$-
GORONTALO GUBERNUR GORON'TALO GUBERNUR PEMTURAN 2011 NOMOR09 TAHUN TENTANG ATASBEBAN PEMBAYARANI PEI.AKSANMN MEKANISME DAERAHD,ANWAKILKEPALADAEMH HIBAHPEMILIHANUMUMKEPATA BELANJA
MI\HAESA YANG MHMATTUHAN DENGAN GORONTALO, GUBERNUR M e n i m b a n g : a . bahwa kewenanganGubernur selbagaipemegangkekuasaan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerahadalahmenyusun pelaksanaan clanBelanjaDaerahagar dapat AnggaranPendapatan pemahaman langkahbagi dan keterpaduan kesamaan mewujudkan Daerah,Badan Sekretariat di lingkun,gan seluruhaparatpelaksana Provinsi Daerah Gorontalo; Pemilihan Umurn danKomisi Keuangan dan sebagaidaerah demokrasi b. bahwasebagaiwujud pelaksanaan Kepala Daerah Pemilihan akandilaksanakan Gorontalo otonomProvinsi langsung; secara Daerah Gorontalo danWakilKepala pertimbangan dalam dnimaksud s;ebagaimana bahwaberdasarkan tentang Peraturan Gubernur hurufa, dan hurufb, perlumenetapl(an atas beban BelanjaHibah Pembayaran Pelaksanaan Mekanisme Kepala Daerah; Daerah danVl/akil Pemilihan UmumKepala Provinsi tentangPembentukan Nomor38 Tahun20Ct0 Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun2000Nomor Indonesia (Lembaran Republik Negara Gorontalo Nomor4060); Republik Indonesia Negara Lembaran 246Tambahan Negara Nomor17 Tahun2:003tentangKeuangan 2 . Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor47, Nomor4282); Indonesia Republik Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor1 Tahun2004tentangPerbendaharaan 3 . Undang-Undang q
Nomor 10 Tahurr ?004 tentang Pembentukan 4. Undang-Undang Indonesia perundang-Undangian Republik peraturan Negara (Lembaran 'l LembaranNegaraRepublik Tahun 2OO4Nomor 53, ambaharn 4389); Nomor Indonesia dan Nomor15 Tahun 2004tentangPemeriksaan 5. Undang-Undang Negara(LembaranNegaraRepublik TanggungJawab Keuangarr IndonesiaTahun 2OO4Nomor66,,TambahanLembaranNegara Nomor43i89); Indonesia Republik Daerah Nomor32 Tiahun2004tentangPemerintahan 6. Undang-Undang (LembaranNegaraRepubliltIndonesiaTahun 2004 l{omor L25, IndonesiaNclmor4437) TambahanLembaranNegaraReprublik telah beberapakali dliubahterakhirdenganUndangsebagaimana Keduaatas UndangNomor L2 Tahun 2008 ltentangPerubahan Daerah Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Undang-Undang (LembaranNegaraTahun 2008 Nomor59, TambahanLembaran a$aQ; IndonesiaNlomor Republik Negara Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 7. Undang-Undang Daerah Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan IndonesiaTahun 2004 lNomor126, (LembaranNegaraRepublilk TambahanLembaranNegara RepublikIndonesialahun 2004 Nomorafi$; Nomor 22!"Tahun 2007 tentang Penyelenggara 8. Undang-Undang Tahun2007 Indonesia NegaraRepublik Pemilihan Umum(Lembaran Nomor 59, TambahanL.embaranNegara RepublillIndonesia a72L); Nomor RepublikInrlonesiaNomor58 Tahun2005 9. PeraturanPemerintah Republik Neg,ara Daerah(Lembaran Keuangan tentangPengelolaan IndonesiaTahun 2005 Nornor140, TambahanLembilranNegara Nomor41178); Indonesia Republik 10.PeratruranPresidenNomon54 Tahun 2010 tentangPengadaan Pemerintah; Barangfiasa 11.PeraturanMenteriDalamltlegeril\omor 57 Tahun 2009 tentang MenteriDalamNegeriNomor44 Tahun Atas Peraturan Perubahan LlmumKepala BelanjaPemilihan Pengelolaan 2007tentangPedoman Daerah. Daerah danWakilKepala
Nomor3 Tahun2006tentang Gorontalo DaerahProvinsi 12.Peraturan DaerahProvinsi Gorontalo Daerah(Lembaran Keuangan Pengelolaan Tahun2006Nomor03SeriE); Nomor3 Tahun2010tentang Gorontalo DaerahProvinsi 13.Peraturan Tahun Provinsi Gorontalo Pendapatan dan BelanjaDraerah Anggaran Tahun2010 Gorontalo DaerahProvinsi 2011(Lembaran Anggaran Nomor3). MEMUTUS$N:
Menetapkan : PERATUMN GUBERNURTENTANG MEKANISMEPEI.AKSANMN ATASBEBANBELANJAH]:BAHPEMILIHANUMUMKEPALA PEMBAYARAN DAEMH DAEMHDANWAKILKEPALA
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 : ini,yangdimaksud dengan Peraturan Dalam oleh urusanpemerintah Daerah 1. Pemerintahan adalahPenyelenggaraan pemerintah daerahdan DPRDmenurutasasotonomiseluas-luasnya dalam sistemdan prinsip NegaraKesatuanRepublikIndonesia DasarNegaraRepublik dalamUndang-undang sebagaimana dimaksud Tahun1945. Indonesia 2. Pemerintah Daerahadalahgubernur,bupatidan Atau walikota,dan pemerintah perangkat daerah. unsurpenyelenggara daerahsebagaima UmumKepalaDaerahdan WakilKepalaDaerahsecara 3. Pemilihan yangselanjutnya atauPemilihan adalah langsung disebutPemilukada kedaulatan rakyatdi wilayahProvinsi dan / atau saranapelaksanaan Pancasila Dasar dan Undang-undang kabupaten/kota berdasarkan Daerah Indonesia Tahun192t5 NegaraRepublik untukmemilikKepala Daerah danWakilKepala 4. KomisiPemilihan disebutKPUadalah UmumDaerahyangselanjutnya Nomor22 tahun2007 KPUsebagaima dalamundang-undang dimaksud Penyelenggara Pemilihan Tentang Umu,m. Dan BelanjaDaerahyang selanjutnya 5. AnggaranPendapatan disebut APBDadalahrencanakeuangan tahunanpemerintahan daerahyang dibahasdan disetujuibersamaoleh pemerintah daerahdan Dewan
UmumKepala 6. BelanjaHibahKPUadalahBelanjaHibahPemilihan Daerah. Daerah danWakilKepala PengelolaKeuanganDaerahadalahKepala 7. PemegangKekuasaan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan pengel,olaan daerah. keuangan keseluruhan menyelenggarakan yang Daerah adalahSekeretaris pengelola daeralr keuangan 8, Koordinator adalahpejabatyangdiberi disebutKoordinatorKeuangan selanjutnya kebijakankeuangandiantara wewenanguntuk mengkoordinasikarr penggunaanggaran,PPKD,Perencanaprogram,dan pengawas keuangan. yangselanjutnya PPKD disingkat Daerah Keuangan Pengelolaan 9. Pejabat yanq mempunyai tugasmempunyai adalahKepalaBadanKeuangan pengelolaan APBDI. tugasmelaksanakan BUDadalahPPKD yangselanjutnya disingkat UmumDaerah 10.Bendahara UmumDaerah. Bendahara sebageri yangbeftindak dalamkapasitas yangselanjutnya KuasaBUD disingkat UmumDaerah 11.KuasaBendahara sebagian adalahpejabatyangdiberikuasaolerhuntukmelaksanakan tugasBUD. KPUProvinsi Sekretriat KPUadalahPimpinan 12.Sekretaris disebutPA adalahpejabat 13.PenggunaAnggaranyang selanjutnya anggaran kewenanganpenggunaan penangungjawab dan pemegang komitmen atasnama untukmembuat tindakan dalambentukmengambil yang barang/jasa daerahdenganpihakke tiga untuk mendapatkan pengeluaran atas bebanAPBDsefta untuk dapat mengakibatkan yangdipimpinanya. melaksanakan tugaspokokdanfungsiSKPD yangselan'iutnya disebutKPAadalahpejabat Anggaran 14.KuasaPengguna kewenangan dan yangdiberikuasaPA untukmelaksanakan sebagian penggunaan sebagian tugaspokokdan dalammelaksanakan anggaran fungsiSKPD atasnamaPA. disebutPPTK TeknisKegiatanyang selanjutnya 15.PejabatPelaksana dan KPUKabupaten adalahpejabatpadaKPUProvinsi / Kotayang kegiatan dari satuataubeberapa ditunjukolehKuasaPAmelaksanakan sesuai denganbidangtugasnya. suatauprogram
KPUProvinsidan Kabupaten / Kota adalah Pengeluaran 16.Bendahara membayarkan, menyimpan, yangditunjukmenerima, pejabat fungsional uanguntukkeperluan danmempeftanggunrEjawabkan menatausahakan belanjaHibahPemilukada belanjadaerahdalamrangkapelaksetnaan BUD. kePada danbertanggungjawab yangdalamhal ini adalah 17.ppKadalahadalahpejabatpenatausarhaan Sekretaris membantu KPUyangsecarafungsional Keuangan Kasubag oleh KepalaDaerahuntuk KPU Provinsiyang diberi kewenang;an menerimadan menguji keabsahantagihan kepadadaerah dari pembayaran atas sehinggaberhakmemerintahkan PPTlVBendahara APBD. yangsahdengan beban tagihan uang tempatpenyimpanan adalahrekening KasUmumDaerah 18.Rekening seluruh olehkepaladaerahuntukmenampung daerahyangditentukan penerimaandaerah dan digunakanuntuk membayarseluruh pengeluaran daerahpadabankyangdiitetapkan. SPDadalahdokumen disingkat Danayangselanjutnya 19.SuratPenyediaan yangmenyatakan bahwatelahtersediauangpadakasdaerahuntuk SPP. dasarpenerbitan pelaksanaan sebagai suatukegiatarr membayar yangselanjutnya SPPadalah disingkat Pembayaran 20.SuratPermintaan jawabatas olehpejabatyangbertanggung dokumenyangditerbitkan pengeluaranuntuk mengajukan pelaksanaan kegiatan/bendahara pembayaran. permintaan yang selanjutnyadisingkatSPP-UPadalah 21.SPP Uang Persediaan pengeluaran untukpermintaan yangdiajukan olehbendaharra dokumen yangtidak (revolving) pengisian kembali uangmukakerjayangbersifat pembayaran liangsung. dengan dapatdilakukan yangselanjutnya adalah SPP-GU disingkat 22.SPPGantiUangPersediaan pengeluaran yangdiajukan untukpermintaan olehbendaherra dokumen yang tidak dapat dilakukandengan penggantiuang persediaan pembayaran langsung. yang selanjutnya disingkatSPP-TU UangPersediaan 23.SPPTambahan pengeluaran untuk adalahdokumenyang diajukanoleh bendahara guna melaksanakan permintaan kegiatan tambahanuangpersedieran SKPDyang bersifatmendesakdan tidak dapat digunakanuntuk pembayaran langsung danuangpersediaan.
yang adalahdokumen SPP-LS disingkat yangselanjutnya 24.SPPLangsung pembayaran pengeluaran untukpermintaan diajukanoleh bendahara kepadapihakketigaatasda:;arperjanjiankontrakkerjaatau langsung gaji denganjumlah, surat perintahkerja lainnyadan pembayaran penerima,peruntukan,dan waftul pembayaranteftentu yang olehPPTK. disiaPkan dokumennya disingkatsPM adalah 25.Surat PerintahMembayaryang selanjutnya anggaran/kuasa oleh pengguna dokumenyang digunakan/diterbitkan SP2Datas bebanpengeluaran pengguna anggaranuntukpenerbitan DPA.SKPD. yangselanjutnya disingkat UangPerserdiaan 26.SuratperintahMembayar SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna SP2Datasbeban pengguna untukpenerbitan anggaran anggaran/kuasa sebagaiuang persediaan yang dipergunakan pengeluaran DPA-SKPD kegiatan. untukmendanai yangselanjutnya LlangPersediaan Tambahan Membayar 27.SuratPerintah oleh pengguna adalahdokumen'/ang diterbitkan disingkatSPM-TU SP2Datasbeban pengguna untukpenerbitan anggaran anggaran/kuasa karenaketlutuhandananyamelebihidari pengeluaran DPA-SKPD, yang telah ditetapkansesuai jumlah batas pagu uang persediaan denganketentuan. SPM-IS yiangselanjutnya disingkat Langsung Membayar 28.SuratPerintah adalahdokumenyang diterbitkanoleh penggunaanggaran/kuasa SP2Datas bebanpengeluaran pengguna anggaranuntukpenerbitarr pihakketiga. kepada DPA-SKPD SP2Dadalah disingkat Danayangs;elanjutnya Pencairan 29.SuratPerintah pencaian danayangditerbitkan yangdigunakan dasiar sebagai dokumen SPM. olehBUDberdasarkan yang selanjutnya disebutdenganSPP Pembayaran 30.SuratPermintaan Pengeluaran oleh PPTK/Bendahara adalahdokumenyang diterbitkan sehubungandengan tagihan kepadadaerah untuk mengajukan pembayaran. permintaan disebutdenganSPMDadalah selanjutnya 31.SuratPerintahMembayar ,olehPemegang KasKPUdanatau yangdigunakan/diterbitkan dokumen KPUatas tagihanpihakketigayang sah dan atau atas Sekretakris r,rano
adalah 32.SPP/SPMLumsum selanjutnyadis;ebutSPP-LS/SPMS-LS dengan dari SPPdan SPMyang berhubungan dokumen-dokumen tagihanlumpsumatau tagihantetaprdari pihak ketigayang telah yangdibutuhkan dari barang/jasa seluruhatausebagian menyerahkan pemerintah. disebutdenganUP adalah atau yang selanjutnya 33. UangPersediaan imprest sebagaima olehbendahara uangtunaiyangdisediakan sejumlah pengeluaran untukhal teftentuyang sebagian fund untukmembiayai BUD. diberikan dari SPP dan SPM yang adalahdokumen-dokumen 34.SPP/SPM-UP Kas KPUkepadaBUD dengantagihandari Pemegang berhubungan KPUProvinsi. Pengeluaran Bendahara UPkepada untukmemberikan BABII DASAR DOKUMEN Pasal 2 KepalaDaerahdan Wakil KepalaDaerah (1) BelanjaHibahPemilihan yangtersediadalanlDPA- SatuanKerjaPengelola adalahanggaran (SKPKD). Daerah Keuangan batasteftinggiyangditetapkan (2) PaguAnggaran adalarh dalamDPA-SKPD Daerah tentangAPBD. dalamPeraturan Pasal3 Daerahdan Wakil Kepala Kerpala (1) RincianBelanjaHibahPemilihan Ketuadan bersama-sama KPUfirovinsi olehSekretaris Daerahdisusun AnggotaKPUProvinsisesuaidenganpagu anggaranyang tersedia yang standardariPeraturan KPUProvinsi dansesuai dalamDPA-SKPKD berlaku. dan (2) DPA Belanjahibah KPUProvinsihetrusmendapatpersetujuan pengesahan Daerah. dariSekretaris (3) DPA-belanja hibah KPU Provinsidapat dilakukanperubahanatau yangberlaku penyesuaian ketentuan tetapmelalui dengan pembagian menurut (4) DPA-Belanja HibahKPUdisusunmemperhatikan KPUKabupaten/Kota. wilayah
BABIII DI\NKUASA ANGGARAN PENGGUNA PE]ABAT ANGGAMN PENGGUNMN Pasal4 dan Daerah pengguna UmumKepala HibahPennilihan dariBelanja Anggaran sebagai KPUdalamkedudukannya WakilKepalaDaerahadalahSekretaris KPU Sekretariat Pimpinan Pasal5 KPUProvinsi Sekretaris dalamjabatannya, kedudukan (1) Berdasarkan yangdiberikuasasebagai sebagaiPe'iabat oleh Gubernur ditetapkan penggunaAnggaranuntuk melaksanakan BelanjaHibah Pemilihan Daerah danWakilKepala Daerah Kepala untuk: berwenang (2) Pengguna Anggaran Daerah; atasnamaKepala anggilran kuasapengguna a. menetapkan kegiatan; teknispelaksanaan kebijakan b. menetapkan pengikatankomitmendan pembayaranyang c. mengendalikan APBD; membebani d. menetapkan usulan rencana dan perubahan anggaran pendapatan/belanja; pelaksanaan jadwaldan kebijakan operasional/teknis e. menetapkan program/kegiatan; yang pemerintah barang/jasa tata cara pengadaain f. menetapkan yangberlaliu; ketentuan dipilihsesuai g. menyampaikan keuangan; realisasi dari pelaksana danataurekananpelaksana swakelola h. menetapkan kebutuhan barang/jasa. program./kegiatan seftapengadaan dalamhal penggunaan (3) PA bekerjasamadenganKetua KPLIProvinsi anggaran. Pasal 6 tugasnyaPA dibantuoleh KuasaPA, Kasubbag Dalammelaksanakan yangditetapkan dengan KPIJProvinsi Pengeluaran danBendahara Keuangan Daerah. atasnamaKepala Bendahara UmumDaerah Keputusan
Pasal7 pengarahan dan pengendalian tindakanr melakukan (1) pA berkewajiban kegiatan,pembuatankomitmen,maupun terhadap pelaksanaan PA. pengajukan SPPolehKuasa pemeriksaaan kas atarsnamaBUDminimalsatu kali (2) pA melakukan dalam3 (tiga)bulan. untuk PejabatPenatausahaan pengawasan kewenangan (3) pA melakukan ProvinsiGorontalo, tagihankepadaPemerintah mengujikeabsahan SPM. menandantangani dalamhalmenandatangani keakuratan untukmeningkatkan saranperbaikan (4) PAberhakmemberikan SPM. pengujian SPPdanpenerbitan dankecepatan uangkas oleh Bendahara setiappengeluaran (5) PA berhakmengetahui yangdiajukan KPA. Pengeluaran PasalB dandiparafolehPPTK SPPyangdisiapkan Kuasa PAmenandatangani Pasal 9 tidak diperkenanakan Pengeluaran KuasaPA , PPTK, PPK,Bendahara PanitiaPemeriksaan tlarang/Jasa, sebagaiPanitiaPenerimaan merangkap Barang/Jasa. Pengadaan Panitia maupun Barang/Jasa, BABIV ANGGAFNN PENGGUNA KUASA Pasal10 adalahpejabatteftentu KPUProvinsi (1) KPAataskegiatandilingkungan sesuaidengankebutuhan KPUProvinsiyang ditrunjuk dilingkungan KPU. sekretari:s suratkeputusan berdasarkan adalahSerketaris KPUlKabupaten/Kota (2) KPAataskegiatan dilingkungan yangditunjukb,erdasarkan KeputusanSekretaris KPUKabupaten/Kota Anggaran. KPUselakuPengguna Pasal11
(1) KPA melaksanakan sebagiankegiatanyang tercantumdalam DPA HibahKPU. belanja KPUProvinsi (2) PejabatPenatausahaa Pengeluaran KPUdan Bendahara membantupelaksanaantugas KPA KPU dan Kabupaten/Kota
BABV PENYEDIMN DANA BagianKesatu
Rencana ArusKasdanPenerbitan SuratPenyediaan Dana Pasal 12 RencanaArus Kas belanjahibah untuk SekretarisKPU mengajukan permintaan penyediaan dana kepadaBUDsesuaidenganformatyang ditentukan. Pasal13 (1) Kepala Badan Keuanganselaku UUD memberikanpersetujuan penyediaan dana sesuaidenganketerrsadian dana di Rekening Kas UmumDaerah. (2) Persetujuan penyediaan pada ayat (1) danasebagairnana dimaksud palinglambat1 (satu)harikerjasetelah diputuskan SPDditerima, (3) Dalam hal SPD tidak disetujui,BUD harus memberikanalasan penangguhan atau penolakan. Bagian Kedua Perubahan Rencana ArusKas Pasal 14 (1) Pengguna Anggaran/KPA menyesuaikan RAKberdasarkan : a. penolakan BUD; rencana b. perubahan kerjakegiatan; yangtelahdisetujuipejabatyang c. perubahan/pergeseran anggaran berwenang; paguanggaran yangtercantum d. tambahan Perubahan. dalamAPBD (2) Penyesuaian RAKuntukbulanberjalan yangtelah rmenyangkut kegiatan diterbitkan SPD-nya dilakukan dengankretentuan sebagaiberikut: a. jika pagukegiatanyangtersediadalamSPDbulanberjalantelah pada bulan berjalan,maka rencanapencairan dicairkansebagian p,ada kegiatan tersebut harusdimintakan bulanberikutnya yangtersediadalamSPDbulanbeflalanbelum b. jika pagukegiatan pernahdicairkan padabulanberjalan makaSPDbulanberjalan dapat dimintakan untukdikoreksi
Pasal 15 pengeluaranKPU (1) Untukklepentingan uang persediaan, bendahara Provinsidapat mengajukanuang persecliaan 15olodari setinggi-tingginya
paguanrggaran yangtercantum DPAbelanja hibah KPU. dalam (2) Untukkelancaran kegiatan KPUProvin:;i dapatmemberikan uangmuka kerjakepadabendahara KPUKabupaten Kotasetinggitingginya5o/o. (3) Dalamhal UP yang diajukanoleh Bendahara Pengeluaran KPUtidak mencukupiuntuk membiayaikebutuhanKPU Provinsidan Kab/Kota
pengeluaran Pengeluaran bendahara KPUdapatmengajukan Tambahan UangPersediaan. BABIV PENGA]UAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu BuKiDasarPenagihan Pasal 16 yangsahberbentuk BuKidasarpenagihan danditandatangani oleh: a. untuk PekerjaanBarang/Jasadengan nilai sampai dengan (limajuta rupiah)berbentuk Rp5.000.000,00 NotaPesanan Barang/Jasa danditandatangani olehKPA/PPTK; (lima b. untukPekerjaan Barang/Jasa nilaidi atas Rp5.000.000,00 dengan juta rupiah)sampaidenganRp50.000.000,00 (limapuluhjuta rupiah) berbentuk Kerjadanditandatangani SuratPerintah olehKPA/PPTK; c. untukPekerjaan Barang/Jasa (lima dengan nilaidi atas Rp50.000.000,00 puluh juta rupiah)berbentukKontrark Kerja ditandatanganioleh KPA/PPTK dandi ketahui olehPA. d. berbentuk LaporanKemajuan Pekerjaan untukkegiatan nonfisikyang ditandatangani oleh rekanan dan disetujui olehKPA/PPK; e. berbentuk yangtelahselesai BeritaAcaraSerahTerimaBarang/Jasa diberikan/dikerjakan seluruhnya untuk setiap KontrakKerja yang ditandatangani olehiKPA/PPTK danPengguna BaranglJasa; f . berbentuk daftardefinitifpenerimaan honorarium, ataupenerimaan lain yang sejenis yang diterima oleh Anggota KPU Provinsidan Kab/Kota/Pokja/PPK/PPS/KPPS/Petugas Pemutakhirandata (ppD) ,Canpetugas yangterlibatdalam Honorerf[enaga Bulanan lPNSfFenaga
perjalanan yangditandatangani g. surattugasdansuratperintah din,as oleh Pejabat yang Berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku; Kendaraan DinasJabatan/operasional, h. pembayaran biayaPemeliharaan kaftu selaindibuktikandengannota dari pihak ketiga,dilampirkan kendali diketahui olehPA; yangditandatangani i. kuitansitagihanpenyedia barang/jasa oleh yang berhak; j. surattanda pengesahan belanjayang diterndatangani oleh PPKKPU Provinsi. Pasal17 Telaahserta catatanlainnyadan atau disposisiatas telaahtersebut merupakan sebagai buKi penunjang bagianuntukmenerbitkan buKidasar r ketentua n perat,u ranperunda ng-undangan. sepanjang tidakmelangga BABIV PROSEDUR PENGAIUAN SUR/\T PERMINTMN PEMBAYARAI! Pasal18 (1) Penyiapan (SPP) dan penandatanganan SuratlPermintaan Pembayaran diatursebagai berikut: menyiapkan a. KPA/PPTK SPP-TUP, SPP-TUP NihildanSPP-6. b. PPKmenyiapkan SPP-UP dan c. Bendahara Pengeluaran KPUProvinsi menyiapkan SPP-GUP dan SPP G U PN i h i I . (2) SPPdibuatper kegiatan/belanja tidaklangs;ung dan berdasarkan buKi yangsahdenganketentuan dasarpenagihan sebagai berikut a. Penyiapan danpenandatanganan SPF,diatur sebagai berikut: 1. SPP-TUP, SPPTUPNihildanSPPP-LS ohahKPA/PPTK; 2. SPP-UP olehPPKKPU; 3. SPP-LS olehPPTK danpenerima olehPihakKetiga; 4. SPP-GUP Nihiloleh pernegang dan SPP-GUP Kasdan Penerima Bendahara Pengeluaran KPUProvinsi. b. Pejabatyang menandatangani SPFsebagaimana dimaksudpada hurufa, bertanggungjawab secaramaterialitas bahwaSPPyangakan
1. telahmemenuhi yaitu: azaslegalitas a) dilakukan melaluisuatusistenrpengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan ketentuan yangberlakuataupraKik pengadaan yangbaiksehat; barang/jasa b) buKi dasar penagihandit:erbitkanoleh pejabat yang benruenang sebagaimana dimaksud dalampasal13. 2. telahmemenuhi azasmanfaaty'aitutelahsesuaidenganpagu yangtersedia. anggaran c. pejabatyang menandatangani SPP,sebagaimana dimaksudpada hurufa, beftanggungjawab secara formalitas bahwabahwasppyang akan diajukantelah dilampiri/dilengkapi denganbuKi-buKiyang cukupsesuai denganpersyaratan. d. ketentuansebagaimana dimaksudpada huruf b, dituangkan dan ditandatangani olehKPA/PPTK dalarnsuatuSuratPernyataan sesuai formatyangberlaku; e. ketentuansebagaimana dimaksudpada huruf c, dituangkan dan ditandatangani oleh KPA/PPTK dalannsuatuDaftarPengujisesuai formatyangberlaku. Pasal19 (1) Ringkasan SPPdibuatperkegiatan sebilgaimana dimaksud dalampasal 18 dituangkan dalamKuitansiPenerimaan Uangsebagaimana format yangberlakuyangditandatangani oleh: a. sPP-uPoleh PA/Kuasa PA dan penerima uangoleh Bendahara Pengeluaran; b. sPP-TUP dan SPP-TUP Nihiloleh teA/pprK dan penerimaoleh Bendahara Pengeluaran; c. sPP-6olehKPA/PPTK dan penerimer olehpihakketiga;spp-GUp dan pengeluarandan penerima SPP-GUP Nihiloleh Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Kuitansi Penerimaan Uangharusmenyebutkan: a. penerimaan uangdariBUDtahunAnggaran berkenaan; b. jumlahpenerimaan uang terbilanr3 dalamhuruf sesuaidengan jumlahbrutodaribuktidasarpenagihran; c. Kuitansi ditandatangani olehpenerim,a, bendahara dandiketahui oleh PA/KPAdan diparaf oleh PPTK:;efta verifikasioreh pejabata
yaitu: d. tujuanpembayaran jika lebihdarisatu 1. rincianobyekbelanjayangakandibayarkan, rincianobyekbelanjacukuprincianobyekbelanjadenganurutan palingatasdiikutitigatandatitik; koderekening 2. namakegiatan dalamDPA-KPU; jikameruperkan pembayaran pembayaran 3. tahapan yangdilakukan beftahap; 4. sesuaibuKi dasarpenagihan (n,omor dantanggal)BeritaAcara Pemeriksaan Barang/Jasa, atau Surat Tanda pengesahan pembayaran Belanja,NamaPejabatdan tanggalpersetujuan Belanja TidakLangsung/Pengeluaran Pembiayaan. e. tempatdantanggal penerimaan diterbitkannya kuitansi uang; f. jumlahpenerimaan uang terbilangdalamangkasesuaidengan terbilang sebagaimana dimaksud ayat(2) hurufb. Pasal 20 SPPdibuatdenganmenggunakan formatsetlagaimana formatyangberlaku. Bagian Ketiga Kelengkapan Persyaratan SuratPermintaan Pembayara n Pasal 21 persyaratannya Kelengkapan sPP-up danspp-TUp diatursebagai berikut: a. SPP-UP terdiridari: penerimaan 1. kuitansi uang; 2. suratpernyataan dariPAmenyatakan bahwauangpersediaan: a) apabilaterdapatsisa dana Up rakandisetorke Rekening Kas UmumDaerah; b) tidak untukmembiayai pengeluairan-pengeruaran yang menurut ketentuan harusdenganLS. yangditandatangani 3. SKTM olehKpA/F,PTK. b. SPP-TUP terdiridari: penerimaan 1. kuitansi uang; 2. lembarkontrolperkegiatan yangberisiperhitungan jumlahrUp yang dimintasampaidenganrincianobjekberanja penggunaan danaTUp
yangditandatangani olehKPA/PPTK, 3. SKTM Pasal22 Nihildiatur Nihil/SPP-TUP persyaratannya SPP-GUP/SPP-GUP Kelengkapan sebagai berikut: penerimaan uang; a. kuitansi persyaratan azas'legalitas bahwaSPPtelahmemenuhi b. suratPernyataan danazas manfaaU aslibuKidasar belanjiayangdilampiri tanggungjawab c. suratpernyataan penagihan : perjalanan dengan: dilengkapi dina:s belanja 1. pembayaran ketentuan; dinassesuai finalbiayaperjalanan 2, perhitungan yangberwenang; 3. surattugasdaripejabat yangberisiantaralain:informilsi mengenai datapejabat 4. SPPD lama (Nama,Pangkat/golongan), tujuan,tanggalkeberangkatan, perjalanan untukmasing-masing dinas,danbiayayangdiprerlukan pejabat,; perjalanan dinas; 5. laporan pass; 6. tiketdanboarding belanjadari pihak ketigayang barang/jasa d. bukti-buktipengeluaran (limajutarupiah) nilaiRp5.000.000 cukupdantidakmelebihi bermeterai denganNotaPesanan; dilengkapi pajaknegara e. suratsetoranpajak dan buKi pemotongan/pemungutan yangdipeftanggungjawabkan; obyekbelanja atasrincian Pasal23 diatur denganketentuan SPP-ISatas belanjapersonalpada ke1;iatan sebagai berikut: penerimaan uang; a. kuitansi persyaratan azas'legalitas bahwaSPPtelahmernenuhi b. suratpernyataan danazasmanfaat; dan uanglemburuntukanggotaKPU c. pembayaran biayahonorarium lepasdilengkapi dengandaftar Provinsi dan Kab/Kota/PNS/Honorarium penerima honordan untukhonorharianlepasdilampirkan nominantif daftarhadir. Pasal24
penerimaan a. kuitansi uang; b. suratpernyataan bahwaSPPtelahffi€rnr3r'tuhi persyaratan azas'legalitas danazasmanfaat; c. buktidasarpenagihan yangberkesesuaiian sesuai denganpasal17; d. buktipotongpajak; e. faKurpajakbesefta ssPyangtelahditarrdatangani wajibpajak; f. foto kopijaminanbankatauyangdipensamakan yangdikeluarkan oleh bankataulembaga keuangan nonbankyangmasihmasaberlakuuntuk pembayaran uangmukadandilegalisasi olehKpA/ppTK. Pasal25 sPP yang telah memenuhiketentuansebagaimana dimaksuddalam Pasal21,Pasal22,Pasal23 diteruskan ke ppK-Kpu atauKepala sub Bagian Keuangan pengujian untukdilakukan keabsahan. BABVI PENGUJIAN KEABSAHAN DANPERINTAH PEMBAYAMN Bagian Kesatu Pengujian Keabsahan Pasal26 PPK-KPU karenajabatannya mendapatkerwenangan dari KepalaDaerah pengujian untukmelakukan keabsahan yangakanmembebani tagifran ApBD perintah sertamemberikan pembayaran. Pasal27 PPK-KPU pengujian melakukan tagihan dariSPPmelaluimekanisme sebagai berikut: a. penerimaan/registrasi SPP: penerima Petugas sPPmemeriksa kelengkapan berkasspp,mencatatnya pengawasan penerimaan Spp, dalam buku dan membuat/menandatangani tandaterimaSpp dimaksud. Menyerahkan berkas SPPkepada Pejabat Penguji Anggilran. b. pengujian Ketersediaan Danaolehpejabart Anggaran: 1. mengujikelengkapan berkaspersyaratan spp dan membuatnya dalamDaftarPenguji sesuai formatyangberlaku;
2. mengujiketersediaan anggaranyal
Pasal29 (1) PPK-KPU mengembalikan Spp yang tidak memenuhi persyaratan dengan catatan mengenaialasan pengembalianformat pada lampiran 14. (2) KuasaPA/PPTK wajib memperbaiki spp hinggamemenuhi ketentuan yangberlaku. Bagian Kedua Penerbitan Suratperintah Membrayar Pasal30 (1) setelahdilakukan pengujian keabsahan tagihan dalamsppmaka: a. menyimpan seluruh pendukung dokumen yangdicantumkan dalam SPTBsertamenandatangani SPTBuntuk memberikan pernyataan bahwadokumen telahdiverifikasi seftadiarsipkan untukkepentingan pengendalian danpemeriksaan; b. PPK-SKPD menerbitkan spMdalamrangkap 5 (lima),lembarpertama dan keduadisampaikan ke Bendahara UmumDaerahbesertaSpp lengkap,lembarke tiga sebagaipertinggal sesuaidenganformat yangberlaku Pasal 31 JikaPPK-SKPD tidakberada ditempat secaraberturut-turut selamalebihdari pA makapenandatangan 5 (lima)harikerjaatasseijindansepengetahuan SPMdapatdilakukan olehPA. Pasal 32 sPMyangdisampaikan ke BUDdisertai lampiran sebagai berikut: penerimaan a. kuitansi uang; b. SPP; c. suratpernyataan bahwaSPPtelahmemenuhi persyaratan azaslegalitas danazasmanfaaU d. lembar kendali; e. daftarpenguji; f. suratpernyataan tanggungjawab belanja; g. ringkasan kontrak; h. beritaacarapembayaran; i. buktipotongpajak;
k. foto kopijaminanbankatauyangdipersamakan yangdikeluarkan oleh bankataulembaga keuangan nonbankyangmasihmasaberlakuuntuk pembayaran uangmukadandilegalisasi olehKpA/ppTK; l. dokumen lampiran tersebut jenisspp. disesuaikan dengan Pasal33 Bendahara Pengeluaran menyampaikan spM dan lampirannya kepada Bendahara UmumDaerah. BABVII PENCAIMN MELALUI BENDAHAM PENGELUARAN Pasal34 (1) Bendahara Pengeluaranmenyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uangyangberasal darisF,p-up, spp-Gup danspp-TUp. (2) Jumlah yang dapat disimpandalam kas ditanganBendahara Pengeluaran setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 juta rupiah) (sepuluh kecuali untukkeadaan mendesak. Pasal 35 Rincian obyekbelanjayangdapatdilakukan pembayaran untukhaltertentu oleh Bendahara Pengeluaran adalahsebagaimana yangtercantumdalam Pasal 17 Pasal 36 (1) KPA/PPTlVPanitia Pelaksana/Pejabat yar.rgmelakukan perjalanan dinas permintaan mengajukan uangmukakepada PAmelaluiPPK-KPU diseftai proposal, tujuanpenggunaan uang muka,sefta kuitansipenerimaan dalamrangkap tigayangditandatangani olehyangbersangkutan sesuai dengan formatpadalampiran 16. (2) PPK-KPU menelitialasanpengajuan uang muka kerjadan meminta klarifi kasiyangdibutuhkan. (3) PPK-KPU pembayaran menyetujui uangmukadenganmenanda tangani kuitansidan memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayarkan uangmukakerja. (4) Bendahara Pengeluaranmembayarl
Pasal37 (1) PPK-KPU danBendahara peftanggung jawaban Pengeluaran rnemantau uangmukakerja. (2) KPA/PPTI(Panitia Pelaksana/Pejabat yangberkenaan mempertanggungjawabkanuang muka kerja uP denganmemasukkan buKi-bukti pengeluaran yangsahkepadaBendaharra selambat-lambatnya 7 (tujuh) pemberian harikerjasetelah uangmukakerjadengan formatpra-SprB. (3) KPA/PPTfVPanitia Pelaksana/Pejabat yangberkenaan palinglambattiga hari setelahkegiatan selesaiatautidakmelewati30 (tigapuluh)hari kerja setelah penerbitansP2D harrusmenyiapkan buKi-buKi pengeluaran yangsahdanmenyiapkan Spp-TUp Nihil. (4) Jikaterdapatsisauangmukakerjanrakaharusdikembalikan kepada pengeluaran. Bendahara Pengeluaran atauBUDmelalui Bendahara (5) Bendahara Pengeluaran menelitikeabsahan setiapbuKi pengeluaran yangdipertanggungjawabkan kepadanya. (6) Bendahara Pengeluaran menyusun spF,-GUp sepanjang dananya masih tersedia dalamDPA-SKPD. Pasal38 pengelolaan Untukmembantu padaKPUProvinsi UangPersediaan danKpU ppKDdapatmenunjukpemegang Kabupaten/Kota, PA atas persetujuan UangMukadan dalampelaksanaan tugasnyapemegang uangMukadan pengeluaran. jawabkepada beftanggung Bendahara BABVIII PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIMN DANA Pasal 39 Penyampaian SPMkepada PPKD dilakukan s,ebagai berikut: a. petugaspenerimaan SPMdari KuasaBIJDBidangVerifikasi padaloket penerimaan sPMmemeriksa kelengkapian spM dan mengisidaftaruji kelengkapan berkas SpM; b. petugaspenerimaan sPM dari KuasaBUD BidangVerifikasiberhak mengembalikan berkasSPMjikadokumen tidaklengkap sesuaidaftaruji yangdiajukan; c. berkassPMyangtelahlengkapdiserahkan kepadapengujidari Kuasa
Pasal 40 (1) Pengujian olehpejabatpengujidari KuasaBUDBidangVerifikasi atas SPMmencakup pengujian yangbersifat substantif danpengujian formal. (2)Pengujian substantif dilakukan untuk: a. menguji perhitungan kebenaran yangtercantum tagihan dalamspM; b. menguji ketersediaandana pada kegiatan/belanjatidak langsung/pembiayaan dalamDPA-KPU yangditunjukdalamafektasi SPMdenganmenerbitkan Lembar Korntrol; c. mengujidokumensebagaidasarpernagihan (antaralain Ringkasan KontralVSPK, BeritaAcara pembayaran, SKTM,surat pernyataan lainnya); d. menguji SPTB darippK-SKpD; e, mengujibuKipotong, faKurpajakbeserta SSp-nya. (3) Pengujian formaldilakukan untuk: a. mencocokkan tandatanganpejabatpenandatangan SpMdengan specimen; b. memeriksa carapenulisan/pengisian jumlahuangdalamangkadan huruf; c. memeriksa kebenaran dalampenulisan, termasuk tidakboleh terdapat cacatdalampenulisan. Pasal 41 (1) Pejabatpengujidari KuasaBUDBidangVerifikasi paraf membubukan pengujiaan padaLembar Kontrol; (2) SPMyangtidakmemenuhi persyaratan dikembalikan kepadappK-SKpD denganmemberikan catatanyang jelas dan rengkappada Lembar Kontrol tentangalasan SPMditolak. (3) sPM yang telah diterimakelengkapannya pengujian berdasarkan substansial danformaldiserahkan penandatangan ke Pejabat SP2Ddari Kuasa BUDBidang SP2D. Pasal42 (1) Pejabat penandatangan SP2DdariKuaser BUDBidang SP2Dmenerbitkan sP2D berdasarkansPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan formatyangberlaku. (2) sP2Dditandatangani oleh Pejabatpenandatangan sp2Ddari Kuasa BUDBidano
(3) lika Pejabatpenandatangan SP2Ddari KuasaBUDBidangSP2Dtidak beradaditempat lebihdari3 (tiga)harimakaSP2Dditandatangani oleh BUD. (4) SP2D dibuatdalamrangkap 4 (empat) dengan distribusi: peftama pihakyangmenerima; a. Lembar b. Lembar keduaKepala SubBagian Keuangan; c. Lembar ketigabidangperbendaharaan; d, Lembar keempat arsip. Pasal 43 SP2Ddigunakan sebagai dasarpemindahlbukuan olehKuasaBUDBidang yangditunjukke rekening pihakke-tigayangberhakyangteftera Kostadian dalam SP2D. BABIX PEMBAYAMN MELALUI BENDAHAM PENGELUAMN KPUPROVINSI / KABUPATEN / IKOTA Pasal44 (1) Bendahara Pengeluaran KPUProvinsi ,/ ;66rpaten/ Kotamenyimpan, menatausahakan, danmembayarkan uangyangberasal darispp-updan pengeluaran SPP-TUP dariBUD,seftauangmukakerjadari Bendahara KPUProvinsi. (2) Uangtersebutdisimpanpada Rekening KPUatas namaBendahara Pengeluaran KPUProvinsi / Kabupaten I KotadanpadaKasBendahara di Kantor. pengeluaran (3) Jumlahyangdapatdisimpan dalamKasBendahara KpU Provinsi di kantorsetinggi-tingginya srebesar Rp. 25.000.000.,00 (dua pengeruaran puluhlimajuta rupiah)dan dalamKasBendahara Kpu Kabupaten Kotadi kantorsetinggi-tingginya sebesar Rp.15.000.000,00 jutarupiah). (limabelas (4) KasBendahara di kantordisimpan dalamtempatpenyimpanan yang pengeluaran. jawabparaBendahara amandanmerupakan tanggung Pasal 45 Belanjayang dapat dilakukanpembayarern denganmenggunakan uang persediaan adalah: pengeluaran a. olehbendahara KPUProvinsii :
2. Langganan dayadan jasa listrik,air dan telepondan surat kabar masaPEMILUIGDA selama workshop, 3. Kegiatanswakelolanon fisik dalam bentuksosialisasi, pelatihan, tagihanbelanja bukanmerupakan dan lainnyasepanjang atau modaldan uangbelanjamakan/ minum,belanjapenginapan sama atau di atas Rp. tagihanlain denganjumlah penagihan jugarupiah) (.lima persatukalikegiatan/sub kegiatan. 5.000.000,00 KPUKabupaten Pengeluaran b. olehBendahara / Kota: padahurufa angka1, angka2 1. seluruhbelanjasebagaiman dimaksucl danangka3; pelalksanaan 2. seluruhbelanjapadayangdibayarkan untukkepentingan suara. di tingkatkecamatan, desadantempatpemilihan Pasal56 Pembayaran KPUProvinsi cara: di lingkungan dilarkukan dengan a. PPTK mengajukanpermintaanuang muka kepada Bendahara Pengeluaran KPUProvinsi melaluiPemregang KasKPUProvinsi diseftai dengan: 1. catatan,proposal,tujuan penggunaan uang muka, perhitungan sementara, SPPD; 2. kwitansipenerimaan uang muka kerja dalam rangkaptiga yang ditandatangani oleh PPTKdan pejabatyang menerima uangmuka kerja. kasKPUProvinsi b. pemegang menelitialasanpengajuan uangmukakerja yangdibutuhkan; danmeminta klarifikasi pembayaran c. pemegang Kas menyetujui uang mukadenganmemaraf kwitansi danmemerintahkan Bendahara membayarkan uangmukakerja; pengeluaran d. bendahara KPUProvinsi membayarkan uangmukakepada pejabatyang berhakmenerima uangmukakerja,sertapejabatyang penerimaan. menandatangani bersangkutan kwintasi Satukwitansi untuk Pemegang Kas KPUProvinsi, satu untukpenerimaan uang,dan satu pertinggal sebagai buktiuangkeluar. Pasal57 (1) Pemegang kasKPUProvinsi dan Bendahara Pengeluaran KPUProvinsi peftanggungjawaban memantau uangrnukakerja.
(2) KuasaPA/Panitiapelaksana/pejabat yangberkenan mempertanggung_ jawabkanuang muka kerja up denganmemasukkan bukti-buKi pengeluaran yangsahkepadabendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) harikerjasetelah pemberian uangmukakerjadengan formatpra-sprB. (3) KuasaPA/ panitiapelaksana palinglambat3 / pejabatyangberkenan (tiga)harisetelahkegiatan selesai ataurtidakmelewati 30 (tigaputuh) hari kerja setelahpenerbitansp2D harus menyiapkan bukti-buKi pengeluaran yangsahdanmenyiapkan Ilpp-TUp Nihil. (4) Jikaterdapatsisauangmukakefiamiakaharusdikembalikan kepada bendahara atauBUDmelalui bendahara. (5) Bendaharameneliti kabsahansetierp bukti pengeluaranyang dipeftanggungjawabkan kepadanya. (6) Bendahara menyusunspp-Gupseparrjang dananyamasihtersedia dalamDPA-SKPD. (7) KuasaPA/PanitiaPelaksana mengirimkan / Pejabat tembusan Spp-TUp Nihilkepada bendahara peftangglungjawabkan. sebagai Pasal58 (1) Pencairan/penarikan uang persediaanmaupun tambahan uang persediaan daribankpenyimpan hanyactapat dilakukakn olehpengguna Anggaranbersama-sama Bendahara P,engeluaran setelahkebutuhan pencairannya diverifi kasippK-KpU (2) DalamHal Pengguna Anggaran tidakbr:rdada di tempatdalamwaktu befturut-turutlebih dari 5 (lima) hari kalendermaka pengguna Anggarandapat memerintahkan penceriran dilakukandengantanda pen,geluaran tangandariPPK-KPU danBendahara Pasal 59 untuk membantupengelolaan Uang persediaan pada Kpu, pA atas persetujuanPPKDdapat menunjuk pemeganguang Muka. Dalam pelaksanaannya tugasnyaPemegang uang Mukadan bertanggung jawab kepadaBendahara Pengeluaran.
BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Peraturan Gubernur inimuraiberlaku padat,anggal ditetapkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, peraturan memerintahkan pengundangan Gubernurini dengan penempatannya daram Berita Daerahprovinsi Gorontalo.
t\
Ditetapkian di Gorontalo
\ t padatanggal I Haret
I GU
\l \
Diundangkan di Gorrontalo padatanggal I Harct
2011
SEKRETARIS DAERAHPROVINSIGORONTALO,
NIP.195408101971041001 BERITADAEMH PRICVINSI GORONTALO TAHUN2011 NOMOR
2011
