PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PMK.01/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa beberapa ketentuan mengenai profesi Penilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan profesi saat ini;
b.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi terhadap profesi Penilai, perlu melakukan penyempurnaan atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
Mengingat :
1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719);
-2-
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
NOMOR
101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Penilaian
adalah
proses
pekerjaan
untuk
memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI. 2.
Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurangkurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
3.
Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin
dari
Menteri
untuk
memberikan
jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 4.
Standar
Penilaian
Indonesia,
yang
selanjutnya
disingkat SPI, adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian. 5.
Kode
Etik
Penilai
Indonesia,
yang
selanjutnya
disingkat KEPI, adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai. 6.
Kantor
Jasa
Penilai
Publik,
yang
selanjutnya
disingkat KJPP, adalah badan usaha yang telah
-3-
mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya. 7.
Cabang KJPP adalah kantor yang dibuka oleh KJPP yang telah mendapat izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri.
8.
Kantor Jasa Penilai Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KJPPA, adalah badan usaha atau aliansi profesi di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang Penilaian.
9.
Domisili adalah tempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP dalam suatu wilayah provinsi.
10. Rekan adalah Penilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma. 11. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KJPP. 12. Pemimpin
Cabang
adalah
Penilai
Publik
yang
bertindak sebagai pemimpin pada Cabang KJPP. 13. Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis yang memuat pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik. 14. Kertas Kerja Penilaian yang selanjutnya disebut Kertas Kerja adalah dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Penilai Publik. 15. Inspeksi adalah kunjungan atau penelitian atas suatu objek Penilaian dengan tujuan mendapatkan informasi sebelum dikeluarkannya pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian, sebagaimana dimaksud dalam SPI. 16. Pendidikan Profesional Lanjutan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pendidikan berkelanjutan terkait Penilaian yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Profesi Penilai dan/atau PPPK. 17. Satuan Kredit Poin, yang selanjutnya disingkat SKP,
-4-
adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL. 18. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 20. Sekretaris
Jenderal
adalah
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Keuangan. 21. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. 22. Kepala Pusat adalah Kepala PPPK. 2.
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A (1)
Dalam
melaksanakan
Penilaian,
Penilai
wajib
terdaftar dalam register Penilai. (2)
Register Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan piagam register Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
(3)
Permohonan register Penilai diajukan kepada Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
fotokopi
sertifikat
lulus
pendidikan
awal
Penilaian; b.
fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku;
c.
fotokopi kartu tanda penduduk;
d.
2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah.
(4)
Piagam register Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
3.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
-5-
Pasal 5 (1)
(2)
Bidang jasa Penilaian meliputi: a.
Penilaian Properti Sederhana;
b.
Penilaian Personal Properti;
c.
Penilaian Properti; dan
d.
Penilaian Bisnis.
Bidang
jasa
Penilaian
Properti
Sederhana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penilaian: a.
tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000
(lima
ribu)
meter
persegi
yang
diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal; b.
1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
c.
peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
d.
1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor, termasuk pembangkit tenaga listrik (genset) dan pompa air; dan
e.
1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban, dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan.
(3)
Bidang jasa Penilaian Personal Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penilaian: a.
pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan;
b.
mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
c.
alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas,
-6-
peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; dan d.
perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi.
(4)
Bidang
jasa
Penilaian
Properti
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Penilaian: a.
tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
b.
mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
c.
alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
d.
perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;
e.
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
f. (5)
pertambangan.
Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Penilaian: a.
entitas bisnis;
b.
penyertaan;
c.
surat berharga termasuk derivasinya;
d.
hak dan kewajiban perusahaan;
e.
aset takberwujud;
f.
kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan
atau
peristiwa
tertentu
untuk
mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
(6)
g.
opini kewajaran; dan
h.
instrumen keuangan.
Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penilai
Publik
dengan
klasifikasi
bidang
jasa
-7-
Penilaian Properti dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi: a.
konsultasi pengembangan properti;
b.
desain sistem informasi aset;
c.
manajemen properti;
d.
studi kelayakan usaha;
e.
jasa agen properti;
f.
pengawasan pembiayaan proyek;
g.
studi penentuan sisa umur ekonomi;
h.
studi penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use); dan
i. (7)
studi optimalisasi aset.
Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penilai
Publik
dengan
klasifikasi
bidang
jasa
Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
4.
a.
studi kelayakan usaha;
b.
pengawasan pembiayaan proyek; dan
c.
penasihat keuangan korporasi.
Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1)
Izin menjadi Penilai Publik diberikan oleh Menteri.
(2)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(4)
Izin Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam bidang jasa: a.
Penilaian Properti Sederhana;
b.
Penilaian Personal Properti;
c.
Penilaian Properti; atau
d.
Penilaian Bisnis.
-8-
5.
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1)
Untuk mendapatkan izin Penilai Publik, Penilai Beregister mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
memiliki Domisili di wilayah negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
b.
paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
c.
lulus ujian sertifikasi penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
d.
menyerahkan bukti telah mengikuti PPL dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 (dua) tahun sebanyak: 1.
20 (dua puluh) SKP klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti;
2.
40 (empat puluh) SKP untuk klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis;
e.
lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
f.
menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;
g.
memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin paling sedikit: a.
2 (dua) tahun, di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam
penugasan
Penilaian,
untuk
klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti;
-9-
b.
3 (tiga) tahun, di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai
penyelia
atau
setara,
untuk
klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis; h.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
i.
tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
j.
melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)
Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat
dan/atau
pegawai
untuk
melakukan
penelitian fisik langsung terhadap permohonan izin Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6.
Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7.
Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1)
(2)
KJPP dapat berbentuk badan usaha: a.
perseorangan;
b.
persekutuan perdata; atau
c.
firma.
KJPP berbentuk perseorangan harus didirikan oleh seorang Penilai Publik yang sekaligus bertindak sebagai Pemimpin.
(3)
KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai
Publik,
merupakan
yang
Rekan
dan
masing-masing salah
bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
seorang
sekutu sekutu
-10-
(4)
KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma harus dipimpin oleh Penilai Publik yang memiliki klasifikasi bidang jasa: a.
Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis; atau
b.
Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti jika seluruh Rekan yang Penilai Publik
mempunyai
klasifikasi
bidang
jasa
Penilaian Properti Sederhana dan/atau Penilaian Personal Properti. (5)
Dalam hal KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma mempunyai Rekan bukan Penilai Publik, KJPP dimaksud harus didirikan paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh sekutu yang merupakan Penilai Publik.
(6)
Dalam hal Rekan KJPP mengundurkan diri dari KJPP atau meninggal dunia yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5), KJPP wajib memenuhi komposisi dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengunduran diri atau meninggalnya Rekan KJPP.
(7)
KJPP yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi peringatan.
8.
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1)
KJPP yang dipimpin oleh Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Personal Properti, Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis dapat dibuka dan memberikan jasa di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)
KJPP yang dipimpin oleh Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana hanya dapat: a.
dibuka di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
-11-
Tangerang, dan Bekasi; dan b.
memberikan
jasa
Penilaian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terhadap objek Penilaian yang berlokasi di wilayah Domisili KJPP. (3)
KJPP dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib sesuai dengan klasifikasi
izin
Penilai
Publik
yang
dimiliki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (4)
Dalam hal KJPP dapat memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan/atau Pasal 5 ayat (6),
Penilai Publik dengan
klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian
Bisnis
dalam
KJPP
dimaksud
wajib
memiliki kompetensi di bidangnya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (5)
KJPP
yang
dalam
memberikan
jasa
Penilaian
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. (6)
KJPP
yang
dalam
memberikan
jasa
Penilaian
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
dikenai
sanksi
administratif
berupa
pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan. 9.
Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1)
Penilai Publik wajib mengikuti PPL setiap tahunnya yang terdiri dari: a.
paling sedikit 20 (dua puluh) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang diselenggarakan oleh PPPK, bagi Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti; dan
-12-
b.
paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang diselenggarakan oleh PPPK, bagi Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis.
(2)
Penilai Publik wajib mengikuti PPL paling sedikit 90 (sembilan puluh) SKP setiap 3 (tiga) tahun.
(3)
Penilai Publik dapat melakukan penyetaraan jumlah SKP kepada Asosiasi Profesi Penilai jika mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi Profesi Penilai dan/atau PPPK.
(4)
Penilai Publik wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan dengan benar dan lengkap paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya melalui sistem aplikasi online yang ditentukan.
(5)
Penilai
Publik
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat
(4)
dikenai
sanksi
administratif
berupa
peringatan. 10. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (1)
Laporan tahunan KJPP terdiri atas: a.
laporan kegiatan usaha;
b.
laporan
keuangan
sekurang-kurangnya
meliputi:
c.
1.
laporan neraca komparatif;
2.
laporan laba rugi komparatif; dan
3.
catatan atas laporan keuangan;
laporan
realisasi
penggunaan
dan
alih
pengetahuan tenaga ahli asing. (2)
KJPP
wajib
menyampaikan
laporan
tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan benar dan lengkap paling lambat tanggal 30 April tahun
-13-
berikutnya
melalui
sistem
aplikasi
online
yang
ditentukan. (3)
Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat
dan/atau
pegawai
untuk
melakukan
penelitian langsung terhadap KJPP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)
KJPP yang dalam menyampaikan laporan tahunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
dikenai
sanksi
administratif
berupa
peringatan. (5)
Dalam hal data dan informasi yang disampaikan oleh KJPP dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar, KJPP dimaksud dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1)
Izin Penilai Publik berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)
Izin KJPP dan Cabang KJPP yang dipimpin oleh Penilai
Publik
Penilaian
dengan
Personal
klasifikasi
Properti,
bidang
Penilaian
jasa
Properti
dan/atau Penilaian Bisnis berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (3)
Izin KJPP dan Cabang KJPP yang dipimpin oleh Penilai
Publik
dengan
klasifikasi
bidang
jasa
Penilaian Properti Sederhana berlaku di wilayah Domisili KJPP dan Cabang KJPP dimaksud. 12. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 Kepala Pusat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan, Pemimpin
-14-
Cabang, yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.
13. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 76 (1)
Sanksi administratif berupa peringatan terhadap Penilai Publik, KJPP, dan/atau Cabang KJPP dapat diumumkan melalui media massa.
(2)
Sanksi
administratif
berupa
pembatasan
jasa
Penilaian objek tertentu, pembatasan pemberian bidang jasa tertentu, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin Penilai Publik, KJPP, dan/atau Cabang KJPP diumumkan melalui media massa. 14. Di antara Pasal 80 dan 81, disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 80A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 80A (1)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri Penilai
belum
sertifikasi
penilai
ini
berlaku,
Asosiasi
dapat menyelenggarakan di
bidang
Profesi ujian
Penilaian Personal
Properti, sertifikat lulus pendidikan P3-P4 Properti atau yang setara dan ijazah pendidikan strata 1 (satu) yang berkaitan dengan mesin, dinyatakan diakui sebagai persyaratan permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Personal Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Asosiasi Profesi Penilai dapat menyelenggarakan dimaksud.
Ujian
Sertifikasi
Penilai
-15-
Pasal II Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
