DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 16 November 2001 telah ditandatangani Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara), sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik yang diprakarsai oleh International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dan International Civil Aviation Organization (ICAO); b. bahwa Konvensi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk membentuk satu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara, yang dapat meningkatkan pengembangan penerbangan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Convention on International Interests in Mobile Equipment(Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Peraturan Presiden; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA). Pasal 1 (1)

(2)

Mengesahkan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A; Salinan naskah asli Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A, dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2 Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. Pasal 3 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. HAMID AWALUDIN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA) A.

DECLARATION TO ARTICLE 39 PARAGRAPH (1) SUBPARAGRAPH A AND SUBPARAGRAPH B, ARTICLE 40, ARTICLE 53, AND ARTICLE 54 PARAGRAPH (2) CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT.

(i)

Form No. 1 (specific opt-in declarations under the Article 39 (1) (a)) Indonesia declares that the following categories of non-consensual right or interest have priority under its laws over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings: a. liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default under a contract to finance or lease an aircraft object; b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of that aircraft object, and arising since the time of a declared default under a contract to finance or lease that aircraft object; and c. liens or other rights in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or services performed on and value added to that aircraft object. (ii) Form No. 4 (general opt-in declaration under the Article 39 (1) (b)) Indonesia declares that nothing in the Convention shall affect its right or that of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which Indonesia is a member, or other private provider of public services in Indonesia, to arrest or detain an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of Indonesia, any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of that or another aircraft object. (iii)Form No. 6 (opt-in declaration under the Article 40 Indonesia declares that the following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly: a. liens in favour of airline employee for unpaid wages arising prior to the time of declared default under a contract to finance or lease an aircraft object; b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of an aircraft object, and arising prior to the time of a declared default under a contract to finance or lease that aircraft object; and c. rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full satisfaction of a legal judgment.

(iv) Form No. 11 (declaration under the Article 53) Indonesia declares that all courts with the competent jurisdiction under the laws of Indonesia are the relevant courts for the purposes of Article 1 and Chapter XII of the Convention. (v) Form No. 13 (mandatory declaration under the Article 54 (2)) Indonesia declares that any and all remedies available to the creditor under the Convention which are not expressed under the relevant provision thereof to require application to the court may be exercised without court action and without leave of the court. B.

DECLARATION TO ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE VIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE XII, ARTICLE XXX IN RESPECT OF ARTICLE XIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (2) IN RESPECT OF ARTICLE X PROVIDING FOR THE APPLICATION OF THE ENTIRETY OF ARTICLE X, AND ARTICLE XXX PARAGRAPH (3) IN RESPECT OF ARTICLE XI PROVIDING FOR THE APPLICATION OF ALTERNATIVE A IN ITS ENTIRETY TO ALL TYPES OF INSOLVENCY PROCEEDING PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (i)

Form No. 19 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article VIII) Indonesia declares that it shall apply Article VIII. (ii) Form No. 26 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Artifcle XII) Indonesia declares that it shall apply Article XII. (iii)Form No, 27 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article XIII) Indonesia declares that it shall apply Article XIII. (iv) Form No. 21 (opt-in declaration under the Article XXX (2) in respect of Article X providing for the application of the entirety of Article X) Indonesia declares that it shall apply Article X of the Protocol in its entirety and that the number of calendar days to be used for the purposes of the time limit laid down in Article X (2) of the Protocol shall be no more than: a. ten (10) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (1) (a), (b) and (c) of the Convention (respectively, preservation of aircraft objects and their value; possession, control or custody of aircraft objects; and immobilization of aircraft objects); and b. thirty (30) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (d) and (e) of the Convention (respectively, lease or management of aircraft object and the income thereof; and, sale and application of proceeds from aircraft object)

(v)

Form No. 23 (general opt-in declaration under the Article XXX (3) in respect of Article XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insolvency proceedings) Indonesia declares that it shall apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety to all types of insolvency proceedings, and that the waiting period for the purposes of Article XI (3) of that Alternative shall be sixty (6) calendar days PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA) A.

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B, PASAL 40, PASAL 53, DAN PASAL 54 AYAT (2) KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK. (i)

Form No. 1 (pernyataan-pernyataan opt-in khusus berdasarkan Pasal 39 (1) (a)) Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori atas hak-hak non-konsensual atau kepentingan berikut ini memiliki prioritas berdasarkan hukum-hukum negara ini atas suatu kepentingan dalam suatu objek pesawat udara yang sama dengan hal tersebut dimana pemegang dari suatu kepentingan internasional yang terdaftar dan harus memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar proses-proses kepailitan: a. Hak-hak gadai yang berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas upah-upah yang belum dibayarkan yang timbul sejak saat penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara; b. Hak-hak gadai atau hak-hak lain dari suatu kewenangan Indonesia berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayar lainnya yang

c.

timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan obyek pesawat udara tersebut dan timbul sejak saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak untuk pendanaan atau penyewaan dari objek pesawat udara tersebut; dan Hak-hak gadai atau hak-hak lain yang berkenaan dengan perbaikan dari suatu objek pesawat udara dalam kepemilikannya hingga keperluasan jasa-jasa yang dilaksanakan atas dan nilai yang ditambahkan terhadap objek pesawat udara tersebut

(ii) Form No. 4 (pernyataan-pernyataan opt-in umum berdasarkan Pasal 39 (1) (b)) Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dalam Konvensi tersebut yang akan berakibat terhadap haknya atau terhadap sesuatu dari suatu badan mana pun yang ada di dalam Konvensi tersebut, atau suatu organisasi antar badan pemerintah mana pun dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, atau penyedia jasa swasta dari pelayanan publik yang lain di Indonesia, untuk menangkap atau menahan suatu objek pesawat udara berdasarkan undang-undang negara ini terhadap pembayaran jumlah-jumlah yang dihutang terhadap pemerintah Indonesia, suatu badan yang demikian, organisasi atau penyedia layanan yang secara langsung berhubungan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh negara ini yang berhubungan dengan hal tersebut atau objek pesawat udara lainnya (iii)Form No. 6 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal 40) Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori dari hak non konsensual atau kepentingan berikut ini harus terdaftar berdasarkan konvensi sebagaimana halnya suatu kategori dari objek pesawat udara seolah-olah hak atau kepentingan tersebut adalah suatu kepentingan internasional dan untuk itu harus diatur: a. Hak-hak gadai berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas gaji-gaji yang belum dibayarkan yang timbul sebelum waktu penundaan yang dinyatakan atas suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara; b. Hak-hak gadai atau hak lain dari suatu kewenangan Indonesia yang berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayarkan lain yang timbul dari atau berkaitan dengan pemakaian dari suatu obyek pesawat udara, dan yang timbul sebelum saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan terhadap obyek pesawat udara tersebut; dan c. Hak-hak dari seseorang yang mendapat suatu perintah pengadilan yang mengijinkan adanya lampiran dari suatu obyek pesawat udara yang memenuhi suatu keputusan hukum secara penuh atau sebagian.

B.

(iv) Form No. 11 (pernyataan berdasarkan Pasal 53) Indonesia menyatakan bahwa pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang berdasarkan undang-undang negara Indonesia adalah pengadilan yang relevan untuk tujuan-tujuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Bab XII dari Konvensi tersebut (v) Form No. 13 (pernyataan mandatorial berdasarkan Pasal 54 (2)) Indonesia menyatakan bahwa semua perbaikan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi tersebut yang tidak dinyatakan berdasarkan ketentuan yang relevan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut untuk memohonkan pengajuan terhadap pengadilan adalah dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa memberitahu ke pada pengadilan PERNYATAAN TERHADAP PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL VIII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XIII, PASAL XXX AYAT (2) BERKENAAN DENGAN PASAL X, DAN PASAL XXX AYAT (3) BERKENAAN DENGAN PASAL XI PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA (i) Form No. 19 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal VIII) Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal VIII. (ii) Form No. 26 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XII) Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XII. iii) Form No. 27 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XIII) Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XIII. (iv) Form No. 21 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (2) berkenaan dengan Pasal X asalkan untuk diterapkan pada keseluruhan Pasal X) Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal X dari Protokol tersebut secara keseluruhan dan bahwa jumlah hari dalam kalender yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan pada batas waktu yang terbentang dalam Pasal X (2) dari Protokol tersebut tidak boleh lebih dari: a. 10 (sepuluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (1) (a), (b), dan (c) dari Konvensi tersebut (secara berturut-turut, penjagaan terhadap obyek-obyek pesawat udara dan nilai mereka; pemilikan, kontrol atau penjagaan atas obyek-obyek pesawat udara; dan immobilisasi atas obyek-obyek pesawat udara); dan b. 30 (Tiga puluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (d) dan (e) dari Konvensi tersebut (secara

berturut-turut, menyewaan, atau manajemen dari obyek pesawat udara dan pendapatan yang diperoleh karenanya; dan, penjualan serta aplikasi dari perolehan yang didapat dari obyek pesawat udara) (v) Form No. 23 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (3) berkenaan dengan Pasal XI asalkan untuk aplikasi pada Alternatif A dari keseluruhan dari semua tipe proses-proses kepailitan) Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menerapkan Pasal XI, Alternatif A dari keseluruhan Protokol tersebut terhadap semua tipe proses-proses kepailitan, dan bahwa periode menunggu untuk tujuan-tujuan dari Pasal XI (3) dari Alternatif itu haruslah 60 (enam puluh) hari kalender. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner, RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them, MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally, DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties, BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions, CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection, TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment, HAVE AGREED upon the following provisions: Chapter I Sphere of application and general provisions Article 1 - Definitions In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below: (a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement; (b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the

related international interest; "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object; (d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law; (e)"conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement; (f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement; (g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above; (h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State; (c)

(i) (j)

(k)

(l)

(m)

(n)

"creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement; "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest; "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law; "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation; "interested persons" means: (i) the debtor; (ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance; (iii)any other person having rights in or over the object; "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

(o)

"international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies; (p) "International Registry" means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol; (q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment; (r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1); (s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation; (t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created; (u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies; (v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a); (w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition; (x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain; (y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain; (z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain; (aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights; (bb) registered means registered in the International Registry pursuant to Chapter V; (cc) "registered interest" means an international interest,

(dd) (ee) (ff) (gg) (hh) (ii)

(jj) (kk) (ll)

(mm)

(nn)

a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V; "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40; "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b); "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol; "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale; "secured obligation" means an obligation secured by a security interest; "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person; "security interest" means an interest created by a security agreement; "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1); "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement; "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a persons approval of the record. Article 2 - The international interest

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights. 2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol: (a) granted by the chargor under a security agreement; (b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or (c) vested in a person who is the lessor under a leasing

agreement. An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c). 3. The categories referred to in the preceding paragraphs are: (a) airframes, aircraft engines and helicopters; (b) railway rolling stock; and (c) space assets. 4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within sub-paragraph (a), (b) or (c) of that paragraph. 5. An international interest in an object extends to proceeds of that object. Article 3 - Sphere of application 1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State. 2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention. Article 4 - Where debtor is situated 1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State: (a) under the law of which it is incorporated or formed; (b) where it has its registered office or statutory seat; (c) where it has its centre of administration; or (d) where it has its place of business. 2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtors place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence. Article 5 - Interpretation and applicable law 1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application. 2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law. 3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State. 4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is

most closely connected shall apply. Article 6 - Relationship between the Convention and the Protocol 1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument. 2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail. Chapter II Constitution of an international interest Article 7 - Formal requirements An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest: (a) is in writing; (b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose; (c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and (d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured. Chapter III Default remedies Article 8 - Remedies of chargee 1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies: (a) take possession or control of any object charged to it; (b) sell or grant a lease of any such object; (c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object. 2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph. 3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable. 4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to: (a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and

(ii); and interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease. 5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations. 6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor. (b)

Article 9 - Vesting of object in satisfaction; redemption 1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations. 2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations. 3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons. 4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee. 5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargees security interest has priority under the provisions of Article 29. Article 10 - Remedies of conditional seller or lessor In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(a)

(b)

subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or apply for a court order authorising or directing either of these acts. Article 11 - Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13. 2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement. Article 12 - Additional remedies Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Article 13 - Relief pending final determination 1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests: (a) preservation of the object and its value; (b) possession, control or custody of the object; (c) immobilisation of the object; and (d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom. 2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor: (a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or (b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim. 3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons. 4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

Article 14 - Procedural requirements Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised. Article 15 - Derogation In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14. Chapter IV The international registration system Article 16 - The International Registry 1. An International Registry shall be established for registrations of: (a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests; (b) assignments and prospective assignments of international interests; (c)

acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law; (d) notices of national interests; and (e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs. 2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights. 3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration. Article 17 - The Supervisory Authority and the Registrar 1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol. 2. The Supervisory Authority shall: (a) establish or provide for the establishment of the International Registry; (b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar; (c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar; (d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations

pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry; (e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority; (f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry; (g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit; (h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry; (i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and (j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol. 3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3). 4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry. 5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations. Chapter V Other matters relating to registration Article 18

Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object: (a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20); (b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto; (c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration. 2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid. 3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt. 5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry. Article 19 - Validity and time of registration 1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20. 2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable. 3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when: (a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and (b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry. 4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7. 5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest. 6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol. Article 20 - Consent to registration 1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other. 2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated. 3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favourit was made. 4. The acquisition of an international interest by legal or

contractual subrogation may be registered by the subrogee. 5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof. 6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof. Article 21 - Duration of registration Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration. Article 22 - Searches 1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein. 2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object: (a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or (b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto. 3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information. Article 23 - List of declarations and declared non-consensual rights or interests The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of non-consensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it. Article 24 - Evidentiary value of certificates A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof: (a) that it has been so issued; and

(b)

of the facts recited in it, including the date and time of a registration. Article 25 - Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration. 2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value. 3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration. 4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration. Article 26 - Access to the international registration facilities No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter. Chapter VI Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar Article 27 - Legal personality; immunity 1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality. 2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol. 3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by

agreement with the host State. For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Authority is situated. 4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process. 5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim. 6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4. (b)

Chapter VII Liability of the Registrar Article 28

Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking. 2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry. 3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol. Chapter VIII Effects of an international interest as against third parties Article 29 - Priority of competing interests 1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest. 2. The priority of the first-mentioned interest under the

preceding paragraph applies: (a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and (b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge. 3. The buyer of an object acquires its interest in it: (a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and (b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest. 4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object: (a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and (b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest. 5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement. 6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds. 7. This Convention: (a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and (b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created. Article 30 - Effects of insolvency 1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention. 2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law. 3. Nothing in this Article affects: (a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or (b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator. Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation Article 31 - Effects of assignment 1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee: (a) the related international interest; and (b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention. 2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignors associated rights, In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent. 3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee. 4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee. 5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged. Article 32 - Formal requirements of assignment 1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it: (a) is in writing; (b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and (c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured. 2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned. 3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest. Article 33 - Debtor's duty to assignee 1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

(a) (b)

the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph. 3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments. Article 34 - Default remedies in respect of assignment by way of security In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references: (a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment; (b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor; (c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and (d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest. Article 35 - Priority of competing assignments 1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignment sincludes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment. 2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest. Article 36 - Assignee's priority with respect to associated rights 1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the

associated rights: (a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and (b) to the extent that the associated rights are related to an object. 2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to: (a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object; (b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered; (c) the price payable for the object; (d) the rentals payable in respect of the object; or (e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding sub-paragraphs. 3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law. Article 37 - Effects of assignors insolvency The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor. Article 38 - Subrogation 1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law. 2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

Chapter X Rights or interests subject to declarations by Contracting States Article 39 - Rights having priority without registration 1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

(a)

those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that States law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and (b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object. 2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration. 3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest. 4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession. Article 40 - Registrable non-consensual rights or interests A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time. Chapter XI Application of the Convention to sales Article 41 - Sale and prospective sale This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein. Chapter XII Jurisdiction Article 42

Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in

respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties. 2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal/requirements of the law of the chosen forum. Article 43 - Jurisdiction under Article 13 1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object. 2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either: (a) by the courts chosen by the parties; or (b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State. 3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration. Article 44 - Jurisdiction to make orders against the Registrar 1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar. 2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration. 3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order. 4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar. Article 45 - Jurisdiction in respect of insolvency proceedings The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency

proceedings. Chapter XIII Relationship with other Conventions Article 45 bis - Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets. Article 46 - Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988. Chapter XIV Final provisions Article 47

Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001 After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49. 2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it. 3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time. 4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

Article 48 - Regional Economic Integration Organisations 1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and

obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States. 2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph. 3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires. Article 49 - Entry into force 1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies: (a) as from the time of entry into force of that Protocol; (b) subject to the terms of that Protocol; and (c) as between States Parties to this Convention and that Protocol. 2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph. Article 50 - Internal transactions 1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them. 2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction. 3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that

interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law. Article 51 - Future Protocols 1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects. 2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol. 3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol. 4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption. 5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby. 6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol. Article 52 - Territorial units 1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time. 2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies. 3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State. 4. Where a Contracting State extends this Convention to one or

more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit. 5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State: (a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies; (b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and (c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies. Article 53

Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant "court" or "courts" for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention. Article 54 - Declarations regarding remedies 1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory. 2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court. Article 55 - Declarations regarding relief pending final determination A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim

relief will be applied. Article 56 - Reservations and declarations 1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions. 2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary. Article 57 - Subsequent declarations 1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect. 2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary. 3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration. Article 58 - Withdrawal of declarations 1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. 2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal. Article 59 - Denunciations 1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary. 2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary. 3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article 60 - Transitional provisions 1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention. 2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention: (a) effective date of this Convention means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and (b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence. 3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration. Article 61 - Review Conferences, amendments and related matters 1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system. 2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider: (a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms; (b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations; (c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and (d) whether any modifications to this Convention or the

arrangements relating to the International Registry are desirable. 3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force. 4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2. Article 62 - Depositary and its functions 1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary. 2. The Depositary shall: (a) inform all Contracting States of: (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof; (ii) the date of entry into force of this Convention; (iii)each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof; (iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and (v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect; (b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States; (c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and (d) perform such other functions customary for depositaries. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention. DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being

equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another. KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK NEGARA PIHAK PADA KONVENSI INI, MENYADARI adanya kebutuhan untuk memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan atas penguasaan dan penggunaah peralatan semacam itu secara efisien, MENGAKUI manfaat dari asset-based financing dan sewa guna usaha untuk tujuan ini serta keinginan untuk memfasilitasi jenis transaksi tersebut dengan cara membuat aturan yang jelas untuk mengatur kedua fasilitas transaksi dimaksud, MEMPERHATIKAN perlunya untuk memastikan bahwa kepentingan atas peralatan semacam itu diakui dan dilindungi secara universal, BERKEINGINAN untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat secara timbal balik bagi para pihak yang berkepentingan,

ekonomi

MEYAKINI bahwa pengaturan semacam itu harus mencerminkan prinsipprinsip yang mendasari asset-based financing dan sewa guna usaha serta meningkatkan kebebasan berkontrak para pihak, terutama dalam transaksi ini, MENYADARI kebutuhan untuk membuat perangkat hukum bagi kepentingan internasional dalam peralatan bergerak semacam itu dan untuk tujuan tersebut menciptakan suatu sistem pendaftaran internasional guna perlindungan peralatan bergerak dimaksud, MEMPERHATIKAN tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam konvensi yang telah ada berkaitan dengan peralatan bergerak semacam itu, MENYETUJUI ketentuan-ketentuan berikut ini: BAB I Ruang lingkup keberlakuan dan ketentuan-ketentuan umum Pasal 1 - Definisi Dalam Konvensi ini, kecuali apabila dinyatakan lain, pengertian di bawah ini dimaksudkan untuk mempunyai arti sebagai berikut: (a) (b)

"persetujuan" berarti suatu persetujuan jaminan, suatu persetujuan pengikatan hak atau suatu persetujuan sewa guna usaha; "pengalihan" berarti suatu kontrak pengalihan hak beserta

(c)

(d) (e) (f) (g) (h) (i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

hak-hak yang berkaitan dengan atau tanpa pengalihan kepentingan internasional, baik melalui penjaminan atau melalui cara lain, beralih kepada penerima pengalihan; "hak-hak yang berkaitan" berarti segala hak atas pembayaran atau pelaksanaan lain oleh seorang debitur berdasarkan suatu persetujuan yang dijamin dengan atau yang berkaitan dengan obyek tertentu; "dimulainya acara insolvensi" berarti saat dimana acara insolvensi dianggap dimulai menurut ketentuan hukum insolvensi yang berlaku; "pembeli bersyarat" berarti pembeli menurut suatu persetujuan pengikatan hak; "penjual bersyarat" berarti penjual menurut suatu persetujuan pengikatan hak; "Perjanjian penjualan" berarti kontrak penjualan suatu obyek oleh penjual kepada pembeli yang bukan persetujuan sebagaimana didefinisikan pada butir (a) di atas; "pengadilan" berarti suatu badan peradilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang dibentuk oleh Negara Peserta; "kreditur" berarti pihak-pihak penerima hak tagih pada persetujuan jaminan, penjual bersyarat pada persetujuan pengikatan hak atau pemberi sewa pada persetujuan sewa guna usaha; "debitur" berarti pihak-pihak pemberi hak tagih pada persetujuan jaminan, pembeli bersyarat pada persetujuan pengikatan hak, penerima sewa pada persetujuan sewa guna usaha atau seseorang yang kepentingannya terhadap suatu obyek dibebani oleh hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan; "pengurus insolvensi" berarti seseorang yang berwenang untuk mengurus re-organisasi atau likuidasi, termasuk orang yang berwenang sementara, dan termasuk mengendalikan debitur apabila hal semacam itu diperbolehkan oleh ketentuan hukum insolvensi yang berlaku; "acara insolvensi" berarti kepailitan: likuidasi atau kumpulan acara yudisial atau administratif, termasuk acara yang bersifat sementara, dimana harta kekayaan dan urusanurusan debitur dikendalikan atau diawasi oleh suatu pengadilan untuk tujuan re-organisasi atau likuidasi; "orang-orang yang berkepentingan" berarti: (i) debitur; (ii) setiap orang yang memberikan atau mengeluarkan surat jaminan atau jaminan permintaan atau suatu surat kredit berdokumen siaga atau bentuk lain dari asuransi kredit, dengan tujuan memastikan pelaksanaan dari setiap kewajiban terhadap kreditur; (iii)setiap orang lain yang memiliki hak pada atau terhadap obyek tertentu; "transaksi internal" berarti suatu transaksi dengan bentuk yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf c dimana inti kepentingan pokok semua pihak dituangkan dalam transaksi tersebut, serta obyek dimaksud terletak (sebagaimana dinyatakan dalam Protokol), pada Negara peserta

(o) (p) (q)

(r)

(s)

(t)

(u) (v)

(w)

(x)

(y)

(z)

yang sama pada saat kontrak disetujui dan dimana kepentingan yang dihasilkan dari transaksi dimaksud telah didaftarkan dalam suatu daftar nasional pada Negara Peserta yang bersangkutan yang telah membuat pernyataan sesuai Pasal 50 ayat (1); "kepentingan internasional" berarti suatu kepentingan yang diperoleh oleh kreditur sesuai dengan Pasal 2; "Kantor Pendaftaran lnternasional" berarti fasilitas pendaftaran internasional yang dibentuk untuk keperluan Konvensi ini atau Protokol; "persetujuan sewa guna usaha" berarti suatu persetujuan dimana satu orang (pemberi sewa guna usaha) memberikan suatu hak untuk menguasai atau mengendalikan suatu obyek (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) kepada orang lain (penyewa guna usaha) dengan imbalan bayaran sewa atau pembayaran lainnya; "kepentingan nasional" berarti suatu kepentingan yang diperoleh oleh seorang kreditur pada suatu obyek dan yang diciptakan oleh suatu transaksi internal dalam lingkup suatu pernyataan berdasarkan Pasal 50 ayat (1); "hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual" berarti suatu hak atau kepentingan yang diberikan berdasarkan hukum dari suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan Pasal 39 untuk memastikan pelaksanaan suatu kewajiban, termasuk kewajiban kepada suatu Negara, lembaga Negara atau organisasi antar-pemerintah atau organisasi swasta; "pemberitahuan suatu kepentingan nasional" berarti pemberitahuan telah didaftarkan atau akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran lnternasional bahwa suatu kepentingan nasional telah dibuat; "obyek" berarti suatu obyek dengan kategori sesuai Pasal 2; "hak yang telah ada lebih dahulu atau kepentingan yang telah ada lebih dahulu" berarti suatu hak atau kepentingan pada atau terhadap suatu obyek dalam bentuk apapun yang dibuat atau telah ada sebelum tanggal berlaku efektif Konvensi ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf (a); "pendapatan" berarti uang atau pendapatan tidak dalam bentuk uang yang diperoleh akibat hilangnya seluruh atau sebagian atau pengerusakan fisik atau penyitaan seluruh maupun sebagian dari obyek, penghukuman atau penuntutan; "pengalihan prospektif' berarti suatu pengalihan yang dimaksudkan dilakukan di masa yang akan datang, atas terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan, baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak; "kepentingan internasional prospektif" berarti suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dibuat atau diberikan terhadap suatu obyek sebagai suatu kepentingan internasional di masa yang akan datang, atas terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan (yang dapat meliputi penguasaan kepentingan debitur terhadap obyek), baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak; "penjualan prospektif" berarti suatu penjualan yang dimaksudkan untuk dilakukan di masa yang akan datang, atas

terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan, baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak; (aa) "Protokol" berarti, Protokol yang berkaitan dengan segala jenis obyek dan hak-hak terkait, sepanjang berkenaan dengan obyek dan hak-hak terkait dalam Konvensi ini; (bb) "terdaftar" berarti terdaftar dalam Kantor Pendaftaran Internasional sesuai dengan Bab V;

(cc) "kepentingan terdaftar" berarti suatu kepentingan internasional, hak non-konsensual atau kepentingan nonkonsensual yang dapat didaftarkan atau kepentingan nasional yang dinyatakan melalui suatu pemberitahuan tentang kepentingan nasional yang telah didaftar sesuai dengan Bab V; (dd) "Hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan" berarti hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan sesuai pernyataan yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 40; (ee) "Pencatat" berarti, sepanjang berkaitan dengan Protokol adalah orang atau badan yang penunjukannya ditetapkan oleh Protokol atau yang ditunjuk berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b; (ff) "peraturan" berarti peraturan yang dibuat atau disetujui oleh Otoritas Pengawas sesuai dengan Protokol; (gg) "penjualan" berarti pengalihan kepemilikan dari suatu obyek sesuai dengan perjanjian penjualan; (hh) "kewajiban berjaminan" berarti suatu kewajiban yang dijamin oleh surat jaminan; (ii) "persetujuan jaminan" berarti suatu persetujuan dimana pemberi hak tagih memberi atau setuju untuk memberi kepada penerima hak tagih suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) pada atau terhadap suatu obyek untuk menjamin pelaksanaan suatu kewajiban yang ada maupun yang akan ada kepada pemberi hak tagih atau kepada pihak ketiga; (jj) "Surat jaminan" berarti jaminan yang diciptakan melalui persetujuan penjaminan; (kk) "Otoritas Pengawasan" berarti, sepanjang berkaitan dengan Protokol, Otoritas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); (ll) "persetujuan pengikatan hak" berarti suatu persetujuan penjualan dari suatu obyek dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak beralih sampai dipenuhinya syarat atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam persetujuan; (mm) "kepentingan yang tidak terdaftar" berarti suatu kepentingan non-konsensual atau hak non-konsensual (selain kepentingan sesuai Pasal 39) yang belum didaftarkan, baik hal itu dapat atau tidak dapat didaftarkan menurut Konvensi ini; dan (nn) "tulisan" berarti suatu rekaman informasi (termasuk informasi yang dikomunikasikan melalui transmisi jarak jauh) dalam bentuk berwujud atau bentuk lain dan dapat diproduksi kembali menjadi bentuk berwujud dari waktu ke waktu dan ditandai selayaknya oleh orang yang berwenang memberikan persetujuan

untuk merekam. Pasal 2 - Kepentingan Internasional 1. 2.

Konvensi ini menyiapkan pembentukan dan memberlakukan suatu kepentingan internasional terhadap peralatan bergerak dan hak-hak terkait dalam kategori tertentu. Untuk tujuan Konvensi ini, suatu kepentingan internasional dalam peralatan bergerak adalah suatu kepentingan menurut Pasal 7 dengan obyek yang khas dapat diidentifikasi sebagai obyek seperti tercantum dalam ayat 3 dan ditetapkan dalam Protokol, yang: (a)

3.

4. 5.

diberikan oleh pihak pemberi hak tagih berdasarkan suatu persetujuan jaminan; (b) dilekatkan pada diri seseorang sebagai penjual bersyarat menurut persetujuan pengikatan hak; atau (c) dilekatkan pada diri seseorang sebagai pemberi sewa menurut persetujuan sewa guna usaha. Suatu kepentingan yang tergolong ketentuan huruf (a) tidak tergolong ketentuan huruf (b) atau huruf (c). Kategori yang dimaksud pada ayat sebelumnya adalah: (a) badan pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter; (b) lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian; dan (c) harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa. Hukum yang berlaku menentukan apakah suatu kepentingan sesuai ayat 2 tergolong huruf a, huruf b atau huruf c dari ayat tersebut. Suatu kepentingan internasional terhadap suatu obyek mencakup juga pendapatan dari obyek tersebut. Pasal 3 - Lingkup penerapan

1.

2.

Konvensi ini berlaku terhadap debitur yang berkedudukan di Negara Peserta pada saat disetujuinya perjanjian yang menciptakan atau memberikan dasar bagi kepentingan internasional. Bahwa secara faktual kreditur tidak berkedudukan di Negara Peserta tidak mempengaruhi penerapan Konvensi ini. Pasal 4 - Kedudukan Debitur

1.

2.

Untuk tujuan Pasal 3 ayat (1), debitur berkedudukan di setiap Negara Peserta: (a) berdasarkan hukum dimana ia diairikan atau dibentuk; (b) dimana ia mempunyai kantor yang resmi atau tempat kedudukan menurut hukum; (c) dimana ia mempunyai pusat administrasi; (d) dimana ia mempunyai tempat usaha. Yang dimaksud tempat usaha debitur pada huruf d ayat 1 sebelumnya berarti tempat usaha yang utama apabila debitur itu mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atau apabila ia tidak mempunyai tempat usaha, tempat domisili yang umum/

sehari-hari. Pasal 5 - Penafsiran dan hukum yang berlaku 1.

2.

3. 4.

Dalam menafsirkan Konvensi ini, penafsiran harus dilakukan sesuai tujuannya sebagaimana diuraikan pada pembukaan, sesuai dengan sifat internasionalnya, dan sesuai dengan perlunya meningkatkan keseragaman serta dapat diperhitungkan dalam pelaksanaannya. Persoalan mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi yang tidak secara tegas diselesaikan akan diselesaikan sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya atau dalam hal tidak adanya prinsip-prinsip tersebut diselesaikan sejalan dengan hukum yang berlaku. Pedoman terhadap hukum yang berlaku menunjuk pada ketentuan hukum nasional yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional dari negara yang bersangkutan. Dalam hal suatu negara terdiri dari beberapa satuan wilayah yang mempunyai hukumnya masing-masing untuk memutuskan setiap masalah, dan apabila tidak ada petunjuk satuan wilayah mana yang relevan, maka hukum Negara yang memutuskan hukum satuan wilayah mana yang mengatur keseluruhan. Dalam hal tidak adanya ketentuan yang demikian, maka hukum satuan wilayah yang paling mendekati Konvensi yang diterapkan. Pasal 6 - Hubungan antara KonveDsi dan Protokol

1. 2.

Konvensi ini dan Protokol harus dibaca dan ditafsirkan sebagai suatu kesatuan perangkat. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi ini dan Protokol, maka Protokol yang harus berlaku. BAB II Pembentukan Suatu Kepentingan Internasional Pasal 7 - Persyaratan Formal

Suatu kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut Konvensi ini apabila persetujuan yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan: (a) dibuat secara tertulis; (b) berkaitan dengan obyek dimana pemberi hak tagih, penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha memiliki kekuasaan untuk mengalihkannya; (c) memungkinkan suatu obyek yang diidentifikasi sejalan dengan Protokol; dan (d) dalam hal suatu persetujuan jaminan, memungkinkan kewajiban berjaminan ditetapkan, tetapi tidak perlu menyatakan suatu jumlah atau nilai maksimum yang dijamin. BAB III Upaya-upaya pemuliban atas wanprestasi

Pasal 8 - Upaya-upaya pemulihan bagi penerima hak tagih 1.

Dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, penerima hak tagih dapat melaksanakan satu atau lebih upaya pemulihan berikut ini sepanjang pemberi hak tagih menyetujui dan tergantung pada pernyataan yang mungkin dibuat oleh Negara peserta menurut Pasal 54 menerapkan satu atau lebih upaya-upaya pemulihan sebagai berikut: (a) menguasai atau mengendalikan obyek yang dibebani kepentingan internasional; (b) menjual atau melangsungkan sewa guna usaha atas obyek semacam itu; (c) memungut atau menerima pemasukan atau keuntungan yang timbul dari pengelolaan atau penggunaan obyek tersebut.

2.

Penerima hak tagih dapat mengajukan permohonan suatu penetapan pengadilan sebagai alternatif yang memberikan kewenangan atau perintah atas tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut di atas. Setiap upaya hukum sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b atau huruf c dari ayat 1 atau menurut Pasal 13 harus dilaksanakan menurut cara-cara bisnis yang layak. Suatu upaya pemulihan harus dianggap dilaksanakan menurut cara bisnis yang layak apabila dilaksanakan sejalan dengan ketentuan persetujuan jaminan kecuali apabila ketentuan semacam itu tidak dapat dijalankan secara layak. Penerima hak tagih yang mengusulkan untuk menjual atau melaksanakan sewa guna usaha atas suatu obyek menurut ayat 1 harus terlebih dahulu memberitahukan secara layak serta tertulis mengenai usul penjualan atau pelaksanaan sewa guna usaha kepada: (a) orang-orang yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 huruf m, (i) dan (ii); dan (b) orang-orang yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 huruf m (iii) yang telah memberikan pemberitahuan mengenai hak-hak mereka kepada penerima hak tagih dalam jangka waktu yang layak sebelum penjualan atau pelaksanaan sewa guna usaha. Setiap jumlah yang dipungut atau diterima oleh penerima hak tagih sebagai hasil pelaksanaan setiap upaya-upaya pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 atau ayat 2 harus diterapkan sebagai pengurangan atas jumlah kewajiban berjaminan. Dalam hal jumlah yang dipungut atau diterima oleh penerima hak tagih sebagai hasil pelaksanaan setiap upaya pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 atau ayat 2, melebihi jumlah yang dijamin oleh surat jaminan dan juga pengeluaran yang layak dari pelaksanaan upaya pemulihan semacam itu, kecuali diperintahkan sebaliknya oleh pengadilan, penerima hak tagih harus membagikan kelebihan jumlah tersebut diantara pemegang kepentingan sesuai urutannya yang telah didaftar atau telah menyampaikan pemberitahuan kepada penerima hak tagih, dan membayarkan saldo yang tersisa kepada pemberi hak tagih.

3.

4.

5.

6.

Pasal 9 - Pengembalian obyek dalam hal dipenuhi kewajiban; penebusan 1.

2.

3.

4.

5.

Pada setiap saat setelah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penerima hak tagih dan semua orang yang berkepentingan dapat menyetujui bahwa kepemilikan (atau setiap kepentingan lain pada pemberi hak tagih) setiap obyek yang termasuk dalam surat jaminan akan tetap berada pada penerima hak tagih atau terhadap pemenuhan kewajiban berjaminan. Atas permohonan penerima hak tagih, Pengadilan dapat memerintahkan bahwa kepemilikan (atau setiap kepentingan lain dari pemberi hak tagih) dari obyek yang termasuk dalam surat jaminan akan tetap berada pada penerima hak tagih dalam atau terhadap pemenuhan kewajiban berjaminan. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan sebagaimana diatur pada ayat terdahulu, hanya apabila jumlah kewajiban berjaminan yang dilunasi dengan cara pengembalian harus setara dengan nilai obyek setelah mempertimbangkan semua pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima hak tagih terhadap setiap orang yang memiliki kepentingan. Pada setiap saat setelah terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan sebelum penjualan dari obyek yang dibebani atau pembuatan dari suatu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pemberi hak tagih atau setiap orang yang memiliki kepentingan dapat melepaskan surat jaminan dengan jalan membayar penuh dari jumlah yang dijamin, sesuai sewa guna usaha yang diberikan oleh penerima hak tagih berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf b atau diperintahkan berdasarkan Pasal 8 ayat 2. Dimana, setelah terjadinya wanprestasi itu, pembayaran dari jumlah yang dijamin secara penuh oleh orang-orang yang berkepentingan selain debitur, orang tersebut menggantikan hak penerima hak tagih. Kepemilikan atau setiap kepentingan lain apapun dari pemberi hak tagih yang beralih akibat penjualan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf b atau beralih sesuai dengan ayat 1 atau ayat 2 pasal ini adalah bebas dari setiap tuntutan pihak lain dengan mengutamakan surat jaminan milik penerima hak tagih sesuai ketentuan Pasal 29. Pasal 10 - Upaya-upaya pemulihan penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha

Apabila terjadi wanprestasi berdasarkan persetujuan pengikatan hak atau berdasarkan persetujuan sewa guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha, dapat: (a) Dengan memperhatikan adanya pernyataan yang dilakukan oleh suatu Negara Peserta berdasarkan Pasal 54, mengakhiri persetujuan dan menguasai atau mengendalikan setiap obyek yang terkait dengan persetujuan atau (b) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang memberikan kewenangan atau perintah untuk

melakukan salah satu dari tindakan-tindakan tersebut. Pasal 11 - Arti wanprestasi 1.

2.

Debitur dan kreditur dapat setiap waktu melakukan persetujuan secara tertulis mengenai peristiwa-peristiwa yang menimbulkan suatu wanprestasi atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan munculnya hak-hak dan upaya-upaya pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 13. Dalam hal debitur dan kreditur berselisih, "wanprestasi" untuk tujuan dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 dan Pasal 13 berarti suatu wanprestasi yang pada pokoknya mencabut atau menghilangkan hak yang oleh kreditur diharapkan sesuai dengan persetujuan. Pasal 12 - Upaya-upaya pemulihan tambahan

Setiap upaya-upaya pemulihan tambahan yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, termasuk upaya-upaya pemulihan yang disetujui oleh para pihak, dapat dilaksanakan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan wajib dari Bab ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Pasal 13 - Putusan serta menunggu putusan tetap 1.

2.

3. 4.

Dengan memperhatikan pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 55, Negara Peserta menjamin bahwa kreditur yang membawa cukup bukti adanya wanprestasi dari debitur, dapat, sambil menunggu dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tuntutannya dan sejauh debitur setuju akan hal itu, mendapatkan putusan sela dari pengadilan dalam salah satu atau lebih bentuk penetapan berikut apabila kreditur memintanya: (a) perlindungan terhadap obyek dan nilainya; (b) penguasaan, pengendalian atau pengawasan atas obyek; (c) larangan memindahkan obyek; dan (d) menyewa guna usahakan, atau, kecuali termasuk dalam huruf (a) sampai huruf (c), pengelolaan obyek dan penghasilan yang dihasilkannya. Dalam hal pembuatan putusan berdasarkan ayat di atas, pengadilan dapat membebankan jangka waktu tertentu yang dianggap perlu untuk melindungi orang yang memiliki kepentingan/hak dalam hal kreditur: (a) dalam melaksanakan putusan yang memberikan suatu penetapan, gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada debitur berdasarkan Konvensi ini atau Protokol; (b) gagal untuk mengukuhkan tuntutannya, baik seluruhnya atau sebagian, dalam putusan akhir tuntutannya tersebut. Sebelum membuat putusan berdasarkan ayat 1, pengadilan dapat mewajibkan adanya pemberitahuan akan permohonan itu untuk diberikan kepada setiap orang yang berkepentingan. Tidak ada dalam Pasal ini yang mempengaruhi keberlakuan Pasal 8 ayat 3 atau membalasi ketersediaan bentuk penetapan

internal selain yang diatur dalam ayat 1. Pasal 14 - Persyaratan prosedural Dengan tunduk pada Pasal 54 ayat 2, setiap upaya pemulihan yang disediakan dalam Bab ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum dari tempat dimana upaya pemulihan tersebut dilaksanakan. Pasal 15 - Derogasi Dalam kaitannya antara satu sama lain, dua atau lebih pihak-pihak yang dirujuk dalam Bab ini dapat setiap waktu, melalui persetujuan secara tertulis, derogasi (mengesampingkan) dari atau merubah akibat dari setiap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam Bab ini kecuali Pasal 8 ayat 3 sampai ayat 6, Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 13 ayat 2 dan 14. BAB IV Sistem Pendaftaran internasional Pasal 16 - Kantor Pendaftaran International 1.

2. 3.

Suatu Kantor Pendaftaran lnternasional dibentuk guna kepentingan: (a) Kepentingan internasional, kepentingan internasional prospektif dan hak non-konsensual serta kepentingan non konsensual yang dapat didaftarkan; (b) pengalihan dan pengalihan prospektif atas kepentingankepentingan internasional; (c) perolehan kepentingan internasional secara subrogasi baik berdasarkan hukum atau berdasarkan perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku; (d) pemberitahuan atas kepentingan nasional dan, (e) subordinasi kepentingan-kepentingan yang dimaksud dalam huruf-huruf sebelumnya. Kantor Pendaftaran lnternasional yang berbeda dapat membuat kategori-kategori yang berbeda atas obyek dan hak-hak terkait. Untuk tujuan-tujuan Bab ini dan Bab V, istilah "pendaftaran" termasuk, apabila mungkin untuk diterapkan, setiap perubahan, perpanjangan atau penghapusan pendaftaran. Pasal 17 - Lembaga Pengawas dan Pencatat

1. 2.

Suatu Lembaga Pengawas dibentuk sebagaimana diatur dalam Protokol; Lembaga Pengawas harus: (a) membentuk atau menetapkan pendirian Kantor Pendaftaran lnternasional; (b) kecuali ditentukan lain dalam Protokol, mengangkat dan memberhentikan Pencatat; (c) memastikan bahwa hak-hak apapun yang diperlukan untuk pengoperasian Lembaga Pendaftaran Internasional yang

3.

4. 5.

efektif dan berkesinambungan apabila terjadi penggantian Pencatat, akan diberikan kepada atau dapat dialihkan ke Pencatat yang baru; (d) setelah berkonsultasi dengan Negara Peserta, membuat atau menyetujui dan memastikan publikasi peraturanperaturan sesuai dengan Protokol yang berkaitan dengan operasi dari Kantor Pendaftaran Internasional; (e) menciptakan prosedur administrasi dimana pengaduan terhadap kegiatan Kantor Pendaftaran Internasional dapat disampaikan kepada Badan Pengawas; (f) mengawasi Pencatat dan kegiatan Kantor Pendaftaran Internasional; (g) atas permintaan Pencatat, memberikan petunjuk kepada Pencatat atas hal yang dianggap baik oleh Lembaga Pengawas; (h) menyiapkan dan secara berkala meninjau struktur biaya yang akan dibebankan atas jasa dan fasililas dari Kantor Pendaftaran Internasional; (i) melakukan segala cara untuk memastikan bahwa suatu sistem Pendaftaran dengan dasar adanya pemberitahuan secara elektronik yang efisien untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Konvensi dan Protokol; dan (j) melaporkan secara berkala kepada Negara Peserta tentang pemenuhan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dan Protokol. Lembaga Pengawas dapat mengikatkan diri pada setiap persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk setiap persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 3. Lembaga Pengawas memiliki hak kepemilikan atas data base dan arsip-arsip Kantor Pendaftaran lnternasional; Pencatat memastikan kegiatan Kantor Pendaftaran lnternasional berlangsung secara efisien dan melaksanakan fungsi sebagaimana ditugaskan berdasarkan Konvensi ini, Protokol dan peraturan-peraturan. BAB V Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran Pasal 18 - Syarat-syarat Pendaftaran

1.

Protokol dan peraturan-peraturan harns merinci syarat-syarat, termasuk kriteria untuk pengidentifikasian obyek: (a) untuk memberlakukan suatu pendaftaran (yang harus mencakup ketentuan tentang transmisi elektronik sebelumnya atas persetujuan dari setiap orang yang persetujuannya diperlukan menurut Pasal 20); (b) untuk melakukan pencarian dan menerbitkan bukti tertulis atas pencarian, dan tunduk kepadanya; (c) untuk memastikan kerahasiaan informasi dan dokumendokumen Kantor Pendaftaran Internasional selain dari informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran.

2. 3.

4.

5.

Pencatat tidak memiliki kewajiban untuk menanyakan apakah persetujuan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 20 nyata -nyata telah diberikan atau sah. Dalam hal suatu kepentingan didaftar sebagai kepentingan internasional prospektif menjadi kepentingan internasional, tidak perlu lagi dilakukan pendaftaran lebih lanjut dengan ketentuan bahwa pendaftaran tersebut memiliki informasi yang cukup untuk pendaftaran suatu kepentingan internasional. Pencatat harus menata pendaftaran untuk didaftar ke dalam data base Kantor Pendaftaran Internasional dan membuatnya mudah dicari melalui urutan waktu penerimaan, dan dokumen tersebut harus dicatat sesual tanggal dan waktu penerimaan. Protokol dapat menetapkan bahwa suatu Negara Peserta bisa menunjuk satu atau lebih badan dalam wilayahnya sebagai salah satu atau lebih titik masuk dimana informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran harus dikirimkan atau dapat dikirimkan kepada kantor pendaftaran internasional. Suatu Negara Peserta yang membuat penunjukan semacam itu dapat merinci syarat-syarat, bila ada, untuk dipenuhi sebelum informasi semacam itu dikirimkan ke kantor pendaftaran Internasional. PasaI 19 - Keabsahan dan waktu pendaftaran

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Suatu pendaftaran sah apabila dilakukan menurut Pasal 20. Suatu pendaftaran, bila sah, harus lengkap dilaksanakan setelah dimasukannya informasi yang dibutuhkan ke dalam data base Kantor Pendaftaran lnternasional agar dapat dicari; Suatu pendaftaran harus dapat dicari demi kepentingan ayat di ares pada saat: (a) Kantor Pendaftaran lnternasional telah membubuhkan tanda kepada pendaftaran tersebut berupa suatu nomor urut file; dan (b) informasi pendaftaran, termasuk nomor file, disimpan dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan dapat diakses pada Kantor Pendaftaran lnternasional. Apabila suatu kepentingan pertama kalinya didaftar sebagai suatu kepentingan internasional prospektif menjadi suatu kepentingan internasional, maka kepentingan internasional itu harus dianggap telah didaftar sejak tanggal pendaftaran kepentingan internasional prospektif dengan ketentuan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan segera sebelum kepentingan internasional muncul sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Ayat terdahulu berlaku dengan perubahan-perubahan seperlunya, terhadap pendaftaran atas pengalihan prospektif dari suatu kepentingan internasional: Suatu pendaftaran harus dapat dicari pada data base Kantor Pendaftaran Internasional sesuai dengan kriteria yang diatur melalui Protokol. Pasal 20 - Persetujuan atas pendaftaran

1.

Suatu kepentingan internasional, suatu kepentingan internasional prospektif atau suatu pengalihan atau pengalihan prospektif atas suatu kepentingan internasional

2.

3. 4. 5. 6.

dapat didaftarkan, dan juga terhadap perubahan atau perpanjangannya sebelum masa keberlakuannya habis, oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lain. Subordinasi dari suatu kepentingan internasional ke kepentingan internasional lain dapat didaftarkan oleh atau melalui persetujuan secara tertulis dari orang yang kepentingannya telah di-subordinasikan pada setiap saat. Suatu pendaftaran dapat dihapus oleh atau melalui persetujuan tertulis dari satu pihak yang mendapat manfaat darinya. Perolehan dari suatu kepentingan Internasional berdasarkan hukum atau berdasarkan perjanjian subrogasi dapat didaftarkan oleh penerima hak subrogasi. Suatu hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual dapat didaftarkan oleh pemegangnya. Suatu pemberitahuan atas suatu kepentingan nasional dapat didaftarkan oleh pemegangnya. Pasal 21 - Jangka waktu pendaftaran

Pendaftaran atas suatu kepentingan internasional tetap berlaku sampai dihapuskan atau sampai habisnya jangka waktu yang ditetapkan dalam pendaftaran.

Pasal 22 - Pencarian 1.

2.

3.

Setiap orang dapat dengan cara sebagaimana ditetapkan melalui Protokol dan peraturan-peraturan, membuat atau memohon suatu pencarian melalui sarana elektronik terhadap Kantor Pendaftaran Internasional mengenai kepentingan atau kepentingan internasional prospektif yang didaftarkan di dalamnya. Setelah mendapatkan permintaan akan hal tersebut, Pencatat, dengan cara sebagaimana diatur dalam Protokol dan peraturanperaturannya, harus mengeluarkan bukti tertulis pencarian melalui sarana elektronik berkaitan dengan obyek: (a) yang menyebutkan seluruh informasi yang didaftar didalamnya, bersama dengan penyebutan tanggal dan waktu pendaftaran informasi tersebut; atau (b) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat informasi yang berkenaan dengan hal itu di Kantor Pendaftaran Internasional. Suatu bukti tertulis pencarian yang dikeluarkan berdasarkan ayat terdahulu harus mengindikasikan bahwa kreditur yang disebutkan di dalam informasi pendaftaran telah memperoleh atau berkeinginan untuk memperoleh kepentingan internasional atas obyek tetapi tidak harus mengindikasikan apa yang didaftar adalah suatu kepentingan internasional atau kepentingan internasional prospektif, meskipun apabila hal ini dapat dipastikan melalui informasi pendaftaran yang relevan. Pasal 23

Daftar pernyataan dan hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dinyatakan Pencatat harus memelihara suatu daftar pernyataan-pernyataan, penarikan dari pernyataan dan penarikan dari kategori-kategori hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang disampaikan kepada Pencatat oleh Lembaga Penyimpan setelah dinyatakan oleh Negara Peserta sesuai dengan Pasal 39 dan 40 dan tanggal dari pernyataan tersebut atau penarikan pernyataan. Daftar itu dicatat dan dapat dilakukan pencarian berdasarkan nama dari Negara yang melakukan pernyataan dan dibuat dapat diakses oleh orang yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Protokol dan peraturan-peraturan. Pasal 24 Nilai pembuktian dari bukti tertulis Suatu dokumen dalam bentuk yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dimaksudkan sebagai suatu bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Internasional merupakan bukti yang sempurna: (a) bahwa bukti tertulis itu telah diterbitkan; dan (b) dari fakta yang terdaftar di dalamnya, termasuk tanggal dan waktu pendaftaran. Pasal 25 - Penghapusan dari pendaftaran 1.

2.

3.

Dimana kewajiban yang dijamin melalui kepentingan jaminan yang didaftarkan atau kewajiban-kewajiban yang menimbulkan hak atau kepentingan non-konsensual yang terdaftar telah dihapuskan, atau dimana persyaratan pengalihan atas hak berdasarkan perjanjian pencadangan atas hak terdaftar telah dipenuhi, pemegang dari .kepentingan semacam itu, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dari pendaftaran setelah mendapatkan tuntutan tertulis dari debitur yang disampaikan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran. Dimana suatu kepentingan internasional prospektif atau pengalihan prospektif atas suatu kepentingan internasional telah didaftarkan, kreditur yang dimaksud atau penerima pengalihan yang dimaksud, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dari pencatatan setelah tuntutan tertulis dari debitur yang dimaksud atau pemberi pengalihan yang dimaksud yang dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran sebelum kreditur atau penerima pengalihan yang dimaksud telah memberikan nilai atau memberikan suatu komitmen untuk memberikan nilai. Dimana kewajiban yang dijamin oleh suatu kepentingan nasional yang disebutkan dalam pemberitahuan terdaftar dari suatu kepentingan nasional telah dihapuskan, pemegang dari kepentingan semacam itu, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dari pendaftaran setelah tuntutan tertulis dari debitur dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftar.

4.

Dimana suatu pendaftaran tidak seharusnya telah dibuat atau salah, seseorang yang untuk keuntungannya pendaftaran dilakukan, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan atau perubahan atas pendaftaran itu setelah tuntutan tertulis dari debitur dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran. Pasal 26 - Akses terhadap Fasilitas pendaftaran internasional

Tidak seorangpun dihalangi untuk mengakses pendaftaran dan fasilitas pencarian dari Kantor Pendaftaran lnternasional atas alasan apapun, kecuali dalam hal ia tidak dapat memenuhi prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Bab ini. BAB VI Hak-hak istimewa dan kekebalan dari Badan Pengawas dan Pencatat Pasal 27 Personalitas hukum; kekebalan 1. 2. 3.

Badan Pengawas memiliki personalitas hukum internasional dalam hal ia belum memiliki personalitas semacam itu. Badan Pengawas dan pejabat-pejabatnya dan pekerjanya menikmati kekebalan dari hukum dan proses administratif sebagaimana diatur dalam Protokol. (a) Badan Pengawas akan menikmati pengecualian dari pajak dan hak-hak istimewa semacam itu sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan Negara tuan rumah. (b)

4.

5.

6.

Demi tujuan ayat ini, "Negara tuan rumah" berarti Negara dimana Badan Pengawas berada. Aset-aset, dokumen-dokumen, data base, serta arsip-arsip dari Kantor Pendaftaran Internasional tidak dapat dituntut dan kebal terhadap penyitaan atau proses hukum atau proses administratif lainnya. Demi tujuan tuntutan terhadap Pencatat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 44, pihak penuntut berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pihak penuntut untuk meneguhkan tuntutannya. Badan Pengawas dapat melepaskan hak istimewa untuk tidak dituntut dan kekebalan sebagaimana diberikan dalam ayat 4. BAB VII Tanggung Jawab Pencatat Pasal 28 Tanggung Jawab dan Jaminan keuangan

1.

Pencatat bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh seseorang secara langsung akibat kesalahan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Pencatat dan pejabat-pejabatnya serta pegawainya atau akibat kerusakan sistem pendaftaran internasional kecuali dalam hal

2.

3. 4.

kerusakan disebabkan oleh kejadian yang sifatnya tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dicegah, yang tidak dapat dihalangi dengan tindakan terbaik yang digunakan di bidang rancang bangun dan operasi Pendaftaran elektronik, termasuk hal-hal yang terkait dengan [back up] dan sistem keamanan serta jaringan. Pencatat tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diatur dalam ayat terdahulu akibat ketidakakuratan fakta dari informasi pendaftaran yang diterima atau dikirimkan oleh Pencatat dalam bentuk sebagaimana Pencatat menerima informasi tersebut ataupun Pencatat atau pejabat-pejabat serta pegawainya tidak bertanggung jawab akibat tindakan atau keadaan yang timbul sebelum diterimanya informasi pendaftaran pada kantor Pendaftaran Internasional. Kompensasi menurut ayat 1 dapat dikurangi sejauh orang yang menderita kerugian menyebabkan ataupun turut andil dalam kerugian tersebut. Pencatat wajib mendapatkan asuransi ataupun garansi keuangan yang melindungi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal ini sejauh hal itu ditentukan oleh Badan Pengawas sesuai dengan Protokol. BAB VIII Akibat dari kepentingan internasional terhadap pihak ketiga Pasal 29 - Prioritas Urutan kepentingan

1. 2.

3.

4.

Suatu kepentingan yang terdaftar memiliki prioritas terhadap semua kepentingan lain yang didaftar setelahnya dan juga terhadap kepentingan yang tidak terdaftar. Prioritas dari kepentingan yang disebut paling awal di atas berlaku: (a) meskipun apabila kepentingan yang disebut paling awal di atas diperoleh atau didaftarkan dengan pengetahuan yang aktual atas kepentingan-kepentingan yang lain; dan (b) meskipun dengan memperhatikan nilai [kewajiban] yang diberikan oleh pemegang kepentingan yang disebut paling awal di atas dengan adanya pengetahuan seperti disebut di atas. Pembeli suatu obyek memperoleh kepentingannya atas obyek dalam hal: (a) tergantung pada suatu kepentingan yang sudah didaftarkan pada saat pengambilalihan dari kepentingan tersebut; dan (b) bebas dari suatu kepentingan yang tidak didaftarkan meskipun secara pengetahuan aktual diketahui adanya kepentingan semacam itu. Pembeli bersyarat atau penerima sewa guna usaha mempero1eh kepentingannya atas atau terhadap objek tersebut: (a) tergantung pada suatu kepentingan yang telah terdaftar sebelum pendaftaran dari kepentingan Internasional yang dipegang oleh penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha; dan

(b) 5.

6. 7.

bebas dari suatu kepentingan yang belum terdaftar pada saat itu meskipun secara pengetahuan aktual diketahui adanya kepentingan semacam itu. Prioritas dari urutan kepentingan-kepentingan atau hak-hak berdasarkan pasal ini dapat beraneka ragam berdasarkan persetujuan antara pemegang dari kepentingan-kepentingan tersebut, tetapi penerima pengalihan dari suatu kepentingan yang berada dalam urutan bawah tidak terikat dalam persetujuan yang menyebabkan kepentingan menjadi berada dalam urutan bawah kecuali pada saat pengalihan, kepentingan subordinasi tersebut telah didaftarkan berkaitan dengan persetujuan itu. Setiap prioritas yang diberikan oleh Pasal ini atas suatu kepentingan dalam suatu obyek berlaku juga terhadap pendapatan. Konvensi ini: (a) tidak mempengaruhi hak-hak seseorang terhadap suatu benda, kecuali terhadap obyek, yang dimiliki sebelum dipasang pada obyek apabila berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hak-hak tersebut terus berlaku setelah pemasangan; dan (b) tidak menghalangi penciptaan suatu hak atas suatu benda, selain dari obyek, yang telah terlebih dahulu dipasang atas obyek yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku hak-hak tersebut diakui. Pasal 30 - Akibat dari insolvensi

1.

2. 3.

Dalam acara insolvensi terhadap debitur dari suatu kepentingan internasional adalah berlaku apabila sebelum berjalannya acara insolvensi kepentingan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Konvensi ini. Pasal ini tidak menghalangi keberlakuan suatu kepentingan internasional dalam acara insolvensi dimana kepentingan tersebut berlaku menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini tidak berlaku: (a) terhadap setiap ketentuan hukum yang berlaku dalam acara insolvensi berkenaan dengan penghindaran transaksi atas dasar keutamaan atau pengalihan secara melawan hukum oleh kreditur; atau (b) terhadap setiap ketentuan prosedural berkaitan dengan pelaksanaan hak atas suatu kepemilikan yang berada di bawah kendali atau pengawasan pengurus insolvensi. BAB IX Pengalihan dari hak-hak terkait dan kepentingan internasional; hak-hak subrogasi Pasal 31 - Akibat dari pengalihan

1.

Kecuali disetujui lain oleh para pihak, suatu pengalihan hak yang dilakukan sesuai Pasal 32 juga mengalihkan hal-hal berikut kepada penerima pengalihan: (a) kepentingan internasional yang terkait; dan

(b) 2.

3. 4.

5.

semua kepentingan dan prioritas dari pemberi pengalihan berdasarkan Konvensi ini. Konvensi ini tidak menghalangi pengalihan sebagian atas hakhak terkait pemberi pengalihan. Dalam hal pengalihan sebagian, pemberi pengalihan dan penerima pengalihan dapat menyetujui mengenai hak-hak mereka sehubungan dengan kepentingan internasional terkait yang dialihkan menurut ayat terdahulu namun tidak dapat mengikat debitur tanpa persetujuannya. Dengan tunduk pada ayat 4, hukum yang berlaku menentukan pembelaan dan hak-hak untuk menjumpakan kewajiban yang dimiliki debitur terhadap penerima pengalihan. Debitur dapat setiap saat melalui persetujuan secara tertulis melepaskan semua pembelaan dan hak-hak untuk menjumpakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya selain pembelaan yang muncul akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima pengalihan. Dalam hal pengalihan dilakukan dengan cara penjaminan, hak-hak terkait yang dialihkan kembali kepada pemberi pengalihan, sejauh hak-hak terkait tersebut masih hidup, ketika kewajiban yang dijamin melalui pengalihan telah dibebaskan. Pasal 32 - Persyaratan formal pengalihan

1.

Suatu pengalihan dari hak-hak terkait mengalihkan kepentingan internasional terkait hanya apabila pengalihan itu: (a) Dibuat secara tertulis; (b) Menyebabkan hak-hak terkait dapat diidentifikasi berdasarkan perjanjian yang mendasari timbulnya hak-hak tersebut; dan (c) dalam hal pengalihan dilakukan dengan cara penjaminan, menyebabkan kewajiban yang dijamin oleh pengalihan ditentukan sesuai Protokol tanpa perlu menyebutkan jumlah atau nilai maksimum dari jumlah yang dijamin.

2.

Suatu pengalihan dari suatu kepentingan internasional yang dibentuk atau diberikan melalui suatu persetujuan jaminan tidaklah sah kecuali sebagian atau semua hak-hak terkait juga turut dialihkan. Konvensi ini tidak berlaku terhadap pengalihan dari hak-hak terkait yang tidak memenuhi syarat pengalihan kepentingan internasional terkait.

3.

Pasal 33 - Kewajiban debitur terhadap penerima pengalihan 1.

Sejauh hak-hak terkait dan kepentingan international terkait telah dialihkan sesuai dengan Pasal 31 dan 32, debitur yang terkait dengan hak dan kepentingan tersebut terikat oleh pengalihan tersebut dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban lainnya terhadap penerima pengalihan, namun hanya apabila: (a) debitur telah diberikan pemberitahuan pengalihan secara tertulis oleh atau berdasarkan kewenangan yang

diberikan oleh pemberi pengalihan; dan pemberitahuan tersebut mengidentifikasi hak-hak terkait. Terlepas dari alasan lain yang mana pembayaran atau pelaksanaan kewajiban debitur yang membebaskan debitur dari tanggung jawab, pembayaran atau pelaksanaan dari kewajiban efektif untuk tujuan ini apabila dilakukan sesuai dengan ayat terdahulu. Pasal ini tidak menghalangi prioritas dari pengalihan yang berurutan. (b)

2.

3.

Pasal 34 - Upaya pemulihan berkaitan dengan pengalihan berdasarkan penjaminan Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemberi pengalihan berdasarkan pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional terkait dibuat dengan cara penjaminan, Pasal 8, 9 dan 11 sampai 14 berlaku dalam hubungannya antara pemberi pengalihan dan penerima pengalihan (dan, berkaitan dengan hak terkait, berlaku sejauh ketentuan-ketentuan itu dapat diberlakukan terhadap benda tidak berwujud) seolah pedoman: (a) terhadap kewajiban berjaminan dan surat jaminan yang merupakan juga pedoman bagi kewajiban yang dijamin melalui pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional terkait dan surat jaminan yang diciptakan melalui pengalihan tersebut; (b) terhadap pihak penerima hak untuk menagih atau kreditur dan pihak pemberi hak untuk menagih atau debitur menjadi pedoman bagi penerima pengalihan dan pemberi pengalihan; (c) terhadap pemegang kepentingan internasional menjadi pedoman bagi penerima pengalihan; dan (d) terhadap obyek menjadi pedoman bagi hak-hak terkait dan kepentingan Internasional terkait yang dialihkan. Pasal 35 - Prioritas pengalihan yang berurutan 1.

2.

Dalam hal terdapat pengalihan yang berurutan dari hak terkait dan paling tidak satu dari pengalihan tersebut termasuk kepentingan internasional terkait dan telah didaftarkan, maka ketentuan Pasal 29 diterapkan seolah pedoman bagi kepentingan terdaftar yang merupakan juga pedoman bagi suatu pengalihan dari hak terkait dan kepentingan terdaftar terkait serta seolah pedoman terhadap suatu kepentingan terdaftar atau tidak terdaftar yang merupakan juga pedoman bagi pengalihan yang terdaftar atau tidak terdaftar. Pasal 30 diterapkan terhadap pengalihan hak terkait seolah pedoman kepada suatu kepentingan internasional merupakan juga pedoman pada hak terkait dan kepentingan internasional terkait. Pasal 36 - Prioritas penerima pengalihan berkaitan dengan hak terkait

1.

Penerima pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional

2.

3.

terkait yang pengalihannya telah didaftarkan hanya memiliki prioritas berdasarkan Pasal 35 ayat (1) atas penerima pengalihan lain dari hak tersebut: (a) apabila perjanjian yang menimbulkan hak terkait menyebutkan bahwa hak tersebut dijamin oleh atau terkait dengan obyek; dan (b) sejauh hak terkait berkaitan dengan obyek. Untuk keperluan sub-paragraf (b) pada paragraph sebelumnya, hak terkait berkaitan dengan suatu obyek hanya sejauh hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan: (a) suatu jumlah yang dibayar di muka dan digunakan untuk pembelian obyek; (b) suatu jumlah yang dibayar di muka dan digunakan untuk pembelian obyek lain dimana pemberi pengalihan memiliki kepentingan internasional lain apabila pemberi pengalihan mengalihkan kepentingan tersebut kepada penerima pengalihan dan pengalihan tersebut telah didaftarkan; (c) harga yang harus dibayarkan atas obyek; (d) harga sewa yang harus dibayarkan berkaitan dengan obyek; atau (e) kewajiban-kewajiban lain yang timbul dari suatu transaksi yang disebutkan dalam setiap sub-paragraf sebelumnya. Dalam keadaan lain, prioritas dari pengalihan yang berurutan dari suatu hak terkait akan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 37 - Akibat dari insolvensinya pemberi pengalihan

Ketentuan Pasal 30 berlaku dalam acara insolvensi terhadap pemberi pengalihan seolah pedoman terhadap debitur merupakan pedoman terhadap pemberi pengalihan. Pasal 38 - Subrogasi 1.

2.

Dengan tunduk pada ayat 2, Konvensi ini tidak mempengaruhi perolehan hak-hak terkait dan kepentingan internasional terkait yang muncul akibat subrogasi menurut hukum ataupun menurut perjanjian subrogasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prioritas antara setiap kepentingan yang ada pada ayat sebelumnya dan kepentingan yang berurutan dapat berbeda menurut persetujuan yang dibuat secara tertulis antara pemegang dari masing-masing kepentingan-kepentingan tersebut, namun penerima pengalihan dari suatu kepentingan yang berada dalam urutan bawah tidak terikat oleh persetujuan untuk menempatkan kepentingan tersebut dalam urutan bawah kecuali pada saat pengalihan suatu penempatan pada urutan bawah telah didaftarkan berkaitan dengan persetujuan tersebut. BAB X Hak atau kepentingan berdasarkan pernyataan Negara Peserta

Pasal 39 - Hak-hak yang diprioritaskan tanpa Pendaftaran 1.

2. 3.

4.

Suatu Negara Peserta dapat setiap waktu, dalam pernyataan yang disimpan pada Penyimpan dari Protokol menyatakan, secara umum maupun secara khusus: (a) apa yang dikategorikan sebagai hak atau kepentingan non-konsensual (selain suatu hak atau kepentingan yang berlaku menurut Pasal 40) yang menurut hukum Negara tersebut memiliki prioritas atas kepentingan di dalam obyek dalam nilai yang sebanding dengan yang dimiliki oleh pemegang kepentingan internasional yang terdaftar dan yang memiliki prioritas atas kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar acara insolvensi; dan (b) Konvensi ini tidak mempengaruhi hak dari Negara atau badan Negara, organisasi antar pemerintah atau penyedia jasa layanan umum swasta untuk menangkap atau menahan obyek berdasarkan hukum dari Negara itu untuk membayar suatu jumlah yang terhutang terhadap badan, organisasi atau penyedia jasa tersebut yang berkaitan langsung dengan jasa yang berhubungan dengan obyek tersebut maupun dengan obyek lainnya. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat sebelumnya dapat menegaskan cakupan kategori-kategori yang dibuat setelah penyimpanan dari pernyataan tersebut. Suatu hak atau kepentingan non-konsensual memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional hanya apabila kategori hak atau kepentingan non-konsensual tercakup dalam pernyataan telah disimpan sebelum Pendaftaran kepentingan internasional tersebut. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, suatu Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi terhadap Protokol, menyatakan bahwa hak atau kepentingan suatu kategori yang tercakup dalam suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan huruf (a) dari ayat 1 akan memiliki prioritas atas kepentingan internasional yang telah terdaftar sebelum tanggal ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi tersebut. Pasal 40 - Hak atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan

Suatu Negara Peserta dapat setiap waktu dalam suatu pernyataan yang disimpan pada Penyimpan Protokol menyusun kategori-kategori dari hak atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan kategori apapun dari obyek seolah hak atau kepentingan itu adalah suatu kepentingan internasional dan akan diperlakukan sedemikian. Pernyataan semacam itu dapat diubah dari waktu ke waktu. BAB XI Pemberlakuan Konvensi kepada penjualan

Pasal 41 - Penjualan dan penjualan prospektif Konvensi ini berlaku terhadap penjualan ataupun penjualan prospektif atas suatu obyek sebagaimana diatur di dalam Protokol berikut perubahan-perubahan yang diatur di dalamnya. BAB XII Yurisdiksi Pasal 42 - Pilihan Forum 1.

2.

Dengan tunduk pada Pasal 43 dan 44, pengadilan dari suatu Negara Peserta yang dipilih oleh para pihak dalam suatu transaksi memiliki yurisdiksi berkaitan dengan tiap tuntutan yang diajukan berdasarkan Konvensi ini, baik forum tersebut memiliki hubungan dengan para pihak atau dengan transaksi maupun tidak. Yurisdiksi tersebut berlaku secara ekslusif kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Setiap persetujuan semacam itu wajib dibuat secara tertulis atau disepakati lain dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan formal dari hukum tempat forum yang dipilih. Pasal 43 - Yurisdiksi berdasarkan Pasal 13

1.

2.

3.

Pengadilan dari Negara Peserta yang dipilih oleh para pihak dan pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah dimana obyek berada memiliki yurisdiksi untuk memberikan putusan sela berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, b, c dan Pasal 13 ayat 4 berkaitan dengan obyek tersebut. Yurisdiksi untuk memberikan putusan sela berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d atau putusan sela lainnya berdasarkan Pasal 13 ayat 4 dapat dilakukan baik oleh: (a) pengadilan yang dipilih oleh para pihak; atau (b) pengadilan dari Negara Peserta pada wilayah dimana debitur berada, mengingat putusan sela itu, berdasarkan ketentuan yang mendasarinya, hanya dapat dilaksanakan pada wilayah dari Negara Peserta. Suatu pengadilan memiliki yurisdiksi berdasarkan ayat sebelumnya meskipun bila putusan akhir dari tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dapat terjadi dalam pengadilan dari Negara Peserta lain atau melalui arbitrase. Pasal 44 - Yurisdiksi untuk membuat perintah terhadap Pencatat

1. 2.

Pengadilan di tempat kantor pusat Pencatat memiliki yurisdiksi yang bersifat eksklusif untuk menjatuhkan denda ganti rugi atau putusan terhadap pencatat. Dalam hal seseorang gagal untuk menanggapi tuntutan yang dibuat berdasarkan Pasal 25 dan orang tersebut telah tidak ada lagi atau tidak dapat diketemukan untuk tujuan pelaksanaan dari perintah yang dibuat terhadapnya mewajibkannya untuk mendapatkan pelepasan dari pendaftaran, pengadilan yang dimaksud dalam sebelumnya memiliki yurisdiksi

3.

4.

secara eksklusif, atas permohonan dari debitur atau yang bermaksud menjadi debitur, untuk membuat suatu putusan ditujukan kepada Pencatat memerintahkan Pencatat untuk melepaskan pendaftaran. Apabila seseorang gagal untuk mematuhi suatu putusan pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi ini, atau, dalam hal kepentingan nasional, suatu perintah dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang cukup mensyaratkan orang tersebut untuk mendapatkan perubahan atau pelepasan dari pendaftaran, pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memerintahkan Pencatat untuk melakukan langkah-langkah untuk mengefektifkan perintah tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh ayat-ayat sebelumnya, pengadilan manapun tidak dapat membuat perintah atau putusan atau peraturan yang merugikan atau menguntungkan yang mengikat Pencatat. Pasal 45 - Yurisdiksi berkaitan dengan acara insolvensi

Ketentuan-ketentuan insolvensi.

dari

Bab

ini

tidak

berlaku

bagi

acara

BAB XIII Kaitan dengan konvensi-konvensi lain Pasal 45 bis - Kaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pengalihan Tagihan dalam Perdagangan lnternasional Konvensi ini lebih utama dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pengalihan Tagihan dalam Perdagangan Internasional, yang dibuka untuk ditandatangani di New York pada tanggal 12 Desember 2001, sepanjang berkaitan dengan pengalihan dari tagihan yang merupakan hak atau kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan/ hak internasional pada obyek pesawat udara, benda bergerak di atas rel [railway rolling stock] dan aset-aset ruang angkasa. Pasal 46 - Kaitan dengan Konvensi UNIDROIT tentang Sewa Guna Usaha Internasional Protokol dapat menentukan hubungan antara konvensi ini dengan konvensi UNIDROIT tentang Sewa Guna Usaha Internasional, yang ditandatangani di Ottawa pada tanggal 28 Mei 1998. BAB XIV Ketentuan Penutup Pasal 47 - Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi 1.

Konvensi ini ditandatangani di Cape Town pada tanggal 16 November 2001 oleh negara-negara yang berpartisipasi di Konferensi Diplomatik untuk Mengadopsi Konvensi tentang Peralatan Bergerak dan Protokol Pesawat Udara yang diadakan di Cape Town sejak 29 Oktober sampai 16 November 2001.

2. 3. 4.

Setelah 16 November 2001, Konvensi ini terbuka bagi semua Negara untuk ditandatangani di Kantor Pusat Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (UNIDROIT) di Roma sampai Konvensi ini mulai berlaku secara efektif menurut Pasal 49. Konvensi ini mengikat bilamana diratifikasi, diterima atau disahkan oleh negara yang menandatangani. Setiap negara yang tidak menandatangani konvensi ini dapat ikut serta setiap waktu. Ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi berlaku pada saat disimpannya instrumen formal dimaksud di Penyimpan. Pasal 48 - Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional

1.

2.

3.

Suatu Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional yang didirikan oleh negara-negara yang berdaulat dan memiliki kompetensi dalam masalah tertentu diatur dalam konvensi ini dapat juga menandatangani, menerima, mengesahkan atau ikut serta dalam Konvensi ini. Dalam hal tersebut Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional memiliki hak dan kewajiban sebagai Negara Peserta, sejauh Organisasi tersebut memiliki kompetensi terhadap halhal yang diatur dalam konvensi ini. Dalam hal jumlah Negara Peserta konvensi ini relevan, Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional tidak dihitung sebagai Negara Peserta mengingat anggota organisasi ini juga merupakan Negara Peserta. Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional, pada saat penandatanganan, penerimaan, pengesahan atau aksesi, diwajibkan membuat pernyataan kepada Penyimpan menjelaskan mengenai kewenangan apa saja sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam konvensi yang telah dilimpahkan oleh negara-negara anggotanya kepada Organisasi. Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional wajib memberitahukan kepada Penyimpan setiap perubahan terhadap pendistribusian kewenangan tersebut, termasuk pelimpahan kewenangan yang baru, yang dijelaskan di dalam pernyataan di bawah ayat ini. Setiap pedoman mengenai Negara peserta atau Negara-negara Peserta atau Negara yang menjadi pihak atau Negara-negara yang menjadi para pihak di dalam konvensi ini berlaku sama kepada Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional jika konteksnya menentukan demikian. Pasal 49 - Tanggal Keberlakuan

1.

2.

Konvensi ini berlaku pada hari pertama pada bulan setelah berakhirnya masa 3 bulan setelah tanggal penyimpanan instrument ketiga dari ratifikasi, penerimaan, pengesahkan atau aksesi, namun hanya mengenai kategori atas obyek dimana protokol berlaku: (a) sejak Protokol tersebut berlaku; (b) tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Protokol tersebut; dan (c) antara Negara yang merupakan pihak dari konvensi ini dan Protokol tersebut. Bagi negara-negara lain konvensi ini berlaku pada hari

pertama pada bulan setelah berakhir masa berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan dari instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi mereka namun hanya mengenai kategori atas obyek dimana Protokol berlaku dan tunduk, dalam kaitannya dengan protokol tersebut, pada syarat-syarat dalam huruf (a), (b) dan (c) dari ayat sebelumnya. Pasal 50 - Transaksi Internal 1.

2.

3.

Negara Peserta, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi dari Protokol, dapat menyatakan bahwa konvensi ini tidak dapat diterapkan da!am suatu transaksi yang merupakan transaksi internal dalam kaitannya dengan negara tersebut yang berhubungan dengan seluruh atau sebagian jenis obyek. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, ketentuan Pasal 8 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 16, Bab V, pasal 29, dan ketentuan lainnya dalam konvensi ini dalam kaitannya dengan kepentingan terdaftar diterapkan dalam transaksi internal. Pada saat pemberitahuan mengenai kepentingan nasional telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Internasional, prioritas dari pemegang kepentingan dimaksud berdasarkan Pasal 29 tidak dipengaruhi oleh fakta bahwa kepentingan tersebut telah menjadi kepentingan pihak lain melalui pengalihan atau subrogasi menurut hukum yang berlaku. Pasal 51 - Protokol yang akan datang

1.

2.

3.

Penyimpan dapat membuat kelompok kerja, yang bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang dianggap layak oleh Penyimpan, untuk menilai kelayakan perluasan penerapan Konvensi ini, melalui satu atau lebih protokol, untuk menolak kategori peralatan bergerak yang bernilai tinggi selain yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3, yang tiap bagiannya dapat diidentifikasi secara khas, dan hak-hak terkait yang berkaitan dengan obyek tersebut. Penyimpan wajib menyebarluaskan teks dari setiap rancangan pendahuluan Protokol yang berkaitan dengan suatu kategori dari obyek yang dipersiapkan oleh suatu kelompok kerja kepada seluruh Negara Peserta dari konvensi ini, seluruh negara anggota Penyimpan, negara-negara anggota Perserikatan Bangsabangsa yang bukan merupakan negara anggota Penyimpan dan organisasi antar pemerintah yang relevan, dan mengundang Negara dan organisasi tertentu untuk berpartisipasi dalam negoisasi antar pemerintah untuk penyelesaian rancangan protokol dengan dasar rancangan protokol pendahuluan dimaksud. Penyimpan juga wajib menyebarluaskan teks rancangan pendahuluan protokol yang dipersiapkan oleh kelompok kerja kepada organisasi non-pemerintah yang relevan yang dianggap layak oleh Penyimpan. Organisasi non-pemerintah dimaksud diminta untuk segera memberikan komentar terhadap teks rancangan pendahuluan protokol kepada Penyimpan dan untuk

4.

5. 6.

berpartisipasi sebagai pengamat dalam persiapan rancangan protokol. Ketika badan yang berwenang dari Penyimpan memutuskan bahwa rancangan protokol tersebut telah siap untuk diadopsi, Penyimpan melangsungkan suatu konferensi diplomatik untuk pengadopsian rancangan protokol tersebut. Pada saat protokol tersebut telah diadopsi, berdasarkan pasal 6, maka konvensi ini berlaku bagi kategori obyek yang diatur didalamnya. Pasal 45bis dari konvensi ini berlaku untuk protokol tersebut hanya jika dengan tegas diatur dalam protokol tersebut. Pasal 52 - Satuan Wilayah

1.

2. 3. 4.

5.

Jika Negara Peserta memiliki satuan wilayah dengan sistem hukum yang berbeda yang dapat diterapkan untuk hal yang berkaitan dengan konvensi ini, Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi, menyatakan bahwa konvensi ini diperluas kepada seluruh satuan wilayah atau hanya satu atau sebagian dan dapat mengubah pernyataannya dengan menyampaikan pernyataan lainnya setiap waktu. Setiap pernyataan dimaksud wajib menyatakan secara tegas satuan wilayah yang menerapkan konvensi ini. Jika Negara Peserta belum membuat pernyataan berdasarkan ayat 1, maka konvensi ini diterapkan kepada seluruh satuan wilayah dari negara tersebut. Pada saat Negara Peserta memperluas konvensi ini kepada satu atau lebih satuan wilayah, konvensi ini membolehkan pernyataan dibuat untuk tiap-tiap satuan wilayah, dan pernyataan yang dibuat atas satuan wilayah yang satu dapat berbeda dari pernyataan yang dibuat atas satuan wilayah lain. Jika karena sifat pernyataan berdasarkan ayat 1, konvensi ini diperluas kepada satu atau lebih satuan wilayah dari suatu negara peserta maka: (a) debitur dapat dianggap berada pada Negara Peserta hanya jika debitur didirikan atau dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di suatu satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku atau jika debitur memiliki kantor terdaftar atau domisili, pusat administrasi, tempat bisnis atau kediaman nyata di satuan wilayah dimana Konvensi ini berlaku; (b) yang dimaksud dengan lokasi obyek dalam suatu Negara Peserta merujuk pada lokasi dari obyek dalam satuan wilayah dimana Konvensi ini berlaku; dan (c) yang dimaksud dengan badan administratif yang berwenang dalam Negara Peserta tersebut dianggap sebagai badan administratif yang berwenang yang memiliki yurisdiksi dalam satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku. Pasal 53 - Penentuan pengadilan

Negara Peserta pada waktu ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi pada Protokol, menyatakan "pengadilan" atau "pengadilan-

pengadilan" yang relevan untuk tujuan sebagaimana pasal 1 Bab XII dari konvensi ini. Pasal 54 - Pernyataan mengenai pemulihan 1.

2.

Negara Peserta, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi protokol dapat menyatakan bahwa sepanjang obyek yang dikuasai terletak didalam negara tersebut, atau dikendalikan dari wilayah negara tersebut maka pihak penerima hak untuk menagih tidak boleh menyewakan obyek tersebut di dalam wilayah itu. Negara peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi Protokol wajib menyatakan mengenai ada tidaknya pemulihan yang tersedia bagi kreditor berdasarkan ketentuan manapun dalam Konvensi sehingga untuk melaksanakan pemulihan di luar pengadilan tidak memerlukan pengajuan permohonan ke pengadilan. Pasal 55 - Pernyataan mengenai putusan sela sebelum putusan akhir.

Suatu negara peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi protokol dapat menyatakan bahwa pasal 13 atau 43 ataupun keduanya, seluruhnya ataupun sebagian tidak berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan berdasarkan kondisi apa pasal yang relevan dapat diberlakukan, dalam hal pasal tersebut diberlakukan sebagian, atau sebaliknya bentuk putusan sela lain yang diberlakukan. Pasal 56 - Reservasi dan pernyataan 1.

2.

Tidak ada reservasi yang dapat dibuat terhadap Konvensi ini kecuali pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 dapat dibuat sesuai ketentuan-ketentuan ini. Tiap pernyataan atau pernyataan lanjutan atau penarikan pernyataan yang dibuat dibawah ketentuan Konvensi ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Penyimpan. Pasal 57 - Pernyataan lanjutan

1.

2.

Suatu negara yang menjadi pihak dapat membuat pernyataan lanjutan, selain pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 60, setiap waktu setelah tanggal dimana konvensi ini berlaku bagi Negara tersebut, dengan memberitahukan kepada Penyimpan dengan tujuan sebagaimana dimaksud. Setiap pernyataan lanjutan berlaku pada hari pertama pada bulan setelah berakhirnya masa berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan. Dalam hal waktu yang lebih lama untuk keberlakuan ditegaskan dalam pemberitahuan tersebut, Pernyataan lanjutan berlaku setelah berakhirnya waktu yang lebih lama tersebut setelah dikeluarkannya tanda terima atas pemberitahuan itu dari Penyimpan.

3.

Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, Konvensi ini tetap berlaku seperti layaknya tidak ada pernyataan lanjutan yang telah dibuat, dalam kaitan dengan seluruh hak-hak dan kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif dari pernyataan lanjutan tersebut. Pasal 58 - Penarikan pernyataan

1.

Setiap negara yang menjadi pihak yang telah membuat pernyataan berdasarkan konvensi ini, selain pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 60, dapat menarik pernyataan setiap waktu dengan memberitahukan kepada Penyimpan. Penarikan tersebut berlaku pada hari pertama pada bulan setelah habis masa berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, Konvensi ini terus berlaku, seolah tidak ada penarikan pemyataan yang telah dibuat, dalam kaitannya dengan semua hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif dari penarikan tersebut.

2.

Pasal 59 - Keberatan 1. 2. 3.

Setiap negara yang menjadi pihak dapat mengajukan keberatan atas konvensi ini dengan pemberitahuan secara tertulis ke Penyimpan. Setiap keberatan berlaku pada hari pertama pada bulan setelah habis masa berlaku 12 bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, konvensi ini terus berlaku seperti tidak adanya keberatan yang telah dibuat, dalam kaitannya dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif keberatan tersebut. Pasal 60 - Ketentuan Peralihan

1.

2.

3.

Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Negara Peserta pada setiap waktu, konvensi ini tidak berlaku bagi suatu hak atau kepentingan yang ada sebelumnya, yang telah memiliki prioritas menurut hukum yang berlaku sebelum tanggal berlakunya konvensi ini. Untuk tujuan Pasal 1 ayat v dan penentuan prioritas berdasarkan konvensi ini: (a) "tanggal efektif konvensi ini" berarti dalam kaitannya kepada debitor pada waktu konvensi ini berlaku atau pada waktu negara dimana debitor berada menjadi Negara Peserta, mana yang kemudian; dan (b) debitur yang berada dalam suatu negara dimana ia memiliki pusat administrasi atau, jika tidak memiliki pusat administrasi, pusat bisnis atau memiliki lebih dari satu tempat bisnis, tempat bisnis utama atau jika tidak memiliki tempat bisnis, tempat kediaman nyata. Suatu Negara Peserta dapat dalam pernyataannya sesuai ayat 1 menetapkan tanggal, tidak lebih cepat 3 (tiga) tahun setelah tanggal berlakunya pernyataan tersebut, jika konvensi ini dan

protokol menjadi berlaku, untuk tujuan penentuan prioritas, termasuk perlindungan terhadap tiap prioritas yang telah ada, kepada hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang telah ada sebelumnya yang timbul berdasarkan persetujuan yang dibuat pada saat debitur berada dalam suatu negara menunjuk pada sub-paragraf b dari paragraf yang terdahulu namun hanya untuk memperluas dan ditegaskan dalam pemyataan dimaksud. Pasal 61 - Konferensi untuk meninjau, perubahan dan hal-hal yang berkaitan 1.

2.

3.

4.

Penyimpan wajib mempersiapkan laporan tahunan atau diwaktu lain jika dibutuhkan oleh negara yang menjadi pihak sebagaimana aturan internasional yang dituangkan di dalam konvensi ini yang telah dilaksanakan dalam praktek. Dalam mempersiapkan laporan tersebut, Penyimpan mempertimbangkan laporan dari Badan Pengawas mengenai berjalannya sistem pendaftaran internasional. Dengan permintaan tidak kurang dari 25% (dua pulu lima persen) negara yang menjadi pihak, konferensi untuk meninjau dari negara-negara yang menjadi pihak wajib diselenggarakan dari waktu ke waktu oleh Penyimpan, dengan berkonsultasi kepada Badan Pengawas untuk mempertimbangkan: (a) pelaksanaan nyata dari konvensi ini dan efektivitasnya dalam memfasilitasi asset bassed financing dan sewa guna usaha atas obyek yang diatur dengan ketentuan konvensi ini; (b) penafsiran hukum diberikan kepada, dan penerapan yang dibuat dari ketentuan konvensi ini dan peraturanperaturan. (c) berjalannya sistem pendaftaran internasional, pemenuhan tugas Pencatat dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas, dengan mempertimbangkan laporan dari Badan Pengawas; dan (d) ada atau tidaknya kebutuhan modifikasi terhadap konvensi ini atau pengaturan yang berkaitan dengan kantor pendaftaran internasional. Dengan tunduk pada ayat 4, setiap perubahan terhadap konvensi ini harus disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) mayoritas negara-negara yang menjadi pihak yang ikut serta dalam konferensi mengacu pada ayat sebelumnya dan nantinya berlaku terhadap negara yang telah meratifikasi, menerima dan mengesahkan perubahan tersebut ketika ratifikasi, penerimaan atau pengesahan oleh tiga negara sesuai dengan pasal 49 berkaitan dengan keberlakuannya. Pada saat perubahan yang diajukan terhadap konvensi ini bertujuan untuk memberlakukan lebih dari satu kategori peralatan, perubahan tersebut juga wajib disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) mayoritas negara yang menjadi pihak untuk tiap protocol yang ikut serta di dalam konferensi mengacu pada ayat 2. Pasal 62 - Penyimpan dan fungsinya

1.

Instrumen

Ratifikasi,

penerimaan,

pengesahan

atau

aksesi

2.

disimpan di Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (UNIDROIT), yang selanjutnya ditunjuk sebagai Penyimpan. Penyimpan wajib: (a) memberitahukan seluruh Negara Peserta: (i) Setiap tanda tangan baru atau penyimpanan dari suatu instrument ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi, bersama dengan tanggal daripadanya; (ii) tanggal berlakunya konvensi ini; (iii)setiap pernyataan yang dibuat sesuai dengan konvensi ini, bersama dengan tanggal daripadanya; (iv) penarikan atau perubahan dari setiap pernyataan, bersama dengan tanggal daripadanya: dan (v) pemberitahuan dari setiap keberatan terhadap konvensi ini bersama dengan tanggal daripadanya dan tanggal berlakunya; (b) menyampaikan salinan resmi dari konvensi ini kepada seluruh Negara Peserta: (c) menyediakan Badan Pengawas dan Pencatat salinan resmi dari tiap instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi, berikut tanggal penyimpanan daripadanya, tiap-tiap pernyataan, atau penarikan atau perubahan dari pernyataan dan tiap pemberitahuan dari keberatan, berikut tanggal pemberitahuan daripadanya, sehingga informasi yang terkandung didalamnya lengkap dan mudah didapat; dan (d) melaksanakan fungsi lain yang umumnya dilakukan oleh penyimpan.

OLEH KARENANYA para Penerima Kuasa Penuh yang bertandatangan di bawah ini yang telah secara sah diberikan kewenangan, menandatangani konvensi ini. DISELESAIKAN di Cape Town, hari ke enam belas di bulan Nopember, dua ribu satu, di dalam suatu dokumen asli dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, seluruh teks merupakan teks otentik, yang keotentikannya berlaku sebagaimana telah diverifikasi oleh Sekretariat Gabungan dari Konferensi dibawah otoritas Presiden Konferensi dalam waktu 90 hari penyesuaian teks antara yang satu dengan yang lain. PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL, CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (here in after referred to as the Convention) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment, MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment: Chapter I Sphere of application and general provisions Article I - Defined terms 1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meaningsset out in the Convention. 2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below: (a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters; (b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and: (i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and (ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horse power or its equivalent, together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto; (c) aircraft objects means airframes, aircraft engines and helicopters; (d) aircraft register means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention; (e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed there on, are type certified by the competent aviation authority to transport: (i) at least eight (8) persons including crew; or (ii) goods in excess of 2750 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft

(f) (g) (h)

(i)

(j) (k)

(l)

(m)

(n)

engines), and all data, manuals and records relating thereto; "authorised" party means the party referred to in Article XIII(3); "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes; "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies: "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention; guarantee contract means a contract entered into by a person as guarantor; guarantor means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a sure tyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance; "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by thecompetent aviation authority to transport: (i) at least five (5) persons including crew; or (ii) goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating there to; "insolvency-related event" means: (i) the commencement of the insolvency proceedings; or (ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action; "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debtors main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtors statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(o)

(p)

"registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and State of registry means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register. Article II - Application of Convention as regards aircraft objects

1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol. 2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects. Article III - Application of Convention to sales The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively: Articles 3 and 4; Article 16(1)(a); Article 19(4); Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale); Article 25(2) (as regards a prospective sale); and Article 30. In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII(other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales. Article IV - Sphere of application 1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for

registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement. 2. For the purposes of the definition of internal transaction in Article 1 of the Convention: (a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part; (b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and (c) a helicopter is located in its State of registry, at the time of the conclusion providing for the interest.

of

the

agreement

creating

or

3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4). Article V - Formalities, effects and registration of contracts of sale 1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which: (a) is in writing; (b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and (c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol. 2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms. 3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration. Article VI - Representative capacities A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention. Article VII - Description of aircraft objects A description of an aircraft object that contains manufacturers serial number, the name of the manufacturer and model designation is necessary and sufficient to identify object for the purposes of Article 7(c) of the Convention Article V(1)(c) of this Protocol. Article VIII - Choice of law

its its the and

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1). 2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part. 3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit. Chapter II Default remedies, priorities and assignments Article IX - Modification of default remedies provisions 1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter: (a) procure the de-registration of the aircraft; and (b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated. 2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the priorconsent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor. 3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable. 4. A chargee giving ten or more working days prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice. 5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if: (a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorisation; and (b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such

interests have consented to the de-registration and export. 6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration and export to: (a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and (b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export. Article X - Modification of provisions regarding relief pending final determination 1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration. 2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made. 3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-paragraph (d): "(e)if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom", and Article 43(2) applies with the insertion after the words Article 13(1)(d) of the words "and (e)". 4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditors international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention. 5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention. 6. With regard to the remedies in Article IX(1): (a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and (b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations. 7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

Article XI - Remedies on insolvency 1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3). Alternative A 2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of: (a) the end of the waiting period; and (b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply. 3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction. 4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity. 5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2: (a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and (b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law. 6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value. 7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations. 8. With regard to the remedies in Article IX(1): (a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and (b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations. 9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this

Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2. 10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor. 11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement. 12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests. 13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article. Alternative B 2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will: (a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or (b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law. 3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee. 4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered. 5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee. 6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest. Article XII - Insolvency assistance 1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1). 2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI. Article XIII - De-registration and export

request authorisation 1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1). 2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded. 3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party. 4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX. Article XIV - Modification of priority provisions 1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest. 2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition. 3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft. 4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter. Article XV - Modification of assignment provisions Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b): "and (c)the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee. Article XVI - Debtor provisions 1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against: (a) its creditor and the holder of any interest from which

the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and (b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed. 2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object. Chapter III Registry provisions relating to international interests in aircraft objects Article XVII

The Supervisory Authority and the Registrar

1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol. 2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority. 3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise. 4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions. 5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority. Article XVIII

First regulations

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol. Article XIX

Designated entry points

1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national

interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State. 2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines. Article XX

Additional modifications to Registry provisions

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations. 2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph. 3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention. 4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories. 5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority. 6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention. Chapter IV Jurisdiction Article XXI - Modification of jurisdiction provisions For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry. Article XXII - Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be. 2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object. Chapter V Relationship with other conventions Article XXIII - Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded. Article XXIV - Relationship with the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft 1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol. 2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article. Article XXV - Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects. Chapter VI Final provisions Article XXVI - Signature, ratification, acceptance, approval or accession 1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol

held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII. 2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it. 3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time. 4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary. 5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention. Article XXVII - Regional Economic Integration Organisations 1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States. 2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph. 3. Anyreference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires. Article XXVIII - Entry into force 1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments. 2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIX - Territorial units 1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time. 2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies. 3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State. 4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit. 5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State: (a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; (b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and (c)

any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

Article XXX - Declarations relating to certain provisions 1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.

2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby. 3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period requiredby Article XI. 4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction. 5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied. Article XXXI - Declarations under the Convention Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise. Article XXXII - Reservations and declarations 1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions. 2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary. Article XXXIII - Subsequent declarations 1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect. 2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification

by the Depositary. 3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration. Article XXXIV - Withdrawal of declarations 1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. 2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal. Article XXXV - Denunciations 1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary. 2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary. 3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation. Article XXXVI - Review Conferences, amendments and related matters 1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system. 2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider: (a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms; (b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

(c)

the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and (d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable. 3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force. Article XXXVII - Depositary and its functions 1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary. 2. The Depositary shall: (a) inform all Contracting States of: (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof; (ii) the date of entry into force of this Protocol; (iii)each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof; (iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and (v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect; (b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States; (c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and (d) perform such other functions customary for depositaries. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, havesigned this Protocol. DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon

verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another. Annex FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION Annex referred to in Article XIII [Insert Date] To: Re:

[Insert Name of Registry Authority] Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the "aircraft"). This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests: (i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to: (a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and (b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and (ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall cooperate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action. The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party. ----------------------*Select the term that reflects registration criterion.

the

relevant

nationality

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority]. [insert name of operator/owner] _____________________________ Agreed to and lodged this By: [insert name of signatory] [insert date] Its: [insert title of signatory] ___________________________ [insert relevant notational details]

PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA NEGARA-NEGARA PIHAK PADA PROTOKOL INI, MENIMBANG perlu untuk melaksanakan Konvensi mengenai kepentingankepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak (selanjutnya di dalam Protokol ini disebut "Konvensi") karena Konvensi tersebut berhubungan dengan peralatan pesawat udara, mengingat tujuantujuan yang dinyatakan didalam mukadimah Konvensi. MENETAPKAN perlunya menyesuaikan Konvensi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk pembiayaan pesawat udara dan memperluas lingkup penerapan Konvensi sehingga mencakup kontrak-kontrak penjualan peralatan pesawat udara. MENETAPKAN prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional, yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944. TELAH MENYETUJUI ketentuan-ketentuan berikut ini berkenaan dengan peralatan pesawat udara:

Bab I Lingkup Penerapan dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal I - Istilah-istilah yang Didefinisikan 1. 2.

Di dalam Protokol ini, kecuali konteks menghendaki lain, istilah-istilah yang digunakan didalamnya mempunyai arti-arti yang dinyatakan di dalam Konvensi. Di dalam Protokol ini, istilah-istilah berikut ini digunakan dengan arti-arti yang dinyatakan dibawah :

(a)

(b)

(c) (d)

(e)

(f)

(g)

(h)

"pesawat udara" berarti pesawat udara yang didefinisikan untuk tujuan-tujuan Konvensi Chicago berupa rangka pesawat (airframes) dengan mesin-mesin pesawat udara yang terpasang pada pesawat atau helikopter; "mesin-mesin pesawat udara" berarti mesin-mesin pesawat udara (selain pesawat udara yang digunakan didalam dinas kemiliteran, bea cukai atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan : (i) dalam hal mesin-mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempuyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1750 pon atau yang setara ; dan (ii) dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara; Beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponenkomponen dan peralatan lain yang, terpasang dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu; "objek-objek pesawat udara" berarti rangka pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter; "daftar pesawat udara" berarti sebuah daftar yang diselenggarakan oleh suatu Negara atau otoritas pendaftaran bersama untuk tujuan-tujuan Konvensi Chicago; "rangka pesawat udara" berarti rangka pesawat udara (selain pesawat udara yang digunakan didalam dinas kemiliteran, bea cukai atau kepolisian) yang, apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka-rangka pesawat udara itu, telah disertifikasi tipenya oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut: (i) paling sedikit ( 8 ) orang termasuk awak pesawat; atau (ii) barang-barang yang lebih dari 2750 kilogram, Beserta seluruh perlengkapan, komponen dan peralatan (selain mesin pesawat udara) yang terpasang, dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu; "pihak yang diberi kuasa" berarti pihak yang disebutkan di dalam Pasal XIII (3);

"Konvensi Chicago" berarti Konvensi mengenai Penerbangan Sipil International, yang ditandatangani di Chicago tanggal 7 Desember 1944, sebagaimana diubah dan annex-annexnya; "Otoritas Pendaftaran Bersama" berarti otoritas yang menyelenggarakan suatu daftar menurut Pasal 77 Konvensi Chicago sebagaimana dilaksanakan dengan Resolusi yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1967 oleh Dewan

(i)

(j) (k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mengenai Kebangsaan dan Pendaftaran Pesawat Udara yang dikelola oleh badan-badan pengelola internasional; "penghapusan pendaftaran pesawat udara" berarti pencoretan atau penghapusan pendaftaran pesawat udara dari daftar pesawat udaranya sesuai dengan Konvensi Chicago; "kontrak jaminan" berarti suatu kontrak yang diadakan oleh seseorang sebagai penjamin; "penjamin" berarti seseorang yang, untuk tujuan menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban apapun untuk kepentingan seorang kreditur yang dijamin oleh suatu perjanjian jaminan atau menurut suatu perjanjian, memberikan atau mengeluarkan suatu surat jaminan atau jaminan permintaan atau suatu standby letter of credit atau bentuk asuransi kredit lain apapun; "helikopter" berarti mesin-mesin yang lebih berat dari udara (yang bukan helikopter yang digunakan dalam dinas-dinas militer, bea cukai atau kepolisian) yang didukung dalam penerbangan terutama oleh reaksi-reaksi udara pada satu atau lebih rotor yang dijalankan oleh mesin pada poros-poros yang hampir vertikal dan yang merupakan jenis yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut: (i) paling sedikit (5) orang termasuk awak, atau (ii) barang-barang yang lebih dari 450 kilogram, Beserta seluruh perlengkapan, komponen dan peralatan (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu; "kejadian yang berhubungan dengan tidak mampu atau gagal bayar (insolvensi)" berarti : (i) dimulainya acara insolvensi; atau (ii) maksud yang dinyatakan untuk menunda atau penundaan pembayaran yang sebenarnya oleh debitur apabila hak kreditur untuk mengajukan gugatan insolvensi terhadap debitur atau untuk menjalankan upaya-upaya pemulihan menurut Konvensi dicegah atau ditunda oleh hukum atau tindakan Negara. "yurisdiksi insolvensi utama" berarti Negara Peserta dimana pusat kepentingan utama debitur terletak, yang untuk tujuan ini harus dianggap merupakan tempat kedudukan hukum debitur atau, apabila tidak ada, tempat dimana debitur didirikan atau dibentuk, kecuali apabila dibuktikan lain; "otoritas pendaftaran" berarti lembaga nasional atau otoritas pendaftaran bersama, yang menyelenggarakan suatu daftar pesawat udara di suatu negara Peserta dan bertanggung jawab atas pendaftaran suatu pesawat udara menurut Konvensi Chicago; dan "Negara pendaftaran" berarti, berkenaan dengan suatu pesawat udara, Negara pada daftar nasional di mana suatu pesawat udara dicatat atau Negara tempat otoritas pendaftaran bersama yang menyelenggarakan daftar pesawat udara.

Pasal II - Penerapan Konvensi Berkenaan Dengan Objek-objek Pesawat Udara 1. 2.

Konvensi berlaku berkenaan dengan objek-objek pesawat udara sebagaimana ditentukan oleh syarat-syarat Protokol ini. Konvensi dan Protokol ini dikenal sebagai Konvensi mengenai Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak sebagaimana diterapkan pada objek-objek pesawat udara. Pasal III - Penerapan Konvensi terhadap Penjualan

Ketentuan-ketentuan Konvensi berikut ini berlaku apabila rujukanrujukan pada suatu perjanjian yang menciptakan atau mengatur suatu kepentingan internasional merupakan rujukan-rujukan pada suatu kepentingan internasional, suatu kepentingan internasional prospektif, debitur dan kreditur merupakan rujukan-rujukan masing-masing pada suatu penjualan, suatu penjualan prospektif penjual dan : Pasal Pasal Pasal Pasal

3 dan 4 16 (1) (a); 19 (4); 20 (1) (berkenaan dengan pendaftaran suatu kontrak penjualan atau penjualan prospektif); Pasal 25 (2) (berkenaan dengan suatu penjualan prospektif); dan Pasal 30 Selain itu, ketentuan-ketentuan umum Pasal 1, Pasal 5, Bab-bab IV sampai VII, Pasal 29 (yang bukan Pasal 29 (3) yang diganti dengan Pasal XIV (1) dan (2), Bab X, Bab XII (yang bukan Pasal 43), Bab XIII and Bab XIV (yang bukan Pasal 60) berlaku pada kontrakkontrak penjualan dan penjualan-penjualan prospektif. Pasal IV - Lingkup Penerapan 1.

2.

Tanpa mengurangi arti Pasal 3 (1) Konvensi, Konvensi juga berlaku terhadap helikopter, atau suatu rangka pesawat udara yang berkaitan dengan suatu pesawat udara, yang terdaftar didalam suatu daftar pesawat udara Negara Peserta yang merupakan Negara di mana pesawat udara didaftarkan, dan apabila pendaftaran pesawat udara tersebut dibuat menurut suatu perjanjian untuk pendaftaran pesawat udara tersebut, pendaftaran itu dianggap telah berlaku pada saat perjanjian. Untuk maksud definisi "transaksi internal" di dalam Pasal 1 dari Konvensi; (a) (b)

sebuah rangka pesawat udara yang berada di suatu Negara dimana pesawat udara didaftarkan, rangka pesawat tersebut merupakan bagian dari pesawat udara. sebuah mesin pesawat udara berada di Negara di mana pesawat udara didaftarkan di mana mesin tersebut dipasang atau, apabila tidak dipasang pada pesawat udara, di mana mesin itu secara fisik terletak; dan

(c)

3.

sebuah helikopter terletak di Negara di mana helikopter itu didaftarkan, Pada saat pembuatan perjanjian yang menciptakan atau menentukan kepentingan tersebut. Para pihak boleh, dengan perjanjian tertulis, mengesampingkan penerapan Pasal XI dan, dalam hubungan mereka satu sama lain, menyimpang dari atau mengesampingkan berlakunya yang mana pun dan ketentuan-ketentuan Protokol ini, kecuali Pasal IX (2)-(4). Pasal V - Bentuk, Akibat dan Pendaftaran Kontrak Penjualan

1.

2. 3.

Yang dimaksud dalam Protokol ini, sebuah kontrak penjualan adalah kontrak yang: (a) tertulis; (b) berkaitan dengan objek pesawat udara dimana penjual mempunyai kuasa untuk melepaskannya; dan (c) memungkinkan objek pesawat udara untuk diidentifikasi sesuai dengan Protokol ini. Suatu kontrak penjualan mengalihkan kepentingan pihak penjual atas objek pesawat udara kepada pihak pembeli menurut syarat-syaratnya. Pendaftaran suatu kontrak penjualan tetap berlaku tanpa batas waktu. Pendaftaran penjualan yang prospektif tetap berlaku kecuali apabila dihapus atau sampai habis masa berlakunya, jika ada, yang ditentukan didalam pendaftaran. Pasal VI - Kapasitas Perwakilan

Seseorang dapat mengadakan suatu perjanjian atau suatu penjualan, dan mendaftarkan suatu kepentingan internasional pada, atau suatu penjualan, sebuah objek pesawat udara, dalam kapasitasnya sebagai agen, wali amanat, atau perwakilan lain. Dalam hal itu, orang tersebut berhak menyatakan hak-hak dan kepentingan-kepentingan menurut Konvensi. Pasal VII -Penjelasan Mengenai Objek-Objek Pesawat Udara Penjelasan mengenai sebuah objek pesawat udara yang mengandung nomor unit pabrik, nama pabrik dan modelnya, perlu dan cukup untuk mengindentifikasikan objek tersebut. Untuk tujuan-tujuan Pasal 7 (c) dari Konvensi dan Pasal V (1) (c) dari Protokol ini. Pasal VIII - Pilihan Hukum 1.

Pasal ini berlaku hanya apabila suatu Negara Peserta telah membuat pernyataan menurut Pasal XXX (1).

2.

Para Pihak dalam suatu perjanjian, atau sebuah kontrak penjualan, atau suatu kontrak jaminan atau perjanjian subordinasi yang berkaitan, boleh menyetujui hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktual mereka, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kecuali apabila disetujui lain, acuan di dalam ayat diatas

3.

pada hukum yang dipilih oleh para pihak adalah pada peraturan-peraturan hukum dalam negeri Negara yang ditunjuk atau, apabila Negara tersebut terdiri dari beberapa wilayah, maka berlaku hukum lokal yang ditunjuk. Bab II Pemulihan Atas Wanprestasi, Prioritas dan Pengalihan Pasal IX - Modifikasi Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemulihan Atas Wanprestasi 1.

2.

3.

4.

5.

Selain upaya-upaya pemulihan yang ditentukan di dalam Bab III dari Konvensi, kreditur dapat, sepanjang debitur kapan saja telah menyetujui dan dalam keadaan yang ditentukan didalam Bab itu : (a) mengupayakan penghapusan pendaftaran pesawat udara, dan (b) mengupayakan ekspor dan pemindahan fisik objek pesawat udara dari wilayah di mana pesawat udara itu berada. Kreditur tidak boleh menjalankan upaya-upaya pemulihan yang ditentukan di dalam ayat di atas tanpa ijin tertulis sebelumnya dari pemegang kepentingan terdaftar mana pun yang mempunyai peringkat prioritas di atas peringkat kreditur tersebut. Pasal 8 (3) dari Konvensi tidak berlaku atas objek-objek pesawat udara. Setiap pemulihan yang diberikan oleh Konvensi berkenaan dengan suatu objek pesawat udara harus dijalankan dengan wajar secara komersial. Suatu pemulihan harus dianggap dijalankan dengan wajar secara komersial apabila dijalankan sesuai dengan suatu ketentuan perjanjian, kecuali apabila ketentuan itu sangat tidak wajar. Penerima hak tagih yang memberi pemberitahuan tertulis sepuluh hari kerja atau lebih sebelum usulan penjualan atau penyewaan kepada orang-orang yang berkepentingan harus dianggap telah memenuhi syarat "pemberitahuan sebelumnya secara wajar" yang ditentukan di dalam pasal 8 (4) dari Konvensi. Hal tersebut diatas tidak menghalangi penerima hak tagih dan pemberi hak tagih atau penjamin untuk menyetujui jangka waktu yang lebih panjang untuk pemberitahuan sebelumnya. Otoritas pendaftaran di suatu Negara Peserta wajib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan yang berlaku, mematuhi suatu permohonan untuk penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat udara apabila : (a) permohonan diajukan dengan benar oleh pihak yang diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tercatat untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor; dan (b) Pihak yang diberi kuasa menerangkan kepada otoritas pendaftaran apabila dipersyaratkan oleh otoritas tersebut, bahwa seluruh kepentingan yang terdaftar yang mempunyai peringkat prioritas diatas peringkat kepentingan kreditur, untuk kepentingan siapa kuasa tersebut telah diberikan, telah dihapus atau bahwa pemegang kepentingan-kepentingan itu telah menyetujui

6.

penghapusan pendaftaran dan ekspor itu. Penerima hak tagih yang mengusulkan untuk mengupayakan penghapusan pendaftaran dan ekspor sebuah pesawat udara menurut ayat 1, yang bukan karena suatu penetapan pengadilan, harus memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya secara wajar mengenai penghapusan pendaftaran dan ekspor yang diusulkan kepada: (a) orang-orang yang berkepentingan yang ditentukan di dalam Pasal 1 (m) (i) dan (ii) Konvensi; dan (b) orang-orang yang berkepentingan yang ditentukan di dalam Pasal 1 (m) (iii) dari Konvensi yang telah memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hak-hak mereka kepada penerima hak tagih dalam waktu yang wajar sebelum penghapusan pendaftaran dan ekspor. Pasal X - Perubahan Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemulihan Sebelum Putusan Akhir

1. 2.

3.

4.

5. 6.

Pasal ini hanya berlaku apabila suatu Negara Peserta telah membuat suatu pernyataan menurut Pasal XXX (2) dan sepanjang dinyatakan di dalam pernyataan itu. Untuk maksud Pasal 13 (1) dari Konvensi, "cepat" dalam konteks perolehan pemulihan berarti dalam jumlah hari kerja dari tanggal pengajuan permohonan pemulihan sebagaimana ditentukan di dalam pernyataan yang dibuat oleh Negara Peserta itu di mana permohonan itu dibuat. Pasal 13 (1) dari Konvensi berlaku dengan menambahkan ketentuan berikut ini langsung setelah sub-ayat (d) : "(e) apabila pada suatu saat debitur dan kreditur secara khusus menyepakati, penjualan dan penggunaan dari hasil penjualan tersebut" dan Pasal 43 (2) berlaku dengan disisipkannya kata-kata "dan (e)" setelah kata-kata "Pasal 13 (1) (d)". Kepemilikan atau kepentingan lain apapun dari debitur yang berpindah karena suatu penjualan menurut ayat tersebut di atas dari kepentingan lain apapun, di atas kepentingan mana kepentingan internasional kreditur mempunyai prioritas menurut ketentuan-ketentuan Pasal 29 dari Konvensi. Kreditur dan debitur atau orang yang berkepentingan mana pun dapat menyetujui secara tertulis untuk mengecualikan penerapan Pasal 13 (2) dari Konvensi. Berkenaan dengan upaya-upaya pemulihan di dalam Pasal IX(1): (a) Cara-cara pemulihan itu harus disediakan oleh otoritas pendaftaran dan lembaga-lembaga administrasi lain, sebagaimana dapat diterapkan, di Negara Peserta selambat-lambatnya lima hari kerja setelah kreditur memberitahukan lembaga-lembaga itu bahwa pemulihan yang ditentukan di dalam Pasal IX (1) diberikan atau, dalam hal pemulihan yang diberikan oleh suatu pengadilan asing, yang diakui oleh pengadilan Negara Peserta itu, dan bahwa kreditur berhak untuk mendapatkan cara-cara pemulihan itu menurut Konvensi; dan (b) Instansi-instansi yang berwenang harus secepatnya bekerja sama dan membantu kreditur dalam menjalankan

pemulihan itu sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai keselamatan penerbangan yang berlaku. 7.Ayat 2 dan 6 tidak berakibat terhadap penerapan hukum dan perundang-undangan mengenai keselamatan penerbangan yang berlaku. Pasal XI - Pemulihan Terhadap Insolvensi 1.

Pasal ini berlaku hanya apabila sebuah Negara Peserta yang merupakan yurisdiksi insolvensi utama telah membuat suatu pernyataan menurut Pasal XXX (3).

Alternatif A 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Pada saat terjadinya kejadian yang berkaitan dengan insolvensi, pengurus insolvensi atau debitur, sebagaimana dapat diterapkan, wajib, sesuai dengan ayat 7, menyerahkan penguasaan atas objek pesawat udara kepada kreditur paling lambat sebelum : (a) akhir dari masa tunggu; dan (b) tanggal dimana kreditur akan berhak untuk mengusai objek pesawat udara itu apabila Pasal ini tidak berlaku. Yang dimaksud "masa tunggu" dalam Pasal ini, adalah masa yang ditetapkan oleh Negara Peserta yang dinyatakan dalam deklarasi di mana Negara Peserta tersebut merupakan yurisdiksi insolvensi utama. Acuan di dalam Pasal ini bagi "pengurus insolvensi" adalah seseorang dalam kedudukan resminya, bukan dalam kedudukannya sebagai pribadi. Kecuali apabila dan sampai kreditur diberikan kesempatan untuk menguasai menurut ayat 2: (a) pengurus insolvensi atau debitur, sebagaimana dapat diterapkan, harus memelihara objek pesawat udara tersebut dan mempertahankan objek itu dan nilainya sesuai dengan perjanjian; dan (b) kreditur berhak untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan bentuk-bentuk lain pemulihan sementara yang tersedia menurut hukum yang berlaku. Sub-ayat (a) dan ayat tersebut diatas tidak dapat menghalangi penggunaan objek pesawat udara yang sedang dalam proses pengurusan untuk memelihara objek pesawat udara dan mempertahankan objek tersebut beserta nilainya. Pengurus insolvensi atau debitur, sebagaimana dapat diterapkan, dapat tetap menguasai objek pesawat udara apabila, sesuai waktu yang ditentukan di dalam ayat 2, setelah pengurus insolvensi atau debitur menyelesaikan seluruh wanprestasi, selain suatu wanprestasi yang timbul akibat dibukanya acara insolvensi dan telah disetujui untuk melaksanakan seluruh kewajiban di masa datang menurut perjanjian. Masa tunggu kedua tidak berlaku berkenaan dengan suatu wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan upaya-upaya pemulihan dalam Pasal IX (1) :

(a)

9. 10. 11. 12.

13.

Cara-cara pemulihan itu harus disediakan oleh otoritas pendaftaran dan lembaga-lembaga administratif di suatu Negara Peserta, sebagaimana dapat diterapkan, selambatlambatnya lima hari kerja setelah tanggal dimana kreditur memberitahukan otoritas-otoritas tersebut bahwa ia berhak untuk mendapatkan cara-cara pemulihan sesuai dengan Konvensi; dan (b) Otoritas-otoritas yang berhak harus secepatnya bekerjasama dan membantu kreditur dalam menjalankan upaya-upaya pemulihan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan penerbangan yang berlaku. Tidak ada pelaksanaan pemulihan yang dijinkan oleh Konvensi atau Protokol ini dapat dicegah atau ditunda setelah tanggal yang ditentukan di dalam ayat 2. Tidak ada kewajiban debitur menurut perjanjian yang dapat diubah tanpa persetujuan kreditur. Tidak satupun di dalam ayat terdahulu yang dapat ditafsirkan mempengaruhi wewenang pengurus insolvensi, jika ada, menurut hukum yang berlaku untuk mengakhiri perjanjian. Tidak ada hak atau kepentingan yang mempunyai prioritas dalam acara insolvensi diatas kepentingan-kepentingan terdaftar, kecuali hak-hak atau kepentingan-kepentingan non-konsensual dari suatu kategori yang tercakup oleh suatu pernyataan menurut Pasal 39 (1). Konvensi sebagaimana diubah menurut ketentuan Pasal IX dari Protokol ini berlaku pada pelaksanaan pemulihan menurut Pasal ini.

Alternatif B 2.

3.

4. 5.

Saat terjadinya suatu kejadian yang berhubungan dengan insolvensi, pengurus insolvensi atau debitur, sebagaimana dapat diterapkan, atas permintaan kreditur, harus memberikan pemberitahuan kepada kreditur dalam waktu yang ditentukan di dalam suatu pernyataan suatu Negara Peserta menurut Pasal XXX (3) apakah ia akan : (a) memperbaiki seluruh wanprestasi yang bukan wanprestasi yang terjadi karena pembukaan proses insolvensi dan sepakat untuk melaksanakan seluruh kewajiban di masa yang akan datang menurut perjanjian dan dokumen-dokumen transaksi yang berkaitan; atau (b) memberikan kepada kreditur kesempatan untuk mengambil penguasaan atas objek pesawat udara; sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku tersebut di dalam sub-ayat (b) dari ayat diatas dapat mengijinkan pengadilan untuk mensyaratkan pengambilan langkah tambahan apapun atau pemberian suatu jaminan tambahan. Kreditur harus memberikan bukti atas klaimnya dan bukti bahwa kepentingan internasionalnya telah terdaftar. Apabila pengurus insolvensi atau debitur, sebagaimana dapat diterapkan, tidak memberitahukan sesuai dengan ayat 2, atau manakala pengurus insolvensi atau debitur telah menyatakan

6.

bahwa ia akan memberikan kepada kreditur kesempatan untuk mengambil penguasaan atas objek pesawat udara tetapi tidak melakukannya, pengadilan dapat mengijinkan kreditur mengambil penguasaan atas objek pesawat udara itu berdasarkan syarat-syarat yang mungkin ditetapkan oleh pengadilan dan dapat mensyaratkan pengambilan langkah tambahan apapun atau pemberian suatu jaminan tambahan. Objek pesawat udara itu tidak dapat dijual ketika menunggu suatu keputusan pengadilan mengenai klaim dan kepentingan internasional tersebut. Pasal XII - Bantuan Insolvensi

1. 2.

Pasal ini berlaku hanya apabila Negara Peserta telah membuat suatu pernyataan menurut Pasal XXX (1). Pengadilan-pengadilan di suatu Negara Peserta di mana suatu objek pesawat udara berada, menurut hukum Negara Peserta, harus bekerjasama semaksimal mungkin dengan pengadilanpengadilan asing dan para pengurus insolvensi asing dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal XI. Pasal XIII - Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran Dana Ekspor

1. 2.

3.

4.

Pasal ini berlaku hanya apabila Negara peserta telah membuat suatu pernyataan menurut Pasal XXX (1). Apabila debitur telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang pada pokoknya dalam bentuk terlampir pada protokol ini dan telah menyerahkan kuasa itu untuk dicatat pada otoritas pendaftaran, maka kuasa itu harus dicatat. Orang yang kepada siapa kuasa telah diberikan ("pihak yang diberi kuasa") atau orang yang ditunjuknya secara sah adalah satu-satunya orang yang berhak untuk menjalankan pemulihan yang ditentukan didalam pasal IX (1) dan dapat melakukannya hanya menurut kuasa dan peraturan perundang-undangan keselamatan penerbangan yang berlaku. Kuasa itu tidak dapat dicabut kembali oleh debitur tanpa ijin tertulis dari pihak yang diberi kuasa, otoritas pendaftaran harus menghapus kuasa dari daftar atas permohonan pihak yang diberi kuasa. Otoritas Pendaftaran dan lembaga-lembaga administratif lain di negara-negara Peserta harus secepatnya bekerjasama dan membantu pihak yang diberi kuasa dalam menjalankan pemulihan yang ditentukan di dalam Pasal IX. Pasal XIV - Perubahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Prioritas

1.

2.

Seorang pembeli suatu objek pesawat udara berdasarkan penjualan terdaftar memperoleh kepentingannya dalam objek itu bebas dari suatu kepentingan yang didaftarkan kemudian dan dari kepentingan yang tidak terdaftar, sekalipun pembeli benar-benar mengetahui kepentingan yang tidak terdaftar itu. Seorang pembeli suatu objek pesawat udara memperoleh kepentingannya di dalam objek itu sesuai dengan kepentingan

3. 4.

yang terdaftar pada saat perolehannya. Kepemilikan dari atau hak-hak lain atau kepentingan atas suatu mesin pesawat udara tidak dapat dipengaruhi oleh pemasangannya pada atau pelepasannya dan suatu pesawat udara. Pasal 29 (7) dari Konvensi berlaku pada suatu jenis barang, yang bukan suatu objek, yang dipasang pada suatu rangka pesawat udara, mesin pesawat udara atau helikopter. Pasal XV - Perubahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengalihan

Pasal 33 (1) dari Konvensi berlaku seolah-olah berikut ini ditambahkan langsung setelah sub-ayat (b) : "dan (c) debitur telah menyetujui secara tertulis, apakah persetujuan itu diberikan sebelum penyerahan atau tidak atau apakah persetujuan itu menentukan penerima pengalihan atau tidak. Pasal XVI - Ketentuan-Ketentuan Mengenai Debitur 1.

2.

Dalam hal tidak terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Konvensi debitur berhak menguasai dengan aman dan menggunakan objek sesuai dengan perjanjian terhadap : (a) krediturnya dan pemegang kepentingan yang diperoleh dengan bebas oleh debitur menurut Pasal 29 (4) dari Konvensi atau, dalam kapasitas sebagai pembeli, Pasal XIV (1) Protokol ini, kecuali apabila dan sepanjang debitur telah menyetujui lain; dan (b) pemegang setiap kepentingan, pada kepentingan mana hak atau kepentingan debitur tergantung menurut Pasal 29 (4) dari Konvensi atau, dalam kapasitas sebagai pembeli Pasal XIV (2) dari Protokol ini, tetapi hanya sebatas jika ada, bahwa pemegang itu telah setuju. Tidak satupun di dalam Konvensi atau Protokol ini yang mempengaruhi tanggung jawab seorang kreditur atas pelanggaran terhadap perjanjian menurut hukum yang berlaku sepanjang perjanjian itu berkaitan dengan suatu objek pesawat udara. Bab III Ketentuan-Ketentuan Pendaftaran Berkaitan Dengan Kepentingan-Kepentingan Internasional Dalam Objek-Objek Pesawat Udara Pasal XVII - Otoritas Pengawas dan Pencatat

1.

2.

Otoritas Pengawas adalah badan Internasional yang dtunjuk berdasarkan suatu Resolusi yang diterima pada Konferensi Diplomatik untuk Menerima Konvensi Peralatan Bergerak dan Protokol Pesawat Udara (Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol). Apabila badan internasional tersebut di dalam ayat di atas tidak mampu dan tidak berkeinginan untuk bertindak sebagai Otoritas Pengawas, suatu Konferensi Negara-negara Peserta dan Negara Penandatangan harus diadakan untuk menunjuk suatu Otorita Pengawas yang lain.

3.

4.

5.

Otoritas Pengawas dan para petugas dan karyawannya harus menikmati kekebalan terhadap proses hukum dan proses administrasi yang ditentukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka sebagai suatu badan Internasional atau lainnya. Otoritas Pengawas dapat membentuk suatu komisi para ahli dari antara orang-orang yang diajukan oleh Negara-negara Peserta dan Penandatangan dan yang telah memiliki kualifikasi dan pengalaman, dan mempercayakannya dengan tugas membantu Otorita Pengawas dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pencatat Pertama harus menjalankan Otoritas Pendaftaran Internasional untuk jangka waktu lima tahun dari tanggal berlakunya Protokol ini. Setelah itu, Pencatat dapat diangkat atau diangkat kembali dengan jangka waktu setiap lima tahun sekali oleh Otoritas Pengawas. Pasal XVIII - Peraturan-Peraturan Pertama

Peraturan-peraturan pertama harus dibuat oleh Otoritas Pengawas agar dapat mulai berlaku efektif pada saat berlakunya Protokol ini. Pasal XIX - Tempat-Tempat Pendaftaran Yang Ditunjuk 1.

2.

Sesuai dengan ayat 2, Negara Peserta dapat setiap waktu menunjuk sebuah badan atau badan-badan di dalam wilayahnya sebagai tempat atau tempat-tempat pendaftaran melalui tempat pendaftaran mana harus atau mungkin dapat dikirim ke otoritas pendaftaran Internasional informasi yang diperlukan untuk pendaftaran suatu pemberitahuan mengenai kepentingan nasional atau suatu hak atau kepentingan menurut Pasal 40, yang dalam hal mana saja timbul menurut Undang-undang Negara lain. Penunjukan yang dilakukan menurut ayat diatas dapat mengizinkan, namun tidak mewajibkan, penggunaan suatu tempat atau tempat-tempat pendaftaran yang ditunjuk sebagai informasi yang diperlukan untuk pendaftaran mesin pesawat udara. Pasal XX - Perubahan-Perubahan Pada Ketentuan-Ketentuan Otoritas Pendaftaran

1.

2.

Untuk maksud Pasal 19 (6) dari Konvensi, kriteria pencarian untuk suatu objek pesawat udara adalah nama pabriknya, nomor seri pesawat dan nama modelnya, yang ditambahkan sebagaimana diperlukan untuk memastikan keunikan. Informasi tambahan itu harus ditentukan di dalam peraturan-peraturan. Untuk maksud Pasal 25 (2) dari Konvensi dan dalam keadaankeadaan yang dijelaskan tersebut, pemegang kepentingan internasional prospektif terdaftar atau pengalihan prospektif terdaftar atas suatu kepentingan internasional atau orang yang untuk kepentingan siapa suatu penjualan prospektif telah didaftarkan harus mengambil langkah-langkah yang berada di

dalam kekuasaannya untuk mengupayakan penghapusan pendaftaran selambat-lambatnya lima hari kerja setelah diterimanya permintaan yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. 3.

4.

5.

6.

Biaya jasa tersebut didalam Pasal 17 (2) (h) dari Konvensi harus ditentukan untuk menutup biaya-biaya yang wajar untuk pembentukan, pengoperasian dan pengaturan Otoritas Pendaftaran Internasional dan biaya yang wajar untuk Otoritas Pengawas yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsifungsinya, dijalankannya kekuasaan, dan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 17 (2) dari Konvensi. Fungsi-fungsi tersentralisasi dari Otoritas pendaftaran Internasional harus dioperasikan dan dikelola oleh Pencatat selama dua puluh empat jam. Berbagai tempat-tempat Pendaftaran itu harus dioperasikan paling tidak selama jam kerja di wilayah mereka masing-masing. Jumlah asuransi atau jaminan keuangan tersebut di dalam Pasal 28 (4) dari Konvensi, berkenaan dengan setiap kejadian, tidak dapat kurang dari nilai maksimum suatu objek pesawat udara sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Pengawas. Tidak satupun di dalam Konvensi yang dapat menghalangi Pencatat untuk mengasuransikan atau suatu jaminan keuangan yang mencakup kejadian-kejadian atas kejadian-kejadian mana Pencatat tidak bertanggung jawab menurut Pasal 28 dari Konvensi. Bab IV Yurisdiksi Pasal XXI - Perubahan Mengenai Ketentuan Yurisdiksi

Untuk maksud Pasal 43 dari Konvensi dan sesuai dengan Pasal 42 dari Konvensi, pengadilan di suatu Negara Peserta juga mempunyai yurisdiksi apabila objek tersebut adalah sebuah helikopter, atau sebuah rangka pesawat udara yang merupakan bagian dari sebuah pesawat udara, dimana Negara tersebut sebagai Negara tempat Pendaftaran. Pasal XXII - Pelepasan Kekebalan Kekuasaan Negara 1.

2.

Sesuai dengan ayat 2, pernyataa pelepasan kekebalan kekuasaan negara terhadap yurisdiksi pengadilan-pengadilan yang ditentukan di dalam Pasal 42 atau Pasal 43 dari Konvensi atau berkaitan dengan dilaksanakannya hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan suatu objek pesawat udara berdasarkan Konvensi bersifat mengikat, dan apabila ketentuan-ketentuan lain dari yurisdiksi atau pelaksanaan itu telah dipenuhi, harus efektif memberikan yurisdiksi dan mengijinkan pelaksanaan, tergantung pada kasusnya. Pernyataan pelepasan menurut ayat di atas harus dalam bentuk tertulis dan memuat penjelasan mengenai objek pesawat udara tersebut.

Bab V Hubungan Dengan Konvensi-Konvensi Lain Pasal XXIII -Hubungan Dengan Konvensi Mengenai Pengakuan Internasional Atas Hak-Hak Dalam Pesawat Udara Konvensi, bagi Negara Peserta yang merupakan suatu pihak pada Konvensi mengenai Pengakuan Internasional terhadap Hak-hak atas Pesawat Udara, yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 19 Juni 1948, menggantikan Konvensi Jenewa apabila terkait dengan pesawat udara, yang didefinisikan di dalam Protokol ini, dan pada objekobjek pesawat udara. Akan tetapi, berkenaan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan yang tidak tercakup atau tidak dipengaruhi oleh Konvensi ini, Konvensi Jenewa tidak dapat digantikan. Pasal XXIV - Hubungan Dengan Konvensi Tentang Unifikasi Peraturan-Peraturan Tertentu Yang Berkaitan Dengan Perlengkapan Pencegahan Pada Pesawat Udara (Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Precautionary Attachment of Aircraft) 1.

2.

Konvensi, bagi Negara Peserta yang rnerupakan pihak pada Konvensi tentang Unifikasi Peraturan-peraturan Tertentu yang Berkaitan dengan Perlengkapan Pencegahan pada Pesawat Udara, yang ditandatangani di Roma pada tanggal 29 Mei 1933, menggantikan Konvensi Roma yang terkait dengan pesawat udara, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Protokol ini. Suatu Negara Peserta, pihak pada Konvensi di atas dapat menyatakan, pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi dari Protokol ini, bahwa ia tidak akan memberlakukan Pasal ini. Pasal XXV - Hubungan Dengan Konvensi Unidroit Mengenai Sewa Guna Usaha Internasional (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing)

Konvensi menggantikan Konvensi UNIDROIT mengenai Sewa Guna Usaha Internasional (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing), yang ditandatangani di Ottawa pada tanggal 28 Mei 1988, karena berkaitan dengan objek-objek pesawat udara. Bab VI Ketentuan-Ketentuan Akhir Pasal XXVI - Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan Atau Aksesi 1.

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan di Cape Town pada tanggal 16 Nopember 2001 oleh negara-negara yang ikut serta dalam Konferensi Diplomatik untuk menerima Konvensi Peralatan Bergerak dan Protokol Pesawat Udara (Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft ProtocoL) yang diselenggarakan di Cape Town dari tanggal 29 Oktober -

2. 3. 4. 5.

16 November 2001. Setelah 16 November 2001, Protokol ini terbuka bagi seluruh negara untuk penandatanganan di Kantor Pusat The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) di Roma sampai Protokol ini berlaku menurut Pasal XXVIII. Protokol ini harus diratifikasi, diterima atau disetujui oleh Negara-negara yang telah menandatanganinya. Negara manapun yang tidak menandatangani Protokol ini dapat mengaksesinya kapan saja. Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi dilakukan dengan menyimpan surat resmi mengenai hal itu pada Lembaga Penyimpanan. Suatu negara dapat menjadi suatu Pihak pada Protokol ini kecuali apabila Negara itu adalah atau menjadi suatu Pihak pada Konvensi juga. Pasal XXVII - Organisasi-organisasi Integrasi Ekonomi Regional

1.

2.

3.

Sebuah Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang dibentuk oleh Negara-negara yang berdaulat dan berwenang atas hal-hal tertentu diatur oleh Protokol ini juga boleh menandatanganinya, menerima, menyetujui atau mengaksesi Protokol ini. Organisasi Integrasi Ekonomi Regional tersebut dalam hal itu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai Negara Peserta, sepanjang Organisasi itu mempunyai wewenang atas hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Apabila jumlah Negara Peserta relevan dengan Protokol ini, Organisasi Integrasi Ekonomi Regional tidak terhitung sebagai Negara Peserta selain dari Negara-negara Anggotanya yang merupakan negara-negara Peserta. Organisasi Integrasi Ekonomi Regional harus, pada saat penandatanganan, penerimaan, persetujuan atau aksesi, membuat suatu pernyataan kepada Lembaga Penyimpanan dengan menyebutkan hal-hal yang diatur oleh Protokol ini berkenaan dengan wewenang yang telah dialihkan kepada Organisasi itu oleh Negara-negara Anggotanya. Organisasi Integrasi Ekonomi Regional harus segera memberitahukan lembaga Penyimpanan mengenai perubahan-perubahan pada pembagian wewenang, termasuk pengalihan-pengalihan baru wewenang, sebagaimana ditentukan didalam pernyataan menurut ayat ini. Rujukan apapun pada suatu "Negara Peserta" atau Negara-negara Peserta" atau "Negara Pihak" atau "Negara-negara Pihak" di dalam Protokol ini juga berlakunya dengan rujukan pada Organisasi Integrasi Ekonomi Regional apabila konteks menghendakinya. Pasal XXVIII - Mulai Berlaku

1.

Protokol ini berlaku pada hari pertama setelah berakhirnya masa tiga bulan setelah tanggal penyimpanan dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, kedelapan di antara Negara-negara yang telah menyimpan dokumen-dokumen

2.

itu. Untuk negara-negara lain, Protokol ini berlaku pada hari pertama setelah berakhirnya masa tiga bulan setelah tanggal penyimpanan dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. Pasal XXIX - Unit Wilayah

1.

2. 3. 4.

5.

Apabila suatu Negara Peserta memiliki unit-unit wilayah di mana berlaku sistem-sistem hukum yang berbeda-beda berkenaan dengan hal-hal yang diatur di dalam Protokol ini, Negara Peserta boleh, pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, menyatakan bahwa Protokol ini menjangkau seluruh unit wilayahnya atau hanya menjangkau satu atau lebih unit-unit wilayah itu dan dapat mengubah pernyataannya dengan mengajukan pernyataan lainnya kapan saja. Pernyataan itu harus secara tegas menyebutkan unit-unit wilayah di mana Protokol ini berlaku. Apabila suatu Negara Peserta belum membuat pernyataan apapun menurut ayat 1, Protokol ini berlaku pada seluruh unit wilayah Negara itu. Apabila suatu Negara Peserta memperluas berlakunya Protokol ini sampai ke satu atau lebih unit-unit wilayahnya, pernyataan-pernyataan yang diizinkan menurut Protokol ini dapat dibuat berkenaan masing-masing unit wilayah, dan pernyataan-pernyataan dibuat berkenaan dengan satu unit wilayah dapat berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat berkenaan dengan unit wilayah lain. Apabila karena pernyataan menurut ayat 1, Protokol ini berlaku sampai ke satu atau lebih unit wilayah dan suatu negara Peserta: (a) debitur dianggap berada di suatu Negara Peserta hanya apabila debitur didirikan atau dibentuk menurut suatu undang-undang yang berlaku di suatu unit wilayah mana Konvensi dan Protokol ini berlaku atau apabila debitur mempunyai kantor terdaftar atau tempat kedudukan hukum, pusat administrasi, tempat usaha atau tempat tinggal tetapnya di suatu unit wilayah, pada unit wilayah mana Konvensi dan Protokol ini berlaku; (b) rujukan apapun pada lokasi objek tersebut di suatu Negara Peserta mengacu pada lokasi objek tersebut di suatu unit wilayah mana Konvensi dan Protokol ini berlaku; dan (c) rujukan apapun pada instansi-instansi administratif di Negara Peserta itu harus ditafsirkan merujuk pada instansi-instansi administratif yang mempunyai yurisdiksi di suatu unit wilayah, pada unit teritorial mana Konvensi dan Protokol ini berlaku, dan rujukan pada buku daftar nasional atau pada instansi pendaftaran di Negara Peserta itu harus ditafsirkan merujuk pada buku daftar pesawat udara yang berlaku atau pada instansi pendaftaran yang mempunyai yurisdiksi di unit atau unit-unit wilayah di mana Konvensi dan Protokol ini berlaku.

Pasal XXX - Pernyataan-Pernyataan Berkenaan Dengan Ketentuan-Ketentuan Tertentu 1.

2.

3.

4.

5.

Suatu Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi atas Protokol ini, menyatakan bahwa ia akan memberlakukan satu atau lebih dari Pasal-Pasal VIII, XII dan XIII dari Protokol ini. Suatu Negara Peserta boleh memberlakukan Pasal X dari Protokol ini pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi atas Protokol ini, baik secara keseluruhan atau sebagian. Apabila ia menyatakan hal itu berkenaan dengan Pasal X (2), ia harus menentukan jangka waktu yang diharuskan oleh Pasal itu. Suatu Negara Peserta dapat memberlakukan seluruh Alternatif A atau seluruh Alternatif B dari Pasal XI pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi atas Protokol ini, dan jika demikian halnya, harus menentukan jenis-jenis proses insolvensi, jika ada, pada proses insolvensi mana ia akan memberlakukan Alternatif A dan jenis-jenis proses insolvensi, jika ada, pada proses insolvensi mana ia akan memberlakukan Alternatif B. Suatu Negara Peserta yang membuat suatu pernyataan menurut ayat ini harus menentukan jangka waktu yang diwajibkan oleh Pasal XI. Pengadilan-pengadilan Negara-negara Peserta harus memberlakukan Pasal XI sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Negara Peserta itu yang merupakan yuridiksi-insolvensi utama. Suatu Negara Peserta boleh menyatakan bahwa ia tidak akan memberlakukan seluruh atau sebagian dari ketentuan-ketentuan Pasal XXI pada saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi atas pada Protokol ini. Pernyataan itu harus menyebutkan berdasarkan syarat-syarat apa Pasal yang bersangkutan akan diberlakukan, dalam hal Pasal itu akan diberlakukan sebagian, atau dengan cara lain bentuk-bentuk pemulihan sementara yang mana yang akan dipakai. Pasal XXXI - Pernyataan-pernyataan menurut Konvensi

Pernyataan-pernyataan yang dibuat menurut Konvensi, termasuk pernyataan-pernyataan yang dibuat menurut Pasal-Pasal 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 dan 60 dari Konvensi, harus dianggap telah dibuat menurut Protokol ini juga, kecuali apabila dinyatakan lain. Pasal XXXII - Reservasi dan Pernyataan-pernyataan 1.

2.

Tidak ada reservasi yang boleh dibuat terhadap Protokol ini, tetapi pernyataan-pernyataan yang diijinkan oleh Pasal-pasal XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, dan XXXIV boleh dibuat menurut ketentuan-ketentuan ini. Pernyataan apapun atau pernyataan selanjutnya atau penarikan kembali suatu pernyataan yang dibuat menurut Protokol ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penyimpanan.

Pasal XXXIII - Peryataan-pernyataan Lebih Lanjut 1.

2.

3.

1.

2.

Negara Pihak boleh membuat suatu pernyataan berikutnya, yang bukan pernyataan yang dibuat sesuai dengan Pasal XXXI menurut Pasal 60 dari Konvensi, kapan saja setelah tanggal Protokol ini mulai berlaku baginya, dengan memberitahukan Lembaga Penyimpanan mengenai hal itu. Setiap pernyataan selanjutnya itu mulai berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan. Apabila jangka waktu yang lebih lama bagi pernyataan itu untuk mulai berlaku ditentukan didalam pemberitahuan itu, maka pernyataan itu akan mulai berlaku setelah berakhirnya jangka waktu yang lebih lama itu setelah diterimanya pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan. Tanpa mempersoalkan ayat-ayat sebelumnya, Protokol ini akan terus berlaku apabila tidak ada pernyataan-pernyataan selanjutnya yang telah dibuat, mengenai segala hak dan kepentingan yang timbul sebelum tanggal mulai berlakunya pernyataan selanjutnya. Pasal XXXIV - Penarikan kembali Pernyataan-pernyataan Negara Pihak manapun yang telah membuat suatu pernyataan menurut Protokol ini, yang bukan suatu pernyataan yang dibuat sesuai dengan Pasal XXXI menurut Pasal 60 dari Konvensi boleh menarik kembali pernyataan itu setiap waktu dengan memberitahukan Lembaga Penyimpanan. Penarikan kembali itu berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Lembaga Penyimpanan. Tanpa mengenyampingkan ayat-ayat sebelumnya, Protokol ini akan terus berlaku apabila tidak ada penarikan kembali pernyataan yang dilakukan, berkaitan dengan segala hak dan kepentingan yang timbul sebelum tanggal mulai berlakunya penarikan kembali itu. Pasal XXXV - Pernyataan Ketidaksetujuan

1. 2. 3.

Setiap Negara Pihak boleh menyatakan ketidaksetujuan atas Protokol ini dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Lembaga Penyimpanan. Pernyataan ketidaksetujuan tersebut mulai berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya duabelas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan. Tanpa mengenyampingkan ayat-ayat sebelumnya, Protokol ini akan terus berlaku apabila tidak ada pernyataan ketidaksetujuan yang telah dilakukan, berkaitan dengan segala hak dan kepentingan yang timbul sebelum berlakunya pernyataan ketidaksetujuan.

Pasal XXXVI - Konferensi-konferensi tentang peninjauan kembali, perubahan-perubahan dan hal-hal yang berkaitan

1.

2.

3.

Lembaga Penyimpanan, dengan berkonsultasi dengan Otoritas Pengawas, harus membuat laporan setiap tahun, atau pada waktu tertentu apabila keadaan mengharuskan demikian bagi para Negara Pihak membuat laporan sesuai tata cara rezim internasional yang dibentuk di dalam Konvensi sebagaimana diubah oleh Protokol ini yang telah dilaksanakan dalam praktek. Dalam membuat laporan-laporan itu, Lembaga Penyimpanan harus mempertimbangkan laporan-laporan Otoritas Pengawas mengenai berfungsinya sistem pendaftaran internasional. Atas permintaan dari paling sedikit dua puluh lima persen dari Negara-Negara Pihak, konferensi peninjauan kembali Pihak-Pihak Negara harus diadakan sewaktu-waktu oleh Lembaga Penyimpanan, dengan berkonsultasi dengan Otoritas pengawas, untuk mempertimbangkan : (a) berlakunya Konvensi dalam praktek sebagaimana dirubah oleh Protokol ini dan keefektifannya dalam memudahkan pembiayaan berbasis asset dan sewa guna (leasing) atas objek-objek yang tercakup oleh syarat-syaratnya; (b) interpretasi yuridis yang diberikan, dan penerapan syarat-syarat Protokol ini dan peraturan-peraturan; (c) berfungsinya sistem pendaftaran internasional, kinerja Pencatat dan pengawasannya oleh Otoritas pengawas dengan mempertimbangkan laporan-laporan Otoritas Pengawas; dan (d) apakah perubahan-perubahan apapun pada Protokol ini atau pengaturan berkenaan dengan otoritas pendaftaran Internasional baik untuk dilakukan. Perubahan apapun pada Protokol ini harus disetujui oleh paling sedikit dua per tiga mayoritas dari Negara-negara Pihak yang ikut serta dalam konferensi sebagaimana dimaksud di dalam ayat di atas dan kemudian akan berlaku di Negaranegara yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujui perubahan tersebut manakala Protokol telah diratifikasi, diterima atau disetujui oleh delapan Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal XXVIII berkaitan dengan mulai berlakunya Protokol ini. Pasal XXXVII - Lembaga Penyimpanan dan fungsi-fungsinya

1.

2.

Dokumen-dokumen ratifikasi, persetujuan atau aksesi harus disimpan pada the International Institute for the Unification of Private Law (Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) (UNIDROIT), yang dengan ini disebut Lembaga Penyimpanan. Lembaga Penyimpanan harus: (a) memberitahukan seluruh Negara Peserta mengenai: (i) setiap penandatanganan baru atau penyimpanan suatu dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, beserta tanggalnya; (ii) tanggal mulai berlakunya Protokol ini; (iii)setiap pernyataan yang dibuat sesuai dengan Protokol ini, beserta tanggalnya; (iv) penarikan kembali atau perubahan pernyataan

apapun, beserta tanggalnya; dan pemberitahuan dari setiap pernyataan pengakhiran Protokol ini, beserta tanggalnya dan tanggal kapan pengakhiran itu mulai berlaku; mengirim salinan-salinan yang sah sesuai dengan asli Protokol ini kepada seluruh Negara Peserta; memberikan kepada Otoritas Pengawas dan Pencatat sebuah salinan dari setiap dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, beserta tanggal penyimpanannya, setiap pernyataan atau penarikan kembali atau perubahan pernyataan dan setiap pemberitahuan mengenai pengakhiran, beserta tanggal pemberitahuan itu, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dengan mudah sepenuhnya tersedia; dan melakukan fungsi-fungsi lain yang umum bagi lembagalembaga Penyimpanan. (v)

(b) (c)

(d)

DENGAN BERSAKSI, para peserta yang berkuasa penuh, yang telah diberikan wewenang telah menandatangani Protokol ini. DIBUAT di Cape Town pada hari ini, enam belas Nopember dua ribu satu dalam satu asli dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, seluruh naskah sama otentiknya, keotentikan mana berlaku setelah diverifikasi oleh Sekretariat Bersama Konferensi atas ijin Ketua Konferensi dalam waktu sembilan puluh hari dari tanggal Protokol ini mengenai kesesuaian teks tersebut satu dengan yang lainnya.