RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa sistem peradilan pidana yang berdasarkan asas diferensiasi fungsi dalam penegakan hukum (hand having) bertujuan untuk mewujudkan prinsip peradilan yang fair trial, independen, dan imparsial;
b.
bahwa fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam sistem peradilan pidana belum dioptimalkan sebagai lembaga kontrol dalam perlindungan terhadap upaya paksa (dwang
middelen)
oleh
penegak
hukum
dalam
rangka
penyitaan maupun perampasan basan dan baran hasil tindak pidana; c.
bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengelolaan benda sitaan yang digunakan sebagai barang bukti di sidang pengadilan atau barang yang dirampas oleh negara disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
Mengingat
:
1.
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1.
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2.
Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
3.
Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
4.
Penanggung Jawab Yuridis adalah pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas basan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
5.
Penanggung Jawab Fisik dan Penanggung Jawab Administrasi adalah Kepala Rupbasan yang bertanggung jawab secara fisik dan Administrasi dalam penyimpanan dan pengelolaan basan.
6.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 2
(1)
Basan dan Baran wajib disimpan dan dikelola di Rupbasan
(2)
Dalam hal Basan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin untuk dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan Basan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Pasal 3
Basan disimpan dan dikelola oleh Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya dalam rangka memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan terhadap hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara.
Pasal 4 Penyimpanan dan pengelolaan Basan dan Baran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. Surat penyerahan yang sah, dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridisi b. Data basan yang diserahkan; c. Berita Acara Penyitaan d. Surat Izin Penyitaan Pengadilan Pasal 5 Dalam hal dikeluarkannya Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan wajib menyampaikan tembusannya kepada Rupbasan. Pasal 6 (1)
Penanggung jawab yuridis wajib melaporkan dan menyerahkan Basan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dilakukannya penyitaan kepada Rupbasan.
(2)
Dalam hal basan tidak dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rupbasan berwenang meminta penetapan Hakim untuk memerintahkan penyidik dan penuntut umum agar menempatkan Basan di Rupbasan. Pasal 7
Penanggung jawab yuridis wajib menyampaikan perkembangan pelimpahan perkara terkait Basan kepada Rupbasan.
Pasal 8 (1)
Basan yang terdiri atas benda yang dapat lekas rusak, membahayakan dan/atau menimbulkan biaya pengelolaan yang tinggi, Kepala Rupbasan berwenang memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab yuridis untuk dijual lelang atau untuk diamankan.
(2)
Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian guna kepentingan pembuktian.
(3)
Penanggung jawab yuridis menguasakan basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor lelang negara dan dalam waktu satu bulan untuk dijual lelang.
(4)
Hasil lelang basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang digunakan sebagai barang bukti dan disimpan dalam rekening bank atas nama Rupbasan. Pasal 9
(1)
Basan dilarang dipergunakan oleh siapa pun selain untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
(2)
Penggunaan basan untuk kepentingan proses peradilan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a.
Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat;
b. Surat permintaan penggunaan basan dari penanggung jawab yuridis dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan; dan c.
Surat tugas penanggung jawab yuridis. Pasal 10
Penyimpanan dan pengelolaan Basan dan Baran selanjutnya diatur peraturan menteri.
Pasal 11 Dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera
wajib
mengirimkan salinan surat putusan kepada Rupbasan. Pasal 12 Jangka waktu penyimpanan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan wajib mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1)
Dalam hal Basan yang sudah lewat jangka waktu pengelolaan dan tidak memiliki kejelasan perkembangan pelimpahan perkara, Kepala Rupbasan Wajib melakukan klarifikasi kepada penanggung jawab yuridis
(2)
Dalam hal Basan yang sudah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mendapatkan klarifikasi, Kepala Rupbasan Wajib meminta penetapan hakim atas basan.
(3)
Kepala Rupbasan mengumumkan penetapan hakim atas basan pada media yang dapat diakses oleh masyarakat
(4)
Dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman Kepala Rupbasan berhak melaksanakan penetapan tersebut.
(5)
Hasil pelelangan basan dalam bentuk uang dimasukan ke kas negara untuk dan atas nama Rupbasan. Pasal 14
(1)
Dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan wajib dieksekusi.
(2)
Dalam hal Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan belum
dilakukan
eksekusi,
Kepala
Rupbasan
wajib
menyampaikan
surat
pemberitahuan kepada eksekutor untuk dapat melaksanakan eksekusi. (3)
Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat
tanggapan,
Kepala
Rupbasan
wajib
menyampaikan
surat
pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pertama. Pasal 15 (1)
Jika eksekutor tidak melaksanakan putusan pengadilan atas Baran dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Rupbasan memiliki kewenangan untuk mengumumkan putusan tersebut pada media yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2)
Dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman, tidak terdapat tanggapan, Kepala Rupbasan berhak melaksanakan putusan pengadilan.
(3)
Hasil pelelangan Baran dalam bentuk uang dimasukan ke kas negara atas nama Rupbasan. Pasal 16
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
Pasal 17 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
