PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Penerimaan
Nomor
Negara
20
Bukan
Tahun Pajak
1997
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN: . . .
-2MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA. Pasal 1 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari: a.
Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
b.
Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
c.
Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
d.
Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
e.
Hak Kepaniteraan Lainnya.
(2) Tarif
atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah. Pasal 3 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 4 Peraturan
Pemerintah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar . . .
-3Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Pemerintah
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 111
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
I. UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan ”Hak Kepaniteraan Peradilan Umum” adalah
Hak
Pengadilan
Kepaniteraan Negeri
pada
termasuk
Pengadilan
Perkara
Tinggi
Niaga,
dan
Hubungan
Industrial, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Huruf c . . .
-2Huruf c Yang dimaksud dengan ”Hak Kepaniteraan Peradilan Agama” adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Huruf d Yang dimaksud dengan ”Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara” adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya Perkara Pajak, Hak Uji Materiil dan Perkara
lainnya
yang
ditetapkan
berdasarkan
Peraturan
Perundang-undangan. Huruf e Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 4 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4883
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TANGGAL 23 Juli 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK A.
TARIF
Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung: 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi
Per Perkara
Rp
50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali
Per Perkara
Rp
200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil
Per Perkara
Rp
50.000,00
B.
Hak Kepaniteraan Peradilan Umum: 1.
Biaya pendaftaran permohonan Banding
Per Perkara
Rp
50.000,00
2.
Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri
Per Perkara
Rp
30.000,00
3.
Biaya pendaftaran pada Pengadilan Niaga: a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar
Per Permohonan
Rp
1.000.000,00
b. Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar
Per Permohonan
Rp
2.000.000,00
c. Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar
Per Permohonan
Rp
3.000.000,00
d. Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar
Per Permohonan
Rp
4.000.000,00
e. Nilai utang di atas Rp 500 miliar
Per Permohonan
Rp
6.000.000,00
C.
D.
SATUAN
Hak Kepaniteraan Peradilan Agama: 1.
Biaya pendaftaran permohonan Banding
Per Perkara
Rp
50.000,00
2.
Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama
Per Perkara
Rp
30.000,00
Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara: 1.
Biaya pendaftaran permohonan Banding
Per Perkara
Rp
50.000,00
2.
Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Per Perkara
Rp
30.000,00
E. Hak . . .
-2JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK E.
SATUAN
TARIF
Hak Kepaniteraan Lainnya: 1.
Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan
Per Lembar
Rp
300,00
2.
Hak redaksi
Per Penetapan/Per Putusan
Rp
5.000,00
3.
Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan
Per Berkas
Rp
5.000,00
4.
Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan
Rp
0,00
5.
Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran
Rp
0,00
6.
Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan
Per Penetapan
Rp
25.000,00
7.
Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan
Per Penetapan
Rp
25.000,00
8.
Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan
Per Surat
Rp
0,00
9.
Legalisasi Tanda Tangan
Per Putusan
Rp
10.000,00
Per Berita Acara/Per Putusan
Rp
5.000,00
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum
Per Akta
Rp
5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita
Per Akta
Rp
5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara
Per Berkas
Rp
5.000,00
Per Akta
Rp
5.000,00
Per Akta
Rp 5.000,00 13. Legalisasi . . .
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusanputusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan 11. Pencatatan:
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum 13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda
-3JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46 14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan 15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil 16. Pengesahan Surat dibawah tangan 17. Uang Leges
Per Akta
Rp
5.000,00
Per surat kuasa
Rp
5.000,00
Per surat
Rp
5.000,00
Per putusan/ penetapan
Rp
3.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
