

DIT.LLAKA

14

1

69

DIT. TEK PRASARANA

14

1

70

DIT. TEK PRASARANA

14

1

71

DIT KTS

14

1

72

DIT KTS

14

1

159 101

DOKTER GIGI

73

UNIT KESEHATAN SEKBADAN DIKLAT

15

1

10

2

S-1 ILMU HUKUM

223

PENYUSUN NASKAH PERJANJIAN, LEGAL DRAFTING, BANTUAN HUKUM

75

74

3


214

PENATA LAPORAN DAN VERIFIKATUR KEUANGAN

4

D.IV TEKNIKA + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) III

247

PENYIAP BAHAN RENCANA DIKLAT

76

5

D.IV NAUTIKA + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) III

246

PENYIAP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DIKLAT

77

6


238

PENYIAP BAHAN RENCANA DIKLAT

76

7


240

PENYIAP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DIKLAT

77

225

PENGELOLA LABORATORIUM BAHASA INGGRIS

8

S-1 BAHASA INGGRIS

78

9

S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA

255

DOSEN

79

10


201

DOSEN

79

11

KEDOKTERAN GIGI

101

DOKTER GIGI

73

12


261

PERENCANA PROGRAM DIKLAT

80

13


261

DOSEN

79

14

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

BAG. UMUM SEKBADAN DIKLAT BAG. KEUANGAN SEKBADAN DIKLAT PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT BID. PROGRAM PUSDIKLAT HUBLA BID. PROGRAM PUSDIKLAT HUBUD BID. PROGRAM PUSDIKLAT HUBUD BID. PENYELENGGARA PUSDIKLAT APARATUR PERHUBUNGAN SEMPLAK

BID. PENYELENGGA RA PUSDIKLAT APARATUR PERHUBUNGAN SEMPLAK BID PENYELENGGA RA PUSDIKLAT APARATUR PERHUBUNGAN SEMPLAK UNIT KESEHATAN STTD BEKASI BAG. ADMINISTRASI UMUM STTD BEKASI BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STTD BEKASI BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STTD BEKASI

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

2

15

1

15

2

15

4

15

2

11

BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STTD BEKASI BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STPI CURUG UNIT KESEHATAN STIP MARUNDA BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STIP MARUNDA BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STIP MARUNDA

15

2

15

5

15

4

15

4

15

2

15

2

15

1

15

1

15

3

15

3

BAG. AKADEMIK DAN KETARUNAAN STIP MARUNDA

15

2

79


15

2


15

2

15

1

15

1

15

1

15

2

15


255

DOSEN

79

16

D.IV LALU LINTAS UDARA (LLU)

259

DOSEN

79

17


238

DOSEN

79

18


240

DOSEN

79

19

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

20


255

DOSEN

79

21


219

DOSEN

79

22

KEDOKTERAN GIGI

101

DOKTER GIGI

73

23

D.IV / STRATA B + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I

242

DOSEN

79

24

D.IV / STRATA B + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) I

243

DOSEN

79

25

D.IV / KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN (KLAK)

248

DOSEN

79

26

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

27


255

DOSEN

79

28

D.IV / STRATA B TEKNIKA + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) I

243

DOSEN

79

29

D.IV / STRATA B NAUTIKA + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I

242

DOSEN

79

30

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

31


261

DOSEN

79

BID. PENYELENGGARA BP3IP SUNTER BID. PENYELENGGARA BP3IP SUNTER UNIT KESEHATAN BPPTD TEGAL SEKSI PENYELENGGARA BPPTD TEGAL

12

32


204

DOSEN

79

33

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

34


255

DOSEN

79

35

S-1 BAHASA INGGRIS

225

DOSEN

79

36


261

DOSEN

79

37


261

DOSEN

79

38

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

39


255

DOSEN

79

40

D.IV / STRATA B NAUTIKA + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) III

246

DOSEN

79

41


246

DOSEN

79

42


246

DOSEN

79

43


246

DOSEN

79

44


246

DOSEN

79

45

D.IV / STRATA B NAUTIKA + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) II

244

DOSEN

79

46

D.IV / STRATA B TEKNIKA + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) II

245

DOSEN

79

47

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

48


255

DOSEN

79

49

S-1 TEKNIK SIPIL

208

DOSEN

79

50

D.IV / STRATA B NAUTIKA + AHLI NAUTIKA TINGKAT (ANT) I

242

DOSEN

79

SEKSI PENYELENGGARA BPPTD TEGAL SEKSI PENYELENGGARA BPPTD TEGAL SEKSI PENYELENGGARA BPPTD TEGAL SUBBAG TU BPPTD BALI SEKSI PENYELENGGARA BPPTD BALI SEKSI PENYELENGGARA BPPTD BALI SEKSI PENYELENGGARA BPPTD BALI SEKSI PENYELENGGARA BPPTD BALI SEKSI PENYELENGGARA BPP APPD PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA BPP APPD PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA BPP APPD PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA BPP APPD PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA BPP APPD PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP BAROMBONG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP BAROMBONG

SEKSI PENYELENGGARA BP2IP BAROMBONG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP BAROMBONG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP BAROMBONG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP SURABAYA

15

2

15

2

15

2

15

1

15

1

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

1

15

2

15

2

15

3

15

2

15

2

15

2

15

1

15

2 13

51

D.IV / STRATA B TEKNIKA + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) I

243

DOSEN

79

52

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

53

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

54


245

DOSEN

79

55

D.IV / STRATA B TEKNIKA + AHLI TEKNIKA TINGKAT (ATT) III

247

DOSEN

79

56

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

57


255

DOSEN

79

58


214


05

59


245

DOSEN

79

60


244

DOSEN

79

61

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

62


245

DOSEN

79

63


244

DOSEN

79

64

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

65


245

DOSEN

79

66


244

DOSEN

79

67

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

SEKSI PENYELENGGARA BP2IP SURABAYA SEKSI PENYELENGGARA BP2IP SURABAYA UNIT KESEHATAN BP2IP TANGERANG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP TANGERANG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP TANGERANG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP TANGERANG SEKSI PENYELENGGARA BP2IP TANGERANG SUBBAG TU BP2IP TANGERANG SEKSI PENYELENGGARA BPPTL JAKARTA SEKSI PENYELENGGARA BPPTL JAKARTA

UNIT KESEHATAN PIP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP SEMARANG SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP SEMARANG SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP SEMARANG

15

2

15

2

15

1

15

2

15

2

15

2

15

2

15

1

15

2

15

2

15

1

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

14

68


201

DOSEN

79

69

S-2 SASTRA INGGRIS

105

DOSEN

79

70

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

71


237

DOSEN

79

72


238

DOSEN

79

73

S-1 SASTRA INGGRIS

263

DOSEN

79

74


237

DOSEN

79

75


238

DOSEN

79

76

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

77


255

DOSEN

79

78

D.IV AHLI TEKNIK PESAWAT UDARA (ATPU)

239

DOSEN

79

79

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

80


237

DOSEN

79

SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP SEMARANG SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN PIP SEMARANG SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP MAKASSAR SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP MAKASSAR

SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP SURABAYA SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP SURABAYA SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP SURABAYA SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP SURABAYA SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN ATKP SURABAYA

UNIT KESEHATAN ATKP MEDAN SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN MEDAN

15

1

15

1

15

1

15

2

15

2

15

1

15

2

15

1

15

2

15

2

15

2

15

1

15

2

15

81

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

82


238

DOSEN

79

83


201

DOSEN

79

84


237

DOSEN

79

85

D.IV AHLI TEKNIK LISTRIK BANDARA

240

DOSEN

79

86

S-1 PSIKOLOGI

257

DOSEN

79

87

S-1 SASTRA INGGRIS

263

DOSEN

79

88


201

DOSEN

79

89

KEDOKTERAN UMUM

102

DOKTER UMUM

22

90


244

DOSEN

79

91


245

DOSEN

79

VIII

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1

2

3

S-1 KOMPUTER


S-1 KOMPUTER

SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN MEDAN SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN MEDAN SUBBAG ADM AKADEMIK DAN KETARUNAAN MEDAN

SEKSI PENYELENGGARA AN BPPN PNB PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA AN BPPN PNB PALEMBANG SEKSI PENYELENGGARA AN BPP PNB JAYAPURA SEKSI PENYELENGGARA AN BPP PNB JAYAPURA SEKSI PENYELENGGARA AN BPP PNB JAYAPURA UNIT KESEHATAN BP2IP SORONG SEKSI PENYELENGGARA AN BP2IP SORONG SEKSI PENYELENGGARA AN BP2IP SORONG

15

2

15

2

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

2

15

2

6

253

PRANATA KOMPUTER

214

PENELITI STRUKTUR BIAYA BIDANG TRANSPORTASI UDARA

253

PRANATA KOMPUTER

06

PUSLITBANG PERHUBUNGAN UDARA DIT. PROGRAM DAN EVALUASI

16

1

83

PUSLITBANG PERHUBUNGAN UDARA DIT. PROGRAM DAN EVALUASI

16

1

06

PUSLITBANG MANAJEMEN TRANS. MULTIMODA/ DIT PROGRAM DAN EVALUASI

16

1

16

4

5



215

PENELITI STRUKTUR BIAYA TRANSPORTASI MULTIMODA

214

PENELITI STRUKTUR BIAYA TRANSPORTASI DARAT

257

PENELITI SDM TRANSPORTASI DARAT

6

S-1 PSIKOLOGI

IX

BADAN SAR NASIONAL

1

S-1 HUKUM TATA NEGARA

222

2


214

3


201

4

S-1 KOMUNIKASI / KOMUNIKASI PUBLIK

224

5

S-1 PSIKOLOGI

257

6

S-1 EKONOMI

217

84

PUSLITBANG MANAJEMEN TRANS. MULTIMODA/ DIT PROGRAM DAN EVALUASI

16

1

85

PUSLITBANG PHB DARAT BID PROGRAM DAN EVALUASI

16

1

16

1

86

PUSLITBANG PHB DARAT BID PROGRAM DAN EVALUASI

6 PENGONSEP DAN PENGEVALUASI PERATURAN ORTALA PENATA LAPORAN KEUANGAN TEKNISI LUT PENATA USAHA KEHUMASAN PENGANALISA DAN PEMPROSES PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN PENGONSEP BAHAN RENPROG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN DAN SARANA KERJA

87 05 88 89

KANTOR PUSAT BASARNAS KANTOR PUSAT BASARNAS KANTOR PUSAT BASARNAS KANTOR PUSAT BASARNAS

17

1

17

1

17

1

17

1

90

KANTOR PUSAT BASARNAS

17

1

91

KANTOR PUSAT BASARNAS

17

1

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran hanya dilayani dengan ONLINE melalui www.dephub.go.id, sejak tanggal 08 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 dan Saudara agar mencetak Formulir Pendaftaran beserta pernyataan menyetujui ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. 2. Hasil Print Out Pendaftaran sebagai Bukti Pendaftaran melalui ONLINE, harus dilampirkan sebagai kelengkapan dengan Berkas Administrasi Lamaran dan dikirim melalui PO BOX dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari Cap Pos sejak tanggal 08 Oktober 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008. 3. Bukti Pendaftaran ONLINE baru akan diproses setelah Tim Pengadaan CPNS menerima Berkas Administrasi Lamaran melalui Pos Kilat Khusus atau Pos Tercatat. 4. Berkas Administrasi Lamaran yang dikirim tanpa disertakan Bukti Pendaftaran ONLINE dinyatakan gugur, dan sebaliknya Bukti Pendaftaran ONLINE tanpa disertai Berkas Administrasi Lamaran juga dinyatakan gugur.

17

5. Berkas Administrasi Lamaran terdiri dari: a. Surat Lamaran ditulis tangan oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada: MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Up. Tim Pengadaan CPNS Tingkat Sarjana Departemen Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2008 b. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; c. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Foto Copy Transkip Nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sah; e. Foto Copy Sertifikat Kursus yang pernah diikuti, jika ada. 6. Bukti Pendaftaran ONLINE beserta Berkas Administrasi Lamaran dikirimkan ke: PO BOX 2689 JKP 10026, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Jakarta PO BOX 8009/SMEL, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Semarang PO BOX 4241/SBS-60400, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Surabaya PO BOX 1090 ATKP MEDAN, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Medan PO BOX 3000 MAKASSAR 90000, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Makassar 7. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran dan pelamar hanya diperkenankan untuk melamar 1 (satu) jabatan formasi yang tersedia. 8. Pada Amplop Berkas Administrasi Lamaran dicantumkan Kualifikasi Pendidikan beserta Kode Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan yang dilamar beserta Kode Jabatan Yang Dilamar serta Unit Kerja beserta Kode Unit Kerja pada Bagian Kanan Atas Amplop. 9. Pelamar yang tidak mencantumkan nama jabatan yang dilamar atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, dinyatakan gugur dalam Seleksi Administrasi. V. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI 1. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur melalui tahapan sebagai berikut: a. Hasil seleksi administrasi direncanakan akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2008; b. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi akan diberikan Tanda Peserta Seleksi yang direncanakan akan dibagikan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2008. Adapun tempat pengambilan Tanda Peserta Seleksi ditetapkan oleh panitia yang diumumkan melalui www.dephub.go.id. Catatan : Pada saat pengambilan Tanda Peserta Seleksi, tidak dapat diwakilkan serta diwajibkan membawa identitas diri dan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar dengan mencantumkan nama dan jabatan yang dilamar di balik pas foto. c. Seleksi Tertulis, berupa TES KOMPETENSI DASAR (TKD), yang meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK) serta TES KOMPETENSI BIDANG (TKB), berupa Tes Substansi (TS) Perhubungan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 04 November 2008; d. Seleksi Keahlian dan Keterampilan, bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis Tingkat Sarjana direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 November 2008. e. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, pada saat seleksi keahlian dan keterampilan diwajibkan membawa hasil check-up kesehatan (biaya check-up ditanggung sendiri oleh pelamar). Check-up kesehatan meliputi : 1) Pemeriksaan Fisik Umum 2) Laboratorium: (a) Darah Lengkap:

18

- HB - Eritrosit - Hematokrit - Lekosit - Trombosit - LED - Diffo Count (b) Kimia Darah: - Faal Hati : SGOT, SGPT - Faal Ginjal : Bun, Kreatinin, Asam Urat - Analisa Lemak : Kolesterol Total, Tricliserida, HDL, LPL - Diabetes : GDS (c) Urine Lengkap 3) Radiologi: - Foto Thorax 4) Tidak buta warna. 2. Nama Peserta Yang Lulus Tiap Tahapan Seleksi akan diumumkan melalui WEBSITE DEPARTEMEN PERHUBUNGAN dengan alamat www.dephub.go.id dan papan pengumuman yang ditunjuk pada kota/lokasi: Jakarta Semarang Surabaya Medan Makassar

: Balai Besar Pendidikan Pelatihan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Sunter Jl. Sunter Podomoro Jakarta Utara : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Jl. Singosari 2.A, Semarang : Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Jemur Andayani I / 37, Surabaya : Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Penerbangan No. 85, Jamin Ginting KM. 8,5 Padang Bulan, Medan : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Jl. Tentara Pelajar No. 173, Makassar

VI. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS AKHIR DAN DITERIMA SEBAGAI CPNS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Pelamar wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa: 1. Surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam serta mencantumkan kualifikasi pendidikan beserta kode pendidikan dan jabatan yang dilamar beserta kode jabatan; 2. Salinan / Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Transkrip Nilai (Surat Keterangan Lulus Sementara tidak berlaku); 3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi yang sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja; 4. Daftar Riwayat Hidup; 5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan mencantumkan nama dan jabatan yang dilamar dibalik pas foto; 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 7. Surat Keterangan Sehat; 19

8. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi / Menggunakan Narkotika / Psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari dokter yang berwenang; 9. Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan; 10. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah ke Unit Kerja / Instansi Lain, minimal 5 (lima) tahun sejak masa TMT Pengangkatan CPNS ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam dan dibubuhi materai Rp. 6.000,00. VII. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Surat Lamaran yang dikirim kepada Departemen Perhubungan sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku; 2. Panitia tidak melayani lamaran yang diserahkan secara langsung selain melalui PO BOX yang telah ditentukan; 3. Dalam seleksi pengadaan CPNS Departemen Perhubungan, pelamar tidak dipungut biaya apapun; 4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap segala pungutan yang dibebankan kepada para pelamar yang mengatasnamakan panitia; 5. Bagi mereka yang dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); 6. Pelamar diwajibkan proaktif untuk memantau informasi lanjutan mengenai pengadaan CPNS Departemen Perhubungan Tingkat Sarjana Tahun Anggaran 2008 ini melalui informasi resmi yaitu website Departemen Perhubungan dengan alamat www.dephub.go.id dan papan pengumuman yang ditunjuk pada kota / lokasi tempat pendaftaran, sehingga apabila terjadi kelalaian pelamar tidak mengikuti perkembangan, maka menjadi tanggung jawab pelamar dan Panitia Tim Pengadaan CPNS Dephub tidak bertanggungjawab atas kelalaian pelamar dimaksud; 7. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat; 8. Panitia tidak melayani pelamar secara langsung, telepon dan surat menyurat di luar melalui PO BOX.

Jakarta, 08 Oktober 2008 TIM PENGADAAN CPNS TINGKAT SARJANA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2008

20

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. P E N G U M U M A N : Nomor : PM. 11 Tahun 2008 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Recommend Documents