SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa
Pemerintah
berkewajiban
meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara; b.
bahwa pemberian tunjangan hari raya
merupakan
salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a,
huruf
sebagaimana b,
dan
untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun
Anggaran
2016,
perlu
menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri
Sipil,
Prajurit
Tentara
Nasional
Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara;
Mengingat: . . .
-2Mengingat
: 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Anggaran
Nomor
Pendapatan
14 dan
Tahun Belanja
2015
tentang
Negara
Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL,
NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
PRAJURIT
TENTARA
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
3.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pejabat . . .
-34.
Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua,
wakil
ketua,
dan
anggota
Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f.
Ketua,
wakil
ketua,
dan
anggota
Mahkamah
Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i.
Ketua
dan
wakil
ketua
Komisi
Pemberantasan
Korupsi; j.
Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l.
Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang.
Pasal 2 . . .
-4Pasal 2 (1)
PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016.
(2)
PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; b. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; c. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara; d. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan e. Calon PNS.
(3)
PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI
yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara
atau
yang
diperbantukan
di
luar
Instansi
Pemerintah. Pasal 3 (1)
Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016.
(2)
Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya. (3) Gaji . . .
-5(3)
Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan
iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4)
Gaji pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah. Pasal 4 Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan bulan Juni 2016. Pasal 5 (1)
Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)
Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu gaji pokok kelebihan pembayaran
tersebut
merupakan
utang
dan
wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1)
Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2016.
(2)
Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat
Negara
yang
dinyatakan
hilang
diberikan
tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang diterima pada bulan Juni 2016.
(3) Pembayaran . . .
-6(3)
Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara bekerja. Pasal 7
Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Pasal 8 (1)
Ketentuan
pemberian
Tunjangan
Hari
Raya
dalam
Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi: a. pejabat
lain
yang
hak
keuangan
atau
hak
administratifnya disetarakan atau setingkat: 1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Wakil Menteri; c. Staf Khusus di lingkungan kementerian; d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Hakim Ad hoc; dan f.
pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga.
(2)
Tunjangan hari raya bagi Hakim Ad hoc, Wakil Menteri, dan
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi sebesar gaji pokok PNS golongan ruang IV/e dalam masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun.
(3) Tunjangan . . .
-7(3)
Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada: a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi: 1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat; 2. Prajurit TNI; 3. Anggota POLRI; 4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan 5. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi: 1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah; 2. Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar . . .
-8Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 116
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA I. UMUM Dalam
rangka
usaha
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara pada saat hari raya Idul Fitri dalam tahun 2016, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya. Pemberian tunjangan hari raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok sebulan. Penetapan
Peraturan
Pemerintah
ini
dimaksudkan
untuk
memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
II. PASAL . . .
-2II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 . . .
-3-
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5889
