DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR: SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KETUA KNKT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI Pasal 1 (1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KNKT merupakan lembaga non-struktural bersifat mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas obyektifitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi, serta KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan. (2) KNKT dipimpin oleh seorang Ketua. Pasal 2 KNKT mempunyai tugas : a.

melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;

b.

memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan

c.

memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KNKT menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan transportasi;

investigasi

terhadap

b.

penetapan tim investigasi kecelakaan transportasi;

c.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan transportasi;

d.

permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

e.

penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;

f.

pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;

g

pelaksanaan klarifikasi dan monitoring/ pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;

h.

penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan hasil investigasi transportasi ;

i.

pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan dan/atau peningkatan pengetahuan SDM;

j.

penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja akhir masa jabatan; dan

k

pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan tenaga ahli. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

KNKT terdiri dari : a.

Ketua;

b.

Wakil Ketua;

penyebab

kecelakaan

transportasi

c.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian;

d.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran;

e.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan;

f.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BAB III WAKIL KETUA Pasal 5

Wakil Ketua KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pasal 6 Wakil Ketua KNKT mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas KNKT dan secara khusus monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Investigator dan Tenaga Ahli serta laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Ketua KNKT menyelenggarakan fungsi : a.

membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua KNKT;

b.

pelaksanaan pemantauan/monitoring Investigator dan Tenaga Ahli

c.

pelaksanaan evaluasi atas keberadaan dan kegiatan Investigator dan Tenaga Ahli;

d.

pelaksanaan pemantauan/monitoring pembuatan dan penyelesaian pembuatan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi ( Notifikasi, Preliminary, draft dan final report);

e.

pelaksanaan evaluasi materi laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi ( notifikasi, preliminary, draft dan final report);

f.

pelaksanaan pemantauan/monitoring kesiapan bahan/materi laporan kinerja KNKT kepada Menteri dan/atau Presiden dan jumpa jurnalis (pressrealis)

g.

pelaksanaan pemantauan/monitoring kesiapan bahan/materi saran dan pertimbangan kepada Presiden;

pelaksanaan

kegiatan

BAB IV SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN Pasal 8 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian,. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: a.

Pimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian;

b.

Penyiapan anggota tim investigasi kecelakaan transportasi meliputi Investigator In Charge (IIC) dan perangkat lainnya;

c.

penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;

d.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan perkeretaapian;

e.


f.

pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;

g.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian;

h.

penyusunan materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan perkeretaapian, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

i.

rapat dan/atau rapat koordinasi dengan pimpinan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

yang

j.

materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu. Pasal 10

Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran menyelenggarakan fungsi: a.

pemimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran;

b.


c.

penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;

d.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif trhadap penyebab kecelakaan pelayaran;

e.


f.


g.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan pelayaran;

h.

penyusunan materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan pelayaran, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

i.


j.

materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

yang

Pasal 12 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan menyelenggarakan fungsi: a.

pemimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan;

b.


c.

penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;

d.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan penerbangan;

e.


f.


g.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan penerbangan;

h.

penyusunan materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan penerbangan, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

i.


j.


yang

Pasal 14 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a.

pemimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

b.


c.

penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;

d.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

e.


f.


g.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

h.

penyusunan materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

i.


j.


yang

BAB V INVESTIGATOR Pasal 16 (1) KNKT menetapkan 10 (sepuluh) investigator yang bersifat tetap dari masing-masing sub komite sebagai pelaksana tugas dan fungsi teknis operasional pada investigasi kecelakaan transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tertentu KNKT dapat mengangkat dan memberhentikan investigator tidak tetap dari masing-masing sub komite guna membantu investigasi kecelakaan transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Pengangkatan sebagai Investigator kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua KNKT sesuai keterampilan dan keahliannya dibidang investigasi kecelakaan transportasi. (2) Ketua KNKT, dalam hal tertentu dapat mengangkat investigator tidak tetap. (3) Dalam hal kejadian kecelakaan transportasi, Investigator tidak tetap yang melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi bukan dari instansi yang mengalami kecelakaan. Pasal 18 Investigator KNKT terdiri dari: a.

Investigator Kecelakaan Perkeretaapian;

b.

Investigator Kecelakaan Pelayaran;

c.

Investigator Kecelakaan Penerbangan;

d.

Investigator Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 19

Investigator Kecelakaan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan investigasi kecelakaan perkeretaapian sesuai bidang keahliannya.

Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Investigator Kecelakaan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu terhadap faktor-fator penyebab kecelakaan perkeretaapian;

b.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan perkeretaapian;

c.

permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/ organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

d.


e.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian beserta rekomendasi; dan

f.

penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian guna mewujudkan keselamatan perkeretaapian. Pasal 21

Investigator Kecelakaan Pelayaran mempunyai tugas investigasi kecelakaan pelayaran sesuai bidang keahliannya.

melakukan

Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Investigator Kecelakaan Pelayaran menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu terhadap faktor-fator penyebab kecelakaan pelayaran;

b.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan pelayaran;

c.


d.


e.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan pelayaran beserta rekomendasi; dan

f.

penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan pelayaran guna mewujudkan keselamatan pelayaran. Pasal 23

Investigator Kecelakaan Penerbangan mempunyai tugas melakukan investigasi kecelakaan penerbangan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Investigator Kecelakaan Penerbangan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu terhadap faktor-fator penyebab kecelakaan penerbangan;

b.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan penerbangan;

c.


d.


e.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan penerbangan beserta rekomendasi; dan

f.

penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan penerbangan guna mewujudkan keselamatan penerbangan. Pasal 25

Investigator Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahliannya

Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Investigator Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu terhadap faktor-fator penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

b.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

c.


d.


e.

penyusunan materi laporan (notification, preliminary, laporan antara, draft dan final report) hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan beserta rekomendasi; dan

f.

penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. BAB VI TENAGA AHLI Pasal 27

(1) KNKT dapat mengangkat tenaga ahli yang bersifat ad hoc paling banyak 6 (enam) orang untuk membantu pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli harus disetujui semua anggota komite. Pasal 28 (1) Tenaga Ahli bidang investigasi kecelakaan transportasi mempunyai tugas melakukan analisa dan penelaahan kecelakaan transportasi sesuai keahliannya.

(2) Bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Transportasi (perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan lalu lintas dan angkutan jalan); b. Kedokteran (dokter ahli kesehatan penerbangan/flight surgeon); c. teknik (metalurgi); d. hukum (peraturan penundang-undangan bidang perkretaapian, pelayaran, penerbangan sipil dan lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional dan internasional; e. bahasa; f. psikologi ( psikolog senior/psikiater senior berkaitan dengan moda transportasi); g. komunikasi; h. kelembagaan; dan i. meteorologi dan klimatologi (senior meteorologist) (3) Tenaga ahli transportasi bidang perkerataapian diantaranya dapat terdiri dari : a. Engineering yang menguasai dinasan lokomotif, stampormasi kereta api, perawatan dan operasional serta derailment analysis dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun; b. Engineering yang menguasai teknik jalan rel (peninggian, lengkung, peralihan, lebar spur, jembatan atau memiliki kecakapan dalam pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil transportasi dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun; c. Ahli operasional dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dibidang operasi pengaturan dan pengendalian kereta api, grafik perjalanan kereta api, dan teknik persinyalan serta telekomunikasi di stasiun; d. Engineering yang menguasai kelistrikan/arus kuat dan arus lemah untuk persinyalan dan telekomunikasi, serta ahli teknik pemeliharaan persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun (4) Tenaga ahli transportasi bidang pelayaran diantaranya dapat terdiri dari : a. Ahli nautikan Tingkat I, Ijazah ANT-1, dengan pengalaman sebagai nakhoda lebih dari 10 (sepuluh) tahun; b. Ahli Teknika Tingkat I, Ijazah ATT-1, dengan pengalaman sebagai kepala kamar mesin lebih dari 10 (sepuluh) tahun; c. Ahli teknik Perka[palan, ijazah sarjana teknik Perkapalan, dengan pengalaman dibidang industri perkapalan lebih dari 10 tahun; d. Ahli Telekomunikasi pelayaran, bersertifikat ORU, dengan pengalaman sebagai petugas telekomunikasi pelayaran; e. Ali data recorder/VDR (Voyage Data recorder), dengan pengalaman penanganan Data Elektronik Kapal; f. Ahli manajemen sistem transportasi laut.

(5) Tenaga ahli transportasi bidang penerbangan diantaranya dapat terdiri dari : a. Pilot yang memiliki lisensi ATPL dengan jam terbang lebih dari 5000 jam terbang; b. Aircraft maintenance engineer yang memiliki lisensi (LAME) dengan pengalaman pemeliharaan dan perawatan pesawat udara serta manajemen perawatan pesawat udara selama 10 (sepuluh) tahun; c. Engineer dengan pengalaman desain pesawat udara (aerodinamika, struktur, sistem pesawat udara/aircraft system); d. Ahli propulsi (dari pabrik mesin pesawat udara/aircraft engines); e. Ahli kelaikan udara; f. Senior Air Traffic Control/Senior Radar Control yang telah berpengalaman dan menguasai sistem ATC) (6) Tenaga ahli transportasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dapat terdiri dari : a. Ahli mesin kendaraan bermotor yang telah memiliki pengalaman dan menguasai teknik kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. Ahli penguji kendaraan bermotor yang memiliki lisensi pengujian dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. Ahli manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; d. Ahli kontruksi jalan yang berpengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Tenaga Ahli bidang investigasi kecelakaan transportasi menyelenggarakan fungsi: a.

Pemberian keterangan, pendapat, dan solusi yang tepat dan akurat tentang hal yang diperlukan dalam investigasi kecelakaan transportasi;

b.

pemberian telaahan terhadap faktor-fator penyebab kecelakaan transportasi;

c.

pemberian masukan dalam penyusunan dan pembuatan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi (notification, preliminary, draft dan final report serta laporan berkala);

d.

pemberian masukan dalam penyiapan investigasi kecelakaan transportasi; dan

rekomendasi

hasil

e.

pemberian masukan dalam penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan transportasi, guna mewujudkan keselamatan transportasi. Pasal 30

Pengangkatan sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Ketua KNKT. Pasal 31 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, tugas dan tata kerja Investigator Kecelakaan Transportasi dan Tenaga Ahli diatur tersendiri melalui peraturan Ketua KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII SEKRETARIAT KNKT Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas KNKT dibantu Sekretariat KNKT yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KNKT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012. BAB IV TATA KERJA Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34 Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masingmasing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. Pasal 35 Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 36 Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 37 Setiap laporan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat dari bawah wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 38 Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dan Kepala Sekretariat, secara hirarki menyampaikan dan menyusun laporan berkala kepada Ketua KNKT untuk selanjutnya kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Pasal 39 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, Para Kepala Sub Komite dan Kepala Sekretariat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, Para Ketua Sub Komite dibantu oleh investigator, investigator tidak tetap dan sekretariat KNKT dan/atau staf pendukung serta tenaga ahli. BAB V ESELON Pasal 42 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite, Investigator dan Tenaga Ahli bukan merupakan jabatan struktural eselon. BAB VI LOKASI Pasal 43 KNKT berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta BAB VII WILAYAH KERJA Pasal 44 (1) Wilayah kerja KNKT adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Untuk mendukung kemudahan dan kelancaran investigasi kecelakaan transportasi di wilayah tertentu, KNKT dapat menempatkan paling banyak 3 (tiga) investigator dan/atau investigator tidak tetap. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Dalam melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan tranportasi, Ketua KNKT menugaskan Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dibantu oleh para Investigator, Investigator tidak tetap, Tenaga Ahli dan staf pendukung sesuai jenis kecelakaan transportasi yang terjadi.

Pasal 46 Penyusunan program dan anggaran hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KNKT dilaksanakan oleh Sekretariat KNKT dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Pasal 47 Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KNKT dilaksanakan oleh Sekretariat KNKT dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Pasal 48 (1) Dalam rangka mendukung penelitian mencari penyebab terjadinya kecelakaan transportasi, KNKT memiliki laboratorium teknis yang ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi. (2)

KNKT dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki laboratorium teknis, untuk meneliti lebih akurat mencari penyebab terjadinya kecelakaan transportasi, sepanjang tidak dapat dilakukan pada laboratorium teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

(1) Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Ketua KNKT ini ditetapkan oleh Ketua KNKT setelah terbit Peraturan Presiden yang baru. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Ketua KNKT ini ditetapkan. Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT dan ditetapkannya Peraturan Ketua KNKT ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dengan sendirinya tidak berlaku.

Pasal 51 Peraturan Ketua KNKT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan Pada tanggal

: Jakarta : 10 Desember 2012

KETUA KNKT

TATANG KURNIADI SALINAN Peraturan ketua KNKT ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menteri Perhubungan; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; Kepala Badan Pengawasan Keuangan; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan; 10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 11. Para kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 51 Peraturan Ketua KNKT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan Pada tanggal

: Jakarta :

KETUA KNKT

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

TATANG KURNIADI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menteri Perhubungan; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; Kepala Badan Pengawasan Keuangan; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan; 10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 11. Para kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris badan dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan. NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROCES Dikonsep Diperiksa Diperiksa Diperiksa Diperiksa Diperiksa Diperiksa Disetujui

NAMA Aca Mulyana Aca Mulyana Masruri Hermanu Sri Sadono Kusnendy Eddy sasongko Sri Untung

JABATAN Sekretaris KNKT Sekretaris KNKT Kasubkom PKT Udara Kasubkom PKT Laut Kasubkom PKT Darat Kasubsubkom PKT Jalan Kasubsubkom PKT KA Waka KNKT

TANGGAL

PARAF

PERATURAN NOMOR TANGGAL

LAMPIRAN I : KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI : SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 : 10 DESEMBER 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

KETUA WAKIL KETUA

SEKRETARIAT

SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PERKERETAAPIAN

SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PELAYARAN

SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PENERBANGAN

SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KELOMPOK INVESTIGATOR




KETUA KNKT

TATANG KURNIADI

Pasal 33 Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri

atas: a.

Sekretariat

b.

Bagian Tata Usaha;

c.

Bagian Pelayanan Investigasi, dan Kerjasama ;

d.

Subbagian Perencanaan;

e.

Subbagian Keuangan, dan Perlengkapan;

f.

Subbagian Kepegawaian, dan Umum;

g.

Subbagian Pelayanan Investigasi;

h.

Subbagian Kerjasama; dan

i

Subbagian Data, dan Informasi dan Hubungan Masyarakat; Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KNKT diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Recommend Documents