DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN

TENTANG PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas

hukum

dan

keadilan

untuk

mencapai

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; b. bahwa

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab; c. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki hubungan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional; d. bahwa selama ini belum ada peraturan perundangundangan

yang

mengatur

penyusunan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Pendapatan

Belanja dan

Negara Belanja

serta Daerah

Anggaran secara

komprehensif; e. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 1

huruf d perlu menetapkan Undang-Undang tentang Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan

Belanja

Negara

serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat

: Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 23E ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYUSUNAN,

PELAKSANAAN

PERTANGGUNJAWABAN BELANJA

ANGGARAN

NEGARA

DAN PENDAPATAN SERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 2

4.

Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

5.

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

6.

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

7.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945.

8.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 11. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 12. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 13. Belanja

daerah

adalah

kewajiban

pemerintah

daerah

yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. 15. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga

negara

yang

bertugas

memeriksa

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Pemerintah adalah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode I (satu) tahun. 20. Rencana

Pembangunan

Tahunan

Kementerian/Lembaga,

yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 22. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Daerah adalah dokumen perencanaan strategis Pemerintahan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

adalah

dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 24. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang

memuat

kebijakan

pendapatan,

belanja

dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program

prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 27. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan

oleh

gubernur

sebagai

wakil

Pemerintah

yang

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di daerah. 4

28. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan

oleh

daerah

dan

desa

yang

mencakup

semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 29. Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. 30. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. 31. Kantor

Anggaran

Parlemen

adalah

kantor

yang

memberikan

dukungan kepada parlemen dalam penyusunan, pembahasan, hingga pertanggungjawaban

dan

evaluasi

APBN

secara

objektif

dan

independen. 32. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. 33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

terhadap

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

keuangan

pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Pasal 2 Penyusunan

perencanaan,

pelaksanaan,

pertanggungjawaban

dan

pelaporan APBN dan APBD menjadi acuan seluruh instansi pemerintah, DPR, DPD dan DPRD serta lembaga negara lainnya dalam merencanakan, melaksanakan,

memantau

dan

mengevaluasi

serta

melaporkan

pertanggungjawabkan APBN dan APBD.

5

Bagian Kedua Pasal 3 Penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan

APBN

dan APBD bertujuan untuk: a. Perencanaan,

penganggaran,

pembahasan

dan

penetapan,

pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi APBN dan APBD; b. Menghasilkan APBN dan APBD yang lebih efesien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat c. Memberikan kepastian hukum akan prosedur, penanggungjawab, serta dokumen APBN dan APBD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi: a. Kekuasaan Pengelolaan APBN dan kewenangan Penegelolaan APBD; b. Jenis dan masa berlaku APBN dan APBD; c. Tahapan penyusunan APBN dan APBD; d. Tahapan penyusunan APBD; e. Perencanaan dan penganggaran. BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN APBN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN APBD Pasal 5 (1) APBN dan APBD disusun setiap tahun. (2) APBN dan APBD perundang-undangan,

dikelola secara tertib, taat pada peraturan terencana,

efisien,

ekonomis,

efektif,

6

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (5) APBN

dan

APBD

mempunyai

fungsi

otorisasi,

perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (6) APBN dan APBD dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagian Kesatu Kekuasaan Pengelolaan APBN Pasal 6 (1) Presiden

selaku

Kepala

Pemerintahan

memegang

kekuasaan

pengelolaan APBN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, selaku pengelola kekayaan negara dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b.

dilaksanakan

oleh

Menteri

Perencanaan,

selaku

pengelola

perencanaan pembangunan nasional dan penganggarannya; c.

dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

d.

diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

e.

tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

7

Pasal 7 Dalam

rangka

melaksanakan

penyusunan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban APBN, Menteri Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut: a.

mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro bersama dengan Menteri Keuangan;

b.

mengkoordinasikan

penyusunan

kapasitas

fiskal

untuk

pagu

indikatif bersama Menteri Keuangan; c.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

d.

mensinergikan RPJMD dengan RPJMN;

e.

mensinergikan Renstra KL dengan RPJMN;

f.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

g.

mensinergikan Renja KL dengan RKP;

h.

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah;

i.

menyusun laporan pencapaian tujuan bernegara sebagai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah; dan

j.

melaksanaakan tugas-tugas perencanaan pembangunan lainnya berdasarkan ketentuan undang undang. Pasal 8

Dalam

rangka

melaksanakan

penyusunan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban APBN, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a.

mengoordinasikan

penyusunan

pokok-pokok

kebijakan

fiskal

bersama Menteri Perencanaan; b.

mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBN dan rancangan APBN Perubahan bersama dengan Menteri Perencanaan;

c.

melaksanakan

pemungutan

pendapatan

negara

yang

telah

ditetapkan dengan undang-undang; d.

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

e.

melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

f.

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; 8

g.

menatausahakan barang milik/kekayaan Negara;

h.

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; dan

i.

melaksanakan

tugas-tugas

lain

di

bidang

pengelolaan

fiskal

pelaksanaan

dan

berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 9 Dalam

rangka

melaksanakan

pertanggungjawaban

APBN,

penyusunan, menteri/pimpinan

lembaga

sebagai

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan

anggaran

kementerian

negara

/lembaga

yang

dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara, kecuali yang diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan lain; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Bagian Kedua Kewenangan Pengelolaan APBD Pasal 10 (1)

Gubernur/Bupati/Walikota berwenang mengelola APBD.

(2)

Wewenang pengelolaan APBD sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh :

9

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku perencana APBD; b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; dan c. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (3) Dalam

rangka

melaksanakan

pertanggungjawaban APBD,

penyusunan,

pelaksanaan

dan

Bappeda mempunyai tugas sebagai

berikut: a. mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas

Plafon

Anggaran

Sementara

(KUA-PPAS)

bersama dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b. mengoordinasikan

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintahan

Daerah; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah; d. menyusun laporan pencapaian tujuan bernegara sebagai hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan e. melaksanaakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah lainnya berdasarkan ketentuan undang undang. (4) Dalam

rangka

melaksanakan

pertanggungjawaban

APBD,

penyusunan,

Pejabat

pelaksanaan

Pengelola

Keuangan

dan

Daerah

mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama dengan Bappeda; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; d. melaksanakan

pemungutan

pendapatan

daerah

yang

telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; e. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan f.

menyusun

laporan

keuangan

yang

merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (5) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun

anggaran

satuan

kerja

perangkat

daerah

yang

dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 10

c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah dan menyetorkannya langsung ke Kas Daerah, kecuali diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan yang lain; e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f.

mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. BAB V JENIS DAN MASA BERLAKU APBN DAN APBD Pasal 11 (1)

APBN dan APBD terdiri dari

APBN dan/atau APBD dan APBN

Perubahan dan/atau APBD Perubahan; (2)

APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi RUU APBN beserta Nota Keuangannya;

(3)

APBN Perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi RUU APBN Perubahan beserta Nota Perubahannya;

(4)

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi RAPERDA APBD; dan

(5)

APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi RAPERDA APBD Perubahan. Pasal 12

(1)

APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi; a. Pendapatan Negara/Daerah; b. Belanja Negara/Daerah; c. Surplus/Defisit; dan d. Pembiayaan Negara/Daerah.

11

(2)

Penetapan masing-masing komponen APBN dan APBD sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

ditetapkan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 13 Tahun Anggaran APBN dan APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB VI TAHAPAN APBN Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Tahapan penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBN adalah sebagai berikut; a.

Perencanaan;

b.

Penganggaran;

c.

Pembahasan dan Penetapan;

d.

Pelaksanaan;

e.

Pelaporan,

f.

Pertanggungjawaban; dan

g.

Pemantauan dan Evaluasi; Bagian Kedua Perencanaan Pasal 15

(1)

Perencanaan dimulai pada saat Kementrian perencanaan menyusun arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional untuk 1 (satu) tahun mendatang.

(2)

Arah

kebijakan

sebagaimana

fiskal

dan

prioritas

dimaksud

ayat

(1)

pembangunan

berpedoman

pada

nasional Rencana

12

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan. (3)

Kementerian Perencanaan menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dengan berpedoman pada RPJMN, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

(4)

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat

(3)

menjadi

dasar

penyusunan

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L). (5)

Renja KL sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat program, kegiatan, usulan inisiatif baru dan indikasi kebutuhan penganggaran beserta keluarannya.

(6)

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan capaian output

berdasarkan

laporan

yang

disampaikan

Kementrian/Lembaga. (7)

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menetapkan pagu indikatif Kementerian/Lembaga dan pagu indikatif Dana Transfer

ke

Daerah

untuk

disampaikan

kepada

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. (8)

Penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

serta

pagu

indikatif

Dana

Transfer

ke

Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Maret. (9)

Kementrian/Lembaga menyusun Renja K/L sesuai dengan pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah.

(10) Pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Renja K/L

dilaksanakan

dalam

pertemuan

tiga

pihak

antara

Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, selambat-lambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Maret. (11) Hasil pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud ayat (10) menjadi masukan penyempurnaan rancangan awal RKP dan Renja K/L termasuk rincian pagu indikatif untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

lambatnya

5

(lima)

kepada hari

masing-masing

kerja

setelah

daerah

dokumen

selambat-

kesepakatan

pertemuan tiga pihak ditandatangani.

13

(12) Rancangan RKP dan Renja K/L berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak menjadi bahan sinkronisasi dengan Rencana Kerja SKPD dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (13) Menteri Perencanaan menyempurnakan RKP berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (14) Kementerian/Lembaga

menyempurnakan

Rencana

Kerja

K/L

berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (15) Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan melalui Peraturan Presiden. (16) Pemerintah menyampaikan

rancangan

RKP

dan pokok-pokok

kebijakan fiskal kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya minggu ke 2 (dua) bulan Mei. (17) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Penganggaran Pasal 16 (1)

Penganggaran APBN dimulai pada saat Kementerian Keuangan menetapkan prakiraan kapasitas fiskal untuk ketersediaan anggaran pembangunan

tahun

anggaran

yang

direncanakan

selambat-

lambatnya Minggu ke 2 (dua) bulan Februari. (2)

Ketersediaan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi untuk Kementerian/Lembaga dan Daerah.

(3)

Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.

(4)

Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Menteri Keuangan.

(5)

Pagu

Indikatif,

kementerian/lembaga

Pagu

Anggaran

sebagaimana

dan

dimaksud

Pagu ayat

(2)

Alokasi dirinci

menurut unit organisasi, program, indikator kinerja, output dan daerah (wilayah). (6)

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. 14

(7)

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan melakukan penelahaan RKA-K/L untuk mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran.

(8)

Ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga

ditetapkan

dengan

Peraturan

Pemerintah. Pasal 17 (1)

Presiden menyampaikan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR dan DPD untuk dilakukan pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan.

(2)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat prioritas pembangunan nasional beserta anggarannya, kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal.

(3)

Fraksi-fraksi DPR menyampaikan pandangan umum atas RKP dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

(4)

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi atas RKP dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

(5)

DPR dalam melakukan pembahasan APBN dilakukan melalui komisi terkait, alat kelengkapan DPR dan DPD.

(6)

Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang sekurang-kurangnya diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia.

(7)

Rapat kerja, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sekaligus membentuk Panitia Kerja dan Tim Perumus.

(8)

Panitia Kerja dan Tim Perumus, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan

oleh

Badan

Anggaran

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. (9)

DPD dalam menjalankan fungsinya memberikan pertimbangan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui rapat khusus dengan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sekurang-kurangnya

diwakili

Menteri

Keuangan

dan

yang

Menteri

Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia. 15

(10) DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR terkait Rencana Kerja Pemerintah dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(9)

dilakukan

paling

lambat

sebelum

dilaksanakannya Rapat Khusus dengan DPR. (11) Hasil Panitia Kerja tentang Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal ditetapkan selambat-lambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Juni. (12) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang Pagu Anggaran berdasarkan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan. (13) Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

dengan

Pemerintah,

Kerja

Rencana

mengacu

pada

Rencana

Kementerian/Lembaga

dan

Kerja Pagu

Anggaran. (14) Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Perencanaan

dan

Kementerian/Lembaga melakukan penelaahan RKA K/L untuk mensinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah. (15) Komisi-komisi

DPR

melakukan

Rapat

Kerja

dengan

Kementerian/Lembaga terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan didampingi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. (16) Hasil pembahasan RKA K/L dengan Komisi DPR, selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai

bahan

penyusunan

Rancangan

Undang-Undang

APBN

beserta Nota Keuangannya.

Bagian Keempat Pembahasan dan Penetapan Pasal 18 (1)

Tahap Pembahasan dan penetapan APBN dimulai pada saat Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN beserta Nota Keuangannya kepada DPR dan DPD dalam sidang terbuka.

(2)

APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, serta wilayah. 16

(3)

Fraksi-fraksi

DPR

menyampaikan

pemandangan

umum

atas

rancangan UU APBN beserta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud ayat (1). (4)

Pemerintah memberikan tanggapan atas pemadangan umum fraksifraksi DPR terkait Rancangan UU APBN beserta Nota Keuangannya.

(5)

DPR dalam melakukan pembahasan APBN dilakukan melalui komisi terkait, alat kelengkapan DPR dan DPD.

(6)

Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang sekurang-kurangnya diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia.

(7)

Rapat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) membahas pokok-pokok Rancangan UU APBN dan Nota Keuangannya serta pembentukan Panitia Kerja dan Tim Perumus Draft Rancangan UU APBN.

(8)

Panitia Kerja dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan

oleh

Badan

Anggaran

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. (9)

Komisi terkait di DPR melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas asumsi dasar dalam Rancangan UU

APBN

dan

pembahasan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga serta menyampaikan hasilnya secara tertulis ke Badan Anggaran untuk dilakukan singkronisasi. (10) Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi sebagaimana dimaksud ayat (9). (11) Tim Perumus Draft Rancangan UU APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan perumusan draft RUU APBN sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran. (12) Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (10) disampaikan kembali secara tertulis kepada Komisi untuk dibahas kembali dalam rapat kerja antara komisi dan mitra kerjanya dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L. (13) Komisi terkait melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian/Lembaga juga

dihadiri

oleh

Kementerian

Keuangan

dan

Kementerian

Perencanaan.

17

(14) Hasil

pembahasan

Komisi

dengan

Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud ayat (13) disampaikan kembali ke Badan Anggaran selambat-lambatnya Minggu pertama bulan Oktober. (15) DPD

dalam

menjalankan

fungsinya

memberikan

pertimbangan

kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui rapat khusus dengan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sekurang-kurangnya

diwakili

Menteri

Keuangan

dan

yang

Menteri

Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia. (16) DPD

dalam

memberikan

pertimbangan

kepada

DPR

terkait

Rancangan Undang-Undang APBN beserta Nota Keuangannya , sebagaimana dimaksud dalam ayat (15)

dilakukan paling lambat

sebelum dilaksanakannya Rapat Khusus dengan DPR. (17) Badan Anggaran DPR melakukan rapat internal untuk sinkronisasi laporan panja-panja, rapat khusus dan Tim perumus Draft RUU APBN dan pembahasan dan penetapan hasil penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L oleh komisi dengan mitra kerjanya. (18) Badan

Anggaran

dengan

Menkeu,

Menteri

Perencanaan

dan

Gubernur BI, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat (17), melakukan rapat kerja untuk penyampaian laporan dan pengesahan hasil panjapanja dan Tim perumus draft RUU APBN, pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir, pendapat Pemerintah atas hasil panja dan Tim Perumus serta pendapat akhir mini fraksi, pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II. (19) DPR

dan

Pemerintah

melakukan

Rapat

Paripurna

I

untuk

menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan, serta pembahasan akhir DPR. (20) DPR, DPD dan Pemerintah melakukan Rapat Paripurna II untuk penyampaian pandangan akhir DPR, penyampaian pandangan akhir DPD

dan

penyampaian

pendapat

akhir

Pemerintah

terhadap

Rancangan UU APBN. (21) Hasil kesepakatan antara DPR, DPD dan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (20) ditetapkan Undang-Undang APBN paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya pelaksanaan APBN pada 1 Januari tahun direncanakan. (22) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang Pagu Alokasi berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan APBN. 18

(23) Kementerian/Lembaga

menyempurnakan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Pagu Alokasi serta hasil kesepatan antara DPR, DPD dan Pemerintah. (24) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan tiga pihak untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran hasil pembahasan dan penetapan APBN. Pasal 19 (1)

Tahapan Pembahasan dan Penetapan APBN Perubahan dimulai pada saat Pemerintah mengajukan Rancangan UU tentang Perubahan APBN beserta Nota Keuangan Perubahannya kepada DPR dan DPD.

(2)

Perubahan APBN sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan.

(3)

APBN Perubahan yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, program, indikator kinerja, output serta wilayah.

(4)

Faksi-fraksi rancangan

DPR UU

menyampaikan Perubahan

pemandangan

APBN

beserta

umum

Nota

atas

Keuangan

Perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1). (5)

Pemerintah memberikan tanggapan atas pemadangan umum fraksifraksi DPR

terkait Rancangan UU Perubahan

APBN beserta Nota

Keuangannya. (6)

DPR dalam melakukan pembahasan APBN dilakukan melalui komisi terkait, alat kelengkapan DPR dan DPD.

(7)

Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang sekurang-kurangnya diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia.

(8)

Rapat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (7) membahas pokok-pokok Rancangan UU Perubahan APBN dan Nota Keuangannya serta pembentukan Panitia Kerja dan Tim Perumus Draft Rancangan UU APBN.

19

(9)

Panitia Kerja dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan

oleh

Badan

Anggaran

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. (10) Komisi terkait di DPR melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas asumsi dasar dalam Rancangan UU Perubahan APBN dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta menyampaikan hasilnya secara tertulis ke Badan Anggaran untuk dilakukan singkronisasi. (11) Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi sebagaimana dimaksud ayat (10). (12) Tim Perumus Draft Rancangan UU APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) melakukan

perumusan draft RUU APBN

Perubahan sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran. (13) Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (12) disampaikan kembali secara tertulis kepada Komisi untuk dibahas kembali dalam rapat kerja antara komisi dan mitra kerjanya dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L. (14) Komisi terkait melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian/Lembaga juga

dihadiri

oleh

Kementerian

Keuangan

dan

Kementerian

Perencanaan. (15) Hasil

pembahasan

Komisi

dengan

Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud ayat (14) disampaikan kembali ke Badan Anggaran. (16) DPD

dalam

menjalankan

fungsinya

memberikan

pertimbangan

kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat khusus dengan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sekurang-kurangnya

diwakili

Menteri

Keuangan

dan

yang

Menteri

Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia. (17) DPD

dalam

memberikan

pertimbangan

kepada

DPR

terkait

Rancangan UU tentang Perubahan APBN beserta Nota Keuangan Perubahannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (16)

dilakukan

paling lambat sebelum dilaksanakannya Rapat Khusus dengan DPR; (18) Badan Anggaran DPR melakukan rapat internal untuk sinkronisasi laporan panja-panja, rapat khusus dan Tim perumus Draft RUU

20

APBN dan pembahasan dan penetapan hasil penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L oleh komisi dengan mitra kerjanya. (19) Badan

Anggaran

dengan

Menkeu,

Menteri

Perencanaan

dan

Gubernur BI, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat (18), melakukan rapat kerja untuk penyampaian laporan dan pengesahan hasil panjapanja dan Tim perumus draft RUU Perubahan APBN, pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir, pendapat Pemerintah atas hasil panja dan Tim Perumus serta pendapat akhir mini fraksi,

pengambilan

keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II. (20) DPR

dan

Pemerintah

melakukan

Rapat

Paripurna

I

untuk

menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan, serta pembahasan akhir DPR. (21) DPR, DPD dan Pemerintah melakukan Rapat Paripurna II untuk penyampaian pandangan akhir DPR, penyampaian pandangan akhir DPD

dan

penyampaian

pendapat

akhir

Pemerintah

terhadap

Rancangan UU APBN Perubahan. (22) Hasil kesepakatan antara DPR, DPD dan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (20) ditetapkan Undang-Undang APBN selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. (23) Kementerian Perencanaan melakukan perubahan terhadap sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Kerja Pemerintah sebelumnya sesuai dengan perubahan APBN. (24) Kementerian/Lembaga

menyempurnakan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran Kementerian/Lembaga tahun berjalan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Perubahan dan hasil kesepatan antara DPR, DPD dan Pemerintah. (25) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan tiga pihak untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran hasil pembahasan dan penetapan Perubahan APBN.

21

Bagian Kelima Pelaksanaan Pasal 20 (1)

Pelaksanaan APBN didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

yang

ditetapkan

dalam

APBN

tahun

sebelumnya. (2)

Menteri Keuangan menyusun rincian APBN sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Rincian APBN sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

(4)

Menteri Keuangan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

berdasarkan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga dan Keppres mengenai rincian APBN. (5)

Menteri Keuangan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Pelaporan Pasal 21

(1)

Pelaporan

APBN

dilaksanakan

secara

periodik

dalam

rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. (2)

Pelaporan

APBN

dilakukan

dalam

bentuk

laporan

realisasi

pelaksanaan APBN semester 1 (satu) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. (3)

Laporan realisasi pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

(4)

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada DPR dan DPD.

22

(5)

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) semester.

(6)

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dilakukan pembahasan antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

(7)

Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR bersama menteri Keuangan dan Menteri perencanaan melakukan pembahasan atas laporan realisasi APBN beserta capaian kinerjanya.

(8)

Hasil pembahasan laporan realisasi APBN menjadi bahan masukan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.

(9)

Tata cara penyusunan pelaporan dan pencatatan APBN sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur melalui Peraturan Pemerintah. Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 22

(1)

Pemerintah

menyampaikan

Rancangan

Undang

Undang

Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN kepada DPR dan DPD. (2)

Fraksi-fraksi

DPR

menyampaikan

pemandangan

umum

atas

Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. (3)

Pemerintah diwakili Menteri Keuangan dan menteri perencanaan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPR atas RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN.

(4)

Pemeriksaaan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

APBN

dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (5)

BPK dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan laporan realisasi keuangan pemerintah pusat beserta kinerjanya kepada DPR dan DPD.

(6)

DPR

dalam

pelaksanaan

melakukan APBN

pembahasan

dilakukan

pertanggungjawaban

melalui

komisi

terkait,

atas alat

kelengkapan DPR dan DPD. 23

(7)

Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan terkait dengan penyampaian pokok-pokok RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pembentukan panitia kerja dan tim perumus draft rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN.

(8)

Panitia Kerja dan Tim Perumus, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Anggaran.

(9)

Komisi-komisi DPR melakukan pembahasan laporan keuangan Negara.

(10) Badan

Akuntabilitas

kelengkapan

DPR,

Keuangan

Negara

sebagaimana

(BAKN)

dimaksud

sebagai

pada

alat

ayat

(6)

menyampaikan telaahan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit BPK kepada komisi terkait dan Badan Anggaran. (11) DPD

dalam

menjalankan

fungsinya

memberikan

pertimbangan

kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat khusus dengan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sekurang-kurangnya

diwakili

Menteri

Keuangan

dan

yang

Menteri

Perencanaan dan Gubernur Bank Indonesia. (12) DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR terkait laporan pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

dimaksud dalam ayat (11)

APBN,

sebagaimana

dilakukan paling lambat sebelum

dilaksanakannya Rapat Khusus dengan DPR. (13) Badan Anggaran DPR melakukan rapat internal untuk sinkronisasi laporan panja-panja, rapat khusus dan Tim perumus Draft RUU Pertanggungjawaban APBN dan pembahasan dan penetapan hasil RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. (14) Badan

Anggaran

dengan

Menkeu,

Menteri

Perencanaan

dan

Gubernur BI, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat (13), melakukan rapat kerja untuk penyampaian laporan dan pengesahan hasil panjapanja dan Tim perumus draft RUU Pertanggungjawaban

atas

Pelaksanaan APBN, pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir, pendapat Pemerintah atas hasil panja dan Tim Perumus serta pendapat

akhir

mini

fraksi,

pengambilan

keputusan

untuk

dilanjutkan ke tingkat II. (15) DPR

dan

Pemerintah

melakukan

Rapat

Paripurna

I

untuk

menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan 24

pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan, serta pembahasan akhir DPR. (16) DPR, DPD dan Pemerintah melakukan Rapat Paripurna II untuk penyampaian pandangan akhir DPR, penyampaian pandangan akhir DPD

dan

penyampaian

pendapat

akhir

Pemerintah

terhadap

Rancangan UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. (17) Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disampaikan Pemerintah. Bagian Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi Pasal 23 (1)

Pemantauan pelaksanaan APBN dilakukan masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga.

(2)

Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan bersama

atas

pelaksanaan

kinerja

pembangunan

dan

kinerja

anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. (3)

Pimpinan

Kementerian/Lembaga

melakukan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan APBN Kementerian/Lembaga periode sebelumnya. (4)

Menteri Perencanaan

dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi

atas capaian kinerja berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. (5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

dan APBN periode

berikutnya. (6)

Berdasarkan atas hasil evaluasi diatas, sebagaimana tertuang dalam ayat

(4),

Kementrian

memberikan

Perencanaan

penghargaan

dan

dan

Kementrian

sanksi

atas

Evaluasi

kinerja

Keuangan

prestasi

kinerja

pembangunan dan anggaran. (7)

Pelaksanan

Pemantauan

dan

Rencana

Kerja

Pemerintah dan APBN ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

25

BAB VI TAHAPAN APBD Bagian Kesatu Umum Pasal 24 Tahapan penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah sebagai berikut: a.

perencanaan;

b.

penganggaran;

c.

pembahasan dan penetapan;

d.

pelaksanaan;

e.

pelaporan,

f.

pertanggungjawaban;

g.

pemantauan dan evaluasi; Bagian Kedua Perencanaan Pasal 25

(1)

Penyusunan rencana APBD dimulai pada saat Bappeda menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk satu tahun mendatang.

(2)

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang telah ditetapkan serta

bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (3)

Bappeda menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan daerah tahun sebelumnya.

(4)

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah sebagaimana

dimaksud ayat (3) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 26

(5)

Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat program, kegiatan, usulan inisiatif baru dan indikasi kebutuhan penganggaran beserta keluarannya.

(6)

Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan capaian output berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

(7)

Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Sekretariat Daerah menetapkan pagu indikatif SKPD untuk disampaikan kepada SKPD.

(8)

Penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

serta

sebagaimana

dimaksud

ayat

(7)

disampaikan paling lambat Minggu ke 4 (empat) bulan Maret. (9)

SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(10) Pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja SKPD dilaksanakan dalam pertemuan empat pihak antara SKPD, Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Sekretariat Daerah, selambat-lambatnya minggu ke 2 (dua) bulan April. (11) Hasil pertemuan empat pihak sebagaimana dimaksud ayat (10) menjadi masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan Renja SKPD. (12) Rancangan RKPD dan Renja SKPD

berdasarkan hasil pertemuan

empat pihak menjadi bahan sinkronisasi dengan Rencana Kerja SKPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. (13) Bappeda menyempurnakan RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. (14) SKPD menyempurnakan Rencana Kerja SKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. (15) Berdasarkan

RKPD,

sebagaimana

tertuang

dalam

ayat

(13),

Bappeda, PPKD dan Sekretariat Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA). (16) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

27

(17) Pemerintah Daerah menyampaikan

RKPD

dan pokok-pokok

kebijakan umum anggaran (KUA) kepada DPRD selambat-lambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Mei. (18) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Penganggaran Pasal 26 (1)

Penganggaran APBD dimulai pada saat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan ketersediaan

prakiraan kapasitas fiskal daerah untuk

anggaran

pembangunan

tahun

anggaran

yang

direncanakan selambat-lambatnya Minggu ke 4 (empat) bulan Februari. (2)

Ketersediaan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi untuk SKPD.

(3)

Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan bersama Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(4)

Pagu anggaran dan Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah.

(5)

Pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dirinci menurut unit organisasi, program, indikator kinerja, output dan daerah (wilayah).

(6)

Kepala

Daerah

menerbitkan

Surat

Edaran

perihal

pedoman

penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah). (7)

SKPD

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. (8)

Bappeda

dan

Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

melakukan

penelahaan RKA-SKPD untuk mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran. (9)

Ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

28

Pasal 27 (1)

Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD.

(2)

RKPD dan KUA-PPAS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Prioritas Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

(3)

Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum atas RKPD dan KUA-PPAS tersebut dalam pembicaraan pendahuluan APBD.

(4)

Pemerintah Daerah memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi atas RKPD dan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan RKPD dan KUA-PPAS melalui komisi terkait atau alat kelengkapan DPRD.

(6)

Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah.

(7)

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membahas RKPD dan KUA-PPAS oleh pemerintah.

(8)

Komisi

terkait

DPRD,

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5),

membahas RKPD dan KUA-PPAS dengan mitra kerjanya untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD. (9)

Badan Anggaran DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan

rapat

pembahasan

RKPD

dan

KUA-PPAS

dengan

mempertimbangan rekomendasi dari komisi terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8). (10) Hasil rapat kerja tentang RKPD dan KUA-PPAS ditetapkan selambatlambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Juli. (11) Kepala Daerah membuat Surat Keputusan tentang Pagu Anggaran berdasarkan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan. (12) SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD dan Pagu Anggaran.

29

(13) Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD melakukan penelaahan RKA SKPD untuk mensinkronkan dengan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (14) Komisi-komisi DPRD

dalam melakukan Rapat Kerja dengan SKPD

terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD

dengan

didampingi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bappeda. (15) Hasil pembahasan RKA SKPD

dengan Komisi DPRD, selanjutnya

disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda APBD. (16) Penetapan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD

tentang

RKA SKPD paling lambat minggu ke 4 (empat) pada bulan Agustus. Bagian Keempat Pembahasan dan Penetapan Pasal 28 (1)

Pembahasan

dan

penetapan

APBD

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Daerah

dimulai

pada

saat

Rancangan Peraturan

dan Dokumen APBD secara rinci kepada DPRD

paling

lambat Minggu 1 (pertama) bulan Oktober. (2)

APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program serta wilayah.

(3)

Fraksi-fraksi

DPRD

menyampaikan

pandangan

umum

atas

Rancangan Perda APBD sebagaimana disebutkan pada ayat (1), (4)

Pemerintah Daerah memberikan tanggapan, sebagaimana tertuang pada ayat (3), terhadap pemandangan umum fraksi atas Rancangan Perda APBD.

(5)

DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda APBD dilakukan melalui komisi terkait maupun alat kelengkapan DPRD

(6)

Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah yang diwakili Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah.

30

(7)

Komisi

terkait

DPRD,

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5),

membahas Rancangan Perda APBD dengan mitra kerjanya untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD. (8)

Komisi terkait dalam membahas Rancangan Perda APBD dengan mitra kerjanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihadiri oleh Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(9)

Badan Anggaran DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan rapat pembahasan Rancangan Perda APBD dengan mempertimbangan rekomendasi dari komisi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(10) Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibahas kembali dalam rapat kerja antara komisi dan mitra kerjanya dalam rangka menurut fungsi, program

penyempurnaan alokasi anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

wilayah (daerah). (11) Badan Anggaran DPRD melakukan rapat internal untuk sinkronisasi dan penetapan hasil pembahasan Rancangan Perda APBD. (12) Badan Anggaran DPRD dengan Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat (11), melakukan rapat kerja untuk Penyampaian laporan Rancangan Perda APBD,

Pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir,

Pendapat Pemerintah Daerah atas hasil laporan dan pendapat akhir mini fraksi dan Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II. (13) DPRD, sesuai dengan hasil yang dimaksud pada ayat (12), melakukan rapat paripurna, untuk; Penyampaian laporan hasil tingkat

I

di

Badan

Anggaran

DPRD;

Pernyataan

persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh

Pimpinan

rapat

paripurna;

Penyampaian

pendapat

akhir

pemerintah; Persetujuan bersama APBD dengan Pemerintah Daerah. (14) Hasil

keputusan

bersama

antara

Kepala

Daerah

dan

DPRD

sebagaimana disebutkan pada ayat (13) dituangkan dalam Draft Final Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) penjabaran APBD. (15) Persetujuan bersama tentang Perda APBD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

31

(16) Draft Final Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk dievaluasi. (17) Hasil

evaluasi,

sebagaimana

disebutkan

pada

ayat

(16)

disempurnakan oleh Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah guna dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD. (18) Hasil rapat Badan Anggaran DPRD, sebagaimana disebutkan pada ayat (16), dibahas kembali dalam rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan akhir tentang Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. (19) Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD disampaika ke Mentri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi. (20) Kepala Daerah menerbitkan Perkada tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan APBD. (21) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember); (22) SKPD menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD dan Pagu Alokasi serta hasil kesepatan antara DPRD

dan

Pemerintah Daerah. (23) Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD melakukan pertemuan tiga pihak untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran hasil pembahasan dan penetapan APBD. Pasal 29 (1)

Penetapan Pemerintah

APBD

Perubahan

mengajukan

dilaksanakan

RUU

Perubahan

dimulai APBD

pada

saat

beserta

Nota

Perubahannya kepada DPRD sesuai dengan perubahan postur APBD yang

sangat

signifikan

dengan

mempertimbangkan

waktu

pelaksanaan APBD Perubahan. (2)

Perubahan APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, serta wilayah. 32

(3)

Berdasarkan Rancangan Perda Perubahan APBD, sebagaimana disebutkan

pada

ayat

(1),

fraksi-fraksi

DPRD

menyampaikan

pandangan umum atas Rancangan Perda Perubahan APBD. (4)

Pemerintah Daerah memberikan tanggapan, sebagaimana tertuang pada ayat (3), terhadap pemandangan umum fraksi atas Rancangan Perda Perubahan APBD.

(5)

DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD dilakukan melalui komisi terkait maupun alat kelengkapan DPRD.

(6)

Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah

yang diwakili sekurang-kurangnya oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Sekretariat Daerah. (7)

Rapat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas membahas Rancangan Perda Perubahan APBD.

(8)

Komisi

terkait

membahas

DPRD,

Rancangan

sebagaimana Perda

APBD

dimaksud Perubahan

pada

ayat

dengan

(5),

mitra

kerjanya untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD. (9)

Komisi terkait dalam membahas Rancangan Perda APBD dengan mitra kerjanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh Bappeda dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Sekretariat Daerah.

(10) Badan Anggaran DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan rapat pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD dengan

mempertimbangan

rekomendasi

dari

komisi

terkait,

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8). (11) Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dibahas kembali dalam rapat kerja antara komisi dan mitra kerjanya dalam rangka

penyempurnaan alokasi anggaran

menurut fungsi, program Satuan Kerja Perangkat Daerah. (12) Badan Anggaran DPRD melakukan rapat internal untuk sinkronisasi dan

penetapan

laporan

hasil

pembahasan

Rancangan

Perda

Perubahan APBD. (13) Badan Anggaran DPRD dengan Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat 33

(12), melakukan rapat kerja untuk: Penyampaian laporan Rancangan Perda Perubahan APBD; Pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir; Pendapat Pemerintah Daerah atas laporan dan pendapat akhir mini fraksi; Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II. (14) DPRD,

sesuai

dengan

hasil

yang

dimaksud

pada

ayat

(13),

melakukan rapat paripurna, untuk : Penyampaian laporan hasil tingkat I di Badan Anggaran; Pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan rapat paripurna; Penyampaian pendapat akhir pemerintah. Persetujuan Bersama Perubahan APBD. (15) Hasil

keputusan

bersama

antara

Kepala

Daerah

dan

DPRD

sebagaimana disebutkan pada ayat (14) dituangkan dalam Draft Final Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Perubahan APBD. (16) Draft

Final

Rancangan

Rancangan Perkada

Perda

tentang

tentang

Perubahan

Penjabaran

APBD

Perubahan

dan APBD

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk dievaluasi. (17) Hasil

evaluasi,

sebagaimana

disebutkan

pada

ayat

(15)

disempurnakan oleh Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah guna dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD. (18) Hasil rapat Badan Anggaran DPRD, sebagaimana disebutkan pada ayat (16), dibahas kembali dalam rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan akhir tentang Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD. (19) DPRD bersama Pemerintah Daerah menetapkan APBD Perubahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. (20) Perda tentang Perubahan APBD

dan Perkada tentang Penjabaran

Perubahan APBD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD disampaika ke Mentri Dalam Negeri/Gubernur. (21) Kepala Daerah menerbitkan Perkada tentang Penjabaran Perubahan ABPD berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan Perubahan APBD.

34

(22) SKPD menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD dan Pagu Alokasi serta hasil kesepatan antara DPRD

dan

Pemerintah Daerah. (23) Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD melakukan pertemuan tiga pihak untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran hasil pembahasan dan penetapan Perubahan APBD. Bagian Kelima Pelaksanaan Pasal 30 (1)

Pelaksanaan APBD didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.

(2)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rincian APBD sesuai RKA SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3)

Rincian APBD,

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Daerah. (4)

Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

menyusun

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Perkada mengenai rincian APBD. (5)

Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

menetapkan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 31 (1)

Pelaporan dan pencatatan APBD dilaksanakan secara periodik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

(2)

Pelaporan APBD dilakukan dalam bentuk laporan realiasasi semester 1 dan prognosis 6 (enam) bulan ke depan.

(3)

Laporan realisasi, sebagaimana disebut pada ayat (2) memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 35

(4)

Laporan

realisasi,

disampaikan

sebagaimana

paling

lambat

1

disebutkan minggu

pada

setelah

ayat

(2)

berakhirnya

pelaksanaan anggaran 1 (satu) semester. (5)

Laporan realisasi, sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD.

(6)

DPRD yang diwakili oleh Badan Anggaran DPRD bersama Bappeda, Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

dan

Sekretaris

Daerah

membahas laporan realisasi tersebut. (7)

Hasil pembahasan laporan realisasi APBD menjadi bahan masukan DPRD

dan

Pemerintah

Daerah

dalam

pembahasan

RUU

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. (8)

Tata cara penyusunan pelaporan APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur melalui Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 32 (1)

Pemeriksaaan APBD dilaksanakan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)

BPK,

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

menyampaikan

pemeriksanaan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD. (3)

Pemerintah

Daerah

menyampaikan

Rancangan

Perda

Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD kepada DPRD. (4)

Berdasarkan

Rancangan

Perda

Pertanggungjawaban

dan

Pelaksanaan APBD , sebagaimana disebutkan pada ayat (3), fraksifraksi

DPRD

menyampaikan

pandangan

umum

atas

Perda

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. (5)

Pemerintah daerah memberikan tanggapan, sebagaimana tertuang pada ayat (5), terhadap pemandangan umum fraksi atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD.

(6)

DPRD dalam melakukan pembahasan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD dilakukan melalui komisi terkait maupun

alat

kelengkapan DPRD.

36

(7)

Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah yang diwakili Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah.

(8)

Rapat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas memuat penyampaian

Rancangan

Perda

Pertanggungjawaban

dan

Pelaksanaan APBD. (9)

Komisi

terkait

DPRD,

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(6),

melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk membahas laporan

Pertanggungjawaban

dan

Pelaksanaan

APBD

dan

memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD. (10) Badan Anggaran DPRD dengan Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah, sesuai hasil yang dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), melakukan rapat kerja untuk: penyampaian laporan dan pengesahan hasil Perda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD; pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir; pendapat Pemerintah atas hasil pembahasan serta pendapat akhir mini fraksi; dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II. (11) DPRD,

sesuai

dengan

hasil

yang

dimaksud

pada

ayat

(10),

melakukan rapat paripurna, untuk : penyampaian laporan hasil tingkat

I

di

Badan

Anggaran

DPRD;

pernyataan

persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh

Pimpinan

pemerintah;

rapat

dan

paripurna;

penetapan

penyampaian

RUU

pendapat

Pertanggungjawaban

akhir atas

Pelaksanaan APBD. (12) Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disampaikan Pemerintah Daerah. Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi Pasal 33 (1)

Pemantauan pelaksanaan APBD

oleh masing-masing pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

37

(2)

Bappeda

dan

Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

melakukan

pemantauan bersama atas pelaksanaan kinerja pembangunan dan kinerja anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. (3)

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

melakukan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan APBD periode sebelumnya. (4)

Bappeda dan Pejabat Pengelola Anggaram melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja dan anggaran SKPD.

(5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan APBD untuk periode berikutnya.

(6)

Berdasarkan atas hasil evaluasi diatas, sebagaimana tertuang dalam ayat (4), Bappeda dan PPKD menerapkan sistem penghargaan dan sanski atas prestasi kinerja pembangunan dan anggaran daerah.

(7)

Pelaksanan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja RKPD dan

APBD

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. BAB VII SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pasal 34 (1)

Sinergi perencanaan dan penganggaran APBN bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan keberlanjutan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional.

(2)

Sinergi

perencanaan

dan

penganggaran

dikordinasikan

oleh

Kementrian Perencanaan dengan melibatkan Kementrian Keuangan dan Kementrian/Lembaga. (3)

Sinergi perencanaan dan penganggaran dilakukan pada dokumen RPJMN, Renstra Kementrian/Lembaga, RKP,

Renja K/L serta

rencana kerja anggaran dan kementrian/lembaga (RKA K/L). (4)

Sinergi

perencanaan

dan

penganggaran

dilakukan

pada

saat

penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), penyusunan rencana kerja

anggaran

dan

kementrian/lembaga

(RKA-K/L)

serta

pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja anggaran dan kementrian/lembaga (RKA K/L) di DPR.

38

(5)

Dalam pelaksanaan sinergi perencanaan dan penganggaran APBN, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dokumen Renstra K/L dan Renja K/L harus dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kementrian Perencanaan agar sejalan dengan RPJMN maupun RKP.

(6)

Sinergi perencanaan dan penganggaran didasarkan pada indikator capaian kinerja, anggaran dan lokus program pada masing-masing dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mempertimbangkan lintas sektoral dan lintas wilayah.

(7)

Perubahan dalam pembahasan indikator capaian kinerja, anggaran dan

lokus

program

mengakibatkan

pada

perubahan

dokumen

pada

dokumen

perencanaan

akan

penganggaran

dan

begitupula sebaliknya. (8)

Sinergi perencanaan dan penganggaran APBN mempertimbangkan keterkaitan dokumen

pencapaian RPJMD,

prioritas

baik

untuk

pembangunan Pemerintah

daerah

Provinsi

dalam

maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota. (9)

Sinergi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan penentuan kerangka tahapan

waktu

yang

penyusunan

Penetapan,

dapat APBN,

Pelaksanaan,

menjamin baik

kesinambungan

Perencanaan,

Pelaporan,

setiap

Penganggaran,

Pertanggungjawaban

dan

Monitoring dan Evaluasi. (10) Tata cara sinergi perencanaan dan penganggaran disusun dalam peraturan pemerintah. Pasal 35 (1)

Sinergi perencanaan dan penganggaran APBD bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan keberlanjutan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah.

(2)

Sinergi perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta melibatkan

Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3)

Sinergi perencanaan dan penganggaran dilakukan pada dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,

Renja SKPD serta rencana kerja

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

39

(4)

Sinergi

perencanaan

dan

penganggaran

dilakukan

pada

saat

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) di DPRD. (5)

Dalam pelaksanaan sinergi perencanaan dan penganggaran APBD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD harus dievaluasi dan dikonsultasikan ke Bappeda agar sejalan dengan RJPMD maupun RKPD.

(6)

Sinergi perencanaan dan penganggaran didasarkan pada indikator capaian kinerja, anggaran dan lokus program pada masing-masing dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mempertimbangkan lintas sektoral dan lintas wilayah.

(7)

Perubahan dalam pembahasan indikator capaian kinerja, anggaran dan

lokus

program

mengakibatkan

pada

perubahan

dokumen

pada

dokumen

perencanaan penganggaran

akan dan

begitupula sebaliknya. (8)

Sinergi perencanaan dan penganggaran APBD mempertimbangkan keterkaitan pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam dokumen

RPJMN

maupun

RKP

serta

RPJMD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. (9)

Sinergi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan penentuan kerangka tahapan

waktu

yang

penyusunan

Penetapan,

dapat APBD,

Pelaksanaan,

menjamin baik

kesinambungan

Perencanaan,

Pelaporan,

setiap

Penganggaran,

Pertanggungjawaban

dan

Monitoring dan Evaluasi. (10) Tata cara sinergi perencanaan dan penganggaran APBD disusun dalam peraturan pemerintah.

40

BAB VIII SINERGI APBN DAN APBD Pasal 36 (1)

Sinergi APBN dan APBD bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi

dan

keberlanjutan

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan nasional dan sasaran pembangunan daerah di daerah. (2)

Sinergi APBN dan APBD dilakukan oleh Kementrian Perencanaan, Kementrian

Keuangan,

Kementrian

Dalam

Negeri

dan

Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (3)

Sinergi APBN dan APBD didasarkan atas dokumen RPJMN dengan RPJMD, RKP dengan RKPD, Renja K/L dengan Renja SKPD.

(4)

Dalam pelaksanaan sinergi APBN dan APBD Provinsi maka pada saat penyusunan rancangan RPJMD Provinsi harus dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kementrian Perencanaan agar sejalan dengan RPJMN.

(5)

Dalam

pelaksanaan

sinergi

APBD

Provinsi

dan

APBD

Kabupaten/Kota maka pada saat penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten/Kota

harus

dievaluasi

dan

dikonsultasikan

ke

Kementrian Dalam Negeri agar sejalan dengan RPJMN maupun RPJMD Provinsi. (6)

Dokumen-dokumen, sebagaimana disebutkan pada ayat (3) memuat paling sedikit indikator kinerja program, anggaran serta lokus program pada masing-masing daerah.

(7)

Sinergi APBN dan APBD dilakukan pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan rencana kerja anggaran dan kementrian/lembaga (RKA K/L), serta penyusunan APBD provinsi.

(8)

Pelaksanaan penyusunan dokumen diatas, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam musyawarah pembangunan provinsi dan musyawarah pembangunan nasional serta pembahasan KUAPPAS.

(9)

Pembahasan sinergi APBN dan APBD pada Musrenbang dan pembahasan KUA-PPAS, sebagaimana disebutkan pada ayat (6) difokuskan

pada

pencapaian

indikator

kinerja

prioritas

41

pembangunan pada masing-masing wilayah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga maupun Pemeerintah Daerah. (10)

Sinergi APBN dan APBD didasarkan atas kerangka waktu yang dapat menjamin

kesinambungan

penyusunan,

penetapan

dan

pertanggungjawaban APBN dan APBD. (11)

Tata cara sinergi APBN dan APBD disusun dalam peraturan pemerintah. BAB IX KANTOR ANGGARAN PARLEMEN Pasal 37

(1)

DPR

dan

DPD

dalam

menjalankankan

tugasnya

dibidang

penganggaran dibantu oleh Kantor Anggaran Parlemen. (2)

Kantor Anggaran Parlemen merupakan lembaga profesional dan independen yang bertanggungjawab langsung ke pimpinan DPR dan DPD.

(3)

Kantor Anggaran Parlemen memberikan masukan dan saran secara objektif kepada DPD dan DPR dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBN.

(4)

Pengaturan lebih lanjut mengenai Kantor Anggaran Parlemen diatur dalam Tata Tertib DPR dan DPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

42

Pasal 39 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai

MPR,

DPR,

DPD,

Keuangan Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemeriksaan Keuangan Negara dan ketentuan undang-undang lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, kecuali UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat (7), pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (5), pasal 14 ayat (4), pasal 15 ayat (5), pasal 16 ayat (4), pasal 20 ayat (5), pasal 27 ayat (3),

UU N0. 25 Tahun 2004 pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)

dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

Undang-Undang ini dengan

memerintahkan

pengundangan

penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA, Ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd.

43

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR

TAHUN

TENTANG PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

I.

UMUM 1.

Dasar Pemikiran Dalam rangka

pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan bernegara yang tertuang dalam UndangUndang Dasar 1945 maka disusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

memiliki

peran

penting

dan

sangat

strategis

dalam

mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Selama ini pengaturan penyusunan APBN dan APBD didasarkan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan Keuangan Negara. tidak

dapat

Keberadaan peraturan perundangan tersebut

mengakomodir

situasi

yang

berkembang

pengelolaan keuangan negara di Republik Indonesia.

dalam

Berangkat

dari situasi tersebut maka sebagian ketentuan peraturan tersebut masih tetap berlaku sementara sebagian dari ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan yang lebih terpadu untuk APBN maupun APBD.

44

Hal ini sangat penting mengingat dalam kenyataannya target-target pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang telah disusun sering tidak dapat terimplementasi secara optimal karena adanya

ketidaksinkronan

ketidaksinkronan

dalam

antara

penganggaran

baik

di

pemerintahan

daerah.

hal

pengaturan

perencanaan pemerintah Apalagi

dan/atau

pembangunan

pusat dengan

dan

maupun

dengan

semakin

kuatnya

permasalahan korupsi yang dilakukan pengelola negara, baik eksekutif dan legislatif maka dibutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran

yang

lebih

transparan

dan

akuntabel

dalam

penyusunan hingga evaluasi APBN dan APBD.

2.

Hal-Hal Baru dan atau Perubahan Mendasar Dalam Ketentuan Penyusunan, Pelaksanaan,

Pertanggungjawaban APBN dan APBD

yang diatur dalam Undang-Udang ini. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBN dan APBD yang diatur dalam undang-undang ini meliputi seluruh proses penyusunan

APBN

penganggaran,

dan

APBD

pembahasan

dan

mulai

dari

perencanaan,

penetapan,

pelaksanaan,

pelaporan, pertanggungjawaban hingga pemantauan dan evaluasi APBN.

UU

ini

pembahasan

juga

dan

pertanggungjawaban

memuat penetapan,

hingga

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan

dan

pelaporan,

evaluasi

APBD.

Selain itu juga terdapat penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran

pada

APBN

penganggaran pada APBD.

dan

sinergi

perencanaan

dan

Terakhir, berkaitan dengan kerangka

waktu pada proses penyusunan APBN dan APBD sehingga terdapat sinergi antara APBN dan APBD. Undang-Undang ini juga telah menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangan penganggaran DPR yakni APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit

organisasi,

fungsi,

program,

serta

wilayah.

UU

ini

menghilangkan kegiatan dan jenis belanja sebagai komponen APBN 45

yang harus dibahas oleh DPR. Selain itu juga menguatkan peran DPD dalam memberikan pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan

APBN

dalam

persidangan

APBN

serta

dukungan

keberadaan Kantor Anggaran Parlemen yang memberikan dukungan ke parlemen secara objektif dan independen sehingga pembahasan APBN

dapat

lebih

memperjuangkan

tujuan

peningkatan

Penyusunan,

Pelaksanaan,

kemakmuran rakyat. 3.

Pengertian

dan

Ruang

Lingkup

Pertanggungjawaban APBN dan APBD yang diatur dalam UndangUndang ini Pengertian dan ruang lingkup UU ini meliputi obyek, proses dan tujuan. Dari sisi Objek, APBN merupakan disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan

pertimbangan

Perwakilan Dewan

Rakyat

Perwakilan

setelah

Daerah.

memperhatikan Sementara

APBD

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari sisi proses

APBN dan APBD meliputi proses perencanaan, penganggaran, pembahasan perubahan

dan APBN

penetapan, dan

pembahasan

APBD,

dan

pelaksanaan,

pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi.

penetapan pelaporan,

Selain itu juga

diatur sinergi antara perencanaan dan penganggaran baik untuk APBN maupun APBD, serta sinergi antara APBN dan APBD. Dari sisi tujuan sebagai acuan bagi penyelenggara negara dalam perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pelaporan

pembahasan

serta

dan

penetapan,

pertanggungjawaban

pemantauan dan evaluasi APBN dan APBD.

serta

Termasuk pula

memberikan kepastian hukum akan prosedur, penanggungjawab, serta dokumen APBN dan APBD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. .

46

4.

Kekuaasan Atas Penyusunan, Pelaksanaan,

Pertanggungjawaban

APBN Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan APBN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden, dalam penyelenggaran pengelolaan APBN, sebagian dari kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, selaku pengelola kekayaan negara dan Wakil

Pemerintah

dalam

kepemilikan

kekayaan

negara

yang

dipisahkan. Kemudian dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan, selaku

pengelola

perencanaan

pembangunan

nasional

dan

penganggarannya. Selanjutnya dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga

yang

dipimpinnya

dan

diserahkan

kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pembagian ini dalam rangka keterpaduan penyusunan hingga evaluasi APBN yang lebih jelas dan konsisten sehingga pembagian kewenangan dan tanggungjawab dapat dilaksanakan secara baik. Selain itu juga untuk mendorong mekanisme penyelangaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga azas-azas

partisipasi,

transparansi

dan

akuntabilitas

dapat

terpenuhi dalam pengelolaan APBN. 5.

Tahapan APBN Tahapan APBN dimulai pada saat penyusunan rencana APBN yang disusun oleh Kementrian Perencanaan yang menyusun

arah

kebijakan

yang

fiskal

dan

prioritas

berpedoman pada RPJMN.

pembangunan

nasional

Selanjutnya arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar penyusunan RKP. Dengan dasar RKP tersebut, disusun pagu indikatif K/L dan transfer daerah sebagai acuan penyusunan Renja RKPD.

Renja K/L maupun

Pada tingkat kementrian dilakukan singkronisasi 47

melalui trilateral meeting sementara dengan daerah dilakukan melalui Musrenbangnas. Hasil kesepakatan keduanya menjadi dasar pemerintah menetapkan RKP.

Pada proses ini Pemerintah

menyampaikan rancangan RKP dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya minggu ke 2 (dua) bulan Mei. Pada tahap penganggaran, prakiraan

kapasitas

Kementrian Keuangan menetapkan

fiskal

untuk

ketersediaan

anggaran

pembangunan tahun anggaran yang dituangkan dalam Pagu Indikatif,

Pagu

Anggaran

Kementerian/Lembaga

dan

dan

Pagu

Daerah.

Alokasi

untuk

Kementerian/Lembaga

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L)

sesuai

dengan

pagu

anggaran

dan

selanjutnya

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan melakukan penelahaan RKA-K/L untuk mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran. Pada proses ini selambat-lambatnya dilakukan Minggu ke 2 (dua) bulan Februari. Selanjutnya pada tahap pembicaraan pendahuluan APBN yang dilakukan di DPR dan DPD dimulai dari pemerintah mengajukan RKP dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya DPR

melakukan serangkaian pembahasan dengan pemerintah melalui alat kelengkapan DPR, baik Fraksi, Komisi serta Badan Anggaran. Pada tahap ini DPD juga memberikan pertimbangan ke DPR dalam suatu rapat khusus.

Pembahasan di DPR ini juga dihadiri oleh

Kementrian Keuangan dan Kementrian Perencanaan.

Proses

selanjutnya, kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan APBN ini dituangkan dalam Surat Edaran tentang Pagu Anggaran oleh Kementrian Keuangan.

Kementrian/Lembaga menindaklanjutinya

dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang kemudian oleh Kementrian Perencanaan dan Kementrian Keuangan disingkronkan dengan Renja K/L dan RKP yang hasilnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN beserta Nota Keuangannya.

Pada

tahap

ini

kesepakatan

pembicaraan

pendahuluan ditetapkan selambat-lambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Juni. 48

Tahap pembahasan dan penetapan APBN dimulai pada saat pemerintah saat Presiden menyampaikan Rancangan UndangUndang APBN beserta Nota Keuangannya kepada DPR dan DPD dalam sidang terbuka. serangkaian

Selanjutnya DPR juga melakukan

pembahasan

dengan

pemerintah

melalui

alat

kelengkapan DPR, baik Fraksi, Komisi serta Badan Anggaran. DPD juga memberikan pertimbangan ke DPR dalam suatu rapat khusus. Keberadaan Kantor Anggaran Parlemen turut membantu parlemen menyediakan bahan-bahan terkait pembahasan.

Pembahasan di

DPR ini juga dihadiri oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian Perencanaan. Proses selanjutnya, kesepakatan dalam pembahasan APBN

ini

dituangkan

dalam

Undang-Undang

APBN

yang

ditindalanjuti oleh Kementrian Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang Pagu Alokasi berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan APBN.

Selanjutnya Kementerian/Lembaga menyempurnakan RKA-

KL dengan mengacu pada RKP, Renja K/L dan Pagu Alokasi serta hasil kesepatan antara DPR, DPD dan Pemerintah. akhir

Menteri

Keuangan,

Menteri

Pada tahap

Perencanaan

dan

Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan tiga pihak untuk menjaga

sinkronisasi

dan

konsistensi

perencanaan

penganggaran hasil pembahasan dan penetapan APBN.

dan

Penetapan

APBN paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya pelaksanaan APBN pada 1 Januari tahun direncanakan. Proses yang sama juga terjadi pada pembahasan dan penetapan APBN Perubahan.

Hanya saja

penetapan APBN Perubahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. Pada tahap pelaksanaan, Kementrian Keuangan menyusun rincian APBN sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam sebuah Keputusan Presiden. Selanjutnya Menteri Keuangan menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara pada tahap pelaporan

dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBN semester 1 (satu) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, dibahas oleh DPR melalui Badan Anggaran.

DPD juga memberikan pertimbangan atas 49

laporan tersebut.

Hasil pembahasan laporan realisasi APBN

menjadi bahan masukan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU

Pertanggungjawaban

atas

Pelaksanaan

APBN.

Laporan

realisasi disampaikan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) semester. Pada

proses

selanjutnya

yakni

pembahasan

laporan

pertanggungjawaban APBN dimana pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ke DPR.

Laporan ini

juga disampaikan ke BPK untuk pemeriksanaan lebih lanjut dan hasilnya

diserahkan

ke

serangkaian

pembahasan

kelengkapan

DPR,

baik

DPR.

Selanjutnya

dengan Fraksi,

pemerintah Komisi,

DPR

melakukan

melalui

Badan

alat

Akuntabilitas

Keuangan Negara serta Badan Anggaran. Pada tahap ini DPD juga memberikan pertimbangan ke DPR dalam suatu rapat khusus. Laporan ini setelah dibahas dan ditetapkan selanjutnya dituangkan dalam UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN yang ditetapkan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disampaikan Pemerintah. Terakhir berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi APBN dimana tahapan awal pemantauan dan evaluasi secara internal dilakukan oleh

Kementrian/Lembaga.

Kementrian

Perencanaan

Hasilnya dan

ditindaklanjuti

Kementrian

Keuangan

oleh atas

pelaksanaan kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta pemberian “rewards and punishment”. evaluasi

dijadikan

bahan

bagi

Hasil pemantauan dan

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah dan APBN periode berikutnya

6.

Tahapan APBD Pada tahap perencanaan APBD dimulai saat Bappeda menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk satu tahun mendatang yang didasarkan atas RPJMD serta RKP.

Arah

kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan awal RKPD yang menjadi dasar 50

penyusunan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat

Daerah.

Penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat Minggu ke 4 (empat) bulan Maret. Keuangan

Proses berikutnya Bappeda dan Pejabat Pengelola

Daerah

(PPKD)

serta

Sekretariat

Daerah

(Sekda)

menetapkan pagu indikatif SKPD untuk disampaikan kepada SKPD. SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian dibahas dalam pertemuan pertemuan pihak yakni SKPD, Bappeda, PPKD dan Sekda. Hasil pertemuan tersebut disingkronisasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan hasilnya disempurnakan oleh Bappeda dan SKPD, baik untuk RKPD maupun Renja SKPD. Pada proses selanjutya yakni penganggaran APBD dimana

PPKD

menetapkan prakiraan kapasitas fiskal daerah untuk ketersediaan anggaran pembangunan yang

dituangkan dalam Pagu Indikatif,

Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi untuk SKPD.

Setelah melalui

pembahasan antara Bappeda dan PPKD selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan

RKA-PPKD

(Pejabat

Penatausahaan

Keuangan

Daerah).

Berdasarkan surat edaran tersebut kemudian, SKPD

menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

RKA-SKPD

tersebut kemudian ditelaah oleh Bappeda dan PPKD untuk singkronisasi

perencanaan

dan

penganggaran.

Proses

penganggaran ini selambat-lambatnya dimulai Minggu ke 4 (empat) bulan Februari. Proses selanjutnya yakni pembahasan pembicaraan pendahuluan APBD Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS)

kepada

DPRD.

DPRD

melakukan

serangkaian proses pembahasan, baik oleh fraksi, komisi terkait dan Badan Anggaran DPRD.

Hasil keputusan bersama antara

pemerintah daerah dan DPRD tentang RKPD dan KUA-PPAS ditetapkan selambat-lambatnya minggu ke 4 (empat) bulan Juli. Hasil keputusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan pagu 51

anggaran yang dijadikan dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. RKA-SKPD tersebut ditelaah oleh Bappeda dan PPKD untuk disingkronisasi dengan RKPD dan Renja SKPD. Hasil RKA-SKPD tersebut kemudian dibahas kembali dan diputuskan bersama dengan DPRD yang

paling lambat

dilakukan minggu ke 4 (empat) pada bulan Agustus. Pada proses pembahasan dan penetapan APBD dimulai pada saat Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Daerah

Rancangan Peraturan

dan Dokumen APBD secara rinci kepada DPRD

lambat Minggu 1 (pertama) bulan Oktober.

paling

Proses berikutnya

dibahas oleh DPRD, melalui alat kelengkapannya seperti fraksi, komisi terkait maupun Badan Anggaran DPRD.

Berdasarkan hasil

pembahasan dan keputusan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD maka dituangkan Draft Final Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) rincian APBD yang ditetapkan paling lambat pada 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Kedua draft tersebut disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi

menjadi

bahan

masukan

untuk

dibahas

kembali

pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat

akhir

Desember.

Proses

selanjutnya

SKPD

menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

serta

selanjutnya Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD serta Sekretariat Daerah melakukan pertemuan empat pihak untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran hasil pembahasan dan penetapan APBD.

Hal yang

sama juga dalam proses penyusunan APBD Perubahan dimana penetapan APBD Perubahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. Selanjutnya

pada

proses

pelaksanaan

APBD

menyusun rincian APBD sesuai RKA SKPD. PPKD

menyusun

Dokumen

Pelaksanaan

dimana

PPKD

Proses selanjutnya Anggaran

(DPA)

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Perkada mengenai rincian APBD.

Dokumen DPA tersebut diserahkan 52

kepada SKPD untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada proses pelaporan, dilakukan

dalam bentuk

laporan realisasi pelaksanaan APBN semester 1 (satu) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya yang kemudian dibahas oleh Badan Anggaran DPRD.

Hasil pembahasan laporan tersebut menjadi

bahan masukan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. Laporan realisasi disampaikan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) semester. Tahapan

selanjutnya

yakni

pembahasan

laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dimana pemerintah daerah menyampaikan Perda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD ke DPRD.

Laporan ini juga disampaikan ke BPK untuk

pemeriksanaan lebih lanjut dan hasilnya diserahkan ke DPRD. Selanjutnya DPR melakukan serangkaian pembahasan dengan pemerintah daerah melalui

alat kelengkapan DPRD, baik Fraksi,

Komisi, serta Badan Anggaran DPRD. ditetapkan

selanjutnya

dituangkan

Setelah dibahas dan dalam

Perda

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD yang ditetapkan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disampaikan Pemerintah Daerah. Tahapan terakhir

berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi

APBD dimana tahapan awal pemantauan dan evaluasi secara internal dilakukan oleh SKPD.

Hasilnya ditindaklanjuti oleh

Bappeda dan PPKD atas pelaksanaan kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta pemberian “rewards and punishment”. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD periode berikutnya. 7.

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran APBN Sinergi perencanaan dan penganggaran APBN bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan keberlanjutan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional yang dikordinasikan oleh Kementrian Perencanaan dengan melibatkan Kementrian Keuangan 53

dan

Kementrian/Lembaga.

Sinergi

dilakukan

pada

saat

penyusunan dokumen RPJMN, Renstra Kementrian/Lembaga, RKP, Renja K/L serta rencana kerja anggaran dan kementrian/lembaga (RKA K/L). Dalam prosesnya, dokumen Renstra K/L dan Renja K/L harus dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kementrian Perencanaan agar

sejalan

dengan

RPJMN

maupun

RKP.

Fokus

sinergi

didasarkan pada indikator capaian kinerja, anggaran dan lokus program wilayah daerah. baik

dengan serta

mempertimbangkan lintas sektoral dan lintas

keterkaitan

pencapaian

prioritas

pembangunan

Kerangka waktunya sesuai tahapan penyusunan APBN,

Perencanaan,

Penganggaran,

Penetapan,

Pelaksanaan,

Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi. 8.

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran APBD Sinergi perencanaan dan penganggaran APBD dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

serta

melibatkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sinergi perencanaan dan penganggaran dilakukan pada penyusunan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD serta rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD). Secara khsusus dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD harus dievaluasi dan dikonsultasikan ke Bappeda agar sejalan dengan RJPMD maupun RKPD. Sinergi didasarkan pada indikator capaian kinerja, anggaran dan lokus program mempertimbangkan lintas sektoral dan lintas wilayah dan keterkaitan pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN maupun RKP

serta

RPJMD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kerangka waktunya disesuaikan dengan tahapan penyusunan APBD, baik Perencanaan, Penganggaran, Penetapan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi 9.

Sinergi APBN dan APBD Sinergi APBN dan APBD bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi

dan

keberlanjutan

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan nasional dan sasaran pembangunan daerah di 54

daerah yang dilakukan oleh Kementrian Perencanaan, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dokumen yang

disinergikan dokumen RPJMN dengan RPJMD, RKP dengan RKPD, Renja K/L dengan Renja SKPD.

Fokus sinergi pada indikator

kinerja program, anggaran serta lokus program pada masing-masing daerah yang dilakukan dalam musyawarah pembangunan provinsi dan musyawarah pembangunan nasional serta pembahasan KUAPPAS serta setiap tahapan penyusunan APBN dan APBD.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf (j) Kecuali yang diatur sendiri oleh peraturan perundangan lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga dalam memungut penerimaan negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

55

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (5) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Inisiatif baru merupakan program/outcome/kegiatan/output baru yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau

perubahan

baseline.

Inisiatif

penambahan volume target. penambahan

target

baru

baru

juga

merupakan

Selain itu inisiatif baru berupa

yang

bersifat

percepatan,

sehingga

membutuhkan penambahan anggaran tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah.

Semua inisiatif baru diatas

56

harus sesuai dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden di awal tahun berjalan. Ayat (7) Penyampaian pagu indikatif daerah dimaksudkan agar daerah memiliki informasi yang cukup dan tepat waktu sehingga memiliki arah yang lebih jelas dalam menyusun perencanaan di daerah Pasal 16 Ayat (5) Pagu Indikatif,

Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi kementerian/

dirinci menurut unit daerah (wilayah) dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan

bagi

kementrian/lembaga

lain

agar

terjadi

singkronisasi perencanaan dan penganggaran antar sektor pada suatu daerah (wilayah). Selain itu juga terjadi sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah sehingga daerah dapat menyusun program dan kegiatan yang lebih sinergis sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Daerah (wilayah) yang dimaksud adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (7) Penelaahan RKA-KL untuk melihat kesesuaian antara indikator capaian yang ada di RKA-KL dengan indikator RKP serta melihat arah pencapaian kinerja pada masing-masing Kementrian Lembaga Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan berupa prognosis; (a) penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan;dan/atau (b) deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan. Sementara erubahan postur APBN yang sangat signifikan berupa prognosis; (a) penurunan penerimaan perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;

(b)

kenaikan

atau

penurunan

belanja

kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; (c) kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau; (d) kenaikan defisit 57

minimal 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah ditetapkan. Pasal 20 Ayat (4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen

pelaksanaan

anggaran

yang

dibuat

oleh

menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pasal 21 Ayat( 3) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja. Pasal 22 Ayat( 5) Pemeriksaan

oleh

Badan

Pemeriksa

Keuangan

diselesaikan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Ayat (6) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga Pasal 23 Ayat ( 2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan pendekatan performance base budgeting yang disesuaikan

dengan

indikator

kinerja

utama

masing-masing

kementrian/lembaga Ayat ( 6) Rewards and Punishment berkaitan dengan penyesuaian anggaran, baik penambahan dan pengurangan, pada APBN periode berikutnya pada masing-masing Kementrian/Lembaga pelaksana APBN Pasal 24 Cukup jelas 58

Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta,

Badan

Pemeriksa

Keuangan

dianggap

menyetujui

sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah Pasal 33 Ayat (6) Penghargaan dan Sanksi berkaitan dengan penyesuaian anggaran, baik penambahan dan pengurangan, pada APBD periode berikutnya pada masing-masing SKPD pelaksana APBD Pasal 34 Ayat (6) Lokus program adalah wilayah lokasi program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan oleh Kemetrian/Lembaga dalam dokumen

Renja

K/L

maupun

RKA-K/L.

Lintas

sektoral

memperhatikan sinergi perencanaan antar sektor yang disusun oleh Kementrian/Lembaga sesuai dengan Buku II RPJMN.

Lintas 59

wilayah memperhatikan sinergi perencanaan antar wilayah sesuai dengan Buku III RPJMN dengan mempertimbangan dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ayat (7) Indikator

capaian

kinerja

prioritas

pembangunan

merupakan

indikator yang tertuang prioritas-prioritas pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMN dan RKP serta RPJMD dan RKPD. Misalnya

dalam

prioritas

pembangunan

pendidikan

maka

didalamnya berisi indikator kinerja seperti angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan dan lain sebagainya. Ayat (9) Kerangka waktu tersebut didasarkan atas Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)

yang

disusun oleh Kementrian Perencanaan, Kementrian Keuangan dan Kementrian/Lembaga Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Kantor Anggaran Parlemen memberikan hasil analisis periodik maupun atas permintaan anggota parlemen berkaitan dengan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

sesuai

tahapan

penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara independen dan objektif.

Independen yakni tanpa memihak salah satu fraksi dan

atau pihak-pihak tertentu yang ada di parlemen. Objektif dilakukan melalui kaidah-kaidah ilmiah dan akademis. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harusselesai selambat-lambatnya dalam waktu

1

(satu)

tahun.

Pelaksanaan

penataan

dimulai

sejak

ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

60

Pasal 40 Cukup jelas LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

61