PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI W ILAYAH DAN KEHIDUPAN MASY ARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAL AM DAN KEPULAUAN NI AS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A, Menimbang : a. bahwa unt uk me mpercepat kegiat an rehabilitasi dan rekonstruksi wilay ah dan k ehidupan masyarak at provinsi Nanggroe Ac eh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat era Utara diper luk an organisasi yang dinamis dan fleksibel; b. bahwa Badan Rehabilitas i dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Dar ussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara per lu ditata s ecara dinamis dan fleksibel; c. bahwa sus unan organisasi dan tata k erja s erta hak keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi W ilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara s ebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 me mer lukan penyempurnaan agar s esuai deng an kondisi lapang an; d. bahwa berdasarkan pertimbang an sebag aimana dimaksud pada hur uf a, hur uf b, dan huruf c per lu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitas i dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov insi Nanggroe Ac eh Darussalam dan Kepulauan Nias Prov insi Sumat era Utara; Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerint ah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitas i dan Rek onstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov insi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550); 3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja s erta Hak Keuangan Badan Rehabilit asi dan Rekonstruksi W ilayah dan Kehidupan Masyarakat Provins i Nanggroe Aceh Dar ussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MO R 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI W ILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA. Pasal I Beberapa ketent uan dalam Perat uran Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussa lam dan Kepulauan Nias Prov insi Sumat era Utara, diubah s ebagai berikut : 1. Ket ent uan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi s ebagai berikut : “Pasal 9 (1) Badan Pelaks ana ter diri atas : a. Kepala Badan Pelaksana; b. Wakil Kepala Badan Pelaks ana; c. Sekr etaris Badan Pelaksana; d. Deputi Bidang Pengawasan; e. Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan; f. Deputi Bidang Operasi; g. Deputi Bidang Ag ama, Sos ial dan Buday a; h. Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha; i. Deputi Bidang Pendidik an, Kesehatan, dan Peran Perempuan; j. Deputi Bidang Perumahan dan Per mukiman; k. Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan; l. Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan diberik an kedudukan s eting kat Menteri. (3) Kepala Badan Pelaksana diber hentikan dari jabatannya oleh Pr esiden, apabila : a. berhalangan tetap; b. ber dasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalank an tugas dengan baik; c. terbukti secara huk um melak ukan tindak pidana korups i, kolusi dan nepotis me, serta tindak pidana lainny a; atau d. mengundurkan diri. (4) Sekr etaris Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan Pelaksana. (5) Badan Pelaksana terdir i dari uns ur tenaga profesional dan tenaga ahli. (6) Dalam rangk a me mpercepat k egiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Badan Pelaksana dapat membentuk Kantor-kantor Perwakilan ses uai dengan k ebutuhan Badan Pelaksana di Wilayah Pasca Bencana. (7) Ket ent uan lebih lanjut meng enai rinc ian tugas, s usunan organis asi, peng angkat an dan pember hentian, s erta hak dan kewajiban pegawai di lingkungan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaks ana dengan memperhatik an ketentuan peraturan perundangundangan.” 2. Ket ent uan Pasal 10 diubah, sehingga ber bunyi s ebagai berikut:
(1)
(2) (3)
“Pasal 10 Kepala Badan Pelaksana mempunyai t ugas : a. Memimpin Badan Pelaksana sesuai deng an peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyiapkan kebijakan s esuai dengan t ugas Badan Pelaksana; c. Menetapkan k ebijak an teknis pelaksanaan tug as Badan Pelaksana ter masuk penetapan sist em manajemen kepeg awaian yang meliputi rekruit men, pembinaan, penug asan, penilaian kinerja, penggajian dan pember hentian; d. Membina dan melaksanak an kerja s ama dengan instansi dan organisasi lain. W akil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tug as membantu Kepala Badan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sekr etaris Badan Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana di bidang k esekretariatan.
(4)
Deputi Bidang Pengawasan me mpuny ai t ugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam melakukan pengawasan fungsional atas unit pelaks ana keg iatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (5) Deputi Bidang Keuangan dan Per enc anaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaks ana di bidang Keuangan dan Perencanaan. (6) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam pengendalian kegiatan Rehabilit asi dan Rekonstruksi dan pembinaan terhadap selur uh kantor perwak ilan. (7) Deputi Bidang Agama, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membant u Kepala Badan Pelaks ana dalam kegiatan Rehabilit asi dan Rek onstruksi di bidang Ag ama, Sosial dan Budaya. (8) Deputi Bidang Ek onomi dan Usaha mempunyai tug as membantu Kepala Badan Pelaks ana dalam kegiatan Rehabilit asi dan Rek onstruksi di bidang Ekonomi dan Usaha. (9) Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan mempuny ai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam k egiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Pendidikan, Kes ehatan dan Peran Per empua n. (10) Deputi Bidang Perumahan dan Per mukiman mempunyai tugas membant u Kepala Badan Pelaks ana dalam kegiatan Rehabilit asi dan Rek onstruks i di bidang Perumahan dan Permuk iman. (11) Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkung an dan Pemeliharaan mempunyai t ugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam k egiat an Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Infrastruktur, L ingk ung an dan Pemeliharaa n. (12) Deputi Bidang Kelembagaan dan Peng embangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam keg iatan Rehabilitas i dan Rek onstruksi di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.” 3. Ket ent uan Pasal 12 diubah, sehingga ber bunyi s ebagai berikut: “Pasal 12 Selain tug as yang telah dit etapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan penug asan lain k epada Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.” 4.
Diantara BAB III dan BAB IV disis ipk an 1 (s atu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)
“BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15A Pada saat mulai ber lakunya Peraturan Pres iden ini, s eluruh
