PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR: 25918/UN4.0/OT.05/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS W A L I AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ESA MAJELIS W A L I AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin.
Mengingat
: 1. Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39); 5. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303); 7. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5722). 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repubiik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode 2015-2019. 1
Memperhatikan : Rapat Paripuma Majelis Wali Amanat Unhas tanggal 23 Mei 2016 MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS W A L I AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Wali Amanat disingkat M W A adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 2. Organisasi dan Tata Kerja M W A adalah kerangka dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaannya. 3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat K A adalah perangkat M W A yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas. 4. Senat Akademik disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas. 5. Universitas adalah Universitas Hasanuddin. 6. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin. 7. Satuan Pengawasan Internal disingkat SPl adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan Unhas. 8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin. 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas. 12. Alumni adalah lulusan Fakultas dan/atau Sekolah di Unhas. 13. Komisi adalah unsur kelengkapan MWA yang terdiri atas bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan M W A . 14. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah dokumen yang berisi rencana jangka panjang Unhas 25 tahunan. 15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen yang berisi rencana strategis Unhas 5 tahunan. 16. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran Unhas tahunan. 17. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi. 2
BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN Pasal 2 M W A adalah salah satu organ Unhas selain Rektor dan SA. Pasal 3 M W A adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. BAB 111 KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri atas: a. Menteri; b. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; c. Rektor; d. Ketua SA; e. Wakil dari masyarakat umum sebanyak 3 (tiga) orang; f. Wakil dari Dosen sebanyak 8 (delapan) orang; g. Wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 2 (dua) orang; h. Ketua Ikatan Alumni Unhas sebagai wakil alumni; dan i. Ketua Senat Mahasiswa Unhas atau sebutan lain sebagai wakil mahasiswa. (2) Tataeara pemilihan anggota M W A diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 5 Syarat untuk menjadi anggota M W A sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unhas; e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik; d. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unhas, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unhas dengan pemerintah dan masyarakat; e. tidak berafiliasi kepada partai politik; dan f. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA.
(1)
Pasal 6 Anggota MWA berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masajabatannya; e. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya; e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. melanggar kode etik Unhas; atau g. mengundurkan diri. 3
(2) (3)
(4)
Pemberhentian Anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripuma M W A dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam hal terjadi kekosongan anggota M W A karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan pergantian anggota antarwaktu yang dilakukan paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti. Anggota M W A yang sudah terpilih diusulkan oleh ketua M W A kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA sebagai pengganti antarwaktu. Pasal 7
(1) (2) (3)
(1) (2)
(1) (2)
Masa jabatan anggota M W A adalah empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan; Anggota M W A dari unsur Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan maksimal 1 (satu) tahun dengan masa bakti hanya 1 (satu) kali; Pengangkatan dan pemberhentian anggota M W A ditetapkan oleh Menteri. Pasal 8 MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan Unhas; Anggota kehormatan M W A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA. Pasal 9 Anggota kehormatan M W A paling banyak 10 (sepuluh) orang; Anggota kehormatan M W A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Unhas. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10 Anggota MWA memiliki hak sebagai berikut: a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, dan bertanggung jawab. b. Memiliki hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. c. Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud point (b), Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima %) dari jumlah hak suara pemilih. d. Ketua SA dan Rektor tidak memiliki hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. Pasal 11 Anggota MWA memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Menjaga dan menghormati nama baik MWA dan Unhas. b. Menghadiri rapat-rapat terjadwal yang dilaksanakan MWA. c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota MWA. d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripuma. 4
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 12 MWA mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menyetujui: a. usul perubahan Statuta Unhas; b. perjanjian yang menyangkut pemanpaatan aset strategis Unhas yang dibuat oleh Rektor dengan pihak lain; (2) Menetapkan: a. kebijakan umum Unhas; b. norma Unhas dan tolok ukur kinerja Unhas bersama SA; c. keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA. d. tata cara investasi, kegiatan usaha dan pengawasannya (3) Mengesahkan: a. perubahan struktur dan organisasi tatakerja Unhas yang diusulkan oleh Rektor b. rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana tahunan yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA; c. pembukaan, penggabxmgan dan/atau penutupan fakultas, sekolah dan program studi yang diusulkan oleh Rektor dan telah disetujui SA; d. RKAT Unhas. (4) Mengawasi: a. pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas; b. pengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas; (5) Mengangkat dan memberhentikan: a. Rektor; b. Ketua dan Anggota KA. (6) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA. (7) Membangun dan membina jejaring dengan individu serta organisasi eksternal. Pasal 13 (1) Dalam hal M W A tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan. (3) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aj'at (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mengikat.
5
Pasal 14 Pelaksanaan seluruh tugas M W A berpedoman kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi berdasarkan peraturan pemndang-undangan. BAB V STRUKTUR ORGANISASI Pasal 15 Struktur dan susunan organisasi MWA terdiri atas: 1. Ketua 2. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum, Pengembangan dan Kemitraan 3. Wakil Ketua Bidang Pereneanaan, Evaluasi dan Pengawasan 4. Sekretaris Eksekutif 5. Komite Audit 6. Komisi 7. Sekretariat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 16 M W A dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua orang wakil ketua dan seorang sekretaris eksekutif. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris eksekutif dipilih dari dan oleh anggota MWA. Ketua M W A bertanggung]awab atas terselenggaranya semua fungsi dan tugas MWA Ketua, wakil ketua, dan sekretaris eksekutif dibantu oleh sekretariat. Sekretaris eksekutif M W A bertanggung-jawab atas ketersediaan dukungan administratif dalam pelaksanaan fungsi MWA, dibantu tata usaha. Tata usaha M W A dalam menjalankan tugas-tugas administratif dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang kedudukannya ditetapkan dalam DTK Pengelola. Pasal 17
Ketua MWA bertugas: a. Memimpin proses perumusan kebijakan umum b. Memimpin perumusan, pertimbangan, pengesahan, persetujuan dan penetapan pengembangan kebijakan organisasi, kebijakan dan pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan pegawai, kebijakan pengelolaan asset, kebijakan pengelolaan sumber daya, pengangkatan dan perberhentian KA dan Rektor, serta mengawasi pelaksanaanya; c. Memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari MWA; d. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat MWA; dan e. Menyampaian laporan tahunan.
6
Pasal 18 Wakil Ketua M W A bertugas: a. Mendampingi Ketua dalam memimpin dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan operasional sehari-hari; b. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan rapat-rapat; e. Mewakili Ketua dalam menyelenggarakan kegiatan operasional apabila Ketua berhalangan; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MWA.
Pasal 19 Sekretaris Eksekutif bertugas: a. Mengoordinasikan kesekretariatan dan pelaksanaan kegiatan operasional MWA; b. Menyusun rencana kerja dan laporan kepada anggota MWA; c. Mengoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat; d. Menyediakan kelengkapan sumber-sumber daya demi terselenggaranya semua fungsi MWA; e. Menyusun risalah rapat-rapat MWA; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MWA.
Pasal 20 (1) Pengurus M W A terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris Eksekutif; d. Ketua KA; dan e. Ketua Komisi. (2) Pengurus MWA dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di Unhas dan/atau pada perguruan tinggi lain; b. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau c. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan tugas, MWA membentuk KA. (2) KA mempunyai tugas: a. Melakukan supervisi proses dan hasil audit internal oleh SPI dan auditor ekstemal atas penyelenggaraan Unhas di bidang nonakademik; b. Mereview pelaksanaan fungsi manajemen risiko; c. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan KA kepada MWA.
7
d. Membantu M W A untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstemal dan fungsi SPI; e. Menelaah kebijakan dan laporan audit internal secara berkala; f. Memberikan rekomendasi kepada MWA untuk menetapkan auditor ekstemal; g. Memantau proses tindak lanjut laporan hasil audit eksternal; dan h. Melaksanakan penugasan lain dari M W A selain sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir g. Pasal 22 (1) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung-jawab kepada MWA. (2) Anggota KA termasuk ketua paling banyak berjumlah 5 (lima) orang: (3) Anggota KA hams memiliki keahlian dibidang: a. akuntansi; b. tata kelola pemguman tinggi; c. pengauditan; d. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; e. hukum; dan/atau f. pengelolaan barang milik negara. (4) Anggota dan pimpinan K A diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
Pasal 23 (1) Untuk memperlancar kinerja M W A dalam melaksanakan fungsi MWA membentuk 2 (dua) Komisi. (2) Komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Komisi Bidang Kebijakan Umum, Pengembangan dan Kemitraan. b. Komisi Bidang Pereneanaan, Pengawasan dan Evaluasi.
dan tugasnya,
Pasal 24 (1) Komisi Bidang Kebijakan Umum, Pengembangan dan Kemitraan, bertugas: a. Memberi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan umum pengembangan Unhas, kebijakan organisasi Unhas, kebijakan pengelolaan aset, serta kebijakan pengelolaan sumber daya Unhas; b. Mengembangkan jejaring kerjasama dan pendanaan Unhas melalui pemanfaatan aset intelektual dan aset lairmya; c. Menyusun peraturan-peraturan yang sesuai dengan bidang tugasnya; d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi RJP dan Renstra; e. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian MWA; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MWA.
8
(2) Komisi Bidang Pereneanaan, Pengawasan, dan Evaluasi bertugas: a. Memberi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pendanaan dan pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan pegawai, serta kebijakan pengelolaan sumber daya Unhas; b. Memberi pertimbangan dalam pengesahan RKAT; e. Memberi pertimbangan dalam pengesahan target indikator kinerja kunei; d. Melakukan pengawasan administrasi umum dan pengelolaan bidang non-akademik Unhas; e. Menj'usun peraturan-peraturan yang sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi RKAT; g. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian MWA; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MWA.
Pasal 25 (1) Setiap anggota M W A harus menjadi anggota salah satu komisi. (2) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris. (3) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih diantara anggota dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan ditetapkan pada sidang paripuma MWA. (4) Pengums M W A dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan sekretaris komisi.
Pasal 26 Dalam melaksanakan ugasnya, MWA dapat membentuk panitia adhoc sesuai dengan kebutuhan, yang anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA. Pasal 27 (1) Sekretariat M W A bertugas: a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan MWA; b. memfasilitasi notulensi dan dokumentasi rapat-rapat MWA; dan c. memfasilitasi komunikasi dan korespondensi pimpinan M W A dengan pihak lain.
(2) Tata Usalia MWA bertugas : a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada MWA; b. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh MWA; c. melaksanakan administrastif lain yang ditugaskan oleh MWA; d. membantu pimpinan M W A dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran MWA; dan e. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya dalam satu periode tahun anggaran kepada pimpinan MWA.
9
BAB V I TATA KERJA Pasal 28 (1) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian untuk menghadiri rapat MWA; (2) Gubernur dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri rapat MWA. Pasal 29 Setiap satuan kerja dalam kelembagaan M W A bertanggung jawab kepada ketua MWA. Pasal 30 Forum rapat M W A terbagi atas: a. Rapat paripurna, dihadiri oleh seluruh anggota MWA; b. Rapat terbuka luar biasa, dihadiri oleh anggota M W A dan undangan; e. Rapat Pengurus dihadiri oleh pimpinan MWA; d. Rapat Komisi, dihadiri oleh anggota komisi, Pimpinan MWA, dan ketua dan sekretaris komisi lain; e. Rapat KA, dihadiri oleh anggota KA dan pimpinan MWA; f. Rapat Anggota Kehormatan, diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota Kehormatan dan wakil anggota MWA; g. Rapat panitia adhoc adalah rapat yang dilaksanakan oleh panitia adhoc dan diikuti oleh anggota panitia adhoc; h. Rapat-rapat lainnya sesuai dengan kebutuhan, dihadiri oleh anggota M W A dan atau undangan.
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pasal 31 Rapat paripuma, diselenggarakan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan pengawasan hasil pelaksanaan program kerja Rektor, dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun, khusus penilaian pertanggungjawaban Rektor dilakukan pada akhir masa jabatan; Rapat terbuka luar biasa, diselenggarakan dalam rangka pemilihan dan pelantikan Rektor; Rapat pengurus diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar pimpinan MWA; Rapat Komisi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas dari Komisi MWA yang bersangkutan; Rapat K A diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan; Rapat panitia adhoc diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh MWA; Rapat Anggota Kehormatan diselenggarakan dalam rangka mendapatkan masukan pengembangan Unhas; dan Rapat-rapat lainnya yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
10
Pasal 32 (1) Agenda rapat paripuma MWA diatur sebagai berikut: a. penyampaian rancangan atau materi bahasan oleh Ketua MWA; b. penyampaian tanggapan/pandangan umum dari anggota MWA; c. pembahasan terhadap rancangan atau materi bahasan; d. perumusan konsep akhir rancangan atau materi bahasan. (2) Agenda rapat KA, Komisi, rapat Anggota Kehormatan, rapat M W A terbuka luar biasa, dan rapat-rapat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 33 (1) Undangan menghadiri rapat-rapat MWA, KA, dan Anggota Kehormatan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris masing-masing; (2) Prosedur penyampaian undangan diatur sebagai berikut: a. Ketua atau sekretaris eksekutif MWA, ketua atau sekretaris KA, dan Anggota Kehormatan, menyampaikan undangan yang berisi acara, waktu, dan tempat rapat yang direncanakan; b. Undangan paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari, sebelum pelaksanaan rapat.
(1) (2) (3) (4)
(5)
(1)
Pasal 34 Kehadiran peserta rapat paripurna dinyatakan dengan menandatangani daftar hadir; Ketidakhadiran anggota MWA dalam rapat paripuma diberitahukan kepada sekretariat M W A sebelum rapat dilaksanakan; Rapat paripurna dimulai apabila jumlah peserta yang diundang telah memenuhi quorum yaitu lima puluh per seratus ditambah satu; Apabila quorum belum terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat selama tiga puluh menit, dan jika setelah itu jumlah peserta belum memenuhi quomm, maka pimpinan rapat: a. Mengumumkan penundaan rapat, apabila rapat yang dimaksud bertujuan untuk mengambil keputusan; b. Merundingkan dengan peserta yang hadir tentang perlu tidaknya melanjutkan rapat apabila rapat yang dimaksud tidak untuk pengambilan keputusan. Apabila suatu rapat ditunda, maka rapat dengan agenda acara tersebut dilakukan selambatlambatnya tiga kali 24 jam setelah penundaan, dan rapat dianggap sah tanpa mempertimbangkan quorum. Pasal 35 Hasil rapat MWA, KA, Komisi, Panitia Adhoc dan Anggota Kehormatan dibuatkan notulen rapat yang berisi: a. Jenis rapat; b. Waktu pelaksanaan rapat; c. Tempat dan acara rapat; d. Kehadiran dalam rapat, disertai lampiran daftar hadir e. Ringkasan hasil keputusan rapat; f. Catatan khusus yang dianggap perlu. 11
(2) Notulen rapat dibuat oleh sekretaris masing-masing; (3) Notulen rapat yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diserahkan ke sekretariat M W A untuk didokumentasikan dan digunakan sesuai dengan keperluan; (4) Salinan notulen rapat disediakan oleh sekretariat MWA. Pasal 36 Pengambilan keputusan dalam rapat MWA, diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 37 Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia atau dengan cara lain yang disepakati dalam rapat itu. Pasal 38 Rapat M W A yang berkenaan dengan rapat terbuka luar biasa dalam rangka pemilihan dan pelantikan Rektor, diatur dalam peraturan khusus MWA. BAB V I I KETENTUAN PERAEIHAN Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V I I I KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 (1) Segala ketentuan yang menyangkut organisasi dan tata kerja MWA yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian; (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 Mei 2016 KETUA,
PROF.DR. BASRI HASANUDIN, MA. 12
(2) Notulen rapat dibuat oleh sekretaris masing-masing; (3) Notulen rapat yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diserahkan ke sekretariat MWA untuk didokumentasikan dan digunakan sesuai dengan keperluan; (4) Salinan notulen rapat disediakan oleh sekretariat MWA. Pasal 36 Pengambilan keputusan dalam rapat MWA, diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 37 Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia atau dengan cara lain yang disepakati dalam rapat itu. Pasal 38 Rapat M W A yang berkenaan dengan rapat terbuka luar biasa dalam rangka pemilihan dan pelantikan Rektor, diatur dalam peraturan khusus MWA. BAB V I I KETENTUAN PERAEIHAN Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 (1) Segala ketentuan yang menyangkut organisasi dan tata kerja MWA yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian; (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 Mei 2016 KETUA,
PROF.DR. BASRI HASANUDIN, MA.
12
