DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSABANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perubahan iklim bumi yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akan memberikan pengaruh merugikan pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia; b. bahwa dalam rangka upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1994 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya United Nations Framework Convention on Climate Change oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia; c. bahwa dalam upaya mencegah berlanjutnya perubahan iklim yang merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui untuk mengupayakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diproyeksi pada tahun 1990; d. bahwa Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai hutan tropis basah terbesar kedua di dunia dan negara kepulauan yang memiliki laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang besar; e. bahwa komitmen negara-negara maju untuk menyediakan bantuan dana dan alih teknologi kepada negara-negara berkembang yang merupakan tanggung jawab negara-negara maju, sebagaimana diatur dalam, United Nations Framework Convention on Climate Change, perluditanggapi secara positif oleh pemerintah Indonesia;

UU. No. 6 TAHUN 1994

1/66

f. bahwa Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, karena itu pemerintah telah menandatangani United Nations Framework Convention on Climate Change tersebut di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992; g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate Change tersebut dengan UndangUndang. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) Pasal 1 Mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubaha Iklim) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatasnnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


2/66

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 42 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Salinan Naskah Asli Terjemahan Resmi


3/66

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

I.

UMUM Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menegaskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat". Pasal tersebut mengandung esensi amanat yang mendasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, manusia dapat berperan dalam mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dikembangkan pola interaksi timbal balik antara atmosfer, bumi, dan air yang dapat membentuk sistem iklim tersebut. Pengelolaan iklim terus dikembangkan guna menunjang pembangunan di berbagai sektor, seperti pertanian dan kehutanan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain menegaskan sebagai berikut: a.

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan


4/66

sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. b.

Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam mengembangkan tata guna air perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan air yang cukup dan bersih serta berkesinambungan, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan kemorosotan mutu dan kelestarian air, serta penyelamatan daerah aliran sungai. Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin.

c.

Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya.

d.

Kerjasama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

e.

Hubungan luar negeri merupakan klegiatan antarbangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabadikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta


5/66

ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih mamantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok. A. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia yang Berkaitan dan Mendukung Konvensi. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994), Jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landasan Kontinen Indonesia tanggal 17 Februari 1969;

c.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

d.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

e.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lmbaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

f.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

g.

Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

h.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);


6/66

i.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

j.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

k.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting og the Parties (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 50).

Indonesia merupakan anggota Organisasi Meteorologi Dunia telah melakukan aksesi Convention of the World Meteorological Organization (WMO) pada tanggal 16 Nopember 1950. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan demikian, pengesahan Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap negara diharapkan mengkoordinasikan tindakan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Untuk itu perlu disiapkan peraturan-peraturan yang menyangkut perubahan iklim serta mendorong masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/228 tanggal 22 Desember 1989 pada Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Nomor 43/53 tanggal 6 Desember 1988, Nomor 44/207 tanggal 22 Desember 1989, Nomor 45/212 tanggal 21 Desember 1990, dan Nomor 44/169 tanggal 19 Desember 1991 telah membahas masalah iklim global. Disamping itu, pada ketentuan-ketentuan resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/206 tanggal 22 Desember 1989 dibahas pula tentang kemungkinan akibat yang merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama pada daerah pesisir daratan rendah, dan ketentuan-ketentuan terkait dalam Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/172 tanggal 19 Desember 1989 tentang Implementasi UU. No. 6 TAHUN 1994

7/66

Rencana Kerja Nyata untuk Menanggulangi Penggurunan (desertification). Dalam rangka itu telah dipertimbangkan pula Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon 1985 dan Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Dapat Merusak Lapisan Ozon yang telah disesuaikan dan diamandemenkan pada tanggal 29 Juni 1990, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992. Para pihak pada Konvensi menyadari adanya analisis yang sangat berharga yang telah dilakukan oleh banyak negara mengenai perubahan iklim dan sumbangan penting dari Organisasi Meteorologi Dunia (the World Meteorological Organization = WMO), Badan Pembangunan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Environment Programme = UNEP) dan badan-badan lain, serta organisasi dan badan-badan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertukaran hasil penelitian dan koordinasi riset. C. Naskah Konvensi Naskah Konvensi terdiri atas : a. Batang Tubuh, yang berisi pembukaan dan 26 pasal sebagai berikut : 1. Pengertian; 2. Tujuan; 3. Prinsip-prinsip 4. Komitmen; 5. Penelitian dan Pengamatan Sistematik; 6. Pendidikan, Masyarakat;

Pelatihan,

dan

Kesadaran

7. Konferensi Para Pihak; 8. Sekretariat; 9. Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah dan Teknologis; 10. Badan Pendukung Pelaksanaan; 11. Mekanisme Pembayaran; 12. Komunikasi Informasi Mengenai Pelaksanaan; 13. Penyelesaian Masalah-masalah Pelaksanaan; 14. Penyelesaian Sengketa; 15. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi; UU. No. 6 TAHUN 1994

8/66

16. Persetujuan dan perubahan Lampiran-lampiran pada konvensi; 17. Protokol; 18. Hak suara; 19. Depositari; 20. Penandatanganan; 21. Pengaturan sementara; 22. Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Aksesi; 23. Hal berlakunya; 24. Keberatan-keberatan (Reservasi); 25. Penarikan diri; 26. Teks asli. b.

Lampiran : Lampiran I: Daftar Negara Maju dan Negara Ekonomi Transisi. Yang dimaksud dengan "Negara Ekonomi Transisi" adalah negara yang sedang mengalami masa transisi dari sistem ekonomi dengan perencanaan terpusat menuju sistem ekonomi pasar. Lampiran II: Daftar Negara Industri Berkewajiban Menyediakan Pendanaan.

Maju

yang

Uraian secara lengkap mengenai naskah Konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir. D.

Manfaat Konvensi Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa: a. Di dalam negeri, akan menambah lagi perangkat hukum yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuannya akan menjadi bagian dari hukum nasional yang mengatur masalah iklim dan lingkungan, sebagaimana yang sudah secara konsisten dilakukan oleh Negara Republik Indonesia. b. Di luar negeri, akan menunjukan bahwa Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim bumi yang dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama


9/66

umat manusia. Kita menyadari bahwa kegiatan manusia telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang pada gilirannya berakibat naiknya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu ekosistem. c. Manfaat lain, lebih terbuka kesempatan yang sangat luas bagi Indonesia untuk selalu bekerja sama dan berkomunikasi dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional melalui komunikasi informasi yang dilembagakan oleh konvensi. Diantara komunikasi tersebut yang penting ialah berupa pertukaran ilmiah dan teknologi karena konvensi juga membentuk Badan Pendukung untuk nasehat ilmiah dan teknologi yang terbuka bagi semua pihak dan mulitdisiplin. Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber alam yang kita miliki karena konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber alam sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masingmasing sehingga tidak merusak lingkungan. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris. Pasal 2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3557


10/66

SALINAN NASKAH ASLI UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE The Parties to this Convention, Acknowledging that change in the Earth’s climate and its adverse effects are common concern of humankind, Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that this will result on average in an additional warning of the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind, Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs, Aware of the role and importance in terrestrial and marine ecosystems of sinks and reservoirs of greenhouse gases, Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof, Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate international response, in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and economic conditions, Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, Recalling also that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction UU. No. 6 TAHUN 1994

11/66

or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction, Reaffirming the principle of sovereignty of States in international cooperation to address climate change, Recognizing that States should enact effective environment legislation, that environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply, and that standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries, Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future generations of mankind, Recalling also the provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22 December 1989 on the possible adverse effects of sea level rise on islands and coastal areas, particularly low-lying coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly resolution 44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to Combat Desertification, Recalling further the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and amended on 29 June 1990, Noting the Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference adopted on 7 November 1990, Conscious of the valuable analytical work being conducted by many States on climate change and of the important contributions of the World Meteorological Organization, the United Nations Environment Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations system, as well as other international and intergovernmental bodies, to the exchange of results of scientific research and the coordination of research, Recognizing that steps required to understand and address climate change will be environmentally, socially and economically most effective if they are based on relevant scientific, technical and economic considerations and continually re-evaluated in the light of new findings in these areas, Recognizing that various actions to address climate change can be justified economically in their own right and can also help in solving other environment problems, Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a flexible manner on the basis of clear priorities, as a first step towards UU. No. 6 TAHUN 1994

12/66

comprehensive response strategies at the global, national and, where agreed, regional levels that take into account all greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions to the enhancement of the greenhouse effect, Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with low-lying coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, drought and desertification, and developing countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, Recognizing the special difficulties of those countries, especially developing countries, whose economics are particularly dependent on fossil fuel production, use and exportation, as a consequence of action taken on limiting greenhouse gas emissions, Affirming that responses to climate change should be coordinated with social and economic development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full account the legitimate priority needs of developing countries for the achievement of sustained economic growth and the eradication of poverty, Recognizing that all countries, especially developing countries, need access to resources required to achieve sustainable social and economic development and that, in order for developing countries to progress towards that goal, their energy consumption will need to grow taking into account the possibilities for achieving greater energy efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general, including through the application of new technologies on terms which make such an application economically and socially beneficial, Determined to protect the climate system for present and future generations, Have agreed as follows : Article 1. Definitions*) For the purpose of this Convention : 1. "Adverse effects of climate change" means change in the physical environment or biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of socio-economic systems or on human health and welfare. 2. "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is an addition to natural climate variability observed over comparable time periods.


13/66

3. "Climate system" means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere, and their interactions. 4. "Emissions" means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the atmosphere over a specified area and period of time. 5. "Greenhouse gases" means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation. 6. "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region which has competence in respect of matters governed by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with is internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments concerned. 7. "Reservoir" means a component or components of the climate system where a greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored. 8. "Sink" means any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere. 9. "Source" means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere. Article 2. Objective The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. Article 3. Principles In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following : 1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties UU. No. 6 TAHUN 1994

14/66

should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof. 2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden the Convention, should be given full consideration. 3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties. 4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change. 5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on internal trade.

*)

Titles of articles are included solely to assist the reader.


15/66

Article 4. Commitments 1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall : a. Develop, periodically update, publish and make available to the Conference of the Parties, in accordance with Article 12, national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties; b. Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to climate change; c. Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management sectors; d. Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forest and oceans as well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems; e. Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; develop and elaborate appropriate and integrated plans for coastal zone management, water resources and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in Africa, affected by drought and desertfication, as well as floods; f. Take climate change considerations into account, to the extent feasible, in their relevant social, economic and environmental policies and actions, and employ appropriate methods, for example impact assessments, formulated and determined nationally, with a view to minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the quality of the environment, of projects or measures undertaken by them to mitigate or adapt to climate change;


16/66

g. Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic and other research, systematic observation and development of data archives related to the climate system and intended to further the understanding and to reduce or eliminate the remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate change and the economic and social consequences of various response strategies; h. Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant scientific, technological, technical, socio-economic and legal information related to the climate system and climate change, and to the economic and social consequences of various response strategies; i. Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate change and encourage the widest participation in this process, including that of non-governmental organizations; and j. Communicate to the Conference of the Parties information related to implementation, in accordance with Article 12. 2. The developed country Parties and other Parties included in annex I commit themselves specifically as provided for in the following: a. Each of these Parties shall adopt national*) policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures and resources bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this subparagraph; b. In order to promote progress to this end, each of these Parties shall communicate, within six months of the entry into force of the Convention for it and periodically thereafter, and in UU. No. 6 TAHUN 1994

17/66

accordance with Article 12, detailed information on its policies and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as on its resulting projected anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph (a), with the aim of returning individually or jointly to their 1990 levels these anthropgenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. This information will be reviewed by the Conference of the Parties, at its first session and periodically thereafter, in accordance with Article 7; c. Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases for the purpose of subparagraph (b) above should take into account the best available scientific knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective contributions of such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider and agree on methodologies for these calculations at its first session and review them regularly thereafter; d. The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy of subparagraphs (a) and (b) above. Such review shall be carried out in the light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the Conference of the Parties shall take appropriate action, which may include the adoption of amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Conference of the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding criteria for joint implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs (a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter at regular intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the Convention is met; e. Each of these parties shall :


i.

coordinate as appropriate with other such Parties, relevant economic and administrative instruments developed to achieve the objective of the Convention; and

ii.

identify and periodically review its own policies and practices which encourage activities that lead to greater levels of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol than would otherwise occur; 18/66

f. The conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, available information with a view to taking decisions regarding such amendments to the lists in annexes I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned; g. Any Party not included in annex I may, in its instruments of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify the Depositary that it intends to be bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the other signatories and Parties of any such notification. 3. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1. They shall also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred to in Article 11, in accordance with that Article. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties. 4. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects. 5. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the Convention. In this process, the developed country Parties shall support the development and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating the transfer of such technologies. 6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties included in annex I undergoing the process of transition to a market economy, in order to enhance the ability of these Parties to address climate change, including with regard to the historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol chosen as a reference. UU. No. 6 TAHUN 1994

19/66

7. The extent to which developing country Parties will effectively implement their commitments under the Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under the Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account that economic and social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the developing country Parties. 8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full consideration to what actions are necessary under the Convention, including actions related to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and concerns of developing country Parties arising from the adverse effects of climate change and/or the impact of the implementation of response measures, especially on : a. Small island countries; b. Countries with low-lying coastal areas; c. Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas liable to forest decay; d. Countries with areas prone to natural disasters; e. Countries with areas liable to drought and desertification; f. Countries with areas of high urban atmospheric pollution; g. Countries with areas with mountainous ecosystems;

fragile

ecosystems,

including

h. Countries whose economics are highly dependent on income generated from the production, processing and export, and/or on consumption of fossil fuels and associated energy-intensive products; and i.

Land-locked and transit countries.

Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to this paragraph. 9. The Parties shall take full account of the specific needs and special situations of the least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology. 10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into consideration in the implementation of the commitments of the Convention the situation of Parties, particularly developing country Parties, with economics that are vulnerable to the adverse effects of the implementation of measures to responds to climate change. This applies notably to Parties with economies that are highly dependent on UU. No. 6 TAHUN 1994

20/66

income generated from the production, processing and export, and/or consumption of fossil fuels and associated energy-intensive products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in switching to alternatives. Article 5. Research and Systematic Observation In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1(g), the Parties shall : a. Support and further develop, as appropriate, international and intergovernmental programmes and networks or organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and systematic observation, taking into account the need to minimize duplication of effort; b. Support international and intergovernmental efforts to strengthen systematic observation and national scientific and technical research capacities and capabilities, particularly in developing countries, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and c. Take into account the particular concerns and needs of developing countries and cooperate in improving their endogenous capacities and capacities and capabilities to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above. Article 6. Education, Training and Public Awareness In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1(i), the Parties shall : a. Promote and facilitate at the national and, as appropriate, subregional and regional levels, and in accordance with national laws and regulations, and within their respective capacities: i.

the development and implementation of educational and public awareness programmes on climate change and its effects;

ii.

public access to information on climate change and its effects;

iii.

public participation in addressing climate change and its effects and developing adequate responses; and

iv.

training of scientific, technical and managerial personnel.

b. Cooperate in promote, at the international level, and, where appropriate, using existing bodies: i.

the development and exchange of educational and public awareness material on climate change and its effects; and


21/66

ii.

the development and implementation of education and training programmes, including the strengthening of national institutions and the exchange or secondment of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries.

*)

This includes policies and measures adopted by regional economic integration organizations. Article 7. Conference of the Parties 1. A Conference of the Parties is hereby established. 2. The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention, shall keep under regular review the implementation of the Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote the effective implementation of the Convention. To this end, it shall: a. Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional arrangements under the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge; b. Promote and facilities the exchange of information on measures adopted by the Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under the Convention; c. Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under the Convention; d. Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the Convention, the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be agreed on by the Conference of the Parties, inter alia, for preparing inventories of greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the effectiveness of measures to limit the emissions and enhance the removals of these gases;


22/66

e. Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to the Convention, in particular environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved; f. Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention and ensure their publication; g. Make recommendations on any matters necessary for the implementation of the Convention; h. Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5, and Article 11; i. Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of the Convention; j. Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide guidance to them; k. Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies; l. Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international organizations and intergovernmental and nongovernmental bodies; and m. Exercise such other functions as are required for the achievement of the objective of the Convention as well as all other functions assigned to it under the Convention. 3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of procedure as well as those of the subsidiary bodies established by the Convention, with shall include decision-making procedures for matters not already covered by decision-making procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified majorities required for the adoptions of particular decisions. 4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the date of entry into force of the Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference of the Parties. 5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or UU. No. 6 TAHUN 1994

23/66

at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one-third of the Parties. 6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or nongovernmental, which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as an observer, may be so admitted unless at least one-third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties. Article 8. Secretariat 1. A secretariat is hereby established. 2. The functions of the secretariat shall be : a. To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies established under the Convention and to provide them with services as required; b. To compile and transmit reports submitted to it; c. To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties, on request, in the compilation and communication of information required in accordance with the provisions of the Convention; d. To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the Parties; e. To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies; f. To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and g. To perform the other secretariat functions specified in the Convention and in any its protocols and such functions as may be determined by the Conference of the Parties. 3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent secretariat and make arrangements for its functioning. UU. No. 6 TAHUN 1994

24/66

Article 9. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 1. A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely information and advice on scientific and technological matters relating to the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work. 2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing competent international bodies, this body shall : a. Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate change and its effects; b. Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the implementation of the Convention; c. Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies; d. Provide advice on scientific programmes, international cooperation in research and development related to climate change, as well as on ways and means of supporting endogenous capacity-building in developing countries; and e. Respond to scientific, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body. 3. The functions and terms of reference of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties. Article 10. Subsidiary Body for Implementation 1. A subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference of the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and comprise government representatives who are experts on matters related to climate change. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work. 2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall : a. Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 1, to assess the overall aggregated effect


25/66

of the steps taken by the Parties in the light of the latest scientific assessment concerning climate change; b. Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews required by Article 4, paragraph 2 (d); and c. Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and implementation of its decisions. Article 11. Financial Mechanism 1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant concessional basis, including for the transfer of technology, is hereby defined. It shall function under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention. Its operation shall be entrusted to one more existing international entities. 2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all Parties within a transparent system of governance. 3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism shall agree upon arrangements to give effect to the above paragraphs, which shall include the following : a. Modalities to ensure that the funded projects to address climate change are in conformity with the policies, programme priorities and eligibility criteria established by the Conference of the Parties; b. Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in light of these policies, programme priorities and eligibility criteria; c. Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on its funding operations, which is consistent with the requirement for accountability set out in paragraph 1 above; and d. Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed. 4. The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the above mentioned provisions at its first session, reviewing and taking into account the interim arrangements referred to in Article 21, UU. No. 6 TAHUN 1994

26/66

paragraph 3, and shall decide whether these interim arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures. 5. The developed country Parties may also provide and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention through bilateral, regional and other multilateral channels. Article 12. Communication of Information Related to Implementation 1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information : a. A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference of the Parties; b. A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement the Convention; and c. Any other information that the Party considers relevant to the achievement of the objective of the Convention and suitable for inclusion in its communication, including, if feasible, material relevant for calculations of global emission trends. 2. Each developed country Party and each other Party included in annex I shall incorporate in its communication the following elements of information : a. A detailed description of the policies and measures that it has adopted to implement its commitment under Article 4, paragraph 2(a) and 2(b); and b. A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources and removals by its sinks of greenhouse gases during the period referred to in Article 4, paragraph 2(a). 3. In addition, each developed country Party and each other developed Party included in annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5. 4. Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose projects for financing, including specific technologies, materials, equipment, techniques, or practices that would be needed to implement such UU. No. 6 TAHUN 1994

27/66

projects, along with, if possible, an estimate of all incremental costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse gases, as well as an estimate of the consequent benefits. 5. Each developed country Party and each other Party included in annex I shall make its initial communication within six months of the entry into force of the Convention for that Party. Each Party not so listed shall make its initial communication within three years of the entry into force of the Convention for that Party, or of the availability of financial resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Parties that are least developed countries may make their initial communication at their discretion. The frequency of subsequent communications by all Parties shall be determined by the Conference of the Parties, taking into account the differentiated timetable set by this paragraph. 6. Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the secretariat as soon as possible to the Conference of the Parties and to any subsidiary bodies concerned. If necessary, the procedures for the communication of information may be further considered by the Conference of the Parties. 7. From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for the provision to developing country Parties of technical and financial support, on request, in compiling and communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and financial needs associated with proposed projects and response measures under Article 4. Such support may be provided by other Parties, by competent international organizations and by the secretariat, as appropriate. 8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint communication in fulfilment of their obligations under this Article, provided that such a communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its individual obligations under the Convention. 9. Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, in accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be aggregated by the secretariat to protect its confidentiality before being made available to any of the bodies involved in the communication and review of information. 10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to make public its communication at any time, the secretariat shall make communications by Parties under this Article publicly available at the time they are submitted to the Conference of the Parties.


28/66

Article 13. Resolution of Questions Regarding Implementation The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of questions regarding the implementation of the Convention. Article 14. Settlement of Disputes 1. In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, the Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice. 2. When ratifying, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation : a. Submission of the dispute to the International Court of Justice, and/or b. Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration. A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above. 3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary. 4. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree. 5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.


29/66

6. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith. 7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation. 8. The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise. Article 15. Amendments to the Convention 1. Any Party may propose amendments to the Convention. 2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment to the Convention shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depository. 3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depository, who shall circulate it to all Parties for their acceptance. 4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depository. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depository of an instrument of acceptance by at least three-fourths of the Parties to the Convention. 5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depository its instrument of acceptance of the said amendment. 6. For the purpose of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.


30/66

Article 16. Adoption and Amendment of Annexes to the Convention 1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Without prejudice to the provisions of Article 14, pargraphs 2(b) and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character. 2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the procedure set forth in Article 15, paragraphs 2, 3, and 4. 3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter into force for all Parties to the Convention six months after the date of the communication by the Depository to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that have notified the Depository, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depository. 4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the Convention shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above. 5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force. Article 17. Protocols 1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the Convention. 2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before such a session. 3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that instrument. 4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol. 5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned. UU. No. 6 TAHUN 1994

31/66

Article 18. Right to Vote 1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below. 2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their members States that are Parties to the Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. Article 19. Depositary The Secretary-General of the United Nations shall be the Depository of the Convention and of protocols adopted in accordance with Article 17. Article 20. Signature This Convention shall be open for signature by States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the International Court of Justice and by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during the United Nations Conference on Environment and Development, and thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993. Article 21. Interim Arrangements 1. The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim basis by the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the Conference of the Parties. 2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate closely with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can respond to the need for objective scientific and technical advice. Other relevant scientific bodies could also be consulted. 3. The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the international entity entrusted with the operation of the financial mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.


32/66

Article 22. Ratification, Acceptance, Approval or Accession 1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depository. 2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to the Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently. 3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depository, who shall in turn inform the Parties, of any subtantial modification in the extent of their competence. Article 23. Entry Into Force 1. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of the organization Article 24. Reservations No reservations may be made to the Convention. UU. No. 6 TAHUN 1994

33/66

Article 25. Withdrawal 1. At any time after three years from the date on which the Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary. 2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal. 3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is a Party. Article 26. Authentic Texts The original of this Convetion, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention. DONE at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-two.


34/66

SALINAN NASKAH ASLI UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE ANNEX I

Australia Austria Belarus*) Belgium Bulgaria*) Canada Czechoslovakia*) Denmark European Community Estonia*) Finland France Germany Greece Hungary*) Iceland Ireland Italy Japan Latvia*) Lithuania*) Luxembourg Netherlands New Zealand Norway Poland*) Portugal Romania*) Russian Federation*) Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine*) United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland United States of America *)

Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.


35/66

SALINAN NASKAH ASLI UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE ANNEX II Australia Austria Belgium Canada Denmark European Community Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Japan Luxembourg Netherlands New Zealand Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland United States of America


36/66

TERJEMAHAN RESMI KONVESI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM

KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSABANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM Para Pihak Konvensi ini, mengakui bahwa perubahan iklim bumi dan dampaknya yang merugikan merupakan keprihatinan bersama bagi umat manusia, memperhatikan bahwa kegiatan manusia telah sangat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga akan memperbesar dampak gas rumah kaca secara alami. Hal ini akan berakibat meningkatnya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer serta akan dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada ekosistem alami dan kehidupan manusia, mencatat bahwa andil terbesar emisi gas rumah kaca global di masa lalu dan dewasa ini berasal dari negara-negara maju, dan bahwa emisi per kapita di negara-negara berkembang relatif masih rendah serta andil emisi global yang berasal dari negara-negara berkembang akan menambah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan sosialnya, menyadari akan peranan dan pentingnya ekosistem daratan dan lautan sebagai wahana rosot dan penyimpan gas rumah kaca, mencatat bahwa banyak ketidakpastian dalam prakiraan perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan waktu, ukuran dan kawasannya, mengakui bahwa sifat perubahan iklim global menuntut kerja sama dan partisipasi seluas mungkin di antara semua negara dalam memberikan tanggapan internasional dan dampaktif, sejalan dengan tanggung jawab bersama mereka, tetapi berbeda-beda serta kemampuan dan keadaan sosial ekonomi mereka masing-masing, mengingat ketentuan-ketentuan terkait yang tertuang dalam Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Hidup, yang disetujui di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972,


37/66

mengingat juga bahwa sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prinsip Hukum Internasional, negara-negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber alam sejalan dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan masing-masing, dan tanggung jawab menjaga agar aktivitas di dalam yuridiksi atau pengawasannya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau daerah di luar yuridiksi nasionalnya, mengukuhkan prinsip kedaulatan negara-negara dalam melakukan kerja sama internasional mengatasi perubahan iklim, mengakui bahwa setiap negara harus menetapkan peraturan lingkungan secara dampaktif dan baku mutu lingkungannya, tujuan dan prioritas pengelolaannya harus mencerminkan kaitan aspek lingkungan dan pembangunannya, bahwa baku mutu yang ditetapkan oleh beberapa negara dapat tidak sesuai dan karenanya menjadi beban sosial ekonomi yang tidak dikehendaki bagi negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang, mengingat ketentuan-ketentuan Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/228 tanggal 22 Desember 1989 pada Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi No. 43/53 tanggal 6 Desember 1988, No. 44/207 tanggal 22 Desember 1989, No. 45/212 tanggal 21 Desember 1990, dan No. 44/169 tanggal 19 Desember 1991 tentang perlindungan iklim global bagi generasi umat manusia masa kini dan mendatang, mengingat juga ketentuan-ketentuan Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/206 tanggal 22 Desember 1989 tentang kemungkinan dampak yang merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama daerah pesisir daratan rendah dan ketentuan-ketentuan terkait dalam Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/172 tanggal 19 Desember 1989 tentang implementasi Rencana Tindakan untuk Menanggulangi Penggurunan (desertification), mengingat lebih lanjut Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon tahun 1985 dan Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Dapat Merusak Lapisan Ozon tahun 1987, yang telah disesuaikan dan diamandemenkan pada tanggal 29 Juni 1990, mencatat Deklarasi Tingkat Menteri-Menteri pada Konferensi Iklim Dunia Kedua yang disetujui pada tanggal 7 November 1990, menyadari pekerjaan analisis yang berharga tentang perubahan iklim yang dilakukan oleh banyak negara dan sumbangsih penting Organisasi Meteorologi Dunia, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan badan-badan lain, organisasi dan badan-badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun badan-badan internasional dan badan antarpemerintah lain dalam pertukaran hasil penelitian ilmiah dan pengkoordinasian penelitian, UU. No. 6 TAHUN 1994

38/66

mengakui bahwa langkah yang diperlukan untuk memahami dan menangani perubahan iklim dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi, akan sangat dampaktif jika hal tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang relevan, teknis, ekonomis, dan secara terus-menerus ditinjau ulang dalam hubungannya dengan temuan baru di bidang-bidang ini, mengakui bahwa berbagai tindakan untuk menangani perubahan iklim dapat dibenarkan secara ekonomis atas dasar hak masing-masing dan dapat juga membantu menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang lain, mengakui juga perlunya negara maju mengambil tindakan segera secara luwes berdasarkan prioritas yang nyata, sebagai langkah pertama menuju strategi tanggapan yang menyeluruh pada tingkat global, nasional dan jika disepakati pada tingkat regional dengan memperhitungkan semua gas rumah kaca dan mempertimbangkan peran mereka yang berkaitan dengan dampak gas rumah kaca, mengakui lebih lanjut bahwa negara-negara yang berdataran rendah dan negara-negara berkepulauan kecil, negara-negara yang berpesisir rendah, berdaerah kering (arid) dan semikering (semiarid) atau daerah-daerah yang rawan banjir, kekeringan dan penggurunan, serta negara-negara berkembang dengan ekosistem pegunungan yang rentan adalah yang paling rawan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim, mengakui kesulitan-kesulitan khusus negara-negara tersebut, terutama negara-negara berkembang, yang perekonomiannya sangat tergantung pada produksi energi asal fosil, untuk pemakaian dan ekspor, sebagai konsekuensi atas tindakan yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca, menegaskan bahwa tanggapan terhadap perubahan iklim harus dikoordinasikan dengan pembangunan sosial ekonomi secara terpadu dalam rangka menghindari dampak negatif pada pembangunan tersebut, dengan mempertimbangkan secara cermat kebutuhan prioritas yang sah dari negaranegara berkembang demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan, mengakui bahwa semua negara, terutama negara-negara berkembang, membutuhkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan agar negara-negara berkembang mampu maju mencapai tujuan tersebut, konsumsi energinya akan meningkat mengingat kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai efisiensi energi yang lebih besar dan mengendalikan emisi gas rumah kaca secara umum, termasuk melalui penerapan teknologi baru sesuai dengan persyaratan sehingga pemakaian tersebut bermanfaat secara sosial dan ekonomi, memutuskan untuk melindungi sistem iklim untuk generasi sekarang dan mendatang. Telah menyetujui sebagai berikut: UU. No. 6 TAHUN 1994

39/66

Pasal 1 PENGERTIAN*) Untuk maksud Konvensi ini : 1. "Akibat yang merugikan dari perubahan iklim" ialah perubahan pada lingkungan fisik atau biota sebagai hasil perubahan iklim yang menimbulkan dampak yang merusak pada komposisi, ketahanan atau produktivitas ekosistem alami dan ekosistem yang teratur, atau pada pelaksanaan sistem sosioekonomis, atau pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. 2. "Perubahan iklim" ialah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga beripa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 3. "Sistem iklim" ialah totalitas dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer beserta interaksinya. 4. "Emisi" ialah lepasnya gas rumah kaca dan/atau zat-zat asalnya ke atmosfer pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 5. "Gas rumah kaca" ialah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 6. "Organisasi integrasi ekonomi regional" ialah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat di suatu kawasan, yang mempunyai wewenang mengatur masalah Konvensi atau protokolprotokolnya, dan telah diberi wewenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau ikut serta dalam perangkat-perangkat tersebut. 7. "Penyimpanan" ialah komponen atau komponen-komponen sistem iklim tempat gas rumah kaca atau unsur-unsurnya disimpan. 8. "Rosot" ialah setiap proses, kegiatan, atau mekanisme yang menghilangkan gas rumah kaca, aerosol, atau unsur gas rumah kaca dari atmosfer. 9. "Sumber" ialah setiap proses atau kegiatan yang melepaskan gas rumah kaca, aerosol, atau unsur gas rumah kaca ke atmosfer. Pasal 2 TUJUAN Tujuan akhir Konvensi ini dan setiap pengaturan hukum terkait yang disetujui oleh Konferensi Para Pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi, UU. No. 6 TAHUN 1994

40/66

adalah tercapainya kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah perbuatan manusia yang membahayakan sistem iklim. Tingkat yang demikian itu harus dicapai dalam jangka waktu yang cukup agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan untuk menjamin agar produksi pangan tidak terancam serta memungkinkan pembangunan ekonomi dapat berlanjut terus. Pasal 3 PRINSIP- PRINSIP Dalam tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan Konvensi dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya, Para pihak akan diarahkan, antara lain, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan mendatang, atas dasar kesamarataan dan tanggung jawab bersama, tetapi yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, Para Pihak negara maju harus mengambil prakarsa untuk menanggulangi perubahan iklim dan akibatakibat yang merugikannya. 2. Kebutuhan dan keadaan khusus negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang rawan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim, dan Para Pihak terutama negara-negara bekembang yang harus memikul beban yang tidak sepadan atau di luar jangkauan dan, Konvensi ini, perlu mendapat perhatian sepenuhnya. 3. Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mengurangi penyebab perubahan iklim dan meringankan akibatnya yang merugikan. Jika ada ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan itu, dengan pertimbangan bahwa kebijaksanaan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim harus didasarkan pada efektivitas biaya agar manfaat global terjamin berdasarkan biaya yang serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan tindakan itu perlu memperhatikan konteks sosioekonomi yang berbeda, harus komprehensif, mencakup semua sumber yang terkait, rosot, dan penyimpanan gas rumah kaca beserta penyesuaiannya, serta mencakup semua sektor ekonomi. Upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai Pihak yang berkepentingan. 4. Para Pihak mempunyai hak, dan harus, memprakarsai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan dan tindakan-tindakan perlindungan sistem iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai keadaan-keadaan tertentu setiap Pihak dan harus dipadukan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhitungkan UU. No. 6 TAHUN 1994

41/66

bahwa pembangunan ekonomi sangat penting, agar tindakan-tindakan penanggulangan perubahan iklim dapat dilakukan. 5. Para Pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi internasional yang bersifat menunjang dan terbuka menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan pada semua Pihak, khususnya Para Pihak negara-negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi persoalan perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, hendaknya tidak menjadi sarana bagi perbuatan sewenang-wenang atau diskriminasi secara tidak bertanggung jawab atau pembatasan perdagangan internasional yang terselubung.

*)

Judul-judul pasal ini dimasukkan sepenuhnya untuk membantu pembaca. Pasal 4 KOMITMEN 1. Semua Pihak, dengan memperhitungkan tanggung jawab bersama tetapi yang berbeda, dan kekhususan prioritas pembangunan nasional dan regional, tujuan dan keadaan mereka, harus : a. Mengembangkan, memperbarui secara berkala, menerbitkan dan menyediakan untuk Konferensi Para Pihak sesuai dengan Pasal 12, inventarisasi nasional tentang sumber-sumber emisi antropogenik dan pemindahan oleh rosot dari semua gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dengan menggunakan metodologi yang dapat dibandingkan, yang masih akan disepakati oleh Konferensi Para Pihak; b. Menyusun, melaksanakan, menerbitkan, dan secara teratur melengkapi program-program nasional, yang tepat, program regional yang berisi tindakan-tindakan untuk mengurangi perubahan iklim dengan cara menanggulangi emisi antropogenik yang berasal dari sumber dan pengambilan dengan cara rosot dari semua gas rumah kaca yang tidak diatur dalam Protokol Montreal, dan tindakan-tindakan untuk mempermudah penyesuaian yang tepat terhadap perubahan iklim; c. Memajukan dan bekerja sama dalam pembangunan, penerapan, dan pembauran termasuk pengalihan teknologi, praktik-rpaktik dan proses yang mengendalikan, mengurangi atau mencegah emisi antropogenik gas rumah kaca yang tidak diatur dalam Protokol Montreal, di semua sektor yang yang


42/66

terkait, termasuk sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah; d. Memajukan pengelolaan yang berkelanjutan, dan memajukan serta bekerja sama dalam konservasi dan peningkatan yang memadai dari rosot dan penyimpanan semua gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal termasuk biomassa, hutan dan laut maupun ekosistem daratan, pantai, dan laut yang lain; e. Bekerja sama dalam persiapan untuk penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim; memajukan dan menjabarkan perencanaan yang tepat dan terpadu untuk pengelolaan daerah pesisir, sumber air dan pertanian, untuk perlindungan dan rehabilitasi kawasan, terutama di Afrika, yang dipengaruhi kekeringan dan penggurunan maupun kebanjiran; f. Sejauh mungkin memperhatikan pertimbangan perubahan iklim dalam kebijaksanaan dan tindakan-tindakan sosial, ekonomi dan lingkungan yang terkait, dan menggunakan metode yang tepat yang disusun dan ditetapkan secara nasional, misalnya penilaian dampak, dengan tujuan mengurangi akibat-akibat yang merugikan ekonomi, kesehatan umum dan kualitas lingkungan, proyek-proyek dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menyesuaikan terhadap perubahan iklim; g. Memajukan dan bekerja sama dalam bidang ilmiah, teknologis, teknis, sosioekonomi, dan penelitian lain, pengamatan secara sistematis dan pengembangan arsip data yang berkaitan dengan sistem iklim dan bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakpastian yang masih berkaitan dengan penyebab, akibat, besar, dan waktu perubahan iklim serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari berbagai strategi penanganan; h. Memajukan dan bekerja sama dalam pertukaran ilmiah yang berkaitan, teknologi, sosioekonomi, dan informasi hukum yang ada kaitannya dengan sistem iklim dan perubahan iklim dan terhadap konsekuensi ekonomi dan sosial dari berbagai strategi untuk menanggapinya, secara penuh, terbuka, dan cepat; i. Memajukan dan bekerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan perubahan iklim dan mendorong partisipasi seluas mungkin dalam proses ini, termasuk dalam organisasi nonpemerintah; j. Mengkomunikasikan kepada Konferensi Para Pihak tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuai dengan Pasal 12. UU. No. 6 TAHUN 1994

43/66

2. Para Pihak negara maju dan Pihak-Pihak yang termasuk dalam Lampiran I mengikatkan diri secara khusus pada hal-hal sebagai berikut : a. Setiap Pihak akan menerapkan kebijakan nasional termasuk kebijakan dan tindakan-tindakan yang disepakati oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional dan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurangan perubahan iklim dengan cara membatasi emisi antropogenik, gas-gas rumah kaca, melindungi, dan mengembangkan rosot dan penyimpanan gas-gas rumah kaca. Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan tersebut akan memperlihatkan bahwa negara maju melakukan usaha pertama dalam hal memodifikasi kecenderungan jangka panjang emisi antropogenik secara konsisten dengan tujuan Konvensi, dengan mempertimbangkan bahwa hasil tingkat emisi pada akhir abad ini kembali ke tingkat semula dari emisi antropogenik karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal yang akan mengkontribusi modifikasi tersebut, dan dengan mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan dari berbagai Pihak dalam menentukan titik awal dan pendekatanpendekatannya, struktur ekonomi dan kemampuan sumber dayanya, perlunya memelihara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan yang berkelanjutan, teknologi yang ada dari keadaan masing-masing negara, dan hal-hal khusus di samping perlu ada pemerataan dari kontribusi yang memadai untuk setiap Pihak terhadap usaha-usaha secara global sesuai dengan tujuannya. Pihak-pihak ini dapat melaksanakan kebijakankebijakan dan tindakan-tindakan secara bersama-sama dengan Pihak-Pihak lain atau membantu Pihak-Pihak lain untuk tujuan Konvensi dan khususnya untuk ayat (2) huruf (a) ini. b. Untuk mendorong kemajuan, setiap Pihak harus mengadakan komunikasi dalam waktu enam bulan sesudah Konvensi berlaku baginya dan secara berkala sesuai dengan Pasal 12, informasi rinci mengenai kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan huruf (a) di atas maupun terhadap hasil-hasil emisi antropogenik yang diproyeksikan oleh sumber dan pemindahannya oleh rosot gas-gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal untuk waktu tersebut dalam huruf (a), dengan tujuan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mengembalikan emisi antropogenik dan gas-gas lain yang tidak diatur oleh Protokol Montreal pada tahun 1990. Informasi ini akan ditinjau ulang oleh Konferensi Para Pihak pada sidangnya yang pertama dan sesudahnya secara berkala sesuai denga Pasal 7. c. Perhitungan emisi dari sumbernya dan pengurangan melalui rosot dari gas-gas rumah kaca untuk tujuan yang dimaksud huruf (b) di atas perlu memperhatikan pengetahuan ilmiah UU. No. 6 TAHUN 1994

44/66

terbaik yang ada termasuk kemampuan rosot dan kontribusi gas-gas tersebut terhadap perubahan iklim. Konferensi Para Pihak harus mempertimbangkan dan menyetujui metodologi untuk perhitungan ini pada sidangnya yang pertama dan meninjau kembali secara teratur sesudahnya. d. Konferensi Para Pihak harus mengadakan peninjauan terhadap dicukupinya huruf (a) dan (b) di atas pada sidang pertamanya. Tinjauan ulang tersebut harus dilakukan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang ada dan pengkajian pada perubahan iklim dan dampaknya maupun informasi teknis, sosial, dan ekonomis yang berkaitan. Berdasarkan tinjauan ini, Konferensi Para Pihak harus melakukan tindakan yang diperlukan, antara lain, pengesahan amandemen-amandemen terhadap komitmenkomitmen tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas. Konferensi Para Pihak pada sidangnya yang pertama, harus pula membuat keputusan mengenai kriteria pelaksanaan bersama seperti termuat dalam huruf (a) di atas. Kajian ulang yang kedua pada huruf (a) dan (b) harus dilakukan tidak lebih lama dari tanggal 31 Desember 1998, dan sesudahnya dengan jangka waktu teratur yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak sampai tujuan Konvensi dicapai. e. Setiap Pihak harus : i.

Mengkoordinasikan jika perlu dengan Pihak-Pihak lain, perangkat ekonomi dan administrasi terkait yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Konvensi; dan

ii.

Mengidentifikasi dan mengadakan kajian secara berkala tentang kebijakan dan praktik-praktiknya sendiri yang mendorong kegiatan yang menyebabkan emisi gas-gas rumah kaca antropogenik berada pada tingkat yang lebih tinggi, yang tidak diatur oleh Protokol Montreal;

f. Konferensi Para Pihak harus meninjau tidak lebih lama dari tanggal 31 Desember 1998, informasi yang diperoleh tentang amandemen terhadap daftar yang termuat dalam Lampiran I dan II, jika dipandang perlu, dengan persetujuan Pihak yang terkait. g. Setiap Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I dalam perangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya, setiap waktu sesudahnya, dapat memberitahukan kepada Depositari tentang keinginannya untuk terikat terhadap huruf (a) dan (b) di atas. Depositari harus memberitahukan kepada penanda tangan yang lain dan Pihak yang lain mengenai hal tersebut.


45/66

3. Pihak-Pihak negara maju dan Pihak-Pihak maju lain yang tercatat dalam Lampiran II harus memberikan sumber-sumber dana baru dan tambahan untuk memenuhi seluruh biaya yang disetujui bagi PihakPihak negara-negara berkembang sesuai dengan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 12 ayat (1). Mereka juga harus memberikan sumber dana untuk seluruh biaya, termasuk untuk alih teknologi, yang dibutuhkan oleh Pihak-Pihak negara-negara berkembang guna memenuhi seluruh biaya tambahan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tercakup dalam ayat (1) Pasal ini dan yang disetujui oleh Pihak negara-negara berkembang dan badan-badan internasional atau badan lain seperti yang termuat dalam Pasal 11. Sesuai dengan pasal tersebut, pelaksanaan komitmen ini harus mempertimbangkan kecukupan dan aliran dana yang dapat diperkirakan dan pentingnya pembagian beban yang adil di antara Pihak negara-negara maju. 4. Pihak-Pihak negara maju dan Pihak maju lain yang termasuk di dalam Lampiran II juga harus membantu Pihak-Pihak negara-negara berkembang yang secara khusus rentan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim dalam penyediaan biaya yang cukup atas penyesuaian terhadap pengaruh-pengaruh yang merugikan tersebut. 5. Pihak-Pihak negara maju yang termasuk dalam Lampiran II harus menempuh semua langkah praktis untuk memajukan, mempermudah, dan membiayai secara tepat pengalihan atau akses ke teknologi yang berwawasan lingkungan dan ilmu pengetahuan kepada Pihak-Pihak lain khususnya Pihak-Pihak negara-negara berkembang agar mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi. Dalam proses ini, Pihak-pihak negara maju harus mendukung pengembangan dan peningkatan kemampuan sendiri dan teknologi dari Pihak-Pihak negara-negara berkembang, Pihak organisasi-organisasi yang lain dan mampu untuk membantu dan mempermudah alih teknologi tersebut. 6. Di dalam pelaksanaan komitmen tersebut dalam ayat di atas fleksibilitas sampai tingkat tertentu harus diizinkan oleh Konferensi Para Pihak terhadap Pihak-Pihak yang termasuk di dalam Lampiran I, yang mengalami proses transisi ke ekonomi pasar, agar dapat meningkatkan kemampuan Pihak-Pihak ini untuk menangani perubahan iklim, termasuk yang terkait dengan tingkatan historis dari emisi antropogenik gas rumah-rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal yang terpilih sebagai referensi. 7. Sejauh mana Pihak-Pihak negara-negara berkembang akan melaksanakan komitmennya sesuai dengan Konvensi secara dampaktif tergantung pada pelaksanaan dampaktif oleh Pihak-Pihak negara maju terhadap komitmennya atas Konvensi sehubungan dengan sumber-sumber dana dan alih teknologi dan harus dipertimbangkan bahwa pengembangan ekonomi dan sosial serta


46/66

penghapusan kemiskinan merupakan prioritas terpenting dan utama bagi Pihak-Pihak negara-negara berkembang. 8. Di dalam pelaksanaan komitmen Pasal ini Pihak-Pihak harus sepenuhnya mempertimbangkan usaha-usaha apa yang harus dilakukan sesuai dengan Konvensi ini termasuk usaha-usaha berupa pendanaan, asuransi, dan alih teknologi untuk memenuhi kepentingan Pihak-Pihak negara-negara berkembang yang timbul sebagai akibat yang merugikan dari perubahan iklim dan/atau dampak pelaksanaan tindakan-tindakan penanganan khususnya untuk : a. Negara-negara berkepulauan kecil; b. Negara-negara berpantai daratan rendah; c. Negara-negara berdaratan kering dan semikering serta daerah berhutan dan daerah yang rentan terhadap kerusakan hutan; d. Negara-negara dengan daerah yang sering dilanda bencana alam; e. Negara-negara dengan daerah yang mudah terkena kekeringan dan penggurunan; f. Negara-negara dengan daerah polusi atmosfer perkotaannya yang tinggi; g. Negara-negara dengan daerah yang berekosistem rentan termasuk ekosistem pegunungan; h. Negara-negara yang ekonominya sangat tergantung pada pendapatan yang berasal dari produksi, pengolahan dan ekspor, dan/atau pada konsumsi bahan bakar fosil, dan produk-produk yang menggunakan energi secara intensif; dan i. Negara-negara yang tidak berpantai dan negara transit. Lebih lanjut Konferensi Para Pihak dapat melakukan usaha-usaha sesuai dengan ayat ini. 9. Negara-negara anggota dapat mempertimbangkan kebutuhan dan situasi khusus bagi negara paling terbelakang dalam usaha-usaha pendanaan dan alih teknologi. 10. Para Pihak sesuai dengan Pasal 10 dalam pelaksanaan komitmen terhadap Konvensi harus mempertimbangkan situasi Para Pihak, khususnya Pihak-Pihak negara-negara berkembang, anggota dengan ekonomi yang rentan terhadap pengaruh yang merugikan pelaksanaan tindakan-tindakan penanganan terhadap perubahan iklim. Hal ini berlaku terutama terhadap Pihak-Pihak yang ekonominya sangat tergantung pada pendapatan yang berasal dari produksi, pengolahan, dan/atau konsumsi bahan bakar fosil dan produk-produk yang intensif UU. No. 6 TAHUN 1994

47/66

memerlukan energi dan/atau penggunaan bahan bakar fosil jika PihakPihak ini mengalami kesulitan serius di dalam mengalihkan pilihanpilihan Pasal 5 PENELITIAN DAN PENGAMATAN SISTEMATIK Dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (g), Para Pihak harus : a. Mendukung dan lebih lanjut mengembangkan sesuai dengan kebutuhan program-program internasional dan antarpemerintah serta jaringan antarorganisasi yang ditujukan untuk menetapkan, mengadakan, menilai, dan membiayai penelitian, pengumpulan secara sistematik, dengan mempertimbangkan perlunya mengurangi pengulangan usaha-usaha; b. Mendukung usaha-usaha internasional dan antarpemerintah untuk memperkuat pengamatan secara sistematik kapasitas penelitian ilmiah dan teknis, khususnya di negara-negara berkembang, serta memajukan kemudahan, pertukaran data, dan analisis yang diperoleh dari daerah-daerah di luar yuridiksi nasional; c. Mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus dan kebutuhankebutuhan negara-negara bekembang dan bekerja sama memperbaiki kecakapan dan kemampuannya sendiri untuk ikut mengambil bagian dalam usaha-usaha yang termuat di dalam huruf (a) dan (b) di atas. Pasal 6 PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KESADARAN MASYARAKAT Dalam hal melakukan komitmennya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (i) Para Pihak hendaknya : a. Memajukan dan memudahkan pada tingkat nasional, jika perlu pada tingkat subregional ke regional dan sesuai dengan hukum peraturanperaturan nasional, dan di dalam kapasitas masing-masing : i.

Pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan akibat-akibatnya;

ii.

Akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim dan akibatnya;

iii.

Keikutsertaan publik dalam penanganan perubahan iklim dan pengaruhnya serta mengembangkan penanganan yang tepat; dan


48/66

iv.

Pelatihan bagi personel ilmiah, teknis, dan manajemen.

b. Melakukan kerja sama dan memajukan pada tingkat internasional dan, jika diperlukan, menggunakan badan-badan yang ada : i.

Pengembangan dan pertukaran bahan-bahan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim dan akibatnya; dan

ii.

Pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan serta pelatihan termasuk memperkuat instansi nasional dan pertukaran ataupun pemberian bantuan personel yang melatih menjadi pakar di lapangan ini khususnya di negara-negara berkembang. Pasal 7 KONFERENSI PARA PIHAK

1. Konferensi Para Pihak dengan ini dibentuk. 2. Konferensi Para Pihak sebagai badan tertinggi Konvensi harus mengawasi secara teratur pelaksanaan Konvensi dan perangkatperangkat hukum terkait apapun yang akan disetujui oleh Konferensi Para Pihak dan harus membuat keputusan-keputusan yang perlu dalam lingkup mandatnya untuk memajukan secara dampaktif pelaksanaan Konvensi. Untuk tujuan ini, Konferensi Para Pihak harus : a. Secara berkala memeriksa kewajiban-kewajiban Para Pihak dan pengaturan-pengaturan kelembagaan sesuai dengan Konvensi, dalam hubungannya dengan tujuan Konvensi, pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaannya serta evaluasi pengetahuan ilmiah dan teknologi; b. Memajukan dan memudahkan pertukaran informasi tentang tindakan-tindakan yang disetujui Para Pihak untuk menangani perubahan iklim dan pengaruhnya, dengan mempertimbangkan keadaan, tanggung jawab, dan kemampuan Para Pihak yang berbeda-beda dan komitmen mereka masing-masing sesuai dengan Konvensi; c. Memudahkan, atas permintaan dua Pihak atau lebih, koordinasi tindakan-tindakan yang disetujui oleh mereka untuk menangani perubahan iklim dan pengaruhnya dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kemampuan Para Pihak yang berbedabeda dan komitmen mereka masing-masing sesuai dengan Konvensi; d. Memajukan dan mengarahkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan Konvensi, pengembangan dan perbaikan berkala metodologi lebih dapat dibandingkan yang masih harus UU. No. 6 TAHUN 1994

49/66

disetujui oleh Konferensi Para Pihak, antara lain, untuk menyiapkan inventarisasi emisi gas-gas rumah kaca, dan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan dalam membatasi emisi dan meningkatkan pengurangan gas-gas ini; e. Menilai, berdasarkan semua informasi yang ada padanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi, pelaksanaan Konvensi oleh Para Pihak, pengaruh keseluruhan tindakan-tindakan yang diambil sejalan dengan Konvensi, khususnya pengaruhpengaruh di bidang lingkungan, ekonomi, sosial, serta dampaknya dan sejauh mana kemajuan ke arah pencapaian tujuan Konvensi; f. Mempertimbangkan dan menyetujui laporan-laporan tentang pelaksanaan Konvensi dan menjamin publikasinya; g. Membuat rekomendasi-rekomendasi tentang hal-hal apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan Konvensi; h. Mengupayakan untuk menggalang sumber-sumber keuangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 11; i. Membentuk badan-badan pendukung yang dirasa perlu untuk pelaksanaan Konvensi; j. Meninjau kembali laporan-laporan yang disampaikan oleh badan-badan pendukung dan memberikan pengarahan kepada mereka; k. Menyetujui dan menerima secara konsensus peraturanperaturan prosedur dan peraturan-peraturan keuangan untuknya sendiri dan untuk setiap badan pendukung; l. Mengupayakan dan memanfaatkan dengan tepat, jasa-jasa dan kerja sama dari, dan informasi yang diberikan oleh organisasiorganisasi internasional yang kompeten dan badan-badan antarpemerintah, dan nonpemerintah; m. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang diperlukan bagi pencapaian tujuan Konvensi serta semua fungsi lain yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan Konvensi. 3. Konferensi Para Pihak harus, pada sidang pertamanya, menyetujui peraturan-peraturan prosedur untuknya sendiri serta badan-badan pendukung yang dibentuk Konvensi, yang meliputi prosedur pengambilan keputusan untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam prosedur pengambilan keputusan yang ditetapkan Konvensi. Prosedurprosedur demikian dapat mencakup ketentuan mayoritas yang diperlukan bagi pengesahan keputusan tertentu.


50/66

4. Sidang pertama Konferensi Para Pihak harus diselenggarakan oleh Sekretariat sementara yang ditunjuk sesuai dalam Pasal 21 dan harus berlangsung dalam waktu tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Setelah itu sidang-sidang biasa Konferensi Para Pihak harus diselenggarakan setiap tahun kecuali jika diputuskan lain oleh Konferensi Para Pihak. 5. Sidang-sidang luar biasa Konferensi Para Pihak harus diselenggarakan pada waktu-waktu lain yang dirasa diperlukan oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis setiap Pihak, dengan ketentuan bahwa dalam waktu enam bulan dari saat permintaan itu dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat, permintaan itu didukung oleh sepertiga dari Para Pihak. 6. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan lain khususnya International Atomic Energy Agency, serta negara anggota atau peninjaunya yang bukan merupakan Pihak Konvensi, dapat diwakili pada sidang-sidang Konferensi Para Pihak sebagai peninjau. Setiap badan, baik nasional maupun internasional, pemerintah, atau nonpemerintah, yang memenuhi kualifikasi dalam masalah-masalah yang diatur oleh Konvensi dan yang telah memberitahukan keinginannya kepada Sekretariat untuk diwakili dalam suatu sidang Konferensi Para Pihak sebagai peninjau, dapat diterima kecuali sepertiga dari Para Pihak yang hadir menolak. Penerimaan dan partisipasi peninjau harus mematuhi peraturan-peraturan prosedur yang disetujui oleh Konferensi Para Pihak. Pasal 8 SEKRETARIAT 1. Dengan ini dibentuk suatu Sekretariat. 2. Fungsi Sekretariat : a. Mengatur sidang-sidang Konferensi Para Pihak dan badanbadan pendukung yang dibentuk berdasarkan Konvensi dan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diperlukan; b. Mengumpulkan dan memberikan diserahkan ke Sekretariat;

laporan-laporan

yang

c. Memberikan bantuan kepada Para Pihak, khususnya PihakPihak negara-negara berkembang, sesuai dengan permintaan dalam pengumpulan dan penyampaian informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi; d. Menyiapkan laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan dan menyampaikan kepada Konferensi Para Pihak;


51/66

e. Menjamin koordinasi seperlunya Sekretariat-Sekretariat dan badan-badan internasional lain yang terkait; f. Ikut serta, di bawah arahan umum Konferensi Para Pihak dalam pengaturan-pengaturan yang bersifat administratif maupun kontraktual yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara dampaktif; dan g. Melakukan fungsi-fungsi Sekretariat lain seperti dimuat di dalam Konvensi dan di dalam protokol-protokolnya dan fungsi-fungsi lain yang mungkin ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak. 3. Konferensi Para Pihak dalam sidang pertamanya harus membentuk suatu Sekretariat tetap dan membuat pengaturan-pengaturan agar dapat berfungsi. Pasal 9 BADAN PENDUKUNG UNTUK NASIHAT-NASIHAT ILMIAH DAN TEKNOLOGIS 1. Suatu badan pendukung yang memberikan nasihat ilmiah dan teknologis dibentuk untuk Konferensi Para Pihak, dan jika perlu kepada badan-badan pendukung lain, penjelasan dan nasihat-nasihat yang tepat pada waktunya mengenai masalah-masalah ilmiah dan teknologis yang berkaitan dengan Konvensi. Badan ini harus terdiri atas wakil-wakil pemerintah yang kompeten dalam bidang keahlian yang berkaitan. Badan ini harus melaporkan secara teratur semua tugasnya kepada Konferensi Para Pihak. 2. Di bawah arahan Konferensi Para Pihak dan dengan memperhatikan badan-badan internasional yang kompeten, badan ini harus : a. Mengadakan penilaian tentang keadaan pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan perubahan iklim dan akibatakibatnya; b. Menyiapkan penilaian ilmiah mengenai hasil tindakan-tindakan yang diambil dalam pelaksanaan Konvensi; c. Mengidentifikasi teknologi yang bersifat inovatif, efisien, dan berseni dan pengetahuan serta memberikan nasihat tentang cara-cara memajukan pembangunan dan/atau melakukan alih teknologi semacam itu; d. Memberikan nasihat mengenai program-program ilmiah, kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perubahan iklim maupun mengenai cara-cara untuk mendukung kapasitas di negara-negara berkembang; dan UU. No. 6 TAHUN 1994

52/66

e. Memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah ilmiah, teknologis dan metodologis yang mungkin diajukan kepada badan ini oleh Konferensi Para Pihak dan badan-badan di bawahnya. 3. Fungsi dan tolok ukur badan ini dapat lebih lanjut diperinci oleh Konferensi Para Pihak. Pasal 10 BADAN PENDUKUNG PELAKSANAAN 1. Badan pendukung pelaksanaan dengan ini didirikan guna membantu Konferensi Para Pihak dalam pengkajian dan peninjauan implementasi dampaktif dari Konvensi. Badan ini juga akan terbuka bagi partisipasi seluruh Pihak dan meliputi wakil-wakil pemerintah yang ahli dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan iklim. Badan ini akan melaporkan secara berkala kepada Konferensi Para Pihak untuk menangani semua aspek tugasnya. 2. Dengan petunjuk dari Konferensi Para Pihak, badan ini akan bertugas untuk : a. Mempertimbangkan informasi yang disampaikan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) untuk menilai semua akibat yang terselubung dari langkah-langkah yang diambil oleh Pihak-Pihak sesuai dengan penilaian ilmiah terakhir mengenai perubahan iklim; b. Mempertimbangkan informasi yang disampaikan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) untuk membantu Konferensi Para Pihak dalam melaksanakan peninjauan yang dituntut oleh Pasal 4 ayat (2) huruf (d); dan c. Membantu Konferensi Para Pihak, jika perlu, mempersiapkan dan melaksanakan keputusan ini.

dalam

Pasal 11 MEKANISME PEMBIAYAAN 1. Suatu mekanisme pengaturan sumber keuangan dengan dasar hibah atau atas dasar pinjaman konsesi diatur bersama ini, termasuk alih teknologi. Mekanisme akan berfungsi berdasarkan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Konferensi Para Pihak yang akan memutuskan kebijakan-kebijakannya, prioritas program dan kriteria kelaikan yang berhubungan dengan Konvensi ini. Kegiatan mekanisme ini akan dipercayakan kepada satu atau lebih badan-badan internasional yang ada.


53/66

2. Mekanisme pembiayaan ini akan mempunyai perwakilan yang sama dan seimbang dari semua Pihak dalam suatu sistem pengelolaan yang transparan. 3. Konferensi Para Pihak dan badan atau badan-badan yang dipercayakan untuk melaksanakan mekanisme keuangan akan mengadakan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan ayat-ayat di atas, meliputi hal-hal berikut : a. Modalitas untuk menjamin bahwa proyek-proyek yang dibiayai untuk menangani perubahan iklim telah sesuai dengan kebijakan, prioritas program, dan kriteria kelaikan yang ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak; b. Dengan modalitas ini, suatu keputusan pembiayaan tertentu dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan kebijakan, prioritas program, dan kriteria kelaikan tersebut; c. Pemberian laporan secara teratur oleh badan atau badan-badan kepada Konferensi Para Pihak mengenai kegiatan pembiayaan, yang konsisten dengan persyaratan pertanggungjawaban yang diatur dalam ayat (1) di atas; dan d. Penentuan dengan cara yang dapat diperkirakan dan jelas mengenai dana yang dibutuhkan dan yang tersedia untuk pelaksanaan Konvensi ini serta syarat-syarat bagi peninjauan jumlah tersebut secara periodik. 4. Konferensi Para Pihak akan membuat untuk melaksanakan ketetapan di atas dalam sidang pertamanya, dengan mengacu pada dan memperhatikan pengaturan sementara sesuai dengan Pasal 21 ayat (3), akan memutuskan apakah pengaturan sementara ini akan dipertahankan. Dalam waktu empat tahun kemudian, Konferensi Para Pihak akan meninjau kembali mekanisme keuangan dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai. 5. Pihak negara maju juga dapat menyediakan dan Pihak negara berkembang menyediakan sendiri sumber-sumber pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Konvensi melalui saluran bilateral dan multilateral lain. Pasal 12 KOMUNIKASI INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN 1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), setiap Pihak akan menyampaikan kepada Konferensi Para Pihak, melalui Sekretariat, elemen-elemen informasi sebagai berikut : a. Inventarisasi nasional tentang sumber-sumber emisi antropogenik dan pemindahan rosot dari semua gas rumah UU. No. 6 TAHUN 1994

54/66

kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, sesuai dengan kemampuannya, dengan memakai metodologi yang dapat dibandingkan untuk diangkat dan disetujui oleh Konferensi Para Pihak; b. Suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang diambil atau dipertimbangkan oleh Pihak untuk melaksanakan Konvensi; dan c. Informasi lain yang dipandang oleh Pihak relevan dengan pencapaian tujuan Konvensi dan sesuai untuk dimasukkan dalam komunikasinya, termasuk, jika mungkin, materi yang relevan untuk perhitungan kecenderungan emisi global. 2. Setiap Pihak negara maju dan Pihak lain yang termasuk dalam Lampiran I secara bersama akan mencakup dalam komunikasinya unsur-unsur informasi berikut : a. Uraian secara rinci kebijakan dan tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan komitmennya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b); dan b. Perkiraan khusus tentang dampak kebijakan dan tindakan termaksud pada huruf (a) di atas yang akan terjadi pada sumber emisi antropogenik dan pemindahan oleh penampung bagi gasgas rumah kaca selama periode yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a). 3. Sebagai tambahan setiap Pihak negara maju dan setiap Pihak negara maju lain yang termasuk dalam Lampiran II akan mencakup rincian tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), (4), dan (5). 4. Negara-negara berkembang secara sukarela dapat mengajukan proyek untuk pembiayaan, termasuk teknologi khusus, materi, peralatan, teknik atau praktik yang akan diperlukan untuk pelaksanaan proyek, selama memungkinkan, bersamaam dengan perkiraan biaya tambahan untuk usaha pengurangan emisi dan tambahan-tambahan pada gas rumah kaca, juga perkiraan manfaat-manfaat yang dihasilkannya. 5. Setiap Pihak negara maju dan setiap Pihak lain yang termasuk dalam Lampiran I akan memulai komunikasi pertamanya dalam enam bulan setelah Konvensi berlaku sah untuk Pihak tersebut. Setiap Pihak yang tidak terdapat dalam daftar akan membuat komunikasi awal ini dalam waktu tiga tahun setelah berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, atau dari tersedianya sumber dana berdasarkan Pasal 4 ayat (3). Pihak negara paling terbelakang boleh memuat komunikasi awalnya sesuai dengan keinginannya. Frekuensi komunikasi berikutnya oleh semua Pihak akan ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, dengan memperhatikan perbedaan waktu yang dinyatakan oleh ayat ini. UU. No. 6 TAHUN 1994

55/66

6. Informasi yang dikomunikasikan oleh Pihak-Pihak berdasarkan pasal ini akan diteruskan oleh Sekretariat secepat mungkin kepada Konferensi Para Pihak dan kepada badan-badan pendukung terkait, jika diperlukan prosedur untuk penyampaian informasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Konferensi Para Pihak. 7. Dari sidang pertamanya, Konferensi Para Pihak akan mengatur ketentuan bagi Pihak negara-negara berkembang mengenai dukungan teknik dan pembiayaan, atas dasar permohonan, dalam pengumpulan dan komunikasi informasi berdasarkan pasal ini, juga dalam mengidentifikasi kebutuhan teknis dan pembiayaan yang tercakup dalam proyek-proyek yang diajukan dan tindakan-tindakan penanganan sesuai dengan Pasal 4, semacam bantuan, dapat diberikan oleh Pihak-Pihak lain oleh organisasi internasional yang berkepentingan dan oleh Sekretariat jika diperlukan. 8. Setiap kelompok Pihak manapun dapat mengadakan komunikasi bersama dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ini, sesuai ketentuan yang akan disahkan oleh Konferensi Para Pihak dan didahului oleh modifikasi kepada Konferensi Para Pihak. 9. Informasi yang diperoleh Sekretariat, yang digolongkan oleh suatu Pihak sebagai rahasia, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak, harus dikumpulkan oleh Sekretariat guna melindungi kerahasiaannya sebelum disiapkan bagi badan-badan yang terkait dalam penyebaran dan peninjauan informasi. 10. Dengan tunduk kepada ayat (9) di atas, dan tanpa praduga terhadap kemampuan suatu Pihak untuk menyebarkan komunikasinya setiap saat, Sekretariat akan menyediakan komunikasi Pihak-Pihak di bawah pasal ini kepada Konferensi Para Pihak pada saat komunikasi tersebut diserahkan kepada Konferensi Para Pihak. Pasal 13 PENYELESAIAN MASALAH-MASALH PELAKSANAAN Konferensi Parah Pihak harus, pada sidang pertamanya, mempertimbangkan pembentukan suatu proses konsultasi multilateral, yang akan tersedia untuk Pihak-Pihak atas permintaan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi. Pasal 14 PENYELESAIAN SENGKETA 1. Dalam hal adanya sengketa antara dua Pihak atau lebih mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi, Pihak-Pihak yang bersangkutan harus mencari penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau cara damai lainnya sesuai dengan pilihan mereka. UU. No. 6 TAHUN 1994

56/66

2. Ketika mengesahkan, menerima, menyetujui atau ilut serta dalam Konvensi, atau setiap saat setelahnya, Pihak yang bukan organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyatakan dalam pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Depositari, pada Pihak yang bertikai yang berhubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi, Pihak tersebut mengakui secara fakta tanpa persetujuan khusus, halhal dalam hubungan dengan setiap Pihak untuk menerima kewajiban yang sama : a. Pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional, dan/atau b. Arbitrasi yang sesuai dengan prosedur yang akan ditetapkan segera mungkin oleh Konferensi Para Pihak dalam lampiran mengenai arbitrase. Pihak yang merupakan organisasi integrasi ekonomi regional boleh membuat suatu deklarasi dengan kekeuatan yang sama dengan arbitrase sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam huruf (b) di atas. 3. Deklarasi yang dibuat pada ayat (2) di atas tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya atau sesudah tiga bulan sejak didepositkannya pemberitahuan tertulis mengenai pencabutannya pada Depositari. 4. Deklarasi baru, pemberitahuan mengenai pencabutan atau habisnya masa berlaku suatu deklarasi, tidak boleh mempengaruhi proses persidangan yang akan diadakan oleh Mahkamah Internasional atau oleh pengadilan arbitrase, kecuali jika ditentukan lain oleh Pihak-Pihak yang bersengketa. 5. Berkenaan dengan kegiatan pada ayat (2) di atas, jika dua belas bulan setelah pemberitahuan oleh satu Pihak ke Pihak lain bahwa sengketa yang terjadi di antara mereka tidak dapat diselesaikan melalui tata cara yang diatur dalam ayat (1) di atas, sengketa tersebut atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa akan diajukan untuk dirujukkan. 6. Suatu Komisi Konsiliasi akan dibentuk atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa. Komisi ini akan terdiri atas Pihak-Pihak yang ditunjuk oleh kedua Pihak dengan jumlah yang sama dengan seorang ketua yang akan dipilih bersama oleh Pihak-Pihak yang ditunjuk oleh kedua Pihak tersebut. Komisi ini akan memberikan keputusan yang bersifat rekomendasi yang oleh Pihak-Pihak harus dipandang sebagai itikad baik. 7. Prosedur tambahan yang berhubungan konsiliasi harus segera ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak, sebagai suatu lampiran mengenai konsiliasi.


57/66

8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini berlaku bagi perangkat hukum apapun yang ditetapkan oleh Konferensi para Pihak kecuali jika perangkat tersebut menentukan lain. Pasal 15 PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI 1. Setiap Pihak boleh mengusulkan perubahan terhadap Konvensi. 2. Perubahan terhadap Konvensi disahkan dalam sidang biasa Konferensi Para Pihak. Naskah setiap perubahan yang diusulkan harus disampaikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat paling lambata enam bulan sebelum sidang, kemudian usul perubahan diajukan untuk disahkan. Sekretariat juga harus menyampaikan usul perubahan ke negara penandatangan Konvensi dan kepada Depositari sebagai informasi. 3. Para Pihak harus melakukan usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan mengenai setiap usulan amandemen Konvensi secara konsensus. Jika semua usaha konsensus telah dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan, sebagai usaha terakhir amandemen akan disahkan oleh tiga perempat suara terbanyak dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam sidang. Amandemen yang disahkan akan disampaikan oleh Sekretariat kepada Depositari yang akan menyebarluaskannya ke semua Pihak untuk persetujuan. 4. Perangkat-perangkat penerimaan atas suatu amandemen akan disimpan oleh Depositari. Suatu amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat (3) di atas akan berlaku bagi Pihak-Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilan puluh setelah tanggal diterimanya oleh perangkat penerimaan Depositari oleh paling sedikit tiga perempat dari jumlah Pihak-Pihak Konvensi. 5. Amandemen akan berlaku untuk setiap Pihak pada hari kesembilan puluh setelah tanggal pendepositan perangkat penerimaan Pihak tersebut pada Depositari. 6. Untuk maksud Pasal ini, "Parties Present and Voting" berarti PihakPihak yang hadir dan memberikan suara setujua atau menolak. Pasal 16 PERSETUJUAN DAN PERUBAHAN LAMPIRAN-LAMPIRAN PADA KONVENSI 1. Lampiran-lampiran Konvensi merupakan bagian yang integral dari Konvensi, dan kecuali ditetapkan lain, suatu referensi terhadap Konvensi merupakan referensi bagi lampiran pada saat yang sama. Tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 14 ayat (2), huruf (b) dan ayat UU. No. 6 TAHUN 1994

58/66

(7), lampiran-lampiran semacam terbatas pada daftar, formulir, dan bahan lain yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat ilmiah, teknis, prosedural, atau administratif. 2. Lampiran Konvensi akan diajukan dan disahkan sesuai dengan prosedur dalam Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4). 3. Suatu lampiran yang telah disahkan sesuai dengan ayat (2) di atas akan berlaku bagi semua Pihak Konvensi enam bulan setelah tanggal penyampaian oleh Depositari mengenai amandemen lampiran kepada Para Pihak untuk pengesahan, kecuali untuk Pihak yang telah memberitahukan kepada Depositari, secara tertulis, dalam jangka waktu tersebut tentang sikap tidak menerima lampiran tersebut. Lampiran akan berlaku bagi Pihak yang membatalkan sikap tidak menerima lampiran pada hari kesembilan puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri tersebut oleh Depositari. 4. Pengajuan, persetujuan, dan berlakunya amandemen lampiran Konvensi akan tunduk pada prosedur yang sama seperti untuk pengajuan, persetujuan, dan pemberlakuan lampiran pada Konvensi sesuai dengan ayat (2) dan (3) di atas. 5. Jika persetujuan atas lampiran atau amandemen dari suatu lampiran mencakup suatu amandemen Konvensi, lampiran tersebut atau amandemen terhadap suatu lampiran tidak akan berlaku sampai suatu saat amandemen Konvensi diberlakukan. Pasal 17 PROTOKOL 1. Konferensi Para Pihak, pada setiap sidang biasa, boleh menyetujui protokol pada Konvensi. 2. Naskah protokol yang diusulkan harus disampaikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat paling sedikit enam bulan sebelum sidang tersebut. 3. Syarat-syarat berlakunya suatu protokol akan ditetapkan oleh protokolprotokol tersebut. 4. Hanya Para Pihak pada Konvensi yang boleh menjadi Pihak pada protokol. 5. Keputusan-keputusan di bawah suatu protokol hanya boleh diambil oleh Pihak pada protokol yang bersangkutan.


59/66

Pasal 18 HAK SUARA 1. Tiap Pihak pada Konvensi hanya mempunyai satu hak suara, kecuali seperti yang diatur dalam ayat (2) di bawah ini, 2. Organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, sesuai dengan kepentingannya, akan melaksanakan hak suaranya dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah negara anggotanya yang merupakan Pihak pada Konvensi. Organisasi seperti itu tidak boleh menggunakan hak suaranya jika suatu negara anggota menggunakan haknya, dan sebaliknya. Pasal 19 DEPOSITARI Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan Depositari dari Konvensi dan protokol-protokol yang disahkan sesuai dengan Pasal 17. Pasal 20 PENANDATANGANAN Konvensi terbuka untuk penandatanganan oleh Para negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau suatu Badan khusus Perserikatan BangsaBangsa atau Pihak-Pihak yang merupakan Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh organisasi integrasi ekonomi regional di Rio de Janeiro, selama Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), dan sesudah itu di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 20 Juni 1992 sampai 19 Juni 1993. Pasal 21 PENGATURAN SEMENTARA 1. Fungsi-fungsi Sekretariat sesuai dengan Pasal 8 dilaksanakan hanya untuk sementara oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya Nomor 45/212 tanggal 21 Desember 1990, sampai selesainya sidang pertama Konferensi Para Pihak. 2. Kepala Sekretariat Sementara yang diatur dalam ayat (1) di atas harus bekerja sama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk menjamin bahwa panel dapat tanggap akan kebutuhan akan nasehat ilmiah dan teknis. Badan-badan ilmiah yang relevan yang lain juga dapat dihubungi. 3. Fasilitas Lingkungan Global (The Global Environment FacilityUnited Nations Development Programme (UNDP), United Nations UU. No. 6 TAHUN 1994

60/66

Environment Programme (UNEP), dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) merupakan badan-badan internasional yang diserahi tugas menjalankan mekanisme finansial seperti yang diatur dalam Pasal 11 atas dasar sementara. Sehubungan dengan hal ini, fasilitas lingkungan global akan direstrukturisasi dengan seksama dan keanggotaannya dibuat universal sehingga dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11. Pasal 22 RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN, ATAU AKSESI 1. Konvensi melayani ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi oleh negara-negara dan organisasi-organisasi integrasi ekonomi internasional. Konvensi akan terbukan untuk aksesi sejak satu hari setelah tanggal Konvensi ditutup untuk penandatanganan. Perangkatperangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi akan disimpan pada Depositari. 2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menjadi Pihak pada Konvensi tanpa salah satu negara anggotanya menjadi Pihak terkait dengan semua kewajiban Konvensi. Dalam hal organisasi semacam yang mempunyai satu atau lebih negara anggotanya merupakan Pihak pada Konvensi organisasi tersebut bersama negara-negara anggotanya harus menetapkan mengenai kewajiban-kewajiban masing-masing untuk pelaksanaan Konvensi. Dalam hal organisasi dan Pihak-Pihak negara anggota tidak berhak untuk bersama-sama melaksanakan hak-haknya atas Konvensi. 3. Dalam perangkat-perangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya, organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional akan mengumumkan cakupan kompetensinya sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi. Organisasi-organisasi ini akan menyampaikan kepada Depositar, yang kemudian akan memberitahukan Para Pihak, mengenai modifikasi substansial dalam kompetensi mereka. Pasal 23 HAL BERLAKUNYA 1. Konvensi akan berlaku pada hari kesembilan puluh setelah hari/tanggal deposit perangkat kelima puluh ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi. 2. Bagi setiap negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Konvensi atau mengaksesi setelah masuknya perangkat kelima puluh ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi, Konvensi akan berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal deposit negara atau organisasi integrasi ekonomi UU. No. 6 TAHUN 1994

61/66

regional tersebut, perangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi. 3. Untuk maksud pada ayat (1) dan (2) di atas, setiap perangkat yang didepositkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan dari perangkat yang didepositkan oleh anggota-anggota negara dari organisasi tersebut. Pasal 24 KEBERATAN-KEBERATAN (RESERVASI) Keberatan-keberatan apapun tidak dibolehkan terhadap Konvensi ini. Pasal 25 PENARIKAN DIRI 1. Setiap saat setelah tiga tahun dari tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi suatu Pihak, Pihak tersebut boleh menarik diri dari Konvensi dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Depositari. 2. Setiap penarikan semacam itu akan berlaku setelah satu tahun dari tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri oleh Depositari, atau pada tanggal kemudian, yang dicantumkan pada surat pemberitahuan pengunduran diri. 3. Setiap Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi dianggap juga menarik diri dari keanggotaannya pada setiap protokol dari Konvensi ini. Pasal 26 TEKS ASLI Teks asli Konvensi ini, dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama aslinya, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan kuasa yang sepatutnya telah membubuhkan tanda tangannya. Dibuat di New York pada hari ini tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (9 Mei 1992).


62/66

TERJEMAHAN RESMI KONVESI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM LAMPIRAN I 1. Australia 2. Austria 3. Belarusia*) 4. Belgia 5. Bulgaria*) 6. Kanada 7. Cekoslowakia*) 8. Denmark 9. Masyarakat Eropa 10. Estonia*) 11. Finlandia 12. Perancis 13. Jerman 14. Yunani 15. Hongaria*) 16. Islandia 17. Irlandia 18. Italia 19. Jepang 20. Latvia*) 21. Lithuania*) 22. Luxembourg UU. No. 6 TAHUN 1994

63/66

23. Belanda 24. Selandia Baru 25. Norwegia 26. Polandia*) 27. Portugal 28. Rumania*) 29. Federasi Rusia*) 30. Spanyol 31. Swedia 32. Swiss 33. Turki 34. Ukraina*) 35. Inggris 36. Amerika Serikat

*)

Negara-negara yang sedang dalam proses transisi menuju ekonomi pasar.


64/66

TERJEMAHAN RESMI KONVESI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM LAMPIRAN II 1. Australia 2. Austria 3. Belgia 4. Kanada 5. Denmark 6. Masyarakat Eropa 7. Finlandia 8. Perancis 9. Jerman 10. Yunani 11. Islandia 12. Irlandia 13. Italia 14. Jepang 15. Luxembourg 16. Belanda 17. Selandia Baru 18. Norwegia 19. Portugal 20. Spanyol 21. Swedia 22. Swiss UU. No. 6 TAHUN 1994

65/66

23. Turki 24. Inggris 25. Amerika Serikat

Lampiran I


66/66

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents