DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar, terkait

Badung,

Gianyar dan

pemanfaatan ruang di

Tabanan,

Kawasan

khususnya

Teluk Benoa,

sehingga perlu dilakukan revitalisasi; b. bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang…

-2-

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang

Kawasan

Perkotaan

Denpasar,

Badung,

Gianyar, dan Tabanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Kawasan

Perkotaan

Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 …

-3Pasal 55 (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi meliputi: a. kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan, maupun di perairan; dan b. kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem

penyangga

kehidupan,

pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Taman hutan raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, menunjang

ilmu budi

pengetahuan, daya,

budaya,

pariwisata, dan rekreasi. b. Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di:

a. Taman …

-4a. Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan b. Taman Wisata Alam Sangeh, dengan luas 13 (tiga belas) hektar, yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. (4) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan b. terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c. kawasan …

-5c. kawasan

konservasi

dan

perlindungan

ekosistem

pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau atau mangrove dan kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; d. kawasan pesisir

konservasi berupa

dan

kawasan

perlindungan perlindungan

ekosistem terumbu

karang, di kawasan pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian Pulau Serangan di

Kecamatan Denpasar Selatan,

Kota

Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; e. kawasan konservasi maritim, berupa permukiman nelayan,

di

Kawasan

Serangan

di

Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f. kawasan Jimbaran dan kawasan Kedonganan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g. kawasan

konservasi

dimanfaatkan

untuk

pada

kawasan

kegiatan

pesisir

sosial-budaya

yang dan

agama di seluruh pantai tempat penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di sekitarnya. (6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara

lain

berupa

peninggalan

sejarah,

bangunan

arkeologi, dan monumen. (7) Zona L3 …

-6(7) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3), zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), zona budi daya 7 (Zona B7), dan zona penyangga (Zona P).

3. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 63A (1) Zona

P

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

56

merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi,

pariwisata,

pengembangan

ekonomi,

permukiman, sosial budaya, dan agama. (2) Zona P … (2) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian

-7Kecamatan

Denpasar

Selatan,

Kota

Denpasar

dan

sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. (3) Zona

P

yang

berdasarkan

ketentuan

perundang-

undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya disebut L3/P di sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut. (4) Perubahan

peruntukan

dan

fungsi

kawasan

hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. (2) Arahan

peraturan

zonasi

untuk

kawasan

lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; dan b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1; b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2; c. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; d. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; e. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; f. Arahan ... f. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; g. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan

-8h. Arahan peraturan zonasi untuk Zona P. 5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 101A Arahan

peraturan

zonasi

untuk

Zona

P

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h terdiri atas: a. kegiatan

yang

diperbolehkan

meliputi

kegiatan

perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama; b. kegiatan

yang

diperbolehkan

dengan

syarat

meliputi

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan untuk tempat

pembuangan

limbah

dan

kegiatan

yang

mengganggu fungsi Zona P; d. Penerapan ketentuan di Zona P meliputi: 1. kegiatan dalam Zona P yang berhadapan dengan Zona L3 dilakukan dengan menjaga Raya

Ngurah

Rai

dan

fungsi Taman Hutan

ekosistem

mangrove

serta

pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk; 2. penyediaan

aksesibilitas

di

dalam kawasan

teluk,

termasuk ketersediaan alur pelayaran; 3. pemanfaatan

ruang

dengan

tidak

mengganggu

keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai; 4. pemanfaatan

ruang

dilakukan

sekurang-kurangnya

berjarak 100 (seratus) meter dari Zona L3; 5. pemanfaatan … 5. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa,

-9Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah RaiNusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan energi; 6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari seluruh Kawasan Teluk Benoa; dan 7. pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana. e. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan: 1. penyediaan ruang terbuka hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi; 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang

meliputi

ketentuan

KDB,

KLB,

KDH,

KTB,

ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan budaya Bali; 4. pengaturan tata letak, bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan; 5. aksesibilitas

di

dalam

kawasan

teluk,

termasuk

ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau

hasil

reklamasi

dengan

memperhatikan

karakteristik lingkungan, kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari titik surut terendah; 6. perencanaan,

pemanfaatan,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Diantara …

- 10 6. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IXA, yang memuat 1 (satu) Pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 120A

(1) Dalam

Zona

P

dapat

dikembangkan

sistem

pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan

prasarana

perkotaan

guna

mendukung

pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,

sumber

daya

air,

dan

prasarana

perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri. 7. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122 …

Pasal 122

- 11 -

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang

telah

dikeluarkan

dan

telah

sesuai

dengan

ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan rekayasa

teknis

untuk

menerapkan

sesuai dengan fungsi kawasan

dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan

Presiden

ini,

atas

izin

yang

telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat

diberikan

penggantian

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. c. pemanfaatan …

- 12 c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan

Peraturan Presiden ini dilakukan

penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh

pemerintah

daerah

berdasarkan

Peraturan

Presiden ini; d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang

bertentangan

dengan

ketentuan

Peraturan

Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,

dipercepat

untuk

mendapatkan

izin

yang

diperlukan. e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan karena

peraturan

rencana

tata

perundang-undangan, ruang

Kawasan

yang

Perkotaan

Sarbagita ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya

diatur

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sepanjang …

(2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk ren-

- 13 cana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum

ditetapkan

dan/atau

disesuaikan

dengan

Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. 8. Bagian Keterangan Gambar, Bagian Nomor II-97-2-25-2, dan Bagian

Nomor

II-97-2-25-4

Peta

Pola

Ruang

Kawasan

Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 diubah, sehingga Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana Lampiran I Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 9. Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 diubah dengan menambahkan indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan Perwujudan Pola Ruang untuk Zona P sehingga Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal II Peraturan

Presiden

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

diundangkan.

Agar …

- 14 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

-

1

-

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

NO I A 1 1.1 a

b c

d

INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PUSAT KEGIATAN Kawasan Perkotaan Inti Kawasan Perkotaan Denpasar Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan peraturan zonasi kota

LOKASI

Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan pemerintahan provinsi Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Barat Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat

Pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas pusat kegiatan kesehatan skala

Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kota

Pemerintah Kota

APBD Provinsi

Pemerintah Provinsi

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kota dan Pekerjaan Umum, sumber lain yang sah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan sumber lain yang Kesehatan,

I 201120112014

WAKTU PELAKSANAAN II III 20152020201520202019 2024

IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA

Denpasar Selatan

f

Pengembangan dan peningkatan fasilitas pusat kegiatan pendidikan tinggi

g

Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali

Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Timur

e

1.2 a

Kecamatan Denpasar Selatan

Kawasan Perkotaan Kuta Penetapan RDTR Kawasan

Kecamatan Kuta

b

Penetapan peraturan zonasi kawasan

Kecamatan Kuta

c

Penataan dan pemantapan bangunan dan

Kecamatan Kuta

-

SUMBER PENDANAAN

LOKASI

internasional, nasional, dan regional dan penataan kawasan sekitar pusat kesehatan Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Sanur

2

INSTANSI PELAKSANA

sah

Pemerintah Provinsi, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kota, dan Pekerjaan Umum, sumber lain yang sah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta APBN dan sumber Kementerian lain yang sah Pendidikan Nasional dan Swasta APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kebudayaan dan APBD Kota, dan sumber lain yang sah Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta APBD Kabupaten

Pemerintah Kabupaten APBD Kabupaten Pemerintah Kabupaten APBN, APBD Provinsi, Kementerian

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Kuta

d

Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional

Kecamatan Kuta

e

Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali

Kecamatan Kuta

2 2.1

PENGENDALIAN KOTAKOTA-KOTA BERBASIS MITIGASI BENCANA Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, Kawasan Perkotaan dan pemantapan kota-kota di Kawasan Sarbagita Perkotaan Sarbagita akibat bencana

3

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan sumber lain yang Pemerintah Provinsi, sah Pemerintah Kabupaten, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan sumber lain yang Perdagangan, sah Pemerintah Provinsi, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kebudayaan dan APBD Kabupaten, dan sumber lain yang Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah sah Kabupaten, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

2.2

Pengendalian, pengembangan, peningkatan, Kawasan Perkotaan dan pemantapan perkembangan kota-kota Sarbagita berbasis mitigasi bencana

3 3.1 a

Kawasan Perkotaan di Sekitarnya Kawasan Perkotaan Mangupura Penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mangupura Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten

b c


4

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, BNPB, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, APBD Kota, dan Pemerintah Provinsi, sumber lain yang sah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kecamatan Mengwi

APBD Kabupaten

Kecamatan Mengwi

APBD Kabupaten

Kecamatan Mengwi

APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO 3.2 a b

c d

e 3.3


Kawasan Perkotaan Jimbaran Penataan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Jimbaran Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Jimbaran dan Nusa Dua

Pengembangan taman rekreasi internasional Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali Pengembangan dan peningkatan fasilitas pusat kegiatan pendidikan tinggi Kawasan Perkotaan Gianyar

LOKASI

Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan

Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan

Kecamatan Kuta Selatan

5

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kabupaten

Pemerintah Kabupaten APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kebudayaan dan APBD Kabupaten, dan sumber lain yang Pariwisata, Pemerintah Provinsi, sah Pemerintah Kabupaten, dan Swasta APBD Provinsi dan sumber lain yang sah APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah APBN dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi dan Swasta Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementerian Pendidikan Nasional dan Swasta

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO a b c

d

3.4 a b


LOKASI

6

-

SUMBER PENDANAAN

Penataan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Gianyar Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten Penataan dan pemantapan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di Kawasan Perkotaan Gianyar

Kecamatan Gianyar

APBD Kabupaten

Kecamatan Gianyar

APBD Kabupaten

Kecamatan Gianyar

APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah

Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali

Kecamatan Gianyar


Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Kecamatan Ubud


Kawasan Perkotaan Ubud Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Ubud

INSTANSI PELAKSANA Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO c

3.5 a b c

3.6 a b

INDIKASI PROGRAM UTAMA Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali

LOKASI

7

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Ubud


Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

Kecamatan Sukawati

APBD Kabupaten

Kecamatan Sukawati

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah

Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta Pemerintah Kabupaten dan Swasta

Kawasan Perkotaan Sukawati Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali Kawasan Perkotaan Tabanan Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan

Kecamatan Sukawati

Kecamatan Tabanan

APBD Kabupaten

Pemerintah Kabupaten

Pengembangan dan peningkatan pusat

Kecamatan Tabanan

APBD Kabupaten

Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

8

-

SUMBER PENDANAAN

kegiatan pemerintahan kabupaten

INSTANSI PELAKSANA Kabupaten

c

Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional

Kecamatan Tabanan

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

d


Kecamatan Tabanan


Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

e

Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Tabanan

Kecamatan Tabanan

APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah

Pemerintah Kabupaten dan Swasta

B 1

PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI Sistem Transportasi Darat

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

9

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

1.1 a 1)

Jalan Nasional Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer TabananTabanan-MengwitaniMengwitani-DenpasarDenpasar-TohpatiTohpati-Simpang Sidan (bagian dari TabananTabanan-MengwitaniMengwitani-Denpasarenpasar-TohpatiTohpati-GianyarGianyar-DawanDawan-KusambaKusamba-AnganteluAngantelu-Padangbai); Pengembangan, peningkatan, dan Kecamatan Tabanan, APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, pemantapan kualitas jalan Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Kabupaten, dan Denpasar Timur, Pemerintah Kota Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar

2)

Simpang PesanggaranPesanggaran-Tugu Ngurah RaiRai-Bandara Ngurah Rai Pengembangan, peningkatan, dan Kecamatan Denpasar pemantapan kualitas jalan Selatan dan Kecamatan Kuta

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

-

NO 3)

b 1) 2) 3) 4)

INDIKASI PROGRAM UTAMA Jalan Akses Akses Menuju Terminal Mengwi Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan

Sistem Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 Simpang Tugu Ngurah RaiRai-Nusa Dua Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan Simpang KutaKuta-Banjar Taman Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan MengwitaniMengwitani-Abiansemal Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan Jalan MahendradattaMahendradatta-Simpang Sunset Kuta Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan

LOKASI

10

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Mengwi


Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan

APBN

Kementerian Pekerjaan Umum

Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara

APBN


Kecamatan Mengwi

APBN


Kecamatan Denpasar APBN, APBD Provinsi, Kementerian Barat dan Kecamatan Kuta APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

11

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Kabupaten, dan Pemerintah Kota

5)

6)

7)

8)

Terusan Jalan Gatot SubrotoSubroto-Canggu Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan

Jalan Simpang SidanSidan-Lebih Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan

Kecamatan Denpasar APBN, APBD Provinsi, Kementerian Barat dan Kecamatan Kuta APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, Utara dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Kecamatan Gianyar

APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kabupaten Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Jalan SakahSakah-TegesTeges-UbudUbud-KedewatanKedewatan-Tegaltamu Pengembangan dan peningkatan kualitas Kecamatan Sukawati dan jalan Kecamatan Ubud

APBN dan APBD Provinsi

Jalan BuruanBuruan-Mas Pengembangan, peningkatan, dan

APBN, APBD Provinsi, Kementerian

Kecamatan Sukawati dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA pemantapan kualitas jalan

c 1)

2)

3)

Jalan Bebas Hambatan Kutauta-Tanah LotLot-Soka Pengembangan kualitas jalan

Canggu Canggugu-BeringkitBeringkit-BatuanBatuan-Purnama Pengembangan kualitas jalan

TohpatiTohpati-KusambaKusamba-Padangbai Pengembangan kualitas jalan

LOKASI

12

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Ubud

dan APBD Kabupaten

Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Tabanan


Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Sukawati


Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan

APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kabupaten Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO 4) a)

b)

c)

d)


LOKASI

Kecamatan Gianyar SeranganSerangan-BenoaBenoa-Bandara Ngurah RaiRai-Nusa DuaDua-Tanjung Benoa SeranganSerangan-Benoa Pengembangan kualitas jalan Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan BenoaBenoa-Bandara Ngurah Rai Pengembangan kualitas jalan

Bandara Ngurah RaiRai-Nusa Dua Pengembangan kualitas jalan

Nusa DuaDua-Tanjung Benoa

13

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Kabupaten


Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan



Sumber lain yang sah PT Jasa Marga, PT Pelindo III, PT Angkasa Pura II dan PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC)

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA Pengembangan kualitas jalan

5)

6)

7)

SeranganSerangan-Tohpati Pengembangan kualitas jalan

KutaKuta-Bandar Udara Ngurah Rai Pengembangan kualitas jalan

KutaKuta-DenpasarDenpasar-Tohpati Pengembangan kualitas jalan

LOKASI

14

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA



Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur

APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kota Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota

Kecamatan Kuta


Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, dan

APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kota Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

15

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Denpasar Timur 8)

Underpass Simpang Dewaruci Pembangunan jalan

1.3 a 1)

Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi Pengembangan dan peningkatan fisik terminal

2)

Pengembangan dan peningkatan kawasan sekitar terminal penumpang tipe A

b 1)

Terminal Penumpang Tipe B Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang

Kecamatan Kuta


Kecamatan Mengwi

APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kabupaten Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan APBD Kabupaten Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Kecamatan Mengwi

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan

APBD Provinsi dan APBD Kota

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

16

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

tipe B di Kota Denpasar meliputi Terminal Penumpang Ubung, Terminal Penumpang Kreneng, dan Terminal Penumpang Tegal

Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Selatan

2)

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Badung meliputi Terminal Penumpang Dalung dan Terminal Penumpang Nusa Dua

Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

3)

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Gianyar meliputi Terminal Penumpang Batubulan dan Terminal Penumpang Gianyar Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Tabanan meliputi Terminal Penumpang Pesiapan dan Terminal Penumpang Tanah Lot Terminal Barang Pengembangan dan peningkatan pelayanan

Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar



Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri



Kecamatan Denpasar

APBN, APBD Provinsi

Kementerian

4)

c

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA Terminal Barang Ubung Kaja, Terminal Barang Mengwitani, Terminal Barang Mas, dan Terminal Barang Sakah

d 1) 2)

Sentral Parkir Khusus Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Sanur Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Kuta dan sentral parkir Nusa Dua

LOKASI

17

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Utara, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Ubud

dan APBD Kota

Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota

Kota Denpasar

APBD Provinsi dan APBD Kota APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Badung

3)

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Ubud

Kabupaten Gianyar


4)

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir KDTWK Tanah Lot

Kabupaten Tabanan


1.4 a 1)

Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Pengembangan dan peningkatan kajian Kawasan Perkotaan pengembangan SAUM dan trayek Sarbagita

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Perhubungan,

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

18

-

SUMBER PENDANAAN dan APBD Kota

2)

Pengembangan dan peningkatan ujicoba trayek dan pelayanan SAUM

Kawasan Perkotaan Sarbagita

3)

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan SAUM


b 1)

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan underpass Simpang Dewa Ruci

Kecamatan Kuta


2)

Pengembangan dan peningkatan underpass

Kawasan Perkotaan

APBN dan APBD

INSTANSI PELAKSANA Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Perhubungan, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Perhubungan, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Kementerian

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA Simpang Serangan

LOKASI Sarbagita

19

-

SUMBER PENDANAAN Provinsi

3)

Pengembangan dan peningkatan jalur-jalur Kawasan Perkotaan bersepeda Sarbagita

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota

4)

Pengembangan dan peningkatan jalur-jalur Kawasan Perkotaan untuk kaum difabel Sarbagita


2

Sistem Transportasi Perkeretaapian Studi dan kajian pengembangan jaringan Kawasan Perkotaan kereta api Sarbagita Sistem Sistem Transportasi Laut Pelabuhan Internasional Benoa Pengembangan, peningkatan, dan Kecamatan Denpasar pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa Selatan

3 3.1

4 4.1

Sistem Transportasi Transportasi Udara Bandara Internasional Ngurah Rai Pengembangan dan peningkatan Bandara Internasional Ngurah Rai

Kecamatan Kuta

INSTANSI PELAKSANA Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

APBN

Kementerian Perhubungan

APBN dan sumber lain yang sah

Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo III


Kementerian Perhubungan dan

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

20

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA PT Angkasa Pura II

C 1 a b c

SISTEM JARINGAN PRASARANA Sistem Jaringan Jaringan Energi Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan pipa minyak dan gas bumi Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan transmisi tenaga listrik


Sumber lain yang sah PT Gas Negara

Kawasan Perkotaan Sarbagita Kawasan Perkotaan Sarbagita

Sumber lain yang sah PT PLN dan Swasta Sumber lain yang sah PT PLN

2 a

Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan telepon kabel


Sumber lain yang sah PT Telkom dan Swasta

b

Pengembangan dan peningkatan penataan lokasi menara telekomunikasi


APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah

3 3.1

Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penyediaan Air Baku

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, PT Telkom, dan Swasta

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO a


LOKASI

21

-

SUMBER PENDANAAN

Pengembangan dan peningkatan kerja sama Badan Layanan Umum Perusahaan Air Minum (BLUPAM) Sarbagitaku Pengembangan dan peningkatan kapasitas IPA Waribang I, II, dan III Pengembangan dan peningkatan kapasitas IPA Ayung I dan II



Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Utara

APBD Kota

d

Pengembangan dan peningkatan IPA Penet (Sistem Barat)

Kecamatan Kediri

e

Pengembangan dan peningkatan reservoir Sistem Barat

Kecamatan Mengwi

f

Pengembangan dan peningkatan IPA Petanu Kecamatan Sukawati (Sistem Tengah)


g

Pengembangan dan peningkatan IPA Ayung Kecamatan Ubud (Sistem Timur)


b c

INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi PDAM Kota

APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah APBN dan sumber lain yang sah

PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta


Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

22

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

h

Pengembangan dan peningkatan IPA Unda

Kecamatan Klungkung (di luar kawasan)


i

Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi utama



3.2

Sistem Jaringan Irigasi Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas pelayanan jaringan Daerah Irigasi (DI) Mambal dan DI Kedewatan

Seluruh Kota Denpasar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta

APBN


APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah

3.3 a

Sistem Prasarana Pengendalian Banjir Pengembangan dan peningkatan prasarana pengamanan sungai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta Kementerian Pekerjaan Umum

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

23

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Kabupaten, dan Pemerintah Kota

b

Pengembangan dan peningkatan prasarana pengendalian banjir


c

Pengembangan dan peningkatan prasarana pengendalian erosi dan longsor


3.4

Sistem Pengamanan Pantai Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai


APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO 4 4.1 a

b c d 4.2 a

b


LOKASI

Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan Pengembangan dan Pemantapan Sistem Jaringan Air Minum Pengembangan dan peningkatan Kawasan Perkotaan Penyusunan Rencana Induk Sektor (RIS) Sarbagita penyediaan air minum Kawasan Perkotaan Sarbagita Pengembangan dan peningkatan jaringan Kawasan Perkotaan induk distribusi air minum Sarbagita Pengembangan dan peningkatan kerja sama Kawasan Perkotaan antar PDAM dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita Sarbagita Pengembangan, peningkatan, dan Kawasan Perkotaan pemantapan perluasan jaringan pelayanan Sarbagita ke masyarakat Sistem Jaringan Air Limbah Limbah Perkotaan Pengembangan dan peningkatan RIS Kawasan Perkotaan pengolahan air limbah terpusat Sarbagita

Pengembangan dan peningkatan jaringan

Kota Denpasar dan

24

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBN


APBN

Kementerian Pekerjaan Umum PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta

APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota APBD Kabupaten dan

Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

25

-

SUMBER PENDANAAN

air limbah terpusat Kota Denpasar dan Kuta Tahap I dan Tahap II Pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung dan IPAL Benoa (Nusa Dua)

Kecamatan Kuta

Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Denpasar dan Kuta Tahap III Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Nusa Dua dan Tanjung Benoa

Kota Denpasar dan Kecamatan Kuta



APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang sah

f

Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Ubud dan IPAL Ubud

Kecamatan Ubud

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

g

Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Mangupura dan IPAL Mangupura

Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara


c

d e


INSTANSI PELAKSANA

APBD Kota

Kabupaten dan Pemerintah Kota APBN, APBD Provinsi, Kementerian dan sumber lain yang Pekerjaan Umum, sah Pemerintah Provinsi, dan PT BTDC Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan PT BTDC Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi,

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

26

-

SUMBER PENDANAAN

h

Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Gianyar dan IPAL Gianyar

Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Blahbatuh


i

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Tabanan dan IPAL Tabanan

Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri


j

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Jimbaran dan IPAL Jimbaran



k

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Sukawati dan IPAL Sukawati

Kecamatan Sukawati


INSTANSI PELAKSANA dan Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO l


-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Kuta Utara


Sistem Pengelolaan Persampahan Pengembangan dan peningkatan RIS pengelolaan persampahan kawasan


APBN

Pengembangan dan peningkatan TPST Sarbagita Pengembangan dan peningkatan alternatif TPA sampah

Kawasan Perkotaan Sarbagita Kawasan Perkotaan Sarbagita

APBN

d

Pengembangan dan peningkatan sistem pengangkutan persampahan


II A

PERWUJUDAN POLA RUANG ZONA LINDUNG

4.3 a b c

Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat perkotaan Dalung-Kerobokan dan IPAL Dalung-Kerobokan

LOKASI

27


Kementerian Pekerjaan Umum APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Sumber lain yang sah Badan Pengelolaan Kebersihan Sampah (BPKS) Sarbagita

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

1 a

Zona L2 Kawasan Perlindungan Setempat Rehabilitasi dan revitalisasi batas-batas kawasan perlindungan setempat

b

Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, kawasan sekitar waduk, dan RTH Kota


c

Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci


1.2 a


Zona L3 Kawasan Suaka Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, Kecamatan Denpasar pengembangan, dan peningkatan fungsi Selatan, Kecamatan Kuta, Tahura Ngurah Rai dan Kecamatan Kuta Selatan

28

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA


Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBD Provinsi, APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten, APBD Pemerintah Kota, dan sumber Kabupaten, lain yang sah Pemerintah Kota dan Swasta

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Kehutanan, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

29

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Pemerintah Kota Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

b

Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi TWA Sangeh

Kecamatan Abiansemal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

c

Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kelautan APBD Kabupaten, dan Perikanan, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

d

Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar Kawasan Perkotaan Sarbagita

APBN, APBD Provinsi, Kementerian APBD Kabupaten, Kebudayaan dan dan APBD Kota Pariwisata, Pemerintah Provinsi,

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

30

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

B 1.1 a

ZONA BUDI DAYA Zona B1 Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B1

b

Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Kuta

Kecamatan Denpasar

APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta APBN, APBD Provinsi, BNPB, Kementerian

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana

1.2 1.2 a

Zona B2 Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B2

b

Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan

31

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Kuta


Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Sukawati, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Tabanan

APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan

APBN, APBD Provinsi, BNPB, Kementerian APBD Kabupaten, Pekerjaan Umum,

LOKASI

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA bencana

1.3 1.3 a


b

Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana

32

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Sukawati, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Tabanan

APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Kediri Kawasan Perkotaan Sarbagita


Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah

BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan

LOKASI

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

33

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA Swasta

1.4 1.4 a

b

c


Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, Kecamatan Mengwi, dan peningkatan sistem agribisnis pertanian Kecamatan Abiansemal, lahan basah dan lahan kering Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan Kecamatan Mengwi,


Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta

APBN, APBD Provinsi, BNPB, Kementerian

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana

1.5 1.5 a


34

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri


Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan


Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

LOKASI

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

35

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kediri b

Peningkatan nilai tambah kegiatan pertanian

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri



c

Penyediaan layanan irigasi, teknologi, inovasi adaptasi perubahan iklim, aksesibilitas, sarana produksi pertanian, dan lembaga keuangan

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar


Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

d


Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan sistem agribisnis dan sistem pertanian terintegrasi

LOKASI Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan

36

-

SUMBER PENDANAAN




I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


e

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan sistem pertanian organik

f

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan integrasi proses dan hasil pertanian dengan kegiatan pariwisata

LOKASI Tabanan, dan Kecamatan Kediri Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan

37

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA





I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

38

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA


BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri

g

Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


39

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri


Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi,

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan

LOKASI Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri

1.6 1.6 a


b

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi wisata bahari

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


c

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan zonasi wilayah pesisir dan laut

d

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi ekosistem terumbu karang

LOKASI Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan,

40

-

SUMBER PENDANAAN


APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kelautan APBD Kabupaten, dan Perikanan, dan APBD Kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kelautan APBD Kabupaten, dan Perikanan, APBD Kota, dan Kementerian

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


1.7 1.7 a


b

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi Pelabuhan

41

-

SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri

sumber lain yang sah

Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita


LOKASI

Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan PT Pelindo III APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kelautan APBD Kabupaten, dan Perikanan,

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO


LOKASI

42

-

SUMBER PENDANAAN

Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

di Kawasan Perkotaan Sarbagita

c

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya perikanan


d

Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan tambatan perahu nelayan


C 1 a

ZONA PENYANGGA Zona P Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, Kawasan Teluk Benoa di APBN, dan peningkatan fungsi Zona P untuk sebagian Kota Denpasar APBD Provinsi, APBD menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan sebagian Kabupaten Kabupaten, APBD

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kota, dan sumber lain yang sah

Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan PT Pelindo III APBN, APBD Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan APBD Kota Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota APBD Kabupaten, Pemerintah APBD Kota, dan Kabupaten, sumber lain yang sah Pemerintah Kota, dan Swasta Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

-

NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA dan Zona B3.

LOKASI Badung

43

-

SUMBER PENDANAAN Kota, dan sumber lain yang sah

INSTANSI PELAKSANA

I 2011-2011 2014


IV 2025-2025 2027

Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents