PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. b.
Mengingat:
1.
2.
3.
4.
bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna mempercepat proses pembebasan bersyarat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3080); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.10.0T.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh: a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi; b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
2.
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Pembebasan Bersyarat; dan d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana selain karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat; Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan d diberlakukan secara bertahap, pada tahap awal dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan akan berlanjut ke seluruh Wilayah Indonesia setelah dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan Peraturan Menteri ini berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandatanganan Pembebasan Bersyarat dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 333
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2010 TENTANG DATABASE NILAI PABEAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04./2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Database Nilai Pabean;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR DATABASE NILAI PABEAN.
JENDERAL
BEA
DAN
CUKAI
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Undang-undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2.
Database Nilai Pabean adalah kumpulan data nilai barang impor dalam Cost, Insurance, dan Freight (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di Daerah Pabean.
3.
Pengujian Kewajaran adalah kegiatan penelitian nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka menilai kewajaran atas pemberitahuan nilai pabean;
4.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
6.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 2
(1) Dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan Database Nilai Pabean. (2) Database Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Database Nilai Pabean I; dan b. Database Nilai Pabean II. (3) Database Nilai Pabean I disusun, dimutakhirkan, dan ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan untuk dan atas nama Direktur Jenderal; (4) Database Nilai Pabean II disusun, dimutakhirkan, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal. BAB II DATABASE NILAI PABEAN I Pasal 3 Sumber data Database Nilai Pabean I adalah: a. Database Nilai Pabean II; b. Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi; c. Data pada Laporan Hasil Audit yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; d. Data pada Surat Keputusan Keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; dan/atau e. Katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dari dalam dan luar Daerah Pabean yang telah dilakukan proses penghitungan kembali. Pasal 4 (1) Proses penyusunan dan pemutakhiran Database Nilai Pabean I dilakukan dengan tahapan pengumpulan dan analisis bahan Database Nilai Pabean I. (2) Pengumpulan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber data Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Analisis bahan Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. frekuensi importasi; b. kecenderungan atau fluktuasi harga; c. profil importir; dan/atau d. penambahan dan/atau pengurangan unsur-unsur biaya dan/atau unsur-unsur lainnya pada harga barang impor untuk mendapatkan nilai Cost, Insurance, and Freight. (4) Hasil penyusunan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Database Nilai Pabean I. (5) Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat elemen data: a. tanggal awal berlaku; b. nomor dan tanggal identitas Database Nilai Pabean I;
c. klasifikasi barang; d. uraian barang; e. valuta; f. negara asal; g. satuan barang; dan h. harga satuan. Pasal 5 (1) Direktur Teknis Kepabeanan mendistribusikan Database Nilai Pabean I ke Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (2) Pendistribusian Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I; b. akses internet; atau c. media lainnya. (3) Pendistribusian Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan hak akses Database Nilai Pabean I kepada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah mengajukan surat permintaan akses Database Nilai Pabean I kepada Direktur Teknis Kepabeanan. (4) Surat permintaan akses Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri nama email kantor disertai dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang hak akses. Pasal 6 (1) Database Nilai Pabean I digunakan sebagai: a. parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean; b. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean secara official assessment; c. salah satu data untuk penentuan dan penetapan kembali nilai pabean oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan/atau d. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan metode pengulangan (fallback). (2) Database Nilai Pabean I digunakan secara nasional pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 7 (1) Database Nilai Pabean I berlaku sejak tanggal awal berlaku yang tertera dalam Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I. (2) Pemutakhiran Database Nilai Pabean I dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Data nilai pabean pada Database Nilai Pabean I ada dalam Sistem Komputer Pelayanan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal identitas Database Nilai Pabean I. BAB III DATABASE NILAI PABEAN II Pasal 8 (1) Sumber data Database Nilai Pabean II adalah Nilai Pabean pada Pemberitahuan Impor Barang yang tanggal Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)-nya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum penyusunan Database Nilai Pabean II.
(2) Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Pabean yang ditentukan berdasarkan nilai transaksi dan telah dilakukan analisis oleh Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. (3) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. barang yang diimpor sesuai dengan bidang usaha importir (nature of business); dan b. memuat dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi, jumlah dan satuan barang. Pasal 9 (1) Proses penyusunan dan pemuktahiran Database Nilai Pabean II dilakukan dengan tahapan pengumpulan dan analisis bahan Database Nilai Pabean II. (2) Pengumpulan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber data Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Analisis bahan Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesesuaian bidang usaha importir (nature of business) dan/atau uraian, spesifikasi, jumlah dan satuan barang. (4) Hasil penyusunan dan pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Database Nilai Pabean II. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II. Pasal 10 (1) Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memuat 1 (satu) record untuk setiap jenis barang identik. (2) Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat elemen data: a. tanggal awal berlaku; b. nomor dan tanggal identitas Database Nilai Pabean II; c. klasifikasi barang; d. uraian barang; e. jumlah barang; f. valuta; g. negara asal; h. nama dan alamat negara pemasok; i. satuan barang; j. harga satuan; dan k. nomor dan tanggal B/L atau AWB. Pasal 11 (1) Kepala Kantor Wilayah DJBC mendistribusikan Database Nilai Pabean II ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dibawah pengawasannya. (2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan Database Nilai Pabean II kepada Direktur Teknis Kepabeanan. (3) Pendistribusian dan penyampaian Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II;
b. akses internet; atau c. media lainnya. (4) Direktur Teknis Kepabeanan melakukan supervisi dan evaluasi atas penetapan Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 12 (1) Database Nilai Pabean II digunakan sebagai: a. Test Value dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga dalam hal pembeli tidak menyerahkan test value; b. parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dalam hal tidak ditemukan data pembanding pada Database Nilai Pabean I; dan/atau c. salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan nilai transaksi barang indentik atau nilai transaksi barang serupa. (2) Database Nilai Pabean II dapat digunakan di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Pasal 13 (1) Database Nilai Pabean II berlaku sejak tanggal awal berlaku yang tertera dalam sistem aplikasi Database Nilai Pabean II. (2) Pemutakhiran Database Nilai Pabean II dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Data nilai pabean pada Database Nilai Pabean II ada di dalam Sistem Komputer Pelayanan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal identitas Database Nilai Pabean II. BAB IV LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Dalam hal terdapat Pemberitahuan Impor Barang dengan data barang identik yang sama dengan data barang identik di Database Nilai Pabean I, maka Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai: a. tidak perlu membuat data yang sama pada Database Nilai Pabean II; dan b. memberikan informasi kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk pemuktahiran Database Nilai Pabean I. (2) Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II hanya dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas untuk meneliti nilai pabean atau menyusun Database Nilai Pabean I atau Database Nilai Pabean II. BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 15 Dalam hal sistem aplikasi Database Nilai Pabean II belum tersedia, maka: 1. Penyusunan dan pemuktahiran Database Nilai Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara manual. 2. Penetapan Database Nilai Pabean II dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan 3. Pendistribusian dan penyampaian Database Nilai Pabean II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2), dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) atau media lainnya.
Pasal 16 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku: 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2008 tentang Pelimpahan wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Merumuskan Data Base Harga I; dan 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Sesuai Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Pjs. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Untung Basuki NIP 197005281990121001
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 01 Oktober 2010 DIREKTUR JENDERAL, ttd,THOMAS SUGIJATA NIP 19510621 197903 1 001
