PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di Singapura, pada tanggal 21 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara ASEAN; b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 65). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN) Pasal 1 Mengesahkan Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris. Pasal 3 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 11 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 11 Mei 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 41
PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN (PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEANINDUSTRIAL COOPERATION SCHME) Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). MENGINGAT Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN yang ditandatangani tanggal 27 April 1996 di Singapura, selanjutnya disebut "Persetujuan", yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan kerangka kerja organisasi di mana sektor swasta ASEAN dapat berkolaborasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan bagi Negara-negara Anggota ASEAN serta untuk meningkatkan produk industri dalam wilayah secara keseluruhan; MENGETAHUI bahwa Skema AICO telah mencapai tujuan yang diharapkan; MENCATAT PULA bahwa Pasal 1 Protokol Perubahan Persetujuan Tentang Skema CEPT untuk AFTA bagi Penghapusan Pajak Impor yang ditandatangani tanggal 31 Januari 2003, telah mengubah tarif akhir CEPT menjadi nol persen (0%); MENGINGAT keputusan Sidang Retreat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) di Genting Highland, Malaysia pada bulan Juli 2002 untuk tetap mempertahankan keterkaitan Skema AICO setelah 2002 dan terus berusaha untuk menetapkan tarif AICO menjadi nol persen (0%);
MENGINGAT keputusan sidang Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-34 yang diselenggarakan tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam untuk mengubah tingkat preferensi tarif yang berlaku bagi negara-negara peserta Skema AICO; MENGAKUI diperlukannya kemutakhiran Persetujuan untuk mempertahankan kelanjutannya setelah 2002; MENIMBANG bahwa Pasal 13 Persetujuan memuat aturan perubahannya; TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: PASAL 1 Pasal I (Definisi) Persetujuan diubah dengan menggantikannya menjadi Pasal 1 ayat (6), sebagai berikut: "6. "Tingkat Preferensi Tarif adalah tarif akhir CEPT yang ditetapkan oleh Negara-negara Peserta sebesar 0% sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Perubahan Persetujuan tentang Skema CEPT untuk AFTA bagi Penghapusan Pajak Impor. Definisi ini harus dibaca bersama dengan Pasal 2 ayat (4) Persetujuan yang disetujui dalam Protokol ini dan Pasal 4 Persetujuan. PASAL 2 Pasal 2 (Ketentuan Umum) Persetujuan diubah menjadi sebagai berikut: (a) dengan menyisipkan satu Pasal 2 ayat (4) baru setelah Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut: "5. Dalam hal Pengaturan AICO yang disetujui sejak 1 Januari 2003, Tingkat Preferensi Tarif bagi Negara-negara Peserta dengan rentang tarif sebagai berikut:
(b)
a.
Brunei Darussalam
-
0%
b.
Kerajaan Kamboja
-
0%
c.
Republik Indonesia
-
0%
d.
Republik Demokratik Rakyat Laos
-
0%
e.
Malaysia
-
0%
f.
Uni Myanmar
-
0-5%
g.
Republik Filipina
-
0-1%
h.
Republik Singapura
-
0%
i.
Kerajaan Thailand
-
0-3%
j.
Republik Sosialis Vietnam
-
0-5%
Negara-negara Peserta dalam saling persetujuannya dapat membuat pengaturan tingkat preferensi tarif di antaranya atau antar Negara-negara Peserta dengan rentang preferensi tarif yang tercantum di atas dari masing-masing Negara-negara Peserta. dengan menyisipkan Pasal 2 ayat (5) baru sebagai berikut "5. Negara-negara Anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang untuk sementara waktu belum siap untuk menerapkan Tingkat Preferensi Tarif sebesar 0%, harus terus berusaha mengurangi Tingkat Preferensi Tarif menjadi 0 % dalam kerangka Pengaturan AICO mulai tanggal 1 Januari 2005, sedangkan Republik Sosialis Vietnam harus melakukannya mulai tanggal 1 Januari 2006. PASAL 3
Pasal 5 (Hak Istimewa) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) menjadi sebagai berikut: "a. produk-produk AICO yang disetujui untuk diperdagangkan di antara Perusahaanperusahaan Peserta akan menikmati Tingkat Preferensi Tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (4), apabila memungkinkan. Apabila Tingkat Preferensi Tarif yang ditetapkan berada dalam satu rentang, maka tingkat tarif yang berlaku harus ditentukan oleh Negara Peserta yang bersangkutan. Tingkat Preferensi Tarif tidak berlaku jika tingkat tarif produk telah mencapai tarif akhir CEPT:" PASAL 4 Pasal 7 (Prosedur Permohonan) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan Pasal 7 ayat (2) menjadi sebagai berikut: "2. Negara Anggota ASEAN, dalam jangka waktu 60 hari dari penerimaan permohonan, wajib memberi tahu Sekretariat ASEAN mengenai: b. keputusan mereka atas keikutsertaannya dalam Pengaturan AICO; dan, c. apabila memungkinkan, Tingkat Preferensi Tarif yang akan diterapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (4). Negara Anggota ASEAN, apabila memungkinkan, yang tidak dapat memberikan keputusan mengenai tingkat tarif dalam jangka waktu tersebut, tetap harus memberitahukan keputusan mereka mengenai penerimaan atau sebaliknya, terhadap pengaturan serta produknya sebagai Produk AICO". PASAL 5 Pasal 12 (Ketentuan Pembatalan) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan kata "final" pada kalimat kedua dalam Pasal 12 huruf d dengan "prevailing" (yang berlaku)". PASAL 6 Protokol ini mulai berlaku pada tanggal pendepositan instrumen, pengesahan atau penerimaan oleh semua pemerintah yang menandatangani kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Protokol ini harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya harus segera menyampaikan copy resminya kepada masing-masing negara anggota. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN. DIBUAT di Singapura, tanggal 21 April 2004 dalam naskah tunggal Bahasa Inggris.
ATAS NAMA PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM Ttd. PEHIN DATO ABDUL RAHMAN TAIB MENTERI PERINDUSTRIAN DAN SUMBER DAYA PRIMER, BRUNEI DARUSSALAM ATAS NAMA PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA Ttd. CHAM PRASIDH MENTERI PERDAGANGAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Ttd. RINI M.S. SOEWANDI MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS Ttd. SOULIVONG DARAVONG MENTERI PERDAGANGAN ATAS NAMA PEMERINTAH MALAYSIA Ttd. RAFIDAH AZIZ MENTERI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERINDUSTRIAN ATAS NAMA PEMERINTAH PERSATUAN MYANMAR Ttd. U TIN WINN MENTERI KERJASAMA EKONOMI ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK PHILIPINA Ttd. CESAR A.V. PURISIMA SEKRETARIS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA Ttd. GEORGE YONG-BOON YEO MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN ATAS NAMA PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND Ttd. WATANA MUANGSOOK MENTERI PERDAGANGAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM Ttd. TRUONG DINH TUYEN MENTERI PERDAGANGAN
PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam, Member States of the Association of South East Asian Nations (ASEAN); RECALLING the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme signed on 27 April 1996 in Singapore, hereinafter referred to as "the Agreement" which aims to provide the guidelines and institutional framework within which the ASEAN private sector may collaborate on the basis of mutual and equitable benefits for the ASEAN Member Countries and increased industrial production for the region as a whole; ACKNOWLEDGING with satisfaction that the AICO Scheme has met its set objectives; NOTING also that Article I of the Protocol to Amend the Agreement on the CEPT Scheme for the AFTA for the Elimination of Import Duties signed on 31th January 2003 amended the final CEPT rate to zero percent (0%); RECALLING the decision of the ASEAN Economic Meetings Retreat in Genting Highland, Malaysia in July 2002 to maintain the relevance of the AICO Scheme beyond 2002 and to work towards setting the AICO rate at zero percent (0%); RECALLING the decision of the 34th Meeting of the ASEAN Economic Ministers (AEM) held on 12 September 2002 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam to amend the preferential tariff rates applicable to participating countries on the AICO Scheme; RECOGNISING the need to update the Agreement to maintain its continued relevance beyond 2002; NOTING that Article 13 of the Agreement provides for amendments to it; HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE 1 Article 1 (Definitions) of the Agreement shall be amended by substituting Article 1(6), with the following: "6. "Preferential Tariff Rate" shall mean the advanced final CEPT rate fixed by Participating Countries at 0% as provided for by the Protocol to Amend the Agreement on the CEPT Scheme for the AFTA for the Elimination of Import Duty. This definition shall be read together with Article 2(4) of the Agreement agreed upon in this Protocol and Article 4 of the Agreement." ARTICLE 2 Article 2 (General Provisions) of the Agreement shall be amended as follows: (a) by inserting a new Article 2(4) after existing Article 2(3) as follows "5. In the case of AICO Arrangements approved from 01 January 2003, the Preferential Tariff Rate for Participating Countries shall be within the band as follows a.
Brunei Darussalam
-
0%
b.
The Kingdom of Cambodia
-
0%
c.
Republic of Indonesia
-
0%
d.
Lao People's Democratic Republic
-
0%
e.
Malaysia
-
0%
f.
Union of Myanmar
-
0-5%
g.
Republic of the Philippines
-
0-1%
(b)
h.
Republic of Singapore
-
0%
i.
The Kingdom of Thailand
-
0-3%
j.
Socialist Republic of Vietnam
-
0-5%
Participating Countries upon mutual agreement may establish preferential tariff rate arrangements between or amongst Participating Countries within the applicable bands stated above of the respective Participating Countries." by inserting the following new Article 2(5) as follows: "5. The ASEAN Member Countries referred to in Article 2(4) that are temporarily not ready to implement the Preferential Tariff Rate of 0%, shall work towards reducing the Preferential Tariff Rate to 0% for. AICO Arrangements by 1 January 2005, whereas the Socialist Republic of Vietnam shall do so by 1 January 2006."
ARTICLE 3 Article 5 (Privileges) of the Agreement shall be amended by substituting Article 5(1)(a) with the following: "a. approved AICO Products traded between Participating Companies shall enjoy the Preferential Tariff Rate Stipulated in Article 1(6) and Article 2(4), where applicable. Where the stipulated Preferential Tariff Rate is within a band, the actual rate shall be determined by that Participating Country concerned. The Preferential Tariff Rate shall cease when the tariff rate of the product reaches the final CEPT rate;" ARTICLE 4 Article 7 (Application Procedures) of the Agreement shall be amended by substituting Article 7(2) with the following: "2. ASEAN Member Countries shall, within 60 days of receipt of the application, inform the ASEAN Secretariat of: a. their decisions in participating in an AICO Arrangement; and, b. where applicable, the Preferential Tariff Rate to be applied as stipulated in Article 1(6) and Article 2(4). ASEAN Member Countries, where applicable, which are unable to indicate a decision on the tariff rate within this period shall nevertheless indicate their decision on acceptance or otherwise, of the arrangement and the product as an AICO Product." ARTICLE 5 Article 12 (Repealing Provision) of the Agreement shall be amended by replacing the word "final" in the second sentence of Article 12(d) with prevailing". ARTICLE 6 This Protocol shall enter into force on the date of deposit of the instruments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secretary General of ASEAN. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country. IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme. DONE at Singapore, this 2151 day of April 2004 in a single copy in the English Language.
FOR THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM Ttd. PEHIN DATO ABDUL RAHMAN TAIB MINISTER OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES, BRUNEI DARUSSALAM FOR THE GOVERNMENT OF KINGDOM OF CAMBODIA Ttd. CHAM PRASIDH MINISTER OF COMMERCE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Ttd. RINI M. S. SOEWANDI MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE FOR THE GOVERNMENT OF LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC Ttd. SOULIVONG DARAVONG MINISTER OF COMMERCE FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA Ttd. RAFIDAH AZIZ MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR Ttd. U TIN WINN MINISTER FOR ECONOMIC COOPERATION FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Ttd. CESAR A. V. PURISIMA SECRETARY OF TRADE AND INDUSTRY FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE Ttd. GEORGE YONG-BOON YEO MINISTER FOR TRADE AND INDUSTRY FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND Ttd.
WATANA UANGSOOK MINISTER OF COMMERCE FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM Ttd. TRUONG DINH TUYEN MINISTER OF TRADE
