The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
16. ASET TIDAK BERWUJUD
16. INTANGIBLE ASSETS
Aset tidak berwujud terdiri dari:
Intangible assets consist of the following: 2010
Saldo awal/ Beginning balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Deductions
Saldo akhir/ Ending balance
135.599
2.403
(182)
137.820
Perangkat lunak
(70.873)
(4.130)
182
(74.821)
Nilai buku bersih
64.772
Cost
Harga perolehan Perangkat lunak
Software Accumulated depreciation
Akumulasi penyusutan
62.999
Software Net book value
2009
Saldo awal/ Beginning balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Deductions
Saldo akhir/ Ending balance
119.033
389
-
119.422
Perangkat lunak
(53.044)
(4.158)
-
(57.202)
Nilai buku bersih
65.989
Cost
Harga perolehan Perangkat lunak
Software Accumulated depreciation
Akumulasi penyusutan
62.220
Beban amortisasi sejumlah Rp4.130 dan Rp4.158 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 dibebankan dalam beban umum dan administrasi.
Software Net book value
Amortization charged to general and administrative expenses for the periods ended March 31, 2010 and 2009 amounted to Rp4,130 and Rp4,158, respectively.
95
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN
17. OTHER ASSETS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following: 2010
Piutang penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah Tagihan lain-lain Klaim pengembalian pajak (Catatan 24) Bunga masih akan diterima Beban dibayar dimuka Agunan diambil alih - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp70.425 (2010) dan Rp143.505 (2009) dan penyisihan penghapusan sebesar Rp35.197 (2010) dan Rp32.368 (2009) Piutang kartu kredit dan debet Uang muka Pajak dibayar dimuka Tagihan derivatif yang telah jatuh tempo - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp32.704
1.566.967 546.466 238.470 183.322 154.684
640.256 546.466 248.699 245.958 109.345
142.594 127.032 44.024 3.166
162.068 171.893 38.563 78
-
43.906
Receivables from sale of marketable securities and government bonds Other receivable Claims for tax refund (Note 24) Interest receivables Prepaid expenses Foreclosed assets - net of allowance for decline in value of Rp70,425 (2010) and Rp143,505 (2009), and allowance for losses of Rp35,197 (2010) and Rp32,368 (2009) Credit and debit cards receivable Advances paid Prepaid tax Past due derivative receivable - net of allowance for losses of Rp32,704
388.726
251.822
Others - net of allowance for losses of Rp25,045 (2010) and Rp35,820 (2009)
3.395.451
2.459.054
Total
Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp25.045 (2010) dan Rp35.820 (2009) Jumlah
2009
Tagihan lain-lain sebesar Rp546,4 milyar timbul dari transaksi sebagai berikut:
Other receivable amounting to Rp546.4 billion was derived from the following transactions:
• Pada tanggal 31 Desember 1998, dalam saldo
• As of December 31, 1998, included in the Bank’s
penempatan pada pasar uang Bank terdapat penempatan pada bank beku operasi dan bank yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, yaitu PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk (BDNI), PT Bank Umum Nasional Tbk (BUN) dan PT Bank Tiara Asia Tbk (Tiara) sebesar Rp1.477 milyar meliputi pokok dan bunganya.
balance of placements at money market was placements at frozen banks and banks taken over by government of Indonesia, namely, PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk (BDNI), PT Bank Umum Nasional Tbk (BUN) and PT Bank Tiara Asia Tbk (Tiara) amounting to Rp1,477 billion of principal and interests.
• Pada tanggal 11 Januari 1999, saldo penempatan
• As of January 11, 1999, the balance of the above
tersebut di atas setelah diperhitungkan dengan hutang Bank kepada BDNI dan Tiara, serta rugi selisih kurs yang diakui, berjumlah Rp1.235 milyar dengan rincian: BDNI Rp869,8 milyar, BUN Rp327,3 milyar dan Tiara Rp38 milyar. Pada tanggal tersebut, Bank mengadakan perjanjian pengalihan/cessie dengan PT Era Giat Prima (EGP) dengan tujuan untuk mengalihkan hak tagih Bank atas penempatan pada pasar uang dan kontrak-kontrak swap milik Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp798,1 milyar, yang terdiri dari penempatan pada BDNI sejumlah Rp598,1 milyar dan pada BUN sejumlah Rp200 milyar. Sebagai kompensasinya, EGP akan menyerahkan kepada Bank efek-efek senilai Rp798,1 milyar. Bank juga mengadakan perjanjian pengalihan/cessie dengan PT Persada Harum Lestari (PHL) atas kontrak swap dengan Tiara sebesar Rp38 milyar. Sebagai kompensasinya, PHL akan menyerahkan kepada Bank efek-efek senilai Rp38 milyar.
placements, after offsetting with the Bank’s liabilities to BDNI and Tiara, and adjustment for foreign exchange losses, was Rp1,235 billion, which consisting of Rp869.8 billion for BDNI, Rp327.3 billion for BUN and Rp38 billion for Tiara. On the same date, the Bank entered into a transfer/cessie agreement with PT Era Giat Prima (EGP) to transfer Bank’s receivable on the placements at money market and swap contracts with a total principal amount of Rp798.1 billion, consisting of placement at BDNI amounting to Rp598.1 billion and at BUN amounting to Rp200 billion. As a compensation, EGP agreed to deliver marketable securities amounting to Rp798.1 billion to the Bank. The Bank also entered into a transfer/cessie agreement with PT Persada Harum Lestari (PHL) for its swap contract with Tiara amounting to Rp38 billion. As a compensation, PHL agreed to deliver marketable securities amounting to Rp38 billion to the Bank.
96
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)
17. OTHER ASSETS (continued)
Dalam pelaksanaan perjanjian pengalihan/cessie tersebut, EGP belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan efek-efek kepada Bank dan selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1999, EGP memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penagihan atas tagihannya kepada BDNI dan BUN.
During the implementation of transfer/cessie agreement, EGP had not delivered such marketable securities to the Bank and on March 29, 1999 EGP gave the Bank the power to collect its claims to BDNI and BUN.
• Pada tanggal 1 Juni 1999, Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia atas tagihan kepada BDNI sebesar Rp904,6 milyar.
• On June 1, 1999, the Bank received a payment from Bank Indonesia for its claim to BDNI amounting to Rp904.6 billion.
• Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan
• On June 9, 1999, the Bank entered into a
perjanjian penyelesaian dengan EGP. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank memindahkan Rp546,4 milyar ke rekening EGP sebagai penyelesaian menyeluruh dari perjanjian pengalihan/cessie atas tagihan BDNI, sehingga jumlah bersih yang diterima Bank atas penempatan pada BDNI adalah sebesar Rp358,2 milyar. Tagihan kepada BUN belum dapat diselesaikan dan Bank menerima surat dari EGP tertanggal 11 Juni 1999, yang menyatakan bahwa EGP akan menyerahkan efek-efek sebesar Rp200 milyar.
settlement agreement with EGP. Based on this agreement, the Bank transferred Rp546.4 billion to the account of EGP as a full settlement of the transfer/cessie agreement covering the BDNI’s claims. As a result, the net amount received by the Bank for the BDNI’s claims was Rp358.2 billion. The claims to BUN have not been settled yet. On June 11, 1999, the Bank received a letter from EGP stating that it will deliver marketable securities amounting to Rp200 billion.
• Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan
• On June 9, 1999, the Bank also entered into a
perjanjian penyelesaian dengan PHL di mana kewajiban PHL untuk menyerahkan efek-efek sebesar Rp38 milyar diubah menjadi pembayaran dana sebesar Rp22,8 milyar melalui cek/bilyet giro yang dapat dicairkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1999. Bank telah menerima cek/bilyet giro tersebut sebesar Rp22,8 milyar pada tanggal 17 Juni 1999. Pada tanggal 19 Agustus 1999, PHL meminta Bank untuk memindahkan dana sejumlah Rp22,8 milyar ke rekening escrow Bank Bali qq. EGP.
settlement agreement with PHL whereby PHL’s obligation to deliver marketable securities amounting to Rp38 billion was changed to a payment by check amounting to Rp22.8 billion. The check had to be cashed not later than June 17, 1999. The Bank received the check amounting to Rp22.8 billion on June 17, 1999. On August 19, 1999, PHL requested the Bank to transfer the fund amounting to Rp22.8 billion to the Bank Bali qq. EGP escrow account.
• Dari
• From August 16 to August 19, 1999, the Bank
tanggal 16 Agustus sampai dengan 19 Agustus 1999, Bank menerima transfer dana atas nama rekening escrow Bank Bali qq. EGP yang keseluruhannya berjumlah Rp523,6 milyar. Dengan demikian saldo rekening ini menjadi Rp546,4 milyar yang dibukukan sebagai rekening escrow Bank Bali qq. EGP pada Kewajiban Segera (Catatan 18).
received fund transfers to the Bank Bali qq. EGP escrow account amounting to Rp523.6 billion. Consequently, the balance in this escrow account became Rp546.4 billion, which were recorded as Bank Bali qq. EGP escrow account under Liabilities Payable on Demand (Note 18).
97
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)
17. OTHER ASSETS (continued)
• Pada tanggal 15 Oktober 1999, perjanjian
• On
October 15, 1999, the transfer/cessie agreement with EGP as discussed above was cancelled by virtue of the Decision Letter of the Chairman of IBRA No. SK-423/BPPN/1099. Based on this letter, the Bank was requested to take the necessary actions to gain control and ownership over the amount of Rp904.6 billion which represented the payment received under the government guarantee scheme. Because of this, the Bank claimed back from EGP the amount of Rp546.4 billion and recorded it as Other Receivable. In addition, the obligation of EGP to deliver the marketable securities amounting to Rp200 billion was cancelled; as such, the Bank had claims to BUN for such amount. Because the claims to BUN cannot be realized, the Bank provided a full impairment losses for the claims.
pengalihan/cessie dengan EGP sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya agar dana sebesar Rp904,6 milyar yang diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah dapat dikuasai dan dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu, Bank menagih kembali kepada EGP sebesar Rp546,4 milyar dan membukukan tagihan tersebut sebagai Tagihan Lain-lain. Selain itu, kewajiban EGP untuk menyerahkan efek-efek sebesar Rp200 milyar menjadi batal dan timbul kembali tagihan kepada BUN. Karena tagihan kepada BUN tidak dapat direalisasikan, maka Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas seluruh tagihan tersebut. • Pada tanggal 30 Nopember 1999, perjanjian pengalihan/cessie dengan PHL sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-464/BPPN/1199. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya guna memastikan agar pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung sedemikian rupa seperti layaknya tidak pernah diadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Bank membukukan kembali tagihan kepada Tiara.
• On November 30, 1999, the transfer/cessie agreement with PHL as discussed above was cancelled by virtue of the Decision Letter of the Chairman of IBRA No. SK-464/BPPN/1199. Based on this letter, the Bank was requested to take the necessary actions to ensure that the implementation of that agreement occured as if the agreement never took place. Because of this, the Bank recorded back its claims to Tiara.
• Sesuai dengan surat ketua BPPN kepada Bank No. PB-805/BPPN/1299 dan No. PB-804/BPPN/ 1299, keduanya tertanggal 28 Desember 1999, serta surat No. PB-158/BPPN/0200 tanggal 23 Pebruari 2000, BPPN atas nama pemerintah menjamin bahwa Bank akan tetap menerima seluruh dana cessie sebesar Rp546,4 milyar dalam hal pada akhirnya dana cessie tersebut tidak dapat dimiliki kembali. BPPN juga menyatakan bahwa tagihan kepada Tiara termasuk dalam skema penjaminan pemerintah.
• Based on the Decision Letters of the Chairman of IBRA No. PB-805/BPPN/1299 and No. PB-804/ BPPN/1299, both dated December 28, 1999 and also Letter No. PB-158/BPPN/0200 dated February 23, 2000 to the Bank, IBRA on behalf of the government guaranteed that the Bank would receive all cessie funds amounting to Rp546.4 billion if at the end, such cessie funds could not be owned by the Bank. IBRA also confirmed that claims to Tiara are eligible for repayment under the government guarantee scheme.
• Berdasarkan Surat BPPN No. PB-289/BPPN/ 0204 tanggal 21 Pebruari 2004 perihal konfirmasi atas jaminan pemerintah atas pengembalian dana pembayaran klaim interbank kepada PT Bank Permata Tbk, BPPN menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
• Based on IBRA’s Letter No. PB-289/BPPN/0204 dated February 21, 2004 regarding the confirmation on government guarantee on the refund of payment of inter-bank claim to PT Bank Permata Tbk, IBRA has stated the following:
1. Sampai saat ini, tidak terdapat perubahan atas kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua BPPN No. PB805/BPPN/1299 tanggal 28 Desember 1999 dan Surat Menteri Keuangan No. S-10/ MK.01/2000 tanggal 14 Januari 2000 perihal Persetujuan Pemberian Jaminan atas Pengembalian Dana Pembayaran Klaim Interbank kepada PT Bank Bali Tbk.
1. Until now, there was no change in the government policy as stated in the Letter of the Chairman of IBRA No. PB-805/BPPN/ 1299 dated December 28, 1999 and the Letter of Ministry of Finance No. S-10/ MK.01/2000 dated January 14, 2000 regarding the Approval on Guarantee on the Refund of Payment of Inter-bank Claim to PT Bank Bali Tbk.
98
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)
17. OTHER ASSETS (continued)
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. 447.K/TUN/ 2000 tanggal 4 Maret 2002 telah memperkuat keputusan Ketua BPPN dalam pembatalan transaksi cessie antara PT Bank Bali Tbk (sekarang PT Bank Permata Tbk) dengan PT Era Giat Prima (“EGP”), sehingga pembatalan tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dana cessie sebesar Rp546.466 adalah milik PT Bank Permata Tbk.
2. The Supreme Court of the Republic of Indonesia, based on its Decree No. 447.K/ TUN/2000 dated March 4, 2002, has reaffirmed the Decision Letter of IBRA to cancel the cessie agreement between PT Bank Bali Tbk (now PT Bank Permata Tbk) and PT Era Giat Prima (“EGP”); as such, the cancellation is valid and have final legal binding power. Accordingly, the cessie fund amounting to Rp546,466 belongs to PT Bank Permata Tbk.
3. Manajemen Bank Permata diminta untuk terus melakukan segala usaha perbaikan dan peningkatan kinerja Bank dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul dari kasus cessie ini, termasuk namun tidak terbatas kepada upaya-upaya corporate action yang diperlukan.
3. The Bank’s management is requested to improve Bank’s performance in order to anticipate every possible effects of this cessie case, including but not limited to the conduct of any necessary corporate actions.
• Berdasarkan surat PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) No. S-1141/PPA/DU/0904 tanggal 29 September 2004 perihal: Pengakhiran Jaminan Pemerintah atas Pengembalian Dana Pembayaran Klaim Interbank PT Bank Bali Tbk, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR-120/MK.01/2004 tanggal 27 September 2004 yang ditujukan kepada PPA perihal Pengakhiran Jaminan Pemerintah atas Pengembalian Dana Pembayaran Klaim Interbank kepada PT Bank Bali Tbk (“Surat Menkeu”), PPA menyampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
• Based on the letter of the Asset Management Company (PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA) No. S-1141/PPA/DU/0904 dated September 29, 2004 regarding: Termination of Government Guarantee on the Refund of Payment of Inter-bank Claim to PT Bank Bali Tbk, it was stated that in view of the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SR-120/ MK.01/2004 dated September 27, 2004 to PPA regarding the termination of Government Guarantee on the Refund of Payment of Interbank Claim to PT Bank Bali Tbk (“Ministry of Finance Letter”), PPA informed among others the following:
1. Bahwa jaminan pemerintah atas pengembalian dana pembayaran klaim interbank kepada PT Bank Bali Tbk sebagaimana termuat dalam surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-10/ MK.01/2000 tanggal 14 Januari 2000 yang ditujukan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”), dinyatakan tidak berlaku lagi;
1. The Government guarantee on the refund of payment of inter-bank claim to PT Bank Bali Tbk as stated in the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-10/MK.01/2000 dated January 14, 2000 to IBRA, is no longer valid;
2. Berkaitan dengan butir 1 di atas, maka (i) surat BPPN yang ditujukan kepada PT Bank Bali Tbk No. PB-805/BPPN/1299 tanggal 28 Desember 1999 perihal Persetujuan Pemberian Jaminan Atas Pengembalian Dana Pembayaran Klaim Interbank Kepada Bank Bali Tbk dan (ii) surat BPPN yang ditujukan kepada PT Bank Permata Tbk., No. PB-289/BPPN/0204 tanggal 21 Pebruari 2004 perihal Konfirmasi Atas Jaminan Pemerintah Atas Pengembalian Dana Pembayaran Klaim Interbank Kepada PT Bank Permata Tbk, juga menjadi tidak berlaku.
2.
99
In connection with abovementioned point 1, therefore (i) IBRA’s letter to PT Bank Bali Tbk No. PB-805/BPPN/1299 dated December 28, 1999 regarding the Approval on Guarantee on the Refund of Payment of Interbank Claim to PT Bank Bali Tbk and (ii) IBRA’s letter to PT Bank Permata Tbk No. PB-289/BPPN/0204 dated February 21, 2004 regarding the Confirmation on Government Guarantee on the Refund of Payment of Interbank Claim to PT Bank Permata Tbk are also no longer valid.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)
17. OTHER ASSETS (continued)
Berkaitan dengan surat PPA di atas dan mengingat isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dana pada Bank, rekening escrow No. 0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima sebesar Rp546.466 adalah milik Bank, maka Bank akan menindaklanjuti administrasi penyelesaian tagihan kepada EGP dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan prinsip fiduciary duty bagi Direksi serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Catatan 18). Hal ini telah disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk tanggal 22 Nopember 2004 sebagaimana tercantum dalam akta No. 12 yang dibuat oleh A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M, notaris di Jakarta.
In connection with the above-mentioned letter of PPA, and the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which among others stated that the fund in the Bank’s escrow account No. 0999.045197 in the name of Bank Bali qq. PT Era Giat Prima amounting to Rp546,466 belongs to the Bank, the Bank will follow up the administrative settlement of EGP’s receivable and the settlement will be done in accordance with the principle of fiduciary duty for the board of directors and in accordance with the prevailing laws and regulations (Note 18). This matter has been announced to the stockholders in the Extraordinary General Meeting of the Stockholders dated November 22, 2004, as stated in the notarial deed No. 12 of A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M, notary in Jakarta.
• Terhadap perkara lain yang terkait dengan perjanjian cessie antara Bank dengan EGP, EGP telah menggugat surat keputusan BPPN yang membatalkan perjanjian cessie (SK No. 423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999) di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar di bawah No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT. Untuk perkara No. 148, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan putusan perkara No. 447.K/TUN/ 2000 tanggal 4 Maret 2002 telah mengabulkan permohonan kasasi BPPN dan menyatakan gugatan EGP tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, EGP telah mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan No. 21 PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004, Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Peninjauan Kembali tersebut.
• In other legal cases related to the cessie agreement between the Bank and EGP, EGP filed a lawsuit against IBRA’s decision letter to cancel the cessie agreement (SK No. 423/ BPPN/1099 dated October 15, 1999) at the State Administrative Court which was registered under No. 148/G.TUN/1999/PTUNJKT. For case No. 148, at the cassation level, the Supreme Court through Decision No. 447.K/TUN/2000 dated March 4, 2002 had accepted IBRA’s appeal and stated that EGP’s claim could not be accepted. For such decision, EGP requested a judicial review of the Supreme Court’s decision and based on Judicial Review Ruling No. 21 PK/TUN/2003 dated October 6, 2004, the Supreme Court rejected the request for Judicial Review.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari) melalui surat No. B-1668/0.1.14/Ft/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 menyampaikan bahwa sehubungan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara pidana Joko S. Tjandra, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht), maka Kejari akan melaksanakan eksekusi barang bukti berupa dana dalam rekening escrow dengan cara menyetorkan ke Kas Negara. Eksekusi tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 29 Juni 2009 (Catatan 18).
The South Jakarta District Attorney (Kejari) through its letter No. B-1668/0.1.14/Ft/06/2009 dated June 15, 2009 informed the Bank that in connection with the decision of Judicial Review (PK) of criminal case of Joko S. Tjandra, which have been final and legally binding (in kracht), Kejari will execute the evidence of the funds in the escrow account by transferring the balance to State Treasury. The execution was done based on Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dated June 29, 2009 (Note 18).
Manajemen berkeyakinan bahwa Bank adalah pemilik sah dari dana rekening escrow berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht) dan oleh karenanya, Bank akan mengupayakan pengembalian dana tersebut.
Management believes that the Bank is the valid owner of the funds based on decisions of the Supreme Court on civil and state administration cases which have been final and legally binding (in kracht) and therefore, the Bank will take necessary actions for the return of the funds.
100
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)
17. OTHER ASSETS (continued)
• Penempatan pada BUN sebesar Rp204,3 milyar telah dialihkan seluruhnya kepada BPPN, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000 yang telah dilegalisasi oleh Akta Notaris No. 1181/leg/2000.
• The placement at BUN amounting to Rp204.3 billion was transferred to IBRA in accordance with the Sale, Purchase and Transfer of Rights on Receivables Agreement dated September 29, 2000 which was legalized by Notarial Deed No. 1181/leg/2000.
• Penempatan pada Tiara sebesar US$10 juta telah dilunasi oleh Tiara pada tanggal 11 September 2000 dan Bank juga telah melunasi call money pada Tiara sebesar Rp39 milyar pada tanggal yang sama.
• The placement at Tiara amounting to US$10 million had been fully settled by Tiara on September 11, 2000. The Bank also settled the call money to Tiara amounting to Rp39 billion on the same date.
Agunan diambil alih terutama terdiri dari tanah, bangunan dan kendaraan bermotor.
The foreclosed assets mainly consist of land, buildings and motor vehicles.
Piutang penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah merupakan piutang yang timbul karena Bank menerapkan akuntansi tanggal dagang (trade date accounting).
Receivables from sale of marketable securities and government bonds represent receivables arising from the implementation of trade date accounting by the Bank.
Bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan Bank kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Maret 2010 berjumlah Rp2.126.
Interest receivables from loans provided by the Bank to related parties as of March 31, 2010 amounted to Rp2,126.
18. KEWAJIBAN SEGERA
18. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following: 2010
Rupiah Rekening Escrow Bank Bali qq. EGP (Catatan 17) Hutang pembelian efek-efek dan obligasi pemerintah Rekening kreditur Hutang kartu kredit dan kartu debit Hutang kepada notaris Hutang kepada ATM Bersama Hutang premi Hutang reasuransi Lain-lain
Valuta Asing Kiriman uang Rekening kreditur Hutang reasuransi Lain-lain
Jumlah
2009
-
546.466
2.912.877 75.012 61.981 31.318 25.968 10.735 7.320 59.443 3.184.654
537.445 73.906 60.206 19.051 22.952 9.031 22.727 57.905 1.349.689
154.657 38.546 14.686 57.051 264.940
128.812 28.356 13.069 26.376 196.613
3.449.594
1.546.302
101
Rupiah Bank Bali qq. EGP Escrow Account (Note 17) Payables for purchases of marketable securities and government bonds Creditors’ accounts Credit cards and debit cards payable Payable to notary Payable to ATM Bersama Premiums payable Due to reinsurers Others
Foreign Currencies Money transfers Creditors’ accounts Due to reinsurers Others
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
18. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)
18. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND (continued)
Berdasarkan instruksi Bank Indonesia (BI) melalui surat No. 1/425/UPwBI/AdWBI/Rahasia tanggal 12 Agustus 1999, BI memerintahkan kepada Bank untuk membuka rekening escrow. Dalam suratnya tersebut, BI juga meminta Bank untuk tidak mencairkan dana dalam rekening tersebut tanpa persetujuan BI dan meminta Bank untuk membuat laporan harian ke BI. Pada tanggal 16 Agustus 1999, BI melalui faksimili BI No. 1/70/UPwBI/AdWBI/Fax memerintahkan Bank untuk mengubah nama rekening escrow menjadi Bank Bali qq. PT Era Giat Prima.
Based on the instruction of Bank Indonesia (BI) through its letter No. 1/425/UPwBI/AdWBI/Rahasia dated August 12, 1999, BI instructed the Bank to open an escrow account. In its letter, BI also requested the Bank not to release the fund of that account without obtaining BI’s approval and asked the Bank to prepare daily report to BI. On August 16, 1999, BI through its facsimile No. 1/70/UPwBI/ AdWBI/Fax instructed the Bank to change the name of the escrow account to Bank Bali qq. PT Era Giat Prima.
Dana sejumlah Rp546,4 milyar diterima di rekening escrow Bank Bali qq. EGP dari tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 19 Agustus 1999 (Catatan 17).
The funds amounting to Rp546.4 billion was received in the Bank Bali qq. EGP escrow account from August 16, 1999 to August 19, 1999 (Note 17).
Berdasarkan surat Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi No. R/126-B/IX/99/Serse Ek tanggal 9 September 1999, Kepolisian meminta pemblokiran atas rekening escrow Bank Bali qq. EGP.
Based on the letter of Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi No. R/126-B/IX/99/Serse Ek dated September 9, 1999, the Police froze the Bank Bali qq. EGP escrow account.
Pada tanggal 15 Oktober 1999, perjanjian pengalihan/cessie antara Bank dengan EGP dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 (Catatan 17).
On October 15, 1999, the transfer/cessie agreement between the Bank and EGP was cancelled by the Decision Letter of the Chairman of IBRA No. SK-423/ BPPN/1099 (Note 17).
Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Bank No. R-436/F/Fpk.1/11/1999 tanggal 8 Nopember 1999, Kejaksaan melaksanakan pemblokiran atas rekening escrow Bank Bali qq. EGP.
Based on the Letter of the Attorney General to the Bank No. R-436/F/Fpk.1/11/1999 dated November 8, 1999, the Attorney General froze the Bank Bali qq. EGP escrow account.
Berdasarkan surat BI kepada Bank No. 1/48/DPwBI/ IDWBI/Rahasia tanggal 11 Nopember 1999, BI memberitahukan kepada Bank bahwa rekening escrow Bank Bali qq. EGP sudah tidak di bawah pengawasan BI terhitung sejak diblokir oleh pihak kepolisian.
Based on the letter of BI to the Bank No. 1/48/ DPwBI/IDWBI/Rahasia dated November 11, 1999, BI informed the Bank that the Bank Bali qq. EGP escrow account was no longer under the BI supervision since it was frozen by the police.
Kejaksaan telah melakukan penyitaan atas rekening tersebut pada tanggal 19 Nopember 1999 dan kemudian dititipkan kembali kepada Bank untuk disimpan.
The Attorney General has confiscated the above account on November 19, 1999 and deposited it back to the Bank for safekeeping.
Atas rekening escrow Bank Bali qq. EGP tersebut, pada tanggal 19 Juni 2002, melalui surat No. R-126/F/F.2.1/06/2002, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah meminta pengalihan dana tersebut ke bank pemerintah. Atas permintaan Kejaksaan tersebut, BPPN telah mengirim surat kepada Jaksa Agung No. Prog-2901/BPPN/0802 tanggal 22 Agustus 2002 yang pada intinya menyatakan agar Kejaksaan tidak mengalihkan dana dalam rekening escrow Bank Bali qq. EGP ke bank pemerintah.
On the Bank Bali qq. EGP escrow account, on June 19, 2002, through its letter No. R-126/F/F.2.1/ 06/2002, the Attorney General of the Republic of Indonesia had requested the transfer of the cessie funds to a government bank. Based on such request, IBRA had sent a letter to the Attorney General No. Prog-2901/BPPN/0802 dated August 22, 2002 which stated that the Attorney General should not transfer the fund from Bank Bali qq. EGP escrow account to a government bank.
102
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
18. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)
18. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND (continued)
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari) dalam suratnya No. B-631/0.1.14/Fu.1/06/2003 tertanggal 12 Juni 2003, meminta kembali kepada Bank untuk mengalihkan dana yang ada dalam rekening escrow tersebut di atas ke rekening Kepala Kejari pada PT Bank Mandiri, Cabang Jakarta Sudirman Plaza Bapindo. Atas permintaan tersebut, Bank melalui suratnya No. 293/BP/DIR/VI/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan BPPN melalui suratnya No. 5115/BPPN/ 0603 tertanggal 19 Juni 2003, meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) atas pelaksanaan eksekusi terhadap rekening escrow tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No. KMA/441/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 270 KUHAP dilakukan oleh Jaksa. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat mencampuri masalah tersebut, karena ketentuan hukumnya telah menyebutkan dengan tegas dan jelas. Berkaitan dengan fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, Bank melalui surat No. 313a/BP/DIR/VI/03 tanggal 27 Juni 2003 telah meminta arahan BPPN selaku pemegang saham mayoritas Bank.
In its letter No. B-631/0.1.14/Fu.1/06/2003 dated June 12, 2003, the South Jakarta District Attorney requested the Bank to transfer the fund in the escrow account to the account of the Head of District Attorney in PT Bank Mandiri, Jakarta Branch Sudirman Plaza Bapindo. With that request, the Bank through its letter No. 293/BP/DIR/VI/03 dated June 17, 2003 and IBRA through its letter No. 5115/BPPN/0603 dated June 19, 2003, requested a ruling from the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the execution of the escrow account. The Supreme Court in its letter No. KMA/ 441/VI/2003 dated June 25, 2003 confirmed that the execution of the court decision in criminal cases which had a legal binding power based on the article 270 of KUHAP is done by the Attorney. The Supreme Court of the Republic of Indonesia could not interfere with the cases, as the law has been stated clearly and firmly. In relation to the Supreme Court’s ruling, the Bank through its letter No. 313a/BP/DIR/VI/03 dated June 27, 2003 requested IBRA’s guidance as a majority shareholder.
Berdasarkan surat No. PB-1083/BPPN/0703 tanggal 31 Juli 2003, BPPN pada intinya menyatakan bahwa hingga saat ini BPPN masih menunggu jawaban dari Mahkamah Agung atas surat BPPN yang memintakan fatwa dan perlindungan hukum Mahkamah Agung serta langkah-langkah selanjutnya. Bank diharapkan untuk berpedoman kepada pengarahan Ketua BPPN pada pertemuan di Kantor Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 29 Juli 2003.
Based on letter No. PB-1083/BPPN/0703 dated July 31, 2003, IBRA confirmed that up to the present date, IBRA was still waiting for the reply from the Supreme Court on IBRA’s letter which requested for a ruling and protection from the Supreme Court and the next steps to take. The Bank was also requested to follow the guidance of the Chairman of IBRA in the meeting at the office of Coordinating Minister for Economy dated July 29, 2003.
Mahkamah Agung dalam suratnya No. KMA/552/ VIII/2003 tanggal 7 Agustus 2003 kepada BPPN, menyatakan bahwa putusan MA terdahulu dalam surat No. 447K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 hanya terbatas pada segi formal yang berkaitan dengan yurisdiksi peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili perkara cessie dan tidak (belum) menyangkut materi atau pokok perkara (Catatan 56b) di mana perkara cessie hanya dapat dibatalkan secara hukum keperdataan. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa dari segi aspek perkara pidananya, telah dikeluarkan putusan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, eksekusi atau pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa.
The Supreme Court in its letter No. KMA/552/VIII/ 2003 dated August 7, 2003 to IBRA, stated that the previous Supreme Court’s decision in its letter No. 447K/TUN/2000 dated March 4, 2002 was only limited to the formal aspect related to the jurisdiction of the State Administrative Court to review and to judge the cessie case and did not relate to the substance of the case (Note 56b) whereby the cessie case could only be cancelled by civil law. The Supreme Court stated that from the criminal aspect, the court’s decision had been issued and had a legal binding power. Therefore, the execution and implementation were done by the Attorney.
103
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
18. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)
18. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND (continued)
Pada tanggal 2 Maret 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya No. B239/01.14/ Fu.1/03/2004 telah mengundang Bank untuk membahas pelaksanaan eksekusi atas rekening escrow Bank Bali qq. EGP. Atas undangan tersebut, Bank bersama-sama konsultan hukum menghadiri undangan tersebut dan sekaligus menyampaikan surat jawaban dari konsultan hukum yang pada intinya menolak pelaksanaan eksekusi atas rekening escrow Bank Bali qq. EGP dengan alasan:
On March 2, 2004, the South Jakarta District Court through its letter No. B-239/01.14/Fu.1/03/2004 invited the Bank to discuss the execution of Bank Bali qq. EGP escrow account. In conjunction with that invitation, the Bank together with its legal counsel attended that invitation and also submitted the reply letter from legal counsel which basically rejected the execution of Bank Bali qq. EGP escrow account with the following reasons:
1.
Perjanjian pengalihan/cessie telah dibatalkan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999.
1.
Transfer/cessie agreement had been cancelled by IBRA based on the Decision Letter of the Chairman of IBRA No. SK-423/BPPN/1099 dated October 15, 1999.
2.
Pembatalan perjanjian pengalihan/cessie dilakukan oleh BPPN berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2.
The cancellation of transfer/cessie agreement was conducted by IBRA based on its authority under the prevailing regulations.
3.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 telah memperkuat keputusan BPPN yang telah membatalkan Perjanjian pengalihan/ cessie.
3.
The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 447 K/TUN/2000 dated March 4, 2002 supported the IBRA’s decision which cancelled the transfer/cessie agreement.
Pada tanggal 27 April 2004, Bank melalui kuasa hukumnya menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung No.)3025 K/Pdt/2001 tentang isi putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Maret 2004 dalam perkara antara EGP dan Bank yang inti putusannya adalah (i) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Maret 2001 No. 487/PDT/2000/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 448/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL tanggal 18 April 2000, dan; (ii) menyatakan bahwa dana pada Bank, Escrow Account No. 0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima sebesar Rp546.466 adalah milik Bank.
On April 27, 2004, the Bank through its legal counsel received the Announcement Letter of Supreme Court’s Decision No. 3025 K/Pdt/2001 regarding the contents of Supreme Court’s decision dated March 8, 2004, on cases between EGP and the Bank where in substance the decisions were (i) cancelling the Jakarta High Court’s decision, dated March 23, 2001 No. 487/PDT/2000/PT.DKI which supported the South Jakarta District Court’s decision No. 448/ Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL dated April 18, 2000, and; (ii) stating that the funds in the Bank’s Escrow Account No. 0999.045197 in the name of Bank Bali qq. PT Era Giat Prima amounting to Rp546,466 were belong to the Bank.
Atas putusan Mahkamah Agung ini dan merujuk juga kepada Surat MA No. KMA/507/VII/2004 tanggal 28.Juli 2004 perihal Permohonan Fatwa Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan antara lain “bahwa oleh karena itu dana sebesar Rp546.466 milik PT Bank Bali Tbk tersebut tetap dimiliki dan dikuasai oleh PT Bank Bali Tbk”, maka pada tanggal 12 Agustus 2004 Bank melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan No. Ref 20/Per-PN.Jkt.Sel/VIII/2004/46 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan (eksekusi) isi putusan tersebut. Terhadap surat permohonan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya No. W7Dd.HT.04.10.012508 tertanggal 23 Agustus 2004 menegaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan putusan peninjauan kembali No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007, Bank akan menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Catatan 17 dan 56b).
According to this Supreme Court’s decision and referring the Supreme Court’s Letter No. KMA/ 507/VII/2004 dated July 28, 2004 regarding the Request for Ruling on the Execution of the Supreme Court’s Decision which stated among others “that consequently the funds amounting to Rp546,466 belong to PT Bank Bali Tbk is still owned and controlled by PT Bank Bali Tbk”, then on August 12, 2004, the Bank through its legal counsel submitted a request letter No. Ref 20/Per-PN.Jkt.Sel/VIII/ 2004/46 to the South Jakarta District Court concerning the execution of the Court’s decision. The South Jakarta District Court through its letter No. W7-Dd.HT.04.10.012508 dated August 23, 2004 confirmed that the Court’s decision has a legal binding power; as such, it must be obeyed by both conflicting parties. Based on the Supreme Court’s decision above and judicial review verdict No. 59 PK/Pdt/2006 dated May 29, 2007, the Bank will follow up these decisions in accordance with the prevailing laws and regulations (Note 17 and 56b).
104
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
18. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)
18. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND (continued)
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari) melalui surat No. B-2829/0.1.14/Ft/12/2008 tanggal 11.Desember 2008 kembali meminta kepada Bank untuk mengalihkan dana yang ada dalam rekening escrow ke rekening Kejari pada PT Bank BNI Tbk. Atas permintaan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2009 Bank mengirimkan surat kepada Kejari yang pada intinya meminta agar dana rekening escrow tetap berada di Bank.
The South Jakarta District Attorney (Kejari) through its letter No. B-2829/0.1.14/Ft/12/2008 dated December 11, 2008, requested the Bank to transfer the funds in the escrow account to its account with PT Bank BNI Tbk. As the response to that letter, on January 22, 2009 the Bank submitted a letter to Kejari which basically requested that the fund in the escrow account is kept and maintained in the Bank.
Pada tanggal 27 Januari 2009, Bank mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pada intinya memohon perlindungan hukum dan kepastian hukum dari Menteri Keuangan berkaitan dengan kepemilikan rekening escrow, dengan pertimbangan bahwa Bank adalah pemilik sah dari dana rekening escrow sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung mengenai perkara perdata yang telah diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali, fatwa Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Catatan 55b). Menteri Keuangan dalam suratnya tertanggal 29 April 2009 menyampaikan bahwa Menteri Keuangan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana tersebut di atas.
On January 27, 2009, the Bank submitted a letter to the Minister of Finance which requested legal protection and legal certainty on the escrow account, with the consideration that the Bank is the legal owner of the fund in the escrow account as stated in the decision of the Supreme Court regarding the judicial review verdict on civil case, fatwa of the Supreme Court and the judicial review verdict from the Supreme Court on the decision of State Administration Court, wherein all decisions have permanent legal binding (Note 55b). In the letter dated April 29, 2009, the Minister of Finance stated that they follow the guidance as decided by the Supreme Court on civil and state administration cases as mentioned above.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari) melalui surat No. B-1668/0.1.14/Ft/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 menyampaikan bahwa sehubungan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara pidana Joko S. Tjandra, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kejari akan melaksanakan eksekusi barang bukti berupa dana dalam rekening escrow dengan cara menyetorkan ke Kas Negara. Eksekusi tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 29.Juni 2009 (Catatan 17).
The South Jakarta District Attorney (Kejari) through its letter No. B-1668/0.1.14/Ft/06/2009 dated June.15, 2009 informed the Bank that in connection with the decision of Judicial Review (PK) of criminal case of Joko S. Tjandra, which have been final and legally binding, Kejari will execute the evidence of the funds in the escrow account by transferring the balance to State Treasury. The execution has been done based on Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dated June 29, 2009 (Note 17).
Manajemen berkeyakinan bahwa Bank adalah pemilik sah dari dana rekening escrow berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht) dan oleh karenanya, Bank akan mengupayakan pengembalian dana tersebut.
Management believes that the Bank is the rightful owner of the funds based on decisions of the Supreme Court on civil and state administration cases which have been final and legally binding (in kracht) and, therefore, the Bank will take necessary actions for the return of the funds.
Hutang kartu kredit dan debit merupakan tagihantagihan dari bank-bank lain dan merchant sehubungan dengan transaksi kartu kredit dan kartu debit.
Credit cards and debit cards payable represent liabilities to other banks and merchants in connection with the transactions of credit cards and debit cards.
Hutang pembelian efek-efek dan obligasi pemerintah merupakan hutang yang timbul karena Bank menerapkan akuntansi tanggal dagang (trade date accounting).
Payables for purchases of marketable securities and government bonds arose because the Bank implemented trade date accounting.
105
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
19. GIRO
19. DEMAND DEPOSITS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following:
Rupiah/ Rupiah
2010 Valuta Asing/ Foreign Currencies
Jumlah/ Total
Rupiah/ Rupiah
2009 Valuta Asing/ Foreign Currencies
Jumlah/ Total
Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
5.803.585
2.742.222
8.545.807
5.118.662
2.725.569
7.844.231
Third parties
965.133
189.159
1.154.292
647.691
218.848
866.539
Related parties
Jumlah
6.768.718
2.931.381
9.700.099
5.766.353
2.944.417
8.710.770
Total
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang memiliki saldo giro pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah PT Astra International Tbk/AI, perusahaan dalam kelompok AI dan Standard Chartered Bank (pemegang saham - Catatan 30) dan karyawan kunci dari Bank.
The related parties who had demand deposits at the Bank as of March 31, 2010 and 2009 were PT Astra International Tbk/AI, companies under the group of AI and Standard Chartered Bank (shareholders Note 30) and key management personnel of the Bank.
Giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing berjumlah Rp1.154.292 dan Rp866.539.
Demand deposits received from related parties as of March 31, 2010 and 2009 amounted to Rp1,154,292 and Rp866,539, respectively.
Giro yang diblokir, yang umumnya digunakan untuk jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dan transaksi lainnya dengan Bank adalah Rp121.593, US$6.523.013, ¥44.695.500, SGD419.070, EUR115.155 dan GBP23.290 pada tanggal 31 Maret 2010 dan Rp86.178, USD$1.987.173, ¥39.052.300, EUR75.199 dan SGD2.700 pada tanggal 31 Maret 2009.
Demand deposits blocked, which were usually used as collateral for credit facilities extended by the Bank and other transactions with the Bank were Rp121,593, US$6,523,013, ¥44,695,500, SGD419,070, EUR115,155 and GBP23,290 as of March 31, 2010 and Rp86,178, US$1,987,173, ¥39,052,300, EUR75,199 and SGD2,700 as of March 31, 2009.
Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, giro yang diblokir yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masing-masing 2,69% dan 6,37% dari jumlah giro yang diblokir.
As of March 31, 2010 and 2009, demand deposits blocked from related parties amounted to 2.69% and 6.37% of the total demand deposits blocked, respectively.
Giro wadiah yang dikelola oleh unit usaha Syariah pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp145.957 dan Rp184.582.
Wadiah demand deposits managed by the Bank’s Sharia business unit were Rp145,957 and Rp184,582 as of March 31, 2010 and 2009, respectively.
Rata-rata suku bunga setahun untuk giro dalam Rupiah adalah masing-masing sebesar 2,52% dan 3,12% pada tahun 2010 dan 2009, dan untuk giro dalam valuta asing adalah masing-masing sebesar 0,60% dan 1,42% pada tahun 2010 dan 2009.
Average interest rates per annum for demand deposits denominated in Rupiah were 2.52% and 3.12% in 2010 and 2009, respectively, and for demand deposits denominated in foreign currencies were 0.60% and 1.42% in 2010 and 2009, respectively.
106
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
20. TABUNGAN
20. SAVINGS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following: 2010
2009 Rupiah
Rupiah Permata Tabungan Permata Tabungan Bebas Permata Payroll Permata Karyawan Permata Pendidikan Permata Tabungan Bintang Permata Rancang Dana Permata Tabungan Utama Tabungan Mudharabah (Syariah)
7.729.882 1.002.169 466.817 109.906 80.469 72.113 59.415 40.281 318.876 9.879.928
5.738.550 269.231 372.783 96.507 92.278 88.603 43.248 202.830 6.904.030
430.977 48.981 479.958
225.173 2.049 227.222
10.359.886
7.131.252
Foreign Currencies
Valuta Asing Permata Tabungan Tabungan Mudharabah (Syariah) Jumlah
Permata Saving Permata Free Saving Permata Payroll Permata Employee Permata Education Permata Star Saving Permata Fund Design Permata Saving Primer Mudharabah (Sharia) Saving
Permata Saving Mudharabah (Sharia) Saving Total
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Maret 2010 adalah perusahaan dalam kelompok PT Astra International Tbk (pemegang saham - Catatan 30) dan karyawan kunci dari Bank, dan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah PT Astra International Tbk/AI, perusahaan dalam kelompok AI dan Standard Chartered Bank (pemegang saham Catatan 30) dan karyawan kunci dari Bank dengan saldo masing-masing berjumlah Rp47.657 dan Rp40.517.
The related parties on March 31, 2010 were a company under the group of PT Astra International Tbk (a shareholder - Note 30) and key management personnel of the Bank, and as of March 31, 2009 were PT Astra International Tbk/AI, companies under the group of AI and Standard Chartered Bank (shareholders - Note 30) and key management personnel of the Bank with balance amounted to Rp47,657 and Rp40,517, respectively.
Tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebesar Rp111.642 dan US$129.514 dan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah sebesar Rp47.430..Tabungan tersebut umumnya diblokir karena adanya program untuk produk tabungan tertentu, program bundling antara kartu kredit dengan produk tabungan tertentu dan sebagai jaminan pelunasan KPR.
Savings blocked as of March 31, 2010 amounted to Rp111,642 and US$129,514 and as of March 31, 2009 amounted Rp47,430. These savings were generally blocked because of program on certain saving accounts, the bundling program between the credit card and certain saving products and as the collaterals of housing loans.
.Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, tabungan yang diblokir yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masingmasing sebesar 0,01% dari jumlah tabungan yang diblokir.
As of March 31, 2010 and 2009, savings blocked from related parties was 0.01% of the total savings blocked, respectively.
Rata-rata suku bunga setahun untuk tabungan dalam Rupiah adalah masing-masing sebesar 3,76% dan 3,83% pada tahun 2010 dan 2009, dan untuk tabungan dalam valuta asing masing-masing sebesar 0,66% dan 1,67% pada tahun 2010 dan 2009.
The average interest rates per annum for savings denominated in Rupiah were 3.76% and 3.83% in 2010 and 2009, respectively, and for savings denominated in foreign currencies were 0.66% and 1.67% in 2010 and 2009, respectively.
107
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
21. DEPOSITO BERJANGKA
21. TIME DEPOSITS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following:
Rupiah/ Rupiah
2010 Valuta Asing/ Foreign Currencies
Jumlah/ Total
Rupiah/ Rupiah
2009 Valuta Asing/ Foreign Currencies
Jumlah/ Total
Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
20.213.378
3.658.871
23.872.249
21.401.098
2.665.751
24.066.849
Third parties
2.472.021
828.129
3.300.150
2.112.312
574.555
2.686.867
Related parties
Jumlah
22.685.399
4.487.000
27.172.399
23.513.410
3.240.306
26.753.716
Total
Rincian deposito berjangka menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:
Rupiah/ Rupiah
2010 Valuta Asing/ Foreign Currencies
The details of time deposits based on the remaining period to maturity date:
Jumlah/ Total
Rupiah/ Rupiah
2009 Valuta Asing/ Foreign Currencies
Jumlah/ Total
Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan Lebih dari 12 bulan
20.020.362 2.117.626 306.069 241.117 225
3.946.172 446.427 68.571 25.830 -
23.966.534 2.564.053 374.640 266.947 225
19.168.880 2.708.653 674.942 850.110 110.825
2.629.800 453.904 77.720 78.882 -
21.798.680 3.162.557 752.662 928.992 110.825
Less than 1 month 1 - 3 months >3 - 6 months >6 - 12 months More than 12 months
Jumlah
22.685.399
4.487.000
27.172.399
23.513.410
3.240.306
26.753.716
Total
Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:
Rupiah 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Lebih dari 12 bulan
Valuta Asing 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Lebih dari 12 bulan
Jumlah
The details of time deposits based on the period of time were as follows:
2010
2009
17.595.285 4.357.688 192.574 339.412 200.440
15.673.937 5.694.708 513.784 1.432.639 198.342
22.685.399
23.513.410
3.938.383 420.348 62.595 46.864 18.810
2.574.228 415.833 71.756 110.092 68.397
4.487.000
3.240.306
27.172.399
26.753.716
108
Rupiah 1 month 3 months 6 months 12 months More than 12 months
Foreign Currencies 1 month 3 months 6 months 12 months More than 12 months
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)
21. TIME DEPOSITS (continued)
Deposito berjangka yang diblokir pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebesar Rp3.517.036, US$68.231.020, SGD1.440.000, ¥1.233.650, EUR266.613 dan AUD63.021, dan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah sebesar Rp3.102.287, US$35.500.095, SGD1.365.000, EUR211.023, ¥18.853.250 dan AUD63.021. Pemblokiran dilakukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank (Catatan 12 dan 47).
Time deposits blocked as of March 31, 2010 amounted to Rp3,517,036, US$68,231,020, SGD1,440,000, ¥1,233,650, EUR266,613 and AUD63,021 and as of March 31, 2009 amounted to Rp3,102,287, US$35,500,095, SGD1,365,000, EUR211,023, ¥18,853,250 and AUD63,021. The time deposits are blocked and pledged as collaterals to the credit facilities extended by the Bank and bank guarantees issued by the Bank (Note 12 and 47).
Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, deposito berjangka yang diblokir yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masingmasing sebesar 0,12% dan 1,83% dari jumlah deposito yang diblokir.
As of March 31, 2010 and 2009, time deposits from related parties which were being blocked, were 0,12% and 1.83% of the total blocked time deposits, respectively.
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang memiliki saldo deposito berjangka pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah PT Astra International Tbk/AI, perusahaan dalam kelompok AI dan Standard Chartered Bank (pemegang saham Catatan 30) dan karyawan kunci dari Bank.
The related parties who had time deposits at the Bank as of March 31, 2010 and 2009 were PT Astra International Tbk/AI, companies under the group of AI and Standard Chartered Bank (shareholders Note 30) and key management personnel of the Bank.
Deposito mudharabah yang dikelola oleh unit usaha Syariah pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp414.850 dan Rp561.460.
Mudharabah deposits managed by the Bank’s Shariah business unit amounted to Rp414,850 and Rp561,460 as of March 31, 2010 and 2009, respectively.
Rata-rata suku bunga setahun untuk deposito berjangka dalam Rupiah adalah masing-masing sebesar 6,96% dan 11,92% pada tahun 2010 dan 2009, dan untuk deposito berjangka dalam valuta asing adalah masing-masing sebesar 1,89% dan 4,48% pada tahun 2010 dan 2009.
The average interest rates per annum for time deposits denominated in Rupiah were 6.96% and 11.92% in 2010 and 2009, respectively, and for time deposits denominated in foreign currencies were 1.89% and 4.48% in 2010 and 2009, respectively.
22. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN
22. DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Akun ini terdiri dari:
This account consists of the following: 2010
Rupiah Giro - Pihak ketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Deposito berjangka Tabungan Call money - Pihak ketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
2009
138.957
41.124
69.466 32.020
65.288 88.839 16.542
260.000
1.658.000
200.000 700.443
1.869.793
109
Rupiah Demand deposits - Third parties - Related parties Time deposits Savings Call money - Third parties - Related parties
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
22. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN (lanjutan)
22. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)
2010 Valuta Asing Giro - Pihak ketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Jumlah
2009
1.843
1.181
1.843
316 1.497
702.286
1.871.290
Foreign Currencies Demand deposits - Third parties - Related parties
Total
Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, transaksi simpanan dari bank-bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan simpanan dari Standard Chartered Bank (pemegang saham - Catatan 30) yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga.
As of March 31, 2010 and 2009 deposits from other banks from related parties represent deposits from Standard Chartered Bank (a shareholder - Note 30) which were conducted at the normal terms and condition as those with the third parties.
Rata-rata suku bunga setahun untuk simpanan dalam Rupiah adalah masing-masing sebesar 5,82% dan 7,79% pada tahun 2010 dan 2009 dan untuk simpanan dalam valuta asing adalah masing-masing sebesar 0,10% dan 0,07% pada tahun 2010 dan 2009.
The average interest rates per annum for deposits denominated in Rupiah were 5.82% and 7.79% in 2010 and 2009, respectively, and for deposits denominated in foreign currencies were 0.10% and 0.07% in 2010 and 2009, respectively.
23. KEWAJIBAN AKSEPTASI
23. ACCEPTANCE PAYABLES
Rincian kewajiban akseptasi adalah sebagai berikut:
The details of acceptance payables were as follows:
2010 Rupiah Nasabah bukan bank - pihak ketiga Bank-bank lain - Pihak ketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Valuta Asing Nasabah bukan bank - pihak ketiga Bank-bank lain - Pihak ketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Jumlah
2009
124.118
102.373
Rupiah Non-bank customers - third parties
57.460
132.505
Other banks - Third parties
1.225 182.803
2.709 237.587
9.287
14.058
586.443
414.434
64.233 659.963
54.267 482.759
842.766
720.346
110
- Related parties Foreign Currencies Non-bank customers - third parties Other banks - Third parties - Related parties
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
23. KEWAJIBAN AKSEPTASI (lanjutan)
23. ACCEPTANCE PAYABLES (continued)
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang memiliki saldo kewajiban akseptasi pada tanggal 31 Maret 2010 adalah Standard Chartered Bank dan perusahaan dalam kelompok Standard Chartered Bank (pemegang saham - Catatan 30) dan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah Standard Chartered Bank (pemegang saham - Catatan 30).
Related parties who had balance of acceptance payables as of March 31, 2010 were Standard Chartered Bank and a company under the group of Standard Chartered Bank (a shareholder - Note 30) and as of March 31, 2009 were Standard Chartered Bank (a shareholder - Note 30).
Kewajiban akseptasi menurut periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:
Acceptance payables based on the remaining period to maturity date were as follows: 2009
2010 Rupiah Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan >3 - 6 bulan
Valuta Asing Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan
Jumlah
32.740 150.063 182.803
70.257 157.194 10.136 237.587
193.480 383.882 82.440 161 659.963
127.428 205.056 142.002 8.273 482.759
842.766
720.346
111
Rupiah Less than 1 month 1 - 3 months >3 - 6 months
Foreign Currencies Less than 1 month 1 - 3 months >3 - 6 months >6 - 12 months
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN a.
24. TAXATION
Hutang pajak terdiri dari:
a. Taxes payable consisted of: 2010
Taksiran pajak penghasilan badan (termasuk pajak penghasilan tahun sebelumnya) Pajak penghasilan pasal 4(2) Pajak Pertambahan Nilai Pajak penghasilan pasal 21 Pajak penghasilan pasal 25 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak penghasilan pasal 26 Jumlah
b.
2009
8.054 77.936 41.717 36.325 27.784 587 1.240
69.281 59.233 1.429 30.823 28.233 1.829 730
Estimated corporate income tax (including previous year’s corporate income tax) Income tax article 4(2) Value added tax Income tax article 21 Income tax article 25 Income tax article 23 Income tax article 26
193.643
191.558
Total
Beban (penghasilan) pajak terdiri dari:
b. Tax expense (benefit) consisted of: 2009
2010 Pajak kini: Bank Pajak final Pajak kini Anak Perusahaan
Pajak tangguhan: Bank Anak Perusahaan
Jumlah
c.
27.352 62.308 930 90.590
915 61.886 2.170 64.971
23.113 (335) 22.778
6.202 608 6.810
113.368
71.781
Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank dan Anak Perusahaan menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasi tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/ mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
c.
112
Current tax: Bank Final tax Current tax Subsidiaries
Deferred tax: Bank Subsidiaries
Total
Under the taxation laws of Indonesia, the Bank and Subsidiaries submit individual company tax returns (submission of consolidated income tax computation is not allowed) on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan) d.
e.
24. TAXATION (continued)
Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 atas Pajak Penghasilan telah disahkan. UndangUndang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Perubahan signifikan yang diatur dalam UndangUndang ini, salah satunya adalah perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tunggal, yaitu sebesar 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Bank telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan tersebut pada laporan keuangan konsolidasi tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp22.621 dimana jumlah sebesar Rp19.838 dibukukan ke laporan laba rugi konsolidasi dan jumlah sebesar Rp2.783 dibukukan ke ekuitas konsolidasi, sedangkan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp59.619 dimana jumlah sebesar Rp57.763 dibukukan ke laporan laba rugi konsolidasi dan jumlah sebesar Rp1.856 dibukukan ke ekuitas konsolidasi.
d.
In September 2008, Law No. 36 year 2008 which is the fourth amendment of Law No. 7 year 1983 regarding income tax was approved. The law is effective starting 1 January 2009. The significant change stipulated in this law is a change in corporate income tax rate to a single tax rate, which is 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and onwards. The Bank has charged the impact of this tax rate change amounted to Rp22,621 in the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2009 that consisted of Rp19.838 being recorded to consolidated statement of income and Rp2,783 being recorded to consolidated stockholders’ equity, and amounted to Rp59,619 in the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2008 that consisted of Rp57,763 being recorded to consolidated statement of income and Rp1,856 being recorded to consolidated stockholders’ equity.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2008 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 ditetapkan bahwa pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bersifat final. Bank telah membukukan pengaruh pajak atas diberlakukannya peraturan tersebut pada laporan keuangan konsolidasi tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp40.221 (mengurangi aset pajak tangguhan yang timbul dari penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih).
Government Regulation No. 71 year 2008 which is effective starting January 1, 2009 stated that income tax payment on transfer of rights on land and/or buildings is subject to final tax. The Bank has charged the impact of that regulation in the consolidated financial statement as of and for the year ended December 31, 2009 amounted to Rp40,221 (decreasing the deferred tax asset arising from allowance for decline in value of foreclosed assets).
Pajak penghasilan badan dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasi tidak dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan badan).
e. Corporate income tax is computed for each individual company as a separate legal entity (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax).
113
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued)
Rekonsiliasi dari laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak ke laba kena pajak Bank adalah sebagai berikut:
The reconciliation of consolidated accounting income before tax to taxable income of the Bank was as follows:
2010
2009
Laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak Eliminasi Sebelum eliminasi Laba Anak Perusahaan sebelum pajak
384.082 2.222 386.304 (4.954)
241.058 4.916 245.974 (11.615)
Laba akuntansi sebelum pajak (Bank saja)
381.350
234.359
Beda permanen: Sumbangan dan pemberian kenikmatan kepada karyawan Pendapatan sewa Pajak tambahan atas penjualan tanah dan bangunan Bagian atas laba bersih Anak Perusahaan - bersih Laba penjualan tanah dan bangunan bersih Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih
Permanent differences:
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Laba (rugi) penjualan aset tetap Beban tenaga kerja dan tunjangan Beban sewa Penyisihan penghapusan aset nonproduktif Kerugian (keuntungan) bersih penilaian efek-efek dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan Amortisasi atas beban yang ditangguhkan Beban masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain
Laba kena pajak
Donation and employees’ benefits Rent income Additional tax on sale of land and building
8.397 (461)
9.152 (470)
38.263
-
46.199
8.682
(1.263)
(4.920)
Share of income of Subsidiaries - net
(85.189)
1.007
589 (39.664)
4.769
Gain on sale of land and building - net Provision for decline in value of foreclosed assets
Temporary differences:
Beda temporer: Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih
Consolidated accounting income before tax Eliminations Before eliminations Subsidiaries’ income before tax Accounting income before tax (Bank only)
(33.808)
(29.939)
-
368
18.362
(232)
11 (66.671) 8
(51.675) 21
618
57.847
(206)
7.951
Impairment losses from productive assets Provision for decline in value of foreclosed assets Depreciation of premises and equipment and amortization of intangible assets Gain (loss) on sale of premises and equipment Salaries and employees’ benefits Rent expenses Allowance for losses from non-productive assets Net loss (gain) on valuation of marketable securities and government bonds for trading purposes
113
113
Amortization of deferred charges
(10.881) (92.454)
(2.559) (18.105)
Accruals and other liabilities
249.232
221.023
114
Taxable income
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued)
f. Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak adalah sebagai berikut:
Laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak Eliminasi Tarif pajak
f.
2010
2009
384.082 2.222 386.304 25%) 96.576
241.058 4.916 245.974 28% 68.873
Beban pajak
(316) (21.297)
(1.378) 282
147 (644) 27.352
(970) 1.629 915
Share of income of Subsidiaries - net Gain on sale of land and building - net Provision for decline in value of foreclosed assets Subsidiaries Effect of changes in tax regulations Final tax
113.368
71.781
Tax expense
g. The items that gave rise to significant portion of deferred tax assets and liabilities as of March 31, 2010 and 2009 were as follows:
2010
Dipindahkan
Donation and employees’ benefits Rent income Administrative sanctions
2.562 (132) -
g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:
Kewajiban imbalan pasca-kerja Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih Beban masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Penyisihan penghapusan aset nonproduktif
Tax rate
2.099 (115) 9.566
Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih Anak Perusahaan Efek dari perubahan peraturan pajak Pajak final
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud
Consolidated accounting income before tax Eliminations
Permanent differences at 25% (2010) and 28% (2009) Bank
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25% (2010) dan 28% (2009) Bank Sumbangan dan pemberian kenikmatan kepada karyawan Pendapatan sewa Sanksi administrasi Bagian atas laba bersih Anak Perusahaan - bersih Laba penjualan tanah dan bangunan - bersih
Induk perusahaan - Bank: Aset pajak tangguhan: Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih
Reconciliation between consolidated accounting income before tax multiplied by the tax rate and tax expense was as follows:
2009
91.826
112.127
-
40.324
58.597
53.328
56.297
43.757
-
19.529
139.918
81.621
14.145
21.094
360.782
371.780
115
Parent company - Bank: Deferred tax assets: Impairment losses on productive assets Impairment decline in value of foreclosed assets Depreciation of premises and equipment and amortization of intangible assets Obligation for post-employment benefits Unrealized loss from the change in fair value of available-for-sale marketable securities and government bonds - net Accrued expenses and other liabilities Allowance for losses on nonproductive assets Carry forward
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued) 2010
Pindahan Kewajiban pajak tangguhan: Keuntungan bersih penilaian efek-efek untuk tujuan diperdagangkan Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih Beban yang ditangguhkan
2009
360.782
371.780
Carried forward Deferred tax liabilities: Net gain on valuation of marketable securities for trading purposes Unrealized loss from the change in fair value of available-for-sale marketable securities and government bonds - net Deferred charges
(1.780)
(2.377)
(33) (218) (2.031)
(347) (2.724)
Aset pajak tangguhan - bersih (Bank)
358.751
369.055
Deferred tax assets - net (Bank)
Aset pajak tangguhan - bersih (Anak Perusahaan)
4.026
3.727
Deferred tax assets - net (Subsidiaries)
362.777
372.782
Total deferred tax assets net
Jumlah aset pajak tangguhan bersih
h. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, dalam jumlah aset (kewajiban) pajak tangguhan termasuk aset (kewajiban) pajak tangguhan yang berasal dari keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar (Rp 24) dan (Rp8.154) (Catatan 8) serta obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual masingmasing sebesar Rp16 dan Rp28.196 (Catatan 9), yang dicatat sebagai unsur ekuitas.
h. ,Total deferred tax assets (liabilities) as of March 31, 2010 and 2009 included the deferred tax asset (liability) arising from unrealized gain/loss from the change in fair value of available-for-sale marketable securities amounting to (Rp24) and (Rp8,154) (Note 8), and government bonds amounting to Rp16 and Rp28,196 (Note 9), respectively, which were recorded as part of stockholders’ equity.
i. Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahuntahun mendatang.
i.
116
The management believes that total deferred tax assets arising from temporary differences are probable to be realized in the future years.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan) j.
24. TAXATION (continued)
Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, terdapat beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (”KPP WPB”) I sehubungan dengan tahun-tahun fiskal berikut ini: (1)
j.
As of March 31, 2010 and 2009, Large Taxpayers Office (LTO) I has issued various assessment letters of tax underpayment (SKPKB) and assessment letters of additional tax underpayment (SKPKBT) related to the following fiscal years:
(1)
Tahun fiskal 2001 dan 2002
Fiscal years 2001 and 2002
Pada tanggal 21 Desember 2004 dan 24 Desember 2004, KPP WPB I menerbitkan beberapa SKPKB dan SKPKBT atas 5 Bank Peserta Penggabungan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp411.842. Atas penerbitan SKPKB dan SKPKBT tersebut, Bank pada tanggal 18 Januari 2005 mengajukan permohonan kepada KPP WPB I untuk dapat diberikan penjelasan lebih lanjut atas jumlah perhitungan yang tertera pada SKPKB dan SKPKBT tersebut di atas beserta dasardasar perhitungannya. Jawaban atas permohonan penjelasan Bank disampaikan oleh KPP WPB I melalui suratnya tertanggal 17 Pebruari 2005, namun tanpa penjelasan lebih lanjut atas jumlah/perhitungan yang tercantum dalam SKPKB dan SKPKBT beserta dasar-dasar perhitungannya. Atas penerbitan SKPKB dan SKPKBT tersebut di atas, Bank telah mengajukan keberatan kepada KPP WPB I melalui surat tertanggal 10 Maret 2005.
On December 21, 2004 and December 24, 2004, the LTO I issued various SKPKB and SKPKBT for 5 Banks Under Restructuring for fiscal year 2001 and 2002 with the total tax underpayment of Rp411,842. In relation to the issuance of SKPKB and SKPKBT, the Bank submitted a request to LTO I on January 18, 2005 to obtain further explanation on the computation amount as stated in SKPKB and SKPKBT together with the basis of computation. On February 17, 2005, the LTO I responded through their letters, but gave no any further explanation on the computation amount as stated in SKPKB and SKPKBT together with the basis of computation. For the issuance of SKPKB and SKPKBT, the Bank filed an objection to the LTO I on March 10, 2005.
Pada tanggal 20 Januari 2005, Bank melakukan pembayaran sebagian SKPKB dengan jumlah Rp26.959. Dengan bukti pemindahbukuan No. PBK-000378/VI/WPJ.19/KP.0103/2005 tanggal 2 Juni 2005, KPP WPB I telah melakukan pemindahbukuan berdasarkan SKPLB No. 00017/406/03/ 091/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.026 dari jenis pajak PPh pasal 25/29 Badan tahun 2003 untuk pelunasan sebagian SKPKB PPh final dan fiskal luar negeri tahun 2002. Berdasarkan surat No. S-1301/WPJ.19/KP.01/2005 tanggal 26 Juli 2005, KPP WPB I melakukan pemblokiran dan pencatatan atas kekayaan berupa saldo rekening koran/giro atas nama Rekening Kreditur Finance (PT Bank Permata Tbk) untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang pajak Bank sebagaimana diuraikan di atas.
On January 20, 2005, the Bank paid part of SKPKB amounting to Rp26,959. With transfer evidence No. PBK-000378/VI/ WPJ.19/KP.-0103/2005 dated June 2, 2005, the LTO I, based on SKPLB No. 00017/ 406/03/091/05 dated May 26, 2005, transferred Rp1.026 from the 2003 Company’s income tax articles 25/29 for a partial settlement of SKPKB final income tax and 2002 fiscal tax. Based on letter No. S1301/WPJ.19/KP.01/2005 dated July 26, 2005, the LTO I froze and recorded the Bank’s assets in the form of current account on behalf of “Rekening Kreditur Finance” account (PT Bank Permata Tbk) as collateral for settlement of Bank’s tax payable as mentioned above.
117
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued) (1)
(1) .Tahun fiskal 2001 dan 2002 (lanjutan)
Fiscal years 2001 and 2002 (continued)
Pada tanggal 1 Nopember 2005 dan 5 Desember 2005, Bank kembali melakukan pembayaran atas SKPKB dan SKPKBT di atas dengan jumlah masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp173.350. Selanjutnya berdasarkan surat KPP WPB I No. S-2307/ WPJ.19/KP.01/2005 tanggal 21 Desember 2005 telah dilakukan pemindahbukuan atas saldo yang diblokir yang tercantum di dalam Rekening Kreditur Finance ke Kas Negara yaitu sejumlah Rp4.041. Berhubung telah dilakukan pembayaran pajak melalui pemindahbukuan sebagaimana diuraikan di atas, maka KPP WPB I mencabut pemblokiran rekening tersebut sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. S-04/ WPJ.19/KP.01/2006 tanggal 3 Januari 2006.
On November 1, 2005 and December 5, 2005, the Bank paid for SKPKB and SKPKBT, as mentioned above, amounted to Rp50,000 and Rp173,350, respectively. Furthermore, based on the letter of LTO I No. S-2307/WPJ.19/KP.01/2005 dated December 21, 2005, the Bank has transferred the frozen balance of Rp4,041 in the “Rekening Kreditur Finance” to the State Treasury. In connection with the tax payment through the transfer account, as described above, LTO I took off the frozen account as stated in the letter No. S-04/ WPJ.19/KP.01/2006 dated January 3, 2006.
Berdasarkan surat tanggal 8 dan 9 Maret 2006, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar menolak keberatan yang diajukan Bank. Atas penolakan keberatan ini, Bank telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2006.
Based on the letters dated March 8 and 9, 2006 the Regional Office XIX of LTO of the Directorate General of Taxation has rejected the Bank’s objections. On May 18, 2006, the Bank filed appeal letters to the Tax Court.
Pada tanggal 21 Juni 2006, Bank melakukan pembayaran sejumlah Rp156.466 atas saldo SKPKB dan SKPKBT yang menurut KPP WPB I masih terhutang oleh Bank. Dengan demikian Bank telah melunasi seluruh SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP WPB I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp411.842.
On June 21, 2006, the Bank paid the balance of tax underpayments stated in tax assessment letters SKPKB and SKPKBT amounted to Rp156,466. As such, the Bank has paid all SKPKB and SKPKBT issued by LTO I with the total amount of Rp411,842.
Pengadilan Pajak melalui surat tertanggal 31 Agustus 2006 menyampaikan kepada Bank Surat Uraian Banding yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar. Pada tanggal 29 September 2006, Bank mengirim surat bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut ke Pengadilan Pajak.
The Tax Court through its letter dated August 31, 2006 informed the Bank that the Regional Office XIX of LTO of the Directorate General of Taxation has submitted the Summation Letter. On 29 September 2006, the Bank sent an objection letter on that Summation Letter to Tax Court.
Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Mei 2007, 21 Mei 2007 dan 25 Mei 2007, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Bank atas keputusan Direktorat Jendral Pajak. Sehubungan dengan putusan tersebut, Bank telah menerima kembali seluruh pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB dan SKPKBT sejumlah Rp411.842 pada tanggal 3 Juli 2007 berikut kompensasi bunganya sebesar Rp124.485 yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2007.
Based on the Tax Court decision dated May 16, 2007, May 21, 2007 and May 25, 2007, the Tax Court accepted all of the Bank's appeals to the Decision of the Directorate General of Taxation, and the Bank received the tax refunds from the payments of SKPKB and SKPKBT with total amount of Rp411,842 on July 3, 2007, and its interest compensation of Rp124,485 on October 11, 2007.
118
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued) (1)
(1) .Tahun fiskal 2001 dan 2002 (lanjutan)
Fiscal years 2001 and 2002 (continued)
Pada saat melakukan pembayaran atas SKPKB dan SKPKBT sejumlah Rp411.842, Bank menggunakan bagian dari akrual beban merger yang dibentuk saat peleburan usaha yang berhubungan dengan perpajakan (Catatan 28). Dengan adanya putusan Pengadilan Pajak dan telah diterimanya kembali pembayaran atas SKPKB dan SKPKBT sejumlah Rp411.842 di atas, Bank telah melakukan pembukuan kembali atas akrual beban merger tersebut (setelah diperhitungkan dengan klaim pengembalian pajak yang tercatat) di bulan Juli 2007.
When paying the tax underpayments as stated in the SKPKB and SKPKBT amounting to Rp411,842, the Bank utilized part of the accrued merger cost related to taxation matters (Note 28). Based on the decision letter of the Tax Court and upon the receipt of tax refunds from the payments of SKPKB and SKPKBT amounted to Rp411,842, the Bank recorded back the accrued merger cost (net of recorded claims for tax refund) in July 2007.
Pengadilan Pajak melalui Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali tanggal 60September 2007 dan 17 September 2007 memberitahukan Bank bahwa Direktur Jenderal Pajak mengajukan Permohonan / Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bank juga telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 4 Oktober 2007 dan 11 Oktober 2007. Sampai dengan 31 Maret 2010, upaya hukum peninjauan kembali tersebut masih dalam proses.
The Tax Court through Notification of Appeal for Judicial Review and Submission of Counter Memorandum dated September 6, 2007 and September 17, 2007 notified the Bank that the Director General of Taxation has filed an Appeal / Memorandum for Judicial Review to the Supreme Court. On October 4, 2007 and October 11, 2007, the Bank has also submitted the Judicial Review Counter Memorandum to the Supreme Court. Up to March 31, 2010 the judicial review was still in process.
KPP WPB I melakukan pemeriksaan pajak atas seluruh pajak Bank untuk tahun fiskal 2001 dan 2002 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) masing-masing pada tanggal 13 Juli 2006 dan 10 Juli 2006.
LTO I conducted tax audits on the Bank’s all taxes for fiscal years 2001 and 2002 based on Tax Audit Notification Letters dated July 13, 2006 and July 10, 2006, respectively.
Untuk pemeriksaan pajak tahun fiskal 2001, pada tanggal 23 Oktober 2008 KPP WPB I menerbitkan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8.024, SKP Nihil atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan hasil saldo rugi fiskal dikoreksi sebesar Rp116.324 dan pada bulan Nopember dan Desember 2008, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp3.837 dan SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp471. Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2009, Bank telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas, kecuali untuk SKPKB PPN luar negeri sebesar Rp1.174.
For the tax audit result for fiscal year 2001, on October 23, 2008 LTO I issued SKPKB on Value Added Tax (VAT) with total amount of Rp8,024, nil tax assessment on corporate income tax but reduced the balance of tax loss carryforward by Rp116,324 and in November and December 2008, the Director General of Taxation issued SKPKB on income tax article 4 (2) and article 26 amounted to Rp3,837 and Rp471, respectively. In January, February and March 2009, the Bank had submitted the tax objection letters to the Director General of Taxation for all tax assessment letters, except for the offshore Value Added Tax amounted to Rp1,174.
119
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued) (1)
(1) .Tahun fiskal 2001 dan 2002 (lanjutan)
Fiscal years 2001 and 2002 (continued)
Pada tanggal 30 September 2009, Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh keberatan Bank atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN luar negeri dan Bank telah menerima kembali pembayaran yang telah dilakukan atas STP tersebut sebesar Rp158. Pada tanggal 10 dan 13 Nopember 2009 Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan yang diajukan Bank atas SKP PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 26 dan SKPKB PPN Dalam Negeri. Bank memutuskan untuk menerima keputusan penolakan PPh Pasal 26 dan akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan dan PPN Dalam Negeri. Sampai dengan 31 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak telah menolak keberatan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp2.472 dan atas penolakan tersebut, Bank telah mengajukan banding sebesar Rp1.461 ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan 31 Maret 2010, Bank belum mengetahui hasil dari proses banding tersebut.
On September 30, 2009 Director General of Taxation accepted the Bank’s objection on Tax Collection Letter (STP) for offshore VAT and the Bank received tax refund amounted to Rp158. On November 10 and 13, 2009 Director General of Taxation rejected the Bank’s objections on corporate income tax, SKPKB on withholding income tax article 26 and SKPKB on onshore VAT. The Bank decided to accept the Director General of Taxation decision on withholding income tax article 26 and will submit tax appeals to the Tax Court on corporate income tax and onshore VAT. Up to March 31, 2010 Director General of Taxation rejected withholding income tax article 4 (2) amounting to Rp2,472 and the Bank has submitted tax appeals of Rp1,461 to the Tax Court. Up to March 31, 2010 the Bank has not received the result of the above tax appeals.
Untuk pemeriksaan pajak tahun fiskal 2002, pada tanggal 23 Januari 2007 KPP WPB I menerbitkan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.965 dan SKP PPh Badan dengan hasil saldo rugi fiskal menjadi berkurang sebesar Rp51.235. Bank telah mengajukan keberatan atas sebagian besar SKPKB PPN dan SKP PPh Badan tersebut.
For the tax audit result for fiscal year 2002, on January 23, 2007 LTO I issued SKPKB on Value Added Tax amounted to Rp12,965 and tax assessment letter on corporate income tax which reduced the balance of tax loss carryforward by Rp51,235. The Bank filed objection letters for most of the tax assessment letters.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 25 September 2007, Direktur Jenderal Pajak membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp209. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 14 April 2008, Direktur Jenderal Pajak hanya menerima sebagian keberatan atas SKPKB PPN dan pada tanggal 10 Juli 2008, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah yang ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp9.448. Sampai dengan 31 Maret 2010, Bank belum mengetahui hasil dari proses banding tersebut.
Based on the decision of the Director General of Taxation dated September 25, 2007, the Director General of Taxation cancelled the STP on Value Added Tax of Rp209. Based on the decision dated April 14, 2008, the Director General of Taxation only accepted part of the objections on VAT assessment and on July 10, 2008, the Bank filed appeal letters for the rejected amount of Rp9,448 to the Tax Court. Up to March 31, 2010 the Bank has not received the result of the tax appeal.
120
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan)
24. TAXATION (continued) (1)
(1) . Tahun fiskal 2001 dan 2002 (lanjutan) Pada tanggal 17 Maret 2008 Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan yang diajukan Bank atas SKP PPh Badan dan Bank mengajukan banding ke Pengadilan pajak tanggal 12 Juni 2008. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 9 September 2009, Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Bank dan Bank memutuskan untuk menerima keputusan Pengadilan Pajak tersebut.
Fiscal years 2001 and 2002 (continued) On March 17, 2008, the Director General of Taxation rejected the Bank’s objection on corporate income tax and on June 12, 2008 the Bank filed appeal letter to the Tax Court. Based on the Tax Court decision dated September 9, 2009, the Tax Court rejected the Bank’s appeal and the Bank has decided to accept the Tax Court decision.
(2) .Tahun fiskal 2003 dan 2004
(2)
Fiscal years 2003 and 2004
Pajak penghasilan badan Bank tahun 2003 telah diperiksa oleh fiskus, dimana laba kena pajak tahun 2003 dikoreksi dari Rp590.767 menjadi Rp867.073 serta saldo akumulasi rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2003 dikoreksi dari Rp922.546 menjadi Rp646.239. Bank mengajukan keberatan pada tanggal 23 Agustus 2005.
The Bank’s 2003 corporate income tax has been audited by tax authorities which resulted in an increase of taxable income from Rp590,767 to Rp867,073 and a reduction in balance of tax loss carryforwards as of December 31, 2003 from Rp922,546 to Rp646,239. The Bank filed an objection letter on August 23, 2005.
Dengan dikoreksinya saldo akumulasi rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2003 dari Rp922.546 menjadi Rp646.239, Bank telah melakukan perubahan atas perhitungan pajak penghasilan badan Bank tahun 2004 yang menyebabkan jumlah pajak terhutang berubah dari nil menjadi Rp59.994. Pajak terhutang tersebut telah dibayar pada tanggal 29 Juni 2005.
In line with the reduction of balance of tax loss carryforwards as of December 31, 2003 from Rp922,546 to Rp646,239, the Bank revised its corporate income tax calculation for 2004 which increased the tax payable from nil to Rp59,994. The tax payable was paid on June 29, 2005.
Pada bulan Pebruari 2006, Bank telah mengajukan perubahan pertama atas SPT tahun 2004 dimana saldo laba kena pajak tahun 2004 berubah dari Rp846.280 menjadi Rp579.180. Dengan perubahan SPT tahun 2004 tersebut, jumlah pajak terhutang berubah dari Rp59.994 menjadi nil. Untuk jumlah pajak yang telah dibayar, Bank telah mengajukan restitusi pajak.
In February 2006, the Bank made the first revision of 2004 Tax Return to revise the amount of taxable income from Rp846,280 to Rp579,180. Based on this revision, the amount of tax payable decreased from Rp59,994 to nil. For the tax payable paid, the Bank has claimed for tax refunds.
121
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan) (2)
24. TAXATION (continued)
Tahun fiskal 2003 dan 2004 (lanjutan)
(2)
Fiscal years 2003 and 2004 (continued)
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX-DJP Wajib Pajak Besar No. KEP-136/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 23 Agustus 2006, Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan Bank terhadap SKP tahun 2003. Atas penolakan tersebut, Bank telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Juni 2008, Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan banding Bank, sehingga laba kena pajak tahun 2003 dikoreksi dari Rp867.073 menjadi Rp601.697. Pengadilan Pajak melalui Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2008 memberitahukan Bank bahwa Direktur Jenderal Pajak mengajukan Permohonan / Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bank juga telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 6 Nopember 2008. Sampai dengan 31 Maret 2010, upaya hukum peninjauan kembali tersebut masih dalam proses.
Based on the decision of the Reginal Office XIX-DGT of Large Tax Office No. KEP-136/ WPJ.19/BD.05/2006 dated Agustus 23, 2006, Director General of Taxation rejected the Bank’s objection to the tax assessment for fiscal year 2003. The Bank filed appeal letter to the Tax Court. Based on the Tax Court decision issued on June 12, 2008, the Tax Court approved the Bank’s appeal which resulted in a decrease of taxable income from Rp867,073 to Rp601,697. The Tax Court through Notification of Appeal for Judicial Review and Submission of Counter Memorandum dated September 25, 2008 notified the Bank that the Director General of Taxation filed an Appeal / Memorandum for Judicial Review to the Supreme Court. On November 6, 2008, the Bank has also submitted the Judicial Review Counter Memorandum to the Supreme Court. Up to March 31, 2010, the judicial review was still in process.
Berdasarkan surat KPP WPB I tanggal 14 Maret 2006 tentang Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Kantor Pajak melakukan pemeriksaan atas seluruh pajak Bank untuk tahun fiskal 2004. Pada tanggal 23 Januari 2007, KPP WPB I menerbitkan beberapa SKPKB atas hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2004 tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp192.684. Bank telah melunasi SKPKB di atas dan telah mengajukan keberatan atas sebagian besar SKPKB tersebut. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 13 September 2007, Direktur Jenderal Pajak membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp120. Pada tanggal 2 April 2008, Direktur Jenderal Pajak menerima sebagian keberatan atas PPh Badan, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar berkurang dari sejumlah Rp170.727 menjadi Rp119.079. Atas keputusan tersebut, pada tanggal 1 Juli 2008, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Based on the Tax Audit Notification Letter from LTO I dated March 14, 2006, the tax authorities performed tax audit on the Bank’s all taxes for fiscal year 2004. On January 23, 2007, LTO I issued several SKPKB as the tax audit result for fiscal year 2004 with the total amount of Rp192,684. The Bank paid all the tax payables on SKPKB and filed objection letters for most of the above tax assessments letters. Based on the decision of the Director General of Taxation dated September 13, 2007, the Director General of Taxation cancelled the tax assessment on Value Added Tax of Rp120. On April 2, 2008, the Director General of Taxes approved part of the Bank’s objection on Corporate Income Tax which adjusted the tax to be paid from Rp170,727 to Rp119,079. On July 1, 2008, the Bank submitted an appeal letter to the Tax Court.
122
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
PT BANK PERMATA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2010 and 2009 (Expressed in millions of Rupiah, except for share data)
24. PERPAJAKAN (lanjutan) (2)
24. TAXATION (continued)
Tahun fiskal 2003 dan 2004 (lanjutan)
(2)
Pada tanggal 9 April 2008, Direktur Jenderal Pajak menerima sebagian besar keberatan atas PPh Pasal 26, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar berkurang dari sejumlah Rp995 menjadi Rp188. Bank tidak mengajukan banding atas keberatan yang ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada tanggal 11 dan 14 April 2008, Direktur Jenderal Pajak menerima sebagian keberatan Bank atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2), sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar berkurang dari jumlah Rp6.507 menjadi Rp2.693 untuk PPh Pasal 23, dan dari sejumlah Rp10.504 menjadi Rp9.865 untuk PPh Pasal 4 (2). Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2008, Bank telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Bank belum mengetahui hasil dari proses banding tersebut. (3)
Fiscal years 2003 and 2004 (continued) On April 9, 2008 the Director General of Taxation approved most of the Bank’s objection on income tax article 26 which reduced the amount of tax to be paid from Rp995 to Rp188. The Bank did not appeal on the decision. On April 11 and 14, 2008, the Director General of Taxation approved part of the Bank’s objection on income tax article 23 and article 4 (2), which adjusted the amount of tax to be paid from Rp6,507 to Rp2,693 for income tax article 23 and from Rp10,504 to Rp9,865 for income tax article 4 (2). Against the decision, on July 10, 2008, the Bank filed appeal letters to the Tax Court. Up to March 31, 2010, the Bank has not received the results of the tax appeals.
Tahun fiskal 2005
(3)
Fiscal year 2005
Melalui surat KPP WPB I tanggal 4 Mei 2006 tentang Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Kantor Pajak melakukan pemeriksaan atas seluruh pajak Bank untuk tahun fiskal 2005. Pada tanggal 13 Maret 2007, KPP WPB I menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk Pajak Penghasilan Badan sejumlah Rp36.413 dan beberapa SKPKB untuk jenis pajak lainnya sejumlah Rp9.463. Bank mengajukan keberatan atas SKPLB dan sebagian besar SKPKB tersebut.
Based on the Tax Audit Notification Letter from LTO I dated May 4, 2006, the tax authorities performed a tax audit on the Bank’s all taxes for fiscal year 2005. On March 13, 2007, LTO I issued assessment letter of tax overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax of Rp36,413 and several SKPKB of Rp9,463 for other income taxes. The Bank filed objection letters for SKPLB and most of the SKPKB.
Pada tanggal 28 Maret 2008, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan yang menerima seluruh permohonan Bank untuk menghapuskan STP Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp106.
On March 28, 2008, the Director General of Taxation decided to accept the Bank’s request to cancel the STP on Value Added Tax of Rp106.
Pada tanggal 2 April 2008, Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan yang diajukan Bank atas SKPLB PPh Badan. Atas penolakan tersebut, pada tanggal 1 Juli 2008, Bank telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Bank belum mengetahui hasil dari proses banding tersebut.
On April 2, 2008, the Director General of Taxation rejected the Bank’s objection on Corporate Income Tax and on July 1, 2008, the Bank submitted an appeal letter to the Tax Court. Up to March 31, 2010 the Bank has not received the results of the appeal.
123