w w w .bpkp.go.id
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha yang telah
diberikan
kepada
pemegang
Izin
Usaha
Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal dalam negeri, perlu mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham pada tahap eksplorasi dan operasi produksi; b. bahwa untuk menata kembali partisipasi peserta Indonesia dalam kepemilikan saham pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha
Pertambangan
dalam
rangka
Khusus
penanaman
Operasi
modal
Produksi
asing,
perlu
mengatur kembali kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan
Izin
Usaha
Pertambangan
Khusus
Operasi
Produksi; c. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal
bagi
berusaha
negara
bagi
perjanjian
pemegang
karya
batubara,
perlu
kewajiban
divestasi
kelanjutan
dan
menjamin kontrak
pengusahaan mengatur saham,
operasi
kepastian karya
pertambangan
kembali luas
setelah
dan
mengenai
wilayah,
serta
berakhirnya
kontrak/perjanjian; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan
Pemerintah
tentang
w w w .bpkp.go.id -2Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pertambangan
Nomor
4
Mineral
Tahun
dan
2009
Batubara
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4959); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang
Pertambangan
Pelaksanaan Mineral
dan
Kegiatan
Batubara
Usaha
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5489);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
2010
TENTANG
PELAKSANAAN
KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal I
Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Pemerintah
Nomor23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
w w w .bpkp.go.id -3NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
29,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489),diubah sebagai berikut: 1.
Diantara
Pasal
7B
dan
Pasal
8 disisipkan
1
(satu)Pasal yakni Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7C
Pemegang
IUP
dan
perubahanstatus modal
IUPK
yang
melakukan
perusahaan
dari
penanaman
dalamnegeri
menjadi
penanaman
modal
asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak: a.
75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;
b.
49% (empat puluh sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yangtidak
melakukan
sendiri
kegiatan
pengolahan dan/atau pemurnian; c.
60% (enam puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukansendiri
kegiatan
pengolahan
dan/atau pemurnian; dan d.
70% (tujuh puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukankegiatan menggunakan
penambangan
metode
penambangan
dengan bawah
tanah. 2.
Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal
w w w .bpkp.go.id -432 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1)
Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas
dankoordinat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) harikerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikanpermohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya. (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib
memenuhi
persyaratan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23. (3)
Apabila
badan
usaha,
koperasi,
atau
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamjangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan
permohonan
mengundurkandiri
dan
IUP,
uang
dianggap
pencadangan
wilayah menjadi milik Negara. (4)
Dalam
hal
badan
usaha,
koperasi,
atau
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telahdianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka. 3.
Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1)
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak
melakukan
danpenjualan,
kegiatan
kegiatan
pengangkutan
pengangkutan
dan
penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk
w w w .bpkp.go.id -5pengangkutan dan penjualan. (2)
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak
melakukan
pemurnian,
kegiatan
kegiatan
pengolahan
pengolahan
dan dan
pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki: a.
IUP
Operasi
memiliki
Produksi
fasilitas
lainnya
yang
pengolahan
dan
pemurnian; atau b.
IUP
Operasi
Produksi
khusus
untuk
pengolahan dan pemurnian. 4.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan
IUP
Operasi
Produksisebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP Operasi Produksi berakhir harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya;
5.
(2)
Dihapus.
(3)
Dihapus.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73
(1)
Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh
perpanjangan
IUP
Operasi
w w w .bpkp.go.id -6Produksisebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan keberadaan
kepada
potensi
dan
Menteri
mengenai
cadangan
mineral
logam atau batubara pada WIUPK-nya.
6.
(2)
Dihapus.
(3)
Dihapus.”
BAB V diubah sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 7.
Ketentuan ayat (4) Pasal 74 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat(4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74
(1)
Pemegang
IUP
sewaktu-waktu
mengajukan
permohonan
kepada
dapat Menteri,
gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. (2)
Pemegang
IUPK
mengajukan untuk
sewaktu-waktu
permohonan
menciutkan
dapat
kepada
Menteri
sebagian
atau
mengembalikan seluruh WIUPK. (3)
Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan
atau
pengembalian
WIUP
atau
WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
w w w .bpkp.go.id -7dan ayat (2) harus menyerahkan: a.
laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian penemuan
yang
teknis
diperoleh
pada
diciutkan
dan
berisikan dan
semua
geologis
wilayah alasan
yang
yang
akan
penciutan
atau
pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; b.
peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
c.
bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d.
laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
e.
laporan
pelaksanaan
reklamasi
pada
wilayah yang diciutkan atau dilepaskan. (4)
WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a.
mineral
logam
dan
batubara
dapat
ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK,
dan/ataudiusulkan
menjadi
wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b.
mineral
bukan
logam
dan
batuan
dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau
bupatiwalikota
sesuai
dengan
kewenangannya. (4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
ditetapkan
dan/atau pencadangan
kembali
diusulkan negara
menjadi
menjadi berdasarkan
WIUPK wilayah evaluasi
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
w w w .bpkp.go.id -8(4c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b
diberikan
kembali
dengan
cara
mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (5) 8.
Dihapus.
Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan Pasal 75Cyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75A
(1)
IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak
ditingkatkan
Produksi,WIUP kepada
menjadi
Eksplorasinya
Menteri,
IUP
Operasi
dikembalikan
gubernur,
bupati/walikota
sesuai
atau dengan
kewenangannya. (2)
IUPK Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak
ditingkatkan
menjadi
IUPK
Operasi
Produksi, WIUPK Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri. (3)
WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a.
mineral
logam
dan
ditetapkan
kembali
Eksplorasi
atau
dan/atau
diusulkan
pencadangan
batubara
dapat
menjadi
WIUP
WIUPKEksplorasi menjadi
negara
wilayah
berdasarkan
evaluasiMenteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b.
mineral
bukan
logam
dan
batuan
dikembalikan kepada Menteri, gubernur,
w w w .bpkp.go.id -9ataubupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya. (4)
WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah
pencadangan
evaluasi
Menteri
negara
sesuai
berdasarkan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. (5)
WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(6)
WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(7)
WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
ditawarkan
kembali
dengan
cara
prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
Pasal 75B
(1)
IUP
Operasi
Produksi
yang
habis
masa
berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). (2)
IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya
dikembalikan
kepada
Menteri,
w w w .bpkp.go.id - 10 gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3)
WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk: a.
mineral
logam
dan
batubara
dapat
ditetapkan kembali menjadi WIUP Operasi Produksi
atauWIUPK
dan/atau
diusulkan
Operasi
Produksi,
menjadi
wilayah
pencadangan negaraberdasarkan evaluasi Menteri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan b.
mineral
bukan
logam
dan
batuan
dikembalikan kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya. (4)
WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengancara
lelang
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3). (5)
WIUPK
Operasi
Produksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (6)
Dalam
pelaksanaan
Produksi
atau
lelang
WIUPK
WIUP
Operasi
Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),
pemegang
IUP
Operasi
Produksi
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. (7)
WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara
mengajukan
permohonan
wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
w w w .bpkp.go.id - 11 Pasal 75C
(1)
IUPK
Operasi
berlakunya
Produksi
setelah
yang
habis
mendapatkan
2
masa (dua)
kaliperpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan
kepada
menyampaikan
Menteri
keberadaan
setelah
potensi
dan
cadangan mineral atau batubara pada WIUPKnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1). (2)
IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak Operasi
memperoleh
perpanjangan,
WIUPK
dikembalikan
kepada
Produksinya
Menteri. (3)
WIUPK
Operasi
Produksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangannegara
berdasarkan
evaluasi
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)
WIUPK
Operasi
Produksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembali dengan caraprioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (5)
Dalam
pelaksanaan
lelang
WIUPK
Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),pemegang
IUPK
Operasi
Produksi
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. 9.
Penjelasan Pasal 94 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal94 ayat (1).
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:
w w w .bpkp.go.id - 12 Pasal 95
(1)
Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
(2)
a.
mineral logam;
b.
mineral bukan logam;
c.
batuan; atau
d.
batubara.
Peningkatan
nilai
tambah
mineral
logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan melalui kegiatan:
(3)
a.
pengolahan mineral logam; dan
b.
pemurnian mineral logam.
Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan
melalui
kegiatan
pengolahan
mineral bukan logam. (4)
Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud
pada
dilaksanakanmelalui
ayat
(1)
kegiatan
huruf
c
pengolahan
batuan. (5)
Peningkatan
nilai
tambah
batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakanmelalui
kegiatan
pengolahan
batubara. 11. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 97 diubah, diantaraayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e),diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan ayat (3), ayat (4), danayat (5) dihapus, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan ayat (7b),diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b),dan diantara ayat (10)dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
w w w .bpkp.go.id - 13 (10a), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 97
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modalasing,
setelah
5
(lima)
tahun
sejak
berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap. (1a) Kewajiban
divestasi
saham
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi yang
tidak
melakukan
sendiri
kegiatan
pengolahan dan/ataupemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.
tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b.
tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
c.
tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
d.
tahun
kesembilan
44%
(empat
puluh
empat persen); dan e.
tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen);dari jumlah seluruh saham.
(1b) Kewajiban
divestasi
saham
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/ataupemurnian,
setelah
akhir
tahun
kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.
tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b.
tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan
c.
tahun
kelimabelas
40%
(empat
persen);dari jumlah seluruh saham.
puluh
w w w .bpkp.go.id - 14 (1c) Kewajiban
divestasi
saham
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi yang
melakukan
kegiatan
penambangan
metode
penambangan
denganmenggunakan
bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksipaling sedikit sebagai berikut: a.
tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b.
tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen); dan
c.
tahun
kelimabelas
30%
(tiga
puluh
persen);dari jumlah seluruh saham. (1d) Kewajiban
divestasi
saham
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi yang
melakukan
kegiatan
penambangan
metode
penambangan
denganmenggunakan bawah
tanah
dan
penambangan
terbuka,
setelah akhir tahunkelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.
tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b.
tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen); dan
c.
tahun
kesepuluh
30%
(tiga
puluh
persen);dari jumlah seluruh saham. (1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau
pemurnian
dalam
rangkapenanaman modal asing tidak wajib melaksanakan divestasi saham. (2)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi
penawarandivestasi
wajib saham
melakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) kepada
pesertaIndonesia
secara
berjenjang
kepada: a.
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan
w w w .bpkp.go.id - 15 pemerintah kabupaten/kota setempat; b.
BUMN dan BUMD; dan
c.
badan usaha swasta nasional.
(2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi
yang
terdaftar
dibursa efek
sahamnya
telah
di Indonesia diakui
sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% (dua puluh persen)dari jumlah seluruh saham. (3)
Dihapus.
(4)
Dihapus.
(5)
Dihapus.
(6)
Penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, pemerintah
provinsi,
dan
pemerintahkabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) harikalender setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi. (7)
Pemerintah,
pemerintah
pemerintah
provinsi,
kabupaten/kota,
menyatakan
minatnyadalam
dan harus
jangka
waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran. (7a) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan berminatterhadap penawaran divestasi saham, maka Pemerintah diberikan prioritas untuk membeli divestasisaham. (7b) Dalam hal Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawabandari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud padaayat (7), dan apabila pemerintah provinsi
dan
pemerintah
menyatakan
kabupaten/kota
minatnya,maka
mengkoordinasikan
penetapan
divestasi
akan
yang
Menteri komposisi
dibeli
oleh
w w w .bpkp.go.id - 16 pemerintahprovinsi
dan
pemerintah
kabupaten/kota. (8)
Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untukmembeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada BUMNdan BUMD dengan cara lelang.
(8a) BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)hari kalender setelah tanggal penawaran. (8b) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk
membeli
divestasi
saham
sebagaimanadimaksud pada ayat (8a), saham ditawarkan
kepada
badan
usaha
swasta
nasional
harus
nasional dengan caralelang. (9)
Badan
usaha
swasta
menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran. (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka
waktu
paling
lambat
90
(sembilan
puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minatatau penetapan pemenang lelang. (10a)Dalam hal peserta Indonesia setelah jangka waktu
90
(sembilan
puluh)
hari
kalender
sebagaimanadimaksud pada ayat (10) tidak melakukan minat
pembayaran
atau
terhadap
pernyataan
penetapanpemenang
penawaran
dinyatakan
maka
gugur
divestasi dan
lelang saham
penawaran
divestasisaham diberikan kesempatan kepada Peserta
Indonesia
lainnya
sebagaimana
dimaksud pada ayat(2). (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d)
w w w .bpkp.go.id - 17 tidaktercapai,
penawaran
saham
dilakukan
pada tahun berikutnya. 12. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98
Dalam
hal
perseroan
terjadi yang
peningkatan
mengakibatkan
jumlah saham
modal peserta
Indonesiaterdilusi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham
kepadapeserta
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d). 13. Ketentuan angka 2 Pasal 112 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakniangka 1a, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)
angka
yakni
angka
2a,
serta
angka
7
danangka 8 dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.
Kontrak
karya
pengusahaan
dan
perjanjian
pertambangan
ditandatanganisebelum
karya
batubara
yang
diundangkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
PelaksanaanKegiatan
Pertambangan dinyatakan
Mineral tetap
dan berlaku
Usaha Batubara sampai
jangkawaktunya berakhir. 1a. Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
pertambangan
w w w .bpkp.go.id - 18 Batubarasebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuaidengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampaidengan
jangka
kontrak/perjanjian dalam
Pasal
waktu
berakhirnya
sebagaimana
dimaksud
171Undang-Undang
Nomor
4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiriatas: a.
wilayah
potensi
dan
cadangan/penambangan; dan b.
wilayah
di
luar
penambangan
untuk
menunjang usaha kegiatan pertambangan. 2.
Kontrak
karya
pengusahaan
dan
perjanjian
pertambangan
karya batubara
sebagaimana dimaksudpada angka 1: a.
yang
belum
memperoleh
perpanjangan
dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksiperpanjangan
pertama
sebagai
kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah
berakhirnyakontrak
perjanjian
karya
karya
atau
pengusahaan
pertambangan
batubara
dilaksanakansesuai
dengan
dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan
mineraldan
batubara
kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan b.
yang
telah
memperoleh
perpanjangan
pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK OperasiProduksi
perpanjangan
kedua
sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang
setelahberakhirnya
perpanjangan
pertama kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaanpertambangan
batubara dan dilaksanakan sesuai dengan
w w w .bpkp.go.id - 19 ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangandi bidang pertambangan mineral dan
batubara
kecuali
penerimaannegara
mengenai
yang
lebih
perjanjian
karya
menguntungkan. 3.
Kontrak
karya
pengusahaan
dan
pertambangan
batubara
sebagaimana dimaksudpada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakanpengutamaan kepentingan dalam
negeri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. 4.
Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yangdiberikan peraturan
berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
sebelum
ditetapkannya PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha tetap
Pertambangan diberlakukan
Mineraldan sampai
Batubara
jangka
waktu
berakhir serta wajib: a.
disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubaradalam
jangka
waktu
paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan
PemerintahNomor
23
Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUPOperasi Produksi pertama; dan b.
menyampaikan
rencana
kegiatan
pada
seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangkawaktu berakhirnya IUP atau IPR
w w w .bpkp.go.id - 20 kepada
Menteri,
gubernur,
bupati/walikota,
sesuai
dengankewenangannya; c. 5.
dihapus.
Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima
Menteri,
gubernur,
bupati/walikotasebelum Undang
Nomor
4
terbitnya
Tahun
2009
atau Undangtentang
Pertambangan Mineral danBatubara dan telah mendapatkan
Pencadangan
Wilayah
dari
Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya,
dapat
diproses
perizinannya dalam bentuk IUPtanpa melalui lelang
paling
berlakunya
lambat Peraturan
3
(tiga)
bulan
Pemerintah
sejak Nomor
23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 6.
Kuasa
pertambangan,
kontrak
karya,
dan
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubarayang memiliki unit pengolahan, tetap dapat
menerima
komoditas
kuasapertambangan,
tambang
dari
karya,
dan
kontrak
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara,pemegang IUP, dan IPR. 7.
Dihapus.
8.
Dihapus.”
14. Ketentuan Pasal 112A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112A
(1)
Wilayah
kontrak/perjanjian
mendapatkan sebagaimana
persetujuan dimaksuddalam
yang
tidak Menteri
Pasal
171
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara dapat:
w w w .bpkp.go.id - 21 a.
ditetapkan
menjadi
WIUPK
Operasi
Produksi; dan/ atau b.
diusulkan
menjadi
WPN,berdasarkan
evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Wilayah
kontrak/perjanjian
potensi
dan
sebagai
wilayah
cadangan/penambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi
Produksiperpanjangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat: a.
ditetapkan
menjadi
WIUPK
Operasi
Produksi; dan/atau b.
diusulkan
menjadi
WPN,berdasarkan
evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, angka
9,
dan
angka
10
Pasal
112B
diubah,
sertaditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 112B berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112B
1.
Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadiIUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikanoleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.
2.
Untuk
memperoleh
perpanjangan angka
IUPK
sebagaimana
1,pemegang
Operasi
Produksi
dimaksud
kontrak
karya
pada dan
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
harusmengajukan
permohonan
kepada Menteri paling cepat dalam jangka
w w w .bpkp.go.id - 22 waktu 2 (dua) tahun danpaling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya
atau
perjanjian
karya
pengusahaan
pertambangan batubara berakhir. 3.
Permohonan
IUPK
perpanjangan angka
2
Operasi
sebagaimana
palingsedikit
Produksi
dimaksud
harus
pada
memenuhi
persyaratan:
4.
a.
administratif;
b.
teknis;
c.
lingkungan; dan
d.
finansial.
Persyaratan
administratif
sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi: a.
surat permohonan;
b.
susunan
direksi
dan
daftar
pemegang
saham; dan c. 5.
surat keterangan domisili.
Persyaratan
teknis
sebagaimana
dimaksud
pada angka 3 huruf b meliputi: a.
peta dan batas koordinat wilayah;
b.
laporan akhir kegiatan operasi produksi;
c.
laporan
pelaksanaan
pengelolaan
lingkungan; d.
rencana kerja dan anggaran biaya;
e.
neraca sumber daya dan cadangan;
f.
rencana reklamasi dan pascatambang;
g.
rencana prasarana
pembangunan penunjang
sarana
kegiatan
dan operasi
produksi; h.
tersedianya dan/atau
tenaga geologi
ahli yang
pertambangan berpengalaman
paling sedikit 3(tiga) tahun. 6.
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi: a.
pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
w w w .bpkp.go.id - 23 ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup; b.
persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangandi
bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7.
Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi: a.
laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b.
bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.
8.
Menteri
dalam
memberikan
Produksi
IUPK
Operasi
perpanjangan
wajib
mempertimbangkanpotensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut
dan
denganmemperhatikan
kepentingan nasional. 9.
Menteri
dapat
Operasi
menolak
Produksi
permohonan
perpanjangan
IUPK
apabila
berdasarkanhasil evaluasi, pemegang kontrak karya
dan
perjanjian
pertambangan
karya
batubaratidak
pengusahaan menunjukkan
kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. 10. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9
harus
disampaikan
kontrakkarya pengusahaan mengajukan
dan
kepada
pemegang
perjanjian
pertambangan
karya
batubara
permohonanIUPK
yang
Operasi
Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berakhirnya
kontrak
karya
dan
perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara. 11. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan
batubara
w w w .bpkp.go.id - 24 dalammengajukan memperoleh
permohonan
IUPK
untuk
Operasi
Produksi
perpanjangan dapatmengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri
untukmenunjang
pertambangannya
sesuai
usaha dengan
kegiatan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini. 16. Di antara ketentuan Pasal 112C dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 112D dan Pasal 112Eyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112D
Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: 1.
yang telah berproduksi kurang dari 5 (lima) tahun
sebelum
Pemerintah divestasi
diundangkan
iniwajib
saham
Peraturan
mengikuti
sesuai
dengan
ketentuan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintahini; dan 2.
yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun
sebelum
diundangkan
PeraturanPemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham: a.
sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah inidiundangkan; dan
b.
sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai
dengan
ketentuan
dalam
PeraturanPemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 112E
Gubernur
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
w w w .bpkp.go.id - 25 kewenangannya
wajib
menyerahkan
dokumen
IUPEksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi
khusus
untuk
pengangkutan
dan
penjualan, atauIUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian dalam rangka penanaman sebelum
modalasing
berlakunya
yang
Peraturan
telah
diterbitkan
Pemerintah
ini
kepada Menteri dalam jangkawaktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nyaoleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengundangkan
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Pemerintah
ini
dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 263
w w w .bpkp.go.id
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
I.
UMUM
Pada kegiatan pertambangan terdapat kemungkinan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri berubah statusnya menjadi penanaman modal asing, namun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengaturnya secara tegas. Untuk itu perlu dipertegas ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal asing maupun yang melakukan perubahan status dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing. Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta pembebasan dari kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian
dalam
rangka
penanaman
modal
asing.
Dengan
adanya
kemudahan dimaksud, diharapkan industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-
w w w .bpkp.go.id -2besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah. Selanjutnya untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mempertegas kewajiban divestasi saham dan mengatur kembali ketentuan mengenai perpanjangan kegiatan usaha pertambangan
bagi
pemegang
Kontrak
Karya
dan
Perjanjian
Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 7C Yang dimaksud dengan "yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah" sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang melakukan kegiatan penambangan: a.
dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah seluruhnya; dan
b.
dengan
menggunakan
penambangan terbuka. Angka 2 Pasal 32 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 36 Cukup Jelas. Angka 4 Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus.
metode
penambangan
bawah
tanah
dan
w w w .bpkp.go.id -3Ayat (3) Dihapus. Angka 5 Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Dihapus. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud "dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan" dalam ketentuan ini adalah iurantetap, iuran produksi, dan pajak. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Cukup jelas. Ayat (4b) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id -4Ayat (4c) Cukup jelas. Ayat (5) Dihapus. Angka 8 Pasal 75A Cukup jelas. Pasal 75B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) "Hak
menyamai"
dalam
pelaksanaan
lelang
WIUP
Operasi
Produksi
diberikan kepada pemegang IUPOperasi Produksi sebelumnya. "Hak menyamai" dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada: a.
pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat;
b.
pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidakada BUMN atau BUMD yang berminat.
Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 75C Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id -5Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) "Hak menyamai" dalam pelaksanaan lelang WTUPK Operasi Produksi diberikan kepada: a.
pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabilaterdapat lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD yang berminat;
b.
pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat.
Angka 9 Pasal 94 Ayat (1) "Pengolahan" oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, meliputi antara lain: a.
peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
b.
pembuatan briket batubara (coal briquetting);
c.
pembuatan kokas (cokes making);
d.
pencairan batubara (coal liquefaction);
e.
gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
f.
coal slurry/coal water mixture.
"Pengolahan" oleh perusahaan, meliputi antara lain: a.
pencampuran batubara (coal blending);
b.
peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
c.
pembuatan briket batubara (coal briquetting);
d.
pembuatan kokas (cokes making);
e.
pencairan batubara (coal liquefaction);
f.
gasifikasi batubara (coal gasification); dan
g.
coal slurry/coal water mixture.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id -6Angka 10 Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan
nilai
tambang,tersedianya
bahan
baku
industri,
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 97 Ayat (1) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasiproduksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1a) Yang dimaksud dengan "tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian" adalahkegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang IUPOperasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasiproduksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1b) Yang dimaksud “sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasiproduksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1c) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasiproduksi yang dibuktikan dengan persetujuan
w w w .bpkp.go.id -7kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1d) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasiproduksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1e) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus. Ayat (5) Dihapus. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7a) Cukup jelas. Ayat (7b) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8a) Cukup jelas. Ayat (8b) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id -8Ayat (10a) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 98 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 112 Angka 1 Cukup jelas. Angka 1a Cukup jelas. Angka 2 "IUPK Operasi Produksi perpanjangan" diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Dihapus. Angka 8 Dihapus. Angka 14 Pasal 112A Cukup jelas. Angka 15 Pasal 112B Cukup jelas. Angka 16
w w w .bpkp.go.id -9Pasal 112D Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Sebagai contoh: 1.
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara A yang tidak melakukan sendirikegiatan pengolahan sudah beroperasi 13 (tiga belas) tahun maka wajib melakukan divestasipaling sedikit sebesar: a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan b. 51% (lima puluh satu persen) tahun kelima setelah diundangkannya PeraturanPemerintah ini, dari jumlah seluruh saham.
2.
Kontrak
Karya
B
yang
melakukan
sendiri
kegiatan
pengolahan
dan/atau pemurnian sudahberoperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar: a. 20%
pada
tahun
pertama
setelah
diundangkannya
Peraturan
Pemerintah ini (duapuluh persen); dan b. 40% (empat puluh persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, dari jumlah seluruh saham. 3.
Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metodepenambangan bawah tanah sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar: a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, dari jumlah seluruh saham.
4.
Kontrak Karya D yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metodepenambangan bawah tanah dan penambangan terbuka sudah beroperasi 11 (sebelas) tahun maka wajib melakukan divestasi sebesar: a. 20%
(dua
puluh
persen)
pada
tahun
pertama
setelah
w w w .bpkp.go.id - 10 diundangkannya PeraturanPemerintah ini; b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya PeraturanPemerintah ini,dari jumlah seluruh saham. Pasal 112E Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5597
