PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah,
Pemerintah
telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; b.
bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi Presiden dalam program kerja Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, perlu melakukan penyesuaian materi muatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
Mengingat :
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ...
-22.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4664); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN ...
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015.
Pasal I Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), serta pada ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1)
Rencana
Kerja
Pemerintah
Tahun
2015,
yang
selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (2)
RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Buku I tentang Tema, Isu Strategis, Sasaran dan Arah Kebijakan, Pembiayaan
Kerangka
Ekonomi
Pembangunan,
yaitu
Makro,
serta
sebagaimana
dimuat dalam Lampiran I; b. Buku ...
-4b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; c. Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan,
yaitu
sebagaimana
dimuat
dalam
Lampiran III; dan d. Buku
Suplemen
tentang
Penguatan
Rencana
Pembangunan berdasarkan visi dan misi Presiden dalam program kerja Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV, yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Presiden ini. (3)
Buku Suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berfungsi sebagai pemutakhiran dan penguatan dari Buku I, II, dan III.
(4)
Dalam hal terjadi perbedaan materi muatan yang tercantum dalam Buku I, II, dan III dengan materi muatan yang tercantum dalam Buku Suplemen, materi Buku
Suplemen
digunakan
sebagai
rujukan
dan
pedoman kebijakan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pasal II Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar ...
-5Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
Presiden
memerintahkan ini
dengan
penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati