PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
dan
profesionalisme sumber daya manusia Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar; b. bahwa Peraturan Kepala Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Formal Bagi Pegawai
di
Lingkungan
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia belum menampung perkembangan kebutuhan Pegawai serta perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Ársip Nasional Republik Indonesia;
-2Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen terakhir
sebagaimana
dengan
telah
Peraturan
tujuh
kali
Presiden
diubah
Nomor
3
Tahun 2013; 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pegawai untuk belajar
atau
mengikuti
pendidikan
pada
lembaga
pendidikan formal dengan biaya pemerintah, pemerintah negara lain, atau penyandang dana lain yang ada di luar Arsip Nasional Republik Indonesia. 2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pegawai untuk belajar di lembaga pendidikan formal dengan biaya ditanggung sendiri oleh Pegawai atau dari penyandang dana lain yang ada di luar Arsip Nasional Republik Indonesia. 3. Pengembangan Pegawai adalah peningkatan kemampuan, kompetensi
dan
profesionalitas
Pegawai
melalui
pendidikan berkelanjutan dalam bentuk Tugas Belajar dan Izin Belajar.
-34. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 5. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI
adalah
lembaga
kearsipan
berbentuk
lembaga
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. Pasal 2 (1) Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia di Lingkungan ANRI, setiap Pegawai berhak mengembangkan diri melalui pendidikan formal. (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar. (3) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini. Pasal 3 Pengembangan Pegawai melalui pendidikan formal dengan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. mendapat surat tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian; c. bidang
ilmu
yang
akan
ditempuh
sesuai
dengan
pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan Pegawai; d. usia maksimal: 1). 25 (dua puluh lima) tahun untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1); 2). 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Strata II (S2); 3). 40 (empat puluh) tahun untuk Program Strata III (S-3);
-4e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang; f. bagi
Pegawai
yang
menduduki
jabatan
struktural
jabatan
fungsional
dibebaskan dari jabatannya; g. bagi
Pegawai
yang
menduduki
dibebaskan sementara dari jabatannya; h. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Pasal 4 (1)
Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk Program Diploma I (DI); b. 2 (dua) tahun untuk Progam Diploma II (DII); c. 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma III (DIII); d. 4 (empat) tahun untuk Program Strata I (S-1); e. 2 (dua) tahun untuk Program Strata II (S-2); f. 4 (empat) tahun untuk Program Strata III (S-3).
(2)
Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
masing-masing
dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester. (3)
Dalam hal Pegawai belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
(4)
Pegawai dengan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
-5Pasal 5 (1)
Pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, wajib bekerja kembali pada unit kerja tempat Pegawai ditempatkan semula dengan ketentuan: a. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani dengan perhitungan dua kali masa Tugas Belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau dalam rumus (2 x n) +1; dan b. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani dengan perhitungan dua kali masa Tugas Belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau dalam rumus (2 x n) +1.
(2)
Dalam hal Pegawai tidak memenuhi kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan
kewajiban
membayar
ganti
rugi
berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2014
tentang
Pedoman
Penyelesaian
Ganti
Rugi
Ikatan Dinas di Lingkungan ANRI. Pasal 6 (1)
Pegawai
dapat
melaksanakan
Tugas
Belajar
berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan: a. mendapat izin dari Kepala ANRI; b. prestasi pendidikan sangat memuaskan; c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan d. dibutuhkan oleh organisasi. (2)
Kewajiban kerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasi setelah Pegawai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir. Pasal 7
(1) Biaya pendidikan Tugas Belajar dibebankan pada DIPA ANRI. (2) Selain
dibebankan
pada
DIPA
ANRI
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar ANRI, baik oleh pemerintah
-6negara lain atau lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan ANRI. (3) Pemberian biaya oleh penyandang dana lain dalam bentuk ikatan kerja sama, harus melalui persetujuan ANRI. Pasal 8 Semua biaya pendidikan karena perpanjangan masa Tugas Belajar diluar waktu maksimal yang telah diberikan akibat kelalaian Pegawai, menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan. Pasal 9 Pegawai yang mengikuti pengembangan Pegawai melalui pendidikan formal dengan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. mendapat izin secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan
yang
sedang
diikuti,
Pegawai
dapat
meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan unit kerja; d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f.
tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
g. pendidikan
yang
akan
ditempuh
dapat
mendukung
pelaksanaan tugas jabatan; h. biaya pendidikan ditanggung Pegawai yang bersangkutan; i.
program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang.
-7Pasal 10 (1) Pegawai yang akan mengikuti pengembangan program Pegawai melalui jalur pendidikan Izin Belajar harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari atasan langsung dan Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi universitas / perguruan tinggi selanjutnya melaporkan ke Bagian Kepegawaian. (3) Untuk alasan kepentingan ANRI, Kepala ANRI atau pejabat yang berwenang dapat menolak pemberian Izin Belajar. Pasal 11 Pegawai peserta Tugas Belajar atau Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. Pasal 12 Pegawai
peserta
Tugas
Belajar
menandatangani
surat
perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 13 (1) Setiap Pegawai yang mengikuti program Tugas Belajar atau
Izin
Belajar
berhak
mendapatkan
gaji
dan
penghasilan yang sah sesuai peraturan. (2) Setiap Pegawai yang mengikuti program Tugas Belajar atau Izin Belajar mendapat tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Setiap Pegawai peserta Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib mengikuti program pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab
dan
menjaga
nama
baik
instansi
dan
negara,
menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan menyerahkan
-8laporan pendidikan secara tertulis secara periodik tiap akhir semester. Pasal 15 (1)
Pegawai
Peserta
dikenakan
sanksi
Tugas
Belajar
apabila
atau
Izin
Belajar
melakukan
hal
sebagai
berikut: a. melakukan
perbuatan
yang
dapat
mencemarkan
nama baik instansi; b. tidak memperlihatkan kesungguhan dalam mengikuti program
Tugas
Belajar
dan
tidak
memperbaiki
sikapnya, setelah mendapat teguran 3 (tiga) kali; c. tidak menyelesaikan program Tugas Belajar karena alasan sendiri
dan alasan tersebut
tidak dapat
diterima oleh Kepala ANRI; dan (2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
(3)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2014
tentang
Pedoman
Penyelesaian
Ganti
Rugi
Ikatan Dinas di Lingkungan ANRI. Pasal 16 Pegawai yang akan mengikuti program Tugas Belajar di luar negeri baik dibiayai oleh ANRI atau penyandang dana lain melalui kerja sama dengan ANRI dilakukan seleksi melalui Tim Seleksi Peserta Diklat. Pasal 17 Pegawai yang sedang mengikuti program pendidikan formal Tugas Belajar atau Izin Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala ini, tetap melaksanakan program tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.
-9Pasal 18 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pegawai
Nomor
35
Melalui
Tahun
2011
Pendidikan
tentang
Formal
Pengembangan
Bagi
Pegawai
di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar
setiap
orang
mengetahui,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2097
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Nomor : KP.06.02/ ... /20... Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Nama
: ...
NIP
: ...
Jabatan
: Sekretaris Utama
Alamat
: Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama
: ...
NIP
: ...
Jabatan
: ...
Alamat
: ...
dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa dalam rangka pengiriman Pegawai Tugas Belajar ke ... untuk Program ... selama ... (...) tahun mulai tanggal ... di ..., yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung ..., ... pihak sepakat mengadakan perjanjian dalam Program Tugas Belajar di .... dengan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Program Tugas Belajar dalam bidang yang telah ditentukan. (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dengan sebaik-sebaiknya dari awal hingga selesai.
-2Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian beasiswa seperti yang dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini sesuai dengan ketentuan. Pasal 3 (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atas kehendak sendiri maupun diberhentikan karena meninggalkan kewajiban belajar sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas ... dengan alasan apapun sebelum Tugas Belajar seperti tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini diselesaikan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh ... sekaligus melalui PIHAK PERTAMA dan oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan ke kas negara melalui Arsip Nasional Republik Indonesia. (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti Tugas Belajar ini, sebagaimana tercantum pada Pasal 1
berdasarkan
penyelenggara
laporan/evaluasi
Tugas
Belajar
ini,
yang maka
diperoleh PIHAK
dari
PERTAMA
pihak dapat
memberhentikan PIHAK KEDUA dari program Tugas Belajar ini. Pasal 4 (1) Selama menjalankan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, mengirimkan secara periodik per triwulan laporan kemajuan belajar kepada PIHAK PERTAMA. (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah program yang telah ditentukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. (3) Selama melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada siapapun yang tidak berhubungan dengan Tugas Belajar ini kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
-3(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dan
ayat
(2)
dari
Pasal
ini,
maka
PIHAK
PERTAMA
dapat
memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar ini dan selanjutnya dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini. Pasal 5 Setelah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja pada instansi asal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dijalani. Pasal 6 PIHAK KEDUA wajib bekerja pada instansi asal sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini. Pasal 7 Apabila kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sebanyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh ... sekaligus melalui PIHAK PERTAMA dan oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Untuk segala akibat dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-4Pasal 10 Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) buah diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai
kekuatan
hukum
yang
sama
untuk
dipergunakan
seperlunya.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
(Nama Peserta Program
(nama pemangku jabatan
Pendidikan)
Sekretaris Utama)
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN
