PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2OO5 TENTANG PERUBAHANKEENAM ATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR110TAHUN2OO1 TENTANGUNIT ORGANISASIDAN TUGASESELONI LEMBAGAPEMERTNTAH NONDEPARTEMEN. DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
bahwadalarnrangkamendukungterselenggaranya tertib adrninistrasi pemerintahandan peningkatanltinerja Kabinet IndonesiaBersatu, dipandangperlu to.ny"rop.r'*akanI(eputusan PresidenNornor ll0 Tahun 2001 tentangUnit OrganisasiDan TugasEselonI Lembaga PemerintahNon Depaftemen. sebagaimana telah beberapakali diubah presidenNomor l l rahun 2004; tirakhir denganKeputusan
Mengingat :
1. Pasal4 ayat(1) Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahrrn1945; a
undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lenbar.r^, llcgaraPonrrhlikIndonesiaTahun2004Nornor 125,Taml''hanLenrbaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4a3T; KeputusanPresidenNomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan, SusunanOrganisasi,dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departeman sebagaimi.na telahbeberapa kali diubahterakhirdenganPeraturanPresidenNomor l1 Tahun 2005;
W l 'tt E!:l I D F.rrl R t : . t ) L J f : - 1l (1,- l f l D O f \ l I - : ; l A
-
2
4. Kepu{usan Presiden Nomor110Tahun2001tentangUnit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga PernerintahNon Departemen sebagaimana, telahbeberapa kali diubahterakhirdenganKeputusan Presiden Nornor1l Tahun2004:
MEMUTUSI(AN: MenetapKan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAIvI ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2OO1 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DPPARTEMEN.
PasalI Beberapa kctentuandalamKeputusan PresidenNomor 110Tahun2001 tentangunit organisasidanTugasEselonI Lernbagapemerintah Non Departcmenyang telah beberapakali diubah dengan Keputusan Presiden: a. Nomor5 Tahun2A02; b. Nomor 48 Tahun2002; c. Nomor32 Tahun2003; d. Nomor62 Tahun2003; e. Nomor11Tahun2004; diubah,sebagai berikut:
rffi
T.)i;+d"*,
l)l'irr l.r;lDl:N f i l : t ) \ . t 1 . { . t} { . I l . . l f) ( ) t . i i : : ! . i i A
-
3
berbunyisebagaiberikut: 1. KetentuanPasal10diubah,sehingga
"Pasal10 BAPPENASterdiri dari : a. Kepala; b.
SekretariatUtama:
c.
DeputiBidangSumberDayaManusiadanKebudayaan;
danKeamanan; d. DeputiBidangPolitik, Hukum,Pertahanan dan UsahaKecil e. Deputi Bidang Kerniskinan,Ketenagakerjaan, ' I\{enengah; , , f. DeputiBidangEkonomi; g. DeputiBidangSumberDayaAlam danLingkunganHidup; h. DeputiBidangSaranadanPrasarana; i,, DeputiBidangPengembangan RegionaldanOtonomiDaerah; j.
DeputiBidangPendanaan Pembangunan;
k.
InspektoratlJtama."
2. Ketentuan Pasal1l diubah,sehingga berbunyisebagaiberikut:
"Pasal11 (1) Kepalamempunyai tugas: , a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-rtndattgan berlaku;
,,,lfji'ft:ir
lfi-,t$-h-.# i{Pr.
,ii"\,,1[1;i' ".1;i|.-1; rll,i-
f' lll::;lL)i.rl f l i . : f " ' 1 J f ' t l . - r i ( | r ' ' { l) ( i f . i l : l ' i I i ' t .
-
4
b. menyiapkankebijakannasionaldan kebijakanumum sesuai dengantugasBAPPENAS; c. menetapkankebijakanteknis pelaksanaan tugasBAPPENAS yangrnenjaditanggungjawabnya; ,
d. membinadan melaksanaKarr L,..ja sama denganinstansidan organisasi lain.
(2) sekretariat utarna mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan,dan pengendalianterhadapprograrn, administrasi, dansumber'daya di lingkunganBAPPENAS. (3) Deputi Bidang surnber Daya Manusia dan Kebudayaan mernpunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan'rencana pembangunannasionaldi bidang sumberdayamanusiadankebudayaan. (1) Deputi Bio,ang Politik, Hukum, Pertahanan,dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanapembangunan nasionaldi bidang politik,hukum,pertahanan, dankeamanan. (5) Deputi Bidang Kemiskinan,I(etenagakerjaan, Jan usaha Kecil ' Menengahrnempunyaitugasmelaksanakan perumusankebijakan dan pelaksanaan penyusunanrencanapernbangunan nasionaldi bidangkemiskinan, ketenagakerjaan, danusahakecil rnenengah. (6) Deputi Bidang Ekonomi rnempunyai tugas rnelaksanakan pemmusan kebijakan dan pelaksanaanpenyusunanrencana pernbangunan nasionaldi bidangekonomi.
,,.'tFtji,-*.
$r: w;19q355' *ti,
o{$rtf -
5
(7) Deputi Bidang SurnberDaya Alam dan Lingkungan Hidup rnempunyai tugas rnelaksanakanperumusan kebijakan dan ,
pelaksanaan penyusunan nasionaldi bidang rencanapembangunan sumberdayaalamdanlingkunganhidup.
(B) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas perumusankebijakan dan pelaksanaan penyusunan melaksanakan pembangunan rencana danprasarana. uasionaldi bidangs€uana (9) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan dan p.elaksanaan penyusunan nasionaldi bidang rencahapembangunan pengembangan regionaldanotonomidaerah. (10) Deputi Bidang PendanaanPembangunanmempunyai tugas perumusan rr.elaksanakan penyusunan kebijakandan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di
bidang pendanaan
pembangunan. (11) InspektoratUtama mempunyaitugas rnelaksanakan pengawasan ' terhadappelaksanaan tugas di lingkunganKementerianNegara Perencanaan PembangunanlBAPPENAS."
3. Ketentuan Pasal46 danPasal47,dihapus.
Pasal II PeratnranPresicen ini mulai berlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta paCatanggal31 Januari2005 PRESIDENRFPUBLIKINDONESIA, ' ttd. Dr. H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO
Salinansesuaidenganaslinya ti SekretarisKabinet
Hukumdan -undangan, 4--z-
V. Nahattands
