DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

6

ayat

(2)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penanganan

Dampak

Sosial

Kemasyarakatan

Pembangunan Waduk Jatigede, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);

JDIH Kementerian PUPR

-23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun

2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dengan

Peraturan

Menteri

sebagaimana telah diubah Pekerjaan

Umum

Nomor

09/PRT/M/2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNANAN WADUK JATIGEDE.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Uang Tunai untuk rumah pengganti adalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan rumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru.


-32.

Uang Santunan adalah uang yang diberikan kepada penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk ke dalam penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti.

3.

Penduduk yang mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... Tahun 2015 tentang Petetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah

Dan

Uang

Santunan

Untuk

Penanganan

Dampak

Sosial

Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. 4.

Penduduk yang mendapat uang santunan adalah Penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... Tahun 2015 tentang Petetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan

Untuk Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. 5.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7.

Balai Besar Wilayah Sungai /Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

8.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.


-4Pasal 2 (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS Cimanuk Cisanggarung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Tim Fasilitasi Pembayaran Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dalam melaksanakan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. (2) Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk jatigede agar berjalan tertib, lancar, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara: a. pemberian uang tunai untuk rumah pengganti; dan b. pemberian uang santunan. Pasal 4 (1) Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukkan sebagai: a. penggantian bangunan; b. penggantian pengadaan tanah; dan c. tunjangan kehilangan pendapatan. (2) Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan sebagai: a. biaya pembongkaran rumah; b. mobilisasi; c. sewa rumah; dan d. tunjangan kehilangan pendapatan.


-5Pasal 5 (1) Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahap: a. registrasi; b. verifikasi; dan c. pembayaran. (2) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitasi

Pembayaran Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang

Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede oleh Menteri. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. pengarah; dan b. pelaksana. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur Pemerintah Pusat, pemeritah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atas usulan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyusun rencana pelaksanaan untuk tahap registrasi, tahap verifikasi, dan tahap pembayaran pada masing-masing desa yang terkena dampak sosial pembangunan waduk jatigede. (6) Dalam hal terdapat permasalahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Koordinator Bagian Penegakan Hukum Dan Kependudukan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang daftar

penduduk

oleh

Perwakilan

Badan

Pengawasan

Keuangan

Dan

Pembangunan Jawa Barat.


-6(7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari: a. bagian registrasi; b. bagian verifikasi; c. bagian pembayaran; dan d. bagian penegakan hukum dan kependudukan. (8) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mempunyai tugas antara lain: a. bagian registrasi menerima dan mengidentifikasi permohonan pembayaran penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede termasuk kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; b. bagian verifikasi memeriksa administrasi dokumen persyaratan serta pengecekan data pemohon yang diserahkan oleh bagian registrasi melalui aplikasi; c. bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan yang berhak serta melakukan pengambilan dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede untuk digunakan sebagai pendukung identifikasi; dan d. bagian penegakan hukum dan kependudukan menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh keberatan karena pemohon tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.


-7Pasal 6 Tata cara dan contoh format pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunanan Waduk Jatigede yang meliputi: a. registrasi, verifikasi, pembayaran, serta penegakan hukum dan kependudukan; dan b. contoh format surat pernyataan telah menerima ganti rugi bangunan rumah tinggal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, format surat kuasa dari ahli waris, format formulir registrasi, format checklist kelengkapan persyaratan, format kuitansi, format surat pernyataan bersedia pindah dan melaksanakan pembongkaran bangunan rumah tinggal, dan format penanganan masalah. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pernyataan bersedia pindah dan melaksanakan pembongkaran bangunan rumah tinggal ditandatangani,

penduduk

yang

terkena

dampak

pembangunan

Waduk

Jatigede harus membongkar bangunan rumah tinggal. (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan pembongkaran bangunan rumah tinggal, BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan pembersihan bangunan rumah tinggal penduduk. Pasal 8 (1) Dalam hal pihak yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti dan

pemberian

uang

santunan

untuk

penanganan

dampak

sosial

kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede tidak diketahui keberadaannya, pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede dititipkan ke pengadilan negeri setempat.


-8-

(2) Jangka waktu penitipan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun sejak uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan dititipkan. (3) Tata cara penitipan uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan hak atas tanah dari pihak yang berhak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 708


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 24/PRT/M/2015 TANGGAL : 6 MEI 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNANAN WADUK JATIGEDE

BAB I PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan, dimana pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tampungan lumpur. Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air yang berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan suatu bendungan meliputi tahapan: 1. Persiapan pembangunan; 2. Perencanaan pembangunan; 3. Pelaksanaan konstruksi; dan 4. Pengisian awal waduk.

terkait dengan tahapan pembangunan bendungan tersebut, saat ini pembangunan Waduk Jatigede akan memasuki tahap penyelesaian dan direncanakan untuk dapat dilakukan pengisian awal waduk guna pengoperasiannya. Keterlambatan dalam pengisian awal Waduk Jatigede dapat menyebabkan kerusakan fisik Waduk Jatigede yang berakibat pada meningkatnya biaya operasi dan pemeliharaan serta penundaan pemanfaatan Waduk Jatigede.

-1-


Agar penggenangan Waduk Jatigede dapat dilakukan tepat waktu, perlu segera dilakukan penyelesaian masalah dampak sosial kemasyarakatan yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede agar berjalan tertib, lancar, terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan masalah dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan dengan memberikan uang tunai untuk rumah pengganti kepada penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru dan memberikan uang santunan kepada penduduk lainnya selain penduduk sebagaimana dimaksud di atas.

II.

Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan melalui tahap: 1. registrasi; 2. verifikasi; dan 3. pembayaran.

Dalam hal pada tahap registrasi terdapat permasalahan berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti

Dan

Uang

Santunan

Untuk

Penanganan

Dampak

Sosial

Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dibuat daftar nama yang berisi nama-nama pemohon yang hendak dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat. Dalam hal pada tahap verifikasi terdapat permasalahan berupa keabsahan data, kekurangan data, atau kesalahan data, dilakukan perbaikan data dan dibuatkan surat rekomendasi penyelesaian oleh bagian verifikasi untuk kemudian dilakukan verifikasi ulang. Tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dapat dilihat pada Gambar. 1 di bawah ini. -2-


Gambar. 1 Bagan Alir pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan

-3-


BAB II TAHAP REGISTRASI

I.

Umum Pelaksanaan registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan

pemberian

uang

kemasyarakatan

santunan

pembangunan

untuk

Waduk

penanganan

Jatigede

dampak

dilakukan

oleh

sosial bagian

registrasi. Bagian registrasi mempunyai tugas antara lain: 1. menerima dan mengidentifikasi permohonan pembayaran penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Pembangunan

Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Waduk

Jatigede

termasuk

kelengkapan

berkas

yang

dipersyaratkan; 2. memeriksa kesesuaian nama pemohon dengan nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga dalam aplikasi untuk mengetahui tercantum atau tidaknya pemohon; 3. memutuskan untuk menerima atau menolak proses registrasi, dalam hal proses registrasi pemohon ditolak, bagian registrasi membuat surat rekomendasi

untuk

diteruskan

ke

bagian

penegakan

hukum

dan

kependudukan; dan 4. melakukan entry data pada aplikasi atas pengajuan pemohon berupa data identitas

pemohon

(termasuk

foto

dan

sidik

jari

pemohon)

guna

mendapatkan Nomor Registrasi pemohon untuk diserahkan ke bagian verifikasi.

II.

Tata Cara Registrasi Permohonan registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan

pemberian

uang

santunan

untuk

penanganan

dampak

sosial

kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede diajukan oleh: 1. Kepala keluarga (KK) dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari: a. kartu tanda penduduk pemohon; -4-


b. kartu tanda penduduk istri pemohon; c. kartu keluarga pemohon; dan d. buku rekening bank atas nama pemohon. dokumen tersebut di atas harus dibawa langsung oleh kepala keluarga (KK) yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Untuk penduduk yang berada di area waduk jatigede serta telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan waduk jatigede dengan ketentuan belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

harus

menyertakan pula Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Format Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tercantum dalam Format-A. 2. Ahli Waris penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, apabila kepala keluarga (KK) yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Petetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan

Untuk

Penanganan

Dampak

Sosial

Kemasyarakatan

Pembangunan Waduk Jatigede. Ahli waris mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari: a. surat keterangan waris dari pengadilan agama; b. surat kuasa dari ahli waris lainnya, jika ahli waris lebih dari 1 (satu), format surat kuasa tercantum dalam Format-B; c. kartu tanda penduduk ahli waris yang mendapat kuasa; d. kartu keluarga ahli waris yang mendapat kuasa; e. surat kematian dari kepala desa atau lurah; dan f. buku rekening bank pemerintah atas nama ahli waris yang mendapat kuasa.

-5-


Untuk penduduk yang berada di area waduk jatigede serta telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan waduk jatigede dengan ketentuan belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, ahli waris harus menyertakan pula Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Proses registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut: 1. Penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede mendaftar di bagian registrasi dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir registrasi yang telah diberi tanda khusus (pengisian sesuai data kartu tanda penduduk pemohon atau kartu tanda penduduk kepala keluarga yang berhak), format formulir registrasi surat pengajuan pembayaran santunan tercantum dalam Format-C; 2. Formulir Registrasi yang telah diisi dan dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, diperiksa kesesuaiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang datanya telah dimasukan ke dalam aplikasi. Pengecekan kesesuaian nama pemohon dilakukan dengan memasukan nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga untuk mengetahui tercantum atau tidaknya pemohon dalam aplikasi. 3. Dalam hal nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga tidak tercantum dalam aplikasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan ke bagian penegakan hukum dan kependudukan dengan membawa surat rekomendasi dari bagian registrasi.

-6-


4. Dalam hal nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga tercantum dalam aplikasi, maka bagian registrasi memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian uang tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang terdapat pada daftar checklist dan melakukan entry data pada aplikasi atas pengajuan pemohon yang telah terdata berupa data identitas pemohon termasuk foto dan sidik jari pemohon guna mendapatkan Nomor Registrasi pemohon yang bersangkutan pada aplikasi. Format Checklist sebagaimana tercantum dalam Format-D. 5. Bagian Registrasi kemudian menyiapkan: a. map warna merah, untuk dokumen pembayaran pemberian uang tunai rumah

pengganti

beserta

daftar

checklist

kelengkapan

dokumen

pesyaratan; atau b. map warna biru, untuk dokumen pembayaran pemberian uang santunan beserta daftar checklist kelengkapan dokumen pesyaratan. apabila

dokumen

persyaratan

belum

lengkap,

Bagian

Registrasi

menyerahkan kembali map berisi dokumen tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi; 6. Bagian Registrasi mengisi nomor registrasi, tanggal registrasi, dan nama petugas registrasi pada halaman depan map, kemudian map tersebut diserahkan langsung ke bagian verifikasi.

-7-


BAB III TAHAP VERIFIKASI

I.

Umum Pelaksanaan verifikasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan

pemberian

kemasyarakatan

uang

santunan

pembangunan

untuk

Waduk

penanganan

Jatigede

dampak

dilakukan

oleh

sosial bagian

verifikasi. Bagian verifikasi mempunyai tugas antara lain: 1. memeriksa administrasi dokumen persyaratan serta pengecekan data

pemohon yang diserahkan oleh bagian registrasi melalui aplikasi; 2. melakukan pendataan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penerbitan

kuitansi; 3. melaksanakan analisis dan validasi kebenaran formal dokumen untuk

pemohon yang pengajuannya diterima; dan 4. melakukan pengesahan pengajuan permohonan yang telah diverifikasi

dengan cara penandatanganan map pemohon dan penandaan pada aplikasi untuk dilanjutkan ke bagian pembayaran.

II.

Tata Cara Verifikasi Dokumen persyaratan pemohon yang diproses oleh Bagian Verifikasi adalah dokumen yang telah melalui proses registrasi dan telah terekam registrasinya dalam aplikasi. Proses verifikasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut: 1. Bagian verifikasi meneliti kelengkapan administrasi dokumen persyaratan yang terdapat dalam berkas pemohon; 2. Bagian verifikasi memeriksa dan membandingkan kembali data yang telah dimasukkan dalam aplikasi dengan data sumber, dengan hasil: a. data pemohon terverifikasi karena sesuai dengan data sumber; atau b. data pemohon tidak terverifikasi karena tidak sesuai dengan data sumber.

-8-


3. Dalam hal data pemohon tidak terverifikasi karena tidak sesuai dengan data sumber (terdapat permasalahan yang diakibatkan karena diakibatkan kesalahan

administrasi)

petugas

bagian

verifikasi

membuat

surat

rekomendasi untuk proses verifikasi ulang setelah dilakukan perbaikan data oleh pemohon. 4. Dalam hal data pemohon terverifikasi karena sesuai dengan data sumber, bagian verifikasi melakukan entry data yang diperlukan (misalnya data rekening bank pemohon dan data lainnya yang dianggap perlu). 5. Bagian verifikasi melakukan pemeriksaan kembali untuk terakhir kalinya dan

dilakukan

pengesahan

pengajuan

permohonan

dengan

cara

menandatangani map pemohon dan penandaan pada aplikasi untuk dilanjutkan ke bagian pembayaran guna mendapatkan aplikasi kuitansi pembayaran.

-9-


BAB IV TAHAP PEMBAYARAN

I.

Umum Tahap pelaksanaan pembayaran pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh bagian pembayaran

merupakan

tahap

akhir

bagi

pemohon

yang

mengajukan

pembayaran Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang

Santunan

untuk

penanganan

dampak

sosial

kemasyarakatan

pembangunan Waduk Jatigede. Bagian pembayaran mempunyai tugas antara lain: 1. melakukan

pembayaran kepada penerima uang tunai untuk rumah

pengganti atau uang santunan yang berhak serta melakukan pengambilan dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede

untuk

digunakan sebagai pendukung

identifikasi; 2. melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan; 3. melaporkan jumlah pembayaran

uang

santunan

untuk

uang tunai untuk rumah pengganti dan

penanganan

dampak

sosial

kemasyarakatan

pembangunan waduk jatigede secara berkala; dan 4. mencetak

kuitansi

dan

dokumen

lain

sebagai

kelengkapan

berkas

pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede.

II.

Tata Cara Pembayaran Proses pembayaran pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut: 1. Kuitansi yang dapat dicetak hanya bagi pemohon yang telah lolos proses verifikasi, format kuitansi sebagaimana tercantum dalam Format-E;

- 10 -


2. Bagian Pembayaran melalui petugas keuangan mencetak daftar pembayaran dan mencetak kuitansi pembayaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan kuitansi: a. asli untuk SPJ Bendahara Pengeluaran; b. tembusan pertama untuk berkas di MAP; dan c. tembusan kedua untuk KPPN. 3. Bagian pembayaran melakukan

pengambilan foto dokumentasi penyerahan

pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede untuk digunakan sebagai pendukung identifikasi. 4. Foto dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede dicetak dengan ukuran 3R sebanyak 2 (dua) lembar, untuk dilampirkan pada map dan Kuitansi asli; 5. File foto di Komputer untuk masing-masing pemohon diberi nama oleh Bagian Pembayaran sesuai dengan nomor Register yang tertera pada map; 6. Penandatanganan kuitansi pembayaran asli dilakukan oleh pemohon di atas Materai Rp. 6000; 7. Penerima

uang

tunai

untuk

rumah

menandatangani Surat Pernyataan

pengganti

dan

uang

santunan

Bersedia Pindah Dan Melaksanakan

Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggalnya. Format Surat Pernyataan Bersedia

Pindah

Dan

Melaksanakan

Pembongkaran

Bangunan

Rumah

mengirimkan

Daftar

Tinggalnya tercantum dalam Format-F; 8. Bagian

Pembayaran

melalui

Petugas

Keuangan

Pembayaran Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan kepada Bank, untuk selanjutnya pihak bank mentransfer ke masing-masing rekening tabungan penerima Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan; dan 9. Dalam hal pihak yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan tidak diketahui keberadaannya, Bagian pembayaran melalui petugas keuangan mencetak daftar penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan ke pengadilan negeri setempat.

- 11 -


BAB V TAHAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

I.

Umum Pelaksanaan penegakan hukum dan kependudukan dalam tahapan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan oleh bagian penegakan hukum dan kependudukan. Bagian penegakan hukum dan kependudukan mempunyai tugas antara lain: 1. menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh keberatan karena

pemohon tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang

Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang

Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; 2. memberikan

rekomendasi dan daftar

nama yang berisi nama-nama

pemohon yang hendak dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat; dan 3. meneliti dan menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan

kependudukan atau status dan hak kepala keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede.

II.

Tata Cara Penyampaian Penegakan hukum dan kependudukan Proses penegakan hukum dan kependudukan dalam pemberian uang tunai

untuk

rumah

pengganti

dan

pemberian

uang

santunan

untuk

penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut: 1. Pemohon menghadap bagian penegakan hukum dan kependudukan untuk menyampaikan permasalahannya dengan membawa surat rekomendasi dari bagian registrasi;

- 12 -


2. Bagian

penegakan hukum dan kependudukan menanggapi dan meneliti

serta menguji silang atas data pemohon yang tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan

Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pembangunan Waduk Jatigede yang berkaitan dengan permasalahan pemohon, format surat penelitian penegakan hukum dan kependudukan tercantum dalam Format-G; 3. Ketua bagian penegakan hukum dan kependudukan membuat rekomendasi berupa

usulan

daftar

nama

kepala

keluarga

dan

nomor

induk

kependudukan. 4. Rekomendasi berupa usulan daftar nama kepala keluarga dan nomor induk kependudukan

disampaikan

kepada

Perwakilan

Badan

Pengawasan

Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat untuk verifikasi dan validasi ulang. 5. Apabila hasil evaluasi verifikasi dan validasi terhadap daftar nama kepala keluarga dan nomor induk kependudukan terdapat penduduk yang berhak, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat membuat laporan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk diusulkan penetapannya

oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nama penduduk

tambahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat. 6. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penambahan daftar penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan daftar penduduk penerima uang santunan. 7. Tata cara pengajuan permohonan untuk pemohon tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penambahan daftar penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan daftar penduduk penerima uang santunan, prosesnya dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri ini. 8. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi tambahan, pemohon dinyatakan tidak berhak untuk menerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan, pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan data yang sama.

- 13 -


BAB VI DAFTAR FORMAT

Format-A Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Saya yang bertandatangan dibawah ini: Nama

:

Tempat Tgl. Lahir

:

Alamat /Dusun RT/RW

:

Desa / Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kab./Kota

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah : 1. Penerima ganti rugi pembebasan bangunan rumah tinggal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 pada Tahun .......... yang berlokasi di: Dusun / Desa

: ............................ / ........................

Kecamatan

: .......................

2. Ahli Waris/Penerima Kuasa dari Penerima ganti rugi pembebasan bangunan rumah tinggal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 pada Tahun .......... dari : Nama

: ............................

Alamat, Dusun / Desa

: ................................... / ............................

Kecamatan

:

Kab./ Kota

:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila keterangan yang saya berikan ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum. Sumedang,

2015

Yang Membuat Pernyataan,

- 14 -


Format-B Surat Kuasa Dari Ahli Waris

SURAT KUASA Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan : Agama

:

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan : Agama

:

yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa ----------------------------------------------------KHUSUS ----------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai ahli waris dalam mengajukan permohonan, menerima pembayaran,dan tindakan lainnya dalam pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede. Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak sepenuhnya untuk melakukan segala perbuatan hukum sebagaimana Pemberi Kuasa berhak melakukannya. Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kota,

Bulan Tahun

Kota,

Bulan Tahun

PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

………….

………….

Materai Rp. 6000

(NAMA) (NAMA) - 15 -


Format-C

Formulir Registrasi Surat Pengajuan Pembayaran Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti atau Uang Santunan Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa: Nama Pemohon

: ............................................................................

Pekerjaan Tempat Tanggal Lahir Alamat/Dusun Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

: : : : : :

............................................................................ ............................................................................ .......................................... RT/RW .................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

Dengan ini akan mengajukan permohonan pembayaran untuk diri sendiri atau yang dikuasakan kepala keluarga yang berhak yaitu atas nama: Nama Kepala Keluarga Yang Berhak NIK Pekerjaan Tempat Tanggal Lahir Alamat/Dusun Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

: : : : : : : :

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ..................................... RT/RW ......................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatigede, ................................... Pemohon,

PERFORASI

DIISI OLEH PETUGAS REGISTRASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede , maka tindak lanjut permohonan pengajuan pembayaran dari yang bersangkutan adalah

Diproses ke bagian verifikasi Diproses ke penegakan hukum dan kependudukan

- 16 -


Format-D

Checklist Kelengkapan Persyaratan Bila pengajuan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang TIDAK DIKUASAKAN, maka persyaratan yang perlu dilengkapi adalah : FORM REGISTRASI / SURAT PENGAJUAN KTP Kepala Keluarga yang berhak + KTP Istri (asli dan foto kopi) KK Kepala Keluarga (asli dan foto kopi) Buku Rekening Bank atas nama Kepala Keluarga yang berhak (asli dan foto kopi) Surat Pernyataan Bersedia Pindah dan Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggal Pas Foto ukutan 7x8 sebanyak 2 (dua) lembar Sidik jari pemohon Bila pengajuan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang DIKUASAKAN, maka tambahan persyaratan yang dilengkapi adalah : KTP ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy) KK ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy) Surat Keterangan Waris dari Pengadilan Agama Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai Surat Kuasa Ahli Waris Surat Kematian dari Kepala Desa / Lurah Buku Rekening Bank Pemerintah atas nama ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy) Pas Foto ukutan 7x8 sebanyak 2 (dua) lembar Sidik jari ahli waris yang dikuasakan ROUTING BERKAS PEMOHON

NOMOR TANGGAL REGISTRASI

REGISTRASI PETUGAS REGISTRASI TANGGAL

VERIFIKASI

PETUGAS

VERIFIKASI

TANGGAL KUITANSI

PETUGAS PEMBAYARAN

- 17 -


Format-E

FORMAT KUITANSI KUITANSI Nomor

: .................../...................................../............................../........

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Lahan dan Pembebasan Tanah SNVT Pembangunan Waduk Jatigede. Uang Sejumlah

: Rp. .....................,00 Terbilang: ‘................................................................’

Untuk Pembayaran : Uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, diberikan

kepada: Nama Kepala Keluarga Yang Berhak : ...................................... NIK : ...................................... Alamat : ...................................... RT/RW : ...................................... Desa/Kelurahan : ...................................... Kecamatan : .................................... Kabupaten/Kota : ...................................... (Penerimaan uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan dikuasakan kepada ... dengan alamat ... RT/RW .../... Kecamatan ... Kabupaten ...) dibayarkan melalui rekening: Nama Bank Nomor Rekening

: Bank .................................... : .............................................

Foto

Setuju dibayar, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Lahan dan Pembebasan Tanah SNVT Pembangunan Waduk Jatigede,

Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti atauUang Santunan,

NAMA NIP: ..................................

NAMA

- 18 -


Format-F

Surat Pernyataan Bersedia Pindah Dan Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggal Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya : Nama

: ......................................................................

Tempat Tgl. Lahir

: ......................................................................

Alamat /Dusun RT/RW

: ......................................................................

Desa / Kelurahan

: ......................................................................

Kecamatan

: ......................................................................

Kab./Kota

: ......................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk pindah dan membongkar bangunan rumah tinggal yang saya tempati saat ini dan atau rumah tinggal milik pemberi kuasa di daerah genangan Waduk Jatigede, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pembayaran uang tunai untuk Rumah Pengganti. Apabila dalam jangka waktu tersebut saya tidak membongkar bangunan rumah tinggal dan atau rumah tinggal milik pemberi kuasa tersebut, maka saya

bersedia

Cisanggarung

dan

memberi

bersama

kuasa

Pemerintah

penuh

kepada

Kabupaten

BBWS

Sumedang

Cimanuk untuk

melaksanakan pembongkaran bangunan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut saya berencana untuk pindah ke : Desa / Kelurahan

: ......................................................................

Kecamatan

: ......................................................................

Kab./Kota

: ......................................................................

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sumedang, ........................ 2015 Yang Membuat Pernyataan

- 19 -


Format-G

FORMAT PENEGAKAN HUKUM DAN KEPENDUDUKAN Berdasarkan penelitian Bagian Penegakan hukum dan kependudukan terhadap pengajuan pembayaran uang tunai rumah penganti atau uang santunan atas nama : Nama Pemohon Pekerjaan Tempat Tgl. Lahir Alamat/Dusun Desa / Kelurahan Kecamatan Kab./Kota

: .......................................................................................... : .......................................................................................... : .......................................................................................... : ........................................ RT / RW .................................. : .......................................................................................... : .......................................................................................... : ..........................................................................................

Hasil analisa:

Bagian Penegakan hukum dan kependudukan menyimpulkan bahwa : Diterima pengajuannya dan diusulkan untuk masuk dalam daftar nama yang berisi nama-nama pemohon yang hendak dilakukan verfikasi dan validasi ulang Keputusan Lainya : ............................................................................................. Demikian Surat Penelitian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jatigede, Dianalisa oleh

Diperiksa oleh

Nama & NIP

Nama & NIP

Disetujui , Ketua Bagian Penegakan hukum dan kependudukan Nama & NIP

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULDJONO

- 20 -


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents