DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

www.hukumonline.com/pusatdata

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR............... TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH DAN PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa ketentuan penyelesaian sengketa antara penanaman modal dan pemerintah telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal, perlu ada penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dan Penanam Modal.

Menimbang: 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH DAN PENANAM MODAL.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 1/9


3.

Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

4.

Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

5.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

6.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7.

Para Pihak adalah Pemerintah Pusat dengan Penanam Modal.

8.

Persetujuan Tertulis adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat baik yang tertuang dalam perjanjian internasional atau kontrak di bidang investasi maupun atas dasar permohonan penanam modal untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal di arbitrase nasional atau internasional.

9.

Sengketa adalah pertentangan antara Pemerintah dan Penanam Modal atas persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang menimbulkan akibat hukum.

Pasal 2 (1)

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelesaian sengketa antara Pemerintah Pusat dengan Penanam Modal yang menanamkan modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.

(2)

Penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanam modal yang tercantum sebagai pemegang saham pada perusahaan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap: a.

Penanam Modal dari negara lain yang penanaman modalnya dilakukan oleh badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh Penanam Modal dari Negara pihak ketiga dan badan usaha dimaksud tidak memiliki operasi usaha yang substantif di wilayah negara yang menanamkan modalnya ke Indonesia.

b.

Penanam Modal dari negara lain yang penanaman modalnya dilakukan oleh badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh Penanam Modal dari Negara Republik Indonesia.

c.

Penanam Modal dari Negara lain yang penanaman modalnya dilakukan oleh badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh Penanam Modal dari negara pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 (1)

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal, Para Pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.

(2)

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.

(3)

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka 2/9


waktu 60 (enam puluh) hari kerja, penanam modal dapat menyelesaikan sengketa melalui: a.

arbitrase;

b.

alternatif penyelesaian sengketa; atau

c.

pengadilan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

(5)

Para Pihak dapat melakukan musyawarah dan mufakat secara paralel dengan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c.

Pasal 5 (1)

(2)

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a.

Arbitrase nasional untuk Penanam Modal Dalam Negeri; atau

b.

Arbitrase internasional untuk Penanam Modal Asing.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak.

Pasal 6 (1)

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, kesepakatan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) termuat dalam Kontrak antara Pemerintah Pusat dan Penanam Modal Dalam Negeri.

(2)

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal Dalam Negeri wajib mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Pemerintah Pusat.

(3)

Persetujuan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Penanam Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat c.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui permohonan tertulis.

Pasal 7 (1)

(2)

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Asing, kesepakatan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) termuat dalam: a.

Perjanjian bilateral, regional, atau multilateral di bidang penanaman modal yang ditandatangani oleh negara asal penanam modal asing dengan Pemerintah Republik Indonesia; atau

b.

Kontrak antara Pemerintah Pusat dan Penanam Modal Asing.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Penanam Modal Asing dapat mengajukan gugatan berdasarkan: a.

Konvensi ICSID dan Aturan-Aturan ICSID mengenai Prosedur untuk Proses Arbitrase (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceeding);

b.

Aturan Fasilitas Tambahan ICSID (ICSID Additional Facility Rules); atau

3/9


c.

Aturan Arbitrase UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules).

(3)

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau memilih mengajukan gugatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal Asing wajib mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Pemerintah Pusat.

(4)

Persetujuan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Penanam Modal Asing kepada Pemerintah Pusat c.q. BKPM dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri melalui permohonan tertulis.

Pasal 8 Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) paling sedikit berisi: a.

Pihak dan alamat yang bersengketa;

b.

Permasalahan dan dasar gugatan;

c.

Kerugian;

d.

Arbiter yang akan ditunjuk;

e.

Musyawarah dan mufakat yang diupayakan; dan

f.

Forum arbitrase yang akan ditunjuk.

Pasal 9 (1)

Pemerintah Pusat c.q. BKPM memberikan jawaban atas permohonan Persetujuan Tertulis yang diajukan Penanam Modal Dalam Negeri dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)

Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Luar Negeri memberikan notifikasi atas permohonan Persetujuan Tertulis yang diajukan Penanam Modal Asing dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui, penanam modal dapat langsung mengajukan ke forum arbitrase yang ditunjuk.

(4)

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) ditolak, penyelesaian sengketa akan dilakukan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, permohonan atas Persetujuan Tertulis dianggap telah diberikan secara hukum.

Pasal 11 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap sengketa yang sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 12

4/9


Gugatan yang sedang diperiksa dan/atau telah diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dibawa ke arbitrase.

Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan gugatan di bidang penanaman modal akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal ....................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal ....................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........... NOMOR.....................

5/9


RANCANGAN PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR.................. TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH DAN PENANAM MODAL

I.

UMUM Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Khusus di bidang penanaman modal, Pasal 33 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap iklim penanaman modal yang salah satunya berupa kepastian hukum di bidang penanaman modal. Bentuk jaminan kepastian hukum kepada penanam modal diantaranya dapat diberikan dengan menyediakan suatu prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dan penanam modal. Proses penyelesaian sengketa tersebut pertama kali harus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui konsultasi dan negosiasi. Namun demikian, apabila proses musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan lokal, penyelesaian sengketa alternatif (mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli), atau melalui forum arbitrase baik nasional maupun internasional. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan lebih lanjut atas mekanisme penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Suatu penanaman modal dapat dikategorikan sebagai penanaman modal tidak langsung atau portofolio apabila penanam modal tidak terlibat secara langsung terhadap kendali perusahaan dan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal dalam waktu singkat. Ayat (2) Cukup jelas.

6/9


Pasal 3 Yang dimaksud dengan “dimiliki” oleh penanam modal sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “dikendalikan” oleh penanam modal apabila penanam modal tersebut memiliki kuasa untuk menentukan mayoritas para direksinya atau sebaliknya yang secara sah mengatur tindakannya. Huruf a Yang dimaksud dengan “memiliki kegiatan usaha secara substantif di wilayah negara penanam modal yang melakukan penanaman modal langsung pada perusahaan di Indonesia” adalah: a.

mempunyai komitmen jangka panjang;

b.

memiliki sejumlah besar karyawan;

c.

mempunyai kontribusi terhadap pembangunan; dan

d.

melakukan semua kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undang di Negara tuan rumah.

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “Alternatif penyelesaian sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.


7/9



Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian atau kontrak di bidang penanaman modal yang mencantumkan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa dan forum arbitrase penyelesaian sengketa merupakan bentuk kesepakatan dari Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase internasional. Huruf a Penanam Modal Asing dapat menggunakan Konvensi ICSID dan Aturan-Aturan ICSID mengenai Prosedur untuk Proses Arbitrase, dengan syarat bahwa negara asal penanam modal asing dimaksud merupakan pihak pada Konvensi ICSID. Huruf b Penanam Modal Asing dapat menggunakan Aturan Fasilitas Tambahan ICSID, dengan syarat bahwa negara asal penanam modal asing dimaksud bukan merupakan pihak pada Konvensi ICSID. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.


Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Apabila Pemerintah menolak memberikan persetujuan tertulis, dalam surat penolakan dimaksud diberikan penjelasan/alasan Pemerintah melakukan penolakan. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10 8/9


Cukup jelas.





TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........... NOMOR................

9/9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents